VIRAL - SKANDAL MTQ PAPUA TENGAH: Juara I Dibuang, Juara II Melenggang ke Nasional - Iskandar Diblok

Papuanewsonline.com, Mimika - Dunia MTQ Papua Tengah tercoreng. Sebuah kejanggalan fatal terjadi di tubuh LPTQ. Iskandar, Juara I MTQ Tingkat Provinsi Papua Tengah, justru dicoret dari daftar peserta MTQ Nasional di Semarang. Ironisnya, Juara II yang diberangkatkan.

Prestasi tertinggi dibalas dengan pemblokiran nomor telepon. Ini bukan sekadar soal anggaran, ini soal keadilan dan transparansi lembaga keagamaan.

Kepada media ini, Iskandar membongkar kronologi carut-marutnya LPTQ Kabupaten Mimika.

ALASAN PLIN-PLAN: DARI TIDAK ADA ANGGARAN JADI PENDAFTARAN TUTUP

Kejadian bermula 4 Juli. Ketua LPTQ Kabupaten Mimika menelepon Iskandar.

"Alasannya tidak tersedia anggaran, dan pihak provinsi juga tidak memiliki anggaran untuk memberangkatkan peserta dari luar daerah," ujar Iskandar.

Namun, fakta di lapangan berkata lain. Dua peserta lain bernama Desi dan Muhammad (Pak Aji) yang disebut sebagai Juara II tetap diberangkatkan ke Semarang.

"Penjelasan yang saya dapat, mereka bisa berangkat karena biayanya ditanggung oleh daerah masing-masing," ungkapnya.

Demi nama baik Mimika dan Papua Tengah, Iskandar bahkan menyatakan siap berangkat dengan biaya sendiri.

"Orang tua, istri, anak-anak saya di Bima sudah bangga. Saya bilang, Bismillah, saya berangkat biaya sendiri," tegasnya.

Namun pada 5 Juli, saat ia menawarkan opsi biaya mandiri, alasan LPTQ Mimika tiba-tiba berubah 180 derajat.

"Jawabannya bukan soal anggaran lagi, tapi pendaftaran sudah ditutup tanggal 31," beber Iskandar.

4 KEJANGGALAN YANG WAJIB DIJAWAB LPTQ MIMIKA & PROVINSI PAPUA TENGAH

Kasus ini menyisakan 4 pertanyaan besar yang menjadi sorotan publik dan wajib dijawab secara tertulis oleh LPTQ:

1. KENAPA JUARA I TIDAK DIBERANGKATKAN?

Ini adalah pelanggaran logika MTQ. Dalam aturan mana pun, Juara I adalah wakil mutlak provinsi ke tingkat nasional. Mengapa hak Iskandar sebagai Juara I justru dihilangkan tanpa SK resmi?

2. JIKA ALASAN ANGGARAN, KENAPA JUARA II BISA BERANGKAT?

Jika Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah beralasan tidak ada anggaran, lalu mengapa Juara II bisa melenggang ke Semarang? Apakah anggaran hanya tidak ada untuk Juara I?

3. JIKA JUARA II BERANGKAT BIAYA SENDIRI, KENAPA JUARA I TIDAK DIBERI INFO SEBELUM PENDAFTARAN TUTUP?

Ini yang paling menyakitkan. Jika memang skemanya biaya mandiri, mengapa Juara I tidak pernah diinformasikan sejak awal untuk opsi yang sama? Mengapa informasi itu baru muncul setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 31? Ada unsur kesengajaan membiarkan Juara I gugur demi meloloskan Juara II?

4. BENARKAH LPTQ MIMIKA MEMAKAI QORI IMPOR DARI LUAR PAPUA TENGAH?

Informasi yang dihimpun media ini, LPTQ Kabupaten Mimika menggunakan qori-qoriah dari luar Papua Tengah untuk ajang provinsi. Jika benar, lalu setelah juara tidak diberangkatkan, di mana letak pembinaan generasi Qur'ani asli Papua Tengah? Apakah MTQ hanya jadi ajang sewa-menyewa juara?

Iskandar menegaskan, ia datang ke Papua Tengah bukan atas kemauan pribadi. Ia didatangkan atas permintaan dan kepercayaan LPTQ Mimika, rela meninggalkan istri, anak, dan keluarga selama 17 hari.

"Jika memang sejak awal saya tidak bisa diberangkatkan, seharusnya ada penjelasan terbuka, jelas, dan tertulis. Bukan setelah saya tahu ada peserta lain yang berangkat," tegasnya.

MINTA SURAT RESMI, MALAH DIBLOKIR

Puncak arogansi terjadi pada 7 Juli. Saat Iskandar meminta surat resmi tertulis tentang alasan pencoretannya, nomornya justru DIBLOKIR oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika.

"Sebagai lembaga yang membawa nama LPTQ, seharusnya setiap persoalan diselesaikan dengan komunikasi yang baik, terbuka, profesional, dan berlandaskan aturan. Bukan dengan memblokir," sesalnya.

Iskandar kini secara resmi menuntut:

1. Klarifikasi tertulis alasan Juara I tidak diutus.

2. Bukti valid penutupan pendaftaran tanggal 31.

3. Surat Keputusan resmi dari LPTQ Provinsi Papua Tengah.

4. Mekanisme penetapan peserta yang berangkat ke nasional.

5. Penjelasan statusnya sebagai Juara I. 

Ia juga meminta datanya sebagai kafilah Mimika dicabut jika memang sudah tidak dianggap.

"MTQ bukanlah hajatan pribadi. Ini agenda agama negara. Jangan nodai dengan ketidakadilan," pungkasnya.

Hingga berita ini naik, Ketua LPTQ Kabupaten Mimika dan Ketua LPTQ Provinsi Papua Tengah belum memberikan klarifikasi resmi.

Penulis: Hendrik

Editor: OF