Papuanewsonline.com
BPJS Ketenagakerjaan Mimika Tekankan Kewajiban Perusahaan Lindungi Pekerja
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Kabupaten Mimika, Andika Catur Putra, menegaskan pentingnya perlindungan
jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di wilayah tersebut. Pernyataan ini
disampaikannya saat wawancara di Swiss-Belinn Timika, Senin (11/5/2026).
Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
empat program utama meliputi jaminan kecelakaan kerja, hari tua, kematian,
hingga pensiun.Ia mengingatkan bahwa perlindungan ini adalah hak normatif
pekerja, sekaligus kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi
kerja sesuai peraturan perundang-undangan.“Program this berfungsi sebagai jaring pengaman sosial agar
pekerja tidak kehilangan penghasilan secara drastis saat menghadapi risiko
seperti kecelakaan, kematian, hingga pemutusan hubungan kerja,” ujar Andika. Ia menjelaskan bahwa perlindungan ini juga menjadi tanggung
jawab perusahaan demi menciptakan rasa aman dan nyaman, yang pada akhirnya
berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kerja. Lebih dari itu, manfaatnya sangat luas, termasuk santunan
dan beasiswa pendidikan bagi dua anak ahli waris mulai dari TK hingga perguruan
tinggi, guna mencegah munculnya kemiskinan baru.Pihaknya juga menegaskan aturan tegas bagi perusahaan yang
tidak patuh, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 dan PP No. 86 Tahun
2013, dengan ancaman sanksi administratif hingga pidana. Pelanggaran yang
sering ditemui antara lain perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja sama
sekali, atau hanya mendaftarkan sebagian tenaga kerja, upah, maupun jenis
program. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan adalah sosialisasi
dan teguran, namun akan ditindak lanjuti kunjungan dan pemanggilan jika tetap
mengabaikan aturan yang berlaku.Andika menambahkan, sinergi dengan pemerintah daerah dan
Kejaksaan Negeri Mimika telah berjalan lama melalui pendampingan dan bantuan
hukum demi memastikan hak pekerja terjaga. “Kami mengajak seluruh perusahaan untuk segera mendaftarkan
tenaga kerjanya tanpa terkecuali. Selamat dan terima kasih atas kepatuhan serta
kepedulian Bapak/Ibu pemberi kerja. Semoga kerja sama ini membawa keberkahan,
keamanan, dan kesejahteraan bagi kita semua, keluarga besar pekerja di Mimika,”
pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 20:54 WIT
Harga Barang di Mimika Naik Tajam, Pemerintah Imbau Ganti Plastik dengan Wadah Ramah Lingkungan
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani, menyampaikan
usai apel di pusat pemerintahan sp 3 Senin (11/5/2026) bahwa harga kebutuhan
pokok dan barang penunjang mengalami lonjakan sangat signifikan belakangan ini.
Kenaikan tersebut tercatat mencapai 30 hingga 70 persen dan merambah ke
berbagai jenis produk, termasuk air minum kemasan yang kini harganya juga naik
hingga di lingkungan sekolah.Meski ada wacana penurunan harga di masa depan, hingga kini
belum ada kepastian kapan harga akan kembali stabil seperti semula. Kondisi ini merupakan dampak langsung dari ketegangan
geopolitik dan konflik bersenjata di sejumlah negara, yang sangat mempengaruhi
rantai pasok serta harga minyak mentah di pasar internasional.Mengingat minyak menjadi bahan baku utama pembuatan plastik,
kelangkaan bahan baku dan kenaikan biaya produksi tak terelakkan, dan beban
biaya tersebut akhirnya dirasakan hingga ke tingkat konsumen di daerah.Menyikapi situasi ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk
mulai beralih menggunakan kemasan alternatif. Wadah berbahan kertas seperti paper bag, gelas kertas, atau
bahan ramah lingkungan lain disarankan menggantikan plastik maupun tinwall,
selain karena ketersediaannya terbatas, plastik juga diketahui sulit terurai
dan merusak lingkungan.Langkah ini diharapkan menjadi solusi sementara yang bijak
bagi semua pihak.“Kita berharap kondisi ekonomi global segera membaik agar
harga kembali terjangkau. Mari kita dukung anjuran ini demi kebaikan bersama
dan kelestarian alam kita,” ujar Sabelina. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas
pengertian, kesabaran, dan kerja sama seluruh masyarakat Mimika yang telah
beradaptasi dengan baik menghadapi situasi ini demi ketertiban bersama. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 20:18 WIT
Stok LPG Mimika Menipis Akibat Pasokan Nasional, Diperkirakan Normal Kembali pada 20 Mei
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani, menyampaikan
keterangan usai apel pagi di Pusat Pemerintahan SP 3, Senin (11/5/2026). Ia
menjelaskan bahwa kelangkaan elpiji atau LPG yang dirasakan masyarakat bukanlah
masalah lokal semata, melainkan dampak dari keterbatasan pasokan secara
nasional.Kondisi ini terjadi karena sebagian kebutuhan masih
bergantung pada barang impor, ditambah lagi dengan keterlambatan jadwal
kedatangan kapal pengangkut yang membuat distribusi ke daerah menjadi terhambat
dan stok di pasaran menipis.Kabar baiknya, situasi ini diprediksi akan berubah total
mulai tanggal 20 Mei mendatang. Pasokan untuk wilayah Mimika dipastikan kembali
normal dengan kuota mencapai 7 metrik ton setiap minggunya, sehingga masyarakat
diharapkan kembali mudah memperoleh LPG di pengecer maupun toko. Meski demikian, kenaikan harga yang terjadi saat ini adalah
dampak logis dari lonjakan biaya pengangkutan dari Makassar maupun Surabaya
akibat mahalnya bahan bakar kapal, yang tercatat naik sekitar 12 persen atau
bertambah Rp40.000 per pengiriman.Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak
dan hemat dalam menggunakan energi, mengingat tantangan ketersediaan bahan
bakar masih dirasakan di tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, pengawasan ketat terus dilakukan di kawasan
Pasar Timika oleh 20 petugas yang bekerja dalam dua shift. “Semoga situasi pasokan dan harga ini segera kembali stabil
sepenuhnya seperti sedia kala. Mari kita saling mendukung dengan menggunakan
energi secukupnya demi kebaikan kita semua dan kelancaran bersama,” ujar
Sabelina. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas
pengertian, kesabaran, serta kerja sama seluruh masyarakat Mimika dalam
menghadapi kondisi ini dengan tertib. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Mei 2026, 20:12 WIT
PTFI Setor Rp4,8 Triliun: Mimika Terima Bagian Terbesar, Total Kontribusi Capai Rp75 Triliun
Papuanewsoline.com, Mimika - PT Freeport Indonesia (PTFI)
kembali menyalurkan pembagian keuntungan bersih tahun 2025 kepada pemerintah
pusat dan daerah sebesar Rp4,8 triliun pada 8 April 2026. Penyetoran ini
menjadikan total sumbangsih perusahaan bagi negara kini menembus angka Rp75
triliun. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menegaskan seluruh penyetoran
dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab.“Dana ini kami harapkan benar-benar bermanfaat untuk
memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujarnya.Dari total nilai tersebut, Pemerintah Pusat menerima Rp1,92
triliun, Provinsi Papua Tengah mendapat Rp720,5 miliar, dan Kabupaten Mimika
memperoleh porsi terbesar daerah yakni Rp1,2 triliun. Selain Mimika, tujuh
kabupaten lain seperti Nabire, Paniai, hingga Intan Jaya masing-masing
mendapatkan Rp137,2 miliar dengan akumulasi mencapai Rp960,4 miliar. Secara keseluruhan, dari Rp75 triliun kontribusi, Rp16,9
triliun berupa dividen untuk MIND ID, sedangkan Rp13,48 triliun disalurkan ke
pemerintah daerah, di mana Rp10,6 triliun telah dibayarkan sepanjang 2025 lalu.
Semoga dana ini mempercepat pembangunan infrastruktur dan
pelayanan publik di Mimika dan wilayah lainnya.Tony Wenas menjelaskan nilai setoran berpotensi tumbuh
seiring harga komoditas yang masih menguntungkan, meski saat ini produksi baru
berjalan 40–50 persen. Kondisi ini terjadi pasca insiden di tambang bawah tanah
Grasberg Block Cave, dan pemulihan operasional masih berlangsung bertahap. Perusahaan menargetkan kembali berproduksi maksimal pada
awal tahun 2028 mendatang. Ia berharap proses pemulihan berjalan lancar dan aman,
sehingga target produksi tercapai dan manfaat ekonomi bagi Mimika serta seluruh
rakyat Indonesia semakin besar di masa depan.Tak hanya menyetor ke kas negara, PTFI juga menyalurkan dana
kemitraan dan pengembangan masyarakat sebesar Rp2 triliun sepanjang tahun 2025.
Program sosial ini diagendakan berjalan terus hingga tahun 2041 dengan nilai
sekitar Rp1,7 triliun per tahun. “Bagi kami, keberhasilan perusahaan terlihat jelas saat
taraf hidup masyarakat sekitar tambang semakin maju dan sejahtera,” tegas Tony. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Mei 2026, 19:52 WIT
DPRD Mimika Siapkan Sertifikasi Gratis, Jalan Terbuka bagi Pencari Kerja Lokal
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika mendorong program pelatihan sertifikasi gratis bagi
pencari kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika dan Asosiasi
Pencari Kerja Lokal Carstenz Mimika (APELCAMI). (6/5/26)Ketua Komisi III DPRD Mimika, Herman Ghafur, menyatakan
bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi hambatan utama yang selama ini
dihadapi masyarakat dalam mengakses dunia kerja, yakni tingginya biaya
sertifikasi.“Selama ini masih banyak kontraktor yang menjadikan
ketiadaan sertifikasi sebagai alasan untuk tidak menerima tenaga kerja lokal,
dengan dalih kurangnya keterampilan yang dibuktikan melalui sertifikasi,” ujar
Herman.Ia menjelaskan, biaya pelatihan sertifikasi yang umumnya
dikelola lembaga swasta bisa mencapai sekitar Rp10 juta per peserta. Angka
tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat lokal yang ingin
meningkatkan keterampilan kerja.Sebagai solusi, DPRD Mimika bersama pemerintah daerah
menyepakati agar anggaran pelatihan tahun 2026 yang bersumber dari dana Otonomi
Khusus (Otsus) difokuskan untuk membiayai sertifikasi secara penuh.“Harapannya, seluruh peserta bisa mengikuti pelatihan secara
gratis tanpa pungutan biaya, karena sudah ditanggung pemerintah. Jadi bukan
lagi subsidi, tetapi pembiayaan penuh,” jelasnya.Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan lembaga
asosiasi dalam pelaksanaan pelatihan agar lebih terstruktur dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan akses pelatihan terbuka luas bagi
pencari kerja lokal tanpa hambatan administratif maupun biaya.Terkait kebutuhan data tenaga kerja, DPRD Mimika menilai
pentingnya penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Herman
menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja pada dasarnya telah memiliki data tenaga
kerja, namun masih perlu dioptimalkan melalui integrasi lintas instansi.“Dengan adanya sharing dan integrasi data antar instansi,
validitas data tenaga kerja akan semakin baik. Jadi persoalan utama saat ini
bukan pada ketersediaan data, tetapi pada optimalisasi koordinasi dan integrasi
data yang sudah ada,” pungkasnya.Kebijakan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang
kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan daya saing tenaga kerja di
Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
06 Mei 2026, 20:04 WIT
29% APBD Mimika Untuk Belanja Pegawai, Masih Di Bawah Batas Ketentuan
Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes
Rettob, memastikan bahwa alokasi anggaran untuk belanja pegawai dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 mencapai 29 persen dari total nilai
yang ditetapkan. Angka ini dinilai masih aman karena berada di bawah batas
maksimal yang diizinkan, yaitu sebesar 30 persen.Bahkan, kondisi ini menjadi alasan rasa syukur, mengingat di
daerah lain alokasinya ada yang melebihi ketentuan hingga 40 persen dan
berujung pada kebijakan penangguhan tugas bagi sebagian tenaga kerja.Kondisi ini juga yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah
daerah yang tidak lagi menerima permohonan mutasi pegawai dari luar wilayah. Saat ini, jumlah aparatur di lingkungan Pemkab Mimika telah
mencapai sekitar 9.000 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara serta
4.000 hingga 5.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.Bupati menjelaskan bahwa besarnya alokasi dana untuk
keperluan tersebut di setiap instansi sangat bergantung pada jumlah tenaga
kerja yang ada di dalamnya.“Semakin banyak pegawai yang bertugas, maka semakin besar
pula anggaran yang dibutuhkan. Hal ini terlihat jelas pada beberapa instansi,
seperti Satpol PP yang menggunakan Rp41 miliar dari total anggarannya untuk
keperluan pegawai, dengan sisa dana sekitar Rp5 miliar untuk menjalankan
berbagai program kerja. Demikian pula dengan Dinas Pendidikan yang mengelola
dana sekitar Rp700 miliar, di mana Rp400 miliar di antaranya dialokasikan untuk
keperluan yang sama,” jelas Johannes Rettob.“Kami bersyukur pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan
seimbang dan sesuai aturan yang berlaku. Semoga kondisi ini terus terjaga,
sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, program
pembangunan tetap berjalan lancar, dan kesejahteraan seluruh aparatur tetap
terjamin dengan baik,” harap Bupati. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Mei 2026, 13:56 WIT
Panen Gambas dari Balik Jeruji, Warga Binaan Lapas Timika Tunjukkan Semangat Produktif
Papuanewsonline.com, Timika — Warga binaan Lapas Kelas IIB
Timika memanen sayur gambas hasil budidaya mandiri di lahan pertanian lapas,
Selasa 5 Mei 2026. Panen raya ini menjadi bagian program pembinaan kemandirian
yang digagas Lapas untuk membekali keterampilan warga binaan.Kepala Lapas Kelas IIB Timika, Hernowo, memimpin langsung
kegiatan panen didampingi jajaran pejabat struktural. Menurutnya, lahan
pertanian di dalam lapas dikelola warga binaan sejak pembibitan hingga panen di
bawah pendampingan Seksi Kegiatan Kerja.“Ini bukan sekadar bertani. Kami tanamkan disiplin, kerja
keras, dan rasa tanggung jawab. Bekal ini penting ketika mereka kembali ke
masyarakat,” kata Hernowo di sela kegiatan.Program budidaya gambas dijalankan berkelanjutan di area
lapas. Warga binaan yang terlibat mendapat pelatihan teknis mulai dari
pengolahan lahan, perawatan tanaman, hingga penanganan pascapanen.Hernowo menyebut hasil panen diprioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan dapur Lapas. Ke depan, pihaknya menargetkan peningkatan produksi agar
bisa mendukung ketahanan pangan internal dan menjadi sarana edukasi pertanian
bagi warga binaan.Lapas Timika berkomitmen melanjutkan program pembinaan
berbasis keterampilan produktif. “Kami ingin warga binaan keluar dengan
kemampuan nyata, mandiri, dan siap memberi kontribusi positif,” tutup Hernowo. Penulis: Hendrik
Editor: GF
05 Mei 2026, 14:25 WIT
May Day 2026 Disorot, Aktivis Nilai Nasib Buruh Kian Terpuruk di Tengah Pemborosan Negara
Papuanewsonline.com, Jakarta — Peringatan Hari Buruh
Internasional atau May Day 2026 kembali menjadi momentum kritik terhadap
kondisi kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dalam sebuah dialog interaktif yang
digelar komunitas Aktivis 98 Garis Lucu di Jakarta, sejumlah aktivis menilai
kondisi buruh saat ini semakin tertekan di tengah situasi ekonomi yang belum
sepenuhnya pulih.Forum bertajuk “Mayday: Rakyat Disuruh Tahan Banting, Negara
Tahan Kritik” tersebut menghadirkan berbagai pandangan kritis mengenai
kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak kepada kaum pekerja dan
kelompok rentan lainnya.Ketua panitia kegiatan, Ignatius Indro, menilai peringatan
Hari Buruh yang diselenggarakan pemerintah di kawasan Monumen Nasional lebih
bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi buruh.“Tidak ada perubahan signifikan terhadap nasib buruh maupun
kondisi perekonomian. Pembagian paket sembako dalam jumlah besar bukan solusi.
Yang dibutuhkan buruh adalah perbaikan sistemik,” ujar Indro.Menurutnya, sejumlah kebijakan ketenagakerjaan saat ini
justru memperlemah posisi pekerja. Ia menyoroti keberadaan Undang-Undang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang dinilai membuka ruang
ketidakadilan dalam hubungan kerja, khususnya terkait sistem alih daya atau
outsourcing.Indro juga mengangkat persoalan pekerja sektor informal,
termasuk pengemudi ojek daring yang disebut menghadapi ketimpangan pembagian
komisi dengan perusahaan aplikasi. Ia mempertanyakan efektivitas sejumlah
program pemerintah yang selama ini diklaim mampu menciptakan lapangan kerja.“Bukan hanya buruh pabrik, sektor lain juga membutuhkan
perhatian serius. Ketimpangan komisi ojek online, janji 19 juta lapangan kerja
yang belum jelas, hingga program yang berpotensi menjadi beban anggaran—ini
semua harus dievaluasi,” tegasnya.Dalam forum yang sama, aktivis 98 lainnya, Bona
Sigalingging, menyoroti langkah pemerintah yang meratifikasi Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2026 terkait Konvensi ILO 188 mengenai perlindungan dan
kesejahteraan nelayan.“Ratifikasi ini patut diapresiasi, namun implementasinya
harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi para nelayan,”
ujarnya.Sementara itu, Joshua Napitupulu menilai gerakan buruh
hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Menurutnya, makna May Day tidak boleh direduksi hanya
menjadi agenda formal pemerintah.“Mayday adalah simbol perlawanan dan perjuangan buruh.
Ketika maknanya dibelokkan menjadi acara seremonial, itu menunjukkan kegagalan
pemerintah dalam menjawab persoalan mendasar,” kata Joshua.Ia juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang dinilai
belum terselesaikan hingga saat ini, seperti upah pekerja di bawah standar UMK,
minimnya perlindungan jaminan sosial, hingga persoalan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diketahui menghadiri
peringatan Hari Buruh yang digelar pemerintah di kawasan Monumen Nasional
bersama ribuan buruh dari berbagai organisasi. Kegiatan tersebut mendapat
perhatian publik luas, namun juga menuai kritik karena dianggap bertolak
belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan
pemerintah.Sementara itu, ribuan buruh lainnya memilih turun ke jalan
dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan
tuntutan secara langsung kepada pemerintah dan wakil rakyat.Meski berlangsung dengan pendekatan berbeda, baik kegiatan
pemerintah maupun aksi demonstrasi buruh dilaporkan berjalan aman dan tertib
hingga seluruh rangkaian peringatan May Day 2026 berakhir. (GF)
04 Mei 2026, 17:52 WIT
Kolaborasi Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Instruksikan Beri Pelayanan Optimal
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/5/2026). "Dan ke depan kita harapkan Polda DIY betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita kenal sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan," kata Sigit di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026). Pembangunan ini sendiri bertajuk 'Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono'. Sigit mengapresiasi Pemprov DIY terkait seluruh dukungan terkait pembangunan Mapolda Yogyakarta. "Jadi ini adalah bentuk dukungan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang tentunya kita memahami bahwa ini adalah titipan amanah terkait dengan pembangunan ini sebagaimana tema dari pembangunan Mapolda yaitu Mbangun Bhayangkara Presisi, Hamemayu Hayuning Bawono," ujar Sigit. Sebagaimana artinya, Sigit meminta agar jajarannya bisa menjaga, memperbaiki dan menciptakan keindahan serta keharmonisan bermasyarakat yang tentunya ini sejalan dengan Tri Brata dan Catur Prasetya. "Dan juga kami juga mendapatkan amanah agar ke depan gedung Polda DIY ini dibangun dengan konsep smart city, tadi kita mendapatkan amanah dari Bapak Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono titipan dari masyarakat Yogya agar gedung ini tidak hanya berdiri sebagai gedung yang hanya fisiknya saja tapi juga bisa melaksanakan fungsinya untuk bisa tampil sebagai pelayanan kepolisian yang memiliki kemampuan data driven police hub, social listening and sentiment intelligence system, cyber security defense center serta decision intelligence and knowledge system," papar Sigit.Karenanya, Sigit menekankan, jajaran Polda DIY harus mendukung konsep dari Daerah Istimewa Yogyakarta. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh para pemangku jabatan, pemangku kepentingan dan juga harapan besar dari masyarakat Yogya terhadap kinerja Polri untuk betul-betul bisa profesional, dekat dan dicintai masyarakat," tutup Sigit. PNO-12
04 Mei 2026, 10:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
