Papuanewsonline.com
Stok LPG 3 Kg di Timika Menipis, Disperindag Pastikan Pasokan Baru Segera Tiba
Papuanewsonline.com, Timika - Ketersediaan gas LPG 3
kilogram di Kabupaten Mimika untuk sementara mengalami keterbatasan, yang
menyebabkan antrean panjang warga di sejumlah agen penjualan, khususnya di
wilayah Nawaripi. Meski demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Mimika menegaskan kondisi ini hanya bersifat sementara dan
masyarakat diminta untuk tidak panik.Kepala Disperindag Mimika, Sabelina Fitriani, menyampaikan
bahwa pihaknya terus memantau perkembangan distribusi LPG di lapangan. Ia
meminta masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan stok yang ada secara bijak
sambil menunggu pasokan baru tiba dalam beberapa hari ke depan.Saat ini, PT Mitra Indimatan di kawasan Nawaripi menjadi
satu-satunya agen yang masih aktif melayani penjualan LPG 3 kilogram. Kondisi
tersebut terjadi setelah dua agen lainnya mengalami kekosongan stok dan masih
menunggu pengiriman dari distributor.Akibatnya, antrean warga terlihat memanjang sejak pagi hari.
Untuk menjaga pemerataan distribusi, penjualan diberlakukan dengan sistem
pembatasan satu tabung per rumah tangga agar seluruh masyarakat tetap dapat
memperoleh kebutuhan bahan bakar rumah tangga."Dua agen kita lagi kosong, yang tersisa satu pun sudah
menipis. Namun tenang saja, pada tanggal 8 dan 13 April akan datang pasokan
baru sebanyak 3.000 tabung," ujarnya.Menurut Sabelina, keterlambatan pasokan kali ini dipengaruhi
oleh terbatasnya kontainer pengangkut serta meningkatnya aktivitas distribusi
logistik pasca momentum hari raya, yang turut memengaruhi jadwal pengiriman ke
wilayah Mimika.Meski stok sementara terbatas, Disperindag memastikan harga
LPG untuk seluruh ukuran tabung masih berada dalam kondisi stabil dan tetap
sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku di tingkat agen resmi.Selain itu, pengawasan terhadap distribusi juga terus
diperketat untuk mencegah terjadinya penimbunan maupun praktik penjualan di
atas harga yang telah ditetapkan pemerintah."Kami imbau masyarakat jangan melakukan pembelian
berlebihan atau panic buying. Cukup beli sesuai kebutuhan dan gunakan secara
hemat sampai pasokan baru tiba," tegasnya menutup keterangan.Pemerintah daerah berharap dengan masuknya pasokan baru
dalam dua tahap pekan ini, kondisi distribusi LPG di Timika dapat segera
kembali normal sehingga aktivitas rumah tangga dan pelaku usaha kecil tidak
terganggu. Penulis: JidEditor: GF
07 Apr 2026, 19:21 WIT
Stok LPG Merek Bright Gas di Timika Aman, Pertamina Pastikan Ketersediaan Cukup
Papuanewsonline.com, Timika – PT Pertamina Patra Niaga terus
mempercepat distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) non subsidi merek Bright
Gas ke wilayah Timika dan Papua Tengah. Langkah ini dilakukan guna memastikan
ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan stabil di tengah situasi
saat ini.
Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR
Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi menegaskan bahwa hingga saat ini
stok Bright Gas di Timika masih dalam kondisi aman dan tersedia melalui agen
resmi.
"Baik Bright Gas 5,5 kg, 12 kg, maupun 50 kg masih
tersedia dalam jumlah cukup, dengan harga yang tetap sesuai ketentuan yang
berlaku," ujarnya.
Secara rinci, per tanggal 6 April 2026, ketersediaan Bright
Gas di Timika mencapai sekitar 1.200 tabung ukuran 5,5 kg, 2.200 tabung ukuran
12 kg, serta 400 tabung ukuran 50 kg.
Selain memastikan stok lokal, Pertamina juga terus memantau
dan mempercepat suplai dari berbagai titik distribusi seperti Surabaya,
Makassar, Ambon, dan Jayapura untuk menjamin pasokan terus mengalir.
"Pengiriman suplai terus kami lakukan dan monitor
secara berkala," jelas Bramantyo.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak
perlu panik maupun melakukan pembelian berlebihan. Masyarakat cukup membeli
sesuai kebutuhan dan tidak mudah terpancing isu yang belum tentu benar.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pertamina
Contact Center di nomor 135.
Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 18:58 WIT
Stok LPG Timika Diatur, Pembelian Dibatasi 1 Tabung Per Keluarga
Papuanewsonline.com, Timika – Isu kelangkaan Liquefied
Petroleum Gas (LPG) tengah menjadi keluhan warga di Kabupaten Mimika. Beberapa
hari terakhir, masyarakat terlihat memadati agen penjualan, seperti di PT Mitra
Indimatam di Nawaripi, untuk mendapatkan pasokan tabung gas. Antrean panjang
terjadi lantaran adanya kebijakan pembatasan pembelian yang diterapkan guna
menjaga ketersediaan stok agar tidak habis secara mendadak. (6/4/2026)Owner PT Mitra Indimatam, Andi Tajerimin, menjelaskan bahwa
permintaan pasokan sudah dikirim ke Makassar seperti biasa. Namun, saat ini diberlakukan aturan pembelian maksimal satu
tabung per rumah tangga. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik penimbunan
dan penjualan kembali dengan harga selangit oleh oknum tertentu."Sebenarnya stok tidak kosong, hanya sedang diatur
distribusinya sambil menunggu suplai baru tiba," ujarnya.Menanggapi hal ini, Sales Branch Manager Pertamina Patra
Niaga Rayon II Papua Tengah, Junaedi Kala, memastikan bahwa pembatasan ini
bertujuan agar stok tidak kosong total. Saat ini, hanya PT Mitra Indimatam yang aktif melayani
dengan sisa stok sekitar 2.000 tabung 5,5 kg dan 1.000 tabung 12 kg yang
diperkirakan cukup untuk 5-6 hari ke depan dengan sistem penjualan teratur.Ke depan, distribusi LPG direncanakan akan dioptimalkan
melalui suplai langsung dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah
Regional Papua Maluku. Skema baru ini diharapkan mempersingkat rantai
distribusi. Pihaknya saat ini masih mengkoordinasikan teknis dan harga
jual bersama pemerintah daerah, serta menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu
khawatir soal kenaikan harga. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 21:34 WIT
Polisi Amankan Distribusi BBM Ke Pegunungan, Atasi Krisis Listrik Dogiyai, Deiyai, Dan Paniai
Papuanewsonline.com, Papua Tengah – Aparat kepolisian
melaksanakan pengawalan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM)
menuju tiga kabupaten di wilayah pegunungan, yakni Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.
Langkah ini diambil sebagai respons atas krisis listrik yang terjadi dan mengganggu
aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Pengawalan dilakukan mulai Sabtu
malam pukul 21.00 WIT hingga Minggu pagi pukul 07.05 WIT. (05/4/2026)Kegiatan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kapolres
Dogiyai, AKBP Dennis A. Putra, bersama sejumlah pejabat dan personel
kepolisian. Rombongan penyalur BBM harus menempuh perjalanan lintas kabupaten
dengan medan yang cukup berat dan menantang. Meskipun demikian, seluruh personel tetap siaga penuh demi
memastikan keamanan armada hingga sampai ke tujuan dengan selamat.Diketahui, ketiga kabupaten tersebut sebelumnya mengalami
kekurangan pasokan listrik yang cukup signifikan akibat terhambatnya distribusi
BBM. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya berbagai
aktivitas warga dan pelayanan publik. Dengan adanya pengawalan ini, diharapkan pasokan energi
dapat segera terisi kembali sehingga layanan listrik dapat beroperasi normal.Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen aparat keamanan dalam
mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas di
wilayah pegunungan Papua Tengah. Kehadiran polisi di jalur distribusi memastikan bantuan
energi ini tepat sasaran dan dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang sedang
membutuhkan. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:51 WIT
Respon Isu Kelangkaan BBM, Polda Maluku Gelar Rakor Pastikan Stok Masih Tersedia
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah daerah, Pertamina, dan pemangku kepentingan terkait untuk merespons isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Ambon, Kamis (2/4/2026).Rakor yang berlangsung di Ambon ini dipimpin oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi jajaran Polda Maluku, termasuk Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) dan Direktorat Intelkam.Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain perwakilan Pertamina wilayah Maluku-Papua, Dinas ESDM, Disperindag Kota Ambon, serta para pengelola SPBU.Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir lebih dipicu oleh kepanikan masyarakat akibat isu kelangkaan BBM, bukan karena keterbatasan stok.“Kondisi ini dipengaruhi informasi yang beredar di masyarakat, terutama melalui media sosial. Padahal, ketersediaan BBM di Ambon dalam kondisi cukup dan normal,” ujarnya.Ia juga menyoroti masih adanya SPBU yang belum konsisten dalam pelayanan, seperti tutup saat dibutuhkan atau kehabisan stok saat antrean panjang, yang memperkuat persepsi kelangkaan.Direktur Pam Obvit Polda Maluku menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan distribusi BBM hingga ke tingkat SPBU.“Kami minta seluruh jajaran Polsek memantau distribusi BBM. Jika ditemukan penimbunan atau penjualan di luar ketentuan, akan ditindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.Ia juga menambahkan bahwa stabilitas distribusi BBM menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah gangguan kamtibmas.Perwakilan Pertamina wilayah Maluku dan Papua memastikan stok BBM, termasuk Pertalite dan Pertamax, dalam kondisi aman dan mencukupi.“Terminal BBM Wayame menjadi pusat distribusi utama, dan saat ini stok dalam kondisi aman. Pasokan juga terus berjalan, termasuk setelah kedatangan kapal pengangkut BBM,” jelasnya.Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.Rakor ini menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Pertamina untuk memperkuat koordinasi, transparansi informasi, serta pengawasan distribusi BBM.Langkah ini diharapkan mampu meredam keresahan masyarakat serta memastikan distribusi energi berjalan lancar menjelang momentum hari besar keagamaan.Isu kelangkaan BBM di Ambon menunjukkan bahwa krisis informasi bisa sama berbahayanya dengan krisis pasokan. Dalam banyak kasus, kepanikan publik justru dipicu oleh persepsi, bukan realitas di lapangan.Langkah cepat Polda Maluku menggelar rakor lintas sektor patut diapresiasi sebagai upaya meredam disinformasi sekaligus menjaga stabilitas sosial. Namun, tantangan ke depan bukan hanya soal ketersediaan BBM, melainkan konsistensi pelayanan SPBU dan transparansi distribusi. PNO-12
03 Apr 2026, 13:36 WIT
Dorong Ekonomi Pesisir, Kapolda Riau Salurkan Bantuan 20 Mesin Ketinting Untuk Nelayan Meranti
Papuanewsonline.com, Kepulauan Meranti - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyerahkan 20 unit mesin ketinting kepada nelayan Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (31/3/2026), sebagai langkah konkret mendorong produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.Bantuan yang diserahkan di Aula Tantya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti tersebut terdiri dari 10 unit mesin merek Motoya dan 10 unit Pro-Quip, yang diberikan kepada 20 nelayan sebagai penguat produktivitas sekaligus penggerak ekonomi pesisir.Kapolda menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari peran Polri yang tidak berhenti pada fungsi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara langsung.“Kami menyadari bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Karena itu, kami harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.Ia menekankan bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi besar yang selama ini perlu didorong dengan dukungan sarana dan akses yang memadai.“Bantuan ini diharapkan menjadi pengungkit produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kita ingin masyarakat terus bergerak maju, mandiri, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada,” ujar lulusan Akpol 1996 itu.Dalam pandangannya, pembangunan yang kuat tidak hanya bertumpu pada program, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kebersamaan dan semangat human solidarity, kita bisa membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial,” tambahnya.Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan berkelanjutan yang terus didorong Polda Riau melalui konsep Green Policing, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penanaman delapan bibit pohon jenis jambu madu dan mangga secara simbolis, sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan.Sementara itu, Camat Rangsang Barat, Jefri, menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan Kapolda Riau dan jajaran.“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolda Riau beserta rombongan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi nelayan kami karena dapat meningkatkan aktivitas dan produktivitas mereka, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir.Senada dengan Camat Jefri, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis yang berdampak langsung dan berkelanjutan.Menurut Kapolres, bantuan ini tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat ekonomi lokal. "Kehadiran Bapak Kapolda juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri, yang terlihat dari antusiasme masyarakat serta situasi kegiatan yang berlangsung aman dan kondusif,” kata Aldi.Ia menambahkan, sinergi yang terbangun antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. PNO-12
01 Apr 2026, 21:31 WIT
Kelangkaan LPG 12 Kg Guncang Timika, Harga Melonjak dan UMKM Tertekan
Papuanewsonline.com, Timika – Stok Gas LPG 12 kilogram di
Timika, Papua Tengah, mengalami kekurangan signifikan dalam satu pekan
terakhir, yang berdampak pada berbagai sektor usaha dan memicu kenaikan harga
di tingkat pengecer. Situasi ini tidak hanya menyulitkan aktivitas rumah tangga
masyarakat, tetapi juga mengganggu jalannya ekonomi harian daerah. (1/4/26)Beberapa titik penjualan bahkan melaporkan bahwa barang
tersebut hampir tidak tersedia sama sekali, dengan sejumlah warga mengaku harus
berpindah-pindah lokasi pengecer tanpa mendapatkan hasil. Kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan serius pada
rantai distribusi energi rumah tangga di wilayah tersebut.Dampak paling parah dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang
sangat bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama. Pengelola rumah makan
dan warung makan di Timika kini terpaksa kembali menggunakan kompor berbahan
bakar minyak tanah. Selain meningkatkan biaya operasional, penggunaan bahan
bakar konvensional ini juga dinilai kurang efisien dan memperlambat proses
produksi makanan. Hal ini menunjukkan bahwa krisis LPG tidak hanya berdampak
pada kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga langsung memukul sektor
ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.Kelangkaan ini memunculkan pertanyaan besar terkait sistem
distribusi LPG di daerah. Sejumlah agen penjualan mengaku sudah tidak menerima
pasokan dari distributor selama satu minggu terakhir, bahkan ada yang mengalami
kekosongan lebih lama. Situasi ini memicu spekulasi adanya gangguan pada jalur
distribusi atau pengurangan suplai dari hulu.Isu kenaikan harga di tingkat distributor juga mulai
beredar, yang mendorong pengecer untuk menaikkan harga lebih awal sebagai
antisipasi. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak
distributor maupun otoritas terkait mengenai penyebab pasti terhambatnya
pasokan.Meskipun pemerintah melalui Pertamina menyatakan bahwa stok
LPG nasional hingga Maret 2026 dalam kondisi aman dengan ketahanan 18–21 hari
untuk jenis subsidi dan non-subsidi, persoalan utama terletak pada rantai
distribusi ke wilayah Indonesia Timur seperti Papua. Distribusi LPG ke daerah ini bergantung pada jalur laut
dengan waktu tempuh panjang, yang rentan terhadap gangguan cuaca dan
keterbatasan armada logistik. Selain itu, biaya distribusi yang tinggi juga memengaruhi
harga akhir di tingkat konsumen. Kenaikan harga LPG berpotensi mendorong
inflasi daerah dan menekan daya beli masyarakat jika kondisi ini berlangsung
lama. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Apr 2026, 14:27 WIT
Lemasa Suku Amungme Desak Dana Otsus Libatkan Lembaga Adat demi Pemberdayaan OAP di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Lemasa Suku Amungme,
Menuel John Magal, menegaskan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah
daerah dan lembaga adat dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika.Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah kegiatan di
Hotel Horison Ultima Timika pada Selasa (31/3/2026), di mana ia menekankan
bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat lokal agar mampu berkembang dan sejajar dengan kelompok lain.Menuel mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat asli
Papua yang tertinggal dalam bidang pendidikan dan kemampuan kerja. Oleh karena
itu, kebijakan afirmatif atau diskriminasi positif dinilai sangat penting untuk
mendorong kesetaraan. "Diskriminasi positif diperlukan agar masyarakat yang
tertinggal bisa mencapai kesetaraan. Mereka harus dibekali pendidikan dan
keterampilan yang memadai agar siap memasuki dunia kerja," ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya pemanfaatan dana Otsus secara
tepat sasaran melalui kerja sama strategis antara Pemkab Mimika dan Lemasa,
mengingat lembaga adat memiliki peran krusial dalam menyampaikan kebutuhan riil
masyarakat di lapangan.Menurut Menuel, masih terdapat kesenjangan emosional antara
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat adat, yang menyebabkan
sejumlah program belum menyentuh kebutuhan mendasar. "Pemerintah tidak akan mengetahui kebutuhan masyarakat
secara mendalam jika tidak dekat secara emosional. Lemasa dapat menjembatani
dengan data dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan," jelasnya. Ia berharap ke depan alokasi dana Otsus lebih melibatkan
lembaga adat secara langsung sesuai peraturan yang berlaku, mengingat pada
periode 2024 hingga 2025 belum ada alokasi signifikan bagi lembaga adat.Menuel juga menekankan pentingnya pembinaan pendidikan yang
tidak hanya fokus pada aspek formal, tetapi juga mencakup moral, mental, dan
spiritual, khususnya bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.Ia mendorong penerapan sistem asrama sebagai solusi
pembinaan menyeluruh, mengingat Lemasa telah menjalankan model serupa dengan
menampung ratusan anak dan menghasilkan peningkatan signifikan dari sisi
akademik maupun karakter."Dana Otsus harus berdampak langsung pada masyarakat.
Contohnya sudah ada, tinggal diperluas dan didukung oleh pemerintah,"
tegasnya.Ia berharap sinergi antara pemerintah dan lembaga adat terus
diperkuat agar tujuan Otsus dapat terwujud secara optimal. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mar 2026, 23:02 WIT
Polri Fasilitasi Petani Jagung SBB, Bulog Siap Serap 4 Ton Hasil Panen Desa Tala
Papuanewsonline.com, Ambon - Polsek Kairatu Timur, Polres Seram Bagian Barat, memfasilitasi koordinasi petani jagung Desa Tala dengan Bulog Provinsi Maluku di Ambon, Jumat (27/3/2026), guna memastikan penyerapan hasil panen yang telah memenuhi standar nasional.Kegiatan yang berlangsung pukul 11.00 WIT di Kantor Bulog Provinsi Maluku itu dipimpin Kapolsek Kairatu Timur Iptu Lodewyk R. Alfons bersama Bhabinkamtibmas Desa Tala Aipda Victor Siloy. Koordinasi dilakukan dengan manajemen Bulog guna mempercepat distribusi dan pemasaran hasil panen petani sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan.Dalam pertemuan tersebut, Bulog melakukan uji kualitas jagung pipil milik kelompok tani (poktan) Desa Tala. Hasil pengujian menunjukkan kadar air jagung berada pada kisaran 12,9 hingga 13,1 persen, sesuai standar pembelian Bulog yang mensyaratkan maksimal 14 persen.Kapolsek Kairatu Timur menegaskan, peran Polri tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga aktif mengawal program ketahanan pangan hingga ke tingkat petani.“Polri hadir sebagai fasilitator untuk memastikan hasil panen masyarakat dapat terserap pasar dengan baik. Ini bagian dari dukungan kami terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.Bulog Provinsi Maluku menyatakan kesiapan menyerap hasil panen jagung petani Desa Tala dengan harga Rp6.400 per kilogram, ditambah PPh 1,5 persen, dengan syarat telah dikemas dalam karung bersih. Rencana penyerapan dijadwalkan pada 7–8 April 2026 dengan volume sekitar 4 ton.Namun, keterbatasan gudang penampungan di Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi kendala distribusi. Untuk itu, petani disarankan mengirim hasil panen langsung ke gudang Bulog di kawasan Kate-kate, Ambon.Perwakilan Bulog menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung penyerapan hasil pertanian lokal selama memenuhi standar mutu.“Kami siap membeli hasil panen petani sepanjang kualitasnya sesuai ketentuan. Ini bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung petani lokal,” kata perwakilan manajemen Bulog.Melalui sinergi Polri, Bulog, dan petani, diharapkan rantai distribusi hasil pertanian di wilayah Seram Bagian Barat semakin efisien, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. PNO-12
30 Mar 2026, 14:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
