Papuanewsonline.com
Harga BBM Non-Subsidi: Pertamax di Papua Lebih Tinggi, Ini Besarannya
Papuanewsonline.com, Timika – Pertamina Patra Niaga resmi
menaikkan harga BBM jenis non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, yang
berlaku mulai Rabu (10/6/2026). Kini, harga Pertamax di wilayah Papua dan
Maluku ditetapkan sebesar Rp16.650 per liter, sedikit lebih tinggi dibandingkan
daerah lain seperti DKI Jakarta yang dijual seharga Rp16.250 per liter.Area Manager Communication, Relations & CSR Papua
Maluku, Ispiani Abbas, menjelaskan penyesuaian ini berlaku di seluruh SPBU
se-Papua dan Maluku. Perbedaan harga tersebut disebabkan penerapan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 7,5 persen di wilayah ini. Keputusan ini
diambil setelah melalui koordinasi dengan pemerintah dan mengikuti mekanisme
evaluasi berkala.Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV
Dumatubun, menambahkan perubahan harga ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan
mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia serta aspek keekonomian pasar. Penetapan harga dilakukan berdasarkan formula yang telah
ditetapkan pemerintah sebagai regulator.Langkah ini diambil sebagai bagian dari tata kelola energi
yang bertujuan menjaga keseimbangan operasional perusahaan, kualitas layanan,
serta memastikan pasokan BBM tetap terdistribusi dengan lancar dan
berkelanjutan bagi masyarakat. Penyesuaian ini dianggap perlu agar penyediaan energi dapat
terus berjalan optimal tanpa hambatan. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Jun 2026, 05:48 WIT
Peneliti MPSI: PSN Wanam Menjadi Penggerak Kemajuan Papua Selatan dan Ketahanan Pangan Nasional
Papuanewsonline.com, Bogor - Peneliti Merah Pusaka Stratejik
Indonesia (MPSI), Fathan Putra Mardela, menilai Proyek Strategis Nasional (PSN)
Wanam di Merauke, Papua Selatan, merupakan peluang besar untuk mempercepat
pembangunan kawasan timur Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan
nasional di masa depan.Pernyataan tersebut disampaikan Fathan dalam Diskusi Publik
“Dampak Sosial Film Pesta Babi terhadap Perlindungan dan Hak Masyarakat” yang
diselenggarakan PD KAMMI Bogor di Camp Survivor, Kota Bogor, Senin (8/6/2026).Menurut Fathan, selama beberapa dekade pembangunan nasional
masih menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah. Karena itu, kehadiran PSN
di Papua Selatan harus dipandang sebagai upaya negara menghadirkan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa sekaligus membuka akses pembangunan
yang lebih merata.“Papua Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah
satu lumbung pangan baru Indonesia. Jika dikelola dengan baik, proyek ini tidak
hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menciptakan lapangan
kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat lokal,” ujarnya.Fathan menilai pembangunan yang hadir melalui PSN juga
berpotensi meningkatkan konektivitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan
utama di sejumlah daerah Papua. Kehadiran jalan, transportasi, jaringan
logistik, hingga layanan dasar dinilai akan memberikan dampak berantai terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat.“Pembangunan harus dilihat sebagai instrumen untuk membuka
akses. Ketika akses terbuka, maka pendidikan menjadi lebih mudah dijangkau,
layanan kesehatan meningkat, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan
peluang ekonomi masyarakat ikut berkembang,” katanya.Meski demikian, Fathan menegaskan bahwa pembangunan yang
berkelanjutan harus memastikan masyarakat adat menjadi bagian utama dari proses
dan manfaat pembangunan tersebut.Menurutnya, pelibatan masyarakat lokal, penghormatan
terhadap hak ulayat, serta komunikasi publik yang terbuka akan memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan pemerintah.“Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang mampu
menyatukan kepentingan nasional dengan aspirasi masyarakat lokal. Ketika
manfaat pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat, maka dukungan
sosial akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.Fathan juga mengajak publik untuk melihat berbagai dinamika
yang berkembang di Papua secara lebih objektif dan proporsional. Menurutnya,
pembangunan selalu menghadirkan tantangan yang harus dikelola, namun hal
tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.“Kita harus optimistis bahwa Papua memiliki masa depan yang
cerah. Yang diperlukan adalah penguatan tata kelola, komunikasi yang baik, dan
komitmen bersama agar pembangunan benar-benar menjadi sarana menghadirkan
kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi masyarakat Papua,” pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Jun 2026, 05:42 WIT
Tiket Timika-Keneyam Tembus Rp2,9 Juta, Ketua Pemuda Kei Mimika: “Mencekik Leher”
Papuanewsonline.com, Timika – Harga tiket pesawat
Timika-Keneyam, Kabupaten Nduga, melambung hingga Rp2,9 juta untuk penerbangan
45 menit. Ketua Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menyebut tarif
itu “mencekik leher” dan mendesak Bupati Mimika serta DPRD Mimika segera
memanggil seluruh operator penerbangan.“Penerbangan 45 menit sampai satu jam apakah wajar diberi
harga Rp2,5 juta sampai Rp2,9 juta? Ini tidak masuk akal,” tegas Edoardus,
dalam rilis tertulisnya ke media papuanewsonline,com. Senin 10/6/2026. Menurut
dia, kenaikan terjadi sepihak tanpa pemberitahuan jelas dan melanda hampir
semua rute Timika ke wilayah Papua Pegunungan.Desak RDP, Buka Struktur Biaya Edoardus meminta Bupati dan DPRD Mimika menggelar Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan maskapai. “Pihak penerbangan wajib terbuka. Harus
kedepankan asas transparansi dan jelaskan rincian biaya yang jadi dasar
penyesuaian tarif,” ujarnya.Ia menegaskan, transportasi udara adalah urat nadi warga
pegunungan karena akses darat sangat terbatas. Lonjakan harga langsung
menghantam mobilitas warga, distribusi logistik, hingga layanan kesehatan dan
pendidikan.Langgar Aturan, Ancam Konsumen Edoardus mengingatkan, UU No. 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan mewajibkan tarif adil, transparan, dan tidak merugikan publik.
Pemerintah berwenang menetapkan batas atas tarif, terutama rute vital ke daerah
terpencil.Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan membatasi kenaikan
tarif ekonomi maksimal 9%–13% dari tarif dasar. Fuel surcharge memang boleh
naik hingga 38%, tapi dengan pengawasan ketat. “Maskapai wajib publikasi
struktur biaya. Jangan main-main. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen melarang harga sepihak yang merugikan,” kata Edoardus.Ia menambahkan, Ditjen Perhubungan Udara berwenang meninjau
dan menurunkan harga jika terbukti melanggar. Edoardus berharap pertemuan pemda
dan operator melahirkan solusi: tiket terjangkau tanpa korbankan keselamatan
penerbangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
11 Jun 2026, 05:39 WIT
Tinggalkan Eksploitasi SDA, Mimika Kembangkan Ekonomi Berbasis Pengetahuan
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika,
Papua Tengah, resmi mengubah arah pembangunan. Pola lama yang mengandalkan
pengambilan sumber daya alam kini ditinggalkan, digantikan dengan sistem
ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Perubahan strategis ini ditandai
dengan peluncuran Mimika Innovation Week (MIW) 2026 oleh Badan Riset dan
Inovasi Daerah di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tahun
ketiga ini bertransformasi menjadi ajang kompetisi terbuka guna membangun
ekosistem riset yang inklusif dan berkelanjutan.Pembangunan masa depan kini didasarkan pada data dan kajian
mendalam, bukan sekadar dugaan.“Kekayaan alam bisa
menjadi bumerang jika tidak dikelola secara cerdas. Setiap kebijakan harus
berlandaskan riset yang kuat,” tegas Bupati Johannes Rettob. Untuk mengatasi masalah tumpang tindih kajian, BRIDA
meluncurkan sistem terpadu bernama Sirida Kami. Hasilnya sangat signifikan:
jumlah penelitian meningkat drastis dari satu kajian pada 2015 menjadi 36
kajian lengkap pada 2025.Keterbukaan menjadi kunci utama; MIW melibatkan seluruh
elemen mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga
kelompok masyarakat. Setiap dinas wajib melahirkan dua terobosan, dan 10 karya
terbaik akan diikutsertakan dalam penghargaan tingkat nasional. Peningkatan kualitas inovasi Mimika pun terlihat jelas,
melonjak dari peringkat 300 tahun lalu masuk jajaran 200 besar nasional serta
menempati posisi kedua terbaik se-Papua.Berbagai langkah strategis terus diperkuat, termasuk
penandatanganan kerja sama dengan BRIN dan universitas ternama yang membuka
akses ke ribuan peneliti ahli. BRIN memberikan apresiasi sekaligus mengingatkan agar
inovasi tidak bersifat sesaat, melainkan berkelanjutan menuju visi Indonesia
Emas 2045. Akademisi juga ditantang untuk tidak hanya bersuara, tetapi
menghadirkan solusi nyata bagi kemajuan daerah. Penulis: Jid
Editor: GF
10 Jun 2026, 04:02 WIT
Tiket Kapal Pelni Turun 30 Persen Selama Libur Sekolah, Kuota Terbatas
Papuanewsonline,com. Jakarta – Masyarakat yang berencana
mudik atau liburan dengan kapal laut selama libur sekolah bisa hemat 30 persen.
PT PELNI (Persero) resmi memotong tarif dasar tiket kapal penumpang kelas
ekonomi di semua rute mulai 6 Juni 2026.Pemotongan harga ini berlaku untuk pembelian tiket sejak 6
Juni 2026. Jadwal berlayar yang mendapat diskon mulai 20 Juni hingga 15 Agustus
2026. Kebijakan ini bagian dari stimulus ekonomi nasional yang digagas
pemerintah.Target 693 Ribu Penumpang
Sekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda, menyebut
program diskon menargetkan sekitar 693 ribu pelanggan. Tujuannya mendorong
pergerakan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah yang tersambung
layanan PELNI.“Libur sekolah itu puncak mobilitas. Kami ingin pastikan
transportasi laut tetap jadi pilihan yang aman, nyaman, dan murah. Harapannya
pariwisata daerah juga ikut terdorong,” kata Ditto, Rabu, 4/6/2026.Catat Syaratnya: Hanya Tarif Dasar, Tidak Bisa Klaim
Selisih Ditto mengingatkan, diskon 30 persen hanya memotong tarif
dasar tiket. Biaya asuransi dan pas penumpang tetap dibayar normal. Kuota tiket diskon terbatas. Begitu habis, harga kembali
normal meski masih dalam periode program. Tiket yang telanjur dibeli sebelum 6
Juni 2026 juga tidak bisa minta pengembalian selisih.“Pastikan beli di kanal resmi dan nama penumpang sesuai KTP.
Ini untuk cegah penipuan,” ujar Ditto.Kacab Timika: Berlaku Semua Rute, Pakai PELNI Mobile Biar
Cepat Dari Timika, Kepala Cabang PT PELNI setempat meminta warga
Papua Tengah memanfaatkan potongan harga ini. Dia menegaskan diskon berlaku
untuk seluruh ruas perjalanan kapal PELNI.“Ini untuk tarif dasar saja, di luar asuransi dan pas.
Silakan unduh aplikasi PELNI Mobile. Lebih mudah cek jadwal dan beli tiket dari
HP,” katanya.Beli Tiket di Sini
Tiket diskon bisa didapat lewat PELNI Mobile, website PELNI,
Contact Center 162, loket cabang, BCA Mobile, myBCA, Livin’ by Mandiri, BRImo,
BRILink, Gopay, OVO, MyTelkomsel, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan agen
perjalanan daring seperti Easybook dan VIA.com.Pembayaran tersedia via BRIVA, BNI Virtual Account, Mandiri
Virtual Account, Permata Bank, Indomaret, Alfamart, iSaku, Finpay, hingga
Fastpay.Armada PELNI PELNI saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang ke 75
pelabuhan dengan 483 ruas. Untuk daerah 3TP, ada 30 kapal perintis yang
melayani 516 ruas ke 229 pelabuhan. Ditambah 17 kapal rede, 8 tol laut, dan 1
kapal ternak. Penulis: Hendrik
Editor: GF
09 Jun 2026, 00:54 WIT
Percepatan Realisasi APBD 2026, Bupati Mimika Instruksikan OPD Segera Tuntaskan Program
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Arahan tegas ini disampaikannya saat
memimpin apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin
(8/6/2026), guna memastikan seluruh rencana pembangunan dapat berjalan sesuai
jadwal.Johannes mencatat bahwa realisasi belanja jasa sudah
menunjukkan perkembangan cukup baik dengan capaian sekitar 50 persen. Meski demikian, ia menegaskan percepatan harus terus
dilakukan agar seluruh pekerjaan yang direncanakan dapat segera diselesaikan
tepat waktu. Sementara itu, kondisi berbeda terlihat pada belanja modal,
di mana progres pelaksanaannya dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan,
disebabkan sebagian besar OPD belum mendelegasikan kewenangan kepada bagian
pengadaan barang dan jasa.Hasil evaluasi menunjukkan keterlambatan ini dipicu oleh
sikap saling menunggu antarinstansi, keterbatasan tenaga pelaksana, serta
administrasi yang belum dimulai. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pimpinan
OPD dan ASN segera mengambil langkah konkret. “Saya berharap dalam laporan minggu ini sudah banyak
pekerjaan yang dilimpahkan ke bagian pengadaan agar proses segera berjalan,”
tegasnya.Selain itu, masih banyak pekerjaan melalui penunjukan
langsung yang tertahan akibat kenaikan harga barang dan jasa mencapai 25 hingga
30 persen. Peninjauan harga memang diperlukan, namun ia mengingatkan
agar proses evaluasi tidak berlarut-larut berbulan-bulan. Tantangan ekonomi nasional dan global seperti kenaikan BBM,
biaya transportasi, serta fluktuasi nilai tukar juga menjadi catatan, namun
tidak boleh dijadikan alasan penundaan. Penulis: Jid
Editor: GF
08 Jun 2026, 23:35 WIT
DAD Mimika Ingatkan OAP Tak Terprovokasi Isu Freeport, Soroti Bahaya “Penumpang Gelap”
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Adat Daerah (DAD)
Kabupaten Mimika menyikapi aksi blokade yang sempat terjadi di Check Point
Kuala Kencana dan menghambat aktivitas masuk kerja karyawan PT Freeport
Indonesia pada Kamis (4/6/2026). Berdasarkan informasi yang beredar, aksi
tersebut berkaitan dengan persoalan pengelolaan besi tua (scrap) di lingkungan
operasional perusahaan.Aksi tersebut menyebabkan akses utama menuju kawasan Kuala
Kencana sempat tertutup sebelum akhirnya kembali dibuka setelah dilakukan
mediasi oleh pihak kepolisian bersama manajemen PT Freeport Indonesia.
Menanggapi peristiwa itu, DAD Mimika mengajak seluruh masyarakat untuk tetap
menjaga situasi yang aman dan kondusif.Ketua DAD Mimika, Vinsent Oniyoma, mengatakan bahwa
penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh
undang-undang. Namun menurutnya, penyampaian pendapat harus dilakukan secara
bermartabat tanpa mengganggu kepentingan publik maupun objek vital nasional."Kami menghormati setiap aspirasi masyarakat adat yang
ingin memperjuangkan hak-haknya. Namun kami juga mengimbau agar masyarakat
Orang Asli Papua tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi, dan tidak
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau penumpang gelap yang memiliki
kepentingan lain di balik isu yang sedang berkembang," tegas Vinsent
Oniyoma.DAD Mimika menilai PT Freeport Indonesia merupakan salah
satu aset strategis yang selama ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat
Papua, khususnya masyarakat adat Amungme, Kamoro, dan berbagai suku Papua
lainnya yang hidup serta bekerja di Kabupaten Mimika. Karena itu, keamanan dan
stabilitas operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.Selain itu, DAD juga menegaskan komitmennya untuk terus
mendorong peningkatan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam dunia kerja,
baik sebagai tenaga kerja maupun pada posisi-posisi strategis. Menurut DAD,
ketimpangan kesempatan kerja yang masih dirasakan sebagian masyarakat harus
menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan perusahaan.Dalam pernyataannya, DAD Mimika juga menyoroti pentingnya
pelibatan masyarakat adat dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat lokal, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan,
pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya yang berada di wilayah adat."Kami sebagai masyarakat adat Papua memiliki tanggung
jawab moral untuk menjaga, merawat, dan melindungi PT Freeport Indonesia dari
berbagai ancaman dan kepentingan yang dapat merugikan masyarakat Papua
sendiri," ujar Vinsent Oniyoma.Terkait polemik pengelolaan besi tua (scrap), DAD Mimika
meminta seluruh pihak terkait, termasuk Lemasa, Lemasko, dan para mitra kerja
lainnya, untuk mengevaluasi pola kerja sama yang sedang berjalan. DAD
mengusulkan agar dilakukan revisi atau adendum kerja sama dengan melibatkan
lebih banyak unsur masyarakat adat, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro
yang memiliki kapasitas untuk mengelola peluang usaha tersebut.Menurut DAD, langkah tersebut penting untuk mencegah
kecemburuan sosial, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta memastikan
manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat adat. DAD juga
menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak adat harus
diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat pada rumah adat masing-masing
suku.Di akhir pernyataannya, Vinsent Oniyoma mengingatkan agar
tidak ada pihak yang memanfaatkan isu Freeport untuk kepentingan tertentu
dengan menggiring opini yang dapat memecah belah masyarakat. Ia menegaskan
bahwa perusahaan harus tetap dijaga sebagai bagian dari aset strategis yang
memberikan manfaat bagi Papua.
"Kami perlu mengingatkan bahwa saat ini pimpinan
tertinggi PT Freeport Indonesia adalah seorang Orang Asli Papua yang memiliki
kapasitas profesional, dedikasi, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tanggung
jawabnya. Oleh karena itu, kami mengutuk pihak-pihak yang sengaja menggiring
opini provokatif dengan membawa-bawa nama pimpinan PT Freeport Indonesia untuk
kepentingan tertentu. Freeport bukan partai politik dan tidak boleh dijadikan
alat kepentingan kelompok tertentu," tegasnya. (GF)
06 Jun 2026, 07:00 WIT
Yayasan Tuarek Natkime Turun Jalan di Timika: Tuntut Hak Kelola Program CSR dan Besi Scrap Freeport
Papuanewsonline.com, Timika - Yayasan Tuarek Natkime
menggelar aksi damai di Timika, Rabu (4/6/2026), menyuarakan dua tuntutan utama
kepada PT Freeport Indonesia: hak pengelolaan program CSR dan transparansi
pengelolaan besi scrap.Aksi yang disebut sebagai “jeritan kebun Amor” ini diklaim
sebagai bentuk protes anak adat Amungme atas hak-hak masyarakat lingkar tambang
yang dinilai diambil alih pihak lain.2 Tuntutan Yayasan Tuarek
Hak Pengelolaan Program
Yayasan Tuarek mempersoalkan pengelolaan program CSR/PPKM
Freeport yang disebut seharusnya untuk 7 Suku dan masyarakat lingkar tambang. “Kalau hak kelola diambil, berarti sagu di kebun sendiri
nggak boleh ambil. Harus minta ke ‘babi hutan’,” tulis Yohanis Wantik, Tokoh
Pemuda Mimika, dalam pernyataan tertulis, Rabu 4/6/2026. Istilah “babi hutan” digunakan sebagai kiasan untuk pihak
luar yang dinilai masuk dan mengambil hak masyarakat adat.Besi Scrap Freeport
Tuntutan kedua menyangkut besi bekas pipa, rel, dan alat
tambang Freeport. Menurut pernyataan Yayasan Tuarek, harga besi scrap mencapai
Rp5-7 juta per ton. Jika volumenya 1.000 ton, nilainya Rp5-7 miliar.“Pertanyaannya: Itu besi hak siapa? Freeport atau masyarakat
adat pemilik tanah?” tulis Wantik. Yayasan Tuarek mempersoalkan penjualan besi scrap yang
disebut dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat. “Kalau dijual tanpa
masyarakat tahu, berarti ‘babi hutan’ kedua masuk kebun. Bawa truk, angkut
diam-diam,” tulisnya.Desak Pembenahan LEMASA
Aksi ini juga menyoroti peran lembaga adat Amungme atau
LEMASA. Yayasan Tuarek mengkritik lembaga adat yang disebut “sering muncul pas
seremonial pemda atau pesta demokrasi, hilang wajah pas rakyat adat aksi”.Yohanis Wantik meminta Bupati dan Wakil Bupati Mimika
membenahi LEMASA. “Gejolak ini pandangan kami kecil tapi dampaknya luas,”
katanya.Menurut Yayasan Tuarek, hilangnya hak masyarakat adat atas
program dan besi scrap juga berdampak ke APBD Mimika. “Kalau besi scrap
Freeport gelap, APBD Mimika yang dapat dari pajak besi juga gelap. Pajak,
retribusi, kerusuhan sosial = semua Pemda yang imbas,” tulis Wantik.Freeport dan Pemda Belum Komentar Hingga berita ini diturunkan Rabu 4/6/2026 pukul 22.00 WIT,
belum ada tanggapan resmi dari PT Freeport Indonesia, Pemkab Mimika, maupun
LEMASA terkait dua tuntutan Yayasan Tuarek Natkime.Papuanewsonline,com. masih berupaya mengonfirmasi ke
Manajemen Freeport, Bupati Mimika, dan Ketua LEMASA soal status hak kelola
program CSR dan mekanisme penjualan besi scrap.Aksi Yayasan Tuarek disebut berlangsung damai. “Api masih
nyala. Kita jaga sama-sama menata tidak bias,” tutup Wantik. Penulis: Hendrik
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:35 WIT
Pendaftaran Calon Ketua Kadin Mimika Periode 2026–2031 Resmi Dibuka
Papuanewsonline.com, Timika – Musyawarah Kabupaten (Muskab)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Mimika secara resmi membuka
pendaftaran bagi bakal calon Ketua Kadin Mimika untuk masa bakti 2026–2031.
Proses pendaftaran berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 4 hingga 5 Juni
2026, sebagai tahapan awal menjelang pelaksanaan Muskab yang dijadwalkan
digelar pada 6 Juni mendatang.Ketua Panitia Muskab, Yakob Demi Balubun, menyatakan bahwa
seluruh anggota Kadin yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama
untuk maju dalam kontestasi ini. “Pendaftaran dibuka pada 4 dan 5 Juni, sedangkan puncak
acaranya berlangsung 6 Juni. Kami mengundang seluruh anggota dan asosiasi untuk
mengambil formulir serta mengikuti proses pencalonan,” ujarnya. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah berstatus anggota
resmi dan berdomisili di Mimika, dengan seluruh ketentuan administrasi
tercantum jelas dalam formulir yang disediakan.Layanan pendaftaran dibuka dengan jadwal yang telah
ditetapkan: hari pertama beroperasi hingga pukul 22.00 WIT, sedangkan hari
kedua berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIT.Hingga hari pertama dibuka, panitia masih menunggu
kedatangan calon yang berminat mendaftarkan diri dan menyatakan kesiapannya
memimpin organisasi tersebut.Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Mimika, Yeri Nawipa,
berharap Muskab kali ini menjadi momentum kebangkitan organisasi agar dapat
berperan lebih kuat sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak
perekonomian daerah.Ia menegaskan seluruh proses pemilihan harus berjalan
transparan dan berlandaskan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga
organisasi.“Kita ingin Kadin ke depan tidak lagi mengalami kemandekan,
melainkan menjadi wadah yang nyata memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan
masyarakat,” tegasnya.Diharapkan melalui Muskab ini lahir sosok pemimpin yang
memiliki kompetensi, pengalaman, dan visi jelas untuk memajukan dunia usaha di
Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
05 Jun 2026, 10:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
