logo-website
Selasa, 17 Feb 2026,  WIT
BERITA Ekonomi Homepage
Polsek Tanimbar Utara Lakukan Perawatan dan Pemeliharaan 6 Hektare Jagung Papuanewsonline.com, Tanimbar Utara – Kepolisian Republik Indonesia melalui jajaran Polres Kepulauan Tanimbar terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kali ini, Polsek Tanimbar Utara melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tanaman jagung di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di Temarlalan, Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, Minggu (15/2/2026).Kegiatan yang dimulai pukul 16.30 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanimbar Utara IPTU Everardus Fasse, serta melibatkan personel Polsek Tanimbar Utara bersama Kelompok Tani KBK sebagai mitra binaan Polri.Pemeliharaan lahan dilakukan melalui pembersihan gulma, pengendalian hama, serta monitoring kondisi tanaman guna memastikan pertumbuhan jagung tetap optimal dan berpotensi menghasilkan panen maksimal.“Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga ikut memastikan program ketahanan pangan berjalan berkelanjutan. Perawatan ini penting agar tanaman jagung tetap sehat dan produktif,” ujar IPTU Everardus Fasse, Kapolsek Tanimbar Utara.Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek bersama kelompok tani melakukan identifikasi kondisi lahan, membersihkan rumput liar secara manual, serta melakukan evaluasi pascakegiatan. Dari hasil monitoring, ditemukan kondisi tanaman jagung yang kurang sehat sehingga memerlukan penanganan lanjutan berupa pemberian pestisida untuk mengendalikan hama, khususnya ulat tanah.Ketua Kelompok Tani KBK, Allo Jaflauan, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan Polri.“Kami merasa terbantu dengan keterlibatan Polsek Tanimbar Utara. Pendampingan seperti ini memberi semangat bagi petani untuk terus mengelola lahan secara maksimal,” ujarnya.Kapolres Kepulauan Tanimbar melalui Wakapolres Kompol Welhelmus Minanlarat, SH, secara terpisah menegaskan bahwa keterlibatan jajaran Polsek dalam kegiatan pertanian merupakan bagian dari implementasi kebijakan Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.“Ketahanan pangan adalah fondasi ketahanan nasional. Polri akan terus mendorong sinergi dengan petani dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat tetap terjaga,” tegas Kapolres.Apa yang dilakukan Polsek Tanimbar Utara menunjukkan transformasi peran Polri sebagai institusi negara yang adaptif terhadap tantangan zaman. Ketahanan pangan kini menjadi isu strategis nasional yang tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan dan kesejahteraan rakyat.Keterlibatan langsung Polri dalam pemeliharaan lahan jagung seluas 6 hektar di wilayah Kepulauan Tanimbar membuktikan bahwa agenda ketahanan pangan tidak berhenti pada penanaman semata, tetapi juga pada proses perawatan dan pendampingan berkelanjutan. Langkah ini memperkuat kepercayaan publik bahwa Polri hadir sebagai mitra rakyat, menjaga negeri bukan hanya dengan senjata dan seragam, tetapi juga dengan kerja nyata di ladang pangan. PNO-12 16 Feb 2026, 20:10 WIT
Gandeng TNI dan Pemda, Polres Malra Sinergi Tanam Jagung Pipil 3,30 Hektar Papuanewsonline.com, Malra – Kepolisian Republik Indonesia melalui jajaran Polres Maluku Tenggara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada Kuartal I Tahun 2026, Polres Maluku Tenggara bersama Polsek jajaran melaksanakan kegiatan penanaman jagung pipil seluas 3,30 hektar di sejumlah wilayah, sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Pemerintah ASTA CITA menuju swasembada pangan nasional.Kegiatan penanaman tersebut dilaksanakan secara serentak pada Sabtu (14/2/2026) oleh Polsek Kei Besar, Polsek Kei Kecil Timur, dan Polsek Kei Kecil Barat, dengan melibatkan unsur TNI, penyuluh pertanian, pemerintah kecamatan, kelompok tani, serta masyarakat setempat.Kapolres Maluku Tenggara menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pangan merupakan implementasi nyata tugas Polri sebagai penggerak stabilitas nasional, termasuk pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.“Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Polri tidak hanya hadir menjaga kamtibmas, tetapi juga berperan aktif mendorong produktivitas pangan masyarakat sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas Presiden RI,” tegas Kapolres Maluku Tenggara.Di Ohoi Ohoilim, Kecamatan Kei Besar, Polsek Kei Besar melaksanakan penanaman jagung pipil di lahan seluas 0,80 hektar milik warga, dengan rencana pemupukan tahap pertama dijadwalkan pada 22 Februari 2026.Sementara itu, Polsek Kei Kecil Timur menggarap lahan binaan seluas 1,50 hektar di Desa Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolsek Kei Kecil Timur bersama camat, kelompok tani, dan masyarakat. Antusiasme warga terlihat tinggi, dengan harapan dukungan berkelanjutan dari instansi terkait, khususnya dalam penyediaan pupuk.Di wilayah Kei Kecil Barat, penanaman jagung pipil dilakukan di Desa Somlain pada lahan seluas 1 hektar, melibatkan personel Polsek, penyuluh pertanian, serta warga setempat. Kegiatan berlangsung aman dan lancar.Kapolsek Kei Kecil Timur menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah petani bukan hanya simbolis, tetapi merupakan bentuk pendampingan berkelanjutan.“Kami ingin memastikan bahwa program ketahanan pangan ini berjalan optimal. Polri siap mendampingi petani mulai dari penanaman hingga panen demi mendukung swasembada pangan nasional,” ujarnya.Seluruh rangkaian kegiatan penanaman jagung pipil Kuartal I Tahun 2026 berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global.Langkah Polres Maluku Tenggara menanam jagung pipil secara serentak menunjukkan transformasi peran Polri yang semakin adaptif terhadap kebutuhan strategis bangsa. Ketahanan pangan bukan lagi semata urusan sektor pertanian, tetapi telah menjadi isu keamanan nasional yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen negara.Kehadiran Polri sebagai penggerak, pendamping, dan penjamin stabilitas di sektor pangan mempertegas bahwa agenda ASTA CITA tidak hanya dijalankan di tingkat pusat, tetapi benar-benar diimplementasikan hingga ke wilayah terluar Indonesia. Program ini sekaligus memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, serta membangun fondasi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan.Dengan total penanaman 3,30 hektar pada Kuartal I 2026, Polres Maluku Tenggara membuktikan bahwa Polri adalah mitra strategis rakyat dalam menjaga keamanan sekaligus memastikan masa depan pangan Indonesia tetap terjaga. PNO-12 16 Feb 2026, 14:38 WIT
Kunjungi Tapteng, Kapolri dan Ketua Komisi IV Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Bencana Papuanewsonline.com, Tapteng - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi meninjau lokasi Hunian Sementara (Huntara) Asrama Haji Pinangsori untuk korban bencana di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.Kunjungan tersebut dilakukan pada Minggu (15/2) untuk melihat situasi dan kondisi terkini masyarakat yang sempat terkena bencana banjir dan longsor serta mengetahui apa yang masih dibutuhkan oleh para korban. "Hari ini kami bersama-sama dengan Ibu Ketua Komisi IV bisa berinteraksi untuk mendengarkan langsung dan melihat situasi dan kondisi masyarakat khususnya yang mengungsi sementara di huntara," jelasnya.Dalam kunjungan tersebut, Sigit mengatakan pihaknya juga akan menyalurkan total 16 truk bantuan kemanusiaan untuk Huntara Asrama Haji Pinangsori dan tempat lainnya di Tapanuli Tengah yang masih membutuhkan. Ia menjelaskan proses penyaluran bantuan akan dibantu oleh Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu sesuai dengan kebutuhannya di masing-masing lokasi. Selain itu, kata dia, ada juga bantuan kemanusiaan yang turut diberikan oleh Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV DPR. "Ada kurang lebih 16 truk yang akan kami salurkan baik di huntara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Tapteng," jelasnya."Nanti Pak Bupati yang akan membagi terkait kebutuhan yang diperlukan seperti pakaian, bahan makanan, obat, snack dan juga ada bantuan dari Ibu Ketua Komisi IV," imbuhnya. Selain itu, kata dia, terdapat juga bantuan berupa seragam sekolah, buku pelajaran serta tas untuk para siswa yang terdampak bencana. "Mudah mudahan ini juga bisa membantu meringankan sekaligus juga mempercepat rangkaian proses pemulihan pasca bencana kemarin," tuturnya. Di sisi lain, Sigit mengatakan dirinya telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk bergerak cepat membantu proses penanganan bencana dan masalah yang dialami masyarakat pasca kejadian tersebut. "Kita sama-sama berdoa agar bencana ini segera bisa tertanggulangi," pungkasnya. PNO-12 16 Feb 2026, 14:25 WIT
Bersihkan Lahan 1 Hektare, Polsek Nirunmas Bersama Pemdes Waturu Siap Tanam Jagung Hibrida Papuanewsonline.com, Waturu – Kepolisian Sektor (Polsek) Nirunmas bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Waturu melaksanakan kegiatan pembersihan lahan seluas 1 hektare untuk persiapan penanaman jagung hibrida di lahan Tutdalim, Desa Waturu, Kecamatan Nirunmas, Sabtu (14/2/2026).Kegiatan yang dimulai pukul 09.10 WIT tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan Pemerintah Republik Indonesia. Lahan milik Pemdes Waturu itu dipersiapkan sebagai area tanam jagung hibrida guna meningkatkan produksi pangan di wilayah Kepulauan Tanimbar.Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Nirunmas IPDA V. Luturmas, S.H., bersama sejumlah personel Polsek Nirunmas, antara lain Bhabinkamtibmas Desa Waturu BRIPKA A. Tatuhey, AIPDA S.H. Kelmaskosu, AIPDA Y. Tuarissa, BRIPKA H. Lambiombir, BRIPKA D. Poceratu, BRIPKA R. Sutasrim, BRIPTU R. Kewilaa, dan BRIPDA J. Lelmalaya, serta jajaran Pemerintah Desa Waturu.Kapolsek Nirunmas IPDA V. Luturmas, S.H., mengatakan keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen institusi dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya di sektor pertanian.“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat serta pemerintah desa dalam memanfaatkan lahan produktif. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional, sehingga Polri siap bersinergi demi memastikan program ini berjalan optimal,” ujar IPDA V. Luturmas di sela kegiatan.Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan pemerintah desa menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.“Dengan pengelolaan lahan yang baik dan terencana, kami berharap hasil panen jagung hibrida nantinya dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tambahnya.Kegiatan pembersihan lahan berafkhir pada pukul 11.30 WIT dalam keadaan aman dan kondusif.Upaya ini menjadi bagian dari peran aktif Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui pendampingan dan kolaborasi lintas sektor.Langkah Polsek Nirunmas yang terlibat langsung dalam persiapan lahan pertanian menunjukkan transformasi peran Polri yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketahanan pangan bukan sekadar isu ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berkaitan erat dengan ketahanan ekonomi rakyat.Dengan memaksimalkan lahan desa untuk penanaman jagung hibrida, potensi peningkatan pendapatan masyarakat terbuka lebih luas. Produksi pertanian yang stabil akan menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat daya beli warga.Sinergi antara aparat kepolisian dan pemerintah desa menjadi contoh konkret kolaborasi negara dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi dari tingkat paling dasar. Jika pola ini direplikasi secara konsisten di berbagai wilayah, ketahanan pangan nasional akan berbanding lurus dengan penguatan ekonomi kerakyatan.Inisiatif seperti di Desa Waturu menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan kesejahteraan ekonomi merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam pembangunan nasional. PNO-12 15 Feb 2026, 15:54 WIT
Wakapolda Maluku Hadiri Bakti Kesehatan dan Sosial di Pulau Haruku Papuanewsonline.com, Haruku – Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menghadiri dan meninjau langsung pelaksanaan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial yang dipusatkan di Negeri Kailolo dan Negeri Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (14/2/2026).Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial di wilayah kepulauan.Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekda Provinsi Maluku, Kasdam XV/Pattimura, Irwasda Maluku, perwakilan Kajati Maluku, perwakilan Danlanud Pattimura, Aster Kodam XV/Pattimura, serta perwakilan Kabinda Maluku. Turut mendampingi pula PJU Polda Maluku, Kapolresta Ambon, Kapolsek Pulau Haruku, Danramil Pulau Haruku, Raja Negeri Kailolo, dan Ketua Saniri Negeri Kabauw.Dalam agenda kemanusiaan tersebut, Polri bersama instansi terkait menyelenggarakan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat umum serta pelaksanaan khitanan massal terhadap anak-anak di kedua negeri. Wakapolda Maluku bersama rombongan melakukan peninjauan langsung ke pos-pos pelayanan medis guna memastikan masyarakat mendapatkan penanganan yang optimal dari tim tenaga kesehatan.Sebagai wujud kepedulian ekonomi, dilakukan pula penyerahan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat Negeri Kailolo dan Negeri Kabauw. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Ketua DPRD Maluku, Wakapolda Maluku, Sekda Provinsi Maluku, Kasdam XV/Pattimura, Aster Kodam, dan perwakilan Kajati Maluku.Aksi sosial kemanusiaan tersebut mendapat respon positif dan apresiasi tinggi dari perangkat negeri setempat. Raja Negeri Kailolo, Ali Ohorella, menyatakan rasa bangganya atas kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran pimpinan daerah dan aparat keamanan."Saya merasa bangga dengan kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial yang dilaksanakan ini. Kehadiran Bapak Wakapolda dan rombongan sangat berarti bagi warga kami," kata Ali Ohorella.Senada dengan hal tersebut, Ketua Saniri Negeri Kabauw, Basri Jamal Karepesina, menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan kepada negerinya."Kami merasa bangga dan bersyukur karena pemerintah sudah memperhatikan negeri kami yang sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Harapan kami ke depan, kegiatan ini jangan hanya sekadar ceremonial, akan tetapi aksi langsung di lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat," tegas Basri.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Kegiatan ini juga dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, sekaligus mengajak warga untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku," harapnya. PNO-12 15 Feb 2026, 14:54 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Dampingi Penanaman Jagung di Kobi Papuanewsonline.com, Kobi – Polri terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pendampingan langsung kepada petani. Di Kabupaten Maluku Tengah, Bhabinkamtibmas Negeri Pasahari Polsubsektor Kobi melaksanakan pendampingan penanaman jagung sebagai bagian dari program swasembada pangan dan optimalisasi lahan tidur.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (13/2/2026) sejak pukul 08.30 WIT hingga 11.00 WIT, bertempat di Desa Leway, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Pendampingan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Negeri Pasahari BRIGPOL H. P. Simbolon bersama pemilik lahan, Sumar, serta sejumlah masyarakat Desa Leway. Penanaman jagung yang dilakukan merupakan hari ketiga dari rangkaian kegiatan.Adapun lahan jagung yang dikelola memiliki luas 30 hektar, menggunakan benih jagung jenis Pioner, dengan estimasi hasil panen mencapai 150 ton. Proses penanaman ditargetkan seluas kurang lebih 3 hektar per hari, dengan dukungan enam unit alat tanam jagung (corn seeder/manual seeder).Kapolsek Wahai menyampaikan bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam program pertanian ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan dan swasembada pangan.“Pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas bukan hanya pada tahap penanaman, tetapi juga pemantauan berkelanjutan agar produktivitas lahan benar-benar optimal. Ini adalah bentuk kehadiran Polri dalam mendorong kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Kapolsek Wahai.Ia menambahkan, program ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, meningkatkan cadangan pangan, serta mengurangi ketergantungan impor.“Kami berharap pemanfaatan lahan tidur seperti ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Dengan kolaborasi Polri dan petani, kemandirian pangan bisa terwujud, ekonomi rakyat meningkat, dan situasi kamtibmas tetap aman serta kondusif,” tambahnya.Pendampingan penanaman jagung di Seram Utara Timur Kobi menegaskan transformasi peran Polri yang semakin kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Ketahanan pangan kini menjadi isu strategis nasional, dan kehadiran Polri di sektor pertanian memperlihatkan pendekatan pembangunan yang kolaboratif dan berkelanjutan.Optimalisasi lahan tidur seluas 30 hektar bukan hanya berkontribusi pada peningkatan produksi jagung, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan masyarakat desa. Estimasi hasil panen yang signifikan menunjukkan bahwa sektor pertanian, jika dikelola secara terukur dan didampingi secara konsisten, mampu menjadi penopang utama ketahanan ekonomi rakyat.Kolaborasi antara Polri dan petani di Maluku Tengah menjadi model sinergi yang relevan bagi wilayah lain. Ketika pangan tercukupi dan ekonomi lokal bergerak, stabilitas sosial dan keamanan pun ikut terjaga menjadikan ketahanan pangan sebagai fondasi kuat bagi ketahanan nasional secara menyeluruh. PNO-12 15 Feb 2026, 13:37 WIT
Abdul Hakim EI Jadi Komisaris Independen, PT Pelindo Solusi Maritim Siap Hadapi Tantangan Baru Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Pelindo Solusi Maritim (PSM) baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda utama pemberhentian dan pengangkatan komisaris perusahaan. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri oleh para pemegang saham mayoritas PSM, yakni PT Pelindo Jasa Maritim, serta pemegang saham minoritas, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.Dalam keputusan RUPS tersebut, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2026, para pemegang saham sepakat untuk memberhentikan dengan hormat Basuki Soleh dari jabatannya sebagai Komisaris Utama yang telah diemban sejak Januari 2024 hingga Februari 2026. Selain itu, Adi Priyatmono juga diberhentikan dari posisi Komisaris yang dipegangnya sejak Maret 2024 hingga Februari 2026. "Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Basuki Soleh dan Bapak Adi Priyatmono selama masa jabatannya," ungkap Budi Pratomo, Direktur Utama PSM.Seiring dengan pemberhentian tersebut, para pemegang saham PSM juga memutuskan untuk mengangkat beberapa nama baru untuk mengisi posisi Dewan Komisaris. Dasril ditunjuk sebagai Komisaris Utama, sementara Akbar Ikhramsyah dan Abdul Hakim EI masing-masing diangkat sebagai Komisaris Independen. "Selamat datang kepada Bapak Dasril, Bapak Akbar Ikhramsyah, dan Bapak Abdul Hakim EI di keluarga besar PSM. Semoga amanah ini dapat membawa nilai dan manfaat bagi perusahaan serta bangsa Indonesia," kata Budi Pratomo dengan antusias.Direksi dan seluruh karyawan PT Pelindo Solusi Maritim menyampaikan apresiasi atas sumbangsih dan peran serta Dewan Komisaris yang telah menjabat pada periode tahun 2024 hingga 2026. "Kami berharap Dewan Komisaris yang baru dapat melanjutkan pengawasan secara umum maupun khusus atas kebijakan pengurusan dan jalannya operasional perusahaan, serta memberikan nasihat yang konstruktif kepada Direksi," pungkas Budi Pratomo dengan penuh harapan. Penulis: JidEditor: GF 13 Feb 2026, 11:58 WIT
Ratusan Korban Mogok Kerja Freeport Geruduk Dprk Mimika, Tuntut Keadilan Setelah 9 Tahun Papuanewsonline.com, Mimika – Ratusan korban mogok kerja PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRK Mimika. Dengan membawa poster dan pduk, massa aksi menuntut keadilan atas hak-hak buruh yang dinilai belum dipulihkan sejak peristiwa mogok kerja yang terjadi sembilan tahun lalu. Aksi ini menunjukkan kekecewaan mendalam serta harapan agar suara mereka didengar oleh para wakil rakyat. (12/2/26)Dalam aksinya, para buruh yang terdampak mogok kerja menuliskan pesan-pesan tuntutan di pduk, salah satunya menyatakan bahwa mogok kerja tahun 2017 telah dinyatakan sah sesuai Perjanjian Kerja Bersama dan Nota Kesepahaman. Mereka mendesak PT Freeport Indonesia untuk membawa masalah ini ke jalur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), bukan justru menghukum buruh, memutus hak secara sepihak, atau membiarkan para pekerja terkatung-katung tanpa kejelasan. Bagi mereka, mogok kerja merupakan hak konstitusional yang sah secara hukum, sehingga negara tidak boleh berdiam diri.Massa aksi mendesak DPRK Mimika untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) yang bertugas menyelesaikan persoalan yang menimpa 8.300 buruh terdampak mogok kerja. Isu divestasi saham pemerintah sebesar 51 persen juga turut disuarakan dalam aksi tersebut. Menurut mereka, keuntungan yang didapatkan dari divestasi saham tidak sebanding dengan penderitaan serta ratusan nyawa yang disebut hilang dalam pusaran konflik industrial tersebut. "Kami minta bapak ibu anggota DPRK segera membentuk Pansus. Jangan hanya duduk di sini lalu pulang tanpa memberikan solusi," tegas Koordinator Aksi, James Billy Laly.Para demonstran mengingatkan agar persoalan yang menimpa para buruh tidak dijadikan komoditas politik atau ladang bisnis yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama, yang meliputi penghentian praktik "negara dalam negara" oleh PT Freeport Indonesia, peran aktif DPRK dan Pemkab Mimika, penyelesaian sengketa mogok kerja sebagai syarat mutlak dalam RUPS mendatang, pembentukan Pansus Moker oleh DPRK Mimika, serta pemberian ruang komunikasi selama 21 hari untuk penyelesaian yang adil dan bermartabat.  Penulis: Jid Editor: GF 12 Feb 2026, 22:43 WIT
Buruh PT Freeport Indonesia Gelar Aksi Damai, Menuntut Hak-Hak Mereka Dipenuhi Papuanewsonline,com, Timika - Para buruh yang tergabung dalam 8.300 korban mogok kerja PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar aksi damai pada tanggal 12 Februari 2026 untuk menuntut hak-hak mereka yang telah diabaikan oleh perusahaan.Aksi ini merupakan protes terhadap pengabaian hukum yang berlangsung selama bertahun-tahun dan menegaskan bahwa status hukum para buruh sah secara hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.Massa aksi menuntut Pemerintah untuk tidak lagi bersikap pasif terhadap pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Mereka membawa beberapa dokumen yang membuktikan bahwa mogok kerja mereka sah dan bahwa perusahaan telah melanggar hak-hak mereka, termasuk putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan legitimasi yudisial tertinggi terhadap penetapan status mogok sah yang dilakukan oleh pekerja."Pemerintah harus bertindak tegas menghentikan pembangkangan PT Freeport Indonesia terhadap hukum," kata Billy Laly, koordinator karyawan mogok PT Freeport Indonesia wilayah Timika. "Kami menuntut hak-hak kami dipenuhi dan perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka."Massa aksi juga menuntut agar DPRK Kabupaten Mimika dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk segera mengambil peran aktif dan bertanggung jawab secara kelembagaan. Mereka meminta agar pemerintah untuk tidak membiarkan perusahaan bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak buruh. Penulis: Hend Editor: GF 12 Feb 2026, 22:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT