Papuanewsonline.com
Dorong Ekonomi Pesisir, Kapolda Riau Salurkan Bantuan 20 Mesin Ketinting Untuk Nelayan Meranti
Papuanewsonline.com, Kepulauan Meranti - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyerahkan 20 unit mesin ketinting kepada nelayan Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (31/3/2026), sebagai langkah konkret mendorong produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.Bantuan yang diserahkan di Aula Tantya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti tersebut terdiri dari 10 unit mesin merek Motoya dan 10 unit Pro-Quip, yang diberikan kepada 20 nelayan sebagai penguat produktivitas sekaligus penggerak ekonomi pesisir.Kapolda menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari peran Polri yang tidak berhenti pada fungsi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara langsung.“Kami menyadari bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Karena itu, kami harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.Ia menekankan bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi besar yang selama ini perlu didorong dengan dukungan sarana dan akses yang memadai.“Bantuan ini diharapkan menjadi pengungkit produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kita ingin masyarakat terus bergerak maju, mandiri, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada,” ujar lulusan Akpol 1996 itu.Dalam pandangannya, pembangunan yang kuat tidak hanya bertumpu pada program, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kebersamaan dan semangat human solidarity, kita bisa membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial,” tambahnya.Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan berkelanjutan yang terus didorong Polda Riau melalui konsep Green Policing, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penanaman delapan bibit pohon jenis jambu madu dan mangga secara simbolis, sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan.Sementara itu, Camat Rangsang Barat, Jefri, menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan Kapolda Riau dan jajaran.“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolda Riau beserta rombongan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi nelayan kami karena dapat meningkatkan aktivitas dan produktivitas mereka, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir.Senada dengan Camat Jefri, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis yang berdampak langsung dan berkelanjutan.Menurut Kapolres, bantuan ini tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat ekonomi lokal. "Kehadiran Bapak Kapolda juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri, yang terlihat dari antusiasme masyarakat serta situasi kegiatan yang berlangsung aman dan kondusif,” kata Aldi.Ia menambahkan, sinergi yang terbangun antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. PNO-12
01 Apr 2026, 21:31 WIT
Kelangkaan LPG 12 Kg Guncang Timika, Harga Melonjak dan UMKM Tertekan
Papuanewsonline.com, Timika – Stok Gas LPG 12 kilogram di
Timika, Papua Tengah, mengalami kekurangan signifikan dalam satu pekan
terakhir, yang berdampak pada berbagai sektor usaha dan memicu kenaikan harga
di tingkat pengecer. Situasi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas rumah tangga
masyarakat, tetapi juga mengganggu jalannya ekonomi harian daerah. (1/4/26)Beberapa titik penjualan bahkan melaporkan bahwa barang
tersebut hampir tidak tersedia sama sekali, dengan sejumlah warga mengaku harus
berpindah-pindah lokasi pengecer tanpa mendapatkan hasil. Kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan serius pada
rantai distribusi energi rumah tangga di wilayah tersebut.Dampak paling parah dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang
sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama. Pengelola rumah makan
dan warung makan di Timika kini terpaksa kembali menggunakan kompor berbahan
bakar minyak tanah. Selain meningkatkan biaya operasional, penggunaan bahan
bakar konvensional ini juga dinilai kurang efisien dan memperlambat proses
produksi makanan. Hal ini menunjukkan bahwa krisis LPG tidak hanya berdampak
pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga langsung memukul sektor
ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.Kelangkaan ini memunculkan pertanyaan besar terkait sistem
distribusi LPG di daerah. Sejumlah agen penjualan mengaku sudah tidak menerima
pasokan dari distributor selama satu minggu terakhir, bahkan ada yang mengalami
kekosongan lebih lama. Situasi ini memicu spekulasi adanya gangguan pada jalur
distribusi atau pengurangan suplai dari hulu.Isu kenaikan harga di tingkat distributor juga mulai
beredar, yang mendorong pengecer untuk menaikkan harga lebih awal sebagai
antisipasi. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak
distributor maupun otoritas terkait mengenai penyebab pasti terhambatnya
pasokan.Meskipun pemerintah melalui Pertamina menyatakan bahwa stok
LPG nasional hingga Maret 2026 dalam kondisi aman dengan ketahanan 18–21 hari
untuk jenis subsidi dan non-subsidi, persoalan utama terletak pada rantai
distribusi ke wilayah Indonesia Timur seperti Papua. Distribusi LPG ke daerah ini bergantung pada jalur laut
dengan waktu tempuh panjang, yang rentan terhadap gangguan cuaca dan
keterbatasan armada logistik. Selain itu, biaya distribusi yang tinggi juga memengaruhi
harga akhir di tingkat konsumen. Kenaikan harga LPG berpotensi mendorong
inflasi daerah dan menekan daya beli masyarakat jika kondisi ini berlangsung
lama. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 14:27 WIT
Lemasa Suku Amungme Desak Dana Otsus Libatkan Lembaga Adat demi Pemberdayaan OAP di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Lemasa Suku Amungme,
Menuel John Magal, menegaskan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah
daerah dan lembaga adat dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika.Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah kegiatan di
Hotel Horison Ultima Timika pada Selasa (31/3/2026), di mana ia menekankan
bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat lokal agar mampu berkembang dan sejajar dengan kelompok lain.Menuel mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat asli
Papua yang tertinggal dalam bidang pendidikan dan kemampuan kerja. Oleh karena
itu, kebijakan afirmatif atau diskriminasi positif dinilai sangat penting untuk
mendorong kesetaraan. "Diskriminasi positif diperlukan agar masyarakat yang
tertinggal bisa mencapai kesetaraan. Mereka harus dibekali pendidikan dan
keterampilan yang memadai agar siap memasuki dunia kerja," ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya pemanfaatan dana Otsus secara
tepat sasaran melalui kerja sama strategis antara Pemkab Mimika dan Lemasa,
mengingat lembaga adat memiliki peran krusial dalam menyampaikan kebutuhan riil
masyarakat di lapangan.Menurut Menuel, masih terdapat kesenjangan emosional antara
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat adat, yang menyebabkan
sejumlah program belum menyentuh kebutuhan mendasar. "Pemerintah tidak akan mengetahui kebutuhan masyarakat
secara mendalam jika tidak dekat secara emosional. Lemasa dapat menjembatani
dengan data dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan," jelasnya. Ia berharap ke depan alokasi dana Otsus lebih melibatkan
lembaga adat secara langsung sesuai peraturan yang berlaku, mengingat pada
periode 2024 hingga 2025 belum ada alokasi signifikan bagi lembaga adat.Menuel juga menekankan pentingnya pembinaan pendidikan yang
tidak hanya fokus pada aspek formal, tetapi juga mencakup moral, mental, dan
spiritual, khususnya bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.Ia mendorong penerapan sistem asrama sebagai solusi
pembinaan menyeluruh, mengingat Lemasa telah menjalankan model serupa dengan
menampung ratusan anak dan menghasilkan peningkatan signifikan dari sisi
akademik maupun karakter."Dana Otsus harus berdampak langsung pada masyarakat.
Contohnya sudah ada, tinggal diperluas dan didukung oleh pemerintah,"
tegasnya.Ia berharap sinergi antara pemerintah dan lembaga adat terus
diperkuat agar tujuan Otsus dapat terwujud secara optimal. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mar 2026, 23:02 WIT
Polri Fasilitasi Petani Jagung SBB, Bulog Siap Serap 4 Ton Hasil Panen Desa Tala
Papuanewsonline.com, Ambon - Polsek Kairatu Timur, Polres Seram Bagian Barat, memfasilitasi koordinasi petani jagung Desa Tala dengan Bulog Provinsi Maluku di Ambon, Jumat (27/3/2026), guna memastikan penyerapan hasil panen yang telah memenuhi standar nasional.Kegiatan yang berlangsung pukul 11.00 WIT di Kantor Bulog Provinsi Maluku itu dipimpin Kapolsek Kairatu Timur Iptu Lodewyk R. Alfons bersama Bhabinkamtibmas Desa Tala Aipda Victor Siloy. Koordinasi dilakukan dengan manajemen Bulog guna mempercepat distribusi dan pemasaran hasil panen petani sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan.Dalam pertemuan tersebut, Bulog melakukan uji kualitas jagung pipil milik kelompok tani (poktan) Desa Tala. Hasil pengujian menunjukkan kadar air jagung berada pada kisaran 12,9 hingga 13,1 persen, sesuai standar pembelian Bulog yang mensyaratkan maksimal 14 persen.Kapolsek Kairatu Timur menegaskan, peran Polri tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga aktif mengawal program ketahanan pangan hingga ke tingkat petani.“Polri hadir sebagai fasilitator untuk memastikan hasil panen masyarakat dapat terserap pasar dengan baik. Ini bagian dari dukungan kami terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.Bulog Provinsi Maluku menyatakan kesiapan menyerap hasil panen jagung petani Desa Tala dengan harga Rp6.400 per kilogram, ditambah PPh 1,5 persen, dengan syarat telah dikemas dalam karung bersih. Rencana penyerapan dijadwalkan pada 7–8 April 2026 dengan volume sekitar 4 ton.Namun, keterbatasan gudang penampungan di Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi kendala distribusi. Untuk itu, petani disarankan mengirim hasil panen langsung ke gudang Bulog di kawasan Kate-kate, Ambon.Perwakilan Bulog menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung penyerapan hasil pertanian lokal selama memenuhi standar mutu.“Kami siap membeli hasil panen petani sepanjang kualitasnya sesuai ketentuan. Ini bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung petani lokal,” kata perwakilan manajemen Bulog.Melalui sinergi Polri, Bulog, dan petani, diharapkan rantai distribusi hasil pertanian di wilayah Seram Bagian Barat semakin efisien, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. PNO-12
30 Mar 2026, 14:43 WIT
PELNI TIMIKA IMBAU PENUMPANG TETAP TERTIB, BELI TIKET HANYA MELALUI KANAL RESMI
Papuanewsonline.com, Timika – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengeluarkan imbauan terbaru kepada seluruh penumpang kapal laut agar menjalankan perjalanan dengan lebih tertib, terutama menjelang masa arus balik mudik yang diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penumpang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di atas kapal tetap terjaga dengan baik, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya konflik antar penumpang selama perjalanan.Kepala Cabang PELNI Timika, Sigit Sujatmoko, menegaskan bahwa setiap penumpang wajib menempati kursi atau tempat tidur sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket masing-masing. "Penumpang diharapkan dapat menempati tempat sesuai nomor tiket untuk menjamin kenyamanan bersama selama perjalanan," ujarnya Ia menjelaskan bahwa kebiasaan sebagian penumpang menempati kursi kosong atau milik orang lain masih kerap ditemukan, khususnya di wilayah Indonesia Timur, yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan hingga perselisihan di atas kapal. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak PELNI memastikan bahwa petugas di lapangan akan terus melakukan pengawasan dan penertiban agar seluruh penumpang kembali menempati tempat sesuai dengan tiket yang dimiliki. Selain itu, Sigit juga mengingatkan masyarakat agar hanya membeli tiket melalui kanal resmi, baik di kantor cabang maupun aplikasi resmi perusahaan."Hal ini sangat penting untuk menjamin keamanan transaksi serta menghindari praktik percaloan yang dapat merugikan para penumpang," jelasnya.Dalam upaya meningkatkan layanan, PELNI kini tidak lagi menerapkan pembagian kelas seperti kelas 1 atau kelas 2. Seluruh tiket yang tersedia merupakan tiket ekonomi, namun perusahaan tetap menyediakan layanan tambahan (add-on) dengan fasilitas lebih bagi yang membutuhkan, dengan jumlah terbatas dan hanya dapat diperoleh melalui kantor cabang. Sigit berharap seluruh penumpang dapat bekerja sama mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar perjalanan laut berlangsung aman, tertib, dan nyaman."Kami juga mengimbau agar membeli tiket lebih awal melalui kanal resmi PELNI untuk menghindari kendala saat keberangkatan," pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
29 Mar 2026, 15:49 WIT
Dua Kepala Kampung di Nduga Bongkar Gudang Bulog Demi Warga, Klaim Krisis Sembako Meluas
Papuanewsonline.com, Nduga - Dua kepala kampung di Kabupaten Nduga nekat membuka gudang beras milik Bulog yang dikelola Dinas Tanaman Pangan setempat. Tindakan tersebut dilakukan karena masyarakat di 32 distrik dilaporkan mulai mengalami krisis bahan pokok dan kelaparan.Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi warga yang semakin memburuk. Kedua kepala kampung itu menegaskan bahwa tindakan mereka bukanlah pencurian, melainkan upaya darurat demi menyelamatkan masyarakat. "Kami bukan pencuri beras ini. Kami bongkar gudang ini demi masyarakat," ujar Peres Unue, Kepala Desa Salpem, Distrik Meborok, Kabupaten Nduga.dengan nada tegas Menurut mereka, kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan. Distribusi bantuan dinilai tidak berjalan maksimal, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Karena itu, mereka mengambil inisiatif untuk membuka gudang dan membagikan beras kepada warga dari 32 distrik, dan 248 kampung."Kami yang paling paham kondisi masyarakat. Karena itu kami undang perwakilan dari 32 distrik untuk datang dan mengambil beras," tambah Wisen Tabuni, Kepala Desa Primprim, Distrik Mbua Tengah, Kabupaten Nduga.Kedua kepala kampung juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan pihak Dinas Tanaman Pangan, serta merasa tindakan tersebut tidak melanggar hukum karena dilakukan dalam situasi darurat.Dalam pernyataannya, mereka turut meminta Bupati Nduga, Yoas Beon, untuk bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi. Mereka menilai pemerintah daerah belum optimal dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat."Bupati harus bertanggung jawab. Jangan buat Nduga seperti tahun 2025. Kami masyarakat sudah bosan," tegas Wisen Tabuni.Hingga berita ini diturunkan, media Papuanewsonline,com. belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak pemerintah Kabupaten Nduga maupun Bupati Yoas Beon terkait krisis sembako ini.Penulis: HendEditor: GF
28 Mar 2026, 19:48 WIT
DPRK Mimika Dorong Koperasi Sebagai Solusi Serap Hasil Dulang Emas Warga
Papuanewsonline.com, Mimika – Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika mendorong pembentukan koperasi sebagai solusi strategis
untuk mengatasi masalah pemasaran hasil dulang emas warga yang saat ini
mengalami kendala. Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyatakan pihaknya
siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pendulang emas
tradisional guna menampung aspirasi dan mencari jalan keluar terbaik bersama.
“Kami siap melaksanakan RDP agar bisa mengetahui secara jelas apa yang menjadi
tuntutan para pendulang dan mencari solusi yang tepat,” ujar Primus saat
dikonfirmasi pada Kamis (26/3/2026).Menurut Primus, persoalan yang dihadapi para pendulang cukup
kompleks, salah satunya karena lokasi kegiatan pendulangan hingga saat ini
masih berada dalam kawasan objek vital yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia
(PTFI). Kondisi ini membuat aktivitas pendulangan dinilai ilegal, yang pada
akhirnya berdampak pada tersendatnya proses penjualan hasil dulang. Oleh karena itu, DPRK menilai bahwa pembentukan koperasi
dapat menjadi solusi jangka menengah yang efektif agar hasil kerja masyarakat
dapat dikelola dan dipasarkan secara lebih terorganisir dan tertib.“Pembentukan koperasi ini tentu memerlukan kajian dan
evaluasi mendalam dari pemerintah, sehingga tidak bisa dilakukan secara instan
atau terburu-buru,” katanya. Primus juga menegaskan bahwa upaya untuk melegalkan
aktivitas pendulangan tradisional merupakan proses yang panjang dan memerlukan
keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga
pihak pengelola kawasan. “Kalau ingin dilegalkan dalam waktu cepat tentu tidak
mungkin. Harus ada pembahasan menyeluruh, termasuk terkait status kawasan
sebagai objek vital nasional,” jelasnya.Oleh karena itu, Primus menambahkan bahwa langkah paling
realistis dan bisa segera dilakukan saat ini adalah dengan mendorong
pembentukan koperasi agar hasil dulang masyarakat dapat terserap pasar, sambil
terus menunggu solusi jangka panjang terkait status legalitas dan kawasan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para
pendulang untuk mendapatkan kepastian harga dan pembelian yang lebih baik,
sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Mar 2026, 11:46 WIT
Pendulang Emas Kembali Padati Jalan Ahmad Yani, Tunggu Kepastian Pembelian
Papuanewsonline.com, Timika – Puluhan pendulang emas
tradisional kembali menduduki kawasan Jalan Ahmad Yani, Timika, pada Kamis
(26/3/2026). Kehadiran mereka dipicu oleh melemahnya harga jual emas serta
belum optimalnya penyerapan hasil dulang oleh para pengusaha setempat.
Konsentrasi massa terlihat mulai dari pertigaan PIN Seluler hingga arah Pasar
Gorong-gorong.Meski tidak melakukan demonstrasi aktif, kerumunan ini
menyebabkan arus lalu lintas terhambat sehingga pihak kepolisian harus
melakukan pengalihan jalur ke rute alternatif.Koordinator pendulang, Simon Rahanjaan, menjelaskan bahwa
para pendulang berkumpul untuk menanti realisasi pembelian emas oleh pengusaha
yang sebelumnya telah menyatakan kesiapan. Menurutnya, saat ini terdapat tiga toko emas, yakni Hanna,
Citra, dan Azka, yang bersedia membeli hasil dulang. Namun, proses transaksi
masih terkendala antrean pencairan dana di pihak pengusaha. "Kami di sini untuk menunggu kepastian agar hasil kerja
keras para pendulang bisa segera terserap," ujar Simon di lokasi kejadian.Saat ini, harga jual emas di tingkat pendulang mengalami
penurunan dan berada di kisaran Rp1,7 juta hingga Rp1,8 juta per gram. Selain harga yang melemah, para pengusaha juga menerapkan
kebijakan pembatasan pembelian maksimal hanya tiga gram per orang. Kondisi ini memaksa para pendulang untuk tetap bertahan di
lokasi hingga seluruh hasil bumi yang mereka bawa dapat terjual habis. Mereka berharap ada solusi cepat agar kebutuhan ekonomi
keluarga dapat terpenuhi di tengah fluktuasi harga tersebut.Guna mencegah terjadinya gangguan keamanan, pihak pendulang
terus melakukan koordinasi intensif dengan aparat kepolisian. Hingga sore hari pukul 15.10 WIT, puluhan personel Polres
Mimika masih bersiaga di lokasi untuk melakukan pengamanan dan memfasilitasi
negosiasi antara pendulang dan pemilik toko. Aparat mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menjaga
situasi agar tetap kondusif selama proses transaksi berlangsung di kawasan
pusat ekonomi tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Mar 2026, 11:35 WIT
Polsek Kei Besar Selatan Gencarkan Pemupukan Jagung Tahap III, Perkuat Ketahanan Pangan
Papuanewsonline.com, Malra – Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diperkuat di wilayah kepulauan. Polsek Kei Besar Selatan, jajaran Polres Maluku Tenggara (Malra), melaksanakan kegiatan pemupukan tahap ketiga tanaman jagung pada lahan ketahanan pangan, Rabu (25/3/2026).Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.30 WIT itu dipusatkan di lahan milik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tamangil, Kecamatan Kei Besar Selatan, dengan luas garapan mencapai 0,40 hektare.Pemupukan dilakukan langsung oleh Kapolsek Kei Besar Selatan IPTU W. Pelmelay bersama personel Polsek dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat sebagai bagian dari perawatan intensif tanaman jagung pada Kuartal I Tahun 2026.Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah “Asta Cita”, khususnya dalam mendorong swasembada pangan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di daerah.Kapolsek Kei Besar Selatan IPTU W. Pelmelay menegaskan, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.“Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk komitmen kami dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui pemupukan tahap ketiga ini, kami berharap tanaman jagung dapat tumbuh optimal dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” ujar IPTU Pelmelay.Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Polri dan penyuluh pertanian menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program tersebut di tingkat lapangan.“Kami terus berkolaborasi dengan PPL agar proses budidaya berjalan sesuai standar, mulai dari pengolahan lahan hingga perawatan tanaman. Ini penting untuk memastikan produktivitas tetap terjaga,” tambahnya.Secara teknis, pemupukan tahap ketiga merupakan fase penting dalam pertumbuhan tanaman jagung, karena berperan dalam memperkuat batang, mempercepat pembentukan tongkol, serta meningkatkan kualitas hasil panen.Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud implementasi pendekatan humanis Polri, tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut berperan aktif dalam pembangunan sektor strategis, termasuk pertanian.Langkah yang dilakukan Polsek Kei Besar Selatan menunjukkan transformasi peran Polri yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan ketahanan pangan global, keterlibatan aparat di tingkat lokal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Program seperti ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai mitra pembangunan.Dengan konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, upaya swasembada pangan di daerah diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan. PNO-12
25 Mar 2026, 18:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
