Papuanewsonline.com
Investasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun, Hilirisasi Sumbang Hampir 30 Persen
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan P. Roeslani merilis capaian realisasi investasi nasional Semester I Januari-Juni 2026.Hingga akhir Juni, realisasi investasi menembus Rp1.010,6 triliun. Capaian ini setara 49,5 persen dari target investasi tahun 2026 dan tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year-on-year).Data tersebut disampaikan Rosan pada 16 Juli 2026."Capaian ini menegaskan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global," ujar Rosan.Serap 1,4 Juta Tenaga KerjaSepanjang Semester I 2026, investasi yang masuk mampu menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.Rosan menekankan dua indikator pemerataan yang terjaga:1. PMA vs PMDN: Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat relatif seimbang. 2. Jawa vs Luar Jawa: Persebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa juga menunjukkan keseimbangan. Keseimbangan ini menjadi sinyal positif bahwa investasi tidak hanya terkonsentrasi di pusat ekonomi, tetapi mulai mendorong pertumbuhan di wilayah luar Jawa.Hilirisasi Jadi Penopang UtamaSektor hilirisasi menjadi motor utama. Realisasi investasi hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun.Angka tersebut berkontribusi 29,7 persen terhadap total realisasi investasi nasional."Kontribusi hilirisasi menunjukkan peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah, memperkuat struktur industri nasional, dan membuka lapangan kerja yang lebih luas," kata Rosan.Dengan capaian hampir 50 persen target di tengah tahun, pemerintah optimistis target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041,6 triliun dapat tercapai.Rilis resmi data ini diterima media pada Senin, 10 Agustus 2026.Editor: OF
10 Agu 2026, 22:34 WIT
HMI Cabang Merauke Soroti Polemik BBM Bersubsidi, Desak Satgas Perketat Pengawasan
Papuanewsonline.com, Merauke — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Merauke menyoroti polemik distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.Sorotan tersebut menyusul tingginya harga BBM nonsubsidi secara nasional yang dinilai mendorong masyarakat kelas menengah ke bawah beralih menggunakan BBM bersubsidi. Kondisi itu kemudian berdampak pada meningkatnya kepadatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Merauke.Ketua HMI Cabang Merauke, Irwan, mengatakan persoalan BBM bersubsidi yang terjadi di lapangan mendapat banyak keluhan dari masyarakat.Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi sorotan masyarakat antara lain kecukupan stok BBM bersubsidi di SPBU, antrean kendaraan yang membludak hingga menyebabkan kemacetan dan menutup akses rumah maupun usaha masyarakat di sekitar SPBU.Selain itu, HMI juga menyoroti dugaan praktik mark up harga BBM bersubsidi oleh penjual eceran di pinggir jalan, laporan mengenai penimbunan atau pengisian kendaraan secara berulang yang tidak sesuai dengan jatah, serta adanya dugaan satu kendaraan memiliki lebih dari satu barcode untuk pengisian BBM bersubsidi.“Dari laporan masyarakat atas permasalahan tersebut tentu ada banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah, terkhusus dalam hal ini pemerintah daerah,” ujar Irwan.Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap persoalan distribusi BBM tersebut. Pada 7 Juli 2026, Gubernur Papua Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.10.8.1/37/VII/2026 tentang pengawasan kuota dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar CN 48 dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite RON 90.Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tepat volume.Selain itu, Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pengawas BBM untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.Namun, HMI Cabang Merauke menilai kebijakan dan pembentukan satgas tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi di lapangan.Berdasarkan pemantauan HMI dan informasi yang diterima dari masyarakat, persoalan antrean panjang kendaraan pengguna solar masih terjadi. Bahkan, masyarakat disebut harus mengantre hingga tiga hari untuk mendapatkan pengisian BBM di SPBU.Persoalan serupa juga terjadi pada pengisian Pertalite. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih terlihat panjang dan tidak jarang masyarakat yang telah mengantre tidak mendapatkan BBM karena stok Pertalite telah habis.Di sisi lain, HMI juga menyoroti masih maraknya penjualan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, secara eceran di pinggir jalan.“Masih banyaknya penjualan BBM bersubsidi (Pertalite) eceran di pinggir jalan, serta laporan dari masyarakat tentang lemahnya pengawasan satgas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Merauke,” kata Irwan.Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Merauke mendesak Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Satgas Terpadu Pengawas BBM agar menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.HMI meminta pengawasan di lapangan diperketat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.Menurut HMI, persoalan distribusi BBM merupakan masalah yang mendesak dan perlu segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat di Kabupaten Merauke.HMI Cabang Merauke berharap pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi dan pengawasan berjalan efektif di lapangan sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi secara adil, tertib, dan sesuai ketentuan.Penulis: BimEditor: OF
10 Agu 2026, 21:58 WIT
Di Usia ke-49 Pasar Modal Indonesia, OJK Luncurkan ETF Emas dan Tegaskan Integritas Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas sebagai fondasi utama transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, terpercaya, dan inovatif. Langkah ini ditegaskan dalam peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, Senin (10/8/2026), yang juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan reformasi yang dijalankan telah memperkuat kepercayaan masyarakat. Jumlah investor kini menembus 30,27 juta, tumbuh 48,67 persen secara tahunan, dengan mayoritas 78 persen berusia di bawah 40 tahun. “Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti adanya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap pasar modal kita,” ujarnya.Dalam perayaan itu, OJK sekaligus meluncurkan produk baru Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai alternatif investasi yang praktis, likuid, dan sesuai prinsip syariah. ETF Emas menjadi langkah awal dari delapan rencana aksi pendalaman pasar secara terintegrasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap produk ini tidak hanya memperkaya pilihan investasi, tetapi juga memperkuat likuiditas dan peran pasar modal bagi perekonomian nasional.Hingga 7 Agustus 2026, penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat Rp123,21 triliun dari 135 aksi korporasi, dengan jumlah emiten melampaui 962 perusahaan. Nilai aset reksa dana mencapai Rp667 triliun dan total dana kelolaan menembus Rp1.026 triliun. Indonesia juga dipertahankan dalam klasifikasi pasar negara berkembang dalam penilaian MSCI, sebagai pengakuan atas perbaikan yang terus dilakukan.Ke depan, OJK terus memperkuat integritas melalui peningkatan transparansi kepemilikan, efektivitas sanksi, serta pendalaman pasar dan keuangan berkelanjutan.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 18:18 WIT
Kunker II DPR Papua Tengah, Ardi Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Program TKM
Papuanewsonline.com, Mimika — Anggota DPR Provinsi Papua Tengah Dari PKS, Ardi S.T Melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) II dengan agenda penguatan kapasitas penerima program TKM melalui pelatihan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan pengembangan usaha ayam petelur.Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Pelatihan Penyusunan LPJ dan Pengembangan Usaha Ayam Petelur untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga”, dengan semangat “Bersama Membangun Keluarga Mandiri, Ekonomi Kuat, Masyarakat Sejahtera.”Dalam sambutan Ketua DPW PKS Provinsi Papua Tengah, Ustaz Joko Prianto, mengatakan program penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan bentuk komitmen PKS dalam membantu masyarakat meningkatkan kemandirian ekonomi.“Pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk komitmen partai politik dan pengurus PKS Provinsi Papua Tengah, kami menghadirkan program penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui program TKM,” ujar Joko.Menurutnya, program tersebut dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Ia berharap program TKM dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjemput rezeki.“Mudah-mudahan program ini menjadi salah satu jalan, jalur, dan wasilah bagi kita untuk menjemput rezeki yang telah Allah SWT janjikan,” katanya.Joko menegaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada kader PKS, tetapi terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang.“Penerima program TKM ini tidak semuanya merupakan kader PKS. Ada yang berasal dari berbagai latar belakang dan kelompok masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami,” jelasnya.Ia juga mengingatkan para penerima agar memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga.“Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menerima program ini dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat membantu mengembangkan usaha, meningkatkan perekonomian keluarga, dan terus berkembang pada tahun-tahun yang akan datang,” tuturnya.DPR Provinsi Papua Tengah Pastikan Bantuan Tepat SasaranSementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPR Provinsi Papua Tengah, Ardi, S.T., M.Ist., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kewajiban anggota DPR untuk turun langsung ke tengah masyarakat.Menurut Ardi, anggota DPR memiliki berbagai agenda yang menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan program yang diperjuangkan benar-benar dirasakan masyarakat.“Pertemuan kita hari ini merupakan salah satu agenda dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai anggota Dewan untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sebagai anggota Dewan, ada banyak agenda yang memang mengharuskan kami hadir di masyarakat, seperti kegiatan reses, kunjungan kerja, dan berbagai kegiatan lainnya,” kata Ardi.Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan para penerima bantuan program dan memastikan bantuan yang diberikan telah diterima masyarakat.“Momentum seperti inilah yang kami manfaatkan untuk mengumpulkan Bapak-Ibu sekalian, khususnya para penerima bantuan dari program yang kami perjuangkan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.Ardi menyebut sebagian besar penerima telah menerima bantuan. Namun, masih terdapat sekitar delapan penerima yang belum mendapatkan pencairan karena terkendala persoalan administrasi.“Alhamdulillah, sebagian besar bantuan sudah diterima. Dari data yang ada, masih kurang lebih delapan orang yang belum menerima pencairan karena kendala administrasi, terutama terkait perbedaan atau ketidaksesuaian data KTP. Kami akan terus membantu mengawal proses tersebut agar dapat diselesaikan,” jelasnya.Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pengabdian yang terus dipegang oleh PKS.“Pada prinsipnya, bagi kami di PKS, salah satu bentuk pengabdian yang paling utama adalah melayani masyarakat. Inilah salah satu nilai yang terus kami pegang, yaitu memastikan bahwa ketika ada ruang dan kesempatan untuk membantu masyarakat, maka kesempatan tersebut harus kita gunakan sebaik-baiknya,” ungkapnya.Lebih lanjut, Ardi menjelaskan bahwa proses penentuan penerima bantuan tetap mengikuti mekanisme dan sistem yang telah ditetapkan pemerintah.“Negara memiliki sistem yang dapat melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan data yang tersedia. Jadi, kami hanya bisa membantu mengusulkan, mengawal, dan memperjuangkan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan bisa mendapatkan bantuan. Sedangkan keputusan akhir tetap berada pada sistem dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.Ia berharap program penguatan kapasitas tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong penerima mengembangkan usaha secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga.“mudah-mudahan seluruh program yang kita perjuangkan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat terus dilanjutkan di masa yang akan datang.”Penulis: BimEditor: OF
09 Agu 2026, 23:34 WIT
15 Kopdes Merah Putih Di Papua Siap Jadi Mesin Ekonomi Desa
Papuanewsonline.com, Jayapura - Pemerintah pusat menggandeng LPDB dan Universitas Ottow Geissler Papua untuk mengerek 15 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Papua. Targetnya jelas: jadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi warga, bukan sekadar tempat jual-beli.Program ini masuk dalam strategi penguatan ekonomi kerakyatan. Koperasi nantinya akan jadi pusat yang menghubungkan bantuan pemerintah langsung ke masyarakat desa.Dari Tempat Belanja Jadi Pusat LayananMenko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut peran KDKMP akan diperluas jauh dari fungsi konvensional."Koperasi tidak hanya tempat berbelanja. Ini akan jadi simpul utama penyaluran bansos, pupuk bersubsidi, LPG 3 kg, alat mesin pertanian, sampai penyerapan hasil tani dan nelayan," kata Zulkifli Hasan.Dukungan operasional juga disiapkan agar rantai distribusi dari desa ke pasar lebih cepat dan tidak putus.Kunci Ada di Tata KelolaAgar koperasi tidak jalan di tempat, LPDB Koperasi bersama Unogha menggelar program inkubasi. Fokusnya: manajemen, rencana bisnis, dan akses pembiayaan dana bergulir.Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menyebut inkubasi wajib agar koperasi sehat dan berkelanjutan. "Targetnya menyiapkan koperasi punya tata kelola baik, bisnis layak, dan siap akses pembiayaan LPDB," ujar Deva.Hal senada disampaikan Kepala Pusat Inkubasi Bisnis Unogha, Moses Yomunga. Menurutnya, Papua punya potensi besar tapi butuh sentuhan manajemen."Kami dorong 15 koperasi ini jadi role model. Kuncinya pendampingan berkelanjutan, penguatan manajemen, dan pembiayaan," tegas Moses.Harapan: Ekonomi Desa MandiriDengan skema baru ini, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih bisa jadi tulang punggung ekonomi desa. Efeknya: lapangan usaha bertambah dan kesejahteraan warga Papua naik secara berkelanjutan.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 22:25 WIT
Wujudkan Tata Kelola Transparan, Polda Maluku Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II T.A. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola organisasi yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026. Audit yang menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan fokus pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut resmi dimulai di Polda Maluku, Rabu (5/8/2026).Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II berlangsung di Rupatama Polda Maluku dan dihadiri langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K.Turut hadir Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri selaku Pengendali Mutu Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku Brigjen Pol. Dr. Alfian Budianto, S.H., M.H., Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, para Karo, Direktur, Kabid, Kasetum, Karumkit, Kapolresta Ambon, Kapolres Maluku Tengah, para Kapolres jajaran yang mengikuti secara virtual, auditor Itwasda, Ka SPKT, Kayanma, serta seluruh anggota tim audit kinerja Itwasum Polri.Audit ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Maluku dan jajaran berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.Kapolda: Audit Bukan untuk Mencari Kesalahan, tetapi Memastikan Organisasi Terus BerbenahKapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K.,M.Si. menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi dan perbaikan organisasi secara berkelanjutan.Menurutnya, audit bukan semata-mata proses pemeriksaan, melainkan bagian penting dari fungsi kontrol untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya organisasi berjalan sesuai aturan.“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku. Kami berharap pelaksanaan audit ini berjalan baik, lancar dan sesuai dengan rencana serta dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Kapolda Maluku.Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit tersebut karena hasilnya dapat menjadi bahan koreksi bagi Polda Maluku dan jajaran untuk memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.“Kami berterima kasih atas pelaksanaan audit ini karena menjadi koreksi bagi kami untuk memperbaiki semua kekurangan yang ada, sehingga ke depan organisasi ini dapat menjadi lebih baik,” tegasnya.Lebih jauh, Kapolda Maluku memberikan penekanan agar pelaksanaan audit tidak menghasilkan temuan yang sama secara berulang.“Saya berharap dalam audit ini tidak ada lagi temuan berulang, apalagi temuan baru. Kalau masih ada temuan yang sama, berarti kita belum berubah. Karena itu, audit ini harus menjadi sarana kontrol untuk memperbaiki seluruh temuan yang ada dalam organisasi,” kata Dadang.Kapolda menilai audit kinerja merupakan momentum penting bagi seluruh satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sekaligus memastikan setiap proses berjalan secara bersih dan sesuai ketentuan.Ia juga meminta seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) memberikan dukungan penuh kepada tim auditor dengan membuka ruang komunikasi dan koordinasi secara konstruktif.“Kepada seluruh Kasatker, saya minta agar melakukan kerja sama yang baik dengan tim audit sehingga pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku dapat berjalan lancar sampai selesai,” pungkasnya.Sementara itu, sambutan Irwasum Polri yang dibacakan Katim Audit Kinerja Itwasum Polri untuk Polda Maluku menegaskan bahwa audit kinerja merupakan bagian dari upaya Polri memastikan pengelolaan organisasi dan anggaran berlangsung profesional, transparan dan akuntabel.Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku dan seluruh jajaran atas penerimaan serta dukungan terhadap pelaksanaan audit kinerja Itwasum Polri.Katim Audit menjelaskan, audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan pada setiap satuan kerja di lingkungan Kepolisian.“Audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan di setiap satuan kerja yang ada di Kepolisian,” ujar Katim Audit saat membacakan sambutan Irwasum Polri.Menurutnya, kehadiran tim audit di Polda Maluku tidak ditempatkan semata-mata sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai konsultan dan mitra organisasi dalam melakukan pengawasan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.“Kehadiran Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku adalah sebagai konsultan dan mitra dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran. Karena itu, kami sangat berharap dukungan dan kerja sama dari para Kasatker dan seluruh pihak agar audit ini dapat berjalan lancar hingga selesai,” katanya.Itwasum Polri juga menegaskan bahwa audit kinerja tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif atau seremonial. Lebih dari itu, audit harus menghasilkan perbaikan nyata dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi.“Audit kinerja ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan seluruh fungsi Kepolisian berjalan secara efektif sesuai aturan dalam mendukung transformasi Polri yang lebih baik di masa yang akan datang,” tegasnya.Tim audit juga meminta agar setiap potensi temuan, baik temuan berulang maupun temuan baru, segera dikomunikasikan sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan secara tepat dan sesuai ketentuan.Fokus PNBP dan BLU, Dorong Pengelolaan Keuangan yang Lebih Akuntabel.Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku secara khusus menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan sasaran PNBP dan BLU di lingkungan Polda Maluku dan jajaran.Fokus tersebut menjadi penting karena pengelolaan penerimaan negara dan layanan berbasis BLU membutuhkan sistem administrasi, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban yang konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Melalui audit ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengendalian hingga pertanggungjawaban berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.Selain menemukan potensi kelemahan, audit juga diarahkan untuk mendorong langkah korektif sehingga persoalan yang ditemukan tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.Pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku sekaligus mempertegas pentingnya pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi tata kelola Kepolisian.Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan setiap satuan kerja mampu melakukan perbaikan secara mandiri, membangun sistem pengendalian yang lebih kuat, serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam membangun organisasi yang semakin profesional, transparan dan bertanggung jawab kepada negara maupun masyarakat.“Audit kinerja merupakan bagian penting dari upaya Polda Maluku memastikan seluruh proses pelaksanaan tugas, termasuk pengelolaan PNBP dan BLU, berjalan sesuai aturan, transparan dan akuntabel. Bagi kami, audit bukan hanya tentang menemukan kekurangan, tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap kekurangan segera diperbaiki dan tidak kembali terulang,” ujar Rositah.Ia menambahkan, Polda Maluku berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada tim auditor selama proses pemeriksaan berlangsung.“Kami siap mendukung pelaksanaan audit secara terbuka dan kooperatif. Seluruh satuan kerja diharapkan menjadikan audit ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sehingga tata kelola organisasi semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.Rositah menegaskan, penguatan pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.“Semakin baik pengawasan dan pengendalian internal, semakin kuat pula akuntabilitas organisasi. Ini menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk terus berbenah dan menghadirkan tata kelola Kepolisian yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku berlangsung aman, tertib dan lancar. Selanjutnya, proses audit akan dilaksanakan sesuai sasaran dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Itwasum Polri. PNO-12
09 Agu 2026, 14:09 WIT
Pertumbuhan Ekonomi Papua dan Maluku Melambat, Menkeu Siapkan Strategi Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kinerja ekonomi kawasan Maluku dan Papua menjadi sorotan utama pemerintah setelah mencatatkan pertumbuhan hanya 1,36 persen secara tahunan pada triwulan II tahun 2026. Angka ini tercatat jauh tertinggal dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang pada periode yang sama mencapai 5,29 persen. (6/8/26) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa struktur dan sumber pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat potensi besar yang sebenarnya dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia bagian timur.Pemerintah pun menyadari perlunya penyusunan kebijakan yang jauh lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan karakteristik lokal guna mendongkrak laju pertumbuhan. Purbaya menegaskan kesiapan untuk menyusun "mesin penggerak baru" yang mampu membangkitkan roda perekonomian di sana, baik melalui penguatan konektivitas, peningkatan investasi, hingga pengembangan potensi unggulan daerah.Selama ini, keterbatasan infrastruktur, rantai pasok yang belum terbangun sempurna, serta ketergantungan pada sektor tertentu menjadi beberapa faktor yang menjadi fokus perbaikan. Pemerintah berkomitmen memastikan pemerataan pembangunan benar-benar terasa hingga ke pelosok wilayah, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan utama.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:09 WIT
Sambut HUT RI, 33,24 Juta KPM Terima Bantuan Beras 10 Kg untuk 3 Bulan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Agustus 2026. Penyaluran serentak ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Setiap KPM akan menerima beras 10 kilogram per bulan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai hampir 1 juta ton dan bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyaluran ditugaskan kepada Perum Bulog."Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada 33.244.408 penerima masing-masing sebanyak 10 kilogram untuk alokasi Juli hingga September 2026," ujar Amran.Menurut Amran, bantuan ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas pangan nasional.Salur Serentak di Seluruh WilayahDirektur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan, pembagian akan dilaksanakan serentak di semua wilayah pada bulan Agustus."Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di semua wilayah," kata Rachmi.Ia menambahkan, sasaran utama adalah masyarakat desil 1 sampai 4. Selain melalui jaringan Bulog, distribusi juga dapat memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang lokasinya dekat dengan penerima.Data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk program ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp17,52 triliun.Sebelumnya, pada tahap pertama alokasi Februari-Maret 2026, penyaluran telah menjangkau 33,14 juta keluarga atau sekitar 99,7 persen dari target.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:50 WIT
Tanam Bibit Kelapa, KKN 165 Ananta Abhipraya Wujudkan Desa Berdikari
Papuanewsonline.com, Kendal - Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Inisiatif Terprogram (MIT) Posko 165 UIN Walisongo Semarang menanam puluhan bibit kelapa di lahan desa binaan pada Minggu (2/8). Kegiatan yang digelar sejak pagi hari ini menjadi bagian dari program penghijauan sekaligus langkah strategis.Aksi penanaman ini melibatkan mahasiswa KKN bersama pelajar dan warga sekitar. Mereka tampak bergotong royong menyiapkan lahan hingga menanam bibit satu per satu.Kelapa dipilih sebagai komoditas utama karena memiliki nilai manfaat yang menyeluruh mulai dari buah, batang, hingga daunnya. Hal ini dinilai berpotensi menjadi sumber daya ekonomi yang stabil dan ramah lingkungan bagi masyarakat desa dalam jangka panjang.Koordinator Tim KKN 165, Abudzar Algifari (yang akrab disapa Gifary), menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dari semangat membangun desa berdikari, yaitu desa yang mampu mengoptimalkan potensi lokalnya secara mandiri."Melalui penanaman ini, kami ingin mendorong terciptanya desa berdikari yang mampu mengelola potensi lokal tanpa harus bergantung penuh pada pihak luar," ujar Gifary.Selain menanam, tim KKN bersama warga juga melakukan pendataan dan penandaan bibit sebagai bagian dari program pemantauan pertumbuhan secara berkala.Meskipun hasil nyata penanaman kelapa ini baru akan terasa beberapa tahun mendatang, antusiasme warga tetap tinggi. Warga optimistis bahwa perawatan yang konsisten akan menjadikan pohon-pohon kelapa tersebut sebagai warisan ekonomi yang bermanfaat bagi lintas generasi.Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program kerja Tim KKN 165 yang mengusung tema "Kepakkan Sayap Inovasi, Wujudkan Desa Berdikari" pada periode KKN 2026. Melalui pendekatan partisipatif, tim berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menginspirasi desa-desa lain di wilayah Kendal. PNO-12
05 Agu 2026, 08:30 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
