Papuanewsonline.com
Dukung Program Presiden, Wakapolda Maluku Perkuat Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., menghadiri peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan secara nasional melalui video conference bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026), di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.Kegiatan yang digelar Kementerian Koperasi Republik Indonesia tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan tema “Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kemandirian desa, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.Pelaksanaan video conference nasional dipusatkan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis desa dan komunitas.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Maluku menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh seluruh program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa.“Polri siap mendukung dan mengawal program-program strategis nasional pemerintah, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan hingga ke wilayah pedesaan,” ujar Brigjen Pol. Imam Thobroni.Menurutnya, keberhasilan program koperasi desa membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata,” tambahnya.Kehadiran jajaran TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pangdam XV/Pattimura, pejabat utama Kodam XV/Pattimura dan Polda Maluku, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku, pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Teluk Ambon, serta tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap tercipta penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa yang mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari daerah. PNO-12
18 Mei 2026, 14:34 WIT
Melalui Vicon: Wakapolda Maluku Ikuti Ground Breaking Gudang Pangan Polri dan Launching 166 SPPG
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., MH, menghadiri kegiatan Video Conference (Vicon) Ground Breaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan Launching Operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).Kegiatan nasional yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program strategis nasional di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.Di Mapolda Maluku, Wakapolda Maluku didampingi Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., bersama sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku, di antaranya Dirreskrimsus, Dirsamapta, Dirlantas, Kabidkum, Kabidpropam, Kabidhumas, Wakapolresta Ambon, serta Ps. Wadirbinmas Polda Maluku.Turut hadir pula perwakilan instansi terkait di wilayah Kota Ambon serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mendukung program ketahanan pangan nasional.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan pejabat terkait juga melaksanakan panen jagung kuartal II secara serentak yang diikuti seluruh jajaran Polda dan Polres di daerah masing-masing sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Polri atas dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional.“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polri yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Tentara dan Polisi adalah abdi negara yang harus selalu hadir untuk rakyat serta mendukung program strategis pemerintah demi kepentingan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni menegaskan bahwa Polda Maluku siap mendukung penuh seluruh program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.“Polda Maluku berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional dan operasional SPPG Polri sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” ungkap Brigjen Pol. Iman Tobroni.Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menyukseskan program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.Melalui pembangunan gudang ketahanan pangan dan operasional SPPG Polri, diharapkan distribusi pangan, stabilitas ketersediaan bahan pokok, serta pelayanan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke daerah. PNO-12
18 Mei 2026, 14:26 WIT
Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan Nasional, Mensesneg: Cadangan Beras Tembus 5,3 Juta Ton
Papuanewsonline.com, Tuban - Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya ditunjukkan saat Presiden melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.Usai mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa agenda di Tuban merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya fokus mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga memperkuat produksi jagung dan komoditas pangan strategis lainnya.“Ini salah satu upaya kita, kerja keras kita untuk memastikan pangan kita kuat, pangan kita mandiri setelah kita berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025 yang lalu atas kerja keras Pak Mentan beserta dengan seluruh jajaran. Kita sekarang mengejar untuk juga swasembada di bidang jagung dan seluruh komoditas pangan lainnya,” ujar Menteri Pras.Lebih lanjut, Menteri Pras juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani Indonesia atas kontribusi mereka dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Menteri Pras menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan para petani di seluruh daerah.“Tentunya kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih, tidak hanya kepada Menteri Pertanian tetapi kepada seluruh petani di seluruh Indonesia karena kerja keras para petani kita dapat mencapai swasembada pangan,” imbuh Menteri Pras.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pras turut mengungkapkan capaian strategis lain di sektor pangan nasional, yakni meningkatnya cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,3 juta ton di gudang Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi pencapaian bersejarah yang menunjukkan kondisi pangan nasional yang aman dan terkendali.“Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain,” ungkap Menteri Pras.Senada dengan Menteri Pras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah juga terus memperkuat dukungan sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Menurut Menteri Amran, stok pupuk nasional saat ini dalam kondisi lebih dari cukup, bahkan Indonesia telah mulai melakukan ekspor pupuk ke sejumlah negara.“Pupuk kita lebih dari cukup bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brasil, India, bahkan kemarin juga Menteri Pertanian Australia langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik,” ujar Menteri Amran.Selain keberhasilan swasembada beras, Menteri Amran menyebut Indonesia kini juga telah mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan. Menteri Amran menambahkan bahwa harga pupuk dalam negeri pun mengalami penurunan hingga 20 persen, yang diharapkan semakin membantu produktivitas petani nasional.“Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk, harga pupuk dalam negeri turun 20 persen. Kemudian kita sudah swasembada jagung untuk pakan. Berikutnya industri seperti disampaikan tadi Pak Mensesneg,” pungkas Menteri Amran. PNO-12
18 Mei 2026, 14:21 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Polda Kaltim Gelar Panen Raya Kuartal II Tahun 2026
Papuanewsonline.com, Kukar - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur kembali menggelar Panen Raya Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Lahan Ketahanan Pangan Kawasan PT.Kitadin, Desa Embalut, Kec.Tenggarong Seberang, Kab.Kukar, Sabtu (16/05/26).Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., para Pejabat Utama Polda Kaltim, Forkopimda Prov.Kaltim dan Kab.Kukar, para Stakeholder terkait, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga mahasiswa.Kegiatan panen raya tersebut juga diikuti secara virtual oleh seluruh Polres jajaran Polda Kaltim yang melaksanakan panen di wilayah masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa program ketahanan pangan, khususnya komoditas jagung, merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat.“Program ketahanan pangan ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak. Kebersamaan yang terbangun hari ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Irjen Pol Endar.Kapolda menjelaskan, berdasarkan data Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri periode Januari hingga Mei 2026, Polda Kaltim berhasil merealisasikan penanaman jagung seluas 861,45 hektare atau 57,1 persen dari total potensi lahan 1.517,5 hektare, dengan hasil panen mencapai 368,97 ton jagung.Dari total hasil panen tersebut, sebanyak 220,24 ton jagung telah berhasil diserap oleh Perum Bulog. Sementara pada Mei 2026, Polda Kaltim juga melaksanakan panen serentak di seluruh Polres jajaran dengan total luas lahan 31,25 hektare dan proyeksi hasil panen mencapai 47,40 ton jagung.Selain itu, Kapolda Kaltim turut mengapresiasi peran aktif 207 kelompok tani binaan Polri di seluruh wilayah Kalimantan Timur, di mana 94 persen di antaranya menjalankan usaha pertanian secara mandiri.“Keberhasilan program ini merupakan hasil kerja keras bersama. Saya mengapresiasi seluruh kelompok tani yang terus menunjukkan semangat dan optimisme dalam mengelola sektor pertanian secara mandiri dan produktif,” ungkapnya.Selanjutnya, Kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti panen raya virtual yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kapolri. PNO-12
18 Mei 2026, 14:01 WIT
Polri Dorong Kolaborasi Nasional Lindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital. PNO-12
14 Mei 2026, 17:50 WIT
Dewan Adat Mimika Soroti Pengangguran OAP, Vincent Oniyoma: Papua Bukan Tanah Kosong
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Dewan Adat Daerah (DAD)
Mimika, Vincent Oniyoma, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tingginya
angka pengangguran di Kabupaten Mimika, khususnya di kalangan Orang Asli Papua
(OAP). Pernyataan itu disampaikan menyusul masih maraknya aksi protes para
pencari kerja yang menuntut kejelasan kesempatan kerja di daerahnya sendiri.Dalam keterangannya, Vincent mempertanyakan efektivitas
pelaksanaan Exhibition & Job Fair 2023 yang sebelumnya melibatkan sekitar
131 hingga 133 perusahaan. Menurutnya, kegiatan tersebut belum mampu menjadi
solusi nyata untuk mengurangi angka pengangguran di Mimika.Ia menilai jumlah lowongan yang tersedia tidak sebanding
dengan banyaknya pencari kerja yang hadir saat itu. Dari sekitar 4.000 hingga
8.000 pelamar, kuota yang disediakan hanya berkisar 400 hingga 500 orang.
Sementara angka pengangguran di Mimika disebut mencapai lebih dari 6.000 hingga
14.000 jiwa.Dewan Adat juga menyoroti hasil pelatihan kerja yang dinilai
belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal. Banyak peserta yang
telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat, namun tidak mendapatkan
kepastian penempatan kerja."Kami harapkan setelah training harus disediakan
lapangan pekerjaan. Bukan hanya jadikan kami sebagai objek training tapi
setelah itu kami dapat sertifikat tidak tahu kami ini mau cari kerja
kemana," tegas perwakilan pencaker dalam aspirasinya.Menurut Vincent, praktik pelatihan yang hanya berakhir pada
pemberian sertifikat tanpa jaminan pekerjaan justru melukai harapan anak-anak
daerah. Ia menyebut putra-putri Papua tidak boleh hanya dijadikan objek program
pelatihan demi penyerapan dana Otsus maupun program CSR perusahaan.Selain itu, Dewan Adat mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika
agar segera menerapkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban 80
persen tenaga kerja di perusahaan harus berasal dari Orang Asli Papua. Regulasi
tersebut dinilai belum berjalan maksimal akibat lemahnya pengawasan dan
minimnya sosialisasi kepada perusahaan.Vincent menegaskan prioritas pekerjaan harus diberikan
kepada pencari kerja OAP, Labeti (Lahir Besar Timika), serta warga ber-KTP
Mimika agar masyarakat lokal tidak terus menjadi penonton di tengah pesatnya
aktivitas industri dan masuknya tenaga kerja dari luar daerah.Dewan Adat juga menyoroti sistem rekrutmen vendor dan
sub-kontraktor PT Freeport Indonesia yang dinilai belum transparan dan masih
menyulitkan akses masyarakat lokal. Sistem pendaftaran berbasis digital disebut
menjadi hambatan tersendiri bagi pencari kerja yang terbatas akses internet
maupun informasi.Menurut Vincent, perusahaan besar di Mimika perlu melakukan
evaluasi total terhadap sistem perekrutan dan membuka ruang lebih luas bagi
tenaga kerja lokal sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.“Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah ini memiliki
pemilik, dan pemiliknya kini sedang menganggur di depan pintu
perusahaan-perusahaan besar,” tegas Vincent Oniyoma.Ia menambahkan, apabila dalam enam bulan ke depan tidak ada
langkah konkret dari pemerintah maupun perusahaan untuk mengakomodasi tuntutan
para pencari kerja lokal, maka Dewan Adat siap mendukung langkah masyarakat
melakukan gerakan yang lebih besar demi memperjuangkan hak hidup dan harga diri
di atas tanah sendiri. (GF)
14 Mei 2026, 13:22 WIT
UMKM Mimika Tembus Pasar Global, Ekspor Perdana 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
bersama instansi vertikal menggelar kegiatan “Pelepasan Ekspor Perdana UMKM
Berorientasi Ekspor Kabupaten Mimika Tahun 2026”, Rabu (13/5/2026), sebagai
langkah nyata mendorong UMKM lokal menembus pasar internasional.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
TMP C Timika Yudi Amrullah menegaskan, ekspor perdana ini bukan sekadar
seremoni, tetapi simbol bahwa produk unggulan Mimika mampu bersaing di pasar
global, khususnya sektor perikanan dan hasil laut.Ia menyampaikan, Bea Cukai tidak hanya bertugas mengumpulkan
penerimaan negara, tetapi juga berperan sebagai trade facilitator dan
industrial assistance untuk mendukung pertumbuhan industri dan UMKM daerah.“Potensi Mimika sangat besar. Kami berharap seluruh pihak
dapat bergerak bersama untuk mendorong produk-produk Mimika menembus pasar
internasional,” ujarnya.Bea Cukai mencatat, devisa ekspor sumber daya alam melalui
Mimika pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,29 miliar dengan volume ekspor 21,5
ton. Sementara hingga Mei 2026, nilai ekspor telah mencapai sekitar Rp1,59
miliar dengan volume sekitar 24 ton.Komoditas utama ekspor tahun ini adalah kepiting bakau hidup
dengan negara tujuan Malaysia dan Singapura. Hingga saat ini tercatat sebanyak
30 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah diajukan.Keberhasilan ekspor perdana ini merupakan hasil kolaborasi
antara Bea Cukai, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah, serta
pihak Bandara Mozes Kilangin bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait
lainnya.Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua
Tengah, Anton Panji Mahendra, mengatakan pihaknya akan terus mendorong pelaku
usaha agar terdaftar dalam sistem GACC sehingga pasar ekspor dapat diperluas
dan tidak hanya bergantung pada Singapura.Menurutnya, ekspor kepiting bakau menjadi simbol kebangkitan
ekonomi masyarakat Mimika di mata dunia.“Kita harus menjaga kualitas, kontinuitas produk, serta
kepatuhan terhadap standar karantina dan regulasi internasional tanpa
meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal,” katanya.Sementara itu, Kepala UPBU Mozes Kilangin yang diwakili Eddy
Siswanto menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ekspor daerah sebagai
upaya memperkenalkan produk unggulan Mimika ke pasar internasional.Pihak bandara, kata dia, siap mendukung kelancaran ekspor
baik dari sisi personel maupun sarana dan prasarana.Bupati Mimika, Johanes Rettob, menegaskan bahwa UMKM Mimika
harus terus dibina agar tidak hanya bertahan sebagai usaha kecil, tetapi mampu
naik kelas menjadi pelaku ekspor internasional.Ia berharap ke depan Surat Keterangan Asal (SKA) produk
ekspor dapat diterbitkan langsung dari Mimika sehingga proses distribusi
menjadi lebih efisien tanpa harus melalui daerah lain.Menurutnya, sektor UMKM menjadi salah satu penggerak
pertumbuhan ekonomi Mimika, sehingga pemerintah akan terus mendorong
pengembangan produk pertanian, perikanan, perkebunan, dan produk olahan lokal
agar memiliki nilai tambah.Namun demikian, Bupati juga mengingatkan pentingnya
keberlanjutan produksi, khususnya komoditas kepiting bakau yang saat ini
memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.“Kalau hanya terus diambil tanpa dibudidayakan,
lama-kelamaan akan habis. Karena itu masyarakat harus mulai didorong untuk
melakukan budidaya dan menjaga kualitas produksi,” ujarnya.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, juga terus membuka
akses promosi dan pemasaran UMKM melalui marketplace seperti Tokopedia dan
Shopee. Bahkan produk kerajinan seperti noken telah dipasarkan hingga ke luar
negeri, termasuk Eropa.Melalui momentum ekspor perdana ini, Pemkab Mimika
menegaskan komitmennya untuk terus mendukung UMKM melalui pembinaan, pelatihan,
kemudahan perizinan, penguatan promosi, hingga pendampingan sertifikasi produk
agar semakin banyak UMKM Mimika mampu bersaing di pasar global. Penulis: Bim
Editor: GF
13 Mei 2026, 18:19 WIT
PT Freeport Indonesia: 10 Tahun Berkontribusi, Serap Tenaga Kerja dan Dorong Ekonomi Lokal Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Selama lima hingga sepuluh
tahun terakhir, kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) membawa perubahan nyata
bagi masyarakat sekitar wilayah operasi, meliputi Distrik Mimika Timur, Kuala
Kencana, hingga Tembagapura. Kemajuan ini terlihat dari bertambahnya lapangan
kerja serta kemudahan akses layanan pendidikan dan kesehatan.Data perusahaan menunjukkan persentase tenaga kerja asal
Papua kini mencapai 40,9 persen, terus bertambah setiap tahunnya dan menduduki
berbagai posisi mulai dari teknis hingga manajerial.Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menyebut angka ini
sebagai hasil membanggakan dari komitmen investasi jangka panjang di bidang
pendidikan dan pelatihan. Dampak ekonomi juga dirasakan pelaku usaha lokal; dalam satu
dekade lebih dari 400 pengusaha telah bermitra dan berkembang di sektor jasa,
perdagangan, pertanian, hingga perbengkelan. Grasella Kunong, salah satu pengusaha, mengaku usahanya
tumbuh pesat lewat program pemberdayaan, bahkan kini mampu merekrut tenaga
kerja dari lingkungan sekitar.Tak hanya ekonomi, dukungan besar disalurkan ke sektor
sosial. PTFI membangun dan merenovasi fasilitas pendidikan dari PAUD hingga
SMA, serta menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi. Di bidang kesehatan, berjalan program pencegahan penyakit
dan perbaikan fasilitas kampung, disertai pembangunan infrastruktur jalan yang
membuka akses wilayah terisolir. “Kesehatan dan pendidikan adalah fondasi masa depan; kami
bangun program ini secara berkelanjutan,” tegas Tony.Segala langkah ini ditempuh agar manfaat keberadaan
perusahaan dirasakan langsung masyarakat dan melahirkan kemandirian ekonomi
daerah. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:28 WIT
Delapan Pemuda Pesisir Mimika Lulus Pelatihan Perhotelan IPN, Siap Masuk Dunia Kerja
Papuanewsonline.com, Mimika - Sebanyak delapan pemuda Orang
Asli Papua dari Kampung Ayuka dan Kampung Tipuka Mimika, resmi lulus dari
Program Apprentice Hospitality angkatan pertama Institut Pertambangan
Nemangkawi (IPN) pada 27 April 2026. Mereka kini memiliki keahlian dan kesiapan
untuk berkarier di industri perhotelan dan pelayanan. Lukas Taote, salah satu peserta,
mengaku sangat bangga dan lebih percaya diri.“Kami punya harapan baru, ilmu pelayanan profesional ini
belum pernah kami dapatkan sebelumnya,” ujarnya. Selama 3,5 bulan pelatihan, para peserta dibekali
keterampilan teknis, pengetahuan, serta sikap pelayanan yang ramah dan
profesional. Materi meliputi tugas sebagai petugas pelayanan, pengelola
akomodasi, hingga staf restoran. Nathan Kum, Senior Vice President Community Relations PTFI,
menjelaskan program ini merupakan bagian upaya meningkatkan kualitas sumber
daya manusia lokal di sekitar wilayah operasional.“Pelatihan ini gratis, mereka belajar dan praktik hingga
siap bekerja. Kini persiapan angkatan kedua sudah berjalan,” ungkapnya. Kami
sangat mengapresiasi langkah nyata ini yang membuka peluang luas bagi generasi
muda Mimika.Kepala Kampung Tipuka, Paulus Polce Muka, menyampaikan rasa
syukur dan apresiasi mendalam. “Terima kasih atas kepercayaan dan bimbingan yang diberikan
kepada anak-anak kami. Semoga mereka sukses, mendapatkan pekerjaan, dan terus
diperhatikan agar bisa maju,” ucapnya Harapan ini sangat besar artinya bagi masyarakat pesisir
untuk semakin mandiri dan berkembang di berbagai bidang usaha.IPN adalah lembaga pelatihan kerja milik PT Freeport
Indonesia, sebagai bentuk investasi sosial bagi warga lokal. Terdiri dari
pelatihan teknis seperti mekanik, kelistrikan, hingga pekerja tambang, serta
pelatihan non-teknis yang baru dibuka tahun ini, yakni bidang perhotelan. Program ini dirancang agar tenaga kerja lokal semakin
kompetitif dan mampu mendukung kebutuhan industri di wilayah Mimika dan
sekitarnya. Semoga ke depannya semakin banyak pemuda yang memanfaatkan
kesempatan ini, sehingga kesejahteraan masyarakat Mimika terus meningkat dan
semakin sejahtera. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Mei 2026, 20:51 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
