logo-website
Jumat, 31 Jul 2026,  WIT
BERITA Ekonomi Homepage
Rumah Makan Gacoan Menjadi Wajah Toleransi di Bumi Amungsa Papuanewsonline.com, Timika, - Di tengah keberagaman Timika yang kerap diwarnai isu perbedaan suku, sebuah pemandangan mengharukan justru datang dari sebuah rumah makan. Aksi spontan puluhan karyawan muda Rumah Makan Gacoan Mile 21, Jalan Cendrawasih, menjadi potret nyata toleransi dan persaudaraan.Momen itu mendapat apresiasi khusus dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Wilayah Se-Tanah Papua, Idam Khalid. Ia menyebut kebersamaan tersebut harus menjadi barometer kerukunan di Bumi Amungsa.Peristiwa itu terjadi pada Rabu (30/7/2026) malam. Idam Khalid yang saat itu sedang makan bersama istri dan anaknya di Resto Gacoan, menjadi saksi langsung.Kejutan Ultah yang MengharukanPusat perhatian adalah seorang waiter bernama Elisa Isir. Tanpa diduga, sekitar 20 orang rekan kerjanya memberikan kejutan ulang tahun.Dengan penuh kegembiraan, para karyawan bernyanyi, menepuk meja, piring dan gelas, sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. "Mereka bernyanyi, memukul meja, piring dan gelas sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. Si Elisa sampai menangis terharu karena tidak menyangka dapat surprise. Ini anak-anak muda, usianya sekitar 20 tahun," ungkap Idam.Barometer Toleransi TimikaBagi Idam, yang menyaksikan adalah lebih dari sekadar perayaan ulang tahun. Itu adalah pelajaran berharga tentang kebersamaan lintas suku tanpa sekat jabatan dan latar belakang."Ini harus jadi barometer untuk Timika dan Papua pada umumnya. Jangan ada lagi istilah 'kau suku ini, kau suku itu'. Yang ada hanya rasa kebersamaan sebagai saudara," tegas Idam.Idam yang juga merupakan Direktur LPK Idaman Karya Mandiri Training Center dan tokoh masyarakat Timika itu menilai, apa yang dilakukan karyawan Gacohan adalah cerminan kepedulian generasi muda Papua."Semua dirangkul tanpa memandang posisi. Ini bentuk kepedulian anak Papua kepada sesama anak Papua. Sebagai pemerhati anak dan remaja, saya sangat mengapresiasi kejadian ini," ujarnya.Ia berharap, budaya kerja yang penuh kekeluargaan seperti di Resto Gacohan dapat ditiru oleh tempat kerja lain di Kabupaten Mimika."Kebersamaan seperti inilah yang kita butuhkan untuk menjaga kerukunan di Bumi Amungsa. Mari kita jaga Papua dengan kasih, bukan dengan perbedaan," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor.  : Of 31 Jul 2026, 00:42 WIT
Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi, Percepat Pengurangan Backlog Perumahan Papuanewsonline.com, Batang – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar serentak di 165 titik, mencakup 372 kabupaten/kota di 36 provinsi, Kamis (30/7/2026). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak.Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menilai keberhasilan penyediaan rumah subsidi merupakan hasil gotong royong pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan.Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan semangat belajar menjadi fondasi penting bagi setiap keluarga Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik.Program FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi melalui FLPP dan 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif berupa suku bunga FLPP tetap sebesar 5 persen, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, hingga subsidi bantuan uang muka.Pemerintah mencatat hingga Juli 2026 sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat FLPP. Tingkat keterhunian rumah subsidi tersebut juga mencapai 93,35 persen, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program perumahan bersubsidi.Akad massal yang melibatkan sekitar 62 ribu debitur kali ini menjadi yang terbesar sepanjang pelaksanaan program FLPP. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pengurangan backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.Selain menyediakan hunian, sektor perumahan juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang luas. Pemerintah mencatat sektor ini menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja atau sekitar 5,86 persen dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menggerakkan industri konstruksi, perbankan, pengembang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, setiap rumah yang berhasil dimiliki keluarga Indonesia menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Penulis: JidEditor: OF 30 Jul 2026, 21:05 WIT
Presiden Prabowo Naik KA Nusantara Explorer Menuju Batang, Dukung Pariwisata Nasional Papuanewsonline.com, Batang - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan menggunakan KA Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026). Perjalanan tersebut dilakukan usai Kepala Negara meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang.Berbeda dari kunjungan kerja sebelumnya, Presiden memilih moda transportasi kereta api untuk melanjutkan perjalanan menuju Batang. Presiden didampingi rombongan terbatas menyusuri jalur pantai utara Pulau Jawa menggunakan rangkaian KA Nusantara Explorer.Sepanjang perjalanan, Presiden disuguhi pemandangan hamparan sawah, kawasan permukiman, hingga aktivitas masyarakat di sepanjang jalur rel. Perjalanan ini sekaligus memperlihatkan potensi transportasi kereta api sebagai sarana yang nyaman dan mendukung mobilitas antardaerah.Penggunaan KA Nusantara Explorer juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan layanan transportasi yang tidak hanya mengutamakan konektivitas, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman sekaligus mendukung sektor pariwisata nasional.Pemerintah menilai pengembangan transportasi berbasis kereta api memiliki peran penting dalam meningkatkan akses menuju berbagai destinasi wisata serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah.Setibanya di Kabupaten Batang, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Akad Massal 62 Ribu Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendukung program pembangunan rumah bagi masyarakat.Kunjungan kerja Presiden di Jawa Tengah diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pembangunan infrastruktur, pengembangan transportasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis pemerintah.Penulis: JidEditor: OF 30 Jul 2026, 21:00 WIT
Wabup Mamberamo Tengah Salurkan Bantuan Sembako Untuk 200 Pelaku Usaha OAP Papuanewsonline.com, Kobakma - Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyalurkan bantuan sembako kepada 200 pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) yang tersebar di lima distrik. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Thago, S.Sos, di Distrik Kobakma, Rabu (29/7/2026).Pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati menyerahkan bantuan kepada lima pelaku usaha sebagai perwakilan penerima. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha Orang Asli Papua.Kepala Disperindag Mamberamo Tengah, Oles Soklyo, S.Sos, menjelaskan bahwa penyaluran 200 paket sembako dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan telah melalui proses verifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran."Penerima yang sudah dapat bantuan tahun lalu tidak lagi dimasukkan. Kami ingin bantuan ini dirasakan oleh pelaku usaha lain yang belum pernah menerima," ujar Oles.Wakil Bupati Itaman Thago menegaskan kepada seluruh jajaran Disperindag agar menjalankan tugas secara disiplin dan berpedoman pada data yang akurat. Menurutnya, pengelolaan program pemerintah harus dilakukan secara bertanggung jawab agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."Kalau tidak mau kerja, kita ganti. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat," tegas Itaman.Ia juga berpesan kepada seluruh penerima agar bantuan yang diberikan dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas usaha. Menurutnya, bantuan tersebut sebaiknya digunakan sebagai modal untuk menambah barang dagangan dan mengembangkan usaha, bukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan tidak produktif.Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah berharap program bantuan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha Orang Asli Papua, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat sektor usaha kecil di wilayah tersebut.Penulis: JidEditor: OF 30 Jul 2026, 12:38 WIT
Direksi Freeport Mangkir RDP DPRK, Billy Lali: Ini Bukan Alpa Tapi Pembangkangan Papuanewsonline.com, Timika, - Arogansi PT Freeport Indonesia (PTFI) kelewat batas.Ketidakhadiran jajaran Direksi PTFI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi yang dihadiri langsung Pimpinan DPRK dan Pimpinan Pansus DPRK hari ini adalah tamparan keras terhadap wibawa lembaga negara. Koordinator Pekerja Mogok PTFI, Privatisasi dan Kontraktor, Billy Lali menegaskan, ini bukan ketidakhadiran biasa. Ini adalah pembangkangan berulang dan penghinaan institusional terhadap DPRK."Jangan sebut ini alpa. Ini pola. Pola pelecehan yang disengaja dan berulang. Ini kelanjutan dari watak arogan manajemen PTFI yang merasa di atas DPRK, di atas negara," tegas Billy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/7/2026).Billy membongkar, sebelumnya manajemen PTFI juga secara arogan mangkir dari pemanggilan resmi Kementerian HAM RI pada Juni 2026 lalu, hingga forum negara itu lumpuh dan diskors tanpa batas waktu."Sikap acuh, meremehkan, dan melecehkan ini membuktikan hipotesa bahwa PTFI sedang mempertontonkan dirinya sebagai NEGARA DALAM NEGARA. Korporasi yang merasa kebal hukum, membuat aturan mainnya sendiri, dan secara terang-terangan menginjak-injak kedaulatan hukum ketenagakerjaan dan HAM di Tanah Papua dan di Indonesia," kecam Billy.Karena itu, Billy Lali mendesak Pansus DPRK untuk berhenti bersikap lunak dan segera bertindak keras."Kami memohon Pansus DPRK jangan lagi toleransi. Gunakan kewenangan tertinggi. UU dan Tatib DPRK sudah jelas, jika dipanggil secara patut dua kali mangkir tanpa alasan sah, Pansus berhak melakukan PEMANGGILAN PAKSA dengan bantuan Polri. Jemput paksa! Tunjukkan kepada rakyat Papua bahwa DPRK tidak bisa dilecehkan oleh korporasi manapun, sebesar apapun duitnya," desak Billy.Billy Lali juga menantang terbuka Direksi PTFI yang selama ini bersembunyi di balik siaran pers sepihak."Kami tantang Direksi PTFI, jantanlah sedikit! Hentikan retorika busuk dan narasi penyesatan publik. Berhenti bersembunyi di balik manuver korporasi. Keluar dan bicara jujur di hadapan publik atas nama kemanusiaan dan keadilan. Ribuan pekerja dan keluarganya sedang kalian sengsarakan," kata Billy.Billy menuntut dua pembukaan dosa secara transparan:Pertama buka ke publik rentetan pengabaian PTFI terhadap rekomendasi imperatif dari instansi daerah hingga pusat sejak 2017 hingga 2026 soal pemulihan hak pekerja. Berapa rekomendasi yang kalian buang ke tong sampah?Kesua, buka hasil pertemuan rahasia kalian pada 21 Juli 2026 dengan Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Said Iqbal. Apa yang kalian janjikan di sana? Kenapa sampai hari ini kalian bungkam?Secara hukum, kata Billy, PTFI sudah tidak punya celah untuk kabur"Kesepahaman bersama Pansus DPRK, Kementerian HAM, dan Penasihat Presiden di Juni 2026 sudah konklusif. Ada pelanggaran HAM dan pembangkangan prosedural oleh PTFI. Konklusi mutlaknya: STATUS HUBUNGAN KERJA PEKERJA MASIH AKTIF DAN TIDAK PERNAH PUTUS. Maka seluruh upah wajib dibayar tanpa syarat," tegas Billy Lali.Ia mengingatkan Pasal 137 jo Pasal 143 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak mogok adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang. Pengusaha dilarang keras melakukan PHK balasan."Jadi semua narasi manipulatif PTFI yang menyebut mogok kami tidak sah, yang menyebut pekerja mengundurkan diri atau mangkir, adalah KEBOHONGAN YANG BATAL DEMI HUKUM. Tidak ada satu pun rekomendasi resmi negara yang menyatakan kami mengundurkan diri. Tidak ada!" Jelasnya."Ini perintah negara melalui Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi mandat UU. PTFI yang mengeruk emas dari perut Bumi Papua wajib tunduk pada kedaulatan Hukum Indonesia. Pulihkan hak pekerja secara patut, adil, dan bermartabat. Sekarang juga," pungkas Billy Lali.Penulis: HendrikEditor.  : Of 29 Jul 2026, 01:03 WIT
Wacana Zakat Gantikan Pajak, Baznas: Harus Ada Kesepahaman Pemerintah dan Umat Papuanewsonline.com, Jakarta – Wacana menjadikan zakat sebagai pengganti kewajiban pajak kembali mencuat dalam Konferensi Umat Islam Indonesia VIII, Sabtu (25/7/2026). Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menegaskan gagasan ini tidak sekadar soal hitungan fiskal, melainkan memerlukan kesepahaman mendalam antara pemerintah dan umat Islam sebelum dituangkan dalam aturan resmi.Ada dua hal mendasar yang harus dipastikan terlebih dahulu: pertama, kesiapan pemerintah jika sebagian penerimaan pajak dialihkan melalui mekanisme zakat; kedua, kesiapan umat Islam jika dana zakat dikelola dalam kerangka keuangan negara. “Apakah pemerintah ikhlas penerimaannya berubah? Dan apakah umat ikhlas zakatnya masuk APBN? Kedua hal ini harus dijawab dengan jujur,” ujar Sodik.Saat ini zakat dinilai belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan layaknya pajak. Selain itu, masih ada perbedaan pandangan di kalangan masyarakat terkait pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan yang lebih luas. Karena itu, perubahan kebijakan harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak menimbulkan keraguan maupun penolakan.Pemerintah dan pemangku kepentingan kini tengah menyusun revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Namun, Sodik menyatakan belum berani memasukkan gagasan zakat pengganti pajak ke dalam rancangan tersebut sebelum mendapatkan kepastian dukungan dari pemerintah dan jaminan kesiapan dari umat Islam.Penulis: JidEditor: OF 27 Jul 2026, 10:55 WIT
IFG Life Gandeng Bank Papua, Hadirkan Perlindungan Asuransi bagi Debitur KPR dan Kredit Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). Kesepakatan ini ditandatangani pada Kamis (23/7/2026), dengan tujuan utama memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah maupun Kredit Multiguna.Melalui kemitraan ini, IFG Life siap menanggung sisa kewajiban pembayaran nasabah apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan selama masa perjanjian kredit berlangsung. Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen kedua belah pihak untuk menjamin keamanan finansial nasabah sekaligus melindungi aset yang telah diperjuangkan.Direktur Bisnis Individu sekaligus Direktur Bisnis Korporasi IFG Life, Fabiola Noralita, menyambut baik kerja sama ini. “Momen ini sangat bermakna sebagai wujud kehadiran perlindungan yang tepat sasaran bagi masyarakat Papua. Kemitraan ini melanjutkan sinergi yang sudah terjalin sebelumnya, kini diperluas untuk menjangkau kebutuhan perlindungan jiwa yang lebih lengkap,” ujarnya.Sebelumnya, kedua lembaga telah bekerja sama dalam program Pendanaan Hari Tua. Kini, perluasan kerja sama ke asuransi jiwa kredit diharapkan memberikan nilai tambah yang lebih komprehensif bagi nasabah. IFG Life sebagai bagian dari Indonesia Financial Group senantiasa berupaya menghadirkan solusi perlindungan yang terpercaya dan mudah diakses masyarakat.Penulis: JidEditor: OF 26 Jul 2026, 18:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT