Papuanewsonline.com
SPPG Oyehe Nabire 002 Dipuji, Program MBG Dinilai Nyata Gerakkan Ekonomi Rakyat
Papuanewsonline.com, Timika – Pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Papua Tengah mulai menunjukkan dampak nyata di
lapangan. Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah SPPG Oyehe Nabire 002
yang dinilai berhasil menggabungkan kualitas pelayanan dengan pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal.Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Aliansi
Pengusaha Papua di Timika setelah melakukan pemantauan dan analisa langsung
terhadap operasional dapur tersebut.Ketua Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Emus Kogoya,
menegaskan bahwa SPPG Oyehe Nabire 002 telah menjalankan program dengan standar
yang baik serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.“Setelah kami melakukan pantauan dan analisa secara
langsung, kami melihat langkah-langkah pelayanan dari SPPG Oyehe Nabire 002 ini
sangat baik. Ini yang kami bilang, program seperti ini jangan hanya berjalan,
tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Dan di sini kami melihat manfaat
itu nyata,” tegas Emus Kogoya.Menurutnya, salah satu keunggulan utama dapur tersebut
adalah keberpihakan terhadap pelaku ekonomi kecil, terutama mama-mama Papua
yang berjualan di pasar tradisional.“Yang paling penting bagi kami adalah dapur ini membeli
langsung bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar. Ini langkah
yang sangat positif, karena ekonomi masyarakat kecil ikut bergerak. Program MBG
jangan sampai hanya bicara makanan, tetapi juga harus menghadirkan keadilan
ekonomi bagi rakyat kecil. Itu yang kami lihat berjalan di sini,” ujarnya.Emus menilai pendekatan tersebut selaras dengan semangat
pemerintah pusat dalam memastikan program strategis benar-benar berdampak
langsung bagi masyarakat bawah.“Kalau masyarakat kecil ikut tumbuh, pedagang kecil ikut
hidup, nelayan kecil ikut mendapat manfaat, maka di situlah letak keberhasilan
program pemerintah. Jadi kami sangat mengapresiasi cara kerja seperti ini,”
katanya.Tidak hanya memberdayakan pedagang pasar, SPPG Oyehe Nabire
002 juga dinilai menjaga kualitas bahan pangan secara serius. Untuk kebutuhan
ikan, dapur tersebut membeli langsung dari nelayan kecil, termasuk mama-mama
Papua yang baru kembali melaut.Sekretaris Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Aji Lemauk,
menilai penggunaan bahan baku segar menjadi indikator penting profesionalisme
dapur dalam menjalankan program MBG.“Kami melihat mereka sangat serius dalam memilih bahan baku.
Ikan yang dibeli itu segar, langsung dari nelayan kecil. Sayur, buah, dan bumbu
juga dalam kondisi segar. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak asal memasak,
tetapi benar-benar memperhatikan kualitas makanan yang akan dikonsumsi,” kata
Aji Lemauk.Ia menambahkan bahwa kualitas bahan pangan menjadi faktor
utama dalam mendukung tujuan besar program MBG, yakni menciptakan generasi yang
sehat dan kuat.“Kalau mau menciptakan generasi hebat dan masa depan cerah,
maka makanan yang disiapkan juga harus benar-benar berkualitas. Kami melihat
SPPG Oyehe Nabire 002 punya kesadaran itu,” ujarnya.Selain kualitas bahan, aspek disiplin kerja juga menjadi
perhatian dalam penilaian Aliansi Pengusaha Papua. Mereka melihat seluruh
proses operasional dapur berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).“Program ini besar, menyangkut kebutuhan masyarakat dan masa
depan anak-anak. Karena itu tidak boleh dikerjakan sembarangan. Harus ada SOP
yang jelas, disiplin yang kuat, dan pengawasan yang baik. Kami melihat hal itu
dijalankan di SPPG Oyehe Nabire 002,” tegas Aji.Sementara itu, anggota Aliansi Pengusaha Papua, Faya Naa,
menyoroti penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai cukup
ketat di dapur tersebut.“Kami melihat penerapan safety atau K3 di dapur ini cukup
ketat. Ini sangat penting, karena dapur yang baik bukan hanya soal hasil akhir
makanan, tetapi juga soal bagaimana prosesnya dijalankan secara aman, tertib,
bersih, dan bertanggung jawab,” ungkap Faya Naa.Menurutnya, penerapan K3 yang baik akan memberikan dampak
positif terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan.“Bagi kami, ini nilai tambah yang besar. Karena dengan
penerapan K3 yang baik, maka lingkungan kerja lebih aman, kebersihan lebih
terjaga, dan kualitas pelayanan juga ikut meningkat. Hal seperti ini sangat
patut ditiru oleh dapur-dapur SPPG lainnya,” katanya.Lebih jauh, Faya menekankan bahwa keberhasilan program MBG
tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari dampak sosial dan
ekonomi yang ditimbulkan.“Kalau program ini dijalankan dengan pola seperti ini,
membeli dari masyarakat lokal, menjaga kualitas bahan, disiplin pada SOP, dan
menerapkan K3 secara ketat, maka manfaatnya akan jauh lebih besar. Program ini
bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus penopang lahirnya generasi
Papua yang sehat dan cerdas,” ujarnya.Secara keseluruhan, Aliansi Pengusaha Papua di Timika
menilai SPPG Oyehe Nabire 002 telah menunjukkan praktik ideal dalam pelaksanaan
program MBG.Model kerja yang profesional sekaligus berpihak pada
masyarakat dinilai penting untuk direplikasi di berbagai daerah, khususnya di
Papua Tengah.Emus Kogoya pun berharap praktik baik tersebut dapat menjadi
standar bagi dapur MBG lainnya.“Kami berharap ini jangan berhenti di sini. Apa yang baik
harus dijadikan contoh. SPPG Oyehe Nabire 002 sudah memperlihatkan bahwa
program MBG bisa dijalankan dengan baik, tertib, aman, dan berpihak kepada
rakyat kecil. Ini model yang harus didorong bersama,” tandasnya.Dengan pola kerja yang disiplin, penggunaan bahan segar,
serta keterlibatan aktif masyarakat lokal, SPPG Oyehe Nabire 002 dinilai
berhasil menghadirkan manfaat ganda, yakni peningkatan gizi sekaligus penguatan
ekonomi kerakyatan. (GF)
23 Apr 2026, 20:47 WIT
TMMD ke-128 Resmi Dimulai, TNI dan Pemda Genjot Pembangunan Kampung di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Program TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Tahun 2026 resmi digelar di Kabupaten
Mimika. Kegiatan ini ditandai dengan upacara pembukaan yang dipimpin langsung
oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, di Makodim 1710/Mimika, Rabu (22/4/2026).Pembukaan TMMD menjadi momentum penting dalam memperkuat
sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam upaya percepatan
pembangunan di wilayah terpencil.Dalam pelaksanaannya, TMMD ke-128 melibatkan sekitar 150
personel gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan
Udara, serta Polri.Komandan Kodim 1710/Mimika, Jozanda, menjelaskan bahwa
kegiatan TMMD kali ini dipusatkan di Kampung Keakwa sebagai lokasi utama
pembangunan."Kami mengerjakan program fisik berupa pembangunan 5
unit rumah panggung tipe 36, fasilitas MCK umum, program air bersih, hingga
pembukaan lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif," ujarnya.Selain fokus pada pembangunan fisik, program TMMD juga
menghadirkan berbagai kegiatan nonfisik yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat.Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan kesehatan, penanganan
stunting, hingga pembekalan wawasan kebangsaan guna meningkatkan kualitas
sumber daya manusia di wilayah tersebut.Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan
dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program TMMD."Kami harap manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Infrastruktur yang dibangun sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup
dan kesejahteraan warga," katanya.Ia juga menilai bahwa program TMMD bukan sekadar pembangunan
fisik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat
melalui semangat gotong royong.Menurutnya, kolaborasi yang terjalin dalam program ini
mencerminkan komitmen bersama dalam membangun daerah secara inklusif dan
berkelanjutan.Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan
kegiatan menjadi kunci keberhasilan program ini agar hasil pembangunan dapat
dimanfaatkan secara optimal.Bupati pun mengimbau warga untuk turut berpartisipasi aktif
selama pelaksanaan TMMD berlangsung.Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat hasil
pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.Program TMMD ke-128 diharapkan mampu menjadi solusi nyata
dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, sekaligus
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dengan adanya sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah
daerah, dan masyarakat, pembangunan di Kampung Keakwa diharapkan berjalan
lancar dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Penulis: JidEditor: GF
22 Apr 2026, 23:48 WIT
HARGA BBM NON-SUBSIDI NAIK DRASTIS, PERTAMAX TURBO TEMBUS RP 19.850
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian harga baru untuk jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai tanggal 18 April 2026. Kebijakan ini berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di enam provinsi di tanah Papua. Kenaikan signifikan ini hanya menyasar jenis bahan bakar tertentu, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sementara harga jenis lainnya seperti Pertalite, Bio Solar, dan Pertamax tetap tidak berubah.Berdasarkan pengumuman resmi, harga Pertamax Turbo melonjak menjadi Rp19.850 per liter dari sebelumnya Rp13.350. Sementara itu, Dexlite kini dijual seharga Rp24.150 dan Pertamina Dex Rp24.450 per liter. Area Manager Communication Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan bahwa perbedaan tarif di setiap daerah disesuaikan dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB yang berlaku.“Kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menghadapi perubahan harga ini. Meskipun terjadi penyesuaian, kami pastikan stok bahan bakar di seluruh wilayah Papua dalam kondisi aman dan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Ispiani.Pihak Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi ke berbagai daerah agar tidak terjadi kelangkaan. Di tengah kondisi ini, masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dan lebih efisien dalam penggunaan energi, serta membeli bahan bakar sesuai dengan kebutuhan kendaraan masing-masing demi kenyamanan bersama. Penulis: JidEditor: GF
19 Apr 2026, 23:40 WIT
Harga Bahan Baku Naik Dratis, Air Minum Dwi Koala Naik Harga
Papuanewsonline.com, Timika – Produsen Air Minum Dalam
Kemasan (AMDK) lokal, PT Dwi Koala, resmi menaikkan harga jual produknya mulai
Senin lalu, 13 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian
akibat lonjakan harga bahan baku plastik dan biaya logistik yang melambung
tinggi hingga 60 hingga 70 persen dalam beberapa waktu terakhir.Manajer Pemasaran PT Dwi Koala, Reynaldo, menjelaskan bahwa
kenaikan ini merupakan keputusan yang tidak terhindarkan demi menjaga
keberlangsungan usaha. "Kenaikan bahan baku sangat signifikan, kami harus
menyesuaikan harga agar produksi tetap berjalan, karyawan tetap aman, dan
volume produksi tidak dikurangi," ujarnya. (18/4/2026) Adapun rincian kenaikan harga berlaku untuk beberapa varian,
antara lain kemasan 1.500 ml per karton dari Rp50.000 menjadi Rp55.000, kemasan
gelas dari Rp25.000 menjadi Rp27.000 per karton, serta galon 19 liter sistem
tukar dari Rp20.000 menjadi Rp22.000. Galon baru mengalami penyesuaian dari Rp85.000 menjadi
Rp90.000. Sementara itu, produk ukuran 330 ml dan 600 ml dipastikan tetap
stabil atau tidak mengalami perubahan harga.Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, drh. Sabelina Fitriani, membenarkan
telah menerima laporan resmi dari pihak perusahaan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan
dan pengawasan di lapangan untuk memastikan kebijakan harga berjalan sesuai
aturan dan tidak merugikan masyarakat luas. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:45 WIT
Realisasi Pendapatan Mimika Capai Rp1,98 Triliun, PBB Tumbuh Signifikan Berkat Kontribusi Freeport
Papuanewsonline.com, Mimika – Hingga pertengahan April 2026,
capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang dikelola Bapenda tercatat
mencapai angka Rp1,98 triliun. Jumlah ini setara dengan 35,02 persen dari total
target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp5,66 triliun. Sementara itu, untuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya baru menyentuh angka Rp154,64 miliar
atau sekitar 26,41 persen dari target yang diharapkan.Secara rinci, sektor Pajak Daerah berhasil mengumpulkan
Rp122,70 miliar atau 29,86 persen, sedangkan Retribusi Daerah baru mencapai
Rp2,98 miliar. Namun, pencapaian paling gemilang terlihat pada penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah menyentuh Rp49,73 miliar atau 57,86
persen dari target. Capaian fantastis ini tidak lepas dari setoran besar yang
dilakukan oleh PT Freeport Indonesia senilai lebih dari Rp48 miliar.“Realisasi PBB tahun ini jauh lebih baik dan meningkat
signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini tentu sangat
menggembirakan dan memberikan napas lega bagi keuangan daerah,” ujar Sekretaris
Bapenda, Hendrikus Setitit, mewakili Kepala Bapenda Dwi Cholifah.Menutup penjelasannya, Hendrikus menyampaikan rasa optimisme
yang tinggi. “Kami melihat tren yang sangat positif. Dengan semangat kerja yang
kuat dan dukungan semua pihak, kami yakin dan optimis target PBB hingga akhir
tahun 2026 nanti tidak hanya akan tercapai, tetapi bahkan bisa melampaui
ekspektasi,” tegasnya penuh keyakinan. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:33 WIT
Antisipasi Fenomena El Nino 2026, Polda Maluku Siap Mengikuti Arahan Wakapolri
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku mengikuti arahan Wakapolri terkait antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino 2026 yang diprediksi menyebabkan musim kemarau lebih kering dan panjang.Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menghadiri arahan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo secara virtual di Ruang Video Conference Mapolda Maluku, Selasa (14/4/2026).Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Karo Ops Polda Maluku, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Kepala BMKG Maluku, serta pejabat utama Polda Maluku.Dalam arahannya, Wakapolri menyampaikan bahwa fenomena El Nino tahun 2026 diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun dengan kategori lemah hingga moderat, dengan probabilitas sekitar 50–60 persen.“Sejumlah wilayah diprediksi mengalami musim kemarau lebih awal, termasuk Maluku dan sebagian wilayah Papua,” ujar Wakapolri.Ia menambahkan, durasi musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang sekitar 57,2 persen dari kondisi normal, dengan puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026.Menghadapi kondisi tersebut, Polri menekankan pentingnya langkah antisipatif dan respons cepat dalam penanganan karhutla.“Penanganan karhutla tidak hanya melalui pemadaman di lapangan, tetapi juga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran,” tegasnya.Sebagai langkah kesiapsiagaan, Polri telah menyiagakan puluhan ribu personel yang terdiri dari satuan Samapta dan Brimob untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.Selain itu, Polri juga menerapkan strategi “8 Asta Siap” yang mencakup kesiapan sistem, personel, logistik, anggaran, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla.Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir dampak bencana kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat musim kemarau ekstrem. PNO-12
16 Apr 2026, 19:37 WIT
Afirmasi Gagal Total! OAP Disingkirkan di Tengah Proyek Miliaran di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Pengusaha Orang Asli
Papua (OAP) menilai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun
2025 di Kabupaten Mimika belum berjalan efektif, bahkan cenderung gagal.Penilaian ini muncul menyikapi pernyataan kontraktor OAP,
Yohana Alomang, yang mengungkap bahwa hingga saat ini kontraktor OAP masih
minim dilibatkan, sementara banyak proyek justru diambil oleh pihak non-Papua
dengan mengatasnamakan OAP.Aliansi menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan serius antara kebijakan dan realitas di lapangan.“Perpres 108 seharusnya menjadi alat afirmasi bagi OAP,
tetapi yang terjadi justru OAP masih menjadi penonton di tanahnya sendiri,”
demikian pernyataan Aliansi Pengusaha OAP.Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah masih
maraknya praktik “pinjam bendera”, di mana perusahaan non-OAP menggunakan nama
OAP untuk memenangkan proyek, namun pekerjaan dan keuntungan tetap dikuasai
pihak luar.Menurut Aliansi, hal ini terjadi karena lemahnya
implementasi di tingkat daerah, khususnya di Mimika yang hingga kini belum
memiliki aturan turunan yang jelas.“Tanpa Peraturan Bupati dan petunjuk teknis, Perpres 108
hanya menjadi aturan di atas kertas,” tegas mereka.Aliansi pun mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk
segera mengambil langkah konkret, antara lain:Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan
Perpres 108Membentuk database resmi pengusaha OAPMelakukan verifikasi ketat kepemilikan perusahaanMenetapkan paket proyek khusus untuk OAPMemberikan sanksi tegas bagi praktik pinjam namaSelain itu, Aliansi juga menekankan pentingnya kemitraan
yang adil antara perusahaan besar dan pengusaha OAP, bukan sekadar formalitas
administratif.Aliansi menilai persoalan ini bukan hanya soal proyek,
tetapi menyangkut keadilan ekonomi dan masa depan Orang Asli Papua.Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan tujuan Otonomi
Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli tidak akan
tercapai. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Apr 2026, 08:37 WIT
Kelangkaan LPG di Mimika Dipicu Keterlambatan Kapal dan Kendala Impor
Papuanewsonline.com, Mimika — Kelangkaan gas LPG yang terjadi di Kabupaten Mimika saat ini dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya keterlambatan kedatangan kapal pengangkut serta kendala impor yang tidak berhasil masuk. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga berdampak secara nasional di berbagai daerah.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, drh. Sabelina Fitriani, saat diwawancarai pada Senin (13/4/2026), menjelaskan bahwa pasokan LPG ke Timika selama ini bergantung dari Makassar. Namun, karena wilayah tersebut juga harus memenuhi kebutuhan regional Sulawesi, distribusi ke luar daerah menjadi prioritas setelah kebutuhan lokal terpenuhi.“Akibatnya, suplai ke Timika mengalami pengurangan,” ujarnya.Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah tengah mempertimbangkan alternatif sumber pasokan dari wilayah lain guna mencukupi kebutuhan masyarakat Mimika.Dalam waktu dekat, pasokan tambahan sekitar 4.000 tabung LPG dijadwalkan masuk pada 13–14 April 2026. Selain itu, pengiriman berikutnya juga direncanakan pada 25 April. Dengan adanya tambahan tersebut, diharapkan kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi hingga akhir April, selama tidak terjadi penimbunan atau pembelian berlebihan.Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan stok berlebih di rumah, karena hal itu dapat memperparah kelangkaan. Selain itu, ditemukan indikasi adanya oknum yang membeli LPG dalam jumlah besar untuk dijual kembali, sehingga mengganggu distribusi.Sebagai solusi sementara, masyarakat dapat menggunakan alternatif lain seperti LPG ukuran 5,5 kilogram yang stoknya masih tersedia, atau beralih ke minyak tanah jika diperlukan.Khusus bagi pelaku usaha seperti warung makan dan restoran, pemerintah akan mengeluarkan himbauan resmi agar menggunakan LPG ukuran 50 kilogram. Kebijakan ini bertujuan agar LPG ukuran 12 kilogram tetap tersedia untuk kebutuhan rumah tangga.Saat ini terdapat tiga agen resmi LPG di Mimika. Berdasarkan informasi dari para agen, stok LPG sebenarnya masih tersedia dan harga dari distributor resmi belum mengalami kenaikan. Namun demikian, potensi kenaikan harga tetap dapat terjadi di tingkat pengecer.Secara keseluruhan, pasokan LPG di Mimika diperkirakan masih aman hingga akhir April. Meski demikian, pemerintah menilai perlu adanya diversifikasi jalur distribusi selain dari Makassar, mengingat keterbatasan suplai dari wilayah tersebut. Kebijakan terkait hal ini nantinya akan ditentukan oleh pihak Pertamina.Penulis: BimEditor: GF
13 Apr 2026, 18:59 WIT
Dianus Omaleng Kritik Keras Pernyataan Marianus Maknaipeku Soal Dewan Adat Papua dan Freeport
Papuanewsonline.com, Timika - Tokoh intelektual Amungme,
Dianus Omaleng, mengkritik keras pernyataan Marianus Maknaipeku, Sekretaris
LEMASKO, yang meragukan ketangguhan Dewan Adat Papua di hadapan PT Freeport
Indonesia. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pesimisme yang mencederai
marwah kolektif masyarakat adat."Kedaulatan adat tidak bisa diukur dari kekuatan modal
korporasi, melainkan pada hak ulayat yang sakral" ujar Dianus Omaleng
dalam rilis pers yang diterima media papuanewsonline.com. "Sangat
menyedihkan jika pemimpin adat justru memaklumi eksploitasi besar-besaran yang
hasilnya dinikmati oleh berbagai negara, sedangkan pemilik sah tanah Amungme dan
Kamoro hanya ditinggalkan dengan sisa limbah dan ketergantungan yang melemahkan
harga diri." Tambahnya.Dianus Omaleng menekankan pentingnya integritas kepemimpinan
dalam menjaga harga diri bangsa Papua. "Martabat seorang pimpinan adat
diuji dari keberaniannya berdiri tegak menjaga harga diri bangsa Papua, bukan
dengan mengecilkan kekuatan lembaga adat sendiri di hadapan entitas
korporasi," kata Dianus dengan nada tegasSikap yang hanya memuji manfaat materi tanpa mengutuk
kerusakan alam juga dikritik. "Sikap yang hanya memuji manfaat materi
tanpa mengutuk kerusakan alam adalah bentuk pengabaian terhadap warisan masa
depan anak cucu Amungme dan Kamoro demi kenyamanan saat ini," tambah
Dianus Omaleng.Dianus Omaleng juga menyoroti kesadaran global yang ironis,
di mana pemimpin adat merasa cukup dengan pemberian perusahaan, sementara dunia
internasional berpesta atas kekayaan bumi yang dikuras tanpa keadilan ekonomi
yang sejati bagi pemilik tanahnya. Tutup. Penulis: Hend
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
