Papuanewsonline.com
Polda Maluku Gelar Sholat Idul Fitri 1447 H di Lapangan Tahapary
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan menggelar Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah secara terbuka di Lapangan Tahapary Polda Maluku, Kota Ambon, Sabtu (21/3/2026) pukul 07.00 WIT.Kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum dan diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di Maluku.Pada pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut, Ustadz Husein Abdul Aziz Arbi, Lc., M.A. dijadwalkan menjadi khatib yang akan menyampaikan khutbah Idul Fitri kepada para jamaah.Polda Maluku mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghadiri dan melaksanakan sholat Idul Fitri di Lapangan Tahapary dalam suasana yang khidmat dan penuh kebersamaan.Momentum Hari Raya Idul Fitri dinilai memiliki makna penting bagi umat Muslim sebagai ajang mempererat hubungan silaturahmi, memperkuat nilai kebersamaan, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.Selain sebagai kegiatan ibadah, pelaksanaan sholat Idul Fitri bersama ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku.Semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan nilai persaudaraan yang telah lama menjadi identitas masyarakat Maluku.Hal ini tercermin dalam pesan yang diangkat dalam kegiatan tersebut, yakni “Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae,” yang menggambarkan komitmen bersama masyarakat Maluku untuk terus menjaga persatuan dan hidup berdampingan secara harmonis.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku berharap masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kedamaian, kebersamaan, serta memperkuat semangat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. PNO-12
20 Mar 2026, 14:43 WIT
Bulog Timika Salurkan 2.400 Ton Beras SPHP 2025, Target Tercapai 100 Persen
Papuanewsonline.com, Timika – Perum Bulog Kantor Cabang
Timika berhasil menyalurkan seluruh target beras Program Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 sebanyak 2.400 ton. Kepala Kantor Bulog
Timika Dedy Wahyudi menyampaikan hal tersebut di Timika, Kabupaten Mimika. Ia
menjelaskan bahwa penyaluran program tahun 2025 diperpanjang hingga 28 Februari
2026 karena belum adanya penugasan baru untuk tahun 2026 di awal tahun."Dari target 2.400 ton yang diberikan, kami berhasil
menyalurkan 100 persen," ujar Dedy. Untuk tahun 2026, Bulog Mimika telah
menerima perintah dari pusat untuk memulai penyaluran SPHP mulai 1 Maret 2026."Kami sudah menyalurkan 300 ton ke 50 mitra Rumah
Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh wilayah Timika, baik di dalam maupun
luar pasar, yang tercatat dalam Sistem Pemantau Pasar dan Kebutuhan Pokok
(SP2KP)," tambahnya.Dedy menjelaskan bahwa sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Badan
Pangan Nasional (Bapanas), beras SPHP hanya tersedia dalam kemasan 5 kilogram
dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp65.000 per karung atau Rp13.500 per
kilogram."Saat ini, beberapa kios atau RPK masih menjual di
bawah HET, yaitu Rp65.000 per karung. Sedangkan dalam kegiatan pasar murah,
kami menjual dengan harga Rp63.000," jelasnya. Rata-rata penyaluran beras SPHP di Bulog Mimika mencapai 200
hingga 300 ton per bulan.Selain menyalurkan, Bulog Mimika juga melakukan pengawasan
terhadap penjualan beras SPHP baik di RPK maupun pasar-pasar di Mimika. "Kami melakukan pengawasan harga setiap saat guna
mencegah penjualan yang tidak sesuai dengan HET. Sejauh ini belum ada keluhan
dari masyarakat terkait kenaikan harga beras SPHP," pungkas Dedy. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 11:55 WIT
Bandara Mozes Kilangin Alami Lonjakan Penumpang Mudik Jelang Idul Fitri 1447 H
Papuanewsonline.com, Timika – Arus mudik jelang Idul Fitri
1447 H di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mengalami
peningkatan signifikan sejak H-4 hari raya. Jumlah penumpang yang melakukan
perjalanan udara diperkirakan naik sekitar 4 persen dibandingkan periode tahun
sebelumnya.Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Mozes
Kilangin Muchammad Nafiek menyampaikan bahwa lonjakan aktivitas perjalanan pada
musim libur besar merupakan siklus tahunan yang telah dipersiapkan dengan
matang. "Kita telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana untuk
mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang ini dengan baik," ujarnya.Peningkatan permintaan tiket keluar dari Timika dipengaruhi
oleh perkembangan dinamika ekonomi di wilayah tersebut. Harga tiket penerbangan
menuju Jakarta dan beberapa kota besar lainnya terpantau lebih tinggi
dibandingkan arah ke Timika. "Hal ini menunjukkan bahwa Timika telah tumbuh menjadi
pusat kegiatan ekonomi yang strategis. Banyak pekerja dan profesional yang
memanfaatkan libur panjang untuk kembali ke kampung halaman, sehingga
permintaan tiket arah keluar sangat tinggi," jelas Nafiek menjelaskan
fenomena yang terjadi.Mengenai keluhan masyarakat terkait harga tiket yang
mencapai puluhan juta rupiah pada platform pemesanan daring, Nafiek menjelaskan
bahwa hal tersebut disebabkan oleh sistem yang menggabungkan beberapa rute
penerbangan karena jadwal penerbangan langsung telah penuh. Kondisi ini membuat perjalanan menjadi lebih panjang dan
berdampak pada kenaikan harga yang signifikan. "Kami mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam
memeriksa detail rute, durasi transit, serta kelas penerbangan sebelum
melakukan pembelian tiket agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait harga dan
jadwal," pungkasnya.Untuk menangani lonjakan penumpang, sekitar 400 unit pesawat
komersial di seluruh Indonesia beroperasi dengan kapasitas maksimal didukung
oleh ribuan kru penerbangan. Pemerintah juga telah memberikan sejumlah insentif sejak 10
Februari 2026 melalui kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan
Kementerian Keuangan, Pertamina, dan AirNav untuk membantu menekan harga tiket.
"Semoga seluruh masyarakat dapat menjalani perjalanan
mudik dengan lancar, aman, dan nyaman. Selamat menyambut Idul Fitri yang penuh
berkah dan kebahagiaan bagi kita semua," ucap Nafiek. Penulis: JidEditor: GF
19 Mar 2026, 11:44 WIT
Investasi USD20 Miliar Proyek Masela Dipercepat, Bahlil Tekan INPEX Segera Masuk Tahap Final
Papuanewsonline.com, Tokyo – Pemerintah Indonesia
menunjukkan keseriusan untuk memastikan Proyek Abadi Masela benar-benar
berjalan setelah puluhan tahun tertunda. Komitmen tersebut terlihat dalam
pertemuan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
dengan pimpinan perusahaan energi Jepang INPEX di Tokyo, Jepang.Dalam pertemuan dengan CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda,
Minggu (15/3/2026) waktu setempat, Bahlil secara langsung mendorong percepatan
realisasi proyek gas raksasa di Laut Arafura tersebut agar segera masuk tahap
keputusan investasi akhir.Pertemuan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk
mempercepat proyek dengan nilai investasi mencapai USD20 miliar atau sekitar
Rp339 triliun. Pemerintah memandang Proyek Abadi Masela sebagai salah satu
penggerak ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur sekaligus sumber pasokan
gas besar untuk kebutuhan industri nasional di masa depan.Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengapresiasi kemajuan
pembangunan proyek yang telah mencapai sekitar 25 persen. Ia menegaskan
harapannya agar proyek tersebut dapat segera memasuki tahap Front End
Engineering and Design (FEED) pada kuartal kedua 2026 atau paling lambat pada
kuartal ketiga tahun ini."Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan
ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun
baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya. Jadi saya pikir bisa tahun ini
kita semua tender EPC," ujar Bahlil dalam pertemuan itu.Untuk mencapai target tersebut, Bahlil bahkan menawarkan
solusi terkait kepastian pembeli gas dari Lapangan Abadi Masela yang
diproyeksikan mencapai produksi 9 Million Tonnes Per Annum (MTPA). Ia
menyatakan bahwa jika hingga akhir April 2026 belum ada pembeli serius, maka
negara melalui Danantara siap mengambil peran."Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar
negeri, tapi pada saatnya sekarang negara Indonesia harus hadir, untuk
bersama-sama dengan INPEX dalam rangka memastikan operasi. Jadi kami saja yang
membeli," ujar Bahlil.Menanggapi hal tersebut, CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda
menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mempercepat realisasi proyek Abadi
Masela yang telah lama dikembangkan perusahaan tersebut."Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk kemurahan hati
dan komitmennya untuk mendukung proyek ini. Karena ini bukan hanya isu buat
saya pribadi, tapi kami segera jajaran INPEX memiliki komitmen juga untuk
mempercepat realisasi Abadi ini, termasuk ini saya sudah 12 tahun mengerjakan
Abadi. Bukan hanya Pak Menteri, tetapi juga kami memiliki komitmen yang sama
untuk segera mengerjakan Abadi. Dan setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami
semakin semangat lagi untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini,"
ujar Ueda.Dari sisi administratif, kemajuan proyek ini juga diperkuat
dengan sejumlah perizinan penting yang telah diselesaikan pada awal 2026.
Persetujuan lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) diterbitkan pada 13 Februari 2026, disusul persetujuan pelepasan
kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026.Dengan dukungan lintas kementerian serta komitmen investasi
besar dari para pemangku kepentingan, pemerintah optimistis Proyek Abadi Masela
dapat segera memasuki tahap pembangunan berikutnya dan menjadi salah satu pusat
pertumbuhan energi baru bagi Indonesia, khususnya di kawasan timur. (GF)
16 Mar 2026, 21:26 WIT
ALIANSI PENGUSAHA OAP DESAK SAGU, SINGKONG, KELADI MASUK PROGRAM MAKAN BERGIZI
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang
Asli Papua (OAP) mengajukan desakan resmi kepada pemerintah pusat agar pangan
lokal khas Papua seperti sagu, singkong, dan keladi diintegrasikan secara resmi
ke dalam program Makan Bergizi yang tengah berjalan. Menurut aliansi tersebut,
kebijakan program gizi nasional seharusnya tidak hanya mengandalkan beras atau
produk impor, mengingat Indonesia khususnya Papua memiliki kekayaan pangan
lokal yang telah menjadi sumber energi masyarakat turun-temurun dan memiliki
nilai gizi yang terbukti melalui berbagai penelitian. (16/03/2026)Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa pangan lokal Papua
memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Tepung sagu misalnya, mengandung
karbohidrat hingga 85–94 gram per 100 gram bahan dengan nilai energi mencapai
sekitar 381 kalori per 100 gram, lebih tinggi dibanding beberapa bahan pangan
pokok lainnya. Sagu juga mengandung serat dan mineral seperti zat besi yang
penting untuk metabolisme tubuh. Sementara itu, singkong dan keladi dikenal
sebagai sumber karbohidrat kompleks, serat, vitamin, serta mineral yang
mendukung kesehatan. Penelitian juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan sagu dan
umbi-umbian lokal sangat krusial untuk diversifikasi pangan dan meningkatkan
ketahanan pangan masyarakat, terutama di wilayah ekologis yang cocok seperti
Papua dan Maluku.Desakan ini juga didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam
kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan
pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal mengarahkan pemerintah
untuk memprioritaskan pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber gizi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Papua mengamanatkan perlindungan hak masyarakat adat termasuk
sumber daya pangan tradisional. Program peningkatan gizi yang dijalankan Badan Gizi Nasional
juga menargetkan pemenuhan kebutuhan gizi bagi pelajar, ibu hamil, dan kelompok
rentan, yang seharusnya menjadi landasan untuk mengintegrasikan pangan lokal
Papua.Selain aspek gizi, penggunaan sagu, singkong, dan keladi
dalam program makan bergizi juga diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi
yang signifikan bagi masyarakat Papua. Jika menjadi bagian dari rantai pasok program pemerintah,
petani, pengusaha kecil, dan pelaku UMKM OAP akan mendapatkan manfaat ekonomi
langsung dari produksi dan distribusi bahan pangan tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Mar 2026, 16:15 WIT
Jelang Idulfitri 1447 H, Kapolda Maluku Bagikan Parsel Kepada Personel dan Purnawirawan
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menyerahkan bingkisan parsel secara simbolis kepada personel Polda Maluku dan purnawirawan Polri menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.Kegiatan yang berlangsung di Lobi Lantai 1 Markas Polda Maluku, Ambon, Jumat (13/3/2026), tersebut merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan kepada anggota aktif maupun purnawirawan yang telah mengabdikan diri kepada institusi Polri.Turut mendampingi Kapolda dalam kegiatan itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, di antaranya Irwasda, Karo SDM, Dirreskrimsus, Dirlantas, Dir Samapta, Kabid Propam, dan Kayanma Polda Maluku.Kapolda Maluku mengatakan, pemberian bingkisan tersebut merupakan tradisi yang rutin dilakukan setiap menjelang Idulfitri sebagai bentuk kepedulian institusi kepada keluarga besar Polri.“Ini merupakan agenda rutin Polda Maluku sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi seluruh personel, sekaligus penghormatan kepada para purnawirawan yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi Polri,” kata Dadang Hartanto.Ia berharap bingkisan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menambah kebahagiaan bagi para anggota dan purnawirawan bersama keluarga dalam menyambut Hari Raya Idulfitri.Kapolda juga menegaskan bahwa momentum kebersamaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas dan kebersamaan di lingkungan Polda Maluku.Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan anggota diharapkan dapat meningkatkan motivasi personel dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Lebaran 2026.Penyerahan bingkisan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan anggota Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta perwakilan purnawirawan Polri. Kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan sesi foto bersama.Penyerahan bingkisan Lebaran kepada personel dan purnawirawan Polri menjadi salah satu bentuk perhatian institusi terhadap kesejahteraan dan kebersamaan keluarga besar Polri. Momentum ini tidak hanya mempererat hubungan antara pimpinan dan anggota, tetapi juga menjadi simbol penghargaan terhadap pengabdian para purnawirawan yang telah memberikan kontribusi bagi institusi. Di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idulfitri, penguatan solidaritas internal menjadi penting guna memastikan kesiapan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku. PNO-12
13 Mar 2026, 20:48 WIT
Hari Pertama Operasi Ketupat Siwalima 2026, Polisi Kendalikan Arus Lalu Lintas di Bawah JMP Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Memasuki hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat Siwalima 2026, personel Subsatgas Rekayasa Lalu Lintas Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku melakukan pengaturan arus kendaraan di kawasan bawah Jembatan Merah Putih (JMP), tepatnya di wilayah Galala, Kota Ambon, Jumat mulai pukul 09.00 WIT.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah awal pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Maluku.Kasubsatgas Rekayasa Lalu Lintas, Rommy Pradipta, S.H., M.H., mengatakan penempatan personel di titik strategis dilakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan pada jalur penghubung antara kawasan Galala dan pusat Kota Ambon.“Personel kami ditempatkan di beberapa titik di sekitar bawah jembatan dan simpang jalan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan secara manual, baik kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan angkutan barang yang melintas,” kata Rommy.Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas di lapangan juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan saat melintasi area bawah jembatan.Berdasarkan hasil pemantauan selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di kawasan bawah Jembatan Merah Putih terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Tidak ditemukan hambatan berarti maupun kejadian menonjol yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan.Kehadiran personel kepolisian di lapangan juga mendapat respons positif dari masyarakat pengguna jalan karena dinilai membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman.Rommy menambahkan, kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku dalam memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) selama pelaksanaan operasi pengamanan Idulfitri di wilayah Kota Ambon.Pelaksanaan hari pertama Operasi Ketupat Siwalima 2026 di Kota Ambon menunjukkan kesiapan aparat kepolisian dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang dan selama perayaan Idulfitri. Kawasan bawah Jembatan Merah Putih yang menjadi salah satu jalur vital penghubung antarwilayah di Kota Ambon menjadi fokus pengawasan guna mencegah potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kehadiran personel Satgas di lapangan tidak hanya memastikan kelancaran arus kendaraan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. PNO-12
13 Mar 2026, 20:43 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan Irjen KKP, Perkuat Sinergi Bangun Kampung Nelayan Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menerima kunjungan silaturahmi Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif di Markas Polda Maluku, di Ambon, Rabu (11/3/2026).Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku, termasuk program strategis Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir.Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di ruang kerja Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto didampingi Wakapolda Maluku Imam Thobroni, Irwasda Kombes Pol I Made Sunarta, serta sejumlah pejabat utama Polda Maluku, antara lain Direktur Intelkam, Direktur Polairud, Direktur Reskrimsus dan Kabid Humas.Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP RI Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif hadir bersama Ketua Tim Kerja Humas dan Kerja Sama Sekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, serta jajaran pejabat KKP wilayah Maluku.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Irjen KKP RI, yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku.“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi ini. Polda Maluku siap mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir Maluku. Sinergi ini penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga keamanan di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Ia menegaskan, kerja sama antara Polda Maluku dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus diperkuat, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.Di sisi lain, Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kapolda Maluku dan jajaran.“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Kapolda Maluku dan seluruh jajaran. Dukungan dari Polda Maluku sangat penting dalam mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Maluku, sehingga program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir,” katanya.Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi pesisir, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.Pertemuan antara Kapolda Maluku dan Inspektur Jenderal KKP RI menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki potensi kelautan besar.Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan guna mencegah praktik illegal fishing serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.Sinergi antara aparat penegak hukum dan kementerian teknis menjadi faktor penting agar pembangunan sektor kelautan dapat berjalan efektif, aman, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. PNO-12
13 Mar 2026, 19:52 WIT
Masuki Hari ke-3, Satgas Pangan Maluku Temukan Penjualan di Atas HET dan Beras Tanpa Izin Edar
Papuanewsonline.com, Ambon – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah Maluku terus memperketat pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026. Melalui rangkaian operasi pasar yang dilaksanakan pada 4, 6, hingga 10 Maret 2026 di sejumlah pasar tradisional dan distributor di Kota Ambon, tim menemukan beberapa komoditas pangan yang dijual di atas ketentuan pemerintah serta adanya beras yang diperdagangkan tanpa izin edar.Kegiatan pengawasan tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain Polda Maluku, Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, serta Perum Bulog wilayah Maluku–Maluku Utara.Pengawasan pada Selasa (10/3/2026) dipusatkan di distributor pangan dan Pasar Tradisional Transit Passo. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapusdatin Badan Pangan Nasional RI, Dr. Kelik Budiana.Dari hasil pemantauan di sejumlah titik distributor dan pedagang, tim menemukan sebagian besar komoditas pangan masih berada dalam kisaran harga yang relatif stabil. Di salah satu distributor, harga beras premium tercatat sekitar Rp15.625 per kilogram dan beras medium sekitar Rp13.750 per kilogram, sementara stok beras menjelang hari besar keagamaan dinyatakan aman.Namun di tingkat pedagang pasar, beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga. Misalnya gula pasir yang dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, minyak goreng merek Minyakita sekitar Rp18.000 per liter, serta cabai rawit yang mencapai Rp90.000 per kilogram.Selain pemantauan harga, Satgas juga menemukan dua distributor yang memperdagangkan beras tanpa dilengkapi izin edar pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Terhadap pelaku usaha tersebut, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Dinas Ketahanan Pangan langsung memberikan surat teguran resmi.Pengawasan ini merupakan kelanjutan dari operasi serupa yang telah dilakukan Satgas Pangan pada 3 dan 6 Maret 2026 di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon. Dalam operasi sebelumnya, tim juga menemukan beberapa komoditas seperti beras premium, telur, gula pasir, cabai, serta minyak goreng yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan, sosialisasi aturan harga, serta pemberian teguran administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku yang juga Kasatgas Pangan Daerah Maluku, Piter Yanotama, menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.“Satgas Pangan bersama seluruh instansi terkait berkomitmen menjaga stabilitas harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini kami lakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri agar tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan masyarakat,” ujar Kombes Pol Piter Yanotama.Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga pembinaan terhadap pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perizinan serta harga yang telah ditetapkan pemerintah.“Kami mengedepankan langkah pembinaan dan pengawasan. Namun apabila ditemukan pelanggaran serius yang merugikan konsumen, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.Sebagai tindak lanjut, Satgas Pangan Maluku akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap harga, distribusi, serta keamanan pangan di pasar tradisional maupun distributor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku juga akan memperkuat sosialisasi terkait ketentuan HET minyak goreng Minyakita sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024.Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Maluku, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.Operasi terpadu Satgas Pangan Maluku menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rantai distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, fluktuasi harga pangan sangat dipengaruhi oleh distribusi logistik dan rantai pasok yang panjang.Melalui pengawasan berkelanjutan sejak awal Maret hingga menjelang Ramadan, pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutup celah praktik perdagangan yang melanggar aturan, mulai dari penjualan di atas HET hingga peredaran pangan tanpa izin edar. Konsistensi pengawasan seperti ini menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan sistem pangan nasional berjalan secara transparan, adil, dan berkelanjutan. PNO-12
11 Mar 2026, 11:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
