Papuanewsonline.com
Polri Dorong Kolaborasi Nasional Lindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital. PNO-12
14 Mei 2026, 17:50 WIT
Dewan Adat Mimika Soroti Pengangguran OAP, Vincent Oniyoma: Papua Bukan Tanah Kosong
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Dewan Adat Daerah (DAD)
Mimika, Vincent Oniyoma, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tingginya
angka pengangguran di Kabupaten Mimika, khususnya di kalangan Orang Asli Papua
(OAP). Pernyataan itu disampaikan menyusul masih maraknya aksi protes para
pencari kerja yang menuntut kejelasan kesempatan kerja di daerahnya sendiri.Dalam keterangannya, Vincent mempertanyakan efektivitas
pelaksanaan Exhibition & Job Fair 2023 yang sebelumnya melibatkan sekitar
131 hingga 133 perusahaan. Menurutnya, kegiatan tersebut belum mampu menjadi
solusi nyata untuk mengurangi angka pengangguran di Mimika.Ia menilai jumlah lowongan yang tersedia tidak sebanding
dengan banyaknya pencari kerja yang hadir saat itu. Dari sekitar 4.000 hingga
8.000 pelamar, kuota yang disediakan hanya berkisar 400 hingga 500 orang.
Sementara angka pengangguran di Mimika disebut mencapai lebih dari 6.000 hingga
14.000 jiwa.Dewan Adat juga menyoroti hasil pelatihan kerja yang dinilai
belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal. Banyak peserta yang
telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat, namun tidak mendapatkan
kepastian penempatan kerja."Kami harapkan setelah training harus disediakan
lapangan pekerjaan. Bukan hanya jadikan kami sebagai objek training tapi
setelah itu kami dapat sertifikat tidak tahu kami ini mau cari kerja
kemana," tegas perwakilan pencaker dalam aspirasinya.Menurut Vincent, praktik pelatihan yang hanya berakhir pada
pemberian sertifikat tanpa jaminan pekerjaan justru melukai harapan anak-anak
daerah. Ia menyebut putra-putri Papua tidak boleh hanya dijadikan objek program
pelatihan demi penyerapan dana Otsus maupun program CSR perusahaan.Selain itu, Dewan Adat mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika
agar segera menerapkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban 80
persen tenaga kerja di perusahaan harus berasal dari Orang Asli Papua. Regulasi
tersebut dinilai belum berjalan maksimal akibat lemahnya pengawasan dan
minimnya sosialisasi kepada perusahaan.Vincent menegaskan prioritas pekerjaan harus diberikan
kepada pencari kerja OAP, Labeti (Lahir Besar Timika), serta warga ber-KTP
Mimika agar masyarakat lokal tidak terus menjadi penonton di tengah pesatnya
aktivitas industri dan masuknya tenaga kerja dari luar daerah.Dewan Adat juga menyoroti sistem rekrutmen vendor dan
sub-kontraktor PT Freeport Indonesia yang dinilai belum transparan dan masih
menyulitkan akses masyarakat lokal. Sistem pendaftaran berbasis digital disebut
menjadi hambatan tersendiri bagi pencari kerja yang terbatas akses internet
maupun informasi.Menurut Vincent, perusahaan besar di Mimika perlu melakukan
evaluasi total terhadap sistem perekrutan dan membuka ruang lebih luas bagi
tenaga kerja lokal sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.“Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah ini memiliki
pemilik, dan pemiliknya kini sedang menganggur di depan pintu
perusahaan-perusahaan besar,” tegas Vincent Oniyoma.Ia menambahkan, apabila dalam enam bulan ke depan tidak ada
langkah konkret dari pemerintah maupun perusahaan untuk mengakomodasi tuntutan
para pencari kerja lokal, maka Dewan Adat siap mendukung langkah masyarakat
melakukan gerakan yang lebih besar demi memperjuangkan hak hidup dan harga diri
di atas tanah sendiri. (GF)
14 Mei 2026, 13:22 WIT
UMKM Mimika Tembus Pasar Global, Ekspor Perdana 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
bersama instansi vertikal menggelar kegiatan “Pelepasan Ekspor Perdana UMKM
Berorientasi Ekspor Kabupaten Mimika Tahun 2026”, Rabu (13/5/2026), sebagai
langkah nyata mendorong UMKM lokal menembus pasar internasional.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
TMP C Timika Yudi Amrullah menegaskan, ekspor perdana ini bukan sekadar
seremoni, tetapi simbol bahwa produk unggulan Mimika mampu bersaing di pasar
global, khususnya sektor perikanan dan hasil laut.Ia menyampaikan, Bea Cukai tidak hanya bertugas mengumpulkan
penerimaan negara, tetapi juga berperan sebagai trade facilitator dan
industrial assistance untuk mendukung pertumbuhan industri dan UMKM daerah.“Potensi Mimika sangat besar. Kami berharap seluruh pihak
dapat bergerak bersama untuk mendorong produk-produk Mimika menembus pasar
internasional,” ujarnya.Bea Cukai mencatat, devisa ekspor sumber daya alam melalui
Mimika pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,29 miliar dengan volume ekspor 21,5
ton. Sementara hingga Mei 2026, nilai ekspor telah mencapai sekitar Rp1,59
miliar dengan volume sekitar 24 ton.Komoditas utama ekspor tahun ini adalah kepiting bakau hidup
dengan negara tujuan Malaysia dan Singapura. Hingga saat ini tercatat sebanyak
30 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah diajukan.Keberhasilan ekspor perdana ini merupakan hasil kolaborasi
antara Bea Cukai, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah, serta
pihak Bandara Mozes Kilangin bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait
lainnya.Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua
Tengah, Anton Panji Mahendra, mengatakan pihaknya akan terus mendorong pelaku
usaha agar terdaftar dalam sistem GACC sehingga pasar ekspor dapat diperluas
dan tidak hanya bergantung pada Singapura.Menurutnya, ekspor kepiting bakau menjadi simbol kebangkitan
ekonomi masyarakat Mimika di mata dunia.“Kita harus menjaga kualitas, kontinuitas produk, serta
kepatuhan terhadap standar karantina dan regulasi internasional tanpa
meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal,” katanya.Sementara itu, Kepala UPBU Mozes Kilangin yang diwakili Eddy
Siswanto menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ekspor daerah sebagai
upaya memperkenalkan produk unggulan Mimika ke pasar internasional.Pihak bandara, kata dia, siap mendukung kelancaran ekspor
baik dari sisi personel maupun sarana dan prasarana.Bupati Mimika, Johanes Rettob, menegaskan bahwa UMKM Mimika
harus terus dibina agar tidak hanya bertahan sebagai usaha kecil, tetapi mampu
naik kelas menjadi pelaku ekspor internasional.Ia berharap ke depan Surat Keterangan Asal (SKA) produk
ekspor dapat diterbitkan langsung dari Mimika sehingga proses distribusi
menjadi lebih efisien tanpa harus melalui daerah lain.Menurutnya, sektor UMKM menjadi salah satu penggerak
pertumbuhan ekonomi Mimika, sehingga pemerintah akan terus mendorong
pengembangan produk pertanian, perikanan, perkebunan, dan produk olahan lokal
agar memiliki nilai tambah.Namun demikian, Bupati juga mengingatkan pentingnya
keberlanjutan produksi, khususnya komoditas kepiting bakau yang saat ini
memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.“Kalau hanya terus diambil tanpa dibudidayakan,
lama-kelamaan akan habis. Karena itu masyarakat harus mulai didorong untuk
melakukan budidaya dan menjaga kualitas produksi,” ujarnya.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, juga terus membuka
akses promosi dan pemasaran UMKM melalui marketplace seperti Tokopedia dan
Shopee. Bahkan produk kerajinan seperti noken telah dipasarkan hingga ke luar
negeri, termasuk Eropa.Melalui momentum ekspor perdana ini, Pemkab Mimika
menegaskan komitmennya untuk terus mendukung UMKM melalui pembinaan, pelatihan,
kemudahan perizinan, penguatan promosi, hingga pendampingan sertifikasi produk
agar semakin banyak UMKM Mimika mampu bersaing di pasar global. Penulis: Bim
Editor: GF
13 Mei 2026, 18:19 WIT
PT Freeport Indonesia: 10 Tahun Berkontribusi, Serap Tenaga Kerja dan Dorong Ekonomi Lokal Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Selama lima hingga sepuluh
tahun terakhir, kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) membawa perubahan nyata
bagi masyarakat sekitar wilayah operasi, meliputi Distrik Mimika Timur, Kuala
Kencana, hingga Tembagapura. Kemajuan ini terlihat dari bertambahnya lapangan
kerja serta kemudahan akses layanan pendidikan dan kesehatan.Data perusahaan menunjukkan persentase tenaga kerja asal
Papua kini mencapai 40,9 persen, terus bertambah setiap tahunnya dan menduduki
berbagai posisi mulai dari teknis hingga manajerial.Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menyebut angka ini
sebagai hasil membanggakan dari komitmen investasi jangka panjang di bidang
pendidikan dan pelatihan. Dampak ekonomi juga dirasakan pelaku usaha lokal; dalam satu
dekade lebih dari 400 pengusaha telah bermitra dan berkembang di sektor jasa,
perdagangan, pertanian, hingga perbengkelan. Grasella Kunong, salah satu pengusaha, mengaku usahanya
tumbuh pesat lewat program pemberdayaan, bahkan kini mampu merekrut tenaga
kerja dari lingkungan sekitar.Tak hanya ekonomi, dukungan besar disalurkan ke sektor
sosial. PTFI membangun dan merenovasi fasilitas pendidikan dari PAUD hingga
SMA, serta menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi. Di bidang kesehatan, berjalan program pencegahan penyakit
dan perbaikan fasilitas kampung, disertai pembangunan infrastruktur jalan yang
membuka akses wilayah terisolir. “Kesehatan dan pendidikan adalah fondasi masa depan; kami
bangun program ini secara berkelanjutan,” tegas Tony.Segala langkah ini ditempuh agar manfaat keberadaan
perusahaan dirasakan langsung masyarakat dan melahirkan kemandirian ekonomi
daerah. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:28 WIT
Delapan Pemuda Pesisir Mimika Lulus Pelatihan Perhotelan IPN, Siap Masuk Dunia Kerja
Papuanewsonline.com, Mimika - Sebanyak delapan pemuda Orang
Asli Papua dari Kampung Ayuka dan Kampung Tipuka Mimika, resmi lulus dari
Program Apprentice Hospitality angkatan pertama Institut Pertambangan
Nemangkawi (IPN) pada 27 April 2026. Mereka kini memiliki keahlian dan kesiapan
untuk berkarier di industri perhotelan dan pelayanan. Lukas Taote, salah satu peserta,
mengaku sangat bangga dan lebih percaya diri.“Kami punya harapan baru, ilmu pelayanan profesional ini
belum pernah kami dapatkan sebelumnya,” ujarnya. Selama 3,5 bulan pelatihan, para peserta dibekali
keterampilan teknis, pengetahuan, serta sikap pelayanan yang ramah dan
profesional. Materi meliputi tugas sebagai petugas pelayanan, pengelola
akomodasi, hingga staf restoran. Nathan Kum, Senior Vice President Community Relations PTFI,
menjelaskan program ini merupakan bagian upaya meningkatkan kualitas sumber
daya manusia lokal di sekitar wilayah operasional.“Pelatihan ini gratis, mereka belajar dan praktik hingga
siap bekerja. Kini persiapan angkatan kedua sudah berjalan,” ungkapnya. Kami
sangat mengapresiasi langkah nyata ini yang membuka peluang luas bagi generasi
muda Mimika.Kepala Kampung Tipuka, Paulus Polce Muka, menyampaikan rasa
syukur dan apresiasi mendalam. “Terima kasih atas kepercayaan dan bimbingan yang diberikan
kepada anak-anak kami. Semoga mereka sukses, mendapatkan pekerjaan, dan terus
diperhatikan agar bisa maju,” ucapnya Harapan ini sangat besar artinya bagi masyarakat pesisir
untuk semakin mandiri dan berkembang di berbagai bidang usaha.IPN adalah lembaga pelatihan kerja milik PT Freeport
Indonesia, sebagai bentuk investasi sosial bagi warga lokal. Terdiri dari
pelatihan teknis seperti mekanik, kelistrikan, hingga pekerja tambang, serta
pelatihan non-teknis yang baru dibuka tahun ini, yakni bidang perhotelan. Program ini dirancang agar tenaga kerja lokal semakin
kompetitif dan mampu mendukung kebutuhan industri di wilayah Mimika dan
sekitarnya. Semoga ke depannya semakin banyak pemuda yang memanfaatkan
kesempatan ini, sehingga kesejahteraan masyarakat Mimika terus meningkat dan
semakin sejahtera. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 20:51 WIT
Pencari Kerja Asli Papua Gelar Aksi Bisu, Soroti Sulitnya Akses Kerja di Tanah Sendiri
Papuanewsonline.com, Timika – Sejumlah pencari kerja Orang
Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Asosiasi Pencaker Lokal Kabupaten Mimika
menggelar aksi bisu di depan salah satu hotel di Timika, Selasa (12/5/2026).
Aksi ini bertepatan dengan digelarnya Forum Koordinasi Strategis Percepatan
Pembangunan Se-Tanah Papua.Melalui aksi damai ini, mereka ingin menarik perhatian
pemerintah daerah, Gubernur Papua Tengah, dan pemangku kepentingan lain atas
sulitnya akses lapangan kerja bagi warga lokal yang lahir dan besar di daerah
sendiri.Koordinator aksi, Yuliana Rumbarar, menyebutkan bahwa
berbagai program pelatihan kerja, baik yang dibiayai dana Otsus maupun program
CSR perusahaan, dinilai belum memberikan hasil nyata. “Kami ikut pelatihan, tapi setelah selesai tidak ada
penyerapan kerja. Dampak Otsus seharusnya terasa sampai ke kami, namun sampai
sekarang belum ada aturan yang benar-benar menjamin kami bekerja di tanah
sendiri,” tegasnya. Ia juga menyoroti kemudahan akses kerja bagi pendatang baru,
sementara warga lokal justru tersisih dan kesulitan mendapatkan kesempatan.Selain itu, mereka meminta penegakan Perda tenaga kerja
lokal serta pembatasan masuknya penduduk luar daerah yang dinilai mempersempit
peluang. Keluhan lain disampaikan terkait mahalnya biaya persyaratan
administrasi kerja seperti pembuatan SIM, sertifikat K3, dan dokumen lain yang
sangat memberatkan pencari kerja.Asosiasi ini juga mengaku telah memiliki data lengkap jumlah
pencaker OAP dan berharap Dinas Tenaga Kerja dapat menjalin kerja sama agar
data tersebut digunakan untuk perencanaan penyerapan tenaga kerja yang lebih
tepat sasaran. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 20:47 WIT
Buka Rakernis Slog Polri, Kapolri Perkuat Peralatan Personel untuk Maksimalkan Keamanan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat seluruh peralatan personel Kepolisian. Hal itu dilakukan guna semakin memaksimalkan memberi rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis (rakernis) Staf Logistik (Slog) Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026). "Dimana salah satunya tadi, bagaimana anggota-anggota kita saya minta untuk ke depan dibekali dengan peralatan yang betul-betul bisa memberikan keamanan bagi masyarakat," kata Kapolri. Kapolri menyebut, dalam kegiatan ini juga diresmikan Slog Lab. Dalam hal ini, kata Kapolri, laboratorium tersebut digunakan untuk mengecek dan memastikan kualitas dari seragam yang diberikan kepada personel betul-betul memenuhi spesifikasi yang menjadi persyaratan Polri."Kita tadi juga melihat dan diperagakan langsung bagaimana kita juga menyiapkan pakaian khususnya untuk personel-personel yang memiliki tugas dalam menghadapi potensi kerusuhan," ujar Kapolri. Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan, seragam personel ke depannya juga disiapkan untuk menghadapi potensi serangan yang terjadi di wilayah rentan konflik. Pakaian tersebut nantinya dirancang bisa untuk menangkal serangan anak panah. "Tadi salah satunya, bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan. Dan Alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kita bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah," ucap Kapolri. Kemudian, Kapolri juga mengungkapkan, ke depannya personel juga bakal dibekali dengan berbagai macam alat pengamanan diri untuk menghadapi segala macam potensi tantangan di lapangan. "Apakah itu mulai dari lemparan molotov, kemudian juga tembakan, dan juga tentunya segala macam yang membahayakan anggota," tutur Kapolri. Terkait semua ini, Sigit menegaskan bahwa, hal itu dimaksudkan agar seluruh personel kepolisian bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dan optimal. Khususnya dalam rangka memberikan rasa aman masyarakat hingga menghadapi segala macam risiko yang dihadapi. Di sisi lain, dalam kesempatan ini, Kapolri juga membagikan beberapa alat operasional yang sangat dibutuhkan bagi anggota. Di antaranya adalah, 430 unit kendaraan, mulai dari motor, kemudian mobil patroli dengan tenaga listrik, hingga ambulans. "Dan juga peralatan-peralatan patroli di wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, Papua Tengah, Dogiyai. Dan juga ambulans yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya di situasi-situasi darurat. Juga ada beberapa kendaraan yang bisa digunakan pada saat melayani masyarakat yang terdampak banjir," kata Kapolri.Kapolri berharap, ini semua menjadi bagian untuk mengoptimalkan serta memberikan dukungan terhadap seluruh anggota yang melaksanakan tugas di fungsi operasional serta memberikan pelayanan dan pengamanan masyarakat. "Sehingga kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman, dalam melaksanakan tugas kita mulai dari menjaga stabilitas Kamtibmas sampai dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penegakan hukum. Khususnya bagaimana kita sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan, menjaga keteraturan sosial, betul-betul bisa maksimal," papar Kapolri. Sementara itu, Kapolri menyebut, Korps Bhayangkara juga menyusun MEPE (Minimal Essential Police Equipment) atau peralatan standar minimal yang wajib dimiliki Polri. "Dan tentunya ini semua bagian dari upaya kita agar kita selalu siap dengan seluruh dukungan peralatan yang ada, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Dan harapan kita, semua yang dipersiapkan ini tentunya bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh institusi Polri," tutup Kapolri. PNO-12
12 Mei 2026, 17:49 WIT
Gubernur Nawipa Soroti Pemotongan Dana Otsus: Kontribusi Freeport Besar, tapi Anggaran Menurun
Papuanewsonline.com, Timika – Gubernur Papua Tengah, Meki
Fritz Nawipa, mengangkat isu krusial terkait penurunan alokasi dana Otonomi
Khusus (Otsus) yang dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang. Dalam
forum strategis pembangunan, Senin (11/5/2026), ia menegaskan pandangan
pemerintah pusat sering kali keliru, menganggap persoalan Papua selesai hanya
karena sudah menerima anggaran besar.“Di Jakarta dikatakan sudah cair
ratusan triliun, namun realitas di lapangan jauh berbeda. Kebijakan sering kali
tidak sinkron dengan kondisi nyata,” tegasnya.Ia memaparkan data penurunan yang signifikan: Papua turun
Rp363,5 miliar (2025–2026), sedangkan Papua Barat mengalami penurunan
berturut-turut, mencapai Rp476 miliar pada periode sama. Ironisnya, PT Freeport
Indonesia tercatat menyumbang sekitar Rp95 triliun ke kas negara tahun 2025,
namun justru diiringi pemotongan anggaran daerah. “Ketika pembangunan tidak maksimal, kita yang dituduh gagal.
Padahal sumber daya besar disumbangkan, tapi dana untuk pembangunan rakyat
justru dikurangi,” ungkapnya.Selain anggaran, ia menyoroti ketimpangan prioritas
pembangunan. Di Daerah Otonomi Baru (DOB), alokasi APBN lebih banyak digunakan
untuk gedung kantor pemerintahan, sementara kebutuhan dasar kesehatan dan
pendidikan diabaikan. Akses perguruan tinggi pun masih terpusat di pesisir,
meninggalkan wilayah pedalaman tertinggal. Ia juga mengingatkan program nasional seperti Makan Bergizi
Gratis tidak bisa diterapkan seragam, melainkan harus disesuaikan dan
melibatkan unsur lokal seperti gereja serta komunitas agar efektif.“Pembangunan Papua butuh strategi khusus, bukan sekadar
aturan administrasi standar,” ujar Nawipa. Ia berharap
pemerintah pusat lebih peka dan memulihkan alokasi dana sesuai aturan agar
kekayaan alam benar-benar kembali untuk kesejahteraan warga. “Terima kasih telah mendengarkan suara kami. Semoga
perhatian ini membawa perubahan nyata, keadilan anggaran, dan kemajuan merata
bagi seluruh masyarakat Papua,” ucapnya penuh harap. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 21:26 WIT
Forum Strategis Pembangunan Papua Digelar di Timika, Bahas Optimalisasi Dana Otsus Rp12,69 Triliun
Papuanewsonline.com, Timika – Forum Strategis Percepatan
Pembangunan Papua resmi dibuka di Hotel Horison Diana Timika, Senin
(11/5/2026), ditandai pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya konsolidasi
pembangunan. Acara yang berlangsung dua hari ini dihadiri oleh Gubernur, 42 Bupati/Walikota,
pimpinan DPRP, MRP, kementerian, hingga mitra pembangunan, dengan tema
penguatan kebijakan Otonomi Khusus demi kesejahteraan masyarakat.Penjabat Sekda Papua Tengah sekaligus Ketua Panitia, dr.
Silwanus Sumule, menyebut momentum ini sangat strategis menyusul kenaikan
alokasi Dana Otsus 2026 menjadi Rp12,69 triliun, sebagai bukti komitmen pusat
mempercepat kemajuan daerah.Pembahasan hari pertama difokuskan pada kebijakan strategis,
mulai dari implementasi UU No. 2 Tahun 2021, rancang bangun pembangunan, hingga
arah penggunaan dana Otsus. Sementara hari kedua akan membahas teknis pengelolaan,
sistem pemantauan SIPD-SIKD, dan tata kelola pemerintahan. Namun, Tim Leader
SKALA, Petrarca Karetji, menyoroti tiga tantangan utama: rendahnya kepercayaan
publik, lemahnya data sosial ekonomi Orang Asli Papua, serta minimnya
kolaborasi antarpihak. “Banyak warga masih bertanya mengapa pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur belum membaik. Ini tugas besar kita pulihkan kepercayaan
itu,” ujarnya.Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah
Se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, menegaskan semangat persatuan. “Sudah ada enam provinsi, namun kita tetap satu Papua. Harus
satu hati, satu tujuan agar masa depan lebih baik,” tegasnya. Ia mengingatkan agar dana Otsus benar-benar tepat sasaran,
transparan, dan menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, agar kekayaan alam
Papua sejalan dengan kesejahteraan warganya. Pemerintah pusat lewat sambutan Mendagri Tito Karnavian juga
mendorong integrasi sistem data agar perencanaan dan pengawasan berjalan
efektif dan terukur.“Selamat berdiskusi dan menyatukan gagasan dalam forum ini.
Terima kasih atas komitmen tinggi seluruh pemimpin dan pemangku kepentingan
yang hadir. Semoga hasil yang diperoleh menjadi langkah nyata mewujudkan
pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membawa
kita menuju visi Indonesia Emas 2045,” ucap Silwanus. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 21:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
