Papuanewsonline.com
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:42 WIT
Dunia Usaha Serahkan 2.000 Pasang Sandal untuk Masyarakat Papua, Lewat Satgas Damai Cartenz
Papuanewsonline.com, Surabaya — Kepedulian dunia usaha terhadap kesejahteraan masyarakat Papua kembali terwujud. PT Harpa Ocean Bersama (HOB) bersama PT Jayadi Lines dan PT Landasindo menyerahkan bantuan berupa 2.000 pasang sandal kepada Satgas Bantuan Operasi Damai Cartenz-2026. Penyerahan berlangsung di Kantor PT HOB, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (14/8/2026), untuk selanjutnya dikirimkan dan disalurkan kepada warga yang membutuhkan di wilayah Timika, Papua Tengah.Bantuan diterima langsung oleh Kasatgas Bantuan Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Bambang Widiyatmoko, dari jajaran direksi ketiga perusahaan. Sandal yang dikirimkan merupakan perlengkapan kebutuhan sehari-hari yang dinilai sangat bermanfaat untuk menunjang aktivitas warga. Setelah proses pengiriman tiba di tujuan, pihak Satgas akan memastikan penyaluran dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.Kombes Pol. Bambang Widiyatmoko menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian tulus dari pihak perusahaan. “Bantuan ini adalah wujud kepedulian nyata dunia usaha kepada saudara-saudara kita di Papua. Meski sederhana, namun manfaatnya akan langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa bantuan akan didistribusikan sebaik-baiknya agar benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan.Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, juga turut menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. “Sandal mungkin terlihat sederhana, namun bagi yang membutuhkan, manfaatnya sangat besar. Kepedulian ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap Papua adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya. Sinergi semacam ini diharapkan terus tumbuh dan menguat.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:09 WIT
Dukung Perencanaan Anggaran, Kapolda Maluku Pastikan Setiap Program Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kualitas perencanaan umum dan penganggaran sebagai fondasi utama untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta berdampak langsung terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat.Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (13/8/2026).Kegiatan yang merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Tahun 2026 tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.Rapat kerja diikuti Wakapolda Maluku, Irwasda, para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang, Dansat Brimob, Kepala SPN, pejabat utama lainnya, para Kasubag Renmin dan Kaur Ren Satker Polda, serta para Kabag Ren Polres jajaran beserta operator.Forum ini tidak hanya membahas aspek administratif perencanaan dan anggaran, tetapi diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan penggunaan sumber daya organisasi benar-benar terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa kondisi keamanan di wilayah Maluku secara umum semakin kondusif. Namun, kondisi tersebut harus terus dijaga melalui kemampuan jajaran kepolisian dalam merespons setiap gangguan secara cepat, tepat dan tuntas.“Situasi di wilayah kita saat ini semakin kondusif. Walaupun masih ada sedikit kejadian dan permasalahan, hal itu tidak terlalu memengaruhi situasi Kamtibmas secara keseluruhan. Indikatornya sederhana, masyarakat dapat berangkat ke kantor, sekolah, bekerja maupun ke pasar dengan aman dan lancar tanpa rasa takut,” tegas Dadang.Menurut Kapolda, kondisi Kamtibmas yang kondusif bukan alasan bagi jajaran untuk mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya, setiap informasi mengenai kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman harus segera direspons agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.“Apabila ada informasi atau laporan tentang kejadian, baik kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman, harus direspons dengan cepat dan ditangani dengan baik hingga tuntas. Jangan sampai persoalan kecil membias ke mana-mana,” ujarnya.Kapolda juga meminta seluruh satuan kewilayahan memaksimalkan kegiatan kepolisian sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.Dadang menegaskan, kualitas perencanaan harus diukur dari sejauh mana program yang disusun mampu menjawab persoalan masyarakat.Karena itu, setiap keluhan maupun komplain masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Harkamtibmas dan pelayanan kepolisian harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan.“Apabila ada komplain dari masyarakat terkait tugas Harkamtibmas maupun pelayanan kita, harus diterima dan direspons dengan cepat. Lakukan pembenahan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi sesuai tugas pokok kita sebagai institusi pemelihara Kamtibmas,” kata Kapolda.Ia mengingatkan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh tugas tersebut, kata dia, harus diterjemahkan sejak awal melalui perencanaan yang matang dan strategis.“Tugas pokok kita harus bisa diterjemahkan dalam bentuk perencanaan yang baik dan strategis. Saya harapkan rapat kerja fungsi perencanaan umum dan anggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian ke depan di wilayah Maluku,” tandasnya.Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda Maluku menegaskan bahwa rapat kerja fungsi perencanaan dan anggaran menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan seluruh satuan kerja dengan arah kebijakan Polri.Menurutnya, proses perencanaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus memastikan kesinambungan antara program, kebutuhan organisasi, dukungan anggaran dan hasil yang ingin dicapai.“Perencanaan harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan terarah, terukur dan sesuai dengan prioritas organisasi. Setiap kebutuhan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan dikaitkan dengan target kinerja yang jelas,” ujar Karo Rena.Ia menambahkan, keterlibatan para pejabat perencanaan dari tingkat Polda hingga Polres jajaran penting untuk membangun kesamaan persepsi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan di setiap satuan kerja benar-benar menggambarkan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan demikian, dukungan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan paparan mengenai timeline penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) di lingkungan Polri oleh Kabag Renprograr sebagai bagian dari penyamaan pemahaman terhadap tahapan perencanaan organisasi.Rapat kerja juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan pelayanan publik terbaik dari Polri kepada Kapolres Buru yang diserahkan langsung oleh Kapolda Maluku.Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dari kinerja kepolisian yang harus terus diperkuat.Kapolres Buru yang menerima penghargaan juga menyampaikan testimoni terkait capaian pelayanan publik yang diraih satuannya.Kapolda menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus dipandang sebagai motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai capaian administratif.Kabidhumas Polda Maluku menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran memiliki hubungan erat dengan keberhasilan Polri membangun kepercayaan publik.Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai Polri dari hasil penegakan hukum, tetapi juga dari kecepatan merespons persoalan, kualitas pelayanan, kehadiran polisi di tengah masyarakat dan kemampuan menjaga situasi tetap kondusif.“Perencanaan yang baik pada akhirnya harus terlihat dalam kualitas pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ketika program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten, maka manfaatnya akan dirasakan langsung dan kepercayaan publik terhadap Polri semakin kuat,” ujar Kabidhumas Polda Maluku.Ia mengatakan, jajaran Humas juga memiliki peran strategis dalam memastikan informasi mengenai program dan kinerja kepolisian tersampaikan secara terbuka, proporsional dan mudah dipahami masyarakat.“Transparansi informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Karena itu, capaian maupun program kepolisian harus dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan Polri dan bagaimana manfaatnya bagi mereka,” katanya.Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 berlangsung lancar hingga selesai.Melalui forum tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola perencanaan yang semakin strategis, berbasis kebutuhan, terukur dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap dukungan sumber daya organisasi benar-benar memperkuat pelaksanaan tugas Polri sekaligus memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:44 WIT
Respons Cepat Karhutla di Namlea, Brimob Polda Maluku Padamkan Kobaran Api
Papuanewsonline.com, Buru - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di wilayah Maluku. Langkah tersebut diwujudkan melalui respons cepat personel di lapangan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.Respons cepat itu ditunjukkan personel Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku saat melakukan pemadaman api di sekitar depan Mako Kompi 3 Batalyon A Pelopor, Namlea, Kabupaten Buru, Minggu (9/8/2026).Sebanyak 30 personel yang dipimpin Komandan Kompi (Danki) 3 Batalyon A Pelopor, AKP Robby Sinay, S.Sos., dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.Pemadaman dimulai sekitar pukul 18.20 WIT dengan mengerahkan Armoured Water Cannon (AWC) serta menggunakan peralatan pendukung yang tersedia di lapangan. Upaya tersebut dilakukan secara cepat untuk mengendalikan kobaran api agar tidak berkembang dan meluas.Setelah sekitar satu jam penanganan, api berhasil dipadamkan pada pukul 19.25 WIT. Proses pemadaman dan memastikan kondisi benar-benar aman kemudian diselesaikan pada pukul 19.35 WIT.Situasi di lokasi setelah penanganan dilaporkan aman dan terkendali.Danki 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku, AKP Robby Sinay, S.Sos., mengatakan pengerahan personel dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan adanya kebakaran.Menurutnya, penanganan api tidak boleh dilakukan secara lambat karena kebakaran yang tidak segera dikendalikan berpotensi meluas, terutama ketika berada di area yang memiliki vegetasi atau material yang mudah terbakar.“Begitu mengetahui adanya kebakaran, personel langsung kami kerahkan untuk melakukan pemadaman. Prioritas kami adalah mengendalikan api secepat mungkin agar tidak meluas dan memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman,” ujar Robby.Ia menegaskan, kesiapsiagaan personel menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah hukum Polda Maluku.“Personel akan terus disiapkan untuk merespons setiap situasi yang membutuhkan penanganan cepat. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran yang tidak terkendali,” katanya.Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Tedy Purnanto, S.I.K., menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Menurutnya, kemampuan personel untuk bergerak cepat dengan dukungan sarana yang tersedia menjadi salah satu faktor penting dalam mengantisipasi kebakaran agar tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.“Satbrimob Polda Maluku selalu menyiagakan personel dan sarana untuk mendukung penanganan berbagai situasi yang membutuhkan respons cepat, termasuk kebakaran. Prinsipnya, setiap potensi kebakaran harus ditangani sedini mungkin agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar,” tegas Dansat Brimob Polda Maluku.Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat.“Pencegahan jauh lebih penting. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran. Kecepatan informasi akan sangat membantu kecepatan penanganan di lapangan,” ujarnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan langkah cepat personel Satbrimob di Namlea menunjukkan kesiapsiagaan Polri dalam merespons berbagai potensi gangguan yang dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.Menurutnya, penanganan kebakaran merupakan bagian dari upaya preventif dan responsif kepolisian, khususnya dalam menghadapi potensi karhutla yang membutuhkan kecepatan, koordinasi dan keterlibatan masyarakat.“Polda Maluku berkomitmen untuk terus hadir dan bergerak cepat ketika terjadi kondisi yang dapat membahayakan masyarakat maupun lingkungan. Penanganan kebakaran di Namlea menjadi contoh bahwa kecepatan respons di lapangan sangat penting untuk mencegah api berkembang menjadi lebih besar,” kata Rositah.Ia menambahkan, upaya pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan personel dan peralatan pemadam. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya titik api.“Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan melakukan pembakaran secara sembarangan dan segera laporkan apabila melihat adanya titik api. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan,” ujarnya.Rositah menegaskan bahwa Polda Maluku akan terus memperkuat kesiapsiagaan personel di seluruh jajaran dalam menghadapi potensi kebakaran maupun berbagai keadaan darurat lainnya.“Polri tidak hanya hadir ketika situasi sudah berkembang menjadi masalah besar. Kehadiran personel sejak awal untuk mencegah dan mengendalikan potensi ancaman merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” pungkasnya.Langkah cepat Satbrimob Polda Maluku di Namlea sekaligus menegaskan pentingnya early response dalam penanggulangan kebakaran. Dengan deteksi dini, pengerahan personel secara cepat, pemanfaatan sarana yang tersedia serta dukungan masyarakat, potensi kebakaran dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.Polda Maluku memastikan kesiapsiagaan tersebut akan terus dipelihara sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat, melindungi lingkungan dan memastikan keamanan wilayah Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:14 WIT
MIND ID: Emas Tersebar Merata dari Aceh hingga Papua, Perlu Tata Kelola Menyeluruh demi Kemanfaatan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Direktur Utama Holding Industri Pertambangan MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyoroti potensi emas di Indonesia yang tersebar sangat luas di seluruh penjuru negeri, berbeda dengan komoditas mineral lainnya. Dalam acara Mindialogue 2026: Mineral untuk Stabilitas Ekonomi RI, Rabu (12/8/2026), ia menyampaikan bahwa emas berpotensi menjadi aset strategis nasional yang memperkuat cadangan devisa negara, sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.“Timah hanya ada di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, nikel di Sulawesi hingga Maluku. Namun emas, jika kita lihat dari Aceh sampai Papua, di seluruh tanah kita terdapat emas,” jelas Maroef. Persebaran yang merata ini membuat sumber daya emas lebih sulit dikendalikan dibandingkan mineral lain. Emas bahkan dapat ditemukan dengan relatif mudah di wilayah seperti Kalimantan Utara maupun Pulau Jawa, sehingga pengawasan dan pengelolaannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.Maroef menegaskan perlunya perumusan langkah perbaikan yang komprehensif dan lintas institusi, mencakup tata kelola dari hulu hingga ke hilir. Hal ini penting agar kekayaan alam benar-benar terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bangsa serta diwariskan kepada generasi mendatang. Tanpa sistem yang baik, potensi besar ini tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi negara.Lebih jauh, ia juga menyoroti bahwa kekayaan mineral Indonesia selama ini justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk BUMN atau badan usaha milik negara lain yang memiliki kemampuan teknologi lebih maju. Sementara BUMN pertambangan dalam negeri belum sepenuhnya mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan tersebut secara setara. “Bisa ditelusuri dengan jelas, namun yang memiliki teknologi hebat dan memanfaatkannya secara optimal justru bukan BUMN kita,” ungkapnya.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 21:26 WIT
Pertalite Dibatasi Bertahap untuk Golongan Atas, Pemerintah Tetap Komitmen Tidak Naikkan Harga BBM
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas langkah penataan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam pertemuan di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026). Salah satu bahasan utama adalah rencana pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi ke atas, agar manfaat subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa skenarionya adalah pembatasan dilakukan secara bertahap, kemungkinan mulai berlaku beberapa bulan ke depan, ditujukan bagi kelompok pendapatan desil ke-9 hingga ke-10. “Sistem di Pertamina sudah cukup baik dan siap dilaksanakan,” ujarnya. Namun sejauh ini, rincian teknis serta aturan mainnya masih terus disiapkan agar penyaluran tetap berjalan tertib dan tepat sasaran.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa selama ini subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak kendaraan mewah dan golongan yang mampu justru masih menikmati Pertalite bersubsidi. “Masa orang kaya harus kita subsidi? BMW, Mercy, masa pakai minyak subsidi?” tegasnya. Selain pendekatan berdasarkan tingkat pendapatan, pemerintah juga mengkaji opsi pembatasan berdasarkan jenis kendaraan tertentu agar subsidi tidak dinikmati oleh yang tidak berhak.Di tengah gejolak harga minyak dunia yang kembali tidak menentu, Bahlil menegaskan adanya kesepahaman dengan Kementerian Keuangan: pemerintah tetap berkomitmen tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebaliknya, jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi dapat melakukan penyesuaian ke bawah. Kebijakan ini diambil agar masyarakat tetap terlindungi sekaligus anggaran negara dapat dialihkan untuk hal-hal yang lebih mendesak.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 20:38 WIT
Pasca Longsor, Freeport Targetkan Tambang GBC Beroperasi Penuh Kembali Akhir 2027
Papuanewsonline.com, Mimika – PT Freeport Indonesia (PTFI) menargetkan tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dapat kembali beroperasi secara penuh pada akhir 2027 mendatang. Tambang ini sempat terhenti setelah insiden longsor yang terjadi pada 8 September 2025 lalu, dan kini mulai dipulihkan secara bertahap. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyampaikan bahwa hingga akhir tahun 2026 ini, tingkat produksi GBC diperkirakan baru mencapai sekitar 65 persen dari kapasitas normal. “Akhir 2027 mendekati 100 persen,” ungkap Tony di Jakarta, Senin (10/8/2026). Pemulihan dilakukan secara bertahap demi menjaga aspek keselamatan serta memastikan kestabilan dan keandalan fasilitas penambangan.Tony mengakui penurunan produksi ini ikut berdampak pada kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Belum pulihnya produksi GBC membuat pendapatan menurun dibandingkan sebelum kejadian longsor. Meski demikian, ia menegaskan perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pembayaran dividen serta kontribusi yang signifikan bagi negara.“Tentu saja berkurang, karena produksinya hanya 65 persen. Pendapatan pun turun, namun kami tetap mampu membayar dividen dan memberikan kontribusi yang lumayan besar bagi negara,” jelasnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa meski dalam masa pemulihan, perusahaan tetap berupaya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua dan Indonesia secara keseluruhan.Penulis: JidEditor: OF
11 Agu 2026, 08:36 WIT
Investasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun, Hilirisasi Sumbang Hampir 30 Persen
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani merilis capaian realisasi investasi nasional Semester I Januari-Juni 2026.Hingga akhir Juni, realisasi investasi menembus Rp1.010,6 triliun. Capaian ini setara 49,5 persen dari target investasi tahun 2026 dan tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year-on-year).Data tersebut disampaikan Rosan pada 16 Juli 2026."Capaian ini menegaskan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global," ujar Rosan.Serap 1,4 Juta Tenaga KerjaSepanjang Semester I 2026, investasi yang masuk mampu menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.Rosan menekankan dua indikator pemerataan yang terjaga:1. PMA vs PMDN: Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat relatif seimbang. 2. Jawa vs Luar Jawa: Persebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa juga menunjukkan keseimbangan. Keseimbangan ini menjadi sinyal positif bahwa investasi tidak hanya terkonsentrasi di pusat ekonomi, tetapi mulai mendorong pertumbuhan di wilayah luar Jawa.Hilirisasi Jadi Penopang UtamaSektor hilirisasi menjadi motor utama. Realisasi investasi hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun.Angka tersebut berkontribusi 29,7 persen terhadap total realisasi investasi nasional."Kontribusi hilirisasi menunjukkan peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah, memperkuat struktur industri nasional, dan membuka lapangan kerja yang lebih luas," kata Rosan.Dengan capaian hampir 50 persen target di tengah tahun, pemerintah optimistis target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041,6 triliun dapat tercapai.Rilis resmi data ini diterima media pada Senin, 10 Agustus 2026.Editor: OF
10 Agu 2026, 22:34 WIT
HMI Cabang Merauke Soroti Polemik BBM Bersubsidi, Desak Satgas Perketat Pengawasan
Papuanewsonline.com, Merauke — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Merauke menyoroti polemik distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.Sorotan tersebut menyusul tingginya harga BBM nonsubsidi secara nasional yang dinilai mendorong masyarakat kelas menengah ke bawah beralih menggunakan BBM bersubsidi. Kondisi itu kemudian berdampak pada meningkatnya kepadatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Merauke.Ketua HMI Cabang Merauke, Irwan, mengatakan persoalan BBM bersubsidi yang terjadi di lapangan mendapat banyak keluhan dari masyarakat.Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi sorotan masyarakat antara lain kecukupan stok BBM bersubsidi di SPBU, antrean kendaraan yang membludak hingga menyebabkan kemacetan dan menutup akses rumah maupun usaha masyarakat di sekitar SPBU.Selain itu, HMI juga menyoroti dugaan praktik mark up harga BBM bersubsidi oleh penjual eceran di pinggir jalan, laporan mengenai penimbunan atau pengisian kendaraan secara berulang yang tidak sesuai dengan jatah, serta adanya dugaan satu kendaraan memiliki lebih dari satu barcode untuk pengisian BBM bersubsidi.“Dari laporan masyarakat atas permasalahan tersebut tentu ada banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah, terkhusus dalam hal ini pemerintah daerah,” ujar Irwan.Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap persoalan distribusi BBM tersebut. Pada 7 Juli 2026, Gubernur Papua Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.10.8.1/37/VII/2026 tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar CN 48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite RON 90.Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tepat volume.Selain itu, Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pengawas BBM untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.Namun, HMI Cabang Merauke menilai kebijakan dan pembentukan satgas tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi di lapangan.Berdasarkan pemantauan HMI dan informasi yang diterima dari masyarakat, persoalan antrean panjang kendaraan pengguna solar masih terjadi. Bahkan, masyarakat disebut harus mengantre hingga tiga hari untuk mendapatkan pengisian BBM di SPBU.Persoalan serupa juga terjadi pada pengisian Pertalite. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih terlihat panjang dan tidak jarang masyarakat yang telah mengantre tidak mendapatkan BBM karena stok Pertalite telah habis.Di sisi lain, HMI juga menyoroti masih maraknya penjualan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, secara eceran di pinggir jalan.“Masih banyaknya penjualan BBM bersubsidi (Pertalite) eceran di pinggir jalan, serta laporan dari masyarakat tentang lemahnya pengawasan satgas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Merauke,” kata Irwan.Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Merauke mendesak Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Satgas Terpadu Pengawas BBM agar menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.HMI meminta pengawasan di lapangan diperketat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.Menurut HMI, persoalan distribusi BBM merupakan masalah yang mendesak dan perlu segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat di Kabupaten Merauke.HMI Cabang Merauke berharap pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi dan pengawasan berjalan efektif di lapangan sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi secara adil, tertib, dan sesuai ketentuan.Penulis: BimEditor: OF
10 Agu 2026, 21:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
