Papuanewsonline.com
May Day 2026 Disorot, Aktivis Nilai Nasib Buruh Kian Terpuruk di Tengah Pemborosan Negara
Papuanewsonline.com, Jakarta — Peringatan Hari Buruh
Internasional atau May Day 2026 kembali menjadi momentum kritik terhadap
kondisi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dalam sebuah dialog interaktif yang
digelar komunitas Aktivis 98 Garis Lucu di Jakarta, sejumlah aktivis menilai
kondisi buruh saat ini semakin tertekan di tengah situasi ekonomi yang belum
sepenuhnya pulih.Forum bertajuk “Mayday: Rakyat Disuruh Tahan Banting, Negara
Tahan Kritik” tersebut menghadirkan berbagai pandangan kritis mengenai
kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada kaum pekerja dan
kelompok rentan lainnya.Ketua panitia kegiatan, Ignatius Indro, menilai peringatan
Hari Buruh yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Monumen Nasional lebih
bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi buruh.“Tidak ada perubahan signifikan terhadap nasib buruh maupun
kondisi perekonomian. Pembagian paket sembako dalam jumlah besar bukan solusi.
Yang dibutuhkan buruh adalah perbaikan sistemik,” ujar Indro.Menurutnya, sejumlah kebijakan ketenagakerjaan saat ini
justru memperlemah posisi pekerja. Ia menyoroti keberadaan Undang-Undang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang dinilai membuka ruang
ketidakadilan dalam hubungan kerja, khususnya terkait sistem alih daya atau
outsourcing.Indro juga mengangkat persoalan pekerja sektor informal,
termasuk pengemudi ojek daring yang disebut menghadapi ketimpangan pembagian
komisi dengan perusahaan aplikasi. Ia mempertanyakan efektivitas sejumlah
program pemerintah yang selama ini diklaim mampu menciptakan lapangan kerja.“Bukan hanya buruh pabrik, sektor lain juga membutuhkan
perhatian serius. Ketimpangan komisi ojek online, janji 19 juta lapangan kerja
yang belum jelas, hingga program yang berpotensi menjadi beban anggaran—ini
semua harus dievaluasi,” tegasnya.Dalam forum yang sama, aktivis 98 lainnya, Bona
Sigalingging, menyoroti langkah pemerintah yang meratifikasi Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2026 terkait Konvensi ILO 188 mengenai perlindungan dan
kesejahteraan nelayan.“Ratifikasi ini patut diapresiasi, namun implementasinya
harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi para nelayan,”
ujarnya.Sementara itu, Joshua Napitupulu menilai gerakan buruh
hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Menurutnya, makna May Day tidak boleh direduksi hanya
menjadi agenda formal pemerintah.“Mayday adalah simbol perlawanan dan perjuangan buruh.
Ketika maknanya dibelokkan menjadi acara seremonial, itu menunjukkan kegagalan
pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar,” kata Joshua.Ia juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang dinilai
belum terselesaikan hingga saat ini, seperti upah pekerja di bawah standar UMK,
minimnya perlindungan jaminan sosial, hingga persoalan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diketahui menghadiri
peringatan Hari Buruh yang digelar pemerintah di kawasan Monumen Nasional
bersama ribuan buruh dari berbagai organisasi. Kegiatan tersebut mendapat
perhatian publik luas, namun juga menuai kritik karena dianggap bertolak
belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan
pemerintah.Sementara itu, ribuan buruh lainnya memilih turun ke jalan
dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan
tuntutan secara langsung kepada pemerintah dan wakil rakyat.Meski berlangsung dengan pendekatan berbeda, baik kegiatan
pemerintah maupun aksi demonstrasi buruh dilaporkan berjalan aman dan tertib
hingga seluruh rangkaian peringatan May Day 2026 berakhir. (GF)
04 Mei 2026, 17:52 WIT
Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5/2026). "Dan ke depan kita harapkan Polda DIY betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita kenal sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan," kata Sigit di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026). Pembangunan ini sendiri bertajuk 'Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono'. Sigit mengapresiasi Pemprov DIY terkait seluruh dukungan terkait pembangunan Mapolda Yogyakarta. "Jadi ini adalah bentuk dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang tentunya kita memahami bahwa ini adalah titipan amanah terkait dengan pembangunan ini sebagaimana tema dari pembangunan Mapolda yaitu Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono," ujar Sigit. Sebagaimana artinya, Sigit meminta agar jajarannya bisa menjaga, memperbaiki dan menciptakan keindahan serta keharmonisan bermasyarakat yang tentunya ini sejalan dengan Tri Brata dan Catur Prasetya. "Dan juga kami juga mendapatkan amanah agar ke depan gedung Polda DIY ini dibangun dengan konsep smart city, tadi kita mendapatkan amanah dari Bapak Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono titipan dari masyarakat Yogya agar gedung ini tidak hanya berdiri sebagai gedung yang hanya fisiknya saja tapi juga bisa melaksanakan fungsinya untuk bisa tampil sebagai pelayanan kepolisian yang memiliki kemampuan data driven police hub, social listening and sentiment intelligence system, cyber security defense center serta decision intelligence and knowledge system," papar Sigit.Karenanya, Sigit menekankan, jajaran Polda DIY harus mendukung konsep dari Daerah Istimewa Yogyakarta. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh para pemangku jabatan, pemangku kepentingan dan juga harapan besar dari masyarakat Yogya terhadap kinerja Polri untuk betul-betul bisa profesional, dekat dan dicintai masyarakat," tutup Sigit. PNO-12
04 Mei 2026, 10:36 WIT
Perusahaan Korea Selatan Lirik UMKM Indonesia untuk Proyek Energi Berbasis Tanaman
Papuanewsonline.com, Jakarta — Peluang kerja sama
internasional kembali terbuka bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di Indonesia. Kali ini, perusahaan asal Korea Selatan, Pisphere Company,
menunjukkan ketertarikannya untuk menjalin kolaborasi bersama Sinergi UMKM
Indonesia dalam pengembangan proyek energi berbasis tanaman di sejumlah daerah
di Indonesia.Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Canton 108,
kawasan Astha District 8 SCBD, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Dalam pertemuan itu,
kedua pihak membahas rencana kerja sama di sektor agro energi yang berfokus
pada pemanfaatan tanaman sebagai sumber energi terbarukan sekaligus
pemberdayaan masyarakat lokal.Kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk mendukung
pengembangan energi ramah lingkungan, tetapi juga membuka ruang keterlibatan
langsung bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sektor pertanian serta perkebunan.
Wilayah Indonesia Timur seperti NTT, Ambon, dan Papua disebut menjadi salah
satu fokus utama implementasi proyek tersebut.CEO Pisphere Company, Kang Byeong Ju, menyampaikan optimisme
tinggi terhadap potensi kolaborasi bersama Sinergi UMKM Indonesia. Pihaknya
menilai pengalaman organisasi tersebut dalam mendampingi masyarakat akar rumput
menjadi nilai penting untuk memastikan proyek berjalan efektif di lapangan.Menurut Pisphere, pendekatan berbasis komunitas menjadi
faktor utama keberhasilan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Dengan
keterlibatan langsung masyarakat, proyek dinilai tidak hanya menghasilkan
manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dalam pengelolaan
sumber daya berkelanjutan.Direktur Pengembangan Bisnis Sinergi UMKM Indonesia, M. Robi
Bratawijaya, menyebut kerja sama tersebut sebagai peluang strategis bagi
pengembangan UMKM nasional. “Ini adalah kesempatan strategis untuk mendorong
pemberdayaan UMKM melalui keterlibatan langsung dalam proyek energi berbasis
tanaman yang berkelanjutan,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam proyek ini
diharapkan mampu menciptakan rantai ekonomi baru, terutama bagi masyarakat di
wilayah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap
pengembangan industri energi modern.Selain membahas rencana teknis proyek, pertemuan itu juga
menjadi momentum penguatan hubungan antar kedua pihak untuk membangun kerja
sama jangka panjang di bidang pengembangan ekonomi hijau berbasis komunitas.Dalam agenda tersebut turut hadir CEO Sinergi UMKM Indonesia
Widhiyani Mokhamad, Direktur Program Haryono, SE., serta Direktur Kerjasama dan
Komunikasi Andi Wardana. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan
keseriusan Sinergi UMKM Indonesia dalam mempersiapkan program kolaborasi
internasional tersebut.Rencananya, proyek energi berbasis tanaman ini akan mulai
berjalan pada Juli 2026 mendatang. Sebelum implementasi dilakukan, Sinergi UMKM
Indonesia akan melakukan pendataan masyarakat, pemetaan potensi wilayah, serta
persiapan infrastruktur pendukung di lokasi sasaran.Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam
pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain
mendukung transisi energi ramah lingkungan, proyek tersebut juga diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan
aktif UMKM dalam rantai produksi energi masa depan. (GF)
03 Mei 2026, 14:22 WIT
May Day di Ambon, Kapolda Maluku: Buruh Harus Jadi Mitra Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.Dr. Dadang Hartanto mengajak kalangan buruh di Maluku untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Ambon, Jumat (1/5/2026).Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan santai dan syukuran Hari Buruh yang digelar serikat pekerja di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.Menurut Dadang, buruh, pemerintah, dan pengusaha merupakan tiga elemen penting yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.“Buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah. Jika keamanan terjaga, investasi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Lalu Lintas, Karumkit Bhayangkara Polda Maluku, unsur Forkopimda Maluku, pimpinan serikat pekerja, pelaku usaha, serta sejumlah pejabat terkait.Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan di Maluku.“Keamanan adalah salah satu kekuatan utama untuk memajukan Maluku. Karena itu, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan harus duduk bersama menjaga stabilitas daerah,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyampaikan bahwa Polri telah membuka layanan pengaduan ketenagakerjaan guna membantu pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial, termasuk pemutusan hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan.Menurutnya, layanan itu dihadirkan untuk membantu mencarikan solusi bagi pekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.Usai kegiatan syukuran, Kapolda bersama Forkopimda dan perwakilan pengusaha melepas peserta jalan santai yang berlangsung meriah dan kondusif di kawasan pusat Kota Ambon. PNO-12
02 Mei 2026, 12:43 WIT
Layanan KA Jarak Jauh Mulai Normal Bertahap, KAI Pastikan Hak Penumpang Tetap Terpenuhi
Papuanewsonline.com, Bekasi - PT Kereta Api Indonesia
(Persero) memastikan layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) mulai dipersiapkan
kembali normal secara bertahap mulai 30 April 2026. Langkah tersebut dilakukan
setelah proses pemulihan operasional akibat insiden di wilayah Bekasi Timur
terus berjalan dalam beberapa hari terakhir.Meski layanan mulai dipulihkan, KAI mengakui sejumlah
perjalanan masih mengalami keterlambatan. Penyesuaian pola operasi dilakukan
secara hati-hati guna memastikan aspek keselamatan dan kesiapan teknis tetap
menjadi prioritas utama.Dalam keterangannya, Vice President Corporate Communication
KAI Anne Purba mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap agar
operasional kereta kembali berjalan aman dan terkendali.“KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100% di luar
bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Seluruh proses dapat diakses dengan
mudah melalui berbagai kanal layanan,” ujar Anne Purba dalam siaran pers, Rabu
(29/4/2026).KAI mencatat hingga pukul 17.00 WIB pada 29 April 2026,
sebanyak 13.027 tiket KA Jarak Jauh yang terdampak insiden di Bekasi Timur
telah berhasil dilakukan pengembalian atau refund kepada pelanggan.Kebijakan refund penuh tersebut diberikan bagi pelanggan
yang membatalkan perjalanan akibat keterlambatan, penundaan lebih dari satu
jam, perubahan rute perjalanan, maupun pelanggan yang memilih tidak menggunakan
kereta pengganti atau moda lanjutan yang disiapkan perusahaan.Selain itu, pengembalian tiket juga berlaku untuk tiket
pulang-pergi, tiket lanjutan atau connecting, termasuk layanan KAI Group yang
berada dalam satu kode booking dan terdampak insiden operasional tersebut.Anne menjelaskan, pelanggan yang tetap melanjutkan
perjalanan menggunakan kereta pengganti dengan kelas yang sama ataupun lebih
tinggi tidak akan dikenakan biaya tambahan. Jika perjalanan tidak dapat
dilanjutkan hingga stasiun tujuan, KAI juga menyiapkan moda transportasi
lanjutan.“Apabila perjalanan tidak dapat dilanjutkan hingga stasiun
tujuan, KAI mengupayakan moda lanjutan, dan pengembalian tiket tetap diberikan
secara penuh,” katanya.Untuk mempermudah proses pengembalian dana, KAI membuka
sejumlah kanal layanan refund. Pelanggan dapat melakukan pembatalan langsung di
loket stasiun dengan menunjukkan boarding pass atau e-boarding, maupun melalui
Contact Center 121 dan aplikasi Access by KAI.Perusahaan juga memastikan proses pencairan dana dilakukan
maksimal 1 x 24 jam setelah pembatalan diverifikasi. Batas waktu pengajuan
refund diberikan hingga tujuh hari sejak jadwal keberangkatan.Di tengah proses normalisasi layanan, KAI turut menyampaikan
permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi
akibat gangguan perjalanan pascainsiden di Bekasi Timur.“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan
pelanggan. Dalam proses pemulihan ini, kami memohon pengertian apabila
perjalanan masih mengalami kelambatan, dan kami terus berupaya memastikan
layanan kembali berjalan dengan baik serta hak pelanggan tetap terpenuhi,”
tutup Anne.KAI memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi
terkait perkembangan operasional melalui kanal resmi perusahaan, termasuk
Contact Center KAI 121 dan media informasi lainnya. (GF)
30 Apr 2026, 15:33 WIT
DAD dan Korem 173/PVB Perkuat Ketahanan Pangan di Papua Tengah, Dorong Pangan Lokal dalam MBG
Papuanewsonline.com, Papua Tengah — Dewan Adat Daerah (DAD)
bersama Korem 173/Praja Vira Braja memperkuat sinergi dalam mendorong program
ketahanan pangan di Papua Tengah. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk
mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, dengan menekankan
keterlibatan Orang Asli Papua dalam penyediaan dan pengembangan pangan lokal.Kasi Logistik Korem 173/PVB, Kolonel Arh Kurniawan Fitriana,
mengatakan bahwa pangan lokal Papua memiliki potensi besar untuk mendukung
kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi warga setempat.“Pelibatan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua,
menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pelaksanaan program
MBG di Papua Tengah,” ujar Kolonel Arh Kurniawan Fitriana.Menurutnya, program ketahanan pangan tidak hanya berfokus
pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat adat,
petani lokal, serta mama-mama Papua yang berperan dalam pengolahan dan
penyediaan makanan.Dalam kesempatan tersebut, pihak Korem 173/PVB, Kolonel Arh
Kurniawan Fitriana, dan DAD turut menerima penghargaan adat dari salah satu
mama Papua pemilik dapur. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi
atas dukungan terhadap pengangkatan pangan lokal dan keterlibatan masyarakat
Papua dalam program tersebut.Sinergi antara lembaga adat, TNI, dan masyarakat diharapkan
dapat memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan dan MBG di Papua Tengah
agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, serta berpihak pada potensi lokal
daerah. Penulis: JIS
Editor: GF
30 Apr 2026, 15:05 WIT
Kunker Ke Ambon, Wamen ESDM Disambut Kapolda Maluku dan Forkopimda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, menyambut kedatangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku.Penyambutan berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura Ambon, Senin (27/4/2026) pagi, dengan pengamanan dan protokol yang berjalan tertib.Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam mendorong penguatan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah, termasuk optimalisasi potensi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.Kapolda Maluku menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama kunjungan berlangsung.“Kami telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara optimal guna memastikan seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM beserta rombongan berjalan aman dan lancar,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.“Stabilitas kamtibmas harus terus dijaga agar setiap agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Kapolda juga menilai, situasi keamanan yang kondusif akan menjadi faktor pendukung masuknya investasi, terutama di sektor energi dan sumber daya alam di Maluku.Seluruh rangkaian penyambutan berlangsung lancar dan berakhir dalam situasi aman dan terkendali. PNO-12
29 Apr 2026, 10:07 WIT
Aliansi OAP Desak Pemda Serius Terapkan Perpres 108/2025 dalam Pengadaan
Papuanewsonline.com, Timika — Aliansi Peduli Pengusaha Orang
Asli Papua memberikan respons terhadap kegiatan sosialisasi penguatan peran
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang dilaksanakan oleh BPBJ Setda Mimika. Kegiatan tersebut
dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan tata kelola pengadaan barang
dan jasa pemerintah di daerah.Aliansi menilai, sosialisasi tersebut memiliki peran penting
dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran, meningkatkan tertib
administrasi, serta memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan,
akuntabel, dan tepat waktu. Upaya penguatan peran internal pemerintah ini
dianggap sebagai bagian dari pembenahan sistem yang selama ini masih menghadapi
berbagai tantangan.“Sosialisasi pengadaan tidak boleh hanya berfokus pada
penguatan peran aparatur pemerintah semata. Mereka menilai, pemerintah daerah
perlu melihat secara menyeluruh regulasi yang lebih luas, khususnya Peraturan
Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
rangka percepatan pembangunan di Papua,” Tegas Aliansi dalam keterangannya kepada awak media papuanewsonline.com.Menurut Aliansi, Perpres tersebut merupakan kebijakan
strategis yang secara khusus dirancang untuk memberikan ruang lebih besar
kepada pelaku usaha Orang Asli Papua, termasuk usaha mikro, kecil, dan koperasi
lokal. Regulasi ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah pusat
terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Papua.Aliansi juga menyoroti bahwa Perpres 108 Tahun 2025 telah
resmi berlaku sejak diundangkan pada 9 Oktober 2025 dan menjadi dasar hukum
penting dalam pelaksanaan pengadaan di wilayah Papua. Oleh karena itu, mereka
mempertanyakan mengapa dalam sosialisasi yang dilakukan Pemkab Mimika, regulasi
tersebut belum ditempatkan sebagai materi utama.Mereka menilai, pengabaian terhadap Perpres tersebut
berpotensi membuat tujuan afirmasi bagi pengusaha Orang Asli Papua tidak
tercapai secara maksimal. Padahal, dalam ketentuan regulasi tersebut telah
diatur berbagai mekanisme penting, termasuk verifikasi pelaku usaha OAP,
pencegahan praktik pinjam bendera, hingga metode tender terbatas.Keterlibatan unsur masyarakat adat dinilai sangat penting
untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan afirmatif benar-benar menyentuh
kepentingan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar
formalitas administratif.Aliansi juga menyampaikan sejumlah sikap dan rekomendasi
kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah mendorong dilakukannya
sosialisasi khusus terkait Perpres 108 Tahun 2025 kepada seluruh perangkat
daerah dan pelaku usaha.“Organisasi pengusaha Orang Asli Papua dilibatkan secara
resmi dalam setiap forum pengadaan, serta mendorong peran Dewan Adat dalam
proses verifikasi pelaku usaha agar kebijakan afirmasi tidak disalahgunakan,”
Tegas Aliansi OAP.Aliansi juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog
antara pemerintah daerah dan pengusaha OAP guna merumuskan langkah teknis
implementasi kebijakan tersebut secara konkret di lapangan.Mereka berharap, paket-paket pekerjaan yang tersedia
benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekonomi pelaku usaha Orang Asli Papua,
bukan sekadar memenuhi aspek administratif tanpa dampak nyata.
Dengan adanya Perpres 108 Tahun 2025, Aliansi menilai
pemerintah daerah memiliki landasan kuat untuk menjalankan kebijakan yang lebih
berpihak. Mereka pun berharap implementasi regulasi tersebut dilakukan secara
jujur, terbuka, dan benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua di
Kabupaten Mimika. (GF)
28 Apr 2026, 19:26 WIT
Penyerapan Anggaran Mimika Baru 2,5 Persen, BPKAD Optimistis Capai Target
Papuanewsonline.com, Mimika — Realisasi penyerapan anggaran
Pemerintah Kabupaten Mimika hingga saat ini tercatat masih rendah, yakni baru
sekitar 2,5 persen atau kurang lebih Rp140 miliar. Hal tersebut disampaikan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T.
Mallisa, dalam wawancara pada Senin (27/4/2026).Menurutnya, rendahnya angka penyerapan yang tercatat dalam
sistem disebabkan oleh proses pencatatan yang sebelumnya masih banyak dilakukan
secara manual, sehingga belum seluruh pengeluaran ter-update secara maksimal.“Kalau kita lihat, sebelumnya pencatatan pengeluaran masih
banyak dilakukan secara manual, sehingga belum seluruhnya ter-update di dalam
sistem. Itu yang menyebabkan penyerapan anggaran yang tercatat masih terlihat
kecil,” ujarnya.Meski demikian, Marthen menjelaskan bahwa secara riil,
penyerapan anggaran diperkirakan sudah jauh lebih tinggi. Jika memperhitungkan
kegiatan yang telah berjalan di lapangan, penyerapan diprediksi berada di
kisaran 30 hingga 35 persen.Ia menambahkan, sejumlah pekerjaan fisik saat ini sudah
mulai berjalan, meskipun sebagian masih dalam tahap kontrak dan penyelesaian
administrasi.“Untuk saat ini, yang ter-update di sistem baru sekitar 2,5
persen. Namun ada juga pengeluaran yang masih dalam proses perekaman, sehingga
belum tercermin dalam data,” jelasnya.Untuk mempercepat realisasi anggaran, BPKAD mendorong
percepatan proses lelang kegiatan. Saat ini, beberapa persyaratan lelang sudah
mulai ditayangkan sehingga diharapkan pekerjaan dapat segera dilaksanakan.“Kami mendorong agar proses lelang bisa segera dilakukan.
Dengan percepatan itu, diharapkan pekerjaan bisa berjalan dan penyerapan
anggaran meningkat,” katanya.Terkait target akhir tahun, Marthen mengakui masih terlalu
dini untuk memastikan capaian secara pasti. Namun, pihaknya optimistis
realisasi penyerapan anggaran tahun ini dapat lebih baik dibandingkan tahun
sebelumnya.Pada tahun 2025 lalu, penyerapan anggaran sempat menghadapi
berbagai kendala, meskipun pada akhirnya mampu mencapai sekitar 70 hingga 80
persen. Tahun ini, Pemkab Mimika menargetkan capaian minimal berada pada
kisaran tersebut atau bahkan lebih tinggi.“Kami optimistis tahun ini bisa minimal sama atau bahkan
lebih baik dari tahun lalu,” tutupnya Penulis: Bim
Editor: GF
27 Apr 2026, 20:39 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
