Papuanewsonline.com
May Day di Ambon, Kapolda Maluku: Buruh Harus Jadi Mitra Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.Dr. Dadang Hartanto mengajak kalangan buruh di Maluku untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Ambon, Jumat (1/5/2026).Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan santai dan syukuran Hari Buruh yang digelar serikat pekerja di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.Menurut Dadang, buruh, pemerintah, dan pengusaha merupakan tiga elemen penting yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.“Buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah. Jika keamanan terjaga, investasi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Lalu Lintas, Karumkit Bhayangkara Polda Maluku, unsur Forkopimda Maluku, pimpinan serikat pekerja, pelaku usaha, serta sejumlah pejabat terkait.Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan di Maluku.“Keamanan adalah salah satu kekuatan utama untuk memajukan Maluku. Karena itu, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan harus duduk bersama menjaga stabilitas daerah,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyampaikan bahwa Polri telah membuka layanan pengaduan ketenagakerjaan guna membantu pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial, termasuk pemutusan hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan.Menurutnya, layanan itu dihadirkan untuk membantu mencarikan solusi bagi pekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.Usai kegiatan syukuran, Kapolda bersama Forkopimda dan perwakilan pengusaha melepas peserta jalan santai yang berlangsung meriah dan kondusif di kawasan pusat Kota Ambon. PNO-12
02 Mei 2026, 12:43 WIT
Layanan KA Jarak Jauh Mulai Normal Bertahap, KAI Pastikan Hak Penumpang Tetap Terpenuhi
Papuanewsonline.com, Bekasi - PT Kereta Api Indonesia
(Persero) memastikan layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) mulai dipersiapkan
kembali normal secara bertahap mulai 30 April 2026. Langkah tersebut dilakukan
setelah proses pemulihan operasional akibat insiden di wilayah Bekasi Timur
terus berjalan dalam beberapa hari terakhir.Meski layanan mulai dipulihkan, KAI mengakui sejumlah
perjalanan masih mengalami keterlambatan. Penyesuaian pola operasi dilakukan
secara hati-hati guna memastikan aspek keselamatan dan kesiapan teknis tetap
menjadi prioritas utama.Dalam keterangannya, Vice President Corporate Communication
KAI Anne Purba mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap agar
operasional kereta kembali berjalan aman dan terkendali.“KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100% di luar
bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Seluruh proses dapat diakses dengan
mudah melalui berbagai kanal layanan,” ujar Anne Purba dalam siaran pers, Rabu
(29/4/2026).KAI mencatat hingga pukul 17.00 WIB pada 29 April 2026,
sebanyak 13.027 tiket KA Jarak Jauh yang terdampak insiden di Bekasi Timur
telah berhasil dilakukan pengembalian atau refund kepada pelanggan.Kebijakan refund penuh tersebut diberikan bagi pelanggan
yang membatalkan perjalanan akibat keterlambatan, penundaan lebih dari satu
jam, perubahan rute perjalanan, maupun pelanggan yang memilih tidak menggunakan
kereta pengganti atau moda lanjutan yang disiapkan perusahaan.Selain itu, pengembalian tiket juga berlaku untuk tiket
pulang-pergi, tiket lanjutan atau connecting, termasuk layanan KAI Group yang
berada dalam satu kode booking dan terdampak insiden operasional tersebut.Anne menjelaskan, pelanggan yang tetap melanjutkan
perjalanan menggunakan kereta pengganti dengan kelas yang sama ataupun lebih
tinggi tidak akan dikenakan biaya tambahan. Jika perjalanan tidak dapat
dilanjutkan hingga stasiun tujuan, KAI juga menyiapkan moda transportasi
lanjutan.“Apabila perjalanan tidak dapat dilanjutkan hingga stasiun
tujuan, KAI mengupayakan moda lanjutan, dan pengembalian tiket tetap diberikan
secara penuh,” katanya.Untuk mempermudah proses pengembalian dana, KAI membuka
sejumlah kanal layanan refund. Pelanggan dapat melakukan pembatalan langsung di
loket stasiun dengan menunjukkan boarding pass atau e-boarding, maupun melalui
Contact Center 121 dan aplikasi Access by KAI.Perusahaan juga memastikan proses pencairan dana dilakukan
maksimal 1 x 24 jam setelah pembatalan diverifikasi. Batas waktu pengajuan
refund diberikan hingga tujuh hari sejak jadwal keberangkatan.Di tengah proses normalisasi layanan, KAI turut menyampaikan
permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi
akibat gangguan perjalanan pascainsiden di Bekasi Timur.“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan
pelanggan. Dalam proses pemulihan ini, kami memohon pengertian apabila
perjalanan masih mengalami kelambatan, dan kami terus berupaya memastikan
layanan kembali berjalan dengan baik serta hak pelanggan tetap terpenuhi,”
tutup Anne.KAI memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi
terkait perkembangan operasional melalui kanal resmi perusahaan, termasuk
Contact Center KAI 121 dan media informasi lainnya. (GF)
30 Apr 2026, 15:33 WIT
DAD dan Korem 173/PVB Perkuat Ketahanan Pangan di Papua Tengah, Dorong Pangan Lokal dalam MBG
Papuanewsonline.com, Papua Tengah — Dewan Adat Daerah (DAD)
bersama Korem 173/Praja Vira Braja memperkuat sinergi dalam mendorong program
ketahanan pangan di Papua Tengah. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk
mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, dengan menekankan
keterlibatan Orang Asli Papua dalam penyediaan dan pengembangan pangan lokal.Kasi Logistik Korem 173/PVB, Kolonel Arh Kurniawan Fitriana,
mengatakan bahwa pangan lokal Papua memiliki potensi besar untuk mendukung
kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi warga setempat.“Pelibatan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua,
menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pelaksanaan program
MBG di Papua Tengah,” ujar Kolonel Arh Kurniawan Fitriana.Menurutnya, program ketahanan pangan tidak hanya berfokus
pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat adat,
petani lokal, serta mama-mama Papua yang berperan dalam pengolahan dan
penyediaan makanan.Dalam kesempatan tersebut, pihak Korem 173/PVB, Kolonel Arh
Kurniawan Fitriana, dan DAD turut menerima penghargaan adat dari salah satu
mama Papua pemilik dapur. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi
atas dukungan terhadap pengangkatan pangan lokal dan keterlibatan masyarakat
Papua dalam program tersebut.Sinergi antara lembaga adat, TNI, dan masyarakat diharapkan
dapat memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan dan MBG di Papua Tengah
agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, serta berpihak pada potensi lokal
daerah. Penulis: JIS
Editor: GF
30 Apr 2026, 15:05 WIT
Kunker Ke Ambon, Wamen ESDM Disambut Kapolda Maluku dan Forkopimda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, menyambut kedatangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku.Penyambutan berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura Ambon, Senin (27/4/2026) pagi, dengan pengamanan dan protokol yang berjalan tertib.Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam mendorong penguatan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah, termasuk optimalisasi potensi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.Kapolda Maluku menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama kunjungan berlangsung.“Kami telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara optimal guna memastikan seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM beserta rombongan berjalan aman dan lancar,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.“Stabilitas kamtibmas harus terus dijaga agar setiap agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Kapolda juga menilai, situasi keamanan yang kondusif akan menjadi faktor pendukung masuknya investasi, terutama di sektor energi dan sumber daya alam di Maluku.Seluruh rangkaian penyambutan berlangsung lancar dan berakhir dalam situasi aman dan terkendali. PNO-12
29 Apr 2026, 10:07 WIT
Aliansi OAP Desak Pemda Serius Terapkan Perpres 108/2025 dalam Pengadaan
Papuanewsonline.com, Timika — Aliansi Peduli Pengusaha Orang
Asli Papua memberikan respons terhadap kegiatan sosialisasi penguatan peran
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang dilaksanakan oleh BPBJ Setda Mimika. Kegiatan tersebut
dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan tata kelola pengadaan barang
dan jasa pemerintah di daerah.Aliansi menilai, sosialisasi tersebut memiliki peran penting
dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran, meningkatkan tertib
administrasi, serta memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan,
akuntabel, dan tepat waktu. Upaya penguatan peran internal pemerintah ini
dianggap sebagai bagian dari pembenahan sistem yang selama ini masih menghadapi
berbagai tantangan.“Sosialisasi pengadaan tidak boleh hanya berfokus pada
penguatan peran aparatur pemerintah semata. Mereka menilai, pemerintah daerah
perlu melihat secara menyeluruh regulasi yang lebih luas, khususnya Peraturan
Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
rangka percepatan pembangunan di Papua,” Tegas Aliansi dalam keterangannya kepada awak media papuanewsonline.com.Menurut Aliansi, Perpres tersebut merupakan kebijakan
strategis yang secara khusus dirancang untuk memberikan ruang lebih besar
kepada pelaku usaha Orang Asli Papua, termasuk usaha mikro, kecil, dan koperasi
lokal. Regulasi ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah pusat
terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Papua.Aliansi juga menyoroti bahwa Perpres 108 Tahun 2025 telah
resmi berlaku sejak diundangkan pada 9 Oktober 2025 dan menjadi dasar hukum
penting dalam pelaksanaan pengadaan di wilayah Papua. Oleh karena itu, mereka
mempertanyakan mengapa dalam sosialisasi yang dilakukan Pemkab Mimika, regulasi
tersebut belum ditempatkan sebagai materi utama.Mereka menilai, pengabaian terhadap Perpres tersebut
berpotensi membuat tujuan afirmasi bagi pengusaha Orang Asli Papua tidak
tercapai secara maksimal. Padahal, dalam ketentuan regulasi tersebut telah
diatur berbagai mekanisme penting, termasuk verifikasi pelaku usaha OAP,
pencegahan praktik pinjam bendera, hingga metode tender terbatas.Keterlibatan unsur masyarakat adat dinilai sangat penting
untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan afirmatif benar-benar menyentuh
kepentingan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar
formalitas administratif.Aliansi juga menyampaikan sejumlah sikap dan rekomendasi
kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah mendorong dilakukannya
sosialisasi khusus terkait Perpres 108 Tahun 2025 kepada seluruh perangkat
daerah dan pelaku usaha.“Organisasi pengusaha Orang Asli Papua dilibatkan secara
resmi dalam setiap forum pengadaan, serta mendorong peran Dewan Adat dalam
proses verifikasi pelaku usaha agar kebijakan afirmasi tidak disalahgunakan,”
Tegas Aliansi OAP.Aliansi juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog
antara pemerintah daerah dan pengusaha OAP guna merumuskan langkah teknis
implementasi kebijakan tersebut secara konkret di lapangan.Mereka berharap, paket-paket pekerjaan yang tersedia
benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekonomi pelaku usaha Orang Asli Papua,
bukan sekadar memenuhi aspek administratif tanpa dampak nyata.
Dengan adanya Perpres 108 Tahun 2025, Aliansi menilai
pemerintah daerah memiliki landasan kuat untuk menjalankan kebijakan yang lebih
berpihak. Mereka pun berharap implementasi regulasi tersebut dilakukan secara
jujur, terbuka, dan benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua di
Kabupaten Mimika. (GF)
28 Apr 2026, 19:26 WIT
Penyerapan Anggaran Mimika Baru 2,5 Persen, BPKAD Optimistis Capai Target
Papuanewsonline.com, Mimika — Realisasi penyerapan anggaran
Pemerintah Kabupaten Mimika hingga saat ini tercatat masih rendah, yakni baru
sekitar 2,5 persen atau kurang lebih Rp140 miliar. Hal tersebut disampaikan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T.
Mallisa, dalam wawancara pada Senin (27/4/2026).Menurutnya, rendahnya angka penyerapan yang tercatat dalam
sistem disebabkan oleh proses pencatatan yang sebelumnya masih banyak dilakukan
secara manual, sehingga belum seluruh pengeluaran ter-update secara maksimal.“Kalau kita lihat, sebelumnya pencatatan pengeluaran masih
banyak dilakukan secara manual, sehingga belum seluruhnya ter-update di dalam
sistem. Itu yang menyebabkan penyerapan anggaran yang tercatat masih terlihat
kecil,” ujarnya.Meski demikian, Marthen menjelaskan bahwa secara riil,
penyerapan anggaran diperkirakan sudah jauh lebih tinggi. Jika memperhitungkan
kegiatan yang telah berjalan di lapangan, penyerapan diprediksi berada di
kisaran 30 hingga 35 persen.Ia menambahkan, sejumlah pekerjaan fisik saat ini sudah
mulai berjalan, meskipun sebagian masih dalam tahap kontrak dan penyelesaian
administrasi.“Untuk saat ini, yang ter-update di sistem baru sekitar 2,5
persen. Namun ada juga pengeluaran yang masih dalam proses perekaman, sehingga
belum tercermin dalam data,” jelasnya.Untuk mempercepat realisasi anggaran, BPKAD mendorong
percepatan proses lelang kegiatan. Saat ini, beberapa persyaratan lelang sudah
mulai ditayangkan sehingga diharapkan pekerjaan dapat segera dilaksanakan.“Kami mendorong agar proses lelang bisa segera dilakukan.
Dengan percepatan itu, diharapkan pekerjaan bisa berjalan dan penyerapan
anggaran meningkat,” katanya.Terkait target akhir tahun, Marthen mengakui masih terlalu
dini untuk memastikan capaian secara pasti. Namun, pihaknya optimistis
realisasi penyerapan anggaran tahun ini dapat lebih baik dibandingkan tahun
sebelumnya.Pada tahun 2025 lalu, penyerapan anggaran sempat menghadapi
berbagai kendala, meskipun pada akhirnya mampu mencapai sekitar 70 hingga 80
persen. Tahun ini, Pemkab Mimika menargetkan capaian minimal berada pada
kisaran tersebut atau bahkan lebih tinggi.“Kami optimistis tahun ini bisa minimal sama atau bahkan
lebih baik dari tahun lalu,” tutupnya Penulis: Bim
Editor: GF
27 Apr 2026, 20:39 WIT
Polda Maluku dan BRI Kolaborasi Wujudkan Pos Pam STAIN Air Besar
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin peletakan batu pertama pembangunan Pos Pengamanan (Pos Pam) di kawasan STAIN Air Besar, sekaligus menandatangani kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (22/4/2026).Kegiatan yang berlangsung di kawasan pertigaan STAIN–Air Besar, Desa Batu Merah, Kota Ambon ini menjadi langkah konkret memperkuat keamanan di wilayah dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah.Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan institusi semata.“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kehadiran Pos Pam diharapkan mampu meningkatkan rasa aman di kawasan ini,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, keamanan merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi fondasi bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.“Keamanan sering kali tidak terasa saat situasi kondusif. Namun ketika terganggu, dampaknya sangat besar. Karena itu, penguatan sistem keamanan harus terus dilakukan,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan pedoman kerja sama antara Polda Maluku dan BRI sebagai langkah memperkuat sinergi kelembagaan.Area Head BRI Wilayah Maluku, Wawan Indarno, menyatakan bahwa dukungan terhadap pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.“Keamanan adalah modal utama dalam mendorong aktivitas ekonomi. Karena itu, kami mendukung penuh pembangunan fasilitas pengamanan ini,” katanya.Kapolda juga mengapresiasi peran masyarakat, termasuk kontribusi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Pos Pam.Menurutnya, partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara aparat dan masyarakat.Kehadiran Pos Pam STAIN Air Besar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengamanan sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kegiatan berlangsung lancar dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku. PNO-12
25 Apr 2026, 13:46 WIT
Bantuan Pangan Cair Di Mimika, 27.209 Keluarga Terima Beras Dan Minyak
Papuanewsonline.com, Timika - Pemerintah melalui Perum Bulog
Cabang Timika segera menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu di
Kabupaten Mimika. Total bantuan yang disiapkan mencapai 544.180 kg beras dan
108.836 Liter minyak goreng. Bantuan ini merupakan alokasi untuk periode
Februari dan Maret 2026 yang penyalurannya diperpanjang hingga bulan ini dan
Mei mendatang, menyasar sebanyak 27.209 penerima yang tersebar di 18 distrik.Kepala Bulog Timika, Dedy Wahyudi, menjelaskan bahwa setiap
keluarga penerima manfaat akan mendapatkan paket bantuan sekaligus untuk dua
bulan. "Mereka akan menerima total 20 kg beras dan 4 Liter
minyak goreng. Data penerima ini murni berasal dari Bapanas yang berbasis pada
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos," ungkapnya (23/4/2026)."Kami berharap penyaluran ini berjalan lancar, tepat
waktu, dan yang paling penting tepat sasaran. Semoga bantuan ini dapat
meringankan beban ekonomi masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok
keluarga di tengah kondisi saat ini," ujar Dedy menyampaikan harapannya.Untuk memastikan distribusi berjalan aman dan tertib, Bulog
akan berkoordinasi penuh bersama pemerintah distrik serta melibatkan dukungan
keamanan dari TNI dan Polri.Penyerahan akan dilakukan secara kolektif di titik-titik
yang telah ditentukan, agar bantuan dapat diterima langsung oleh yang namanya
terdaftar sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP). Penulis: Andy Ilham
Editor: GF
24 Apr 2026, 13:10 WIT
SPPG Oyehe Nabire 002 Dipuji, Program MBG Dinilai Nyata Gerakkan Ekonomi Rakyat
Papuanewsonline.com, Timika – Pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Papua Tengah mulai menunjukkan dampak nyata di
lapangan. Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah SPPG Oyehe Nabire 002
yang dinilai berhasil menggabungkan kualitas pelayanan dengan pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal.Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Aliansi
Pengusaha Papua di Timika setelah melakukan pemantauan dan analisa langsung
terhadap operasional dapur tersebut.Ketua Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Emus Kogoya,
menegaskan bahwa SPPG Oyehe Nabire 002 telah menjalankan program dengan standar
yang baik serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.“Setelah kami melakukan pantauan dan analisa secara
langsung, kami melihat langkah-langkah pelayanan dari SPPG Oyehe Nabire 002 ini
sangat baik. Ini yang kami bilang, program seperti ini jangan hanya berjalan,
tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Dan di sini kami melihat manfaat
itu nyata,” tegas Emus Kogoya.Menurutnya, salah satu keunggulan utama dapur tersebut
adalah keberpihakan terhadap pelaku ekonomi kecil, terutama mama-mama Papua
yang berjualan di pasar tradisional.“Yang paling penting bagi kami adalah dapur ini membeli
langsung bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar. Ini langkah
yang sangat positif, karena ekonomi masyarakat kecil ikut bergerak. Program MBG
jangan sampai hanya bicara makanan, tetapi juga harus menghadirkan keadilan
ekonomi bagi rakyat kecil. Itu yang kami lihat berjalan di sini,” ujarnya.Emus menilai pendekatan tersebut selaras dengan semangat
pemerintah pusat dalam memastikan program strategis benar-benar berdampak
langsung bagi masyarakat bawah.“Kalau masyarakat kecil ikut tumbuh, pedagang kecil ikut
hidup, nelayan kecil ikut mendapat manfaat, maka di situlah letak keberhasilan
program pemerintah. Jadi kami sangat mengapresiasi cara kerja seperti ini,”
katanya.Tidak hanya memberdayakan pedagang pasar, SPPG Oyehe Nabire
002 juga dinilai menjaga kualitas bahan pangan secara serius. Untuk kebutuhan
ikan, dapur tersebut membeli langsung dari nelayan kecil, termasuk mama-mama
Papua yang baru kembali melaut.Sekretaris Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Aji Lemauk,
menilai penggunaan bahan baku segar menjadi indikator penting profesionalisme
dapur dalam menjalankan program MBG.“Kami melihat mereka sangat serius dalam memilih bahan baku.
Ikan yang dibeli itu segar, langsung dari nelayan kecil. Sayur, buah, dan bumbu
juga dalam kondisi segar. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak asal memasak,
tetapi benar-benar memperhatikan kualitas makanan yang akan dikonsumsi,” kata
Aji Lemauk.Ia menambahkan bahwa kualitas bahan pangan menjadi faktor
utama dalam mendukung tujuan besar program MBG, yakni menciptakan generasi yang
sehat dan kuat.“Kalau mau menciptakan generasi hebat dan masa depan cerah,
maka makanan yang disiapkan juga harus benar-benar berkualitas. Kami melihat
SPPG Oyehe Nabire 002 punya kesadaran itu,” ujarnya.Selain kualitas bahan, aspek disiplin kerja juga menjadi
perhatian dalam penilaian Aliansi Pengusaha Papua. Mereka melihat seluruh
proses operasional dapur berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).“Program ini besar, menyangkut kebutuhan masyarakat dan masa
depan anak-anak. Karena itu tidak boleh dikerjakan sembarangan. Harus ada SOP
yang jelas, disiplin yang kuat, dan pengawasan yang baik. Kami melihat hal itu
dijalankan di SPPG Oyehe Nabire 002,” tegas Aji.Sementara itu, anggota Aliansi Pengusaha Papua, Faya Naa,
menyoroti penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai cukup
ketat di dapur tersebut.“Kami melihat penerapan safety atau K3 di dapur ini cukup
ketat. Ini sangat penting, karena dapur yang baik bukan hanya soal hasil akhir
makanan, tetapi juga soal bagaimana prosesnya dijalankan secara aman, tertib,
bersih, dan bertanggung jawab,” ungkap Faya Naa.Menurutnya, penerapan K3 yang baik akan memberikan dampak
positif terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan.“Bagi kami, ini nilai tambah yang besar. Karena dengan
penerapan K3 yang baik, maka lingkungan kerja lebih aman, kebersihan lebih
terjaga, dan kualitas pelayanan juga ikut meningkat. Hal seperti ini sangat
patut ditiru oleh dapur-dapur SPPG lainnya,” katanya.Lebih jauh, Faya menekankan bahwa keberhasilan program MBG
tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari dampak sosial dan
ekonomi yang ditimbulkan.“Kalau program ini dijalankan dengan pola seperti ini,
membeli dari masyarakat lokal, menjaga kualitas bahan, disiplin pada SOP, dan
menerapkan K3 secara ketat, maka manfaatnya akan jauh lebih besar. Program ini
bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus penopang lahirnya generasi
Papua yang sehat dan cerdas,” ujarnya.Secara keseluruhan, Aliansi Pengusaha Papua di Timika
menilai SPPG Oyehe Nabire 002 telah menunjukkan praktik ideal dalam pelaksanaan
program MBG.Model kerja yang profesional sekaligus berpihak pada
masyarakat dinilai penting untuk direplikasi di berbagai daerah, khususnya di
Papua Tengah.Emus Kogoya pun berharap praktik baik tersebut dapat menjadi
standar bagi dapur MBG lainnya.“Kami berharap ini jangan berhenti di sini. Apa yang baik
harus dijadikan contoh. SPPG Oyehe Nabire 002 sudah memperlihatkan bahwa
program MBG bisa dijalankan dengan baik, tertib, aman, dan berpihak kepada
rakyat kecil. Ini model yang harus didorong bersama,” tandasnya.Dengan pola kerja yang disiplin, penggunaan bahan segar,
serta keterlibatan aktif masyarakat lokal, SPPG Oyehe Nabire 002 dinilai
berhasil menghadirkan manfaat ganda, yakni peningkatan gizi sekaligus penguatan
ekonomi kerakyatan. (GF)
23 Apr 2026, 20:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
