Papuanewsonline.com
Bapenda Mimika Gandeng Duta Pajak untuk Tingkatkan Kesadaran Warga dalam Membayar Pajak
Papuanewsonline.com, Mimika — Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika terus memperkuat strategi dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama pembangunan
daerah. Salah satu langkah yang kini menjadi andalan adalah melibatkan para Duta
Pajak dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dan penagihan pajak langsung ke
masyarakat.Plt. Sekretaris Bapenda Mimika, Darius Sabon Rain,
menjelaskan bahwa keberadaan Duta Pajak memiliki nilai strategis karena mereka
dapat menjangkau masyarakat secara lebih dekat dan komunikatif. Para Duta Pajak
bukan hanya simbol representatif, tetapi juga agen edukasi yang membantu
menjembatani pemahaman masyarakat mengenai tata cara dan manfaat pembayaran
pajak.Dalam wawancaranya pada Jumat, 28 November 2025, Darius
menyampaikan bahwa setiap kegiatan perpajakan kini hampir selalu melibatkan
Duta Pajak. Mulai dari roadshow penagihan pajak ke kampung-kampung hingga
kegiatan pajak keliling, para duta turut hadir mendampingi petugas Bapenda.
Keterlibatan ini membuat proses interaksi lapangan lebih dinamis dan
komunikatif bagi warga.Selain membantu dalam penagihan dan sosialisasi, para Duta
Pajak juga diberi ruang untuk mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan
pesan-pesan perpajakan. Darius menerangkan bahwa mereka secara aktif dilibatkan
dalam berbagai acara publik agar edukasi pajak lebih mudah diterima oleh
berbagai kalangan masyarakat.Salah satu contoh kontribusi mereka terlihat dalam
pelaksanaan Gebyar Pajak, di mana para Duta Pajak membawakan kuis interaktif
seputar perpajakan. Kegiatan tersebut berhasil menarik minat audiens karena
dikemas secara menarik, memberikan hadiah kepada peserta yang mampu menjawab
pertanyaan dengan benar, sekaligus memperkuat pemahaman warga mengenai
kewajiban pajak.Darius menegaskan bahwa pendekatan ini bukan hanya
meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga mendorong generasi muda untuk
ikut terlibat dalam edukasi pajak. Menurutnya, pemahaman mengenai pajak memang
harus diperluas melalui cara-cara yang lebih kreatif, menarik, dan langsung
menyentuh masyarakat.Melalui kolaborasi ini, Bapenda Mimika berharap tingkat
kepatuhan pajak dapat terus meningkat sehingga pembangunan infrastruktur,
pelayanan publik, dan program-program daerah dapat berjalan dengan optimal.
Darius menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang
dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan bagi Kabupaten
Mimika.“Dengan membayar pajak, berarti kita ikut berkontribusi
dalam pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami berharap generasi muda turut
mengedukasi masyarakat agar taat pajak,” pungkasnya.
Penulis: JidEditor: GF
29 Nov 2025, 04:48 WIT
Polri Kirimkan Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Bencana Alam di Sumut
Papuanewsonline.com, Sumut - Gelombang bencana alam melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara sejak 24 hingga 27 November 2025. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Sumatera Utara merilis data terkini yang menunjukkan sebanyak 311 kejadian bencana terjadi dalam kurun waktu tersebut, terdiri dari 127 tanah longsor, 162 banjir, 20 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung. Bencana ini tersebar di 17 kabupaten/kota dan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.Dari seluruh kejadian, tercatat 228 korban, dengan rincian 46 orang meninggal dunia, 11 luka berat, 85 luka ringan, serta 86 warga masih dalam pencarian. Sementara itu, jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 10.000 orang, dengan Kota Medan menjadi wilayah dengan pengungsian terbanyak, yakni 6.782 jiwa. Beberapa daerah juga melaporkan kondisi terparah, seperti Kota Sibolga dengan 59 korban jiwa, termasuk 46 yang masih hilang, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan 99 korban jiwa, serta Kabupaten Mandailing Natal yang mencatat lebih dari 1.400 warga mengungsi.Dalam upaya menanggulangi situasi tersebut, Polri telah mengerahkan 1.754 personel dari berbagai satuan, mulai dari Polres jajaran, Brimob, Ditsamapta, hingga tim Dokkes dan logistik. Di lapangan, Korps Brimob Polda Sumut melakukan operasi SAR, evakuasi korban, membuka akses jalan yang tertutup longsor, serta mendirikan posko darurat dan dapur lapangan. Ditsamapta turut membantu patroli tanggap bencana, distribusi logistik, hingga memberikan trauma healing bagi warga terdampak. Bid TIK menyediakan layanan komunikasi darurat dan internet Starlink untuk mendukung koordinasi, sementara Dokkes Polri menangani layanan kesehatan dan pemantauan sanitasi pengungsian. Ditlantas mengatur rekayasa lalu lintas serta mengawal ambulans dan distribusi bantuan. Di sisi lain, Bhayangkari Daerah Sumut mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, selimut, pakaian, kasur lipat, dan perlengkapan bayi ke wilayah yang paling terdampak.Polda Sumut juga mencatat adanya penambahan wilayah terdampak, meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Tanah Karo, Tebing Tinggi, dan Batu Bara, seiring curah hujan ekstrem yang terjadi selama beberapa hari terakhir.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyatakan bahwa Polri berkomitmen memberikan respon cepat dan maksimal dalam penanganan bencana ini. Ia menegaskan bahwa seluruh personel bekerja tanpa henti untuk melakukan pencarian korban, evakuasi, pengamanan lokasi, dan penyaluran bantuan. “Prioritas Polri adalah keselamatan warga dan memastikan kebutuhan darurat dapat terpenuhi,” ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. PNO-12
28 Nov 2025, 21:13 WIT
Satgas Pamtas Yonif 732/Banau Borong Hasil Tani Warga Mamere
Papuanewsonline.com, Puncak - Pos Jenggeren Satgas Pamtas
RI-PNG Yonif 732/Banau kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat
perbatasan melalui kegiatan Rosita, atau borong hasil tani, di Kampung Mamere,
Kabupaten Puncak, Rabu (26/11/2025). Program ini menjadi salah satu cara TNI
hadir langsung membantu perekonomian warga yang bergantung pada hasil kebun.Dalam kegiatan tersebut, Serda Mudahri bersama anggotanya
membeli berbagai komoditas lokal seperti kopi, kukubima, dan aneka olahan
makanan asli kampung. Pembelian dilakukan dengan harga wajar agar petani
memperoleh keuntungan yang layak tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk
menjual hasil panen.Danpos Jenggeren, Kapten Inf Tanamal, menegaskan bahwa
Rosita bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga bentuk perhatian TNI
terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan dan sulit akses tersebut. Ia
menyampaikan bahwa interaksi langsung ini memperkuat hubungan emosional antara
prajurit dan warga setempat.Masyarakat Kampung Mamere pun menyambut kegiatan ini dengan
gembira. Salah satu warga, Mama Netalis, mengatakan bahwa keberadaan prajurit
TNI sangat membantu petani kecil yang selama ini kesulitan menjual hasil kebun
mereka. Dengan adanya Rosita, warga dapat memperoleh pemasukan tunai tanpa
harus meninggalkan kampung.Ia menambahkan bahwa kegiatan borong hasil tani ini tidak
hanya mempermudah pemasaran, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi
warga. Kehadiran prajurit, menurutnya, menjadi bukti bahwa negara memperhatikan
keberlangsungan hidup masyarakat di daerah perbatasan.Apresiasi warga semakin mengukuhkan manfaat kegiatan rutin
tersebut. Mama Netalis menyampaikan terima kasih atas perhatian TNI yang
dinilai mampu mendorong peningkatan ekonomi rumah tangga, terutama bagi petani
yang mengandalkan lahan kecil sebagai sumber penghidupan.Kegiatan Rosita yang digagas Pos Jenggeren ini kembali
menunjukkan bahwa peran TNI di perbatasan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi
juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan
ekonomi lokal. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk
nyata dukungan TNI terhadap kesejahteraan warga. Penulis: HendrikEditor: GF
27 Nov 2025, 02:38 WIT
Bupati Roni Omba Puji Demo Damai Sopir: Janji Benahi Birokrasi dan Atasi Kelangkaan Solar
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Suasana di Boven Digoel
pada Selasa (25/11/2025) berlangsung hangat ketika para sopir menggelar aksi
demo damai untuk menuntut penyelesaian kelangkaan BBM solar yang kembali
terjadi di daerah tersebut. Aksi ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati
Boven Digoel, Roni Omba, yang menilai langkah para sopir sebagai bentuk
kepedulian terhadap kondisi daerah.Dalam pernyataannya, Roni Omba menyampaikan bahwa aspirasi
yang disampaikan secara tertib menunjukkan kepedulian kuat masyarakat terhadap
pelayanan publik. Menurutnya, kritik dan tuntutan seperti ini justru menjadi
masukan penting bagi pemerintah daerah untuk berbenah.Bupati juga menyoroti dugaan adanya oknum nakal yang
memainkan distribusi solar hingga menimbulkan kelangkaan. Ia memastikan
pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan
ini agar tidak kembali menjadi beban bagi masyarakat, terutama para sopir yang
bergantung pada BBM untuk bekerja.Dalam kesempatan yang sama, Roni Omba menegaskan bahwa
kepemimpinan di daerah ini bukan milik kelompok tertentu, melainkan seluruh
masyarakat Boven Digoel. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama agar
pembangunan berjalan merata dan tidak terhambat persoalan internal birokrasi.Ia juga menegaskan komitmennya untuk membenahi birokrasi
yang selama ini dinilai bermasalah. Peningkatan pelayanan publik disebut
menjadi fokus utama, termasuk memastikan agar distribusi solar kembali normal
dan tidak lagi dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu.Para peserta aksi berharap demo damai ini menjadi titik awal
penyelesaian kelangkaan BBM yang sudah berulang kali terjadi. Mereka menilai
bahwa tanpa penindakan tegas dan pengawasan ketat, masalah distribusi solar
hanya akan menjadi lingkaran masalah yang tak berujung.Pemerintah daerah bersama Pertamina diharapkan dapat bekerja
sama lebih erat untuk memetakan akar permasalahan dan mengatur ulang pola
distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Langkah
konkret seperti pengawasan distribusi dan penataan kembali rantai suplai
dianggap penting untuk mencegah permainan oknum.Menanggapi hal itu, Roni Omba memastikan bahwa pemerintah
tidak akan bekerja sendiri. Ia menegaskan perlunya kolaborasi dengan Pertamina
dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan
transparan bagi seluruh masyarakat Boven Digoel.Di tengah berbagai harapan yang muncul, masyarakat kini
menantikan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah. Demo yang berlangsung
tertib tersebut menjadi pengingat bahwa suara masyarakat perlu didengar dan
direspons dengan tindakan konkret.Dengan komitmen yang telah diutarakan, publik berharap
persoalan kelangkaan solar dapat segera terselesaikan sehingga aktivitas
ekonomi dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan normal di Boven Digoel. Penulis: HendrikEditor: GF
25 Nov 2025, 21:21 WIT
Transformasi Digital SKCK Raih Kepuasaan Publik Dalam Survei 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta – Baintelkam Polri meluncurkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (24/11/1025). Survei yang digelar bersama Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala itu menunjukkan peningkatan signifikan kepuasan publik di tahun 2025.Kabid Yanmas Baintelkam Kombes Pol Yosef Sriyono mengatakan kerja sama survei ini sudah berjalan selama 10 tahun. Polri menyebut transformasi digital SKCK menjadi faktor utama peningkatan layanan. “Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses SKCK dari mana saja. Untuk wilayah Metro Jaya, pengambilan juga sudah bisa dilakukan di sejumlah polsek,” katanya.Kemudian Kabid Yanmas Baintelkam menegaskan survei ini menjadi tolak ukur penting layanan publik Polri. “Survei ini adalah cermin bagi kami. Digitalisasi SKCK adalah komitmen kami menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Kombes Yosef.Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Pripol Universitas Syiah Kuala, DR. M. Gausyah, menyebut angka kepuasan publik meningkat dari 86 menjadi 88,03. “Digitalisasi SKCK membuat proses lebih sederhana. Masyarakat kini tak perlu lagi sidik jari karena sudah terintegrasi dengan NIK Dukcapil,” jelasnya.Dari sisi pengawasan eksternal, Ombudsman RI juga melihat tren positif. Siti Uswatun Hasanah, Kepala Keasistenan Penegakan Hukum Ombudsman, mengatakan layanan SKCK kini hampir bebas keluhan. “Di Ombudsman sudah lama tidak ada laporan soal SKCK. Kami juga lakukan mystery shopping, hasilnya petugas ramah, prosedur jelas, bahkan tidak ada pungli. Review resmi Ombudsman terkait layanan SKCK akan kami rilis Desember atau Januari nanti,” ujar Siti. PNO-12
25 Nov 2025, 06:51 WIT
Serapan APBD Mimika Rendah, DPRD Wanti-Wanti SILPA Membengkak di Akhir Tahun
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru mencapai 43 persen hingga November.
Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapareyau, mengungkapkan kekhawatirannya akan
potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang membengkak jika serapan
tidak segera ditingkatkan."Kalau serapannya lambat, pasti akan terjadi SILPA.
Anggaran yang tidak terpakai akan menjadi SILPA, termasuk beberapa dana seperti
DAK yang bisa saja dikurangi," ujar Primus. (21/11/25) Ia menambahkan,
pihaknya telah menerima keyakinan bahwa sebagian besar anggaran berpotensi
menjadi SILPA karena banyak pekerjaan yang belum berjalan.Primus juga menyinggung persoalan internal di sejumlah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang
dinilai turut menghambat progres pekerjaan di lapangan. "Kita tahu bersama ada masalah di Dinas PU. Beberapa
pegawai sempat bermasalah dan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan. Kondisi
seperti itu membuat banyak program terhambat," jelasnya.Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Mimika terus berkoordinasi
dengan pemerintah daerah agar sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk
menjalankan program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan
masyarakat. "Kami mendorong supaya dengan waktu yang tersisa ini,
program-program prioritas segera dijalankan. Bukan sekadar menghabiskan
anggaran, tapi memastikan program tersebut memiliki dampak nyata bagi
masyarakat," tegas Primus. Ia juga berharap pembahasan dan penetapan anggaran induk
tahun 2026 dapat dilakukan lebih awal agar pelaksanaan program dapat dimulai
tepat waktu, sehingga serapan anggaran dapat lebih optimal. Jika serapan anggaran tidak meningkat, APBD Mimika tahun
2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 yang
tercatat sebesar Rp6,42 triliun. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Nov 2025, 13:52 WIT
Polda Jatim Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru
Papuanewsonline.com, Surabaya - Polda Jawa Timur memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi dampak erupsi dan Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru.Pelepasan bantuan dipimpin langsung Wakapolda Jatim Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama Polda Jatim di depan Gedung Tribrata Mapolda Jatim, Jumat (21/11/2025).Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim menyampaikan bahwa status Gunung Semeru berada pada Level IV atau Awas. Meski tidak ada korban jiwa, namun tercatat Tiga warga mengalami luka bakar berat dan 17 lainnya luka ringan. Seluruh korban saat ini tengah mendapatkan perawatan medis.Wakapolda Jatim menegaskan bahwa distribusi bantuan diarahkan ke dua titik utama pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, yakni Posko SD 04 Supiturang dan Posko SMP 2 Pronojiwo.Berdasarkan laporan terbaru, Posko SD 04 Supiturang menampung sekitar 214 jiwa dengan kelompok rentan yang cukup besar, yakni 30 balita, satu bayi, tiga ibu menyusui, dua ibu hamil, 16 lansia, dan tiga penyandang disabilitas. Sementara itu, Posko SMP 2 Pronojiwo dihuni oleh lansia dalam jumlah tinggi, yakni 88 orang, serta 49 anak-anak dan balita.“Melihat demografi para pengungsi, terutama banyaknya balita dan lansia, bantuan yang kita berangkatkan hari ini adalah langkah tanggap darurat yang tepat sasaran,” ujar Wakapolda Jatim.Distribusi bantuan yang dikirimkan oleh Polda Jatim di antaranya kebutuhan balita seperti susu, popok, kasur bayi, dan pakaian anak. Bantuan ini diprioritaskan untuk Posko SD 04 Supiturang.Selain itu 450 selimut untuk kebutuhan para lansia di kedua posko, terutama 88 lansia di SMP 2 Pronojiwo dan 300 paket makanan ringan untuk anak-anak dan remaja di lokasi pengungsian.Wakapolda Jatim menekankan pentingnya pendekatan humanis selama pendistribusian. Lebih lanjut, Brigjen Pol Pasma Royce meminta seluruh personel menjaga koordinasi dengan posko setempat agar bantuan tepat sasaran serta memastikan keselamatan diri dan tim selama berada di daerah bencana.“Ingat, yang kita hadapi adalah warga yang sedang trauma. Laksanakan tugas dengan humanis dan penuh empati,” tegasnya.Mengakhiri amanatnya, Brigjen Pasma Royce secara resmi melepas rombongan bantuan kemanusiaan Polda Jatim Peduli sambil berharap kondisi para warga terdampak di Lumajang segera pulih.“Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan segera memulihkan saudara-saudara kita di Lumajang,” pungkasnya. PNO-12
22 Nov 2025, 07:27 WIT
Masyarakat Adat Tsingwarop Gelar Aksi Protes, Tuntut Kompensasi 10% dari PTFI
Papuanewsonline.com, Timika - Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) dan Lembaga Masyarakat Adat Tsingwarop (Tsinga – Waa/Banti – Aroanop) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor YPMAK pada Senin (17/11/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dinilai tidak mengakomodir tuntutan kompensasi sebesar 10 persen dari pendapatan bersih tahunan perusahaan (2023-2041).Pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan dan protes. Aparat Kepolisian Mimika terlihat berjaga ketat untuk mengamankan jalannya aksi. Arnold Beanal, selaku Ketua LMA Tsingwarop, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari proses negosiasi kompensasi yang belum membuahkan hasil. "Aksi hari ini terkait proses negosiasi kompensasi kepada manajemen PT Freeport, dalam hal ini terkait kesepakatan yang sudah dibuat. Dan kami sudah bersepakat didalam perjanjian amdal di tahun 2023, namun itu tidak didengar," tegasnya.Menurut Arnold, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan telah memfasilitasi pertemuan antara PTFI dan masyarakat pada tanggal 6 Agustus lalu. Namun, PTFI dinilai tidak serius karena mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan."Itu difasilitasi oleh Menteri terkait kompensasi ini. Namun saat itu mereka mengutus orang yang tidak bisa mengambil keputusan itu, sehingga kami balik dan berkoordinasi dengan Kapolres untuk menjadi mediator agar mempertemukan PT FI dengan kami, dan itupun tidak berhasil," ujarnya.Koordinator aksi, Litinus Niwilingame, menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes keras kepada pimpinan manajemen PTFI yang dinilai tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat. "Mereka selalu mengabaikan. Kami protes di sini agar PT Freeport hadir dan duduk bersama kami lanjutkan tuntutan kami, yakni kami minta 10 persen dari nilai kompensasi," tegasnya. Litinus menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan nasib masyarakat adat hingga tuntutan mereka dipenuhi. Penulis: JidEditor: GF
18 Nov 2025, 01:00 WIT
Gowes ke Desa Honitetu, Kapolres SBB Salurkan 70 Paket Bingkisan
Papuanewsonline.com, SBB - Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., melaksanakan kegiatan Goes Sepeda Gunung menuju Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, pada Sabtu pagi dengan start dari Piru pukul 06.30 WIT menuju Desa Waimital, kemudian melanjutkan perjalanan ke pegunungan Inamosol. Kegiatan ini dilakukan sekaligus sebagai ajang olahraga, silaturahmi, serta memantau kondisi masyarakat dan infrastruktur desa, khususnya akses jalan dan jembatan yang selama ini menjadi topik pembahasan publik.Kapolres SBB tiba di Desa Waimital pada pukul 08.06 WIT, kemudian bertolak menuju Desa Honitetu pada pukul 08.48 WIT. Rombongan tiba di Desa Honitetu pada pukul 10.12 WIT dan langsung melakukan peninjauan di Pospol Inamosol, sebelum melanjutkan agenda tatap muka bersama masyarakat di kantor desa setempat.Dalam kegiatan tersebut, Kapolres SBB turut menyerahkan 70 paket bingkisan kepada warga Desa Honitetu yang ditujukan kepada janda, duda, lansia, serta warga setempat sebagai bentuk kepedulian sosial Polres terhadap masyarakat di wilayah pegunungan.Selain itu, Kapolres mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas), baik di lingkungan pemukiman maupun wilayah pegunungan Inamosol. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan dan hubungan baik antara masyarakat dengan aparat keamanan guna mendukung tugas kepolisian dalam menjaga stabilitas wilayah.“Kami berharap masyarakat terus bersinergi dengan aparat keamanan agar Desa Honitetu dan wilayah Inamosol tetap aman, nyaman, dan kondusif,” tegas Kapolres SBB.Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian pimpinan Polres SBB terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi akses jalan dan jembatan menuju Desa Honitetu yang selama ini menjadi perhatian publik dan dinilai kurang mendapat penanganan dari pemerintah.Dalam pelaksanaan kegiatan, Kapolres SBB turut didampingi Danpos Inamosol Aipda Riky Waas, personel Pospol Inamosol, Bhabinkamtibmas Desa Honitetu Aipda A. Paunussa, Bhabinkamtibmas Desa Hukuanakotta Bripka F. Pentury, Bhabinkamtibmas Desa Manusa Bripka E. Wermay, Bhabinkamtibmas Desa Rumberu Aiptu Th. Pattianakotta, Bhabinkamtibmas Desa Rambatu Aipda A. Wermay serta tiga personel Polres SBB. PNO-12
17 Nov 2025, 18:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
