Papuanewsonline.com
THR 2026 untuk Karyawan Swasta: Syarat, Besaran, dan Jadwal Pembayaran Lengkap!
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan
aturan resmi terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 bagi
pekerja atau buruh di perusahaan swasta.Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker No.
M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2026, yang mengatur secara jelas mengenai syarat, besaran, dan
jadwal pembayaran. Karyawan yang berhak menerima THR adalah pekerja atau buruh
yang telah bekerja secara terus menerus minimal satu bulan, baik yang memiliki
hubungan kerja waktu tidak tertentu maupun waktu tertentu. Pembayaran THR wajib disalurkan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan. Jika Idul Fitri jatuh pada 21 Maret 2026, maka batas akhir
pembayaran adalah 14 Maret 2026.Besaran THR yang diberikan disesuaikan dengan masa kerja.
Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR
sebesar satu bulan upah. Sedangkan bagi mereka yang memiliki masa kerja satu bulan
hingga kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional dengan
perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah. Untuk pekerja harian lepas dan pekerja dengan upah
berdasarkan satuan hasil, besaran upah satu bulan dihitung dari rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya.Jika perusahaan menetapkan besaran THR yang lebih besar
melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,
maka pemberian THR akan mengacu pada ketentuan tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Mar 2026, 09:03 WIT
BULOG TIMIKA SIAPKAN 1.513 TON BERAS, STOK MAMPU MENUNJANG KEBUTUHAN 3 BULAN KEDEPAN
Papuanewsonline.com, Timika – Perum Bulog Kantor Cabang Timika mencatat cadangan beras sebanyak 1.513 ton pada awal Maret 2026. Stok tersebut terdiri dari 1.500 ton beras medium kategori Public Service Obligation (PSO) dan 13 ton beras premium yang disimpan di gudang Bulog Timika untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Mimika serta wilayah penyaluran sekitarnya. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Timika Dedy Wahyudi menyampaikan bahwa stok yang tersedia saat ini sangat memadai untuk menjamin pasokan selama tiga bulan ke depan.Memasuki awal Maret, Bulog Timika telah memulai penyaluran jatah rutin bagi aparatur sipil negara (ASN) golongan anggaran serta personel TNI dan Polri. Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga telah berjalan lancar guna menjaga harga beras tetap terjangkau di pasar lokal. Untuk tahun anggaran 2026, Badan Pangan Nasional menetapkan target penyaluran SPHP sebanyak 800 ribu ton secara nasional. Di wilayah kerja Timika, penyaluran SPHP dimulai sejak Senin (2/3/26) dengan menggunakan beras medium dari stok PSO.Rata-rata penyaluran beras medium di wilayah kerja Bulog Timika mencapai 400–450 ton per bulan. Sebanyak 300 ton dialokasikan untuk golongan anggaran ASN dan TNI-Polri, sementara 100–150 ton diperuntukkan bagi program SPHP di pasar. Menjelang masa panen raya di daerah produsen seperti Jawa dan Sulawesi pada akhir Maret, Bulog Timika akan menerima tambahan pasokan sebanyak 2.000 ton beras. "Tambahan stok ini ditujukan untuk memperkuat cadangan pangan di wilayah non-surplus seperti Papua dan juga membantu pengaturan ruang gudang di wilayah pengadaan," jelas Dedy. (7/3/26) Selain melayani kebutuhan Kabupaten Mimika, Bulog Timika juga mendistribusikan beras ke Kabupaten Puncak dan Kabupaten Yahukimo, khususnya untuk kuota rutin ASN. Tak hanya beras, Bulog Timika juga menyimpan cadangan gula pasir sebanyak 37 ton serta minyak goreng premium merek Letizia kemasan 5 liter sebanyak 1.300 liter. Dedy mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan, karena stok bahan pangan pokok di Mimika dan sekitarnya dalam kondisi aman dengan distribusi yang berjalan lancar. Penulis: JidEditor: GF
07 Mar 2026, 01:24 WIT
Gelar Operasi Pengawasan, Satgas Pangan Daerah Maluku Jatuhkan Sanksi Kepada 2 Pelaku Usaha
Papuanewsonline.com, Ambon – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah Maluku mengintensifkan pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan dengan menggelar operasi Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026 di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon, Rabu (4/3/2026).Kegiatan yang dipimpin Satgas Pangan Daerah Maluku ini melibatkan unsur kepolisian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, serta Tim Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI. Fokus pengawasan dilakukan di Pasar Mardika Ambon serta jaringan distributor bahan pokok dan barang penting (Bapokting) guna menjaga stabilitas harga dan melindungi hak konsumen, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri.Tim Satgas melakukan pengecekan harga dan distribusi Bapokting pada 11 titik, mulai dari pedagang eceran hingga distributor beras, minyak goreng, daging, cabai, bawang, telur, dan gula. Hasilnya, ditemukan sejumlah komoditas yang dijual di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP), serta indikasi pelanggaran administratif pada distribusi beras.Selain itu, Satgas juga menemukan adanya produk beras kemasan yang diperdagangkan tanpa izin pusat, serta perbedaan harga yang signifikan pada komoditas strategis seperti cabai, beras premium, telur, ayam, dan minyak goreng di tingkat distributor maupun pengecer.Dirreskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Piter Yanotama, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala Satgas Pangan Daerah Maluku menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan langkah tegas negara dalam menjamin keadilan harga dan keamanan pangan bagi masyarakat.“Satgas Pangan hadir untuk memastikan distribusi dan harga pangan berjalan sesuai ketentuan. Kami tidak akan mentolerir praktik penjualan di atas HET maupun peredaran pangan yang tidak memenuhi aspek perizinan dan mutu. Setiap temuan akan ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional,” tegas Kombes Pol Piter Yanotama.Ia menambahkan, stabilitas pangan menjadi isu strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan akan terus diperketat, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang rawan terjadi lonjakan harga.Dari hasil kegiatan tersebut, tercatat dua pelaku usaha yang menjual Bapokting di atas ketentuan HET dan HAP. Saat ini, temuan tersebut masih dalam kajian dinas terkait untuk diberikan sanksi administratif berupa surat teguran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku juga akan melakukan sosialisasi ulang ketentuan HET Minyakita sesuai Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2024 kepada distributor dan pengecer.Satgas Pangan Maluku memastikan pemantauan harga dan mutu pangan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya pada rantai distribusi beras dan minyak goreng, guna mencegah spekulasi harga dan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.Melalui kegiatan ini, negara menegaskan kehadirannya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat Maluku.Operasi sapu bersih Satgas Pangan Maluku menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi potensi gejolak harga pangan. Temuan beras tanpa izin dan penjualan di atas HET menunjukkan pentingnya pengawasan berlapis dari hulu ke hilir. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, langkah preventif dan penegakan aturan yang konsisten menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat sekaligus kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. PNO-12
05 Mar 2026, 21:36 WIT
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika telah mempersiapkan sebanyak 44.234 lembar Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) untuk Tahun 2026. Plt Sekretaris Bapenda Mimika Darius Sabon
Rain menjelaskan bahwa target penerimaan tahun ini ditetapkan sebesar
Rp85.952.413.000, naik sekitar Rp1,9 miliar dari target tahun 2025 yang sebesar
Rp84 miliar."Kita memiliki keyakinan bahwa target ini dapat
tercapai bahkan terlampaui dengan dukungan penuh dari semua pihak,"
ujarnya.Total nilai pokok ketetapan PBB-P2 tahun ini mencapai
Rp89.411.564.447, yang menunjukkan potensi penerimaan yang cukup besar bagi
daerah. SPPT telah diserahkan secara simbolis kepada perwakilan pemerintah
kampung dan kelurahan, yang dipercaya sebagai garda terdepan dalam proses
distribusi dan pemungutan pajak. Kolaborasi antara Bapenda dan pemerintah tingkat bawah
dianggap sangat penting untuk memastikan kelancaran seluruh proses.Pihak Bapenda menargetkan seluruh SPPT akan tersebar ke
tangan wajib pajak dalam waktu satu minggu ke depan. Pemerintah kampung dan kelurahan diharapkan dapat
mendistribusikan pemberitahuan tersebut secepat mungkin, sehingga masyarakat
dapat mengetahui kewajiban mereka dan melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu, mereka juga diminta untuk membantu memberikan
edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dari pembayaran pajak daerah. Penulis: Jid
Editor: GF
04 Mar 2026, 19:55 WIT
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 sebesar Rp85.952.413.000. Angka ini
menunjukkan kenaikan sekitar Rp1,9 miliar dibanding target tahun 2025 yang
mencapai Rp84 miliar.Plt Sekretaris Bapenda Mimika Darius Sabon Rain menyampaikan
bahwa total nilai pokok ketetapan PBB-P2 tahun ini mencapai Rp89.411.564.447,
yang hampir sebanding dengan target yang telah ditetapkan. (4/3/26) "Kenaikan target ini mencerminkan potensi pertumbuhan
ekonomi daerah yang terus meningkat," ujarnya.Sebanyak 44.234 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) telah siap didistribusikan kepada seluruh wajib pajak. Pihak Bapenda
telah menyerahkan SPPT secara simbolis kepada perwakilan pemerintah kampung dan
kelurahan, yang berperan sebagai ujung tombak dalam proses pemungutan pajak
daerah. "Kami berharap kolaborasi antara Bapenda dan pemerintah
tingkat bawah dapat berjalan dengan sinergis," jelas Darius.Dalam waktu satu minggu ke depan, seluruh SPPT akan
diserahkan secara menyeluruh untuk kemudian didistribusikan langsung kepada
masyarakat. Pemerintah kampung dan kelurahan diharapkan dapat segera
menyebarkan pemberitahuan tersebut agar wajib pajak memiliki cukup waktu untuk
menyelesaikan pembayaran."Semoga distribusi dapat berjalan lancar dan tepat
waktu, sehingga tidak ada wajib pajak yang terlewatkan," tambahnya.Darius juga mengimbau agar pemerintah kampung dan kelurahan
membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar
pajak. Penulis: Abim
Editor: GF
04 Mar 2026, 19:52 WIT
PW FATAYAT NU PAPUA TENGAH GELAR SAHUR GRATIS, PROGRAM INKLUSIF SAMPAI HARI KE-10
Papuanewsonline.com, Timika – Bulan suci Ramadan 1447
Hijriah menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan berbagi berkah bagi
masyarakat Papua Tengah. Berlandaskan hal tersebut, Pimpinan Wilayah (PW)
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Papua Tengah menggelar program berbagi sahur
gratis bagi warga Kabupaten Mimika. Program ini yang berlangsung selama 10 hari
akan memasuki hari terakhir pada pagi hari nanti Rabu (4/03/2026), dengan
lokasi terakhir di jalan menuju Masjid Babussalam.Program sosial ini direncanakan dengan menyasar empat titik
lokasi strategis di Mimika, yang sebelumnya telah berlangsung di warung makan
di Jalan Budi Utomo dan Jalan Cendrawasih. Pada malam hari menjelang hari terakhir, antusiasme
masyarakat terlihat sangat tinggi, dengan banyaknya warga yang datang untuk
menikmati sajian sahur yang telah disiapkan. "Mari kita ramaikan pagi sahur terakhir ini agar
manfaat dari program berbagi ini dapat dirasakan oleh lebih banyak orang,"
ajak pihak penyelenggara.Ketua PW Fatayat NU Provinsi Papua Tengah, Sholikah,
menyatakan bahwa kegiatan ini bersifat inklusif dan tidak terbatas hanya bagi
umat Muslim. "Meski diselenggarakan dalam rangka bulan Ramadan,
santap sahur ini siap disajikan untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar
belakang agama," ujarnya.Ia mengungkapkan bahwa awalnya program ini direncanakan
untuk menyentuh delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, namun keterbatasan
kondisi membuatnya hanya dapat direalisasikan di Kabupaten Nabire dan Mimika."Sahur gratis ini merupakan program dari PW Fatayat
Provinsi Papua Tengah yang bertujuan untuk menyebarkan kebaikan di bulan suci
Ramadan. Sebenarnya kami berencana mengadakan di semua kabupaten di Provinsi
Papua Tengah, namun mengingat faktor keamanan, akhirnya hanya bisa dilakukan di
Nabire dan Mimika," jelas Sholikah. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh
elemen masyarakat untuk saling berbagi dan mempererat tali persaudaraan selama
bulan Ramadan dan setelahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
03 Mar 2026, 22:54 WIT
Salurkan Sembako, Satgas Damai Cartenz Pulihkan Semangat Anak Panti di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan Satgas Ops Damai Cartenz 2026 melalui kegiatan pembagian sembako dan dukungan psikososial kepada anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan Pembawah Terang di Kota Jayapura, Kamis (26/2).Kegiatan tersebut dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah serta di Barak 6 SPN Polda Papua yang saat ini menjadi lokasi pengungsian anak-anak Panti Asuhan Pembawah Terang pascakebakaran gedung panti beberapa waktu lalu.Dalam kegiatan itu, personel Ban Ops yang dipimpin IPTU Ali Akbar, S.E., menyerahkan bantuan berupa bahan makanan dan makanan ringan kepada total 70 anak dari kedua panti asuhan.Selain itu, Tim Satgas Ban Ops Damai Cartenz juga memberikan pendampingan psikososial kepada 40 anak Panti Asuhan Pembawah Terang yang mengungsi. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan ice breaking dan energizer guna membantu meredakan emosi negatif serta mengurangi trauma pascakejadian kebakaran.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Faizal Ramadhani, mengatakan kegiatan tersebut diawali dengan koordinasi bersama pengelola panti asuhan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.“Hasil kegiatan menunjukkan koordinasi berjalan baik sehingga pembagian sembako dan dukungan psikososial dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar,” Kata Ka Ops Damai Cartenz.Menurut Ka Ops Damai Cartenz, para pengurus dan anak-anak panti menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan. Anak-anak yang mengikuti sesi dukungan psikososial juga terlihat lebih ceria dan aktif selama kegiatan berlangsung.Sementara itu ditempat yang berbeda, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, menegaskan bahwa kegiatan kemanusiaan merupakan bagian dari komitmen Satgas untuk menghadirkan rasa aman sekaligus kepedulian sosial di tengah masyarakat.“Satgas Damai Cartenz tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berupaya hadir membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak yang terdampak musibah,” katanya.Kombes Pol Adarma Sinaga, berharap kegiatan tersebut dapat meringankan beban pengurus panti dan membantu anak-anak tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari.Satgas Damai Cartenz 2026 menyatakan akan terus melaksanakan kegiatan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. PNO-12
28 Feb 2026, 19:31 WIT
Dandim Mimika Pimpin Panen Padi Perdana Milik Kodim 1710/Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Komandan Kodim (Dandim)
1710/Mimika Letkol Inf Redi Dwi Yuda Kurniawan, S.I.P., secara langsung
memimpin kegiatan panen padi perdana di lahan ketahanan pangan milik Kodim
1710/Mimika. Kegiatan bersejarah ini menjadi bukti konkret dukungan TNI Angkatan
Darat terhadap program nasional ketahanan pangan, dengan fokus khusus pada
pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten Mimika. (26/2/26)Dalam keterangan resmi, Dandim menyampaikan bahwa sektor
pertanian memegang peran strategis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas
dan ketersediaan pangan di daerah. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kodim 1710/Mimika terus
berupaya maksimal untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak
terpakai menjadi lahan produktif yang memberikan manfaat nyata, baik bagi
kebutuhan internal satuan maupun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat
sekitar.Ia menegaskan bahwa keterlibatan prajurit dalam pengelolaan
sektor pertanian merupakan bentuk komitmen yang kuat dari TNI AD untuk membantu
pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Selain menjalankan tugas pokok di bidang pertahanan negara,
prajurit juga dituntut untuk tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan melalui
pengembangan potensi sektor pertanian lokal.Panen padi perdana ini dilakukan di atas lahan seluas 3
hektar yang dikelola secara profesional oleh prajurit Kodim selama beberapa
bulan terakhir.Hasil panen yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mampu
menambah stok pangan di wilayah Mimika, tetapi juga menjadi inspirasi serta
motivasi bagi masyarakat luas untuk terus mengembangkan potensi pertanian di
daerah masing-masingKodim 1710/Mimika berkomitmen untuk terus mengawal dan
mengembangkan program ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui
pendampingan langsung, inovasi dalam pengelolaan lahan, serta kerja sama
sinergis dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:49 WIT
Dana Otsus Triwulan I 2026 Disalurkan Ke 16 Daerah Papua, Penyaluran Tercepat Sejak Implementasi
Papuanewsonline.com, Papua – Wakil Menteri Dalam Negeri
(Wamendagri) Ribka Haluk mengumumkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun
Anggaran 2026 Triwulan I telah berhasil disalurkan kepada 16 daerah di wilayah
Tanah Papua. Penyaluran dana ini dilakukan setelah pemerintah daerah (Pemda)
terkait memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang telah
ditetapkan secara ketat. "Beberapa daerah telah berhasil merealisasikan
Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen karena telah memenuhi semua persyaratan administrasi
dan prosedur yang berlaku," ujar Ribka. (26/2/26)Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per
tanggal 19 Februari 2026, Dana Otsus Triwulan I telah ditransfer ke Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) pada 13 Pemda. Daerah yang pertama kali menerima dana antara lain Kabupaten
Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, Kota
Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, serta Provinsi Papua,
Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian tiga kabupaten lainnya yaitu Merauke, Jayawijaya,
dan Sarmi telah menerima alokasi dana pada tanggal 23 Februari 2026.Total dana yang disalurkan terdiri atas komponen Dana Otsus
1 persen, 1,25 persen, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dengan jumlah
yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Contohnya, Provinsi Papua menerima dana sebesar Rp166,38
miliar, Provinsi Papua Selatan Rp91,56 miliar, Provinsi Papua Barat Daya
Rp84,61 miliar, Kabupaten Yahukimo Rp142,06 miliar, serta Kabupaten Pegunungan
Bintang Rp94,90 miliar. Ribka menjelaskan bahwa penyaluran tahun ini menjadi yang
tercepat sejak implementasi Undang-Undang (UU) Otsus, dengan tahap pertama
dimulai pada bulan Februari, jauh lebih awal dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya yang umumnya dilakukan pada April atau Mei.Percepatan penyaluran ini didukung oleh peningkatan
interoperabilitas sistem keuangan daerah melalui integrasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta
sistem perencanaan Bappenas."Terjadi kemajuan signifikan dalam percepatan dan
perbaikan tata kelola penyaluran Dana Otsus pada tahun 2025 dan 2026. Integrasi
sistem sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses
penyaluran," jelasnya. Ribka juga mengimbau daerah yang belum menyelesaikan
persyaratan untuk segera menuntaskan kewajiban tersebut agar pelayanan publik
pada triwulan pertama dapat berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa Dana Otsus difokuskan pada sektor
prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga ketepatan
waktu penyaluran sangat menentukan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
