Papuanewsonline.com
677 Ribu Penumpang Manfaatkan Diskon 30% Kapal Pelni Selama Libur Sekolah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Program stimulus diskon tarif transportasi laut sebesar 30 persen dari PT PELNI (Persero) mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Selama periode libur sekolah, kapal PELNI melayani 677.955 penumpang.Angka itu mencapai 98 persen dari target 693.690 penumpang yang ditetapkan pemerintah. Realisasi penggunaan anggaran stimulus juga mencapai 99 persen dari total alokasi Rp67,3 miliar.Program diskon berlaku untuk pembelian tiket 6 Juni hingga 15 Agustus 2026, dengan keberangkatan 20 Juni sampai 15 Agustus 2026. Potongan 30 persen diberikan untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI. Diskon tidak termasuk biaya asuransi dan pas pelabuhan.Puncak Penumpang 24 Ribu Lebih dalam SehariSekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda mengatakan puncak arus penumpang terjadi pada 26 Juni 2026 dengan 24.486 penumpang dalam sehari."Lima tujuan favorit masyarakat selama program ini yaitu Makassar, Tanjung Priok, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya," kata Ditto dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7/2026).Menurut Ditto, tingginya antusiasme membuktikan stimulus pemerintah mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memberi kemudahan akses transportasi antarpulau dengan tarif terjangkau.Fasilitas Kapal Terus DitingkatkanSelama program, PELNI tetap mengedepankan prinsip safety first, zero accident dan service excellencePELNI juga menambah fasilitas modern di kapal seperti poliklinik, restoran, minimarket, mini theater, TV channel, hingga Wi-Fi komersial di sejumlah kapal penumpang."Kami berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan dan masyarakat yang telah memilih kapal PELNI. Kepercayaan ini akan kami jawab dengan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu," ujar Ditto.Kuota Timika Sudah HabisKepala Cabang PELNI Timika, Sigit Sujatmoko mengonfirmasi kuota program stimulus di wilayahnya juga telah habis terpakai. "Dengan demikian harga tiket sudah kembali normal. Untuk masyarakat yang ingin bepergian, bisa membeli tiket dan cek jadwal kapal lewat aplikasi PELNI Mobile," ujar Sigit.Keberhasilan program ini memperkuat peran PELNI sebagai tulang punggung konektivitas laut nasional. Saat ini PELNI mengoperasikan 84 kapal dengan 26 di antaranya kapal penumpang, melayani 357 pelabuhan singgah melalui 1.111 ruas pelayaran di seluruh Indonesia.Penulis: HendrikEditor: OF
24 Jul 2026, 14:57 WIT
Kadiv Humas: Pengembangan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan Masuki Tahap Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan di Polda Riau menjadi tonggak baru dalam pengembangan ilmu kepolisian Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep Green Policing dikembangkan melalui wadah akademik yang menghubungkan pengalaman operasional Polri dengan riset ilmiah dan kolaborasi lintas disiplin.“Hari ini menjadi momentum penting bagi transformasi Polri. Green Policing tidak lagi hanya menjadi pendekatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi mulai dibangun sebagai disiplin ilmu melalui Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan. Ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan keamanan masa depan yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim, kejahatan lingkungan, bencana ekologis, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan,” ujar Kadiv Humas Polri.Menurut Kadiv Humas, pembentukan pusat studi tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem ilmu kepolisian nasional yang terus diperluas melalui kemitraan dengan perguruan tinggi.“Secara nasional, Polri bersama perguruan tinggi negeri dan swasta telah mengembangkan jejaring 79 Pusat Studi Kepolisian, terdiri atas 40 pusat studi yang telah beroperasi, 5 pusat studi dalam tahap penandatanganan perjanjian kerja sama, dan 34 pusat studi yang sedang dalam proses penyusunan perjanjian kerja sama. Di samping itu, PTIK juga telah mengembangkan 16 pusat studi tematik yang menjadi pusat unggulan pengembangan berbagai disiplin ilmu kepolisian. Kehadiran Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan di Riau memperkaya ekosistem tersebut dengan menghadirkan kajian Green Policing sebagai referensi nasional dalam mewujudkan keamanan lingkungan.”Momentum tersebut ditandai dengan kunjungan Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Chrysnanda Dwilaksana, M.Si., bersama Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., ke Polda Riau, Kamis (23/7), untuk membahas pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan sebagai bagian dari penguatan transformasi Polri berbasis ilmu pengetahuan.Dalam paparannya, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menjelaskan bahwa Green Policing merupakan paradigma pemolisian yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan, hingga dampak perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, gangguan ekonomi, bencana kemanusiaan, serta ancaman terhadap keamanan nasional.Kapolda Riau menegaskan, implementasi Green Policing dibangun melalui tiga pilar utama, yakni prevention, law enforcement, dan restoration. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, literasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Penegakan hukum diarahkan terhadap berbagai bentuk kejahatan lingkungan secara profesional dan berkeadilan, sedangkan restorasi diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kawasan yang mengalami kerusakan.Lebih lanjut, Green Policing dikembangkan sebagai budaya organisasi melalui penguatan Green Leadership, Green Mindset, Green Culture, dan Green Innovation, sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari karakter setiap insan Bhayangkara. Pendekatan ini juga mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat adat, komunitas lingkungan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.Dalam forum tersebut juga dibahas operasionalisasi Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan melalui pengembangan riset multidisiplin, publikasi ilmiah, penyusunan kurikulum pendidikan kepolisian, penguatan evidence-based policing, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi Polri maupun para pemangku kepentingan dalam menangani isu keamanan lingkungan.Dengan karakteristik geografis Riau yang memiliki kawasan gambut terluas di Indonesia, hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, serta tantangan kebakaran hutan dan lahan yang kompleks, Polda Riau dinilai memiliki potensi besar menjadi living laboratory Green Policing, tempat lahirnya berbagai inovasi, model pemolisian, dan rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia maupun menjadi referensi dalam pengembangan ilmu kepolisian di tingkat internasional. PNO-12
24 Jul 2026, 14:23 WIT
GPMI-I Desak DPR Papteng Bentuk Tim Investigasi Usut Tuntas Pelanggaran HAM di Intan Jaya
Papuanewsonlone.com, NABIRE,- Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya (GPMI-I) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Nabire, Kamis (23/07/2026). Massa aksi mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah untuk menyerahkan dokumen aspirasi terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya.Dalam aksi tersebut, GPMI-I menyampaikan dua tuntutan utama kepada lembaga legislatif provinsi tersebut.Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Dalam dokumen aspirasi yang diterima, GPMI-I juga menyebutkan beberapa peristiwa yang mereka nilai perlu diinvestigasi secara menyeluruh, di antaranya peristiwa yang mereka sebut sebagai "Soanggama Berdarah", kasus penembakan terhadap seorang ibu hamil, pembunuhan seorang gembala, serta sejumlah kasus lain di wilayah tersebut.Tuntutan kedua, GPMI-I meminta DPR Papua Tengah untuk membentuk Tim Investigasi Independen guna meninjau secara langsung berbagai permasalahan yang terjadi di Intan Jaya, baik terkait keamanan, kemanusiaan, maupun dampak konflik bersenjata terhadap masyarakat sipil.Peserta aksi menilai situasi di Intan Jaya telah menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat dan mengganggu aktivitas pendidikan serta sosial warga. Oleh karena itu, mereka berharap DPR Papua Tengah sebagai representasi rakyat dapat mengambil langkah konkret dan menghadirkan negara dalam penyelesaian persoalan tersebut.Aksi yang berlangsung damai itu diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan DPR Papua Tengah.Massa aksi berharap aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan mendapat tanggapan resmi dari pemerintah provinsi maupun pihak terkait lainnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari DPR Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait tuntutan yang disampaikan GPMI-I tersebut.Penulis: AbimEditor. : Of
23 Jul 2026, 20:17 WIT
PT Freeport Indonesia Adalah Penjahat Perusak Lingkungan di Jantung Papua
Papuanewsonline.com, TIMIKA, - Di balik kilau produksi emas dan tembaga dari Gunung Grasberg, operasional PT Freeport Indonesia menyisakan persoalan lingkungan serius yang disoroti warga di Kabupaten Mimika.Tokoh Pemuda Mimika, Edoardus, menyebut kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang tersebut telah berlangsung masif dan lintas dekade, namun belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat adat di sekitar lingkar tambang."Kejahatan PT Freeport terhadap lingkungan sudah berskala masif yang berlangsung lebih dari setengah abad. Sayangnya masyarakat asli masih hidup miskin, sedangkan hasil buminya dijarah," ujar Edoardus di Timika, Kamis (23/7).Menurutnya, pernyataan Menteri Negara Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu yang menyebut kerusakan lingkungan akibat Freeport sudah dalam kategori parah, bukan sekadar retorika politik."Ini fakta lapangan yang bisa dilihat dari hulu hingga hilir," tegasnya.Modus Pembuangan Tailing ke Sungai AjkwaEdoardus menjelaskan, persoalan utama terletak pada sistem pembuangan limbah sisa hasil pengolahan atau tailing yang dialirkan ke alam.Sejak operasi komersial dimulai pada 1972, kata dia, Freeport membuang tailing melalui Daerah Pengaliran Sungai Ajkwa. Limbah tersebut diduga mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan alirannya telah mencapai pesisir Laut Arafura.Ia mengklaim, buangan tailing tersebut telah melampaui baku mutu Total Suspended Solid (TSS) yang diperbolehkan menurut regulasi di Indonesia. Ia merujuk pada audit lingkungan yang dilakukan Parametrix yang menemukan bahwa tailing dan batuan limbah Freeport berpotensi menghasilkan air asam yang berbahaya bagi kehidupan akuatik."Akibatnya terjadi pendangkalan sungai dan sejumlah spesies akuatik sensitif di Sungai Ajkwa telah punah," sorotnya.Produksi Naik, Volume Limbah MeningkatSkala persoalan, lanjut Edoardus, meningkat seiring peningkatan kapasitas produksi. Jika pada awal operasi produksi hanya sekitar 16.000 ton bijih per hari, kini produksinya mencapai sekitar 223.000 ton per hari."Dari produksi harian sebesar 200 ribu ton, menghasilkan limbah pasir kimiawi sekitar 190 ribu ton setiap harinya. Ini jelas merusak alam," imbuhnya.Dampaknya, menurut dia, adalah kerusakan ekologis. Tailing mencemari aliran sungai dan merusak sumber daya alam produktif berupa hutan mangrove, hutan hujan tropis, dan hutan sagu di sepanjang Sungai Ajkwa."Matinya tumbuhan mangrove, hutan sagu, serta tanaman sayur-mayur akibat kontaminasi tailing melalui angin dan air hujan telah meresahkan masyarakat," jelasnya.Potensi Kerugian Negara Rp185 TriliunEdoardus juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat potensi kerugian negara akibat kerusakan dan pencemaran dari operasional PT Freeport Indonesia yang mencapai Rp185,018 triliun.Kerugian itu, kata dia, antara lain berasal dari kegiatan penambangan tanpa mengubah izin lingkungan, perubahan luas ModADA dari 230 menjadi 450 kilometer persegi, serta hilangnya titik penaatan karena tertimbun tailing.Di wilayah pesisir, dampaknya juga dirasakan. Partikel tailing yang melayang dan teraduk gerakan air laut menimbulkan kekeruhan dan mengurangi kesuburan perairan karena menghambat penetrasi cahaya yang dibutuhkan organisme laut."Dampaknya terhadap ekosistem dasar laut juga fatal, terumbu karang dan hewan dasar laut lainnya telah tertutup oleh tailing," ujarnya.Dengan estimasi 300 juta ton tailing yang telah dibuang ke badan sungai dan merusak ekosistem hingga pesisir Mimika, Edoardus menilai persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa."Mereka adalah penjahat lingkungan yang menukar kehidupan Sungai Ajkwa, hutan sagu, dan Laut Arafura dengan tumpukan emas," pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari manajemen PT Freeport Indonesia terkait tudingan kerusakan lingkungan tersebut.Penulis: HendrikEditor: Gf
23 Jul 2026, 18:22 WIT
Tunjukkan Konsistensi Kelola Anggaran Negara, Bidkeu Polda Maluku Raih Penghargaan Matra 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik kembali mendapat pengakuan. Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Maluku berhasil meraih Peringkat II Kategori Koordinator Wilayah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik pada ajang Manise Treasury Award (MATRA) 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku.Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 Lingkup Provinsi Maluku bertema "Aksi Kolaboratif: Mewujudkan Layanan Perbendaharaan Transformatif untuk Maluku Maju dan Sejahtera", yang berlangsung di Aula Lantai V Gedung Keuangan Negara Ambon, Rabu (22/7/2026).Kabidkeu Polda Maluku diwakili Ps. Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Maluku Kompol Helda Misse Siwabessy, S.H., M.H., menghadiri kegiatan yang diikuti jajaran Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta perwakilan kementerian dan lembaga di wilayah Maluku.Selain Bidkeu Polda Maluku, delapan satuan kerja di lingkungan Polda Maluku juga berhasil meraih penghargaan MATRA pada berbagai kategori, yakni Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Polres Tual, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Kepulauan Tanimbar, Polres Seram Bagian Timur, Spripim Polda Maluku, dan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi jajaran Polda Maluku dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip good governance.Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh satuan kerja mitra DJPb dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil.Dalam kesempatan tersebut, disampaikan sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara yang berkualitas merupakan fondasi utama percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat."Transformasi pengelolaan perbendaharaan negara harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran akan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing," demikian sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penayangan video profil Kanwil DJPb Provinsi Maluku, keynote speech Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, penyerahan penghargaan Manise Treasury Award (MATRA), serta talkshow mengenai penguatan pelaksanaan anggaran dan reformasi pengelolaan keuangan negara yang menghadirkan para pejabat Kanwil DJPb Provinsi Maluku dan KPPN Ambon sebagai narasumber.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Bidkeu Polda Maluku dan sejumlah satuan kerja jajaran. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas di lingkungan Polri terus menunjukkan hasil yang positif."Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Polda Maluku dalam mengelola keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap anggaran yang dipercayakan kepada Polri harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran sesuai prinsip good governance dan clean government."Keberhasilan ini bukan semata-mata prestasi administratif, tetapi mencerminkan komitmen seluruh personel dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Polda Maluku akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh mitra strategis agar pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas dan mampu mendukung program-program prioritas pemerintah demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.Dengan diraihnya penghargaan MATRA 2026, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan tata kelola organisasi yang profesional, modern, dan terpercaya. Prestasi tersebut sekaligus memperkuat peran Polri sebagai institusi negara yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengelolaan sumber daya negara guna mendukung agenda pembangunan nasional. PNO-12
23 Jul 2026, 17:10 WIT
Hadirkan 727 Stan UMKM, Selvi Gibran Dukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ketua Umum Seruni Kabinet Merah Putih, Selvi Gibran Rakabuming, secara resmi membuka Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara (KBN) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/7/2026). Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Bhayangkari ke-74 ini menghadirkan 727 stan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia serta berbagai kegiatan pendukung seperti talkshow, workshop, peragaan busana wastra, demo memasak, hingga pertunjukan seni budaya.Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 berlangsung pada 21 hingga 25 Juli 2026 di JCC, Jakarta, dan terbuka untuk umum. Masyarakat dapat mengunjungi dan menikmati berbagai produk unggulan UMKM Bhayangkari sekaligus mengikuti beragam kegiatan yang telah disiapkan selama penyelenggaraan bazar.Dalam sambutannya, Selvi mengapresiasi peran Bhayangkari yang dinilai tidak hanya mendampingi tugas Polri, tetapi juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM.“Bazar Kreasi ini membuktikan bahwa Ibu-Ibu Bhayangkari memiliki kekuatan yang luar biasa. Kegiatan ini memberikan manfaat bukan hanya bagi keluarga Polri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Pendamping bukan sekadar pendamping, tetapi pendamping yang mempunyai nilai dan berdaya,” ujar Selvi.Selvi berharap Bazar Kreasi Bhayangkari terus berkembang sebagai wadah kolaborasi dan promosi bagi UMKM Indonesia. Ia juga mengapresiasi meningkatnya jumlah stan setiap tahun dan berharap seluruh hall di JCC dapat dipenuhi produk-produk unggulan UMKM Bhayangkari pada penyelenggaraan mendatang.Sementara itu, Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo mengatakan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 mengusung tema “Nusantara Berdaya, Bhayangkari Berkarya” sebagai bentuk komitmen Bhayangkari dalam mendukung pemberdayaan UMKM, pelestarian budaya, serta pengembangan kreativitas anak bangsa.“Tema tersebut mencerminkan semangat Bhayangkari untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, pelestarian budaya bangsa, serta pengembangan kreativitas dan inovasi karya anak bangsa,” kata Ny. Juliati.Ia menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini menjadi yang terbesar sejak pertama kali digelar di JCC dengan menghadirkan 727 stan UMKM dari berbagai daerah. Menurutnya, bazar ini tidak hanya menjadi ajang promosi dan transaksi ekonomi, tetapi juga sarana memperluas jejaring usaha dan membuka peluang kolaborasi bagi para pelaku UMKM.Selain menghadirkan ratusan stan UMKM, rangkaian kegiatan juga dikemas dengan berbagai acara yang berlangsung selama lima hari. Pengunjung dapat mengikuti dan menyaksikan sejumlah talkshow, penampilan musik dan hiburan dari sejumlah grup band dan musisi, workshop, demo memasak, peragaan busana wastra dan produk unggulan UMKM Bhayangkari, serta berbagai kegiatan seni dan budaya.“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi dan transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperluas jejaring usaha, membuka peluang kolaborasi, serta semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk karya anak bangsa,” tutup Ny. Juliati. PNO-12
23 Jul 2026, 14:11 WIT
DWP Mimika Gelar Pelatihan Merangkai Buket Bunga, Dorong Kreativitas dan Peluang Usaha
Papuanewsonline.com, Mimika – Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mimika menggelar pelatihan keterampilan pembuatan buket bunga yang diikuti seratus peserta, meliputi istri Aparatur Sipil Negara dan anggota organisasi. Kegiatan dibuka resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika Heri Onawame mewakili Bupati, di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (22/7/2026). Turut hadir Ketua DWP Mimika Bernadetha Abraham Kateyau, pimpinan perangkat daerah, serta narasumber Nelly Mansbawar dan Waromi Angel Handcraft.Ketua Panitia Rosina Maraku menjelaskan kegiatan ini bertujuan mengasah kreativitas merangkai buket bunga modern, sekaligus membuka peluang usaha rumahan yang bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, momen ini diharapkan makin mempererat tali persaudaraan antaranggota DWP. Keterampilan yang didapat tidak hanya menjadi hobi, tetapi bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga.Membacakan sambutan Bupati, Heri Onawame menegaskan pemberdayaan perempuan adalah pilar penting pembangunan daerah. Perempuan memiliki peran strategis bukan hanya dalam rumah tangga, melainkan sebagai penggerak ekonomi lewat kemampuan berwirausaha.Pelatihan ini sangat relevan mengingat industri kreatif saat ini memiliki prospek pasar yang menjanjikan jika dikelola dengan serius dan profesional.Pemerintah daerah berharap kegiatan ini tidak berhenti sekadar seremonial, melainkan menjadi titik awal lahirnya pelaku usaha kreatif baru dari kalangan DWP. Dukungan akan terus diberikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, guna mewujudkan keluarga yang mandiri, sejahtera, dan ikut berkontribusi nyata bagi kemajuan Mimika.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 21:51 WIT
168 Calon Haji Mimika Masuk Kuota 2027, Verifikasi Data Paling Lambat 27 Juli
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebanyak 168 calon jemaah haji asal Kabupaten Mimika resmi masuk estimasi alokasi kuota ibadah haji musim 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi. Kantor Kementerian Agama Mimika mengimbau seluruh calon jemaah yang tercantum dalam daftar untuk segera melengkapi verifikasi data paling lambat pada Senin, 27 Juli 2026. Pengumuman ini tertuang dalam surat resmi nomor S-152/Kk.33.01/2026 sebagai tindak lanjut arahan Kanwil Kemenag Papua Tengah.Dari jumlah keseluruhan, 155 orang berasal dari daftar tunggu porsi reguler, sedangkan 13 lainnya merupakan calon jemaah kelompok prioritas lanjut usia. Kepala Kantor Kemenag Mimika, H. Muhammad Hilal T., meminta seluruh calon jemaah atau keluarga yang bersangkutan segera hadir ke kantor untuk memastikan kebenaran data diri.“Selain datang langsung, jemaah atau keluarga juga bisa menghubungi layanan informasi melalui WhatsApp di nomor 0811-4900-9909 untuk menanyakan hal-hal yang diperlukan,” ujarnya. Verifikasi dilaksanakan di Jalan Yos Sudarso Nomor 17, Kelurahan Sempan, Timika, dan menjadi syarat mutlak sebelum masuk tahap pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.Pihaknya mengingatkan agar seluruh persyaratan dokumen disiapkan secara lengkap dan teliti. Kelengkapan administrasi akan sangat menentukan kelancaran proses pelunasan hingga tahap pemberangkatan nanti. Keterlambatan pemenuhan persyaratan dikhawatirkan dapat menghambat langkah jemaah menuju tanah suci.Penulis: JidEditor: OF
22 Jul 2026, 21:31 WIT
Satukan Komitmen Jaga Kamtibmas, Pemuda Ohoi Fiditan Wujudkan Maluku Yang Aman dan Damai
Papuanewsonline.com, Tual – Komitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terus diperkuat hingga ke tingkat desa sebagai fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga persatuan bangsa. Hal tersebut ditunjukkan oleh para pemuda Ohoi (Desa) Fiditan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang pada Selasa (21/7/2026) bersama Staf Pemerintah Desa Fiditan dan Badan Saniri Ohoi (BSO) mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu menjaga situasi tetap aman, damai, dan kondusif.Gerakan yang dipelopori pemuda Ohoi Fiditan ini menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan. Sinergi antara generasi muda, pemerintah desa, dan seluruh warga diharapkan mampu mencegah potensi konflik sosial sekaligus memperkuat nilai-nilai persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat.Dalam pertemuan yang berlangsung penuh semangat kebersamaan, para pemuda menyatakan komitmennya untuk menjadi pelopor dalam menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, serta menolak segala bentuk tindakan maupun provokasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.Staf Pemerintah Desa Fiditan, Rusli Rael, menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan masing-masing."Pemuda merupakan kekuatan utama dalam menjaga persatuan masyarakat. Karena itu saya mengajak seluruh generasi muda untuk tetap menjaga kekompakan, memperkuat rasa persaudaraan, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu maupun provokasi yang dapat memecah belah kebersamaan yang selama ini telah kita bangun. Dengan persatuan dan kepedulian bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh masyarakat," ujar Rusli Rael.Senada dengan itu, Ketua BSO Fiditan, Bakri Raharusun, mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengedepankan budaya musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas.Ia menekankan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat melalui sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan memperkuat solidaritas sosial.Ajakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir. Semangat gotong royong dan kebersamaan dinilai menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan produktif.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, mengapresiasi inisiatif para pemuda dan Pemerintah Desa Fiditan yang secara aktif mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan sebagai bagian dari implementasi community policing yang terus dikembangkan Polri.Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan faktor kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan, terutama di tengah dinamika perkembangan informasi yang berpotensi memunculkan hoaks maupun provokasi."Polda Maluku mengapresiasi komitmen pemuda dan Pemerintah Desa Fiditan yang mengedepankan persatuan, dialog, dan semangat kebersamaan dalam menjaga Kamtibmas. Keamanan yang kondusif tidak dapat diwujudkan hanya oleh aparat kepolisian, tetapi memerlukan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk terus memperkuat persaudaraan, bijak menyikapi setiap informasi, tidak mudah terprovokasi, serta segera berkoordinasi dengan aparat apabila menemukan potensi gangguan keamanan. Sinergi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga Maluku tetap aman, damai, dan kondusif," tegas Kombes Pol. Rositah Umasugi.Polda Maluku menilai gerakan yang dibangun masyarakat Ohoi Fiditan menjadi contoh positif bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan aparat keamanan mampu memperkuat ketahanan sosial di tingkat akar rumput. Model kebersamaan tersebut diharapkan dapat terus berkembang di berbagai wilayah di Maluku sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga stabilitas keamanan daerah.Melalui semangat persatuan, kepedulian, dan partisipasi aktif masyarakat, terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif diharapkan dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung kelancaran pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan nasional dari tingkat desa hingga nasional. PNO-12
22 Jul 2026, 19:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
