Papuanewsonline.com
Presiden Prabowo Terima Kadin dan Pelaku Usaha, Tekankan Kolaborasi Perkuat Ekonomi Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah bersama pimpinan berbagai asosiasi dunia usaha di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha guna menyukseskan berbagai program prioritas nasional. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Presiden juga mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global harus dihadapi dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan posisi strategis, Indonesia dinilai perlu memperkuat daya saing serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pelaku usaha menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan pemerintah di berbagai sektor.Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady, mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai visioner dan berorientasi pada pelaksanaan program secara konkret.Menurutnya, berbagai agenda transformasi nasional yang dijalankan pemerintah menunjukkan komitmen dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.Pemerintah berharap sinergi yang semakin erat antara pemerintah dan dunia usaha dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target pertumbuhan sebesar 8 persen.Penulis: JidEditor: OF
31 Jul 2026, 23:29 WIT
Antisipasi Karhutla, Wakapolda Maluku Tekankan Kesiapan Setiap Wilayah Dalam Merespon
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan memastikan seluruh jajaran siap bergerak cepat, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi kebakaran di wilayah Maluku.Komitmen tersebut ditegaskan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., saat mengikuti Video Conference (Vicon) bersama Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedy Prasetyo terkait arahan penanganan dan antisipasi Karhutla di seluruh Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Vicon Lantai II Mapolda Maluku, Kamis (30/6/2026).Wakapolda Maluku didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta dan Kepala Basarnas Provinsi Maluku. Vicon tersebut juga diikuti Kepala BMKG Provinsi Maluku, Pejabat Utama Polda Maluku, para perwira yang mewakili satuan kerja, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku.Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Polda, Wakapolri menekankan pentingnya kesiapan setiap wilayah dalam menghadapi potensi Karhutla. Seluruh Polda dan Polres diminta tidak menunggu kebakaran meluas, tetapi harus mampu melakukan langkah antisipasi dan bergerak cepat ketika terjadi kebakaran hutan maupun lahan.Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakapolda Maluku menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi Karhutla harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana pendukung, hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.“Kita harus memastikan seluruh jajaran memiliki kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi potensi Karhutla. Penanganan tidak boleh menunggu api membesar. Setiap indikasi harus segera direspons melalui deteksi dini, koordinasi dan tindakan cepat di lapangan,” tegas Wakapolda Maluku.Menurutnya, karakteristik geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan membutuhkan pola penanganan yang adaptif. Kecepatan informasi dan koordinasi menjadi faktor penting agar setiap kejadian dapat segera ditangani sebelum berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat maupun lingkungan.Wakapolda juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan mitigasi, pemantauan kondisi lingkungan, penanganan di lapangan, hingga pemulihan pascakejadian.“Karhutla bukan persoalan satu institusi. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus berjalan sejak tahap pencegahan sampai penanganan. Informasi dari BMKG, pemerintah daerah dan instansi teknis harus menjadi bagian dari langkah deteksi dini dan pengambilan keputusan di lapangan,” ujar Arif.Dalam Vicon tersebut, Wakapolri juga mengingatkan seluruh jajaran agar penanganan Karhutla tetap memperhatikan keberlanjutan program ketahanan pangan Polri yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menindaklanjuti arahan itu, Polda Maluku memastikan upaya menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Lahan produktif yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan harus dijaga dari potensi kebakaran maupun aktivitas yang dapat merusak lingkungan.Wakapolda meminta jajaran tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga memperkuat edukasi dan pencegahan melalui keterlibatan masyarakat.“Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan. Edukasi, kepedulian terhadap lingkungan dan pelaporan cepat harus diperkuat. Di sisi lain, program ketahanan pangan juga harus terus berjalan karena keduanya sama-sama berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, Polda Maluku telah menindaklanjuti arahan Wakapolri dengan memperkuat koordinasi bersama instansi terkait sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan Karhutla.Menurutnya, keterlibatan BMKG, Basarnas, DLH dan unsur pemerintah daerah dalam Vicon tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan pendekatan kolaboratif dan tidak dapat dilakukan secara parsial.“Polda Maluku berkomitmen memperkuat langkah pencegahan melalui deteksi dini, koordinasi lintas sektor dan kesiapan personel. Setiap informasi mengenai potensi maupun kejadian Karhutla harus segera ditindaklanjuti sehingga penanganannya tidak terlambat,” kata Rositah.Ia menambahkan, jajaran kewilayahan juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran meluas serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran.“Pencegahan akan jauh lebih efektif apabila masyarakat menjadi mitra aktif kepolisian. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan setiap potensi Karhutla kepada petugas,” ujarnya.Polda Maluku juga memastikan kesiapan personel dan koordinasi antar-satuan akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya memberikan respons cepat terhadap setiap kejadian Karhutla di wilayah hukum Polda Maluku.Melalui sinergi Polri, pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, DLH dan masyarakat, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pencegahan Karhutla yang lebih responsif, terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan dan program ketahanan pangan demi kepentingan masyarakat. PNO-12
31 Jul 2026, 22:09 WIT
RESMI - Kopdes Merah Putih Nawaripi Ambil Alih Pengelolaan Pelabuhan Ikan Pomako
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintah Kampung Nawaripi resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika terkait pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pomako. Mandat pengelolaan pelabuhan strategis tersebut kini diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Nawaripi.Penandatanganan MoU pada Kamis, 31 Juli 2026 itu disaksikan langsung Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, bersama anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Moses Aikawe yang juga Wakil Ketua Koperasi Merah Putih Nawaripi, serta perwakilan investor, Jemi."Ini merupakan capaian yang sangat berarti bagi kami. Permohonan yang kami ajukan kepada Dinas Perikanan mendapat respons yang baik," ujar Norman Ditubun kepada wartawan, Kamis (31/7).Menurut Norman, kehadiran unsur pemerintah kampung, Bamuskam, dan investor dalam prosesi MoU tersebut menjadi bukti dukungan penuh lintas pihak terhadap pengembangan sektor perikanan di Nawaripi.Dengan MoU ini, Kopdes Merah Putih Nawaripi dinyatakan resmi dan siap beroperasi penuh mengelola aktivitas di Pelabuhan Ikan Pomako.Dari Kuliner Jadi Pusat Ekonomi NelayanNorman menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan satu unit bangunan di kawasan Pelabuhan Pomako oleh Kepala Dinas Perikanan Mimika, Clemens Ohoiulun. Bangunan yang semula difungsikan sebagai tempat kuliner itu kini disewakan untuk operasional Kopdes Merah Putih Nawaripi atas permohonan Pemkam Nawaripi.Bangunan tersebut akan menjadi pusat dua kegiatan utama koperasi:1. Jual beli hasil tangkapan ikan, kepiting dan hasil laut lainnya;2. Pelayanan kebutuhan nelayan, berupa sembako, air bersih, BBM, dan kebutuhan pokok lainnya."Lokasi di Pomako sangat strategis. Koperasi bisa langsung menjangkau hasil tangkapan nelayan pesisir sekaligus mempercepat distribusi kebutuhan mereka, jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota," tegas Norman.Dukungan Investor Rp500 Juta dan Visi PresidenNorman mengungkapkan, Kopdes Merah Putih Nawaripi telah memperoleh dukungan pendanaan sebesar Rp500 juta dari investor. Suntikan modal ini diyakini akan mempercepat pengembangan usaha koperasi dibanding koperasi kampung lainnya di Mimika.Ke depan, koperasi tidak hanya fokus pada ikan. Layanan akan diperluas ke sembako hingga bahan bangunan, plus layanan pesan-antar via telepon untuk kampung-kampung pesisir.Langkah ini, kata Norman, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Koperasi Merah Putih di tingkat kampung mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri dan efisien.Pemkam Nawaripi juga telah mengirimkan surat permohonan kepada sejumlah Kepala Distrik di wilayah pesisir untuk membantu mensosialisasikan program pembelian hasil tangkapan nelayan oleh koperasi. Dinas Perikanan sendiri menyarankan agar koperasi juga menampung komoditas lain seperti kepiting.Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyatakan siap melakukan pendampingan teknis agar pengelolaan pelabuhan berjalan sesuai SOP."Seluruh aktivitas usaha koperasi akan kami jalankan sesuai ketentuan pemerintah pusat dan daerah, serta sesuai kesepakatan bersama dengan Dinas Perikanan," ujar Norman.Ia juga menegaskan dukungan penuh Pemkam Nawaripi terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.Sebagai tindak lanjut, Dinas Perikanan, Pemkam Nawaripi, dan pengurus Kopdes Merah Putih dijadwalkan akan meninjau langsung lokasi bangunan di Pelabuhan Pomako pada Sabtu, 1 Agustus 2026.Penulis: AbimEditor: OF
31 Jul 2026, 20:43 WIT
Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Rp880 Miliar
Papuanewsonline.com, Batang – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Akad Massal 62.000 Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya akad massal yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak.Presiden menegaskan pemerintah akan terus berupaya agar semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat memiliki rumah sendiri.Ia menilai penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus didukung melalui berbagai kebijakan pemerintah.Presiden juga menekankan bahwa percepatan pembangunan dan penyediaan rumah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), para pengembang, hingga sektor swasta nasional.Menurut Presiden, kerja sama tersebut mencerminkan semangat Indonesia Incorporated, yakni semangat gotong royong di mana pihak yang memiliki kapasitas lebih besar membantu pelaku usaha dan masyarakat yang lebih kecil agar tetap produktif dan berkembang.Pemerintah berharap program KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan dapat terus mendorong peningkatan kepemilikan rumah sekaligus memperkuat sektor properti yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi keluarga Indonesia.Sumber: BPMI Sekretariat PresidenPenulis: JidEditor: OF
31 Jul 2026, 14:51 WIT
Warga Mimika Keluhkan Antrean BBM di SPBU Tak Kunjung Usai
Papuanewsonline.com, Timika, - Antrean panjang kendaraan roda dua di salah satu SPBU di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kembali dikeluhkan warga. Kondisi tersebut terekam dalam video warga pada Jumat siang, 31 Juli 2026, di mana puluhan pengendara motor terlihat mengular menunggu giliran pengisian BBM.Salah satu warga Mimika, Jafar Ohoimas, menyayangkan kondisi antrean yang terjadi hampir setiap hari dan sangat mengganggu aktivitasnya sebagai masyarakat."Selamat siang. Setiap hari kita hidup di Timika ini seperti begini sudah, antri terus, antri terus bikin kerjaan yang lain mati," ujar Jafar dalam video tersebut.Menurut Jafar, antrean yang tak ada habisnya ini membuat warga membuang waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Ia juga mempertanyakan keberadaan petugas yang dinilai tidak sigap mengatur antrean."Mana petugas? Setiap hari jangan cuma panas-panas tahi ayam," tegasnya.Jafar juga menyoroti informasi soal penambahan kuota Pertalite yang disebut sebagai kabar gembira, namun tidak dirasakan dampaknya di lapangan."Katanya kabar gembira kuota Pertalite ditambah, kamu makan itu kabar gembira itu," sindirnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 10:54 WIT
Rumah Makan Gacoan Menjadi Wajah Toleransi di Bumi Amungsa
Papuanewsonline.com, Timika, - Di tengah keberagaman Timika yang kerap diwarnai isu perbedaan suku, sebuah pemandangan mengharukan justru datang dari sebuah rumah makan. Aksi spontan puluhan karyawan muda Rumah Makan Gacoan Mile 21, Jalan Cendrawasih, menjadi potret nyata toleransi dan persaudaraan.Momen itu mendapat apresiasi khusus dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Wilayah Se-Tanah Papua, Idam Khalid. Ia menyebut kebersamaan tersebut harus menjadi barometer kerukunan di Bumi Amungsa.Peristiwa itu terjadi pada Rabu (30/7/2026) malam. Idam Khalid yang saat itu sedang makan bersama istri dan anaknya di Resto Gacoan, menjadi saksi langsung.Kejutan Ultah yang MengharukanPusat perhatian adalah seorang waiter bernama Elisa Isir. Tanpa diduga, sekitar 20 orang rekan kerjanya memberikan kejutan ulang tahun.Dengan penuh kegembiraan, para karyawan bernyanyi, menepuk meja, piring dan gelas, sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. "Mereka bernyanyi, memukul meja, piring dan gelas sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. Si Elisa sampai menangis terharu karena tidak menyangka dapat surprise. Ini anak-anak muda, usianya sekitar 20 tahun," ungkap Idam.Barometer Toleransi TimikaBagi Idam, yang menyaksikan adalah lebih dari sekadar perayaan ulang tahun. Itu adalah pelajaran berharga tentang kebersamaan lintas suku tanpa sekat jabatan dan latar belakang."Ini harus jadi barometer untuk Timika dan Papua pada umumnya. Jangan ada lagi istilah 'kau suku ini, kau suku itu'. Yang ada hanya rasa kebersamaan sebagai saudara," tegas Idam.Idam yang juga merupakan Direktur LPK Idaman Karya Mandiri Training Center dan tokoh masyarakat Timika itu menilai, apa yang dilakukan karyawan Gacohan adalah cerminan kepedulian generasi muda Papua."Semua dirangkul tanpa memandang posisi. Ini bentuk kepedulian anak Papua kepada sesama anak Papua. Sebagai pemerhati anak dan remaja, saya sangat mengapresiasi kejadian ini," ujarnya.Ia berharap, budaya kerja yang penuh kekeluargaan seperti di Resto Gacohan dapat ditiru oleh tempat kerja lain di Kabupaten Mimika."Kebersamaan seperti inilah yang kita butuhkan untuk menjaga kerukunan di Bumi Amungsa. Mari kita jaga Papua dengan kasih, bukan dengan perbedaan," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 00:42 WIT
Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi, Percepat Pengurangan Backlog Perumahan
Papuanewsonline.com, Batang – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar serentak di 165 titik, mencakup 372 kabupaten/kota di 36 provinsi, Kamis (30/7/2026). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak.Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menilai keberhasilan penyediaan rumah subsidi merupakan hasil gotong royong pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan.Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan semangat belajar menjadi fondasi penting bagi setiap keluarga Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik.Program FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi melalui FLPP dan 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif berupa suku bunga FLPP tetap sebesar 5 persen, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, hingga subsidi bantuan uang muka.Pemerintah mencatat hingga Juli 2026 sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat FLPP. Tingkat keterhunian rumah subsidi tersebut juga mencapai 93,35 persen, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program perumahan bersubsidi.Akad massal yang melibatkan sekitar 62 ribu debitur kali ini menjadi yang terbesar sepanjang pelaksanaan program FLPP. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pengurangan backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.Selain menyediakan hunian, sektor perumahan juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang luas. Pemerintah mencatat sektor ini menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja atau sekitar 5,86 persen dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menggerakkan industri konstruksi, perbankan, pengembang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, setiap rumah yang berhasil dimiliki keluarga Indonesia menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 21:05 WIT
Presiden Prabowo Naik KA Nusantara Explorer Menuju Batang, Dukung Pariwisata Nasional
Papuanewsonline.com, Batang - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan menggunakan KA Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026). Perjalanan tersebut dilakukan usai Kepala Negara meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang.Berbeda dari kunjungan kerja sebelumnya, Presiden memilih moda transportasi kereta api untuk melanjutkan perjalanan menuju Batang. Presiden didampingi rombongan terbatas menyusuri jalur pantai utara Pulau Jawa menggunakan rangkaian KA Nusantara Explorer.Sepanjang perjalanan, Presiden disuguhi pemandangan hamparan sawah, kawasan permukiman, hingga aktivitas masyarakat di sepanjang jalur rel. Perjalanan ini sekaligus memperlihatkan potensi transportasi kereta api sebagai sarana yang nyaman dan mendukung mobilitas antardaerah.Penggunaan KA Nusantara Explorer juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan layanan transportasi yang tidak hanya mengutamakan konektivitas, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman sekaligus mendukung sektor pariwisata nasional.Pemerintah menilai pengembangan transportasi berbasis kereta api memiliki peran penting dalam meningkatkan akses menuju berbagai destinasi wisata serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah.Setibanya di Kabupaten Batang, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Akad Massal 62 Ribu Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendukung program pembangunan rumah bagi masyarakat.Kunjungan kerja Presiden di Jawa Tengah diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pembangunan infrastruktur, pengembangan transportasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis pemerintah.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 21:00 WIT
Wabup Mamberamo Tengah Salurkan Bantuan Sembako Untuk 200 Pelaku Usaha OAP
Papuanewsonline.com, Kobakma - Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyalurkan bantuan sembako kepada 200 pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) yang tersebar di lima distrik. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Thago, S.Sos, di Distrik Kobakma, Rabu (29/7/2026).Pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati menyerahkan bantuan kepada lima pelaku usaha sebagai perwakilan penerima. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha Orang Asli Papua.Kepala Disperindag Mamberamo Tengah, Oles Soklyo, S.Sos, menjelaskan bahwa penyaluran 200 paket sembako dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan telah melalui proses verifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran."Penerima yang sudah dapat bantuan tahun lalu tidak lagi dimasukkan. Kami ingin bantuan ini dirasakan oleh pelaku usaha lain yang belum pernah menerima," ujar Oles.Wakil Bupati Itaman Thago menegaskan kepada seluruh jajaran Disperindag agar menjalankan tugas secara disiplin dan berpedoman pada data yang akurat. Menurutnya, pengelolaan program pemerintah harus dilakukan secara bertanggung jawab agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."Kalau tidak mau kerja, kita ganti. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat," tegas Itaman.Ia juga berpesan kepada seluruh penerima agar bantuan yang diberikan dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas usaha. Menurutnya, bantuan tersebut sebaiknya digunakan sebagai modal untuk menambah barang dagangan dan mengembangkan usaha, bukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan tidak produktif.Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah berharap program bantuan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha Orang Asli Papua, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat sektor usaha kecil di wilayah tersebut.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 12:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
