Papuanewsonline.com
H-2 Groundbreaking, Kapolda Maluku Bersama Forkopimda Lakukan Pengecekan Menyeluruh Pengamanan
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Dua hari menjelang pelaksanaan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku meninjau langsung kesiapan lokasi dan sistem pengamanan di kawasan Site Shelter PT INPEX Masela Ltd., Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin (13/7/2026).Peninjauan tersebut menjadi tahapan krusial menjelang pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela, salah satu proyek energi strategis nasional yang diharapkan memperkuat ketahanan energi Indonesia, meningkatkan investasi, serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.Dalam kegiatan tersebut turut hadir Danlantamal IX/Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Danguspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Andri Kristianto, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, jajaran TNI-Polri, pemerintah daerah, serta manajemen PT INPEX Masela Ltd.Rombongan Forkopimda melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan lokasi utama groundbreaking, area VVIP, media center, pusat kendali kegiatan, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, lokasi parkir, serta akses darat, laut, dan udara yang akan digunakan untuk mobilisasi tamu negara, pejabat pemerintah, maupun tamu undangan. Peninjauan juga difokuskan pada kesiapan skema pengamanan terpadu guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.Selain meninjau sarana dan prasarana, Kapolda Maluku bersama jajaran melakukan evaluasi akhir terhadap pola pengamanan yang telah disusun. Koordinasi lintas sektor antara Polri, TNI, pemerintah daerah, PT INPEX Masela Ltd., SKK Migas, dan seluruh pemangku kepentingan terus dimatangkan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan serta memastikan kesiapan respons terhadap setiap situasi yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa seluruh kesiapan pengamanan terus dimatangkan agar pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela dapat berlangsung sesuai rencana."H-2 menjelang Groundbreaking Blok Masela, kami memastikan seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal. Mulai dari kesiapan personel, pengamanan jalur kedatangan tamu VVIP, objek vital, lokasi kegiatan, hingga sistem koordinasi lintas instansi terus kami cek secara langsung agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, keberhasilan pengamanan Groundbreaking PSN Blok Masela bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan wujud sinergi seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan dalam mendukung salah satu proyek strategis nasional yang memiliki arti penting bagi masa depan ketahanan energi dan pembangunan Indonesia."Blok Masela merupakan investasi strategis nasional yang akan memberikan dampak besar bagi pembangunan daerah maupun nasional. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama tumbuhnya kepercayaan investor. Karena itu, Polri hadir untuk memastikan seluruh tahapan proyek ini berjalan aman sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Kapolda.Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela berlangsung sukses sebagai momentum penting pembangunan di kawasan timur Indonesia.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, pengecekan langsung yang dilakukan Kapolda bersama Forkopimda merupakan bagian dari langkah akhir memastikan kesiapan pengamanan secara menyeluruh sebelum pelaksanaan groundbreaking."Pengamanan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur terkait melalui pola pengamanan berlapis. Fokus pengamanan tidak hanya pada lokasi utama kegiatan, tetapi juga mencakup jalur kedatangan tamu VVIP, objek vital, lokasi akomodasi, pusat kegiatan, hingga kawasan penyangga untuk menjamin seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan kondusif," jelas Kabid Humas.Menurutnya, keberhasilan pengamanan Groundbreaking PSN Blok Masela menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan."Polri berkomitmen memberikan jaminan keamanan terhadap setiap Proyek Strategis Nasional. Keamanan yang kondusif akan memperkuat kepercayaan investor, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.Groundbreaking PSN Blok Masela menjadi salah satu tonggak penting pembangunan sektor energi nasional. Proyek tersebut diproyeksikan memberikan dampak berganda (multiplier effect) melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri pendukung, serta percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Melalui peninjauan langsung H-2 pelaksanaan groundbreaking, Kapolda Maluku bersama Forkopimda memastikan seluruh aspek teknis, operasional, dan pengamanan telah dimatangkan secara optimal. Langkah tersebut menegaskan komitmen Polri untuk terus mengawal Proyek Strategis Nasional, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung percepatan pembangunan dan penguatan ketahanan energi nasional. PNO-12
14 Jul 2026, 14:01 WIT
Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Maluku Salurkan Bantuan Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat diwujudkan Polda Maluku melalui penyaluran bantuan sosial kepada warga Desa Rutong, Kota Ambon, dan Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah, dalam rangkaian kegiatan Safety Riding Wisata Rally Club memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Minggu (12/7/2026).Bantuan sosial diserahkan langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, Irjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, para Pejabat Utama Polda Maluku, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta pengurus, serta disaksikan Raja, tokoh masyarakat, dan warga setempat.Penyaluran bantuan menjadi bagian dari rangkaian touring keselamatan berlalu lintas yang tidak hanya membawa pesan keamanan berkendara, tetapi juga menghadirkan aksi nyata kepedulian sosial kepada masyarakat.Kapolda Maluku mengatakan Hari Bhayangkara merupakan momentum memperkuat nilai pengabdian Polri melalui pelayanan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat."Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi milik Polri, tetapi juga menjadi momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen kami untuk terus hadir, berbagi, dan memperkuat semangat gotong royong bersama masyarakat Maluku," ujar Kapolda.Menurutnya, Polri yang Presisi harus mampu menghadirkan rasa aman sekaligus memberikan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat."Kami ingin masyarakat merasakan bahwa kehadiran Polri bukan hanya ketika ada persoalan hukum atau gangguan keamanan, tetapi juga sebagai sahabat yang selalu siap membantu, melayani, dan bekerja bersama masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik," tambahnya.Kehadiran rombongan Polda Maluku disambut hangat oleh Raja dan tokoh masyarakat Desa Rutong maupun Desa Morela. Penyaluran bantuan berlangsung penuh keakraban dan menjadi simbol kuat sinergi antara Polri dengan masyarakat dalam menjaga keamanan, persatuan, dan kesejahteraan bersama.Rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar serta mendapat apresiasi dari masyarakat yang menilai kehadiran Polri semakin dekat melalui aksi-aksi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. PNO-12
13 Jul 2026, 21:33 WIT
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau
Papuanewsonline.com, Riau - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan Merah Putih Presisi tahap II di wilayah hukum Polda Riau, Rabu (8/7/2026). Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. "Dan tentunya kita akan terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk terus memperhatikan konektivitas, khususnya kebutuhan bagi masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah di desa-desa," kata Sigit. Menurut Sigit, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi ini untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas anak sekolah hingga masyarakat. Sehingga, kata Sigit, diharapkan terjadinya pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut. "Anak-anak kita yang membutuhkan dibangunnya jembatan untuk mempermudah mereka agar bisa sekolah, kemudian juga mempermudah fasilitas dan jalur ekonomi, sehingga kita harapkan ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka semua," ujar Sigit. Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, untuk di wilayah hukum Polda Riau sampai dengan saat ini sudah ada 110 jembatan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Sigit menyatakan, untuk skala nasional sudah terdapat 807 jembatan Merah Putih Presisi yang sudah dibangun. "Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran yang telah bekerja keras untuk melaksanakan arahan dan tugas Bapak Presiden, sehingga terbangun 110 jembatan di wilayah Riau. Sementara untuk nasional, sampai saat ini ada kurang lebih 807 Jembatan Merah Putih Presisi yang kita bangun di beberapa wilayah," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit menegaskan, pembangunan jembatan ini bertujuan untuk terus menguatkan kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat demi membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya."Dan harapan kita anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang besar, yang berhasil. Demikian juga masyarakat di desa, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok dengan adanya jembatan ini juga kemudian merasakan kehidupan yang lebih baik," papar Sigit. Dengan kolaborasi dan sinergisitas, kata Sigit, hal itu menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. "Dan kita memiliki cita-cita besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini cita-cita kita bersama, mari kita sama-sama jaga agar apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara ini betul-betul bisa tercapai," tutup Sigit. PNO-12
08 Jul 2026, 21:46 WIT
Polda Maluku Gandeng OJK Canangkan Program SALAWAKU
Papuanewsonline.com, Ambon – Di tengah meningkatnya ancaman penipuan transaksi keuangan digital (scam), investasi bodong, pinjaman online ilegal hingga pencurian data pribadi yang merugikan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, Polda Maluku bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mengambil langkah strategis dengan mencanangkan Program SALAWAKU (Siaga Lawan Kejahatan Keuangan) sebagai gerakan kolaboratif untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan di era digital.Pencanangan program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan (Scam) kepada seluruh personel Bhabinkamtibmas Polda Maluku, Selasa (7/7/2026), di Lantai 5 Kantor OJK Provinsi Maluku, Ambon.Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Wakabinda Maluku, Direktur Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat Brigjen Pol. Djoko Prihadi, Kepala OJK Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, pimpinan instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, serta seluruh personel Bhabinkamtibmas jajaran Polda Maluku yang mengikuti secara luring maupun daring.Momentum tersebut juga ditandai dengan pencanangan Gerakan SALAWAKU serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) lintas instansi, sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat sinergi dalam mencegah aktivitas keuangan ilegal dan meningkatkan perlindungan masyarakat.Dalam sambutan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. yang dibacakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, ditegaskan bahwa transformasi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun pada saat yang sama juga melahirkan ancaman baru berupa semakin berkembangnya berbagai modus kejahatan keuangan digital.Kapolda menjelaskan bahwa investasi bodong, pinjaman online ilegal, phishing, social engineering, pencurian data pribadi hingga penipuan melalui media sosial menjadi bentuk kejahatan yang terus berkembang dan memanfaatkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat."Sebagai institusi yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polri dituntut mampu memahami perkembangan kejahatan keuangan digital sehingga dapat melakukan langkah pencegahan maupun penegakan hukum secara efektif," demikian pesan Kapolda Maluku dalam sambutannya.Kapolda menegaskan bahwa sosialisasi tersebut memiliki nilai strategis untuk meningkatkan kapasitas personel Polri dalam mengenali karakteristik aktivitas keuangan ilegal, memahami mekanisme penanganannya, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus meningkatkan kemampuan memberikan edukasi kepada masyarakat.Menurut Kapolda, Bhabinkamtibmas memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas personel Bhabinkamtibmas menjadi langkah penting agar mampu melakukan edukasi, deteksi dini serta pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan hingga ke desa dan kelurahan.Kegiatan tersebut diikuti sekitar 90 peserta secara tatap muka, sementara seluruh personel Bhabinkamtibmas di luar Kota Ambon mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting sehingga materi dapat diterima secara merata di seluruh wilayah hukum Polda Maluku.Lebih lanjut Kapolda menegaskan bahwa SALAWAKU bukan sekadar slogan, melainkan sebuah gerakan bersama yang bertujuan membangun budaya kewaspadaan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperkuat sinergi antarlembaga serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan keuangan."Saya berharap SALAWAKU menjadi gerakan yang hidup di lingkungan Polda Maluku hingga seluruh Polres dan Polsek jajaran, sehingga setiap anggota mampu mengenali berbagai modus aktivitas keuangan ilegal, memberikan edukasi kepada masyarakat, merespons cepat setiap laporan masyarakat, membangun kolaborasi dengan instansi terkait, serta mendukung penegakan hukum secara profesional, transparan dan berkeadilan," tegas Kapolda.Kapolda juga menekankan bahwa keberhasilan memerangi kejahatan keuangan digital tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi erat antara Polri, OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, media dan masyarakat untuk membangun ekosistem keuangan yang aman, sehat dan terpercaya.Selain pencanangan program, kegiatan juga diisi dengan penyampaian materi oleh Direktur Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat Brigjen Pol. Djoko Prihadi serta Panit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Maluku IPTU Sofia C.E. Alfons, S.H., M.H. Materi yang disampaikan mencakup berbagai modus aktivitas keuangan ilegal, perkembangan kejahatan siber di sektor keuangan, strategi pencegahan, serta langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan transaksi keuangan digital.Melalui kegiatan tersebut, seluruh personel Bhabinkamtibmas memperoleh penguatan pemahaman mengenai karakteristik aktivitas keuangan ilegal, mekanisme penanganannya, tantangan penegakan hukum siber, serta strategi edukasi masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif untuk memutus mata rantai kejahatan keuangan digital.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengatakan bahwa Program SALAWAKU merupakan implementasi nyata transformasi Polri Presisi yang mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, kolaboratif dan berbasis literasi digital dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern."Kejahatan keuangan digital berkembang sangat cepat mengikuti kemajuan teknologi. Karena itu, Polri tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan di lapangan. Program SALAWAKU menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat semakin cerdas, waspada, dan tidak mudah menjadi korban penipuan transaksi keuangan digital," ujar Kombes Pol. Rositah.Ia menambahkan, sinergi antara Polda Maluku, OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam memperkuat perlindungan konsumen serta menjaga stabilitas keamanan di ruang digital.Melalui Gerakan SALAWAKU, Polda Maluku berharap seluruh personel Bhabinkamtibmas mampu menjadi agen edukasi di tengah masyarakat sehingga upaya pencegahan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, phishing, social engineering maupun berbagai bentuk scam lainnya dapat dilakukan secara masif hingga ke tingkat desa dan kelurahan.Dengan pendekatan preventif yang diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, Polda Maluku optimistis kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan keuangan digital akan semakin nyata, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem keuangan nasional yang aman, sehat, terpercaya dan berkelanjutan. PNO-12
08 Jul 2026, 20:54 WIT
Mentan Amran Geser Rp3,2 Triliun untuk Kebun Ubi Jalar Papua Tengah, Evaluasi Tiap Tiga Bulan
Papuanewaonline.com, Papua Tengah – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memutuskan mengalihkan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk pengembangan perkebunan ubi jalar di wilayah Papua, utamanya Papua Tengah. Dana ini awalnya direncanakan untuk pertanian modern, pengadaan traktor, perbaikan irigasi, dan bibit unggul, namun kini dialihkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.Amran menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh setiap tiga bulan sekali. Jika pelaksanaan di Papua Tengah tidak berjalan maksimal, program ini siap dipindahkan ke kabupaten lain sesuai komoditas unggulan masing-masing, seperti pala di Fakfak atau komoditas pangan di Tolikara. “Kalau tidak mampu serap dan tanam, kami pindahkan ke daerah yang siap bergerak,” tegasnya.Pemerintah juga melibatkan mahasiswa Papua untuk ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan. Mereka diharapkan menjadi mata dan telinga negara, segera melaporkan jika ada penyimpangan atau keterlambatan agar anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.Langkah ini bertujuan memperkuat kemandirian pangan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal. Setiap kabupaten didorong mengembangkan tanaman yang paling cocok dengan karakteristik lahannya demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.Penulis: JidEditor: OF
04 Jul 2026, 12:33 WIT
Kasus PHK 2.400 Pekerja Berlarut 9 Tahun, Said Iqbal Akan Panggil PT Freeport
Papuanewsonline.com, Mimika – Polemik pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 2.400 pekerja PT Freeport Indonesia yang terjadi sejak tahun 2017 kembali mencuat. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menyoroti permasalahan ini yang hingga kini belum menemukan penyelesaian tuntas. Kasus bermula saat ribuan pekerja melakukan mogok kerja yang dinilai perusahaan sebagai tindakan ilegal dan menjadi dasar PHK massal, namun sebaliknya pekerja serta Dinas Tenaga Kerja Mimika menegaskan aksi tersebut sah secara hukum.Said Iqbal menjelaskan secara hukum ketenagakerjaan, status hubungan kerja para pekerja belum putus sepenuhnya. Pasalnya, meskipun perusahaan menyiapkan dana pesangon, dana tersebut tidak pernah diambil pekerja maupun dititipkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan tidak ada perjanjian bersama yang didaftarkan. Perusahaan pun hingga kini belum bersedia menerima mereka kembali bekerja.Untuk mencari jalan keluar, MIND ID yang dipimpin langsung Dony Oskaria berencana memanggil pihak PT Freeport Indonesia guna membahas penyelesaian terbaik. Di sisi lain, DPRD Kabupaten Mimika juga telah membentuk Panitia Khusus untuk mempercepat pengakhiran sengketa yang sudah berlangsung hampir sembilan tahun ini. “Jumlah 2.400 orang bukanlah angka kecil, nasib mereka sudah terlalu lama menggantung. Harapan kami, jika memungkinkan mereka kembali bekerja, atau setidaknya hak-hak mereka dibayarkan secara layak dengan persetujuan para pekerja,” tegas Said Iqbal. Kasus ini menjadi ujian penting penegakan hukum dan keadilan bagi pekerja maupun perusahaan di sektor tambang.Penulis: JidEditor: OF
02 Jul 2026, 08:59 WIT
Pertamina Patra Niaga Turunkan Harga BBM Nonsubsidi di Wilayah Papua dan Maluku
Papuanewsonline.com, Mimika – PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku efektif mulai Rabu (1/7/2026) pukul 00.00 WIB di seluruh wilayah Papua dan Maluku. Penurunan harga ini merupakan hasil evaluasi berkala dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia, kondisi fiskal, serta daya beli masyarakat, dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah sesuai regulasi yang berlaku.Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan penyesuaian ini mengikuti dinamika pasar yang terjadi. “Kebijakan ini disusun agar harga tetap kompetitif, namun kami tetap menjamin kualitas produk yang mampu memberikan performa dan efisiensi terbaik bagi kendaraan konsumen,” ujarnya.Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, merinci besaran penurunan harga. Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 menjadi Rp19.750 per liter atau berkurang Rp1.450. Pertamina Dex kini dibanderol Rp21.650 per liter, turun signifikan Rp3.650 dari harga sebelumnya Rp25.350. Sementara itu, Dexlite mengalami penurunan Rp3.350 menjadi Rp20.150 per liter. Harga ini sudah mencakup Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 7,5 persen.Penurunan harga ini disambut baik karena memberikan keringanan bagi konsumen pengguna BBM nonsubsidi di wilayah timur. Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk maupun layanan dapat menghubungi Pertamina Customer Solution 135 atau melalui akun media sosial resmi Pertamina Patra Niaga.Penulis: JidEditor: GF
02 Jul 2026, 00:12 WIT
42 Ton Ikan Bawal Hitam Asal Mimika Diekspor Perdana ke Malaysia
Papuanewsonline.com, Mimika –
Sebanyak 42 ton ikan bawal hitam dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, resmi
dikirim ke Malaysia melalui Pelabuhan Perikanan Pomako pada Selasa (30/6/2026).
Ekspor perdana ini bernilai sekitar Rp756 juta dan menjadi tonggak baru bagi
komoditas perikanan daerah untuk menembus pasar internasional. Pengiriman
dilakukan oleh CV Seafood Sejahtera Papua dan telah memenuhi standar kesehatan
yang ditetapkan. Kepala Karantina Papua Tengah,
Anton Panji Mahendra, menyatakan seluruh tahapan telah diperiksa ketat, mulai
dari kondisi kesehatan ikan hingga kelengkapan dokumen. Pihaknya juga menerapkan sistem
digital Permohonan Tindakan Karantina Online untuk mempercepat layanan,
memangkas birokrasi, serta menjaga kualitas hasil tangkapan agar tetap segar
selama perjalanan. “Kami hadir bukan untuk
menghambat, melainkan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Sertifikasi yang
terjamin akan menjaga reputasi produk perikanan kita di kancah dunia,” ujar
Anton. Ia juga mengapresiasi kerja sama
berbagai instansi yang mendukung kelancaran proses pengiriman ini. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz
Nawipa, menilai ekspor ini sebagai momentum kebangkitan sektor kelautan dan
perikanan. Ia berharap keberhasilan ini
dapat menarik investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan
masyarakat pesisir, serta mendorong lebih banyak komoditas unggulan daerah
masuk ke pasar luar negeri. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Jun 2026, 21:38 WIT
Dukungan Ekspor Ikan, John NR Gobai Tekankan Pengelolaan Harus Melibatkan Masyarakat Asli
Papuanewsonline.com, Mimika –
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyampaikan dukungan penuh
terhadap peluncuran ekspor perdana ikan yang digelar di Pelabuhan Perikanan
Pomako, Kabupaten Mimika, pada Selasa (30/6/2026). Meskipun tidak dapat hadir
langsung karena sedang melaksanakan tugas kedewanan di Enarotali, Kabupaten
Paniai, ia menilai kegiatan ini sebagai langkah kemajuan bagi sektor perikanan
daerah. John menegaskan bahwa kekayaan
laut yang disebutnya sebagai “emas biru” harus dikelola secara langsung oleh
masyarakat asli Mimika. Menurutnya, sumber daya alam
tersebut bukan untuk dimanfaatkan pihak luar semata, melainkan harus menjadi
aset yang memberikan kesejahteraan nyata bagi warga setempat. Pandangan ini
juga menjadi kesimpulan hasil pertemuan DPR bersama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Mimika beberapa waktu lalu. Ia mengapresiasi kerja sama
pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah membuka akses pasar internasional
bagi hasil laut daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa
keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari volume ekspor, melainkan seberapa
besar manfaatnya dirasakan oleh nelayan dan warga pesisir di sekitar Pomako
serta wilayah lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut,
John menyarankan agar disusun skema kerja sama yang jelas antara pelaku usaha
yang memenuhi syarat dengan kelompok nelayan asli Mimika. Pengaturan yang transparan akan
memastikan keterlibatan masyarakat berjalan konkret, berkelanjutan, dan tidak
hanya menjadi pengamat dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya
sendiri. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Jun 2026, 21:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
