Papuanewsonline.com
Aliran Dana Otonomi Khusus, Antara Realitas Dan Persepsi Kosong Di Kalangan Pengusaha Asli Papua
Papuanewsonline.com, Papua – Kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua yang telah berjalan lebih dari dua dekade senantiasa menjadi topik kajian yang menarik sekaligus mengundang perdebatan dalam lingkup pembangunan nasional. Secara ketentuan peraturan perundang-undangan, dana Otonomi Khusus dialokasikan secara berkala dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memberdayakan potensi ekonomi penduduk asli Papua di seluruh wilayah Tanah Papua.Berdasarkan data administrasi keuangan negara yang tercatat pada kurun waktu lima tahun terakhir, terungkap bahwa 90 persen dari total dana Otonomi Khusus yang diterima tingkat provinsi telah disalurkan lebih lanjut kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Tanah Papua. Tingkat penyaluran tersebut secara statistik menunjukkan angka yang tinggi dan diharapkan mampu menciptakan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara besarnya aliran dana dengan persepsi yang berkembang di kalangan pengusaha asli Papua.Sebagian besar pengusaha yang berasal dari masyarakat asli Papua secara konsisten menyampaikan kesan bahwa manfaat dana Otonomi Khusus belum benar-benar mereka rasakan. Persepsi tersebut dinilai bukan sekadar pandangan subjektif, melainkan mencerminkan adanya persoalan struktural dalam mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana. Berbagai pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan.Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan program pemerintah daerah dengan kebutuhan riil para pengusaha lokal. Sebagian besar anggaran masih berfokus pada pembangunan sarana fisik, sementara alokasi yang secara khusus ditujukan untuk penguatan usaha milik warga asli dinilai masih terbatas dan tidak selalu tercantum secara jelas dalam dokumen anggaran. Kedua, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari persyaratan administrasi yang rumit hingga persaingan yang dinilai belum seimbang bagi pelaku usaha asli Papua.Ketiga, lemahnya sistem pemantauan, pengawasan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat turut menambah ketidakjelasan perjalanan dana tersebut. Jarang tersedia laporan yang mudah dipahami mengenai besaran dana yang diterima, peruntukannya, maupun pihak-pihak yang dapat mengaksesnya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan kesan bahwa dana tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi kelompok sasaran.Keempat, belum terbangunnya mekanisme pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan. Dana yang besar belum sepenuhnya diikuti dengan program pelatihan, pendampingan, dan pembinaan yang sistematis guna meningkatkan daya saing usaha milik warga asli. Akibatnya, kemampuan pengusaha lokal untuk memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia masih dinilai belum optimal.Fenomena ini menegaskan bahwa angka penyaluran dana sebesar 90 persen belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Masih terdapat jarak antara dana yang telah masuk ke kas daerah dengan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh pengusaha asli Papua. Persepsi bahwa "tidak ada dana otonomi khusus" yang dirasakan dipandang sebagai cerminan belum optimalnya tata kelola, keadilan akses, serta arah kebijakan pada tahap pelaksanaan.Bagi para pemangku kepentingan, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyaluran dana saja belum cukup untuk mencapai tujuan pembangunan. Diperlukan penyusunan perencanaan yang lebih melibatkan pengusaha asli Papua, penyederhanaan akses terhadap program pemerintah, peningkatan transparansi penggunaan anggaran, serta penguatan pemberdayaan usaha lokal agar tujuan Otonomi Khusus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
17 Jul 2026, 21:30 WIT
Lurah Otomona dan Oknum P3K Diduga Jadi Dalang Hilangkan 3 Ton Beras Hak Warga
Papuanewsonline.com, Timika, - Dugaan penyelewengan bantuan beras sebanyak 3 ton mencuat di Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Lurah Otomona atas nama Farida dan seorang oknum pegawai P3K di kelurahan tersebut diduga menjadi dalang raibnya hak warga tersebut.Dugaan itu disampaikan langsung oleh warga Kelurahan Otomona, Jumat (17/7).Menurut warga, bantuan beras yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin dan Orang Asli Papua (OAP) di Otomona justru tidak tepat sasaran. Bantuan tersebut diduga disalurkan kepada warga yang berdomisili di luar Kelurahan Otomona.Salah seorang warga Otomona, Anton, mengatakan beras bantuan itu diberikan kepada keluarga oknum pegawai P3K kelurahan."Beras yang menjadi hak warga Kelurahan Otomona ini diberikan kepada warga bukan dari Kelurahan Otomona. Ini permainan oknum pegawai P3K yang diketahui Ibu Lurah," ujar Anton.Akibat dugaan penyelewengan itu, banyak kepala keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. " Jelas Warga sangat kecewa dengan pemerintahan Pak JR ini oleh oknum Lurah," Ucapnya.Kata Anton warga mendesak Bupati segera mencopot Lurah Otomona sehingga bantuan dari pemerintah, bisa dirasakan oleh masyarakat Otomona.Desak Transparansi Data PenerimaWarga juga meminta pihak Kelurahan Otomona untuk membuka data penerima bantuan secara transparan kepada publik. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kecurigaan dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat."Bantuan ini untuk rakyat kecil. Jadi harus adil dan tepat sasaran," ucap Anton.Hingga berita ini ditayangkan, Papuanewsonline.com telah berupaya menghubungi Lurah Otomona, Faridah, untuk meminta klarifikasi terkait mekanisme penyaluran dan data penerima bantuan. Namun, belum ada klarifikasi resmi yang diberikan.Kasus ini menjadi sorotan warga yang berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Mimika, segera turun tangan melakukan audit dan evaluasi penyaluran bantuan sosial di tingkat kelurahan agar tepat sasaran dan berkeadilan.Penulis: HendrikEditor. : Gf
17 Jul 2026, 18:53 WIT
Ketua Pemuda Muslim Mimika: Dapur MBG Se-Kabupaten Mimika Wajib Ambil Hasil Tani Mama-Mama Papua
Papuanewsonline.com, Mimika – Kehadiran Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika diharapkan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan gizi bagi masyarakat dan peserta didik, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi petani lokal, khususnya mama-mama Papua.Hal tersebut disampaikan Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, dalam rilis tertulis kepada media Papuanewsonline.com, Kamis 16 Juli 2026.DESAK DAPUR MBG SE-KABUPATEN PRIORITASKAN PETANI LOKALArifin meminta agar seluruh pengelola Dapur MBG se-Kabupaten Mimika memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani lokal. Menurutnya, program nasional yang hadir di daerah semestinya turut menggerakkan ekonomi masyarakat akar rumput.“Kami meminta seluruh Dapur MBG yang ada di Kabupaten Mimika dapat mengambil hasil tani mama-mama Papua. Jangan sampai kebutuhan pangan yang begitu besar justru lebih banyak didatangkan dari luar, sementara petani lokal kesulitan memasarkan hasil panennya,” ujar Arifin.HASIL TANI LOKAL PUNYA POTENSI BESARIa menilai hasil pertanian masyarakat seperti sayur-mayur, umbi-umbian, buah-buahan, dan komoditas pangan lainnya memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok Dapur MBG. Dengan adanya penyerapan hasil panen secara berkelanjutan, kesejahteraan keluarga petani diyakini akan meningkat.Arifin juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika melalui dinas terkait untuk membangun sistem kemitraan yang jelas antara pengelola Dapur MBG dan kelompok tani lokal. Pendampingan, pelatihan, serta kepastian pasar dinilai penting agar petani mampu memenuhi kebutuhan dari sisi jumlah dan kualitas.MAMA-MAMA PAPUA PAHLAWAN EKONOMI“Mama-mama Papua adalah pahlawan ekonomi keluarga. Mereka bekerja sejak pagi hingga sore di kebun untuk menghasilkan pangan. Karena itu, sudah sewajarnya mereka mendapatkan ruang yang adil dalam program-program pemerintah,” katanya.Selain memberikan manfaat ekonomi, keterlibatan petani lokal juga dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi apabila hasil pertanian masyarakat diberdayakan secara maksimal.HARAP ADA MEKANISME BERPIHAKPemuda Muslim Mimika berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pengelola Dapur MBG, hingga pelaku usaha, dapat duduk bersama menyusun mekanisme yang berpihak pada petani lokal tanpa mengabaikan standar kualitas dan ketentuan yang berlaku dalam program tersebut.“Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi berkah bagi semua. Anak-anak mendapatkan makanan yang sehat, sementara mama-mama Papua mendapatkan kepastian pasar untuk hasil kebun mereka. Inilah bentuk pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Arifin.Dengan semangat pemberdayaan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua, harapan agar Dapur MBG menjadi motor penggerak ekonomi rakyat kini semakin menguat. Masyarakat menanti langkah nyata agar hasil tani mama-mama Papua dapat terserap secara optimal di seluruh Kabupaten Mimika.Penulis: HendrikEditor: OF
17 Jul 2026, 18:23 WIT
SPBU Tertib, Rakyat Dicekik Harga BBM Botolan
Papuanewsonline.com, Mimika - Penertiban distribusi Bahan Bakar Minyak BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU di Kabupaten Mimika diapresiasi warga. Langkah itu dinilai berhasil mengurangi antrean panjang dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.Namun kondisi berbeda justru terjadi di tingkat pengecer. Harga BBM eceran dalam botol dan jeriken di berbagai titik Kota Timika dilaporkan terus merangkak naik dan memberatkan masyarakat.Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, menilai pemerintah tidak boleh berhenti hanya di penertiban SPBU. Pengawasan juga harus menyentuh rantai distribusi hingga ke pengecer. Hal itu disampaikan Arifin dalam rilis tertulis kepada _papuanewsonline.com_, Kamis 16 Juli 2026."Ketika SPBU mulai tertib, jangan sampai masyarakat justru menjadi korban di tingkat pengecer. Harga BBM botolan yang terus melonjak sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil yang dalam kondisi tertentu tidak memiliki akses langsung ke SPBU," ujarnya.DESAK DISPERINDAG TURUN LAPANGANPemuda Muslim Mimika mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Mimika segera melakukan inspeksi dan pengawasan harga BBM eceran. Selain itu organisasi ini meminta Pemda membangun mekanisme pengawasan terpadu bersama Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi terkait agar distribusi BBM berjalan adil dari hulu ke hilir."Jika pengawasan hanya difokuskan pada SPBU tanpa menyentuh pengecer, maka persoalan masyarakat tidak akan pernah selesai. Tujuan penertiban adalah menghadirkan keadilan, bukan memindahkan beban," tegas Arifin.MINTA PENDATAAN DAN TINDAKAN TEGASArifin juga meminta Disperindag melakukan pendataan terhadap pengecer BBM, mengevaluasi pola distribusi, serta menindak tegas apabila ditemukan praktik penjualan dengan harga tidak wajar."Masyarakat membutuhkan kepastian BBM tersedia dengan harga wajar. Jangan sampai SPBU tertib, tetapi rakyat justru semakin tercekik oleh harga BBM eceran yang tidak terkendali," tutupnya.Penulis: HendrikEditor: OF
16 Jul 2026, 15:33 WIT
Papua Destinasi Investasi Karbon Hijau, Pemerintah Buka Peluang Besar Bagi Investor
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah resmi mengundang para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan proyek ekonomi karbon di wilayah Tanah Papua. Dengan kekayaan hutan tropis yang sangat luas dan terjaga, wilayah ini dinilai memiliki potensi luar biasa menjadi pusat pengembangan ekonomi hijau nasional. Langkah ini didukung penguatan aturan hukum, jaminan hak masyarakat adat, serta rancangan sistem usaha yang menguntungkan semua pihak.Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai, menyampaikan hal ini dalam Forum Strategis Pasar Karbon di Bursa Efek Indonesia, Selasa (14/7/2026). “Kebijakan karbon ini kami jadikan pengubah permainan. Ia mempertemukan pemerintah, investor, dan masyarakat adat membangun kemakmuran tanpa merusak alam,” ujarnya. Langkah ini sejalan komitmen iklim Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.Pemerintah tidak hanya menyusun aturan, tetapi juga memetakan secara rinci wilayah tanah, hutan, dan laut milik masyarakat adat. Tujuannya memberikan kepastian hak yang kuat, memastikan manfaat investasi diterima secara adil, serta menjamin keberlanjutan usaha. Salah satu modal besar adalah tersedianya kawasan Perhutanan Sosial seluas 1,86 juta hektare yang siap dikelola bersama masyarakat setempat.Saat ini tengah disiapkan proyek percontohan di enam provinsi di Papua. Velix menegaskan bahwa investasi yang dibangun bukan sekadar mencari keuntungan semata, melainkan membangun ekosistem yang seimbang. “Kami tawarkan kerja sama yang adil: alam terjaga, masyarakat sejahtera, dan target pengurangan emisi negara tercapai,” tutupnya.Penulis: JidEditor: OF
16 Jul 2026, 12:58 WIT
APPOAP Mimika Apresiasi Langkah Dinas PUPR Prioritaskan Pengusaha Orang Papua Asli
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Papua Asli (APPOAP) Kabupaten Mimika menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika atas komitmennya memprioritaskan pengusaha dan kontraktor Orang Papua Asli (OPA) dalam pelaksanaan program renovasi drainase yang dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus 2026.APPOAP menilai kebijakan tersebut merupakan langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua melalui keterlibatan langsung pengusaha lokal dalam pembangunan daerah.Ketua APPOAP Kabupaten Mimika, Emus Kogoya, mengatakan bahwa kebijakan tersebut patut diapresiasi dan harus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat."Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika atas komitmen memprioritaskan pengusaha Orang Papua Asli. Ini merupakan langkah nyata yang memberikan harapan bagi pengusaha lokal untuk bertumbuh, meningkatkan kapasitas, dan ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan di Kabupaten Mimika. APPOAP siap mengawal agar kebijakan ini benar-benar terlaksana secara adil, transparan, dan tepat sasaran," tegas Emus Kogoya.Menurutnya, keberpihakan terhadap pengusaha Orang Papua Asli harus diwujudkan dalam implementasi yang nyata, bukan sekadar menjadi komitmen yang disampaikan kepada publik.Sementara itu, Sekretaris APPOAP Kabupaten Mimika, Andarias Lemauk, menegaskan bahwa langkah Dinas PUPR diharapkan menjadi contoh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika."Kami berharap kebijakan seperti ini tidak berhenti di Dinas PUPR saja. Seluruh OPD di Kabupaten Mimika hendaknya memiliki semangat yang sama dalam memberikan ruang dan kesempatan kepada pengusaha Orang Papua Asli sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua sebagai pemilik hak di daerah ini," ujar Andarias Lemauk.Ia menambahkan bahwa APPOAP akan terus menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mengawal setiap kebijakan pemberdayaan ekonomi agar berjalan secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang luas.Di sisi lain, Anggota APPOAP, Faya Naa, menyampaikan bahwa implementasi kebijakan yang berpihak kepada pengusaha Orang Papua Asli merupakan jawaban nyata atas berbagai harapan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini."Apabila seluruh kepala OPD di Kabupaten Mimika memiliki komitmen dan keberpihakan yang sama seperti yang ditunjukkan Kepala Dinas PUPR, maka saya yakin berbagai penilaian maupun opini miring terhadap kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Mimika akan terjawab dengan sendirinya melalui kerja nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi bukti bahwa pembangunan benar-benar memberikan ruang bagi pengusaha Orang Papua Asli untuk berkembang," kata Faya Naa.APPOAP menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dari para pengusaha Orang Papua Asli untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas pekerjaan, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.APPOAP berharap langkah Dinas PUPR ini menjadi awal lahirnya kebijakan yang lebih luas di seluruh OPD Kabupaten Mimika, sehingga cita-cita pemberdayaan ekonomi Orang Papua Asli dapat diwujudkan secara nyata, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan kepentingan pengusaha Orang Papua Asli, APPOAP Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua serta membangun kemitraan yang konstruktif demi kemajuan Kabupaten Mimika.Penulis: JidEditor: OF
15 Jul 2026, 16:13 WIT
H-2 Groundbreaking, Kapolda Maluku Bersama Forkopimda Lakukan Pengecekan Menyeluruh Pengamanan
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Dua hari menjelang pelaksanaan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku meninjau langsung kesiapan lokasi dan sistem pengamanan di kawasan Site Shelter PT INPEX Masela Ltd., Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin (13/7/2026).Peninjauan tersebut menjadi tahapan krusial menjelang pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela, salah satu proyek energi strategis nasional yang diharapkan memperkuat ketahanan energi Indonesia, meningkatkan investasi, serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.Dalam kegiatan tersebut turut hadir Danlantamal IX/Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Danguspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Andri Kristianto, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, serta manajemen PT INPEX Masela Ltd.Rombongan Forkopimda melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan lokasi utama groundbreaking, area VVIP, media center, pusat kendali kegiatan, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, lokasi parkir, serta akses darat, laut, dan udara yang akan digunakan untuk mobilisasi tamu negara, pejabat pemerintah, maupun tamu undangan. Peninjauan juga difokuskan pada kesiapan skema pengamanan terpadu guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.Selain meninjau sarana dan prasarana, Kapolda Maluku bersama jajaran melakukan evaluasi akhir terhadap pola pengamanan yang telah disusun. Koordinasi lintas sektor antara Polri, TNI, pemerintah daerah, PT INPEX Masela Ltd., SKK Migas, dan seluruh pemangku kepentingan terus dimatangkan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan serta memastikan kesiapan respons terhadap setiap situasi yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa seluruh kesiapan pengamanan terus dimatangkan agar pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela dapat berlangsung sesuai rencana."H-2 menjelang Groundbreaking Blok Masela, kami memastikan seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal. Mulai dari kesiapan personel, pengamanan jalur kedatangan tamu VVIP, objek vital, lokasi kegiatan, hingga sistem koordinasi lintas instansi terus kami cek secara langsung agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, keberhasilan pengamanan Groundbreaking PSN Blok Masela bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan wujud sinergi seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan dalam mendukung salah satu proyek strategis nasional yang memiliki arti penting bagi masa depan ketahanan energi dan pembangunan Indonesia."Blok Masela merupakan investasi strategis nasional yang akan memberikan dampak besar bagi pembangunan daerah maupun nasional. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama tumbuhnya kepercayaan investor. Karena itu, Polri hadir untuk memastikan seluruh tahapan proyek ini berjalan aman sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Kapolda.Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela berlangsung sukses sebagai momentum penting pembangunan di kawasan timur Indonesia.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, pengecekan langsung yang dilakukan Kapolda bersama Forkopimda merupakan bagian dari langkah akhir memastikan kesiapan pengamanan secara menyeluruh sebelum pelaksanaan groundbreaking."Pengamanan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur terkait melalui pola pengamanan berlapis. Fokus pengamanan tidak hanya pada lokasi utama kegiatan, tetapi juga mencakup jalur kedatangan tamu VVIP, objek vital, lokasi akomodasi, pusat kegiatan, hingga kawasan penyangga untuk menjamin seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan kondusif," jelas Kabid Humas.Menurutnya, keberhasilan pengamanan Groundbreaking PSN Blok Masela menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan."Polri berkomitmen memberikan jaminan keamanan terhadap setiap Proyek Strategis Nasional. Keamanan yang kondusif akan memperkuat kepercayaan investor, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.Groundbreaking PSN Blok Masela menjadi salah satu tonggak penting pembangunan sektor energi nasional. Proyek tersebut diproyeksikan memberikan dampak berganda (multiplier effect) melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri pendukung, serta percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Melalui peninjauan langsung H-2 pelaksanaan groundbreaking, Kapolda Maluku bersama Forkopimda memastikan seluruh aspek teknis, operasional, dan pengamanan telah dimatangkan secara optimal. Langkah tersebut menegaskan komitmen Polri untuk terus mengawal Proyek Strategis Nasional, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung percepatan pembangunan dan penguatan ketahanan energi nasional. PNO-12
14 Jul 2026, 14:01 WIT
Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Maluku Salurkan Bantuan Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat diwujudkan Polda Maluku melalui penyaluran bantuan sosial kepada warga Desa Rutong, Kota Ambon, dan Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah, dalam rangkaian kegiatan Safety Riding Wisata Rally Club memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Minggu (12/7/2026).Bantuan sosial diserahkan langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, Irjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, para Pejabat Utama Polda Maluku, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta pengurus, serta disaksikan Raja, tokoh masyarakat, dan warga setempat.Penyaluran bantuan menjadi bagian dari rangkaian touring keselamatan berlalu lintas yang tidak hanya membawa pesan keamanan berkendara, tetapi juga menghadirkan aksi nyata kepedulian sosial kepada masyarakat.Kapolda Maluku mengatakan Hari Bhayangkara merupakan momentum memperkuat nilai pengabdian Polri melalui pelayanan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat."Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi milik Polri, tetapi juga menjadi momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen kami untuk terus hadir, berbagi, dan memperkuat semangat gotong royong bersama masyarakat Maluku," ujar Kapolda.Menurutnya, Polri yang Presisi harus mampu menghadirkan rasa aman sekaligus memberikan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat."Kami ingin masyarakat merasakan bahwa kehadiran Polri bukan hanya ketika ada persoalan hukum atau gangguan keamanan, tetapi juga sebagai sahabat yang selalu siap membantu, melayani, dan bekerja bersama masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik," tambahnya.Kehadiran rombongan Polda Maluku disambut hangat oleh Raja dan tokoh masyarakat Desa Rutong maupun Desa Morela. Penyaluran bantuan berlangsung penuh keakraban dan menjadi simbol kuat sinergi antara Polri dengan masyarakat dalam menjaga keamanan, persatuan, dan kesejahteraan bersama.Rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar serta mendapat apresiasi dari masyarakat yang menilai kehadiran Polri semakin dekat melalui aksi-aksi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. PNO-12
13 Jul 2026, 21:33 WIT
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau
Papuanewsonline.com, Riau - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan Merah Putih Presisi tahap II di wilayah hukum Polda Riau, Rabu (8/7/2026). Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. "Dan tentunya kita akan terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk terus memperhatikan konektivitas, khususnya kebutuhan bagi masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah di desa-desa," kata Sigit. Menurut Sigit, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi ini untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas anak sekolah hingga masyarakat. Sehingga, kata Sigit, diharapkan terjadinya pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut. "Anak-anak kita yang membutuhkan dibangunnya jembatan untuk mempermudah mereka agar bisa sekolah, kemudian juga mempermudah fasilitas dan jalur ekonomi, sehingga kita harapkan ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka semua," ujar Sigit. Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, untuk di wilayah hukum Polda Riau sampai dengan saat ini sudah ada 110 jembatan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Sigit menyatakan, untuk skala nasional sudah terdapat 807 jembatan Merah Putih Presisi yang sudah dibangun. "Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran yang telah bekerja keras untuk melaksanakan arahan dan tugas Bapak Presiden, sehingga terbangun 110 jembatan di wilayah Riau. Sementara untuk nasional, sampai saat ini ada kurang lebih 807 Jembatan Merah Putih Presisi yang kita bangun di beberapa wilayah," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit menegaskan, pembangunan jembatan ini bertujuan untuk terus menguatkan kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat demi membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya."Dan harapan kita anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang besar, yang berhasil. Demikian juga masyarakat di desa, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok dengan adanya jembatan ini juga kemudian merasakan kehidupan yang lebih baik," papar Sigit. Dengan kolaborasi dan sinergisitas, kata Sigit, hal itu menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. "Dan kita memiliki cita-cita besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini cita-cita kita bersama, mari kita sama-sama jaga agar apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara ini betul-betul bisa tercapai," tutup Sigit. PNO-12
08 Jul 2026, 21:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
