Papuanewsonline.com
Kunker II DPR Papua Tengah, Ardi Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Program TKM
Papuanewsonline.com, Mimika — Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Dari PKS, Ardi S.T Melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) II dengan agenda penguatan kapasitas penerima program TKM melalui pelatihan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan pengembangan usaha ayam petelur.Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Pelatihan Penyusunan LPJ dan Pengembangan Usaha Ayam Petelur untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga”, dengan semangat “Bersama Membangun Keluarga Mandiri, Ekonomi Kuat, Masyarakat Sejahtera.”Dalam sambutan Ketua DPW PKS Provinsi Papua Tengah, Ustaz Joko Prianto, mengatakan program penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan bentuk komitmen PKS dalam membantu masyarakat meningkatkan kemandirian ekonomi.“Pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk komitmen partai politik dan pengurus PKS Provinsi Papua Tengah, kami menghadirkan program penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui program TKM,” ujar Joko.Menurutnya, program tersebut dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Ia berharap program TKM dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjemput rezeki.“Mudah-mudahan program ini menjadi salah satu jalan, jalur, dan wasilah bagi kita untuk menjemput rezeki yang telah Allah SWT janjikan,” katanya.Joko menegaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada kader PKS, tetapi terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.“Penerima program TKM ini tidak semuanya merupakan kader PKS. Ada yang berasal dari berbagai latar belakang dan kelompok masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami,” jelasnya.Ia juga mengingatkan para penerima agar memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga.“Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menerima program ini dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat membantu mengembangkan usaha, meningkatkan perekonomian keluarga, dan terus berkembang pada tahun-tahun yang akan datang,” tuturnya.DPR Provinsi Papua Tengah Pastikan Bantuan Tepat SasaranSementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPR Provinsi Papua Tengah, Ardi, S.T., M.Ist., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kewajiban anggota DPR untuk turun langsung ke tengah masyarakat.Menurut Ardi, anggota DPR memiliki berbagai agenda yang menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan program yang diperjuangkan benar-benar dirasakan masyarakat.“Pertemuan kita hari ini merupakan salah satu agenda dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai anggota Dewan untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai anggota Dewan, ada banyak agenda yang memang mengharuskan kami hadir di masyarakat, seperti kegiatan reses, kunjungan kerja, dan berbagai kegiatan lainnya,” kata Ardi.Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan para penerima bantuan program dan memastikan bantuan yang diberikan telah diterima masyarakat.“Momentum seperti inilah yang kami manfaatkan untuk mengumpulkan Bapak-Ibu sekalian, khususnya para penerima bantuan dari program yang kami perjuangkan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.Ardi menyebut sebagian besar penerima telah menerima bantuan. Namun, masih terdapat sekitar delapan penerima yang belum mendapatkan pencairan karena terkendala persoalan administrasi.“Alhamdulillah, sebagian besar bantuan sudah diterima. Dari data yang ada, masih kurang lebih delapan orang yang belum menerima pencairan karena kendala administrasi, terutama terkait perbedaan atau ketidaksesuaian data KTP. Kami akan terus membantu mengawal proses tersebut agar dapat diselesaikan,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pengabdian yang terus dipegang oleh PKS.“Pada prinsipnya, bagi kami di PKS, salah satu bentuk pengabdian yang paling utama adalah melayani masyarakat. Inilah salah satu nilai yang terus kami pegang, yaitu memastikan bahwa ketika ada ruang dan kesempatan untuk membantu masyarakat, maka kesempatan tersebut harus kita gunakan sebaik-baiknya,” ungkapnya.Lebih lanjut, Ardi menjelaskan bahwa proses penentuan penerima bantuan tetap mengikuti mekanisme dan sistem yang telah ditetapkan pemerintah.“Negara memiliki sistem yang dapat melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan data yang tersedia. Jadi, kami hanya bisa membantu mengusulkan, mengawal, dan memperjuangkan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan bantuan. Sedangkan keputusan akhir tetap berada pada sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.Ia berharap program penguatan kapasitas tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong penerima mengembangkan usaha secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga.“mudah-mudahan seluruh program yang kita perjuangkan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat terus dilanjutkan di masa yang akan datang.”Penulis: BimEditor: OF
09 Agu 2026, 23:34 WIT
15 Kopdes Merah Putih Di Papua Siap Jadi Mesin Ekonomi Desa
Papuanewsonline.com, Jayapura - Pemerintah pusat menggandeng LPDB dan Universitas Ottow Geissler Papua untuk mengerek 15 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Papua. Targetnya jelas: jadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi warga, bukan sekadar tempat jual-beli.Program ini masuk dalam strategi penguatan ekonomi kerakyatan. Koperasi nantinya akan jadi pusat yang menghubungkan bantuan pemerintah langsung ke masyarakat desa.Dari Tempat Belanja Jadi Pusat LayananMenko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut peran KDKMP akan diperluas jauh dari fungsi konvensional."Koperasi tidak hanya tempat berbelanja. Ini akan jadi simpul utama penyaluran bansos, pupuk bersubsidi, LPG 3 kg, alat mesin pertanian, sampai penyerapan hasil tani dan nelayan," kata Zulkifli Hasan.Dukungan operasional juga disiapkan agar rantai distribusi dari desa ke pasar lebih cepat dan tidak putus.Kunci Ada di Tata KelolaAgar koperasi tidak jalan di tempat, LPDB Koperasi bersama Unogha menggelar program inkubasi. Fokusnya: manajemen, rencana bisnis, dan akses pembiayaan dana bergulir.Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menyebut inkubasi wajib agar koperasi sehat dan berkelanjutan. "Targetnya menyiapkan koperasi punya tata kelola baik, bisnis layak, dan siap akses pembiayaan LPDB," ujar Deva.Hal senada disampaikan Kepala Pusat Inkubasi Bisnis Unogha, Moses Yomunga. Menurutnya, Papua punya potensi besar tapi butuh sentuhan manajemen."Kami dorong 15 koperasi ini jadi role model. Kuncinya pendampingan berkelanjutan, penguatan manajemen, dan pembiayaan," tegas Moses.Harapan: Ekonomi Desa MandiriDengan skema baru ini, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih bisa jadi tulang punggung ekonomi desa. Efeknya: lapangan usaha bertambah dan kesejahteraan warga Papua naik secara berkelanjutan.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 22:25 WIT
Wujudkan Tata Kelola Transparan, Polda Maluku Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II T.A. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola organisasi yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026. Audit yang menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan fokus pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut resmi dimulai di Polda Maluku, Rabu (5/8/2026).Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II berlangsung di Rupatama Polda Maluku dan dihadiri langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K.Turut hadir Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri selaku Pengendali Mutu Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku Brigjen Pol. Dr. Alfian Budianto, S.H., M.H., Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, para Karo, Direktur, Kabid, Kasetum, Karumkit, Kapolresta Ambon, Kapolres Maluku Tengah, para Kapolres jajaran yang mengikuti secara virtual, auditor Itwasda, Ka SPKT, Kayanma, serta seluruh anggota tim audit kinerja Itwasum Polri.Audit ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Maluku dan jajaran berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.Kapolda: Audit Bukan untuk Mencari Kesalahan, tetapi Memastikan Organisasi Terus BerbenahKapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K.,M.Si. menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi dan perbaikan organisasi secara berkelanjutan.Menurutnya, audit bukan semata-mata proses pemeriksaan, melainkan bagian penting dari fungsi kontrol untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya organisasi berjalan sesuai aturan.“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku. Kami berharap pelaksanaan audit ini berjalan baik, lancar dan sesuai dengan rencana serta dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Kapolda Maluku.Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit tersebut karena hasilnya dapat menjadi bahan koreksi bagi Polda Maluku dan jajaran untuk memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.“Kami berterima kasih atas pelaksanaan audit ini karena menjadi koreksi bagi kami untuk memperbaiki semua kekurangan yang ada, sehingga ke depan organisasi ini dapat menjadi lebih baik,” tegasnya.Lebih jauh, Kapolda Maluku memberikan penekanan agar pelaksanaan audit tidak menghasilkan temuan yang sama secara berulang.“Saya berharap dalam audit ini tidak ada lagi temuan berulang, apalagi temuan baru. Kalau masih ada temuan yang sama, berarti kita belum berubah. Karena itu, audit ini harus menjadi sarana kontrol untuk memperbaiki seluruh temuan yang ada dalam organisasi,” kata Dadang.Kapolda menilai audit kinerja merupakan momentum penting bagi seluruh satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sekaligus memastikan setiap proses berjalan secara bersih dan sesuai ketentuan.Ia juga meminta seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) memberikan dukungan penuh kepada tim auditor dengan membuka ruang komunikasi dan koordinasi secara konstruktif.“Kepada seluruh Kasatker, saya minta agar melakukan kerja sama yang baik dengan tim audit sehingga pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku dapat berjalan lancar sampai selesai,” pungkasnya.Sementara itu, sambutan Irwasum Polri yang dibacakan Katim Audit Kinerja Itwasum Polri untuk Polda Maluku menegaskan bahwa audit kinerja merupakan bagian dari upaya Polri memastikan pengelolaan organisasi dan anggaran berlangsung profesional, transparan dan akuntabel.Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku dan seluruh jajaran atas penerimaan serta dukungan terhadap pelaksanaan audit kinerja Itwasum Polri.Katim Audit menjelaskan, audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan pada setiap satuan kerja di lingkungan Kepolisian.“Audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan di setiap satuan kerja yang ada di Kepolisian,” ujar Katim Audit saat membacakan sambutan Irwasum Polri.Menurutnya, kehadiran tim audit di Polda Maluku tidak ditempatkan semata-mata sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai konsultan dan mitra organisasi dalam melakukan pengawasan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.“Kehadiran Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku adalah sebagai konsultan dan mitra dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran. Karena itu, kami sangat berharap dukungan dan kerja sama dari para Kasatker dan seluruh pihak agar audit ini dapat berjalan lancar hingga selesai,” katanya.Itwasum Polri juga menegaskan bahwa audit kinerja tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif atau seremonial. Lebih dari itu, audit harus menghasilkan perbaikan nyata dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi.“Audit kinerja ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan seluruh fungsi Kepolisian berjalan secara efektif sesuai aturan dalam mendukung transformasi Polri yang lebih baik di masa yang akan datang,” tegasnya.Tim audit juga meminta agar setiap potensi temuan, baik temuan berulang maupun temuan baru, segera dikomunikasikan sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan secara tepat dan sesuai ketentuan.Fokus PNBP dan BLU, Dorong Pengelolaan Keuangan yang Lebih Akuntabel.Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku secara khusus menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan sasaran PNBP dan BLU di lingkungan Polda Maluku dan jajaran.Fokus tersebut menjadi penting karena pengelolaan penerimaan negara dan layanan berbasis BLU membutuhkan sistem administrasi, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban yang konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Melalui audit ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengendalian hingga pertanggungjawaban berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.Selain menemukan potensi kelemahan, audit juga diarahkan untuk mendorong langkah korektif sehingga persoalan yang ditemukan tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.Pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku sekaligus mempertegas pentingnya pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi tata kelola Kepolisian.Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan setiap satuan kerja mampu melakukan perbaikan secara mandiri, membangun sistem pengendalian yang lebih kuat, serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam membangun organisasi yang semakin profesional, transparan dan bertanggung jawab kepada negara maupun masyarakat.“Audit kinerja merupakan bagian penting dari upaya Polda Maluku memastikan seluruh proses pelaksanaan tugas, termasuk pengelolaan PNBP dan BLU, berjalan sesuai aturan, transparan dan akuntabel. Bagi kami, audit bukan hanya tentang menemukan kekurangan, tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap kekurangan segera diperbaiki dan tidak kembali terulang,” ujar Rositah.Ia menambahkan, Polda Maluku berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada tim auditor selama proses pemeriksaan berlangsung.“Kami siap mendukung pelaksanaan audit secara terbuka dan kooperatif. Seluruh satuan kerja diharapkan menjadikan audit ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sehingga tata kelola organisasi semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.Rositah menegaskan, penguatan pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.“Semakin baik pengawasan dan pengendalian internal, semakin kuat pula akuntabilitas organisasi. Ini menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk terus berbenah dan menghadirkan tata kelola Kepolisian yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku berlangsung aman, tertib dan lancar. Selanjutnya, proses audit akan dilaksanakan sesuai sasaran dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Itwasum Polri. PNO-12
09 Agu 2026, 14:09 WIT
Pertumbuhan Ekonomi Papua dan Maluku Melambat, Menkeu Siapkan Strategi Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kinerja ekonomi kawasan Maluku dan Papua menjadi sorotan utama pemerintah setelah mencatatkan pertumbuhan hanya 1,36 persen secara tahunan pada triwulan II tahun 2026. Angka ini tercatat jauh tertinggal dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang pada periode yang sama mencapai 5,29 persen. (6/8/26) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa struktur dan sumber pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat potensi besar yang sebenarnya dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia bagian timur.Pemerintah pun menyadari perlunya penyusunan kebijakan yang jauh lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan karakteristik lokal guna mendongkrak laju pertumbuhan. Purbaya menegaskan kesiapan untuk menyusun "mesin penggerak baru" yang mampu membangkitkan roda perekonomian di sana, baik melalui penguatan konektivitas, peningkatan investasi, hingga pengembangan potensi unggulan daerah.Selama ini, keterbatasan infrastruktur, rantai pasok yang belum terbangun sempurna, serta ketergantungan pada sektor tertentu menjadi beberapa faktor yang menjadi fokus perbaikan. Pemerintah berkomitmen memastikan pemerataan pembangunan benar-benar terasa hingga ke pelosok wilayah, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan utama.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:09 WIT
Sambut HUT RI, 33,24 Juta KPM Terima Bantuan Beras 10 Kg untuk 3 Bulan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Agustus 2026. Penyaluran serentak ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Setiap KPM akan menerima beras 10 kilogram per bulan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai hampir 1 juta ton dan bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyaluran ditugaskan kepada Perum Bulog."Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada 33.244.408 penerima masing-masing sebanyak 10 kilogram untuk alokasi Juli hingga September 2026," ujar Amran.Menurut Amran, bantuan ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas pangan nasional.Salur Serentak di Seluruh WilayahDirektur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan, pembagian akan dilaksanakan serentak di semua wilayah pada bulan Agustus."Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di semua wilayah," kata Rachmi.Ia menambahkan, sasaran utama adalah masyarakat desil 1 sampai 4. Selain melalui jaringan Bulog, distribusi juga dapat memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang lokasinya dekat dengan penerima.Data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk program ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp17,52 triliun.Sebelumnya, pada tahap pertama alokasi Februari-Maret 2026, penyaluran telah menjangkau 33,14 juta keluarga atau sekitar 99,7 persen dari target.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:50 WIT
Tanam Bibit Kelapa, KKN 165 Ananta Abhipraya Wujudkan Desa Berdikari
Papuanewsonline.com, Kendal - Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Inisiatif Terprogram (MIT) Posko 165 UIN Walisongo Semarang menanam puluhan bibit kelapa di lahan desa binaan pada Minggu (2/8). Kegiatan yang digelar sejak pagi hari ini menjadi bagian dari program penghijauan sekaligus langkah strategis.Aksi penanaman ini melibatkan mahasiswa KKN bersama pelajar dan warga sekitar. Mereka tampak bergotong royong menyiapkan lahan hingga menanam bibit satu per satu.Kelapa dipilih sebagai komoditas utama karena memiliki nilai manfaat yang menyeluruh mulai dari buah, batang, hingga daunnya. Hal ini dinilai berpotensi menjadi sumber daya ekonomi yang stabil dan ramah lingkungan bagi masyarakat desa dalam jangka panjang.Koordinator Tim KKN 165, Abudzar Algifari (yang akrab disapa Gifary), menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dari semangat membangun desa berdikari, yaitu desa yang mampu mengoptimalkan potensi lokalnya secara mandiri."Melalui penanaman ini, kami ingin mendorong terciptanya desa berdikari yang mampu mengelola potensi lokal tanpa harus bergantung penuh pada pihak luar," ujar Gifary.Selain menanam, tim KKN bersama warga juga melakukan pendataan dan penandaan bibit sebagai bagian dari program pemantauan pertumbuhan secara berkala.Meskipun hasil nyata penanaman kelapa ini baru akan terasa beberapa tahun mendatang, antusiasme warga tetap tinggi. Warga optimistis bahwa perawatan yang konsisten akan menjadikan pohon-pohon kelapa tersebut sebagai warisan ekonomi yang bermanfaat bagi lintas generasi.Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program kerja Tim KKN 165 yang mengusung tema "Kepakkan Sayap Inovasi, Wujudkan Desa Berdikari" pada periode KKN 2026. Melalui pendekatan partisipatif, tim berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menginspirasi desa-desa lain di wilayah Kendal. PNO-12
05 Agu 2026, 08:30 WIT
Data BPS: Inflasi Timika Juli 2026 Capai 3,28 Persen, Tekanan Biaya Hidup Terus Naik
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika merilis data perkembangan Indeks Harga Konsumen untuk bulan Juli 2026. Secara tahunan atau year on year, tingkat inflasi mencapai 3,28 persen dengan angka indeks sebesar 116,36. Sementara jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terjadi inflasi ringan sebesar 0,26 persen, dan sepanjang tahun berjalan tercatat 3,18 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.Kenaikan harga terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran warga. (4/8/26) Peningkatan paling tajam tercatat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 20,78 persen, diikuti kelompok transportasi 10,63 persen, rekreasi dan budaya 4,55 persen, serta perumahan, air, listrik dan bahan bakar 2,38 persen. Sementara itu, beberapa kelompok justru mengalami penurunan harga, antara lain pakaian dan alas kaki sebesar 1,79 persen, perlengkapan rumah tangga 1,29 persen, dan pendidikan 0,15 persen.Secara rinci, komoditas yang paling banyak memicu kenaikan harga secara tahunan meliputi emas perhiasan, tarif angkutan udara, bahan bakar, serta sejumlah kebutuhan pangan seperti ikan, beras, dan sayuran. Sebaliknya, penurunan harga terjadi pada beberapa jenis daging, cabai, tomat, serta kebutuhan sandang dan perlengkapan rumah tangga. Sementara pergerakan harga bulanan lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga sayuran, ikan, dan bahan bakar kendaraan.Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, tren inflasi tahunan di wilayah ini terus menunjukkan kenaikan beruntun: pada Juli 2024 tercatat 3,05 persen, Juli 2025 sebesar 3,16 persen, dan kini mencapai 3,28 persen. Capaian ini menjadi gambaran tekanan biaya hidup yang masih dirasakan masyarakat, khususnya dari sektor transportasi dan kebutuhan harian lainnya.Penulis: JidEditor: OF
04 Agu 2026, 17:55 WIT
Dirreskrimsus Ingatkan Personel Polda Maluku Antisipasi El Nino
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kesiapsiagaan personel menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan dapat meningkatkan suhu, mengurangi curah hujan, serta memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.Pesan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Kombes Pol. Budi Priyanto, S.I.K., M.Si., saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Senin (3/8/2026).Apel gabungan tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Polri Polda Maluku, serta personel gabungan dari berbagai satuan kerja.Dalam arahannya, Budi yang baru dipercaya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Maluku terlebih dahulu memperkenalkan diri sekaligus mengajak seluruh personel membangun sinergi dan soliditas dalam pelaksanaan tugas.“Ini pertama kali saya mengambil apel pagi. Saya berharap kita dapat saling menerima, membangun komunikasi, dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan,” kata Budi.Selanjutnya, Budi menyampaikan kembali arahan pimpinan Polri terkait kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Niño yang berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat.Menurutnya, El Niño merupakan fenomena anomali iklim yang dapat menyebabkan peningkatan suhu, berkurangnya curah hujan, penurunan debit air, hingga kekeringan yang berpotensi berlangsung lebih panjang.“Fenomena El Niño ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan. Ketika suhu meningkat, curah hujan berkurang dan debit air menurun, maka potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan juga harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.Budi menegaskan, jajaran Polda Maluku perlu menyiapkan langkah antisipasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pemetaan potensi kerawanan, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan sarana pendukung.“Prinsipnya kita jangan menunggu sampai terjadi. Masing-masing satuan kerja harus memahami potensi ancaman di wilayah tugasnya dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan maupun penanganannya,” tegasnya.Ia menambahkan, kondisi cuaca ekstrem yang berkaitan dengan El Niño dapat memberikan dampak luas terhadap masyarakat, mulai dari ketersediaan air, aktivitas masyarakat, sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.Karena itu, kepolisian dituntut mampu mengambil peran dalam upaya mitigasi dan pencegahan bersama stakeholder terkait.“Polri harus hadir sejak tahap pencegahan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat harus diperkuat sehingga setiap potensi gangguan akibat perubahan cuaca dapat diantisipasi sedini mungkin,” jelas Budi.Sementara itu Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, arahan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Maluku memastikan seluruh jajaran memiliki kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan, baik yang bersumber dari faktor alam maupun persoalan tata kelola internal organisasi.Menurutnya, fenomena El Niño perlu direspons dengan langkah preventif karena dampaknya dapat bersinggungan langsung dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.“Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika suatu kejadian sudah terjadi. Kesiapsiagaan, pencegahan dan sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dari strategi kepolisian dalam menghadapi setiap potensi kerawanan,” kata Rositah.Ia menjelaskan, jajaran kepolisian di wilayah Maluku akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memantau perkembangan kondisi cuaca serta potensi dampaknya terhadap masyarakat.“Ketika terjadi kekeringan atau peningkatan risiko karhutla, dampaknya bisa meluas. Karena itu, komunikasi dan koordinasi sejak dini sangat penting agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujarnya.Melalui apel gabungan tersebut, Polda Maluku menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk menghadapi dinamika situasi ke depan dengan mengedepankan langkah preventif, koordinasi lintas sektor, disiplin organisasi serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. PNO-12
04 Agu 2026, 13:47 WIT
Dobrakan Ekonomi Pesisir! Kopdes Merah Putih Nawaripi Resmi Beroperasi di Pomako
Papuanewsonline.com, Mimika – Semangat kemandirian ekonomi pesisir Mimika meledak dari Kampung Nawaripi. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Kampung Nawaripi resmi beroperasi.Langkah awal yang paling nyata dengan berdirinya satu unit tempat usaha strategis di kawasan Pelabuhan Perikanan Pomako kini resmi dikelola Kopdes Merah Putih.Lokasi ini disewa langsung dari Dinas Perikanan Kabupaten Mimika untuk menjadi pusat pengembangan usaha perikanan dan ekonomi pesisir.Peninjauan lokasi usaha bahkan dikawal langsung jajaran Koramil 07 Mapurjaya. Bukti solidnya sinergi pemerintah kampung, pemerintah daerah, dan TNI untuk membangkitkan ekonomi desa.DIFASILITASI ARMADA DAN MODAL RATUSAN JUTATidak main-main, Kopdes Merah Putih Nawaripi langsung tancap gas. Operasionalnya sudah difasilitasi dua unit mobil box dan satu unit truk.Lebih gila lagi, koperasi ini telah dipercaya investor dengan penanaman modal senilai Rp500 Juta. Sebuah bukti kepercayaan besar terhadap potensi ekonomi masyarakat Nawaripi.BUKA LAPANGAN KERJA UNTUK WARGA ASLI NAWARIPIKe depan, Kopdes akan melengkapi legalitas kelembagaan dan merekrut tenaga ahli profesional di setiap bidang usaha.Yang paling ditunggu warga: Kopdes Merah Putih akan membuka lowongan kerja khusus bagi warga ber-KTP Kampung Nawaripi. Kerja di kampung sendiri, untuk kampung sendiri.Posko di Pomako ini juga disiapkan sebagai pusat silaturahmi dan persinggahan resmi bagi rekan-rekan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) wilayah pesisir Mimika."Posko Kopdes Merah Putih pada Pelabuhan Perikanan ini juga menjadi tempat silaturahmi dan tempat persinggahan teman-teman APDESI di wilayah pesisir Kabupaten Mimika," tegas Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi di Timika, Sabtu (1/8/2026).Norman juga menyampaikan terima kasih kepada Pemda Mimika melalui Dinas Perikanan yang telah memberikan kepercayaan tempat usaha tersebut."Terima kasih kepada Pemda Kabupaten Mimika melalui Dinas Perikanan Kabupaten Mimika yang telah menyediakan tempat dan menyewakan tempat untuk Koperasi Merah Putih Kampung Nawaripi," ucapnya.Beroperasinya Kopdes Merah Putih Nawaripi menjadi motor baru kebangkitan ekonomi pesisir Mimika. Bukti bahwa kolaborasi pemerintah, aparat, investor dan masyarakat bisa melahirkan kesejahteraan nyata.(OF)
01 Agu 2026, 21:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
