Papuanewsonline.com
BERITA Pendidikan & Kesehatan
Homepage
KBM SD Negeri Inauga Mimika Terhenti, Pemalangan Telah dilakukan sebanyak tujuh kali
Papuanewsonline.com, Timika - Aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SD Negeri Inauga yang berlokasi di Jalan Budi Utomo Ujung Kabupaten Mimika terhenti sementara akibat pemalangan kembali terjadi pada Rabu (14/1/26) pagi. Akibat tindakan tersebut, ratusan guru dan siswa tidak dapat memasuki lingkungan sekolah dan terpaksa berada di luar pagar tanpa kepastian kapan pembelajaran dapat kembali berjalan normal. “Kita sangat prihatin dengan kondisi ini, karena pendidikan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak boleh terus-terusan terganggu,” ujar salah satu komite sekolah yang mendampingi siswa. Kepala SD Negeri Inauga Sempan, Diana Domakubun, mengatakan pihaknya telah menerima informasi terkait adanya rencana pemalangan sejak Selasa (13/1/2026) malam. Menindaklanjuti informasi tersebut, ia langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan mendatangi lokasi sekolah pada malam hari. “Saya mendapat informasi sejak semalam, lalu saya langsung ke kantor polisi dan bersama-sama kami datang ke sekolah. Saat itu mereka sudah tidak berada di lokasi dan belum ada pduk pemalangan,” kata Diana. Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan namun tidak dapat mencegah aksi pemalangan terjadi.Pada pagi hari Rabu, pihak sekolah kembali mendatangi lokasi dengan harapan aktivitas KBM dapat berjalan seperti biasa. Pasalnya, pada kejadian pemalangan sebelumnya, siswa masih dapat mengikuti proses pembelajaran meski sekolah sempat dipalang. “Pagi ini kami datang dengan harapan KBM bisa berjalan, karena selama ini walaupun ada pemalangan, anak-anak masih bisa masuk ke sekolah,” ujarnya. Namun, pada pemalangan kali ini akses masuk ke area sekolah tertutup sepenuhnya sehingga tidak mungkin bagi proses pembelajaran untuk dilaksanakan. Diana mengungkapkan bahwa aksi pemalangan terhadap sekolah tersebut telah berulang kali terjadi. “Pemalangan seperti ini sudah yang ketujuh kali,” ungkapnya dengan nada khawatir. Sementara itu, salah satu perwakilan pihak yang melakukan pemalangan menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menuntut adanya penyelesaian terkait pembayaran yang menjadi tuntutan mereka selama ini. “Kami hanya minta solusi soal pembayaran. Kami minta pihak yang bertanggung jawab turun langsung ke sini untuk menemukan titik temu yang adil,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak ingin mengganggu pendidikan anak-anak namun terpaksa mengambil langkah ini karena permasalahan belum menemukan jalan keluar. Hingga berita ini diturunkan, aktivitas KBM di SD Negeri Inauga masih terhenti dan pihak sekolah serta komite terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi cepat. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 18:57 WIT
Janji Tak Terwujud, Masyarakat Adat Kunci Gerbang Empat Sekolah di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Empat gerbang pendidikan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendadak terkunci rapat yang membuat ribuan generasi muda kehilangan akses untuk belajar mengajar. Eskalasi sengketa hak ulayat yang belum menemukan titik terang melumpuhkan aktivitas sekolah di SMA Negeri 1 Mimika, SMA Negeri 7, SMPN 7, dan SD Negeri Inauga Mimika pada Rabu (14/1/2026). “Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena masa depan anak-anak kita sedang terancam akibat ketidakpastian yang berlarut-larut,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang mendampingi aksi.Aksi pemalangan lahan dimulai sejak pukul 06.30 WIT, memaksa para siswa dan guru tertahan di luar pagar tanpa kepastian kapan proses pendidikan dapat kembali berjalan normal. Masyarakat pemilik hak ulayat memasang berbagai pduk tuntutan di pintu masuk sekolah sebagai bentuk protes atas ketidakpastian status pembayaran tanah yang sudah berlangsung sejak belasan tahun silam. Isi pduk menyebutkan bahwa Bupati Mimika dan Tim Terpadu dianggap tidak bertanggung jawab atas keputusan penyelesaian lahan yang telah ditetapkan. Abina Serontouw, salah satu perwakilan pemilik hak ulayat, mengatakan bahwa langkah ekstrem ini terpaksa diambil karena pemerintah daerah terus mengabaikan hak warga. “Kami mau Bupati Mimika turun langsung dan menyelesaikan masalah ini supaya hak-hak ini kembali ke pemerintah,” pinta Abina. Ia menegaskan bahwa secara hukum, sertifikat asli dan surat pelepasan lahan masih berada di tangan masyarakat adat sebagai pemilik sah secara ulayat.“Kita tidak ingin mengganggu pendidikan anak-anak, tetapi kami juga tidak bisa terus diperlakukan seperti ini,” tambahnya.Menurut Abina, pemerintah hanya memiliki fisik bangunan sekolah, sementara dasar kepemilikan tanah masih menjadi sengketa yang menggantung sejak tahun 2011.“Surat sertifikat dan pelepasan itu belum hak pemerintah karena masih hak kami dan hanya bangunannya saja milik pemerintah,” tegasnya. Janji mengenai realisasi pembayaran lahan telah diucapkan berulang kali oleh dinas terkait namun tidak pernah terwujud. “Makanya hari ini kami datang menagih janji itu. Semoga pemerintah segera memberikan solusi yang jelas dan adil bagi semua pihak,” pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
14 Jan 2026, 18:36 WIT
Wakapolda Maluku Hadiri Pertemuan Kesiapan Pembentukan Pusat Studi & Universitas Kepolisian
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H mengikuti pertemuan membahas kesiapan pembentukan Pusat Studi dan Universitas Kepolisian, dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia Polri.Pertemuan dengan Mabes Polri dan Polda Jajaran se Indonesia ini diikuti Wakapolda melalui video conference (vicon) dari ruang vicon lantai 2 Mapolda Maluku, Selasa (13/1/2026).Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo ini dirangkai dengan sosialisasi Program Perkuliahan Online Universitas Indonesia.Wakapolri dalam arahannya menegaskan bahwa pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Universitas Kepolisian merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi keilmuan Polri yang adaptif terhadap dinamika sosial, hukum, dan teknologi. Olehnya itu, perlunya percepatan penjajakan serta tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi yang telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Polri, agar implementasi program dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.Wakapolri juga menyoroti pentingnya pelaksanaan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada seluruh anggota Polri. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan animo dan kesadaran personel dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik melalui skema perkuliahan tatap muka maupun program pendidikan daring yang telah bekerja sama dengan Universitas Indonesia.Lebih lanjut, Ia mendorong agar Polri di daerah aktif membangun kolaborasi dengan kalangan akademisi serta tokoh masyarakat setempat. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan Pusat Studi Kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan teori dan kebijakan, tetapi juga relevan dengan karakteristik, kebutuhan, serta kearifan lokal di masing-masing wilayah.Terkait hal itu, Polda Maluku menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan pimpinan sebagai bagian dari komitmen mendukung transformasi Polri yang Presisi melalui penguatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia."Kami Polda Maluku siap untuk menindaklanjuti arahan pimpinan dan mendukung pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Universitas Kepolisian," ungkap Wakapolda.Untuk diketahui, dalam rapat tersebut Wakapolda didampingi Karo SDM, Kabid TIK, Kabag Kerma Biroops, serta para perwira menengah yang mewakili satuan kerja terkait. PNO-12
14 Jan 2026, 13:14 WIT
Aksi Pemalangan Tutup Total Akses SMAN 1 Mimika, Ribuan Siswa Terpaksa Belajar dari Rumah
Papuanewsonline.com, Mimika — Aktivitas belajar mengajar di
SMA Negeri 1 Mimika lumpuh total akibat aksi pemalangan yang terjadi sejak
Selasa malam hingga Rabu pagi, 14 Januari 2026. Seluruh akses menuju lingkungan
sekolah, termasuk ruang kelas dan kantor guru, ditutup menggunakan papan dan
digembok, sehingga sekolah tidak dapat beroperasi seperti biasa.Kondisi tersebut membuat sekitar 1.400 siswa yang datang ke
sekolah pada pagi hari terpaksa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar
mengajar. Para siswa terlihat berhamburan di sekitar jalan sekolah karena tidak
diperbolehkan memasuki area pendidikan yang telah dipalang.Kepala SMA Negeri 1 Mimika, Yeniy Gogani, menyatakan bahwa
keputusan memulangkan siswa diambil sebagai langkah antisipasi untuk
menghindari risiko yang tidak diinginkan. Situasi sekolah yang tidak kondusif
dinilai dapat membahayakan keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik.Kebijakan memulangkan siswa, menurutnya, bukan berarti
meliburkan kegiatan belajar. Proses pendidikan tetap berjalan dengan mekanisme
belajar dari rumah agar hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi
di tengah situasi darurat yang terjadi.Yeniy menegaskan bahwa peristiwa pemalangan tersebut telah
sangat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Ia menilai, terhentinya
kegiatan sekolah meski hanya satu hari dapat berdampak pada ketertinggalan
materi pelajaran bagi para siswa.Ia juga menekankan bahwa persoalan di luar sekolah
seharusnya tidak mengorbankan dunia pendidikan. Menurutnya, setiap permasalahan
idealnya diselesaikan melalui dialog dan diskusi agar tidak berdampak langsung
pada siswa yang sedang menempuh pendidikan.Terkait penyebab pemalangan, Yeniy menjelaskan bahwa
berdasarkan isi pduk yang terpasang, pihak yang melakukan aksi mengklaim
bahwa lahan sekolah merupakan milik mereka. Namun, ia menegaskan bahwa
persoalan kepemilikan tanah bukan menjadi kewenangan pihak sekolah untuk
menyelesaikannya.Sebagai pimpinan sekolah, fokus utama yang dipegang adalah
memastikan keberlangsungan pendidikan bagi seluruh siswa SMAN 1 Mimika. Dengan
jumlah peserta didik yang mencapai sekitar 1.400 orang, sekolah berharap
situasi ini tidak berlarut-larut.Pihak sekolah berharap agar permasalahan pemalangan dapat
segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, sehingga aktivitas belajar
mengajar dapat kembali berjalan normal dan siswa dapat kembali bersekolah tanpa
hambatan. Penulis: BimEditor: GF
14 Jan 2026, 09:49 WIT
Enam Personel Polda Maluku Ikut Seleksi Pelatihan Kepemimpinan 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak enam personel Polda Maluku akan mengikuti seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun Anggaran 2026.Sebelum pelaksanaan seleksi dimulai, keenam personel Polda Maluku ini terlebih dahulu mengikuti kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah melalui video conference, Selasa (13/1/2026).Kegiatan yang dihelat SSDM Polri secara virtual ini diikuti dari Ruang Vicon Mapolda Maluku. Hadir Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi Sik bersama Kabid Propam dan Kabid Dokkes Polda Maluku.Enam peserta seleksi kepemimpinan dari Polda Maluku terdiri dari satu orang untuk seleksi PKN TK II, dan lima orang ikut seleksi PKP.Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen. Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si dalam arahannya saat memimpin Vicon Pakta Integritas menyampaikan terima kasih kepada para panitia penyelenggara seleksi di tingkatkan pusat dan Polda jajaran atas pelaksanaan seleksi. "Kami menyampaikan terima kasih karena selama ini sudah menyelenggarakan seleksi pengembangan di internal Polri dengan baik dan maksimal," katanya.Ia juga berpesan kepada para peserta seleksi agar dapat mengikuti semua tahapan dengan baik dan serius. "Dalam seleksi nanti panitia penyelenggara akan tetap berpedoman dan mengikuti aturan yang ada, sebab tujuan dari dilaksanakannya seleksi ini untuk membentuk calon pemimpin Polri yang baik dan berkualitas di masa depan," tegasnya.Para peserta diminta dapat maksimalkan kompetensi yang dimiliki. Jangan pernah bergantung harapan kelulusan ke orang lain. "Kelulusan dalam seleksi adalah hasil usaha dan jeripayah setiap peserta seleksi," ungkapnya. PNO-12
13 Jan 2026, 20:05 WIT
PangkoGabwilhan III Pimpin Penanaman 1.500 Pohon Mangrove di Pantai Saubeba
Papuanewsonline.com, Manokwari Utara – Dalam rangka memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi, S.I.P., bersama Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru serta unsur Forkopimda Papua Barat melaksanakan penanaman 1.500 pohon mangrove di Pantai Saubeba, Distrik Manokwari Utara, Papua Barat, Jumat (09/01/2026).Dalam kegiatan tersebut, Pangkogabwilhan III, Pangdam XVIII/Kasuari, serta unsur Forkopimda Papua Barat, memberikan tali asih kepada masyarakat setempat. sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.Pangkogabwilhan III menyampaikan bahwa penanaman mangrove bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem, khususnya di Papua Barat yang memiliki garis pantai luas dan potensi mangrove yang besar. Mangrove berperan penting dalam mencegah abrasi serta menjadi habitat biota laut yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya kegiatan penanaman mangrove dilakukan oleh seluruh peserta kegiatan Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia. PNO-12
11 Jan 2026, 12:19 WIT
14.582 Pelajar Bersaing Dalam Merebutkan 180 Kuota SMA Kemala Taruna Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Jakarta - Sebanyak 14.582 pelajar dari seluruh Indonesia mengikuti seleksi penerimaan Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara, sekolah unggulan berasrama yang diinisiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI). Seleksi ini digelar secara nasional dan berjenjang untuk menjaring calon pemimpin muda bangsa berbasis potensi, meritokrasi, dan kualitas sumber daya manusia.Rangkaian seleksi nasional diawali dengan pelaksanaan Nusantara Standard Test (NST) atau Tes Potensi Akademik (TPA) yang berlangsung pada Sabtu, 10 Januari 2026, pukul 08.30 WIB, di Gedung Badhawa STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan.Pelaksanaan NST juga dihadiri sejumlah tokoh pendidikan dan mitra strategis, di antaranya Dewan Pembina YPKBI Miftah Nur Sabri, COO Jakarta Intercultural School Easy Arisarwindha, Senior Director Putera Sampoerna Foundation Elan Merdy, Kepala Divisi Digital Retail Banking PT BRI Dr. Kaspar Situmorang, Ketua Umum ILUNI UI periode 2022–2025 Dr. Ir. Didit Ratam, MBA, serta perwakilan dunia pendidikan dan industri lainnya.Dalam keterangannya, Wakapolri menegaskan bahwa seleksi Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung penjaringan talenta nasional.“Hari ini kita melihat dukungan nyata dari berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Kehadiran langsung Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Menteri Komunikasi dan Digital menjadi bukti keseriusan negara dalam membangun ekosistem pendidikan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia masa depan,” ujar Komjen Pol. Dedi Prasetyo.Ia menjelaskan, mekanisme seleksi dirancang berlapis dan berkeadilan. Tahap awal dilakukan di daerah melalui Polda masing-masing dengan menyaring 20 persen peserta dengan nilai tertinggi. Dari proses tersebut, 400 peserta terbaik akan mengikuti Seleksi Pusat di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang pada akhir Maret hingga awal April 2026 untuk memperebutkan 180 kursi siswa terpilih.“Akpol menjadi lokasi seleksi akhir. Di sana para peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, tes psikologi, penelitian personel, hingga tes kesamaptaan jasmani. Kami ingin memastikan siswa terpilih tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap secara mental, fisik, serta memiliki karakter dan budi pekerti yang kuat,” tegas Wakapolri.Animo masyarakat terhadap SMA Kemala Taruna Bhayangkara terus meningkat. Pada seleksi Angkatan Kedua ini, jumlah pendaftar melonjak signifikan dibandingkan Angkatan Pertama tahun sebelumnya yang diikuti sekitar 11.765 peserta dengan 120 siswa terpilih. Peningkatan tersebut mencerminkan tumbuhnya kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan dan pola pembinaan yang dikembangkan.SMA Kemala Taruna Bhayangkara menerapkan kurikulum berbasis International Baccalaureate (IB) sebagai standar akademik internasional. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, serta wawasan global, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.Seluruh rangkaian seleksi Angkatan Kedua dijadwalkan berakhir dengan pengumuman kelulusan pada Mei 2026. Para siswa terpilih akan mengikuti pendidikan unggulan berasrama sebagai kontribusi nyata Polri bersama YPKBI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. PNO-12
11 Jan 2026, 12:01 WIT
Nusantara Standard Test 2026 Perkuat Seleksi Nasional Angkatan ke-2 SMA Kemala Taruna Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Jakarta - Nusantara Standard Test (NST) Tahun 2026 menjadi instrumen utama dalam proses seleksi penerimaan siswa baru Angkatan Kedua SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB). Tes Potensi Akademik (TPA) ini diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI), Sabtu (10/1/2026), sebagai bagian dari upaya penjaringan talenta nasional berbasis potensi dan meritokrasi.Pelaksanaan NST 2026 berlangsung di Gedung Badhawa STIK-PTIK, Jakarta, mulai pukul 08.30 WIB dengan sistem pengawasan digital berlapis. Sebanyak 176 operator pengawas pusat diterjunkan dengan rasio satu proktor untuk 23 peserta, guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.Seleksi Angkatan Kedua ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan seleksi Angkatan Pertama pada tahun sebelumnya yang menjaring 120 siswa terpilih dari lebih dari 11 ribu pendaftar secara nasional. Pengalaman tersebut menjadi dasar penyempurnaan sistem seleksi, baik dari aspek teknis pelaksanaan maupun penguatan instrumen penilaian berbasis potensi akademik.Antusiasme masyarakat terhadap SMA Kemala Taruna Bhayangkara terus menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun ini, jumlah pendaftar tercatat mencapai 14.582 peserta terverifikasi, meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring meningkatnya minat tersebut, kuota penerimaan Angkatan Kedua ditetapkan sebanyak 180 siswa terbaik dari seluruh Indonesia.Pelaksanaan seleksi NST 2026 juga ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Ketua Pembina YPKBI Dirgayuza Setiawan. Kehadiran lintas kementerian dan pemangku kepentingan tersebut menegaskan kuatnya dukungan negara terhadap program penjaringan dan pembinaan talenta nasional melalui pendidikan menengah unggulan.Dalam keterangannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pelaksanaan NST 2026 menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem pendidikan nasional yang berorientasi pada kualitas dan keadilan.“Kami bersama Mas Dirgayuza sangat bersemangat hari ini. Kehadiran langsung Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap program seleksi yang kami selenggarakan,” ujar Wakapolri.Menurutnya, NST dirancang untuk memastikan proses seleksi tidak bergantung pada latar belakang sekolah maupun wilayah asal peserta, melainkan murni pada kemampuan berpikir kritis, logika formal, dan daya nalar tingkat tinggi. Hal ini menjadi fondasi penting bagi calon siswa yang nantinya akan menempuh kurikulum International Baccalaureate (IB) Diploma.“Melalui NST, kami ingin memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi terbaiknya. Ini adalah bagian dari komitmen bersama dalam menyiapkan generasi unggul yang berdaya saing global,” jelasnya.Program SMA Kemala Taruna Bhayangkara selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Polri bersama YPKBI dan para pemangku kepentingan berkomitmen menghadirkan sistem seleksi dan pembinaan yang kredibel, adaptif, serta relevan dengan tantangan masa depan, sebagai kontribusi nyata dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. PNO-12
11 Jan 2026, 11:45 WIT
Cegah Resiko ISPA, Polres Aceh Selatan Terjunkan Water Cannon Bersihkan Debu Sisa Banjir
Papuanewsonline.com, Aceh Selatan - Sebagai langkah preventif menjaga kesehatan masyarakat pasca-bencana, Polres Aceh Selatan melakukan aksi penyemprotan dan pembersihan jalan protokol pada Sabtu (10/1). Fokus utama kegiatan ini adalah menghilangkan tumpukan lumpur kering yang memicu polusi debu di sepanjang jalan utama Kabupaten Aceh Selatan.Banjir yang melanda wilayah tersebut selama hampir satu bulan menyisakan material lumpur tebal. Saat mengering, lumpur ini berubah menjadi debu yang beterbangan ketika dilintasi kendaraan, sehingga sangat berisiko memicu penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).Untuk mengatasinya, Polres Aceh Selatan mengerahkan unit Water Cannon guna menyisir jalan-jalan protokol. Penyemprotan air bertekanan tinggi ini efektif mengangkat sisa lumpur kering yang membandel dan menurunkan kadar debu di udara secara signifikan.Wakapolres Aceh Selatan, Kompol Edwin Aldro menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respon langsung terhadap rekomendasi dari petugas kesehatan Polri. Kehadiran tim di lapangan bertujuan untuk memastikan kualitas udara kembali layak bagi aktivitas warga.“Penyiraman dan pembersihan debu ini kami lakukan untuk meminimalisir dan menghilangkan debu di jalan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan sehat,” ujar Kompol Edwin Aldro.Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara tindakan kepolisian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan selama masa pemulihan.Selain melakukan pembersihan fisik, Polres Aceh Selatan turut mengeluarkan himbauan kepada warga yang beraktivitas di luar rumah:- Selalu menggunakan masker saat berkendara atau berjalan di area terdampak.- Meningkatkan konsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap perubahan kualitas lingkungan.Langkah preventif dan humanis ini merupakan bagian dari komitmen Polres Aceh Selatan untuk terus hadir di tengah masyarakat hingga kondisi lingkungan benar-benar pulih pasca-bencana. PNO-12
10 Jan 2026, 19:09 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
