Papuanewsonline.com
Sambut HUT RI, 33,24 Juta KPM Terima Bantuan Beras 10 Kg untuk 3 Bulan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Agustus 2026. Penyaluran serentak ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Setiap KPM akan menerima beras 10 kilogram per bulan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai hampir 1 juta ton dan bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyaluran ditugaskan kepada Perum Bulog."Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada 33.244.408 penerima masing-masing sebanyak 10 kilogram untuk alokasi Juli hingga September 2026," ujar Amran.Menurut Amran, bantuan ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas pangan nasional.Salur Serentak di Seluruh WilayahDirektur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan, pembagian akan dilaksanakan serentak di semua wilayah pada bulan Agustus."Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di semua wilayah," kata Rachmi.Ia menambahkan, sasaran utama adalah masyarakat desil 1 sampai 4. Selain melalui jaringan Bulog, distribusi juga dapat memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang lokasinya dekat dengan penerima.Data penerima menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk program ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp17,52 triliun.Sebelumnya, pada tahap pertama alokasi Februari-Maret 2026, penyaluran telah menjangkau 33,14 juta keluarga atau sekitar 99,7 persen dari target.Penulis: HendrikEditor: OF
05 Agu 2026, 22:50 WIT
Tanam Bibit Kelapa, KKN 165 Ananta Abhipraya Wujudkan Desa Berdikari
Papuanewsonline.com, Kendal - Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Inisiatif Terprogram (MIT) Posko 165 UIN Walisongo Semarang menanam puluhan bibit kelapa di lahan desa binaan pada Minggu (2/8). Kegiatan yang digelar sejak pagi hari ini menjadi bagian dari program penghijauan sekaligus langkah strategis.Aksi penanaman ini melibatkan mahasiswa KKN bersama pelajar dan warga sekitar. Mereka tampak bergotong royong menyiapkan lahan hingga menanam bibit satu per satu.Kelapa dipilih sebagai komoditas utama karena memiliki nilai manfaat yang menyeluruh mulai dari buah, batang, hingga daunnya. Hal ini dinilai berpotensi menjadi sumber daya ekonomi yang stabil dan ramah lingkungan bagi masyarakat desa dalam jangka panjang.Koordinator Tim KKN 165, Abudzar Algifari (yang akrab disapa Gifary), menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dari semangat membangun desa berdikari, yaitu desa yang mampu mengoptimalkan potensi lokalnya secara mandiri."Melalui penanaman ini, kami ingin mendorong terciptanya desa berdikari yang mampu mengelola potensi lokal tanpa harus bergantung penuh pada pihak luar," ujar Gifary.Selain menanam, tim KKN bersama warga juga melakukan pendataan dan penandaan bibit sebagai bagian dari program pemantauan pertumbuhan secara berkala.Meskipun hasil nyata penanaman kelapa ini baru akan terasa beberapa tahun mendatang, antusiasme warga tetap tinggi. Warga optimistis bahwa perawatan yang konsisten akan menjadikan pohon-pohon kelapa tersebut sebagai warisan ekonomi yang bermanfaat bagi lintas generasi.Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program kerja Tim KKN 165 yang mengusung tema "Kepakkan Sayap Inovasi, Wujudkan Desa Berdikari" pada periode KKN 2026. Melalui pendekatan partisipatif, tim berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menginspirasi desa-desa lain di wilayah Kendal. PNO-12
05 Agu 2026, 08:30 WIT
Data BPS: Inflasi Timika Juli 2026 Capai 3,28 Persen, Tekanan Biaya Hidup Terus Naik
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika merilis data perkembangan Indeks Harga Konsumen untuk bulan Juli 2026. Secara tahunan atau year on year, tingkat inflasi mencapai 3,28 persen dengan angka indeks sebesar 116,36. Sementara jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terjadi inflasi ringan sebesar 0,26 persen, dan sepanjang tahun berjalan tercatat 3,18 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.Kenaikan harga terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran warga. (4/8/26) Peningkatan paling tajam tercatat pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 20,78 persen, diikuti kelompok transportasi 10,63 persen, rekreasi dan budaya 4,55 persen, serta perumahan, air, listrik dan bahan bakar 2,38 persen. Sementara itu, beberapa kelompok justru mengalami penurunan harga, antara lain pakaian dan alas kaki sebesar 1,79 persen, perlengkapan rumah tangga 1,29 persen, dan pendidikan 0,15 persen.Secara rinci, komoditas yang paling banyak memicu kenaikan harga secara tahunan meliputi emas perhiasan, tarif angkutan udara, bahan bakar, serta sejumlah kebutuhan pangan seperti ikan, beras, dan sayuran. Sebaliknya, penurunan harga terjadi pada beberapa jenis daging, cabai, tomat, serta kebutuhan sandang dan perlengkapan rumah tangga. Sementara pergerakan harga bulanan lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga sayuran, ikan, dan bahan bakar kendaraan.Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, tren inflasi tahunan di wilayah ini terus menunjukkan kenaikan beruntun: pada Juli 2024 tercatat 3,05 persen, Juli 2025 sebesar 3,16 persen, dan kini mencapai 3,28 persen. Capaian ini menjadi gambaran tekanan biaya hidup yang masih dirasakan masyarakat, khususnya dari sektor transportasi dan kebutuhan harian lainnya.Penulis: JidEditor: OF
04 Agu 2026, 17:55 WIT
Dirreskrimsus Ingatkan Personel Polda Maluku Antisipasi El Nino
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kesiapsiagaan personel menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan dapat meningkatkan suhu, mengurangi curah hujan, serta memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.Pesan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku Kombes Pol. Budi Priyanto, S.I.K., M.Si., saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Senin (3/8/2026).Apel gabungan tersebut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Polri Polda Maluku, serta personel gabungan dari berbagai satuan kerja.Dalam arahannya, Budi yang baru dipercaya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Maluku terlebih dahulu memperkenalkan diri sekaligus mengajak seluruh personel membangun sinergi dan soliditas dalam pelaksanaan tugas.“Ini pertama kali saya mengambil apel pagi. Saya berharap kita dapat saling menerima, membangun komunikasi, dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan,” kata Budi.Selanjutnya, Budi menyampaikan kembali arahan pimpinan Polri terkait kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Niño yang berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat.Menurutnya, El Niño merupakan fenomena anomali iklim yang dapat menyebabkan peningkatan suhu, berkurangnya curah hujan, penurunan debit air, hingga kekeringan yang berpotensi berlangsung lebih panjang.“Fenomena El Niño ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan. Ketika suhu meningkat, curah hujan berkurang dan debit air menurun, maka potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan juga harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.Budi menegaskan, jajaran Polda Maluku perlu menyiapkan langkah antisipasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pemetaan potensi kerawanan, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan sarana pendukung.“Prinsipnya kita jangan menunggu sampai terjadi. Masing-masing satuan kerja harus memahami potensi ancaman di wilayah tugasnya dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan maupun penanganannya,” tegasnya.Ia menambahkan, kondisi cuaca ekstrem yang berkaitan dengan El Niño dapat memberikan dampak luas terhadap masyarakat, mulai dari ketersediaan air, aktivitas masyarakat, sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.Karena itu, kepolisian dituntut mampu mengambil peran dalam upaya mitigasi dan pencegahan bersama stakeholder terkait.“Polri harus hadir sejak tahap pencegahan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat harus diperkuat sehingga setiap potensi gangguan akibat perubahan cuaca dapat diantisipasi sedini mungkin,” jelas Budi.Sementara itu Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, arahan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Maluku memastikan seluruh jajaran memiliki kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan, baik yang bersumber dari faktor alam maupun persoalan tata kelola internal organisasi.Menurutnya, fenomena El Niño perlu direspons dengan langkah preventif karena dampaknya dapat bersinggungan langsung dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.“Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika suatu kejadian sudah terjadi. Kesiapsiagaan, pencegahan dan sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dari strategi kepolisian dalam menghadapi setiap potensi kerawanan,” kata Rositah.Ia menjelaskan, jajaran kepolisian di wilayah Maluku akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memantau perkembangan kondisi cuaca serta potensi dampaknya terhadap masyarakat.“Ketika terjadi kekeringan atau peningkatan risiko karhutla, dampaknya bisa meluas. Karena itu, komunikasi dan koordinasi sejak dini sangat penting agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujarnya.Melalui apel gabungan tersebut, Polda Maluku menegaskan kesiapan seluruh jajaran untuk menghadapi dinamika situasi ke depan dengan mengedepankan langkah preventif, koordinasi lintas sektor, disiplin organisasi serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. PNO-12
04 Agu 2026, 13:47 WIT
Dobrakan Ekonomi Pesisir! Kopdes Merah Putih Nawaripi Resmi Beroperasi di Pomako
Papuanewsonline.com, Mimika – Semangat kemandirian ekonomi pesisir Mimika meledak dari Kampung Nawaripi. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Kampung Nawaripi resmi beroperasi.Langkah awal yang paling nyata dengan berdirinya satu unit tempat usaha strategis di kawasan Pelabuhan Perikanan Pomako kini resmi dikelola Kopdes Merah Putih.Lokasi ini disewa langsung dari Dinas Perikanan Kabupaten Mimika untuk menjadi pusat pengembangan usaha perikanan dan ekonomi pesisir.Peninjauan lokasi usaha bahkan dikawal langsung jajaran Koramil 07 Mapurjaya. Bukti solidnya sinergi pemerintah kampung, pemerintah daerah, dan TNI untuk membangkitkan ekonomi desa.DIFASILITASI ARMADA DAN MODAL RATUSAN JUTATidak main-main, Kopdes Merah Putih Nawaripi langsung tancap gas. Operasionalnya sudah difasilitasi dua unit mobil box dan satu unit truk.Lebih gila lagi, koperasi ini telah dipercaya investor dengan penanaman modal senilai Rp500 Juta. Sebuah bukti kepercayaan besar terhadap potensi ekonomi masyarakat Nawaripi.BUKA LAPANGAN KERJA UNTUK WARGA ASLI NAWARIPIKe depan, Kopdes akan melengkapi legalitas kelembagaan dan merekrut tenaga ahli profesional di setiap bidang usaha.Yang paling ditunggu warga: Kopdes Merah Putih akan membuka lowongan kerja khusus bagi warga ber-KTP Kampung Nawaripi. Kerja di kampung sendiri, untuk kampung sendiri.Posko di Pomako ini juga disiapkan sebagai pusat silaturahmi dan persinggahan resmi bagi rekan-rekan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) wilayah pesisir Mimika."Posko Kopdes Merah Putih pada Pelabuhan Perikanan ini juga menjadi tempat silaturahmi dan tempat persinggahan teman-teman APDESI di wilayah pesisir Kabupaten Mimika," tegas Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi di Timika, Sabtu (1/8/2026).Norman juga menyampaikan terima kasih kepada Pemda Mimika melalui Dinas Perikanan yang telah memberikan kepercayaan tempat usaha tersebut."Terima kasih kepada Pemda Kabupaten Mimika melalui Dinas Perikanan Kabupaten Mimika yang telah menyediakan tempat dan menyewakan tempat untuk Koperasi Merah Putih Kampung Nawaripi," ucapnya.Beroperasinya Kopdes Merah Putih Nawaripi menjadi motor baru kebangkitan ekonomi pesisir Mimika. Bukti bahwa kolaborasi pemerintah, aparat, investor dan masyarakat bisa melahirkan kesejahteraan nyata.(OF)
01 Agu 2026, 21:29 WIT
Presiden Prabowo Terima Kadin dan Pelaku Usaha, Tekankan Kolaborasi Perkuat Ekonomi Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah bersama pimpinan berbagai asosiasi dunia usaha di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha guna menyukseskan berbagai program prioritas nasional. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Presiden juga mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global harus dihadapi dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan posisi strategis, Indonesia dinilai perlu memperkuat daya saing serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pelaku usaha menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan pemerintah di berbagai sektor.Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady, mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai visioner dan berorientasi pada pelaksanaan program secara konkret.Menurutnya, berbagai agenda transformasi nasional yang dijalankan pemerintah menunjukkan komitmen dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.Pemerintah berharap sinergi yang semakin erat antara pemerintah dan dunia usaha dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target pertumbuhan sebesar 8 persen.Penulis: JidEditor: OF
31 Jul 2026, 23:29 WIT
Antisipasi Karhutla, Wakapolda Maluku Tekankan Kesiapan Setiap Wilayah Dalam Merespon
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan memastikan seluruh jajaran siap bergerak cepat, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi kebakaran di wilayah Maluku.Komitmen tersebut ditegaskan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., saat mengikuti Video Conference (Vicon) bersama Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedy Prasetyo terkait arahan penanganan dan antisipasi Karhutla di seluruh Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Vicon Lantai II Mapolda Maluku, Kamis (30/6/2026).Wakapolda Maluku didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta dan Kepala Basarnas Provinsi Maluku. Vicon tersebut juga diikuti Kepala BMKG Provinsi Maluku, Pejabat Utama Polda Maluku, para perwira yang mewakili satuan kerja, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku.Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Polda, Wakapolri menekankan pentingnya kesiapan setiap wilayah dalam menghadapi potensi Karhutla. Seluruh Polda dan Polres diminta tidak menunggu kebakaran meluas, tetapi harus mampu melakukan langkah antisipasi dan bergerak cepat ketika terjadi kebakaran hutan maupun lahan.Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakapolda Maluku menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi Karhutla harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana pendukung, hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.“Kita harus memastikan seluruh jajaran memiliki kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi potensi Karhutla. Penanganan tidak boleh menunggu api membesar. Setiap indikasi harus segera direspons melalui deteksi dini, koordinasi dan tindakan cepat di lapangan,” tegas Wakapolda Maluku.Menurutnya, karakteristik geografis Maluku yang terdiri atas wilayah kepulauan membutuhkan pola penanganan yang adaptif. Kecepatan informasi dan koordinasi menjadi faktor penting agar setiap kejadian dapat segera ditangani sebelum berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat maupun lingkungan.Wakapolda juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan mitigasi, pemantauan kondisi lingkungan, penanganan di lapangan, hingga pemulihan pascakejadian.“Karhutla bukan persoalan satu institusi. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus berjalan sejak tahap pencegahan sampai penanganan. Informasi dari BMKG, pemerintah daerah dan instansi teknis harus menjadi bagian dari langkah deteksi dini dan pengambilan keputusan di lapangan,” ujar Arif.Dalam Vicon tersebut, Wakapolri juga mengingatkan seluruh jajaran agar penanganan Karhutla tetap memperhatikan keberlanjutan program ketahanan pangan Polri yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menindaklanjuti arahan itu, Polda Maluku memastikan upaya menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Lahan produktif yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan harus dijaga dari potensi kebakaran maupun aktivitas yang dapat merusak lingkungan.Wakapolda meminta jajaran tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga memperkuat edukasi dan pencegahan melalui keterlibatan masyarakat.“Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan. Edukasi, kepedulian terhadap lingkungan dan pelaporan cepat harus diperkuat. Di sisi lain, program ketahanan pangan juga harus terus berjalan karena keduanya sama-sama berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, Polda Maluku telah menindaklanjuti arahan Wakapolri dengan memperkuat koordinasi bersama instansi terkait sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan Karhutla.Menurutnya, keterlibatan BMKG, Basarnas, DLH dan unsur pemerintah daerah dalam Vicon tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan pendekatan kolaboratif dan tidak dapat dilakukan secara parsial.“Polda Maluku berkomitmen memperkuat langkah pencegahan melalui deteksi dini, koordinasi lintas sektor dan kesiapan personel. Setiap informasi mengenai potensi maupun kejadian Karhutla harus segera ditindaklanjuti sehingga penanganannya tidak terlambat,” kata Rositah.Ia menambahkan, jajaran kewilayahan juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran meluas serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran.“Pencegahan akan jauh lebih efektif apabila masyarakat menjadi mitra aktif kepolisian. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan setiap potensi Karhutla kepada petugas,” ujarnya.Polda Maluku juga memastikan kesiapan personel dan koordinasi antar-satuan akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya memberikan respons cepat terhadap setiap kejadian Karhutla di wilayah hukum Polda Maluku.Melalui sinergi Polri, pemerintah daerah, BMKG, Basarnas, DLH dan masyarakat, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pencegahan Karhutla yang lebih responsif, terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan dan program ketahanan pangan demi kepentingan masyarakat. PNO-12
31 Jul 2026, 22:09 WIT
RESMI - Kopdes Merah Putih Nawaripi Ambil Alih Pengelolaan Pelabuhan Ikan Pomako
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintah Kampung Nawaripi resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika terkait pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pomako. Mandat pengelolaan pelabuhan strategis tersebut kini diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Nawaripi.Penandatanganan MoU pada Kamis, 31 Juli 2026 itu disaksikan langsung Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, bersama anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Moses Aikawe yang juga Wakil Ketua Koperasi Merah Putih Nawaripi, serta perwakilan investor, Jemi."Ini merupakan capaian yang sangat berarti bagi kami. Permohonan yang kami ajukan kepada Dinas Perikanan mendapat respons yang baik," ujar Norman Ditubun kepada wartawan, Kamis (31/7).Menurut Norman, kehadiran unsur pemerintah kampung, Bamuskam, dan investor dalam prosesi MoU tersebut menjadi bukti dukungan penuh lintas pihak terhadap pengembangan sektor perikanan di Nawaripi.Dengan MoU ini, Kopdes Merah Putih Nawaripi dinyatakan resmi dan siap beroperasi penuh mengelola aktivitas di Pelabuhan Ikan Pomako.Dari Kuliner Jadi Pusat Ekonomi NelayanNorman menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan satu unit bangunan di kawasan Pelabuhan Pomako oleh Kepala Dinas Perikanan Mimika, Clemens Ohoiulun. Bangunan yang semula difungsikan sebagai tempat kuliner itu kini disewakan untuk operasional Kopdes Merah Putih Nawaripi atas permohonan Pemkam Nawaripi.Bangunan tersebut akan menjadi pusat dua kegiatan utama koperasi:1. Jual beli hasil tangkapan ikan, kepiting dan hasil laut lainnya;2. Pelayanan kebutuhan nelayan, berupa sembako, air bersih, BBM, dan kebutuhan pokok lainnya."Lokasi di Pomako sangat strategis. Koperasi bisa langsung menjangkau hasil tangkapan nelayan pesisir sekaligus mempercepat distribusi kebutuhan mereka, jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota," tegas Norman.Dukungan Investor Rp500 Juta dan Visi PresidenNorman mengungkapkan, Kopdes Merah Putih Nawaripi telah memperoleh dukungan pendanaan sebesar Rp500 juta dari investor. Suntikan modal ini diyakini akan mempercepat pengembangan usaha koperasi dibanding koperasi kampung lainnya di Mimika.Ke depan, koperasi tidak hanya fokus pada ikan. Layanan akan diperluas ke sembako hingga bahan bangunan, plus layanan pesan-antar via telepon untuk kampung-kampung pesisir.Langkah ini, kata Norman, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Koperasi Merah Putih di tingkat kampung mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri dan efisien.Pemkam Nawaripi juga telah mengirimkan surat permohonan kepada sejumlah Kepala Distrik di wilayah pesisir untuk membantu mensosialisasikan program pembelian hasil tangkapan nelayan oleh koperasi. Dinas Perikanan sendiri menyarankan agar koperasi juga menampung komoditas lain seperti kepiting.Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyatakan siap melakukan pendampingan teknis agar pengelolaan pelabuhan berjalan sesuai SOP."Seluruh aktivitas usaha koperasi akan kami jalankan sesuai ketentuan pemerintah pusat dan daerah, serta sesuai kesepakatan bersama dengan Dinas Perikanan," ujar Norman.Ia juga menegaskan dukungan penuh Pemkam Nawaripi terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.Sebagai tindak lanjut, Dinas Perikanan, Pemkam Nawaripi, dan pengurus Kopdes Merah Putih dijadwalkan akan meninjau langsung lokasi bangunan di Pelabuhan Pomako pada Sabtu, 1 Agustus 2026.Penulis: AbimEditor: OF
31 Jul 2026, 20:43 WIT
Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Rp880 Miliar
Papuanewsonline.com, Batang – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Akad Massal 62.000 Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya akad massal yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak.Presiden menegaskan pemerintah akan terus berupaya agar semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat memiliki rumah sendiri.Ia menilai penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus didukung melalui berbagai kebijakan pemerintah.Presiden juga menekankan bahwa percepatan pembangunan dan penyediaan rumah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), para pengembang, hingga sektor swasta nasional.Menurut Presiden, kerja sama tersebut mencerminkan semangat Indonesia Incorporated, yakni semangat gotong royong di mana pihak yang memiliki kapasitas lebih besar membantu pelaku usaha dan masyarakat yang lebih kecil agar tetap produktif dan berkembang.Pemerintah berharap program KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan dapat terus mendorong peningkatan kepemilikan rumah sekaligus memperkuat sektor properti yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi keluarga Indonesia.Sumber: BPMI Sekretariat PresidenPenulis: JidEditor: OF
31 Jul 2026, 14:51 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
