logo-website
Jumat, 13 Feb 2026,  WIT
BERITA Ekonomi Homepage
Abdul Hakim EI Jadi Komisaris Independen, PT Pelindo Solusi Maritim Siap Hadapi Tantangan Baru Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Pelindo Solusi Maritim (PSM) baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda utama pemberhentian dan pengangkatan komisaris perusahaan. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri oleh para pemegang saham mayoritas PSM, yakni PT Pelindo Jasa Maritim, serta pemegang saham minoritas, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.Dalam keputusan RUPS tersebut, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2026, para pemegang saham sepakat untuk memberhentikan dengan hormat Basuki Soleh dari jabatannya sebagai Komisaris Utama yang telah diemban sejak Januari 2024 hingga Februari 2026. Selain itu, Adi Priyatmono juga diberhentikan dari posisi Komisaris yang dipegangnya sejak Maret 2024 hingga Februari 2026. "Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Basuki Soleh dan Bapak Adi Priyatmono selama masa jabatannya," ungkap Budi Pratomo, Direktur Utama PSM.Seiring dengan pemberhentian tersebut, para pemegang saham PSM juga memutuskan untuk mengangkat beberapa nama baru untuk mengisi posisi Dewan Komisaris. Dasril ditunjuk sebagai Komisaris Utama, sementara Akbar Ikhramsyah dan Abdul Hakim EI masing-masing diangkat sebagai Komisaris Independen. "Selamat datang kepada Bapak Dasril, Bapak Akbar Ikhramsyah, dan Bapak Abdul Hakim EI di keluarga besar PSM. Semoga amanah ini dapat membawa nilai dan manfaat bagi perusahaan serta bangsa Indonesia," kata Budi Pratomo dengan antusias.Direksi dan seluruh karyawan PT Pelindo Solusi Maritim menyampaikan apresiasi atas sumbangsih dan peran serta Dewan Komisaris yang telah menjabat pada periode tahun 2024 hingga 2026. "Kami berharap Dewan Komisaris yang baru dapat melanjutkan pengawasan secara umum maupun khusus atas kebijakan pengurusan dan jalannya operasional perusahaan, serta memberikan nasihat yang konstruktif kepada Direksi," pungkas Budi Pratomo dengan penuh harapan. Penulis: JidEditor: GF 13 Feb 2026, 11:58 WIT
Ratusan Korban Mogok Kerja Freeport Geruduk Dprk Mimika, Tuntut Keadilan Setelah 9 Tahun Papuanewsonline.com, Mimika – Ratusan korban mogok kerja PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRK Mimika. Dengan membawa poster dan pduk, massa aksi menuntut keadilan atas hak-hak buruh yang dinilai belum dipulihkan sejak peristiwa mogok kerja yang terjadi sembilan tahun lalu. Aksi ini menunjukkan kekecewaan mendalam serta harapan agar suara mereka didengar oleh para wakil rakyat. (12/2/26)Dalam aksinya, para buruh yang terdampak mogok kerja menuliskan pesan-pesan tuntutan di pduk, salah satunya menyatakan bahwa mogok kerja tahun 2017 telah dinyatakan sah sesuai Perjanjian Kerja Bersama dan Nota Kesepahaman. Mereka mendesak PT Freeport Indonesia untuk membawa masalah ini ke jalur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), bukan justru menghukum buruh, memutus hak secara sepihak, atau membiarkan para pekerja terkatung-katung tanpa kejelasan. Bagi mereka, mogok kerja merupakan hak konstitusional yang sah secara hukum, sehingga negara tidak boleh berdiam diri.Massa aksi mendesak DPRK Mimika untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) yang bertugas menyelesaikan persoalan yang menimpa 8.300 buruh terdampak mogok kerja. Isu divestasi saham pemerintah sebesar 51 persen juga turut disuarakan dalam aksi tersebut. Menurut mereka, keuntungan yang didapatkan dari divestasi saham tidak sebanding dengan penderitaan serta ratusan nyawa yang disebut hilang dalam pusaran konflik industrial tersebut. "Kami minta bapak ibu anggota DPRK segera membentuk Pansus. Jangan hanya duduk di sini lalu pulang tanpa memberikan solusi," tegas Koordinator Aksi, James Billy Laly.Para demonstran mengingatkan agar persoalan yang menimpa para buruh tidak dijadikan komoditas politik atau ladang bisnis yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama, yang meliputi penghentian praktik "negara dalam negara" oleh PT Freeport Indonesia, peran aktif DPRK dan Pemkab Mimika, penyelesaian sengketa mogok kerja sebagai syarat mutlak dalam RUPS mendatang, pembentukan Pansus Moker oleh DPRK Mimika, serta pemberian ruang komunikasi selama 21 hari untuk penyelesaian yang adil dan bermartabat.  Penulis: Jid Editor: GF 12 Feb 2026, 22:43 WIT
Buruh PT Freeport Indonesia Gelar Aksi Damai, Menuntut Hak-Hak Mereka Dipenuhi Papuanewsonline,com, Timika - Para buruh yang tergabung dalam 8.300 korban mogok kerja PT Freeport Indonesia (PTFI) menggelar aksi damai pada tanggal 12 Februari 2026 untuk menuntut hak-hak mereka yang telah diabaikan oleh perusahaan.Aksi ini merupakan protes terhadap pengabaian hukum yang berlangsung selama bertahun-tahun dan menegaskan bahwa status hukum para buruh sah secara hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.Massa aksi menuntut Pemerintah untuk tidak lagi bersikap pasif terhadap pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Mereka membawa beberapa dokumen yang membuktikan bahwa mogok kerja mereka sah dan bahwa perusahaan telah melanggar hak-hak mereka, termasuk putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan legitimasi yudisial tertinggi terhadap penetapan status mogok sah yang dilakukan oleh pekerja."Pemerintah harus bertindak tegas menghentikan pembangkangan PT Freeport Indonesia terhadap hukum," kata Billy Laly, koordinator karyawan mogok PT Freeport Indonesia wilayah Timika. "Kami menuntut hak-hak kami dipenuhi dan perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka."Massa aksi juga menuntut agar DPRK Kabupaten Mimika dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk segera mengambil peran aktif dan bertanggung jawab secara kelembagaan. Mereka meminta agar pemerintah untuk tidak membiarkan perusahaan bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak buruh. Penulis: Hend Editor: GF 12 Feb 2026, 22:31 WIT
Sukseskan Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Meyano Das Salurkan Bantuan Pertanian Papuanewsonline.com, Tanimbar – Polda Maluku, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Demi menyukseskan program Ketahanan Pangan Nasional, Bhabinkamtibmas Desa Meyano Das, Aipda N. REVILELI, melaksanakan giat sambang dan penguatan Swasembada Pangan di wilayah binaan Polsek Kormomolin, Polres Kepulauan Tanimbar pada, Selasa (10/02/26).Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan lahan pertanian milik Bapak Thobias Angwarmas sekaligus pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada Kelompok Tani We Undrun.Dalam aksi nyata tersebut, Bhabinkamtibmas menyerahkan bantuan berupa 5 Kg Bibit Jagung Hibrida, 2 Botol Obat Pembasmi Rumput (Gramoxone 1 Liter) dan 1 Botol Obat Rumput (Supremo 1 Liter).Dalam arahannya, Aipda N. REVILELI mengajak seluruh elemen Masyarakat untuk berkolaborasi dengan Polri dalam mewujudkan kemandirian Pangan. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menyediakan Pangan secara mandiri sehingga kebutuhan dasar Keluarga dapat terpenuhi dengan baik.Selain memberikan bantuan fisik, Bhabinkamtibmas juga turut mengedukasi Warga mengenai pentingnya efektivitas pengolahan lahan. Ia menghimbau kepada pada Petani agar lebih teliti pada fase pembibitan dan penanaman guna menghindari gagal panen atau kerusakan pada tanaman Jagung.Sementara itu secara terpisah, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kormomolin Ipda I GD HENDRA B. ARIMBAWA dalam keterangannya mengatakan bahwa, aksi yang dilakukan oleh salah satu Personel Bhabinkamtibmas ini merupakan instruksi langsung untuk mendukung program Swasembada Pangan Nasional di tingkat Desa."Kami sangat mendukung inisiatif dari Aipda N. REVILELI. Kehadiran Polri bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi dan kemandirian pangan Masyarakat” jelas Kapolsek.Lebih lanjut Kapolsek menambahkan bahwa bantuan yang diberikan berupa 5 Kg bibit jagung hibrida serta obat pembasmi rumput (Gramoxone dan Supremo) diharapkan dapat meringankan beban modal dari para Petani di lahan produktif seluas 1 hektare milik Bapak THOBIAS ANGWARMAS tersebut.Ipda I GD HENDRA B. ARIMBAWA juga berharap kolaborasi antara Polsek Kormomolin dengan Warga binaan di Desa Meyano Das ini menjadi contoh bagi Desa-Desa lainnya di wilayah Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, pemanfaatan lahan produktif secara efektif adalah kunci menghadapi tantangan ekonomi ke depan."Polri akan terus mengawal dan mengedukasi Warga agar setiap jengkal lahan yang ada bisa memberikan manfaat positif bagi kesejahteaan Masyarakat” pungkasnya. PNO-12 12 Feb 2026, 14:05 WIT
Dukung Ketahanan Ekonomi Warga, Bhabinkamtibmas Watmasa Sambangi Petani kopra Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Sebagai upaya untuk mempererat kemitraan dan menjaga situasi keamanan di wilayah binaan terus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Watmasa, Aipda HENDRA J. HALIK ini melaksanakan kegiatan kunjungan (door to door system) kepada Warga yang sedang beraktivitas, Selasa (10/02/26).Dalam giat tersebut, tampak Aipda HENDRA menyambangi Bapak RUBEN MORIOLKOSSU dan Bapak YUNUS TURSINA yang berada di lingkungan RT 004/02, Desa Watmasa, Kecamatan Wuarlabobar. Kedua Warga tersebut terpantau sedang sibuk mengolah hasil panen kelapa untuk dijadikan kopra.Sembari membantu meringankan pekerjaan Warga secara langsung, Ia menyampaikan bahwa kehadiran nya itu tidak hanya untuk memantau keamanan, tetapi juga memberikan dukungan moril kepada para Petani kopra agar tetap semangat dalam bekerja demi meningkatkan ekonomi Keluarga.Selain itu, ia juga mengingatkan dan mengimbau agar proses pengasapan atau pengeringan kopra nantinya agar dilakukan dengan hati-hati guna menghindari risiko kebakaran lahan maupun pemukiman, mengingat kondisi cuaca yang terkadang tidak menentu.Bhabinkamtibmas juga turut mengajak Warga binaannya itu untuk terus menjaga keamanan lingkungan, waspada terhadap isu-isu yang tidak benar (hoaks) atau provokasi yang dapat memecah belah kerukunan antar Warga di Desa, serta segera hubungi Call Center Polri 110 apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Wuarlabobar Iptu LEOPOLDUS WARAWARIN memberikan apresiasi atas konsistensi Bhabinkamtibmas. Menurutnya, kehadiran Anggota Kepolisian di tengah aktivitas ekonomi Warga seperti pembuatan kopra tersebut adalah merupakan wujud nyata Polri hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan Masyarakat.“Dengan menyambangi Warga yang sedang bekerja, pesan Kamtibmas dapat tersampaikan secara lebih natural dan diterima dengan baik oleh Masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya Kami memastikan situasi di Desa binaan tetap kondusif” jelas Kapolsek.Lebih lanjut, Iptu LEOPOLDUS WARAWARIN menekankan bahwa sektor Pertanian, khususnya pengolahan kopra adalah merupakan urat nadi ekonomi Warga, khususnya di Desa Watmasa. Oleh karena itu, Polri berkewajiban untuk memberikan rasa aman agar produktivitas Warga tidak terganggu oleh masalah keamanan.Kapolsek pun telah menginstruksikan kepada seluruh Bhabinkamtibmas agar tidak hanya sekadar patroli, tetapi juga harus solutif dan peduli terhadap kendala yang dihadapi Warga di lapangan. Hubungan emosional yang baik antara Polri dengan Petani adalah kunci suksesnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). PNO-12 12 Feb 2026, 13:55 WIT
956 Pengunjung Padati Booth Polri, Raih Juara Terbaik 3 pada Pameran Kampung Hukum MA 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui keikutsertaan pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026 yang digelar di halaman Mahkamah Agung RI, Selasa (10/2/2026). Dalam ajang tersebut, booth Polri berhasil meraih predikat Juara Terbaik 3 berkat tingginya antusiasme pengunjung.Tercatat sebanyak 956 orang mengunjungi booth Polri selama pameran berlangsung. Pada sesi penutupan, penghargaan diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI, Dr. Sobandi, S.H., M.H. Adapun Juara Terbaik 1 diraih Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI dan Juara Terbaik 2 oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) MA RI.Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro menjelaskan bahwa partisipasi Polri merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan edukasi hukum yang rutin diselenggarakan Mahkamah Agung.“Ini adalah partisipasi Polri dalam rangka memeriahkan Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Dan kita selalu berpartisipasi setiap tahun dalam kegiatan yang diselenggarakan tersebut,” ujarnya.Pada pameran tahun ini, Polri menghadirkan enam satuan kerja di lingkungan Mabes Polri, yakni Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Korlantas Polri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, dan Divkum Polri. Masing-masing menampilkan inovasi serta layanan unggulan kepada masyarakat.m“Di tahun ini, Polri menampilkan beberapa satker. Dari Bareskrim terkait dengan RJ (Restorative Justice), kemudian dari Narkoba. Lalu dari BIK kita menampilkan layanan SKCK. Kemudian dari Korlantas juga ada sosialisasi masa berlaku dan perpanjangan SIM, dan kita juga menempatkan kendaraan SIM di sini,” jelasnya.Selain itu, Divkum turut memberikan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan terbaru seperti KUHAP dan KUHP yang baru. Divpropam membuka layanan pengaduan melalui media sosial, sementara Divhumas menyediakan layanan informasi publik serta berbagai pelayanan lainnya.“Tujuannya adalah untuk menyosialisasikan kinerja Polri dan lanan-layanan yang dimiliki Polri, sehingga masyarakat mengetahui kompetensi ataupun tugas Polri yang selama ini selalu kita sampaikan. Harapannya, dengan adanya stand Polri, masyarakat bisa mengetahui tugas pokok Polri serta layanan-layanan yang telah disampaikan,” lanjut Brigjen Pol Tjahyono.Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar Polri dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan.“Kemudian juga adanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap tugas Polri ke depannya, agar Polri bisa menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.Sosialisasi yang dikemas melalui permainan interaktif dan game edukatif membuat booth Polri tak pernah sepi pengunjung sejak hari pertama hingga penutupan. Kehadiran layanan SIM keliling pun menjadi salah satu favorit, terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM A dan C secara langsung di lokasi pameran. PNO-12 12 Feb 2026, 13:41 WIT
Beri Arahan di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Dukung dan Kawal Penuh Program Pemerintah Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka sekaligus memberikan arahan di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri. Dalam kesempatan itu, Sigit menegaskan bahwa, Korps Bhayangkara berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal seluruh program Pemerintah Indonesia.Sigit mengungkapkan, kegiatan ini bakal menindaklanjuti seluruh arahan atau direktif dari Presiden Prabowo Subianto saat rapim TNI-Polri di Istana Kepresidenan pada, Senin, 9 Februari 2026. "Kami menjabarkan direktif dari Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2026. Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program pemerintah," kata Sigit saat acara rapim Polri di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Sigit menjelaskan, beberapa hal penting yang dibahas di antaranya terkait dengan swasembada pangan, energi serta hilirisasi. "Dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja Pemerintah," ujar Sigit. Menurut Sigit, dengan adanya kegiatan ini, Polri ke depannya bakal terus mendukung pelaksanaan program pemerintah demi mewujudkan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, kata Sigit juga sangat berpengaruh dengan terjaganya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab itu, menurut Sigit, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi seluruh pihak untuk menjamin hal tersebut. "Disatu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera," ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit memastikan, Polri bakal terus melanjutkan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kemudian program ketahanan pangan, Sigit menyebut, Polri akan terus menyelesaikan penanaman jagung, yang diharapkan pada akhir tahun 2026 ini semua lahan bisa tertanam. "Karena Bapak Presiden memiliki target khusus dan mudah-mudahan semua target tersebut bisa kita selesaikan," tutur Sigit. Di sisi lain, Sigit menyatakan, rapim Polri juga bakal membahas terkait hilirisasi soal merubah sampah menjadi energi serta program lainnya. Selain itu, Sigit juga menekankan peran Polri dalam mencegah kebocoran anggaran dan mengoptimalkan pemasukan negara. "Sehingga kemudian, rencana kerja pemerintah ini betul-betul bisa terwujud. Bagaimana Polri melaksanakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dan kemudian terus bertumbuh," papar Sigit.Kemudian, rapim Polri juga membahas terkait bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut Sigit, Korps Bhayangkara bakal membahas seluruh hal yang memiliki dampak multiplier effect di tengah situasi global yang terjadi. "Saya kira itu hal-hal yang kami diskusikan hari ini, selama beberapa hari ini ke depan, sehingga kemudian menjadi satu kebijakan, satu langkah yang akan ditindaklanjuti oleh para Kasatker dan para Kasatwil di seluruh jajaran," tutup Sigit. PNO-12 10 Feb 2026, 21:36 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Polsek Bandara Pattimura Memantau Langsung Lahan Jagung Pipil Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret di daerah. Polsek Kawasan Bandara Pattimura, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, melakukan monitoring lahan pertanian sebagai persiapan penanaman jagung pipil di Dusun Wesa, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa (10/2/2026).Kegiatan monitoring tersebut dipimpin langsung Kapolsek Kawasan Bandara Pattimura AKP Jantje Serhalawan, S.Sos, bersama personel Polsek KBP. Lahan seluas 0,24 hektare milik warga setempat, Bapak Udin, disiapkan untuk digarap sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap ketahanan pangan nasional.Kapolsek Kawasan Bandara Pattimura AKP Jantje Serhalawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Polda Maluku dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat di sektor pangan.“Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Penyiapan lahan jagung ini diharapkan dapat membantu ketersediaan pangan sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar Bandara Pattimura,” ujar AKP Jantje.Ia menjelaskan, saat ini lahan masih dalam tahap pembajakan yang diperkirakan berlangsung selama tiga hari sebelum memasuki tahapan penanaman.Sementara itu, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menyampaikan apresiasi atas inisiatif jajaran Polsek Kawasan Bandara Pattimura yang aktif mendukung program ketahanan pangan.“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Upaya yang dilakukan Polsek Kawasan Bandara Pattimura merupakan contoh nyata kehadiran Polri dalam mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga stabilitas kamtibmas,” tegas Kapolresta.Monitoring lahan berlangsung hingga pukul 09.00 WIT. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar lokasi terpantau aman dan kondusif.Langkah Polsek Kawasan Bandara Pattimura menyiapkan lahan pertanian untuk penanaman jagung mencerminkan peran strategis Polri dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat. Di tengah dinamika global dan tekanan ekonomi, upaya memastikan ketersediaan pangan lokal menjadi krusial, khususnya bagi daerah kepulauan seperti Maluku.Keterlibatan Polri dalam sektor produktif menunjukkan pendekatan humanis dan kolaboratif, di mana keamanan dan kesejahteraan berjalan beriringan. Pemanfaatan lahan milik warga secara produktif tidak hanya mendukung pasokan pangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.Inisiatif ini mempertegas bahwa ketahanan ekonomi rakyat dapat diperkuat melalui sinergi antara aparat negara dan masyarakat. Ketika sektor pangan tumbuh dan ekonomi lokal bergerak, stabilitas sosial pun semakin kokoh sebuah fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di daerah dan nasional. PNO-12 10 Feb 2026, 20:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT