Papuanewsonline.com
IFG Life Gandeng Bank Papua, Hadirkan Perlindungan Asuransi bagi Debitur KPR dan Kredit
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua). Kesepakatan ini ditandatangani pada Kamis (23/7/2026), dengan tujuan utama memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah maupun Kredit Multiguna.Melalui kemitraan ini, IFG Life siap menanggung sisa kewajiban pembayaran nasabah apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan selama masa perjanjian kredit berlangsung. Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen kedua belah pihak untuk menjamin keamanan finansial nasabah sekaligus melindungi aset yang telah diperjuangkan.Direktur Bisnis Individu sekaligus Direktur Bisnis Korporasi IFG Life, Fabiola Noralita, menyambut baik kerja sama ini. “Momen ini sangat bermakna sebagai wujud kehadiran perlindungan yang tepat sasaran bagi masyarakat Papua. Kemitraan ini melanjutkan sinergi yang sudah terjalin sebelumnya, kini diperluas untuk menjangkau kebutuhan perlindungan jiwa yang lebih lengkap,” ujarnya.Sebelumnya, kedua lembaga telah bekerja sama dalam program Pendanaan Hari Tua. Kini, perluasan kerja sama ke asuransi jiwa kredit diharapkan memberikan nilai tambah yang lebih komprehensif bagi nasabah. IFG Life sebagai bagian dari Indonesia Financial Group senantiasa berupaya menghadirkan solusi perlindungan yang terpercaya dan mudah diakses masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
26 Jul 2026, 18:04 WIT
Dari Kampung untuk Papua: Koperasi Nawaripi Gandeng Investor Kakap, Siap Cetak Cuan dari Laut Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika,- Langkah besar dilakukan Koperasi Desa Merah Putih Kampung Nawaripi. Koperasi resmi menandatangani Surat Kesepakatan Kerja Sama (SKKS) dengan investor untuk pengembangan usaha pembelian dan penjualan ikan dengan nilai modal awal Rp500 juta.Penandatanganan bersejarah tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 25 Juli 2026, bertempat di Sekretariat Koperasi Merah Putih Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.Melalui skema kerja sama ini, investor menyiapkan dana segar Rp500 juta sebagai modal pembelian ikan yang akan dikelola secara profesional bersama Koperasi Merah Putih Kampung Nawaripi.Skema Bagi Hasil 70:30, Koperasi Pegang Kendali OperasionalSesuai poin kesepakatan, sistem bagi hasil disepakati dengan komposisi 70 persen untuk Koperasi Merah Putih Kampung Nawaripi dan 30 persen untuk investor. Pembagian keuntungan dilakukan setelah ikan terjual dan memperoleh laba bersih.Seluruh biaya operasional selama pelaksanaan usaha menjadi tanggung jawab penuh Koperasi Merah Putih Kampung Nawaripi.Penandatanganan SKKS ini diketahui langsung oleh Kepala Kampung Nawaripi. Ketua Koperasi Merah Putih Kampung Nawaripi, Haji Munawir Yakub, berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota, sehingga penandatanganan diwakili oleh Bendahara Koperasi, Yohanis T. Ngangun.Acara tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh jajaran lengkap pengurus, mulai dari Sekretaris Koperasi, Wakil Ketua, para Pengawas, hingga pengurus lainnya sebagai bentuk dukungan penuh terhadap langkah awal koperasi.Fokus Pemberdayaan OAPKerja sama ini menjadi pintu masuk pengembangan usaha perdagangan hasil perikanan yang dikelola koperasi secara berkelanjutan.Manajemen koperasi berkomitmen untuk aktif mencari sumber pasokan ikan terbaik sekaligus memperluas jaringan pemasaran agar perputaran usaha berjalan maksimal.Keuntungan yang menjadi hak koperasi akan diprioritaskan untuk penguatan kelembagaan, termasuk penataan administrasi dan perluasan keanggotaan."Perekrutan anggota akan memprioritaskan masyarakat asli Kampung Nawaripi, khususnya Suku Kamoro, Amungme, dan Orang Asli Papua (OAP). Selanjutnya akan dibuka bagi warga Nusantara yang berdomisili di Kampung Nawaripi," demikian komitmen pengurus.Tujuan utama pendirian koperasi ini adalah menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi perikanan yang melimpah di wilayah Mimika, melalui usaha yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.Lanjut MoU dengan Dinas Perikanan Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 27 Juli 2026, dijadwalkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kampung Nawaripi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika terkait pengoperasian Koperasi Merah Putih Kampung Nawaripi di Pelabuhan Perikanan Pomako.Sinergi dengan Dinas Perikanan diharapkan semakin memperkuat operasional koperasi, membuka akses pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli masyarakat Kampung Nawaripi dari sektor perikanan sebagai salah satu potensi unggulan daerah.Penulis: AbimEditor. : Of
26 Jul 2026, 16:21 WIT
Dukung Ketahanan Pangan & Kelestarian Lingkungan, KKN Posko 163 UIN Walisongo Tanam Tunas Kelapa
Papuanewsonline.com, Kendal - Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan, Mahasiswa
KKN UIN Walisongo Semarang Posko 163 bersama pemerintah desa melaksanakan
kegiatan penanaman tunas kelapa. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala
Desa Sendang Dawuhan, Waryono,S.H. pada hari Jumat sore (24/7/2026) di
sepanjang tepi jalan yang berbatasan dengan area persawahan di Desa Sendang
Dawuhan. Kegiatan penanaman ini merupakan
kolaborasi antara masyarakat desa Sendang Dawuhan yang berada di kecamatan
Rowosari kabupaten Kendal dengan mahasiswa KKN MIT22 UIN Walisongo Semarang
posko 163. Dalam sambutannya, kepala desa
Sendang Dawuhan, Waryono,S.H menyampaikan bahwa penanaman tunas kelapa ini
tidak hanya memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang,tetapi juga memberikan
kontribusi bagi kelestarian lingkungan. “Penanaman tunas kelapa ini
merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Pohon-pohon
ini nantinya akan menyumbang oksigen untuk negara yang dimulai dari desa,
sehingga harapan kami semoga apa yang kita tanam hari ini dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat di masa depan,” ujarnya. Sebanyak 80 tunas kelapa yang disiapkan
untuk penanaman, namun, pada pelaksanaan tahap pertama ini baru sebagian tunas
saja yang ditanam karena waktu yang penanaman yang terbatas, sehingga penanaman
ini akan di lanjutkan pada kesempatan berikutnya hingga seluruh tunas kelapa
tertanam yaitu sebanyak 80 tunas kelapa. Penanaman ini di ikuti oleh 15
anggota KKN MIT-22 yang beranggotakan 7 mahasiswa perempuan dan 8 mahasiswa
laki-laki, serta perangkat desa dan masyarakat yang bekerja sama pada penanaman
ini. Koordinator Desa (Kordes)
Muhammad Khilmi Zakariya juga menyampaikan bahwa ia percaya pohon yang ditanam
hari ini akan tumbuh menjadi manfaat yang dapat dirasakan oleh generasi yang
akan dating. “Pengabdian terbaik adalah
pengabdian yang meninggalkan manfaat untuk terus tumbuh. Alasan penanaman ini
ialah kami ingin menghadirkan warisan bagi desa untuk puluhan tahun ke depan.
Dan semoga setiap pohon yang tumbuh menjadi simbol kepedulian” ujar Muhammas
Khilmi.
Kami dari KKN MIT-22 juga ingin
menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang
berkontribusi terutama Kepala Desa yang telah berkontribusi bagi kelancaran KKN
ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi pengalaman bermakna dan
membawa dampak positif bagi semuanya. POSKO 163 KKN MIT-22 UIN WALISONGO (Red).
26 Jul 2026, 13:00 WIT
677 Ribu Penumpang Manfaatkan Diskon 30% Kapal Pelni Selama Libur Sekolah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Program stimulus diskon tarif transportasi laut sebesar 30 persen dari PT PELNI (Persero) mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Selama periode libur sekolah, kapal PELNI melayani 677.955 penumpang.Angka itu mencapai 98 persen dari target 693.690 penumpang yang ditetapkan pemerintah. Realisasi penggunaan anggaran stimulus juga mencapai 99 persen dari total alokasi Rp67,3 miliar.Program diskon berlaku untuk pembelian tiket 6 Juni hingga 15 Agustus 2026, dengan keberangkatan 20 Juni sampai 15 Agustus 2026. Potongan 30 persen diberikan untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI. Diskon tidak termasuk biaya asuransi dan pas pelabuhan.Puncak Penumpang 24 Ribu Lebih dalam SehariSekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda mengatakan puncak arus penumpang terjadi pada 26 Juni 2026 dengan 24.486 penumpang dalam sehari."Lima tujuan favorit masyarakat selama program ini yaitu Makassar, Tanjung Priok, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya," kata Ditto dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7/2026).Menurut Ditto, tingginya antusiasme membuktikan stimulus pemerintah mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memberi kemudahan akses transportasi antarpulau dengan tarif terjangkau.Fasilitas Kapal Terus DitingkatkanSelama program, PELNI tetap mengedepankan prinsip safety first, zero accident dan service excellencePELNI juga menambah fasilitas modern di kapal seperti poliklinik, restoran, minimarket, mini theater, TV channel, hingga Wi-Fi komersial di sejumlah kapal penumpang."Kami berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan dan masyarakat yang telah memilih kapal PELNI. Kepercayaan ini akan kami jawab dengan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu," ujar Ditto.Kuota Timika Sudah HabisKepala Cabang PELNI Timika, Sigit Sujatmoko mengonfirmasi kuota program stimulus di wilayahnya juga telah habis terpakai. "Dengan demikian harga tiket sudah kembali normal. Untuk masyarakat yang ingin bepergian, bisa membeli tiket dan cek jadwal kapal lewat aplikasi PELNI Mobile," ujar Sigit.Keberhasilan program ini memperkuat peran PELNI sebagai tulang punggung konektivitas laut nasional. Saat ini PELNI mengoperasikan 84 kapal dengan 26 di antaranya kapal penumpang, melayani 357 pelabuhan singgah melalui 1.111 ruas pelayaran di seluruh Indonesia.Penulis: HendrikEditor: OF
24 Jul 2026, 14:57 WIT
Kadiv Humas: Pengembangan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan Masuki Tahap Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan di Polda Riau menjadi tonggak baru dalam pengembangan ilmu kepolisian Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep Green Policing dikembangkan melalui wadah akademik yang menghubungkan pengalaman operasional Polri dengan riset ilmiah dan kolaborasi lintas disiplin.“Hari ini menjadi momentum penting bagi transformasi Polri. Green Policing tidak lagi hanya menjadi pendekatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi mulai dibangun sebagai disiplin ilmu melalui Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan. Ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan keamanan masa depan yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim, kejahatan lingkungan, bencana ekologis, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan,” ujar Kadiv Humas Polri.Menurut Kadiv Humas, pembentukan pusat studi tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem ilmu kepolisian nasional yang terus diperluas melalui kemitraan dengan perguruan tinggi.“Secara nasional, Polri bersama perguruan tinggi negeri dan swasta telah mengembangkan jejaring 79 Pusat Studi Kepolisian, terdiri atas 40 pusat studi yang telah beroperasi, 5 pusat studi dalam tahap penandatanganan perjanjian kerja sama, dan 34 pusat studi yang sedang dalam proses penyusunan perjanjian kerja sama. Di samping itu, PTIK juga telah mengembangkan 16 pusat studi tematik yang menjadi pusat unggulan pengembangan berbagai disiplin ilmu kepolisian. Kehadiran Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan di Riau memperkaya ekosistem tersebut dengan menghadirkan kajian Green Policing sebagai referensi nasional dalam mewujudkan keamanan lingkungan.”Momentum tersebut ditandai dengan kunjungan Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Chrysnanda Dwilaksana, M.Si., bersama Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., ke Polda Riau, Kamis (23/7), untuk membahas pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan sebagai bagian dari penguatan transformasi Polri berbasis ilmu pengetahuan.Dalam paparannya, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menjelaskan bahwa Green Policing merupakan paradigma pemolisian yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan, hingga dampak perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, gangguan ekonomi, bencana kemanusiaan, serta ancaman terhadap keamanan nasional.Kapolda Riau menegaskan, implementasi Green Policing dibangun melalui tiga pilar utama, yakni prevention, law enforcement, dan restoration. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, literasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Penegakan hukum diarahkan terhadap berbagai bentuk kejahatan lingkungan secara profesional dan berkeadilan, sedangkan restorasi diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kawasan yang mengalami kerusakan.Lebih lanjut, Green Policing dikembangkan sebagai budaya organisasi melalui penguatan Green Leadership, Green Mindset, Green Culture, dan Green Innovation, sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari karakter setiap insan Bhayangkara. Pendekatan ini juga mengedepankan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat adat, komunitas lingkungan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.Dalam forum tersebut juga dibahas operasionalisasi Pusat Studi Kepolisian dan Lingkungan melalui pengembangan riset multidisiplin, publikasi ilmiah, penyusunan kurikulum pendidikan kepolisian, penguatan evidence-based policing, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi Polri maupun para pemangku kepentingan dalam menangani isu keamanan lingkungan.Dengan karakteristik geografis Riau yang memiliki kawasan gambut terluas di Indonesia, hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, serta tantangan kebakaran hutan dan lahan yang kompleks, Polda Riau dinilai memiliki potensi besar menjadi living laboratory Green Policing, tempat lahirnya berbagai inovasi, model pemolisian, dan rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia maupun menjadi referensi dalam pengembangan ilmu kepolisian di tingkat internasional. PNO-12
24 Jul 2026, 14:23 WIT
GPMI-I Desak DPR Papteng Bentuk Tim Investigasi Usut Tuntas Pelanggaran HAM di Intan Jaya
Papuanewsonlone.com, NABIRE,- Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya (GPMI-I) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Nabire, Kamis (23/07/2026). Massa aksi mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah untuk menyerahkan dokumen aspirasi terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya.Dalam aksi tersebut, GPMI-I menyampaikan dua tuntutan utama kepada lembaga legislatif provinsi tersebut.Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Dalam dokumen aspirasi yang diterima, GPMI-I juga menyebutkan beberapa peristiwa yang mereka nilai perlu diinvestigasi secara menyeluruh, di antaranya peristiwa yang mereka sebut sebagai "Soanggama Berdarah", kasus penembakan terhadap seorang ibu hamil, pembunuhan seorang gembala, serta sejumlah kasus lain di wilayah tersebut.Tuntutan kedua, GPMI-I meminta DPR Papua Tengah untuk membentuk Tim Investigasi Independen guna meninjau secara langsung berbagai permasalahan yang terjadi di Intan Jaya, baik terkait keamanan, kemanusiaan, maupun dampak konflik bersenjata terhadap masyarakat sipil.Peserta aksi menilai situasi di Intan Jaya telah menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat dan mengganggu aktivitas pendidikan serta sosial warga. Oleh karena itu, mereka berharap DPR Papua Tengah sebagai representasi rakyat dapat mengambil langkah konkret dan menghadirkan negara dalam penyelesaian persoalan tersebut.Aksi yang berlangsung damai itu diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan DPR Papua Tengah.Massa aksi berharap aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan mendapat tanggapan resmi dari pemerintah provinsi maupun pihak terkait lainnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari DPR Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait tuntutan yang disampaikan GPMI-I tersebut.Penulis: AbimEditor. : Of
23 Jul 2026, 20:17 WIT
PT Freeport Indonesia Adalah Penjahat Perusak Lingkungan di Jantung Papua
Papuanewsonline.com, TIMIKA, - Di balik kilau produksi emas dan tembaga dari Gunung Grasberg, operasional PT Freeport Indonesia menyisakan persoalan lingkungan serius yang disoroti warga di Kabupaten Mimika.Tokoh Pemuda Mimika, Edoardus, menyebut kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang tersebut telah berlangsung masif dan lintas dekade, namun belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat adat di sekitar lingkar tambang."Kejahatan PT Freeport terhadap lingkungan sudah berskala masif yang berlangsung lebih dari setengah abad. Sayangnya masyarakat asli masih hidup miskin, sedangkan hasil buminya dijarah," ujar Edoardus di Timika, Kamis (23/7).Menurutnya, pernyataan Menteri Negara Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu yang menyebut kerusakan lingkungan akibat Freeport sudah dalam kategori parah, bukan sekadar retorika politik."Ini fakta lapangan yang bisa dilihat dari hulu hingga hilir," tegasnya.Modus Pembuangan Tailing ke Sungai AjkwaEdoardus menjelaskan, persoalan utama terletak pada sistem pembuangan limbah sisa hasil pengolahan atau tailing yang dialirkan ke alam.Sejak operasi komersial dimulai pada 1972, kata dia, Freeport membuang tailing melalui Daerah Pengaliran Sungai Ajkwa. Limbah tersebut diduga mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan alirannya telah mencapai pesisir Laut Arafura.Ia mengklaim, buangan tailing tersebut telah melampaui baku mutu Total Suspended Solid (TSS) yang diperbolehkan menurut regulasi di Indonesia. Ia merujuk pada audit lingkungan yang dilakukan Parametrix yang menemukan bahwa tailing dan batuan limbah Freeport berpotensi menghasilkan air asam yang berbahaya bagi kehidupan akuatik."Akibatnya terjadi pendangkalan sungai dan sejumlah spesies akuatik sensitif di Sungai Ajkwa telah punah," sorotnya.Produksi Naik, Volume Limbah MeningkatSkala persoalan, lanjut Edoardus, meningkat seiring peningkatan kapasitas produksi. Jika pada awal operasi produksi hanya sekitar 16.000 ton bijih per hari, kini produksinya mencapai sekitar 223.000 ton per hari."Dari produksi harian sebesar 200 ribu ton, menghasilkan limbah pasir kimiawi sekitar 190 ribu ton setiap harinya. Ini jelas merusak alam," imbuhnya.Dampaknya, menurut dia, adalah kerusakan ekologis. Tailing mencemari aliran sungai dan merusak sumber daya alam produktif berupa hutan mangrove, hutan hujan tropis, dan hutan sagu di sepanjang Sungai Ajkwa."Matinya tumbuhan mangrove, hutan sagu, serta tanaman sayur-mayur akibat kontaminasi tailing melalui angin dan air hujan telah meresahkan masyarakat," jelasnya.Potensi Kerugian Negara Rp185 TriliunEdoardus juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat potensi kerugian negara akibat kerusakan dan pencemaran dari operasional PT Freeport Indonesia yang mencapai Rp185,018 triliun.Kerugian itu, kata dia, antara lain berasal dari kegiatan penambangan tanpa mengubah izin lingkungan, perubahan luas ModADA dari 230 menjadi 450 kilometer persegi, serta hilangnya titik penaatan karena tertimbun tailing.Di wilayah pesisir, dampaknya juga dirasakan. Partikel tailing yang melayang dan teraduk gerakan air laut menimbulkan kekeruhan dan mengurangi kesuburan perairan karena menghambat penetrasi cahaya yang dibutuhkan organisme laut."Dampaknya terhadap ekosistem dasar laut juga fatal, terumbu karang dan hewan dasar laut lainnya telah tertutup oleh tailing," ujarnya.Dengan estimasi 300 juta ton tailing yang telah dibuang ke badan sungai dan merusak ekosistem hingga pesisir Mimika, Edoardus menilai persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa."Mereka adalah penjahat lingkungan yang menukar kehidupan Sungai Ajkwa, hutan sagu, dan Laut Arafura dengan tumpukan emas," pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari manajemen PT Freeport Indonesia terkait tudingan kerusakan lingkungan tersebut.Penulis: HendrikEditor: Gf
23 Jul 2026, 18:22 WIT
Tunjukkan Konsistensi Kelola Anggaran Negara, Bidkeu Polda Maluku Raih Penghargaan Matra 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik kembali mendapat pengakuan. Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Maluku berhasil meraih Peringkat II Kategori Koordinator Wilayah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik pada ajang Manise Treasury Award (MATRA) 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku.Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 Lingkup Provinsi Maluku bertema "Aksi Kolaboratif: Mewujudkan Layanan Perbendaharaan Transformatif untuk Maluku Maju dan Sejahtera", yang berlangsung di Aula Lantai V Gedung Keuangan Negara Ambon, Rabu (22/7/2026).Kabidkeu Polda Maluku diwakili Ps. Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Maluku Kompol Helda Misse Siwabessy, S.H., M.H., menghadiri kegiatan yang diikuti jajaran Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta perwakilan kementerian dan lembaga di wilayah Maluku.Selain Bidkeu Polda Maluku, delapan satuan kerja di lingkungan Polda Maluku juga berhasil meraih penghargaan MATRA pada berbagai kategori, yakni Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Polres Tual, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Kepulauan Tanimbar, Polres Seram Bagian Timur, Spripim Polda Maluku, dan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi jajaran Polda Maluku dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip good governance.Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh satuan kerja mitra DJPb dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil.Dalam kesempatan tersebut, disampaikan sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara yang berkualitas merupakan fondasi utama percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat."Transformasi pengelolaan perbendaharaan negara harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran akan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing," demikian sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penayangan video profil Kanwil DJPb Provinsi Maluku, keynote speech Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku, penyerahan penghargaan Manise Treasury Award (MATRA), serta talkshow mengenai penguatan pelaksanaan anggaran dan reformasi pengelolaan keuangan negara yang menghadirkan para pejabat Kanwil DJPb Provinsi Maluku dan KPPN Ambon sebagai narasumber.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Bidkeu Polda Maluku dan sejumlah satuan kerja jajaran. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas di lingkungan Polri terus menunjukkan hasil yang positif."Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Polda Maluku dalam mengelola keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap anggaran yang dipercayakan kepada Polri harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran sesuai prinsip good governance dan clean government."Keberhasilan ini bukan semata-mata prestasi administratif, tetapi mencerminkan komitmen seluruh personel dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Polda Maluku akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh mitra strategis agar pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas dan mampu mendukung program-program prioritas pemerintah demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.Dengan diraihnya penghargaan MATRA 2026, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan tata kelola organisasi yang profesional, modern, dan terpercaya. Prestasi tersebut sekaligus memperkuat peran Polri sebagai institusi negara yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengelolaan sumber daya negara guna mendukung agenda pembangunan nasional. PNO-12
23 Jul 2026, 17:10 WIT
Hadirkan 727 Stan UMKM, Selvi Gibran Dukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ketua Umum Seruni Kabinet Merah Putih, Selvi Gibran Rakabuming, secara resmi membuka Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara (KBN) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/7/2026). Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Bhayangkari ke-74 ini menghadirkan 727 stan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia serta berbagai kegiatan pendukung seperti talkshow, workshop, peragaan busana wastra, demo memasak, hingga pertunjukan seni budaya.Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 berlangsung pada 21 hingga 25 Juli 2026 di JCC, Jakarta, dan terbuka untuk umum. Masyarakat dapat mengunjungi dan menikmati berbagai produk unggulan UMKM Bhayangkari sekaligus mengikuti beragam kegiatan yang telah disiapkan selama penyelenggaraan bazar.Dalam sambutannya, Selvi mengapresiasi peran Bhayangkari yang dinilai tidak hanya mendampingi tugas Polri, tetapi juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM.“Bazar Kreasi ini membuktikan bahwa Ibu-Ibu Bhayangkari memiliki kekuatan yang luar biasa. Kegiatan ini memberikan manfaat bukan hanya bagi keluarga Polri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Pendamping bukan sekadar pendamping, tetapi pendamping yang mempunyai nilai dan berdaya,” ujar Selvi.Selvi berharap Bazar Kreasi Bhayangkari terus berkembang sebagai wadah kolaborasi dan promosi bagi UMKM Indonesia. Ia juga mengapresiasi meningkatnya jumlah stan setiap tahun dan berharap seluruh hall di JCC dapat dipenuhi produk-produk unggulan UMKM Bhayangkari pada penyelenggaraan mendatang.Sementara itu, Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo mengatakan Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 mengusung tema “Nusantara Berdaya, Bhayangkari Berkarya” sebagai bentuk komitmen Bhayangkari dalam mendukung pemberdayaan UMKM, pelestarian budaya, serta pengembangan kreativitas anak bangsa.“Tema tersebut mencerminkan semangat Bhayangkari untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, pelestarian budaya bangsa, serta pengembangan kreativitas dan inovasi karya anak bangsa,” kata Ny. Juliati.Ia menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini menjadi yang terbesar sejak pertama kali digelar di JCC dengan menghadirkan 727 stan UMKM dari berbagai daerah. Menurutnya, bazar ini tidak hanya menjadi ajang promosi dan transaksi ekonomi, tetapi juga sarana memperluas jejaring usaha dan membuka peluang kolaborasi bagi para pelaku UMKM.Selain menghadirkan ratusan stan UMKM, rangkaian kegiatan juga dikemas dengan berbagai acara yang berlangsung selama lima hari. Pengunjung dapat mengikuti dan menyaksikan sejumlah talkshow, penampilan musik dan hiburan dari sejumlah grup band dan musisi, workshop, demo memasak, peragaan busana wastra dan produk unggulan UMKM Bhayangkari, serta berbagai kegiatan seni dan budaya.“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi dan transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperluas jejaring usaha, membuka peluang kolaborasi, serta semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk karya anak bangsa,” tutup Ny. Juliati. PNO-12
23 Jul 2026, 14:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
