Papuanewsonline.com
Yayasan Tuarek Natkime Turun Jalan di Timika: Tuntut Hak Kelola Program CSR dan Besi Scrap Freeport
Papuanewsonline.com, Timika - Yayasan Tuarek Natkime
menggelar aksi damai di Timika, Rabu (4/6/2026), menyuarakan dua tuntutan utama
kepada PT Freeport Indonesia: hak pengelolaan program CSR dan transparansi
pengelolaan besi scrap.Aksi yang disebut sebagai “jeritan kebun Amor” ini diklaim
sebagai bentuk protes anak adat Amungme atas hak-hak masyarakat lingkar tambang
yang dinilai diambil alih pihak lain.2 Tuntutan Yayasan Tuarek
Hak Pengelolaan Program
Yayasan Tuarek mempersoalkan pengelolaan program CSR/PPKM
Freeport yang disebut seharusnya untuk 7 Suku dan masyarakat lingkar tambang. “Kalau hak kelola diambil, berarti sagu di kebun sendiri
nggak boleh ambil. Harus minta ke ‘babi hutan’,” tulis Yohanis Wantik, Tokoh
Pemuda Mimika, dalam pernyataan tertulis, Rabu 4/6/2026. Istilah “babi hutan” digunakan sebagai kiasan untuk pihak
luar yang dinilai masuk dan mengambil hak masyarakat adat.Besi Scrap Freeport
Tuntutan kedua menyangkut besi bekas pipa, rel, dan alat
tambang Freeport. Menurut pernyataan Yayasan Tuarek, harga besi scrap mencapai
Rp5-7 juta per ton. Jika volumenya 1.000 ton, nilainya Rp5-7 miliar.“Pertanyaannya: Itu besi hak siapa? Freeport atau masyarakat
adat pemilik tanah?” tulis Wantik. Yayasan Tuarek mempersoalkan penjualan besi scrap yang
disebut dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat. “Kalau dijual tanpa
masyarakat tahu, berarti ‘babi hutan’ kedua masuk kebun. Bawa truk, angkut
diam-diam,” tulisnya.Desak Pembenahan LEMASA
Aksi ini juga menyoroti peran lembaga adat Amungme atau
LEMASA. Yayasan Tuarek mengkritik lembaga adat yang disebut “sering muncul pas
seremonial pemda atau pesta demokrasi, hilang wajah pas rakyat adat aksi”.Yohanis Wantik meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika
membenahi LEMASA. “Gejolak ini pandangan kami kecil tapi dampaknya luas,”
katanya.Menurut Yayasan Tuarek, hilangnya hak masyarakat adat atas
program dan besi scrap juga berdampak ke APBD Mimika. “Kalau besi scrap
Freeport gelap, APBD Mimika yang dapat dari pajak besi juga gelap. Pajak,
retribusi, kerusuhan sosial = semua Pemda yang imbas,” tulis Wantik.Freeport dan Pemda Belum Komentar Hingga berita ini diturunkan Rabu 4/6/2026 pukul 22.00 WIT,
belum ada tanggapan resmi dari PT Freeport Indonesia, Pemkab Mimika, maupun
LEMASA terkait dua tuntutan Yayasan Tuarek Natkime.Papuanewsonline,com. masih berupaya mengonfirmasi ke
Manajemen Freeport, Bupati Mimika, dan Ketua LEMASA soal status hak kelola
program CSR dan mekanisme penjualan besi scrap.Aksi Yayasan Tuarek disebut berlangsung damai. “Api masih
nyala. Kita jaga sama-sama menata tidak bias,” tutup Wantik. Penulis: Hendrik
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:35 WIT
Pendaftaran Calon Ketua Kadin Mimika Periode 2026–2031 Resmi Dibuka
Papuanewsonline.com, Timika – Musyawarah Kabupaten (Muskab)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mimika secara resmi membuka
pendaftaran bagi bakal calon Ketua Kadin Mimika untuk masa bakti 2026–2031.
Proses pendaftaran berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 4 hingga 5 Juni
2026, sebagai tahapan awal menjelang pelaksanaan Muskab yang dijadwalkan
digelar pada 6 Juni mendatang.Ketua Panitia Muskab, Yakob Demi Balubun, menyatakan bahwa
seluruh anggota Kadin yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama
untuk maju dalam kontestasi ini. “Pendaftaran dibuka pada 4 dan 5 Juni, sedangkan puncak
acaranya berlangsung 6 Juni. Kami mengundang seluruh anggota dan asosiasi untuk
mengambil formulir serta mengikuti proses pencalonan,” ujarnya. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah berstatus anggota
resmi dan berdomisili di Mimika, dengan seluruh ketentuan administrasi
tercantum jelas dalam formulir yang disediakan.Layanan pendaftaran dibuka dengan jadwal yang telah
ditetapkan: hari pertama beroperasi hingga pukul 22.00 WIT, sedangkan hari
kedua berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIT.Hingga hari pertama dibuka, panitia masih menunggu
kedatangan calon yang berminat mendaftarkan diri dan menyatakan kesiapannya
memimpin organisasi tersebut.Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Mimika, Yeri Nawipa,
berharap Muskab kali ini menjadi momentum kebangkitan organisasi agar dapat
berperan lebih kuat sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak
perekonomian daerah.Ia menegaskan seluruh proses pemilihan harus berjalan
transparan dan berlandaskan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga
organisasi.“Kita ingin Kadin ke depan tidak lagi mengalami kemandekan,
melainkan menjadi wadah yang nyata memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan
masyarakat,” tegasnya.Diharapkan melalui Muskab ini lahir sosok pemimpin yang
memiliki kompetensi, pengalaman, dan visi jelas untuk memajukan dunia usaha di
Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:31 WIT
Papua Economic & Investment Forum 2026 Jadi Momentum Perkuat Investasi dan Hilirisasi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Provinsi Papua
Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi investasi
dan hilirisasi berkelanjutan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di
Tanah Papua. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Papua Economic &
Investment Forum 2026 yang mengusung tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Papua
Melalui Sinergi Investasi dan Hilirisasi Berkelanjutan” di Kabupaten Mimika,
4–6 Juni 2026.Sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Staf Ahli
Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame, ST., MT.,
menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia bersama seluruh pihak yang telah
menginisiasi dan menyelenggarakan forum strategis tersebut.Menurutnya, forum ini menjadi ruang penting yang
mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku
kepentingan untuk bersama-sama mendorong percepatan pembangunan ekonomi di
Tanah Papua.“Papua memiliki potensi yang luar biasa besar, mulai dari
sumber daya alam, pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, energi, hingga
kekuatan budaya dan sumber daya manusia muda yang sangat menjanjikan,” ujarnya.Namun demikian, potensi tersebut dinilai tidak akan
memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan investasi yang kuat, pembangunan
infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta
kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor.Herman mengatakan, keberadaan forum investasi ini sangat
penting sebagai wadah memperkuat sinergi sekaligus memperkenalkan berbagai
peluang investasi strategis yang tersebar di seluruh wilayah Papua.Ia menjelaskan bahwa Papua saat ini sedang memasuki babak
baru pembangunan, terutama dengan hadirnya Daerah Otonom Baru (DOB) yang
membuka ruang percepatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan,
pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, mengusung visi
pembangunan “Mewujudkan Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat,
Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut sejalan dengan cita-cita
besar pembangunan Tanah Papua untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata dan
berkeadilan bagi seluruh masyarakat.Karena itu, investasi yang masuk ke Papua diharapkan tidak
hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas
Orang Asli Papua, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi kampung, serta menjaga
kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.“Keberhasilan pembangunan Papua tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah semata. Diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor
swasta, lembaga keuangan, masyarakat adat, dan seluruh elemen pembangunan,”
katanya.Pemerintah daerah di Tanah Papua juga terus berupaya
menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif melalui penguatan tata
kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, kemudahan perizinan, serta
peningkatan konektivitas antarwilayah.Pada kesempatan itu, para investor diajak untuk melihat
Papua tidak hanya dari sisi kekayaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai
wilayah masa depan yang memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar dan
strategis di kawasan timur Indonesia.Dengan dukungan investasi yang tepat dan kolaborasi yang
kuat, Papua diyakini mampu tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi
nasional yang inklusif dan berkelanjutan.Melalui Papua Economic & Investment Forum 2026,
diharapkan lahir berbagai kerja sama konkret, komitmen investasi baru, serta
inovasi pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua dan
mendorong terwujudnya Papua yang maju, damai, sejahtera, dan bermartabat. Penulis: Bim
Editor: GF
04 Jun 2026, 18:46 WIT
Turunkan 2 Unit Dapur Lapangan, Brimob Metro Jaya Bantu Korban Kebakaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Satbrimob Polda Metro Jaya mengerahkan dua unit kendaraan dapur lapangan (Randurlap) untuk membantu warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).Dari dapur lapangan tersebut, personel Brimob Metro Jaya membagikan lebih dari 200 kotak nasi kepada warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian pascakebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di belakang Pasar Jiung.Sejak pagi, personel Brimob terlihat menyusuri titik-titik pengungsian sambil menyerahkan makanan siap saji kepada warga, termasuk anak-anak dan lansia. Kehadiran aparat di tengah para korban mendapat respons positif dari masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi usai kebakaran.Kebakaran yang terjadi sebelumnya diketahui menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan membuat ratusan warga terdampak kehilangan tempat tinggal serta harta benda.Kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, agar seluruh personel hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah dan memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat di lapangan.“Brimob harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban kebakaran,” ujarnyaSelain membantu penyaluran makanan, personel Brimob Metro Jaya juga terus bersiaga di sekitar lokasi guna membantu proses pengamanan dan penanganan pascakebakaran bersama unsur terkait. PNO-12
03 Jun 2026, 16:06 WIT
DAD Mimika Soroti Minimnya Peluang Kerja OAP
Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Adat Daerah (DAD)
Kabupaten Mimika menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang terus menjadi keluhan
utama masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan pencari kerja lokal.
Menurut DAD, berbagai aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung dalam beberapa
bulan terakhir menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan
di daerah yang menjadi pusat industri tambang terbesar di Indonesia tersebut.Berbagai forum, mulai dari rapat dengar pendapat, aksi damai
hingga demonstrasi di DPRK Mimika, dinilai memperlihatkan tuntutan yang sama
dari masyarakat, yakni adanya keberpihakan yang lebih nyata terhadap tenaga
kerja lokal. DAD menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh lagi dianggap
sebagai agenda rutin tahunan tanpa solusi yang jelas.Dalam pernyataan opininya, DAD Mimika menyebut masyarakat
mulai mempertanyakan sejauh mana kewibawaan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam
memastikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut benar-benar
memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal.Menurut DAD, kondisi ini muncul karena di satu sisi
perusahaan-perusahaan besar, kontraktor, dan subkontraktor yang beroperasi di
lingkungan PT Freeport Indonesia terus melakukan perekrutan tenaga kerja. Namun
di sisi lain, jumlah pencari kerja lokal yang belum mendapatkan kesempatan
kerja juga terus bertambah dari tahun ke tahun."Tentu DAD tidak mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia
adalah negara dalam negara. Namun yang dirasakan masyarakat hari ini adalah
adanya jarak yang sangat besar antara kebutuhan tenaga kerja lokal dengan
mekanisme perekrutan yang berjalan."DAD juga mempertanyakan sejumlah persoalan yang dinilai
perlu dijawab secara terbuka oleh semua pihak. Mulai dari minimnya akses
informasi lowongan kerja bagi masyarakat lokal, efektivitas penggunaan dana
Otonomi Khusus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, hingga
belum optimalnya sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan program
pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan pemerintah daerah.Di sisi lain, DAD mengakui bahwa pemerintah daerah,
khususnya Dinas Tenaga Kerja, berada dalam posisi yang tidak mudah. Pemerintah
harus menjawab tuntutan masyarakat sekaligus berhadapan dengan standar industri
yang tinggi dan sistem perekrutan perusahaan yang berjalan secara mandiri.
Meski demikian, DAD menegaskan masyarakat tidak boleh terus menjadi korban dari
ketidaksinkronan tersebut.DAD Mimika juga menyinggung pelaksanaan Forum Strategis
Percepatan Pembangunan Papua yang baru-baru ini digelar di Timika dan dihadiri
enam gubernur serta puluhan kepala daerah se-Tanah Papua. Menurut DAD, semangat
"Satu Dalam Enam, Enam Dalam Satu" harus diwujudkan dalam bentuk
nyata, terutama melalui peningkatan kesempatan kerja bagi anak-anak Papua.
"Bukankah ukuran keberhasilan Otsus bukan hanya banyaknya forum dan rapat
yang dilaksanakan, melainkan berapa banyak anak Papua yang bekerja dan hidup
sejahtera di atas tanahnya sendiri?"Sebagai langkah konkret, DAD Mimika menyatakan akan membuka
pendataan dan konsolidasi pencari kerja Orang Asli Papua serta masyarakat lokal
yang memenuhi persyaratan kerja. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar
komunikasi dengan perusahaan-perusahaan kontraktor, subkontraktor, dan mitra
usaha di lingkungan PT Freeport Indonesia guna memperjuangkan akses kerja yang
lebih luas. DAD menegaskan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat adat, karena "Papua tidak membutuhkan lebih banyak janji. Papua
membutuhkan lebih banyak kesempatan kerja. Papua tidak membutuhkan lebih banyak
slogan. Papua membutuhkan keberpihakan yang nyata. Dan keberhasilan Otsus akan
dinilai dari seberapa banyak anak Papua yang bekerja, bukan dari seberapa
banyak rapat yang diselenggarakan." (GF)
03 Jun 2026, 08:54 WIT
Pertamina Turunkan Harga BBM Diesel Nonsubsidi di Papua-Maluku, Mulai Berlaku 1 Juni
Papuanewsonline.com, Timika – Pertamina Patra Niaga resmi
menerapkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di wilayah
Papua dan Maluku mulai Senin (1/6/2026). Kebijakan ini menghadirkan kabar baik
bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama pengguna jenis diesel, dengan
penurunan harga yang cukup signifikan untuk Dexlite dan Pertamina Dex, guna
mendukung kelancaran mobilitas serta stabilitas ekonomi di kawasan timur
Indonesia.Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV.
Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan secara berkala dengan
mempertimbangkan pergerakan harga energi global dan ketentuan formula harga
yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini merupakan wujud komitmen menghadirkan produk
berkualitas dengan harga kompetitif, serta tetap memperhatikan daya beli
konsumen dan kebutuhan ekonomi masyarakat luas.Berdasarkan ketentuan terbaru, harga Dexlite turun dari
Rp26.600 menjadi Rp23.500 per liter, sedangkan Pertamina Dex turun dari
Rp28.500 menjadi Rp25.350 per liter. Sementara itu, harga Pertamax tetap di angka Rp12.600 per
liter, dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan dari Rp20.350 menjadi Rp21.200 per
liter. Seluruh harga tersebut sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor sebesar 7,5 persen.Area Manager Communication Relations & CSR Papua Maluku,
Ispiani Abbas, memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU aman dan cukup memenuhi
kebutuhan. Masyarakat dapat mengecek informasi harga terbaru melalui
situs resmi maupun aplikasi MyPertamina, serta mendapatkan produk berkualitas
yang menjaga performa kendaraan masing-masing. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Jun 2026, 22:14 WIT
Realisasi APBD Mimika Disorot, Dewan Adat dan Pengusaha Desak Pemerintah Selamatkan Ekonomi
Papuanewsonline.com, Mimika – Lambatnya realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2026 menjadi
perhatian serius berbagai elemen masyarakat Papua. Ketua Dewan Adat Daerah
Mimika, Vinsen Oniyoma, bersama Aliansi Peduli Pengusaha Papua Kabupaten Mimika
melalui Ketua Faya Naa menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait kondisi
tersebut.Dalam pernyataannya, mereka menilai keterlambatan realisasi
anggaran berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat
Amungme dan Kamoro sebagai pemilik negeri, lima suku kekerabatan, serta Orang
Asli Papua secara umum.Kabupaten Mimika diketahui memiliki APBD tahun 2026 sekitar
Rp5,6 hingga Rp5,7 triliun. Namun hingga pertengahan Mei 2026, realisasi
anggaran disebut baru mencapai sekitar 11,38 persen. Kondisi ini dinilai sangat
memprihatinkan karena perputaran ekonomi daerah belum berjalan maksimal.Mereka mempertanyakan lambatnya realisasi anggaran meski
APBD telah ditetapkan sejak awal tahun. Dalam pernyataan tersebut, muncul
pertanyaan terkait kemungkinan adanya persoalan administrasi maupun
tarik-menarik kepentingan tertentu yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan
program dan proyek pemerintah.“Kenapa realisasi anggaran begitu lambat, padahal APBD sudah
ditetapkan sejak awal tahun? Apakah ini murni persoalan administrasi? Ataukah
ada tarik-menarik kepentingan tertentu? Atau jangan sampai ada praktik menahan
proyek dan anggaran hingga akhir tahun yang akhirnya merugikan rakyat?”
demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.Dewan Adat dan Aliansi Pengusaha Papua menilai dampak paling
besar dirasakan masyarakat kecil. Pengusaha lokal disebut belum dapat bergerak
karena proyek pemerintah belum berjalan, sementara pencari kerja Orang Asli
Papua masih banyak yang menganggur. Mama-mama Papua, petani, hingga pelaku UMKM
juga dinilai mengalami tekanan ekonomi akibat lambatnya perputaran uang daerah.Ketua Dewan Adat Daerah Mimika, Vinsen Oniyoma, menegaskan
bahwa pembangunan di Mimika harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi
masyarakat adat dan Orang Asli Papua.“Masyarakat adat bukan penonton di atas tanahnya sendiri.
APBD harus dirasakan rakyat. Jangan sampai anggaran besar tetapi ekonomi
masyarakat tetap lumpuh.”Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Pengusaha Papua
Kabupaten Mimika, Faya Naa, menilai keterlambatan pelaksanaan proyek pemerintah
sangat memukul pengusaha lokal Papua. Menurutnya, kondisi tersebut membuat roda
ekonomi daerah berjalan lambat dan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.“Jika proyek dan kegiatan terlambat berjalan, maka yang mati
pertama adalah ekonomi rakyat kecil. Pengusaha lokal kesulitan bergerak, tenaga
kerja tidak terserap, dan perputaran uang di daerah menjadi macet.”Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta Pemerintah
Kabupaten Mimika segera mempercepat proses tender dan pelaksanaan kegiatan,
mengutamakan pengusaha lokal serta tenaga kerja Orang Asli Papua, dan membuka
transparansi terkait hambatan realisasi anggaran. Mereka juga meminta
pemerintah menghentikan pola penumpukan proyek pada akhir tahun anggaran.
Selain itu, Dewan Adat dan Aliansi Peduli Pengusaha Papua
mengajak DPRK, tokoh adat, tokoh gereja, pemuda, akademisi, hingga seluruh
elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBD agar
benar-benar berpihak kepada rakyat. Mereka menegaskan bahwa APBD bukan sekadar
angka dalam dokumen pemerintah, tetapi menyangkut hak hidup masyarakat Papua di
atas tanahnya sendiri. (GF)
21 Mei 2026, 16:02 WIT
Kartu Merah untuk Disnaker Mimika, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Dinilai Belum Maksimal
Papuanewsonline.com, Timika – Persoalan penyerapan tenaga
kerja lokal kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mimika. Masyarakat menilai
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika belum maksimal menjalankan perannya dalam
memastikan masyarakat lokal memperoleh akses kerja yang adil dan terbuka di
tengah berkembangnya investasi dan industri di daerah tersebut.Penyerapan tenaga kerja dinilai menjadi indikator penting
dalam pembangunan daerah. Namun hingga kini, tingginya angka pengangguran dan
minimnya informasi kebutuhan tenaga kerja dianggap masih menjadi persoalan yang
belum terselesaikan secara menyeluruh.Dalam evaluasi yang disampaikan sejumlah masyarakat dan
pemerhati ketenagakerjaan, Disnaker Mimika dinilai seharusnya lebih proaktif
menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan penempatan tenaga kerja,
pelatihan vokasi, pengawasan norma kerja, hingga penyedia informasi pasar kerja
yang mudah diakses masyarakat.“Penyerapan tenaga kerja adalah indikator makro yang sangat
dipengaruhi oleh kesesuaian keahlian pencari kerja dengan industri (kualitas
SDM), pertumbuhan investasi dan lapangan usaha, serta regulasi ekonomi daerah,”
demikian disampaikan dalam pernyataan yang diterima media.Masyarakat juga menyoroti lemahnya pelaksanaan program
pelatihan tenaga kerja yang dinilai belum terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Akibatnya, banyak peserta pelatihan yang masih belum memenuhi persyaratan
administrasi tambahan seperti Surat Izin Operator (SIO) maupun Surat Izin
Mengemudi (SIM) saat hendak melamar pekerjaan.“Seharusnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika lebih Pro
aktif Berperan sebagai eksekutor kebijakan penempatan, pelatihan vokasi,
pengawasan norma kerja, serta penyedia bursa kerja/informasi pasar kerja.
Kesalahan yang mungkin terjadi di tingkat ini adalah kurang optimalnya program
pelatihan dari Hulu ke Hilir sehingga Setelah Pelatihan Masih ada syarat yang
belum lengkap seperti Sio dan SIM serta lemahnya penyuluhan informasi bursa
kerja kepada masyarakat,” tulis pernyataan tersebut.Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah daerah
memperkuat regulasi yang mewajibkan perusahaan memberikan prioritas kepada
tenaga kerja asli daerah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan
kuota khusus bagi pekerja lokal melalui peraturan daerah yang tegas dan
memiliki sanksi jelas bagi perusahaan yang melanggar.Tidak hanya itu, Disnaker juga didorong membangun pusat
informasi lowongan kerja yang transparan dan mudah diakses masyarakat melalui
bursa kerja maupun portal digital resmi. Program pelatihan dan sertifikasi
kerja gratis berbasis kebutuhan industri juga dinilai perlu diperluas agar
tenaga kerja lokal memiliki daya saing yang lebih baik.Masyarakat turut meminta adanya pengawasan rutin terhadap
perusahaan untuk memastikan kepatuhan dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Praktik diskriminasi maupun dugaan percaloan tenaga kerja juga diminta segera
ditindak melalui mekanisme mediasi dan pengawasan yang jelas.“Sampai saat ini kami Masyakat mimika tidak tau pasti angka
kebutuhan lapangan kerja yang tersedia serta Tingkat pengangguran yang sangat
Tinggi di Kabupaten Mimika. Semua itu akan Berdampak Negatif Buat Daerah,”
demikian pernyataan penutup yang disampaikan.
Sorotan terhadap kinerja Disnaker Mimika ini diharapkan
menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar persoalan tenaga kerja lokal
tidak terus menjadi polemik berkepanjangan di tengah besarnya potensi ekonomi
dan investasi yang berkembang di Kabupaten Mimika. (GF)
21 Mei 2026, 15:56 WIT
Bapenda Mimika Gandeng Samsat Untuk Data Kendaraan Berplat Luar Guna Mendorong Mutasi Pajak
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berencana bekerja sama dengan Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk melakukan pendataan menyeluruh
terhadap kendaraan bermotor berplat nomor luar daerah yang beroperasi aktif di
wilayah tersebut.Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan sekaligus
upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat masih banyak
kendaraan yang mencari penghasilan di Mimika namun kewajiban perpajakannya
disetorkan di daerah asal.Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, menegaskan pendataan
ini bertujuan memetakan jumlah kendaraan yang belum bermutasi, terutama
kendaraan niaga dan operasional. Nantinya, data yang terkumpul akan digunakan
untuk mendorong para pemilik agar segera mengurus perpindahan administrasi
kendaraan sehingga pembayaran pajak dapat disetorkan ke kas daerah. “Kami akan bergerak bersama Samsat memastikan setiap
kendaraan yang beraktivitas dan mendapatkan keuntungan di sini turut
berkontribusi bagi pembangunan Mimika,” ujarnya.Diperkirakan sekitar 50 hingga 60 persen kendaraan yang ada
di Mimika, khususnya truk dan kendaraan berat, masih menggunakan identitas
daerah lain. Hal ini dinilai merugikan keuangan daerah karena potensi
penerimaan yang seharusnya masuk justru hilang ke daerah lain. Diharapkan
setelah data lengkap disusun, sosialisasi dan aturan yang jelas dapat
diterapkan agar kepatuhan warga meningkat. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mei 2026, 15:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
