Papuanewsonline.com
Hari Pertama Operasi Ketupat Siwalima 2026, Polisi Kendalikan Arus Lalu Lintas di Bawah JMP Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Memasuki hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat Siwalima 2026, personel Subsatgas Rekayasa Lalu Lintas Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku melakukan pengaturan arus kendaraan di kawasan bawah Jembatan Merah Putih (JMP), tepatnya di wilayah Galala, Kota Ambon, Jumat mulai pukul 09.00 WIT.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah awal pengamanan dan pengendalian arus lalu lintas dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Maluku.Kasubsatgas Rekayasa Lalu Lintas, Rommy Pradipta, S.H., M.H., mengatakan penempatan personel di titik strategis dilakukan untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan pada jalur penghubung antara kawasan Galala dan pusat Kota Ambon.“Personel kami ditempatkan di beberapa titik di sekitar bawah jembatan dan simpang jalan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan secara manual, baik kendaraan roda dua, roda empat maupun kendaraan angkutan barang yang melintas,” kata Rommy.Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas di lapangan juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan saat melintasi area bawah jembatan.Berdasarkan hasil pemantauan selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di kawasan bawah Jembatan Merah Putih terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Tidak ditemukan hambatan berarti maupun kejadian menonjol yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan.Kehadiran personel kepolisian di lapangan juga mendapat respons positif dari masyarakat pengguna jalan karena dinilai membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman.Rommy menambahkan, kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas Operasi Ketupat Siwalima 2026 Polda Maluku dalam memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) selama pelaksanaan operasi pengamanan Idulfitri di wilayah Kota Ambon.Pelaksanaan hari pertama Operasi Ketupat Siwalima 2026 di Kota Ambon menunjukkan kesiapan aparat kepolisian dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang dan selama perayaan Idulfitri. Kawasan bawah Jembatan Merah Putih yang menjadi salah satu jalur vital penghubung antarwilayah di Kota Ambon menjadi fokus pengawasan guna mencegah potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kehadiran personel Satgas di lapangan tidak hanya memastikan kelancaran arus kendaraan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. PNO-12
13 Mar 2026, 20:43 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan Irjen KKP, Perkuat Sinergi Bangun Kampung Nelayan Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menerima kunjungan silaturahmi Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif di Markas Polda Maluku, di Ambon, Rabu (11/3/2026).Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku, termasuk program strategis Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir.Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di ruang kerja Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto didampingi Wakapolda Maluku Imam Thobroni, Irwasda Kombes Pol I Made Sunarta, serta sejumlah pejabat utama Polda Maluku, antara lain Direktur Intelkam, Direktur Polairud, Direktur Reskrimsus dan Kabid Humas.Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP RI Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif hadir bersama Ketua Tim Kerja Humas dan Kerja Sama Sekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, serta jajaran pejabat KKP wilayah Maluku.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan oleh Irjen KKP RI, yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku.“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi ini. Polda Maluku siap mendukung program strategis pemerintah, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir Maluku. Sinergi ini penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga keamanan di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Ia menegaskan, kerja sama antara Polda Maluku dan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus diperkuat, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.Di sisi lain, Komjen Pol (Purn) Lotharia Latif menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kapolda Maluku dan jajaran.“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Kapolda Maluku dan seluruh jajaran. Dukungan dari Polda Maluku sangat penting dalam mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Maluku, sehingga program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir,” katanya.Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi pesisir, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.Pertemuan antara Kapolda Maluku dan Inspektur Jenderal KKP RI menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki potensi kelautan besar.Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan guna mencegah praktik illegal fishing serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.Sinergi antara aparat penegak hukum dan kementerian teknis menjadi faktor penting agar pembangunan sektor kelautan dapat berjalan efektif, aman, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. PNO-12
13 Mar 2026, 19:52 WIT
Masuki Hari ke-3, Satgas Pangan Maluku Temukan Penjualan di Atas HET dan Beras Tanpa Izin Edar
Papuanewsonline.com, Ambon – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah Maluku terus memperketat pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2026. Melalui rangkaian operasi pasar yang dilaksanakan pada 4, 6, hingga 10 Maret 2026 di sejumlah pasar tradisional dan distributor di Kota Ambon, tim menemukan beberapa komoditas pangan yang dijual di atas ketentuan pemerintah serta adanya beras yang diperdagangkan tanpa izin edar.Kegiatan pengawasan tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain Polda Maluku, Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, serta Perum Bulog wilayah Maluku–Maluku Utara.Pengawasan pada Selasa (10/3/2026) dipusatkan di distributor pangan dan Pasar Tradisional Transit Passo. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapusdatin Badan Pangan Nasional RI, Dr. Kelik Budiana.Dari hasil pemantauan di sejumlah titik distributor dan pedagang, tim menemukan sebagian besar komoditas pangan masih berada dalam kisaran harga yang relatif stabil. Di salah satu distributor, harga beras premium tercatat sekitar Rp15.625 per kilogram dan beras medium sekitar Rp13.750 per kilogram, sementara stok beras menjelang hari besar keagamaan dinyatakan aman.Namun di tingkat pedagang pasar, beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga. Misalnya gula pasir yang dijual sekitar Rp18.000 per kilogram, minyak goreng merek Minyakita sekitar Rp18.000 per liter, serta cabai rawit yang mencapai Rp90.000 per kilogram.Selain pemantauan harga, Satgas juga menemukan dua distributor yang memperdagangkan beras tanpa dilengkapi izin edar pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Terhadap pelaku usaha tersebut, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Dinas Ketahanan Pangan langsung memberikan surat teguran resmi.Pengawasan ini merupakan kelanjutan dari operasi serupa yang telah dilakukan Satgas Pangan pada 3 dan 6 Maret 2026 di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon. Dalam operasi sebelumnya, tim juga menemukan beberapa komoditas seperti beras premium, telur, gula pasir, cabai, serta minyak goreng yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan, sosialisasi aturan harga, serta pemberian teguran administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku yang juga Kasatgas Pangan Daerah Maluku, Piter Yanotama, menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.“Satgas Pangan bersama seluruh instansi terkait berkomitmen menjaga stabilitas harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini kami lakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri agar tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan masyarakat,” ujar Kombes Pol Piter Yanotama.Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga pembinaan terhadap pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perizinan serta harga yang telah ditetapkan pemerintah.“Kami mengedepankan langkah pembinaan dan pengawasan. Namun apabila ditemukan pelanggaran serius yang merugikan konsumen, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.Sebagai tindak lanjut, Satgas Pangan Maluku akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap harga, distribusi, serta keamanan pangan di pasar tradisional maupun distributor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku juga akan memperkuat sosialisasi terkait ketentuan HET minyak goreng Minyakita sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024.Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Maluku, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.Operasi terpadu Satgas Pangan Maluku menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rantai distribusi pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, fluktuasi harga pangan sangat dipengaruhi oleh distribusi logistik dan rantai pasok yang panjang.Melalui pengawasan berkelanjutan sejak awal Maret hingga menjelang Ramadan, pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutup celah praktik perdagangan yang melanggar aturan, mulai dari penjualan di atas HET hingga peredaran pangan tanpa izin edar. Konsistensi pengawasan seperti ini menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan sistem pangan nasional berjalan secara transparan, adil, dan berkelanjutan. PNO-12
11 Mar 2026, 11:40 WIT
INFLASI MIMIKA JANUARI 2026 TERCATAT 3,97 PERSEN, DIPICU KENAIKAN HARGA BEBERAPA KOMODITAS
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika mencatat adanya tekanan inflasi pada Januari 2026, dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) sebesar 3,97 persen. Hal ini disampaikan dalam Berita Resmi Statistik yang diterima media, di mana Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 108,77 pada Januari 2025 menjadi 113,09 pada Januari 2026. Selain itu, tingkat inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) dan tahun kalender (year-to-date/y-to-d) masing-masing tercatat sebesar 0,28 persen.Kenaikan inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran utama. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat kenaikan tertinggi sebesar 16,11 persen, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 24,81 persen. Kenaikan juga terjadi pada kelompok perlengkapan rumah tangga (0,51 persen), kesehatan (0,79 persen), transportasi (2,95 persen), rekreasi dan olahraga (3,87 persen), serta penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,08 persen). Sebaliknya, beberapa kelompok mengalami penurunan indeks harga, antara lain makanan, minuman, dan tembakau (0,30 persen), pakaian dan alas kaki (1,08 persen), serta pendidikan (0,15 persen). Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan. BPS juga mencatat sejumlah komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan, seperti tarif listrik, emas perhiasan, angkutan udara, minyak goreng, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, berbagai jenis ikan, terong, beras, wortel, kopi bubuk, serta berbagai jenis rokok. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain cabai rawit, daging babi, bawang putih, daging ayam ras, jeruk nipis, telur ayam, tempe, kacang panjang, daging sapi, tomat, dan parfum.Untuk inflasi bulanan, komoditas yang mendorong kenaikan antara lain emas perhiasan, tomat, bawang merah, terong, bahan bakar rumah tangga, bawang putih, minyak goreng, tauge, daging ayam ras, dan popok bayi. Sebaliknya, laju inflasi ditekan oleh penurunan harga cabai rawit, angkutan udara, cabai merah, daging babi, wortel, kol putih, daun bawang, tempe, bensin, ikan mumar, dan kangkung. Secara kontribusi, kelompok perumahan dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil terbesar sebesar 2,06 persen, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan 1,70 persen. Penulis: JidEditor: GF
09 Mar 2026, 18:09 WIT
Polri Tanam Jagung Serentak di Kepulauan Tanimbar, Wujudkan Swasembada Pangan
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui aksi nyata di berbagai daerah. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersama masyarakat melaksanakan penanaman jagung serentak Kuartal I Tahun 2026 di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sabtu (7/3/2026).Penanaman dilakukan di lahan pertanian milik Kelompok Tani Miring Badan seluas sekitar 1 hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada jagung dan penguatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kepulauan.Kegiatan tersebut juga terhubung secara virtual melalui video conference nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dari Provinsi Sumatra Selatan bersama jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.Sinergi Polisi dan PetaniDalam kegiatan tersebut hadir Wakapolres Kepulauan Tanimbar Kompol Wilhelmus B. Minanlarat, bersama sejumlah pejabat utama Polres, di antaranya Kasat Binmas AKP Johanis Samponu, Kasat Lantas AKP Samuel Siahaya, Kasat Narkoba IPTU Yongki Salawane, Kapolsek Tanimbar Selatan IPTU Herpin Sima, serta personel Polres dan Polsek.Turut hadir pula Penjabat Kepala Desa Latdalam Edin Dasmasela, penyuluh pertanian lapangan Rudi Refualu, serta anggota Kelompok Tani Miring Badan yang menjadi pengelola lahan.Wakapolres Kepulauan Tanimbar Kompol Wilhelmus B. Minanlarat menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian dalam kegiatan pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.“Polri berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Melalui kegiatan penanaman jagung serentak ini, kami ingin memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan kelompok tani agar produksi pangan di daerah dapat meningkat,” ujar Minanlarat.Ia juga menambahkan bahwa wilayah kepulauan seperti Tanimbar memiliki potensi pertanian yang besar apabila dikelola secara kolaboratif.“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi simbolis, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah,” tambahnya.Estimasi Panen Juni 2026Bibit jagung yang ditanam di lahan seluas 1 hektare tersebut diperkirakan akan memasuki masa panen pada akhir Juni 2026, dengan pendampingan teknis dari penyuluh pertanian setempat.Kelompok Tani Miring Badan yang dipimpin Heranus Luanmase bersama para anggotanya menjadi pengelola utama lahan tersebut dengan dukungan dari aparat kepolisian dan pemerintah desa.Rangkaian kegiatan diawali dengan mengikuti video conference nasional bersama Kapolri, dilanjutkan dengan penanaman bibit jagung secara simbolis oleh para pejabat yang hadir bersama para petani setempat, kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama.Perkuat Ketahanan Pangan DaerahKolaborasi antara kepolisian, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan kelompok tani ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah kepulauan sekaligus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.Selain mendorong sektor pertanian, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat melalui program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga selesai. PNO-12
09 Mar 2026, 14:35 WIT
Angkat Potensi Lokal, UMKM Mimika Belajar Olah Sagu Jadi Kue kering
Papuanewsonline.com, Mimika — Asosiasi UMKM Kabupaten Mimika
menggelar kegiatan Gerak Cepat Elevasi Sagu Membangun Kemandirian Ekonomi
Berbasis Kearifan Lokal yang berlangsung di Gedung MPCC, Timika, Senin
(9/3/2026). Kegiatan ini disponsori oleh YPMAK dan diikuti para pelaku UMKM
berbahan lokal di Kabupaten Mimika serta sejumlah komunitas lainnya.Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan
pelatihan pembuatan kue kering berbahan dasar sagu sebagai salah satu upaya
mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi.Direktur Sinergi UMKM Indonesia sekaligus Pendamping UMKM
Nasional, Widhiyani Mokhamad, mengatakan kegiatan ini memanfaatkan peluang
pasar menjelang Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, setiap menjelang Lebaran
masyarakat memiliki kebiasaan membeli kue kering atau hampers, namun selama ini
pasar tersebut lebih banyak dikuasai oleh produk pabrikan.“Karena itu, kami mencoba melihat peluang agar hampers atau
kue kering yang beredar saat Lebaran justru bisa diproduksi oleh para pelaku
UMKM, sehingga perputaran uangnya dapat terjadi di kalangan UMKM sendiri,”
ujarnya.Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan materi
kewirausahaan, tetapi juga diajak mempraktikkan pembuatan kue kering yang
mengangkat kearifan lokal. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal
seperti sagu, bahkan mangrove, untuk diolah menjadi produk berkualitas dan
memiliki potensi pasar yang lebih luas.Widhiyani berharap kegiatan ini dapat memberikan semangat
dan motivasi bagi para pelaku UMKM untuk menggali potensi bahan lokal di
sekitarnya dan mengolahnya menjadi produk bernilai ekonomi.Ia juga berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada
kegiatan seremonial saja. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta
diharapkan dapat dikembangkan menjadi peluang usaha baru di masa mendatang.“Harapannya setelah kegiatan ini selesai, para peserta bisa
membawa pulang ilmu yang didapatkan dan mengembangkannya menjadi usaha baru
yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” tutupnya. Penulis: Abim
Editor: GF
09 Mar 2026, 13:02 WIT
Dukung Program Swasembada Pangan, Kapolda Maluku Ikuti Vicon Penanaman Jagung Serentak Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., mengikuti video conference (vicon) penanaman jagung serentak Kuartal I Polri tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.Kegiatan yang menjadi bagian dari program Polri dalam mendukung swasembada pangan nasional ini diikuti Kapolda Maluku bersama jajaran di wilayah Polda Maluku.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, Karo SDM Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, Direktur Samapta Polda Maluku, Kabid TIK Polda Maluku, serta Kapolresta Ambon.Turut hadir pula Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, pimpinan wilayah Perum Bulog Maluku, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon.Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan nasional.Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah situasi global yang tidak menentu.“Kita mengetahui bahwa situasi global saat ini tidak stabil dan berdampak pada perekonomian dunia. Karena itu Polri harus turut berperan aktif mendukung pengelolaan sumber daya yang dimiliki bangsa agar Indonesia mampu mandiri, khususnya dalam sektor pangan,” ujar Kapolri.Kapolri juga meminta seluruh jajaran Polri di daerah untuk mendukung kelompok tani, termasuk membantu akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar kegiatan pertanian dapat berjalan optimal.Usai mengikuti vicon, Kapolda Maluku bersama para pejabat utama Polda Maluku dan peserta yang hadir melaksanakan penanaman bibit jagung secara simbolis di lahan yang dikelola Polresta Ambon di kawasan Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon.Penanaman tersebut merupakan bagian dari upaya konkret mendukung program swasembada jagung tahun 2026 sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan para petani di wilayah Maluku.Kegiatan penanaman jagung serentak Kuartal I Polri tahun 2026 yang dilaksanakan secara nasional tersebut berlangsung lancar hingga selesai.Program penanaman jagung serentak yang digagas Polri menunjukkan bahwa upaya memperkuat ketahanan pangan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas lembaga.Keterlibatan Polri dalam mendampingi kelompok tani, termasuk membantu akses pembiayaan dan pengelolaan lahan produktif, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.Di wilayah Maluku yang memiliki potensi lahan pertanian cukup luas, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan petani dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.Jika program ini dijalankan secara berkelanjutan, dampaknya tidak hanya meningkatkan produksi jagung, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan. PNO-12
08 Mar 2026, 15:27 WIT
Sidak Pasar Mardika, Satgas Pangan Maluku Temukan Sejumlah Komoditas Dijual di Atas HET
Papuanewsonline.com, Ambon – Tim Satgas Pangan Daerah Maluku melakukan kegiatan pengawasan harga, keamanan, dan mutu bahan pokok penting (Bapokting) di sejumlah pasar dan distributor di Kota Ambon, Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini dipusatkan di Pasar Mardika serta beberapa titik distributor guna memastikan stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri.Pengawasan terpadu tersebut melibatkan unsur Polda Maluku, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, serta tim dari Badan Pangan Nasional. Tim memeriksa harga dan distribusi bahan pokok di 11 titik pedagang dan distributor di Kota Ambon.Dari hasil pengecekan lapangan, sebagian harga komoditas strategis masih berada dalam batas ketentuan pemerintah. Namun tim juga menemukan beberapa komoditas yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).Di antaranya adalah harga telur ayam yang mencapai Rp2.200 hingga Rp2.300 per butir di beberapa toko sembako, gula pasir sekitar Rp19.000 per kilogram, serta beras premium yang dijual sekitar Rp18.000 per kilogram. Beberapa komoditas hortikultura seperti cabai rawit merah dan cabai keriting juga ditemukan dijual pada kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram, yang berada di atas ketentuan harga.Selain itu, tim juga menemukan salah satu distributor menjual minyak goreng merek Minyakita di atas HET, yakni sekitar Rp17.000 per liter. Pada distributor yang sama juga ditemukan produk beras dengan kemasan tertentu yang belum memiliki izin edar dari pusat.Sementara itu, sebagian distributor lain masih menjual komoditas sesuai ketentuan pemerintah, seperti minyak goreng Minyakita Rp15.700 per liter dan daging sapi sekitar Rp125.000 per kilogram.Sebagai tindak lanjut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku telah memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang menjual minyak goreng di atas HET. Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap distributor dan pedagang, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanotama, yang juga merupakan Kasatgas Pangan Daerah Maluku, menegaskan bahwa pengawasan pasar akan terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan konsumen.“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya negara memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap distributor maupun pedagang yang menjual di atas HET maupun HAP,” ujar Piter Yanotama.Ia menegaskan bahwa Satgas Pangan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran serius.“Pendekatan yang kami lakukan adalah pembinaan dan penegakan aturan secara bertahap. Namun apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat secara luas, tentu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Satgas Pangan Maluku juga akan meningkatkan koordinasi lintas instansi untuk memantau distribusi dan stok pangan di tingkat distributor maupun pedagang. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi penimbunan barang, spekulasi harga, serta gangguan distribusi pangan di wilayah Maluku.Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan sosialisasi kepada distributor dan pengecer mengenai ketentuan harga minyak goreng Minyakita sesuai regulasi perdagangan terbaru.Operasi pengawasan yang dilakukan Satgas Pangan Maluku menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat, khususnya pada sektor pangan. Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok cenderung meningkat sehingga potensi kenaikan harga dan praktik spekulasi pasar perlu diantisipasi sejak dini.Langkah pengawasan terpadu antara kepolisian, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional menjadi bagian dari strategi nasional menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, pengendalian distribusi dan pengawasan harga memiliki peran strategis untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. PNO-12
08 Mar 2026, 14:30 WIT
THR 2026 untuk Karyawan Swasta: Syarat, Besaran, dan Jadwal Pembayaran Lengkap!
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan
aturan resmi terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 bagi
pekerja atau buruh di perusahaan swasta.Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker No.
M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2026, yang mengatur secara jelas mengenai syarat, besaran, dan
jadwal pembayaran. Karyawan yang berhak menerima THR adalah pekerja atau buruh
yang telah bekerja secara terus menerus minimal satu bulan, baik yang memiliki
hubungan kerja waktu tidak tertentu maupun waktu tertentu. Pembayaran THR wajib disalurkan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan. Jika Idul Fitri jatuh pada 21 Maret 2026, maka batas akhir
pembayaran adalah 14 Maret 2026.Besaran THR yang diberikan disesuaikan dengan masa kerja.
Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR
sebesar satu bulan upah. Sedangkan bagi mereka yang memiliki masa kerja satu bulan
hingga kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional dengan
perhitungan: masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah. Untuk pekerja harian lepas dan pekerja dengan upah
berdasarkan satuan hasil, besaran upah satu bulan dihitung dari rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya.Jika perusahaan menetapkan besaran THR yang lebih besar
melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,
maka pemberian THR akan mengacu pada ketentuan tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Mar 2026, 09:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
