logo-website
Selasa, 07 Jul 2026,  WIT
Berita Terbaru Lihat semua
Skandal Korupsi Dana Hibah KPUD Biak Numfor Diduga Melibatkan 5 Komisoner Papuanewsonline.com, Biak Numfor- Cawe-cawe anggaran di kantor KPU Biak Numfor masuk penyidikan oleh Satreskrim Polres Biak Numfor.Dengan naiknya status perkara korupsi ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan, maka sudah tentu penyidik Satreskrim Polres Biak Numfor, secara resmi  telah mengantongi beberapa pihak sebagai calon tersangka dalam perkara tersebut.Informasi didapat Media Papuanewsonline.com menyebutkan dalam perkara korupsi tersebut, diduga melibatkan Sekretaris, Bendahara dan lima komisoner KPUD Biak Numfor." Ya Mengarah kesana, selain sekretaris dan bendahara, juga melibatkan 5 komisoner KPUD Biak Numfor," ujar salah satu sumber Media Papuanewsonline.com di Polres Biak Numfor, Senin (6/7/2026).Sementara itu dari  data yang diterima  menyebutkan, Penyidik Polres Biak Numfor secara resmi meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor: B/SPDP/49/V/RES.3.3/2026/Satreskrim tertanggal 16 Mei 2026.Sebelum dikeluarkanya SPDP tersebut, Satreskrim Polres Biak lebih dahulu menggelar perkara tersebut dan meningkatkan ke tahap penyidikan melalui Sprindik dengan nomor: SP. Sidik/53/V/RES.3.3/2026/Satreskrim Polres Biak Numfor pada tanggal 16 Mei 2026.Sayangnya SPDP telah terbit, namun tidak disertai pengumuman tersangka dalam perkara korupsi tersebut.Sumber resmi Media Papuanewsonline.com di Biak Numfor menjelaskan kasus ini menyasar pertanggungjawaban pidana terhadap beberapa pihakTerkait peran dalam skandal korupsi ini pasti melibatkan  Sektetaris, Bendahara dan  lima komisoner KPUD Biak Numfor sebagai calon tersangka.Indikasi kerugian Negara dalam perkara ini lebih dari tiga miliar rupiah.Sementara itu  Aktifis Anti korupsi Johan Rumkorem selaku sekjen LSM Kampak Papua, di Biak mengapresiasi kinerja Polres Biak Numfor." Kami mendukung penuh Polres Biak numfor untuk membongkar mafia hibah yang selama ini tertutup rapih oleh KPUD Biak, kami yakin polres biak akan mengungkap kasus ini karena kinerja polres biak akhir-akhir ini sangat tajam dan tepat sasaran," tegas Johan.Johan menyebutkan sejak tahun 2024-2025, publik sudah mencium bau kejahatan dalam KPUD Biak Numfor."bendahara dan sekertaris tidak transparan soal dana-dana itu, ini dilihat melalui pembayaran anggota KPPS yang tidak berjalan efektif dan transparan. Pada prinsipnya kami mendukung polres biak untuk membongkar kasus ini, bila perlu cek rekening transferan, karena kami menduga komisoner KPUD Biak Numfor semua terlibat," Pungkasnya.Publik kini menanti keberanian Satreskrim Polres Biak Numfor, apakah kasus ini terhenti di Penyidikan, atau sampai penetapan tersangka? Penulis: HendrikEditor.  : Gf 07 Jul 2026, 01:40 WIT
Janji Pemda Mimika Untuk Ganti Rugi Terhadap Suku Aika, Hanya Tinggal Janji Parlente Jalan Terus Papuanewsonline,com. TIMIKA,– Janji Pemerintah Daerah agar merealisasikan  Tuntutan Suku Aika atas hak ulayat mereka, hanya tinggal janji namun parlente jalan terus.Janji Pemda Mimika terhadap Lembaga Ulayat Masyarakat Adat Suku Aika (LUMASA) hingga kini masi ditagih masyarakat adat setempat, karena belum ada realiasasi. Kuasa hukum LUMASA Hendra Jamlaay mengatakan Bukti telah diserahkan langsung ke Pemerintah daerah melalui  Distrik Wania, pada saat pertemuan bersama masyarakat."  LUMASA menyerahkan dokumen ulayat Suku Aika, kepada Pemerintah Daerah Tujuannya untuk menyandingkan data hak ulayat mereka di Kabupaten Mimika," ujar Hendra Melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2026).Hendra menegaskan mengapresiasi sikap Distrik Wania, karena  hingga kini Pemerintah Daerah belum  menandatangani Surat Pelepasan." Kami terus berupaya agar Pemerintah Daerah harus  memastikan batas hak ulayat Masyarakat adat," Terangnya.Kata Dia, Selain peta batas, LUMASA juga menyerahkan dokumen Perjanjian antara  Mantan Bupati Mimika, Bpk T. O Potereyao dengan Masyarakat adat." Dalam  Dokumen tersebut jelas ada perjanjian bahwa Pemerintah Daerah mengakui melakukan pembanguna. Diatas tanah masyarakat adat, nanti di bayar kemudian, namun hingga kini hak masyarakat adat belum juga dibayar pemerintah Daerah," Ucapnya.Menurut Hendra, Dalam isih perjanjian itu jelas dimana Pemda  meminta pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu Sementara ganti rugi dijanjikan menyusul."Dan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyelesaikan apa yang menjadi hak Suku Aika," Sorotnya.Hendra juga menyoroti Surat surat Pelepasan Tumpang Tindih diatas tanah hak suku Aika." Masyarakat adat LUMASA berharap langkah Distrik Wania jadi rujukan. Tujuannya agar Lembaga Masyarakat Adat lain tidak tumpang tindih mengeluarkan Surat Pelepasan atas tanah yang menjadi hak mereka," Jelasnya.Lanjut Hendra Pemerintah daerah harus obyektif sehingga kepastian batas ulayat harus jadi dasar sebelum pelepasan tanah dilakukan. " Hal Ini penting untuk menghindari konflik di kemudian hari," Tegasnya.Hendra mengakui, LUMASA kini menunggu tindak lanjut Pemkab Mimika terkait hak Suku Aika, namun bilah dalam waktu dekat belum ada informasi maka, bersama masyarakatpaya adat akan menempuh jalur hukum.Penulis : HendrikEditor.  : Gf 07 Jul 2026, 01:19 WIT
Opini — Menilik Tragedi Intan Jaya: Alienasi Hak Hidup dalam Dikotomi Operasi dan Teologi Salib Papuanewsonline.com, Mimika -  Oleh: Louis Fernando Afeanpah (Ketua Cabang GMKI Timika Masa Bakti 2024–2026)Tanah Papua kembali diselimuti awan duka yang pekat. Investigasi jurnalistik mendalam yang dirilis oleh BBC News Indonesia baru-baru ini membuka mata publik atas realitas yang mengerikan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Nyawa warga sipil termasuk anak-anak usia sekolah kembali melayang, terperangkap di antara riuh laras senjata konflik yang tak kunjung usai. Fenomena ini bukan sekadar ekses teknis atau kesalahan operasional di lapangan. Ini adalah sebuah potret pembusukan struktural atas proteksi Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk pengabaian nyata terhadap hak hidup yang secara absolut dilindungi oleh hukum negara maupun hukum Tuhan.Sebagai representasi gerakan intelektual muda Kristen di rahim Provinsi Papua Tengah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Timika menolak untuk menjadi penonton yang pasif dan bisu di hadapan altar pembantaian kemanusiaan ini. Kita dituntut untuk membedah krisis multidimensional ini menggunakan dua pisau analisis yang rigid: Rigiditas Akademis Sosiologi Hukum dan Radikalitas Teologi Salib.Destruksi Hukum Humaniter Dan Fabrikasi Label di Intan JayaSecara epistemologi hukum, operasionalisasi keamanan di wilayah Intan Jaya hari ini tengah mengalami cacat nalar sistemik. Negara, melalui pembiaran jatuhnya korban dari kalangan non-kombatan, telah menabrak asas paling elementer dalam Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949), yakni Principle of Distinction (Asas Pembedaan). Asas ini secara tegas mewajibkan pemisahan mutlak antara kombatan bersenjata dan warga sipil terlindung.Ketika batasan ini dikaburkan, yang terjadi di ruang publik adalah bentuk State Terrorism terselubung melalui fabrikasi label. Ada pola sosiologis yang sangat busuk yang terus direplikasi: setiap kali ada warga sipil yang tewas tertembak, otoritas keamanan dengan tergesa-gesa membangun narasi tunggal bahwa korban adalah bagian dari kelompok bersenjata. Ini adalah bentuk kriminalisasi pasca-kematian (post-mortem criminalization). Hak ontologis korban sebagai warga negara dicabut secara sepihak untuk melegitimasi tindakan di luar hukum (extrajudicial killing).Dampak turunannya adalah kepunahan antropologis lokal akibat pengungsian massal di wilayah pegunungan Intan Jaya. Operasi keamanan bersenjata yang masuk ke perimeter domestik warga memaksa mama-mama, lansia, dan anak-anak eksodus ke pos-pos darurat tanpa kepastian logistik, sanitasi, dan pendidikan. Secara teoretis, ini adalah slow-motion structural genocide sebuah penghancuran tatanan hidup masyarakat asli secara perlahan yang diproduksi oleh kebijakan keamanan yang keliru.Kristus Yang Terbunuh Berulang Kali di Papua TengahBagi GMKI, teologi bukanlah dogma menara gading yang bersembunyi di balik altar yang nyaman dan wangi. Teologi kami adalah Teologi Inkarnasi dan Teologi Salib sebuah fondasi iman di mana Allah mengidentifikasi Diri-Nya secara utuh bersama mereka yang miskin, tertindas, dan yang darahnya dihisap oleh keangkuhan kekuasaan.Alkitab menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut Imago Dei gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27). Oleh karena itu, ketika anak-anak sekolah dan warga sipil di Papua Tengah ditembak mati tanpa proses peradilan, iman Kristen kami dengan radikal menggugat: Kristus sendiri yang sedang ditembak mati berulang kali di atas Tanah Papua Tengah! Setiap peluru yang menembus dada warga sipil tak berdosa di Intan Jaya adalah paku-paku baru yang dihantamkan oleh arogansi kekuasaan ke atas tangan dan kaki Yesus di kayu salib.Dalam konteks ini, kita juga dihadapkan pada paradoks moral para elite politik dan pemangku parpol yang meminta masyarakat untuk "diam demi stabilitas daerah". Seruan rekonsiliasi tanpa akuntabilitas di wilayah Papua Tengah adalah pelestarian dosa struktural. Sikap diam di hadapan penindasan adalah bentuk kejahatan itu sendiri. Pemimpin yang mencuci tangan atas tumpahnya darah rakyatnya sendiri tidak lebih dari representasi modern dari rezim Pontius Pilatus.Editor: OF 06 Jul 2026, 20:48 WIT
DPD RI Resmi Bentuk Pansus Papua, Bahas Keamanan Hingga Proyek Strategis Papuanewaonline.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua. Langkah ini diambil sebagai tanggapan langsung atas banyaknya laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat Papua kepada lembaga perwakilan daerah. Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua, Yorrys Raweyai, menyampaikan hal ini dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).Pansus yang beranggotakan 15 senator ini akan bertugas selama enam bulan ke depan. Fokus utama kerja mereka mencakup dua hal pokok: pertama, masalah keamanan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini. Kedua, evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk kerja sama peluncuran satelit di Biak bersama Pemerintah Rusia yang menjadi sorotan publik.Sebelum menyusun rekomendasi nyata bagi pemerintah, tim akan mengumpulkan dan memetakan seluruh persoalan yang berkembang di tanah Papua. Rencananya, Pansus akan mengundang pihak pemerintah pusat untuk memberikan penjelasan, sekaligus melakukan kunjungan langsung ke daerah guna menyerap aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.Anggota DPD RI Eka Kristin Yeimo menegaskan perhatian juga diarahkan pada keresahan warga akibat gangguan keamanan dari pihak manapun. “Kita ingin menjembatani hak-hak masyarakat yang dirasa belum terpenuhi, karena setiap kejadian tak berdiri sendiri melainkan akibat masalah yang belum diselesaikan dengan baik,” ujarnya.Penulis: JidEditor: OF 06 Jul 2026, 14:46 WIT
Pilihan Redaksi
Janji Pemda Mimika Untuk Ganti Rugi Terhadap Suku Aika, Hanya Tinggal Janji Parlente Jalan Terus Papuanewsonline,com. TIMIKA,– Janji Pemerintah Daerah agar merealisasikan  Tuntutan Suku Aika atas hak ulayat mereka, hanya tinggal janji namun parlente jalan terus.Janji Pemda Mimika terhadap Lembaga Ulayat Masyarakat Adat Suku Aika (LUMASA) hingga kini masi ditagih masyarakat adat setempat, karena belum ada realiasasi. Kuasa hukum LUMASA Hendra Jamlaay mengatakan Bukti telah diserahkan langsung ke Pemerintah daerah melalui  Distrik Wania, pada saat pertemuan bersama masyarakat."  LUMASA menyerahkan dokumen ulayat Suku Aika, kepada Pemerintah Daerah Tujuannya untuk menyandingkan data hak ulayat mereka di Kabupaten Mimika," ujar Hendra Melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2026).Hendra menegaskan mengapresiasi sikap Distrik Wania, karena  hingga kini Pemerintah Daerah belum  menandatangani Surat Pelepasan." Kami terus berupaya agar Pemerintah Daerah harus  memastikan batas hak ulayat Masyarakat adat," Terangnya.Kata Dia, Selain peta batas, LUMASA juga menyerahkan dokumen Perjanjian antara  Mantan Bupati Mimika, Bpk T. O Potereyao dengan Masyarakat adat." Dalam  Dokumen tersebut jelas ada perjanjian bahwa Pemerintah Daerah mengakui melakukan pembanguna. Diatas tanah masyarakat adat, nanti di bayar kemudian, namun hingga kini hak masyarakat adat belum juga dibayar pemerintah Daerah," Ucapnya.Menurut Hendra, Dalam isih perjanjian itu jelas dimana Pemda  meminta pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu Sementara ganti rugi dijanjikan menyusul."Dan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyelesaikan apa yang menjadi hak Suku Aika," Sorotnya.Hendra juga menyoroti Surat surat Pelepasan Tumpang Tindih diatas tanah hak suku Aika." Masyarakat adat LUMASA berharap langkah Distrik Wania jadi rujukan. Tujuannya agar Lembaga Masyarakat Adat lain tidak tumpang tindih mengeluarkan Surat Pelepasan atas tanah yang menjadi hak mereka," Jelasnya.Lanjut Hendra Pemerintah daerah harus obyektif sehingga kepastian batas ulayat harus jadi dasar sebelum pelepasan tanah dilakukan. " Hal Ini penting untuk menghindari konflik di kemudian hari," Tegasnya.Hendra mengakui, LUMASA kini menunggu tindak lanjut Pemkab Mimika terkait hak Suku Aika, namun bilah dalam waktu dekat belum ada informasi maka, bersama masyarakatpaya adat akan menempuh jalur hukum.Penulis : HendrikEditor.  : Gf 07 Jul 2026, 01:19 WIT
Opini — Menilik Tragedi Intan Jaya: Alienasi Hak Hidup dalam Dikotomi Operasi dan Teologi Salib Papuanewsonline.com, Mimika -  Oleh: Louis Fernando Afeanpah (Ketua Cabang GMKI Timika Masa Bakti 2024–2026)Tanah Papua kembali diselimuti awan duka yang pekat. Investigasi jurnalistik mendalam yang dirilis oleh BBC News Indonesia baru-baru ini membuka mata publik atas realitas yang mengerikan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Nyawa warga sipil termasuk anak-anak usia sekolah kembali melayang, terperangkap di antara riuh laras senjata konflik yang tak kunjung usai. Fenomena ini bukan sekadar ekses teknis atau kesalahan operasional di lapangan. Ini adalah sebuah potret pembusukan struktural atas proteksi Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk pengabaian nyata terhadap hak hidup yang secara absolut dilindungi oleh hukum negara maupun hukum Tuhan.Sebagai representasi gerakan intelektual muda Kristen di rahim Provinsi Papua Tengah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Timika menolak untuk menjadi penonton yang pasif dan bisu di hadapan altar pembantaian kemanusiaan ini. Kita dituntut untuk membedah krisis multidimensional ini menggunakan dua pisau analisis yang rigid: Rigiditas Akademis Sosiologi Hukum dan Radikalitas Teologi Salib.Destruksi Hukum Humaniter Dan Fabrikasi Label di Intan JayaSecara epistemologi hukum, operasionalisasi keamanan di wilayah Intan Jaya hari ini tengah mengalami cacat nalar sistemik. Negara, melalui pembiaran jatuhnya korban dari kalangan non-kombatan, telah menabrak asas paling elementer dalam Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949), yakni Principle of Distinction (Asas Pembedaan). Asas ini secara tegas mewajibkan pemisahan mutlak antara kombatan bersenjata dan warga sipil terlindung.Ketika batasan ini dikaburkan, yang terjadi di ruang publik adalah bentuk State Terrorism terselubung melalui fabrikasi label. Ada pola sosiologis yang sangat busuk yang terus direplikasi: setiap kali ada warga sipil yang tewas tertembak, otoritas keamanan dengan tergesa-gesa membangun narasi tunggal bahwa korban adalah bagian dari kelompok bersenjata. Ini adalah bentuk kriminalisasi pasca-kematian (post-mortem criminalization). Hak ontologis korban sebagai warga negara dicabut secara sepihak untuk melegitimasi tindakan di luar hukum (extrajudicial killing).Dampak turunannya adalah kepunahan antropologis lokal akibat pengungsian massal di wilayah pegunungan Intan Jaya. Operasi keamanan bersenjata yang masuk ke perimeter domestik warga memaksa mama-mama, lansia, dan anak-anak eksodus ke pos-pos darurat tanpa kepastian logistik, sanitasi, dan pendidikan. Secara teoretis, ini adalah slow-motion structural genocide sebuah penghancuran tatanan hidup masyarakat asli secara perlahan yang diproduksi oleh kebijakan keamanan yang keliru.Kristus Yang Terbunuh Berulang Kali di Papua TengahBagi GMKI, teologi bukanlah dogma menara gading yang bersembunyi di balik altar yang nyaman dan wangi. Teologi kami adalah Teologi Inkarnasi dan Teologi Salib sebuah fondasi iman di mana Allah mengidentifikasi Diri-Nya secara utuh bersama mereka yang miskin, tertindas, dan yang darahnya dihisap oleh keangkuhan kekuasaan.Alkitab menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut Imago Dei gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27). Oleh karena itu, ketika anak-anak sekolah dan warga sipil di Papua Tengah ditembak mati tanpa proses peradilan, iman Kristen kami dengan radikal menggugat: Kristus sendiri yang sedang ditembak mati berulang kali di atas Tanah Papua Tengah! Setiap peluru yang menembus dada warga sipil tak berdosa di Intan Jaya adalah paku-paku baru yang dihantamkan oleh arogansi kekuasaan ke atas tangan dan kaki Yesus di kayu salib.Dalam konteks ini, kita juga dihadapkan pada paradoks moral para elite politik dan pemangku parpol yang meminta masyarakat untuk "diam demi stabilitas daerah". Seruan rekonsiliasi tanpa akuntabilitas di wilayah Papua Tengah adalah pelestarian dosa struktural. Sikap diam di hadapan penindasan adalah bentuk kejahatan itu sendiri. Pemimpin yang mencuci tangan atas tumpahnya darah rakyatnya sendiri tidak lebih dari representasi modern dari rezim Pontius Pilatus.Editor: OF 06 Jul 2026, 20:48 WIT
DPD RI Resmi Bentuk Pansus Papua, Bahas Keamanan Hingga Proyek Strategis Papuanewaonline.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua. Langkah ini diambil sebagai tanggapan langsung atas banyaknya laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat Papua kepada lembaga perwakilan daerah. Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua, Yorrys Raweyai, menyampaikan hal ini dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).Pansus yang beranggotakan 15 senator ini akan bertugas selama enam bulan ke depan. Fokus utama kerja mereka mencakup dua hal pokok: pertama, masalah keamanan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini. Kedua, evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk kerja sama peluncuran satelit di Biak bersama Pemerintah Rusia yang menjadi sorotan publik.Sebelum menyusun rekomendasi nyata bagi pemerintah, tim akan mengumpulkan dan memetakan seluruh persoalan yang berkembang di tanah Papua. Rencananya, Pansus akan mengundang pihak pemerintah pusat untuk memberikan penjelasan, sekaligus melakukan kunjungan langsung ke daerah guna menyerap aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.Anggota DPD RI Eka Kristin Yeimo menegaskan perhatian juga diarahkan pada keresahan warga akibat gangguan keamanan dari pihak manapun. “Kita ingin menjembatani hak-hak masyarakat yang dirasa belum terpenuhi, karena setiap kejadian tak berdiri sendiri melainkan akibat masalah yang belum diselesaikan dengan baik,” ujarnya.Penulis: JidEditor: OF 06 Jul 2026, 14:46 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Pendidikan & Kesehatan Lihat semua
Peringati Hari Anak Nasional, KOHATI Mimika Dukung Anak Papua Cerdas & Berkarakter Papuanewaonline.com, Mimika – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2026, Korps HMI‑Wati (KOHATI) Cabang Persiapan Mimika menyelenggarakan kegiatan bertajuk “KOHATI Goes to School”. Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian organisasi terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan masa depan anak‑anak di wilayah Papua.Kegiatan yang berlangsung penuh keceriaan ini diisi dengan beragam lomba yang mendidik, permainan yang mengasah kemampuan, serta penyuluhan ringan namun bermakna. (5/7/26) Materi yang disampaikan meliputi pentingnya menempuh pendidikan, menjaga kebersihan diri, membangun karakter yang baik, hingga pemahaman tentang perlindungan hak‑hak anak. Pendekatan yang menyenangkan dirancang agar anak‑anak tidak hanya belajar, tetapi juga tumbuh percaya diri dan bersemangat ke sekolah.Ketua KOHATI Cabang Persiapan Mimika menegaskan kegiatan ini adalah bagian dari komitmen membangun generasi muda Papua yang cerdas, sehat, berkarakter kuat, dan terlindungi. “Anak‑anak adalah investasi paling berharga bagi masa depan bangsa. Lewat kegiatan sederhana ini, kami ingin hadirkan ruang belajar yang menyenangkan dan memotivasi mereka agar berani bermimpi tinggi serta tekun mengejar cita‑cita,” ujarnya.KOHATI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan para orang tua untuk bersatu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung sepenuhnya tumbuh kembang anak. Hal ini penting demi membangun generasi penerus yang tangguh menuju Indonesia Emas tahun 2045.Penulis: JidEditor: OF 05 Jul 2026, 22:00 WIT
Bersama PTFI, Pemkab Mimika Siap Bangun Kembali Sekolah Waa Banti, Lokasi Masih Dibahas Papuanewaonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Divisi Hubungan Pemerintah PT Freeport Indonesia bersiap membangun kembali gedung SD dan SMP satu atap di Kampung Waa Banti, Distrik Tembagapura. Bangunan ini sebelumnya hangus dibakar Kelompok Kriminal Bersenjata pada tahun 2018 lalu.Sekretaris Dinas Pendidikan Mimika, Petrus Cahyono Balubun, menyampaikan hal itu usai survei bersama pihak PTFI dan Kepala Distrik Tembagapura pada Jumat (3/7/2026). Namun muncul aspirasi dari tokoh masyarakat yang menolak pembangunan di lokasi lama dan mengusulkan pemindahan ke Kampung Opitawak atau Banti 2. Pemerintah Distrik dijadwalkan segera menggelar musyawarah warga untuk menentukan titik yang paling tepat.Selain gedung sekolah, pihaknya juga meninjau rumah dinas guru yang saat ini masih ditempati tenaga kesehatan. PTFI berkomitmen merenovasi dua unit bangunan tersebut agar layak digunakan pengajar. Dinas Pendidikan berencana mengirim lima orang guru, Kepala TK, dan Kepala SD lebih dulu sebelum pembangunan dimulai.Petrus juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Polres Mimika khususnya Polsek Tembagapura yang selama ini memfasilitasi kegiatan belajar mengajar anak-anak di wilayah konflik, terutama bagi siswa dari Kampung Kimbeli. Dukungan tersebut menjadi penopang penting agar proses pendidikan tidak terhenti meski dalam kondisi sulit.Penulis: JidEditor: OF 04 Jul 2026, 11:56 WIT
BRIDA dan Uncen Gelar FGD Kajian Sosial Budaya untuk Review Masterplan Pengelolaan Tailing di Mimika Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kajian Sosial Budaya Mendukung Skema Pengangkutan Limbah Tailing di Kabupaten Mimika, Jumat (3/7/2026).Kegiatan ini merupakan bagian dari proses review Masterplan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Bumi Tembaga Indonesia (BTI) yang telah disusun sejak tahun 2002. Peninjauan kembali dilakukan untuk menyesuaikan masterplan dengan perkembangan regulasi, penataan ruang, pembangunan wilayah, serta kondisi terkini di Kabupaten Mimika.Sekretaris BRIDA Kabupaten Mimika, Darius Sabon Rain, mengatakan proses review masterplan pada tahun 2026 dilakukan melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi."Masterplan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing telah disusun sejak tahun 2002. Seiring perkembangan berbagai kebijakan dan kondisi daerah, sejumlah aspek dalam masterplan tersebut sudah tidak lagi sepenuhnya sesuai sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali," ujarnya.Menurut Darius, terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus kajian. Aspek teknis dikerjakan melalui kerja sama dengan Universitas Yapis Papua yang melibatkan akademisi, termasuk dosen dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Sementara aspek sosial budaya dipercayakan kepada Universitas Cenderawasih."Melalui FGD ini kami ingin menghimpun berbagai masukan, data, pandangan, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan masterplan. Pengelolaan tailing tidak hanya dilihat dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan sosial budaya masyarakat yang terdampak," katanya.Ia berharap proses review dapat segera diselesaikan sehingga hasilnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tailing di masa mendatang.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Cenderawasih, BRIDA Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.Menurutnya, pengelolaan dan pemanfaatan tailing merupakan isu strategis karena tidak hanya menyangkut aspek teknis, lingkungan, infrastruktur, dan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan sosial budaya masyarakat."Review masterplan ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi pemanfaatan material atau nilai ekonominya saja. Kita harus memastikan setiap kebijakan memperhatikan kondisi masyarakat, hak-hak masyarakat adat, ruang hidup, nilai budaya, kearifan lokal, serta dampak sosial yang mungkin timbul," tegasnya.Abraham menambahkan Pemerintah Kabupaten Mimika menginginkan pemanfaatan tailing dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, namun tetap dilakukan secara hati-hati, terukur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.Ia juga menekankan empat hal penting dalam penyusunan masterplan, yakni mengutamakan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat adat, mengarahkan pemanfaatan tailing untuk mendukung pembangunan daerah dan membuka peluang ekonomi, menjadikan aspek sosial budaya sebagai bagian utama dalam perumusan kebijakan, serta mendorong seluruh organisasi perangkat daerah bekerja secara terpadu agar rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti dalam program maupun regulasi."Saya berharap hasil FGD ini menjadi bahan penting dalam penyempurnaan masterplan sehingga aspek sosial budaya benar-benar mendapat perhatian. Jangan sampai kebijakan pembangunan mengabaikan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan," pungkasnya.Penulis: BimEditor: OF 03 Jul 2026, 21:37 WIT
Wakapolri Resmikan Revitalisasi Masjid Panggilan Sujud di Sespim Lemdiklat Polri Papuanewsonline.com, Lembang – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., meresmikan revitalisasi Masjid Panggilan Sujud di Sespim Lemdiklat Polri dalam rangka Peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026. Revitalisasi ini memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembentukan karakter, pengembangan ilmu, dan penguatan spiritual bagi peserta didik.Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak dapat dibangun secara instan.“Proses dapat kita rancang, tetapi kualitas hasil tidak bisa direkayasa. Yang dapat kita kendalikan adalah kualitas hati, niat, dan ikhtiar, sedangkan hasil akhirnya merupakan ketetapan Allah SWT.”Menurut Wakapolri, pendidikan kepolisian harus memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ia menekankan bahwa revitalisasi Masjid Panggilan Sujud bukan sekadar pembaruan fisik, melainkan menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, pelayanan sosial, dan pembangunan peradaban.“Masjid pendidikan harus menjadi tempat lahirnya pemimpin Polri yang unggul secara akademik, kuat secara spiritual, berintegritas, dan mengabdi kepada masyarakat.”Wakapolri juga mengajak seluruh peserta didik Sespim menginternalisasikan semangat “Impossible is Nothing” dengan meneladani kegigihan seluruh personel yang mampu tampil optimal termasuk personel penyandang disabilitas dalam rangkaian Hari Bhayangkara Ke-80.Selain itu, ia menegaskan reformasi pendidikan Polri melalui penerapan meritokrasi, pengembangan kepemimpinan berbasis talent pool, penyempurnaan kurikulum, serta pembangunan Laboratorium Kepemimpinan Digital untuk mempersiapkan pemimpin Polri yang adaptif menghadapi tantangan masa depan.Peresmian revitalisasi masjid turut diisi kuliah umum oleh K.H. Dr. Aang Ridwan, M.Ag., dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia mengapresiasi komitmen Polri dalam memperkuat dimensi spiritual melalui revitalisasi rumah ibadah.“Nama Panggilan Sujud mengingatkan kita untuk selalu sadar waktu, sadar umur, dan sadar amal. Masjid ini diharapkan menjadi pusat silaturahmi, majelis ilmu, ruang diskusi, sekaligus tempat membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas.”K.H. Aang Ridwan berharap Polri terus menjaga keutuhan NKRI, melanjutkan reformasi ke arah yang lebih baik, serta semakin dicintai masyarakat.Revitalisasi Masjid Panggilan Sujud menjadi salah satu rangkaian Peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 yang menegaskan bahwa transformasi Polri tidak hanya diwujudkan melalui modernisasi organisasi, tetapi juga melalui penguatan karakter, spiritualitas, dan kepemimpinan yang berlandaskan integritas serta pengabdian kepada masyarakat. PNO-12 02 Jul 2026, 22:21 WIT
Dinkes Mimika Gelar Workshop Penanganan Filariasis, Perkuat Pencegahan Sejak Dini Papuanewsonline.com, Mimika – Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar Workshop Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis di Hotel Grand Tembaga pada Rabu (1/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh tenaga kesehatan dari 26 puskesmas serta perwakilan tiga rumah sakit se-Kabupaten Mimika, dengan narasumber dari Kementerian Kesehatan yang hadir secara daring. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, dr. Sisma HL, menyampaikan bahwa meskipun saat ini tercatat hanya dua kasus kronis, hal tersebut tidak boleh dianggap remeh.  Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas sangat diperlukan, termasuk dalam hal pencatatan, pelaporan yang akurat, serta penanganan yang tepat di setiap wilayah kerja puskesmas. Salah satu tantangan yang dibahas adalah pengambilan sampel darah yang biasanya dilakukan malam hari, yang sering membuat warga merasa terganggu.  Menanggapi hal itu, kini tersedia alat uji cepat atau RDT yang dapat dipakai pada siang hari. Masyarakat diharapkan memahami pentingnya pemeriksaan demi mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan lewat gigitan nyamuk ini. Dr. Sisma menegaskan bahwa kunci utama pencegahan adalah Pola Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu, petugas promosi kesehatan dilibatkan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat.  Pemerintah juga mengimbau warga segera berobat jika mengalami pembengkakan pada kaki atau lengan, serta mendukung program pengobatan massal yang dilaksanakan petugas.   Penulis: Jid Editor: GF   01 Jul 2026, 21:54 WIT
Perluas Akses Kesehatan Di Papua, Pemerintah Gelar Layanan Gratis dan Pengobatan Massal Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat Papua melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis, pengobatan massal, dan kegiatan donor darah di Jayapura. Langkah ini merupakan bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan warga. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa peningkatan kualitas kesehatan menjadi prioritas utama sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan kondisi kesehatan yang baik adalah fondasi utama agar masyarakat dapat tumbuh menjadi pribadi yang produktif dan berdaya saing tinggi. “Kegiatan seperti pengobatan massal tidak hanya memudahkan warga mendapatkan pengobatan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana deteksi dini penyakit. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah risiko yang lebih parah,” jelasnya. Program ini juga bertujuan memperkecil kesenjangan akses kesehatan serta meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kondisi tubuh. Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Papua Suzana Wanggai mengapresiasi antusiasme warga yang ikut serta dalam donor darah. Ia mengingatkan bahwa setiap tetes darah yang disumbangkan memiliki nilai besar untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Keberhasilan layanan ini, katanya, sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan dukungan aktif masyarakat.   Penulis: Jid Editor: GF 30 Jun 2026, 21:32 WIT
Seni & Budaya Lihat semua
Ribuan Warga Padati Konser Rima Kebangsaan, GOG Juara Lomba Hip‑Hop Mimika Papuanewsonline.com, Mimika - Konser Rima Kebangsaan yang digelar Dewan Pengurus Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika sukses menyedot perhatian ribuan warga yang memadati Lapangan Timika Indah pada Rabu (1/7/2026). Meski diguyur hujan deras, antusiasme masyarakat tak luntur dan justru menjadikan suasana semakin meriah serta penuh semangat persaudaraan.Acara menampilkan lomba hip‑hop rap yang diikuti 14 grup lokal, antara lain 4Life, Lil’G, RKH, MCF, Emty Three, Blood AK, Bojoka Music, Arifin Letsoin, J3, LW Rap Production, GOG, East and Rap, Clann Diego, dan Vibe Cartel. Penampilan tamu spesial grup Owl Gank, Star East, serta penyanyi lokal Melati semakin memukau penonton yang hadir.Puncak acara diwarnai momen mengharukan berupa pemotongan kue ulang tahun peringatan Hari Bhayangkara ke‑80 bersama jajaran Forkopimda Mimika. Wakil Kapolsek Mimika Baru, Iptu Iqbal Saleh, menyampaikan apresiasi mendalam dan terkejut dengan kejutan tersebut.“Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan ini, acara ini membuat Timika kembali hidup dan ramai,” ucapnya.Ketua DPC Barisan Merah Putih RI Mimika, Panius Kogoya, mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa warga. Ia juga mengumumkan daftar pemenang: Juara 1 GOG (Rp7,5 juta), Juara 2 4Live (Rp5 juta), Juara 3 J3 (Rp3 juta), serta Juara Harapan I MCF, Harapan II RKH, Harapan III Clann Diego masing‑masing Rp2 juta. Gelar Juara Favorit diraih Blood AK lewat lagu andalan “Papteng Zone”.Penulis: JidEditor: OF 02 Jul 2026, 09:41 WIT
Momen Hari Bhayangkara ke-80 Jadi Panggung Budaya Lokal dan Pembinaan Generasi Muda Papuanewsonline.com, Ambon – Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Maluku di Lapangan Letkol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (1/7/2026), berlangsung semarak dan penuh nuansa budaya. Ribuan masyarakat yang hadir disuguhkan berbagai penampilan menarik, mulai dari tarian adat khas Maluku hingga atraksi Polisi Cilik yang memukau dan mendapat apresiasi dari para tamu undangan.Kegiatan yang dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Pangdam XV/Pattimura, Gubernur Maluku, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi wujud kedekatan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.Salah satu penampilan yang menjadi pusat perhatian adalah tarian adat "Maku-Maku", tarian tradisional khas Maluku yang dibawakan secara kolaboratif oleh Remaja Bhayangkara Club Polda Maluku bersama Sanggar Kalesang Maluku.Dengan balutan busana adat Maluku yang berwarna-warni dan iringan musik tradisional yang khas, para penari menampilkan gerakan yang enerjik, harmonis, dan sarat makna persaudaraan dan persatuan. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari masyarakat dan tamu undangan yang memadati area kegiatan.Tarian Maku-Maku yang dikenal sebagai simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Maluku dinilai selaras dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung penguatan sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta persatuan bangsa.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan bahwa kehadiran unsur budaya lokal dalam peringatan Hari Bhayangkara merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Maluku."Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi perayaan institusi Polri, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan seluruh elemen bangsa. Karena itu kami menghadirkan budaya lokal sebagai simbol bahwa Polri tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta menghormati nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah," ujar Kapolda.Selain tarian adat, perhatian pengunjung juga tertuju pada penampilan Polisi Cilik (Pocil) SD Negeri 7 Namlea, Kabupaten Buru, yang merupakan binaan Polres Pulau Buru.Puluhan anggota Polisi Cilik tampil penuh percaya diri dengan memperagakan berbagai formasi baris-berbaris yang dikombinasikan dengan gerakan tarian kreatif, disiplin, dan atraktif. Kekompakan serta ketepatan gerakan yang ditunjukkan para Pocil berhasil memukau para tamu undangan dan mengundang tepuk tangan meriah dari masyarakat.Kapolda Maluku menilai penampilan Polisi Cilik tersebut merupakan gambaran keberhasilan pembinaan karakter generasi muda yang dilakukan sejak usia dini melalui kemitraan antara Polri dan dunia pendidikan."Anak-anak adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini. Melalui program Polisi Cilik, kami ingin menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Apa yang ditampilkan hari ini menunjukkan bahwa generasi muda Maluku memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan," kata Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menjelaskan bahwa pelibatan Remaja Bhayangkara Club, Sanggar Kalesang Maluku, dan Polisi Cilik binaan Polres Pulau Buru merupakan bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat melalui pendekatan budaya dan pembinaan generasi muda."Puncak Hari Bhayangkara ke-80 kami kemas sebagai perayaan rakyat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran tarian adat Maku-Maku dan Polisi Cilik menjadi simbol bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendukung pelestarian budaya dan pembangunan karakter generasi muda," ungkap Kabid Humas.Semarak tarian adat Maku-Maku dan penampilan Polisi Cilik SD Negeri 7 Namlea menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam rangkaian puncak Hari Bhayangkara ke-80 di Ambon. Keduanya menghadirkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga budaya, memperkuat persaudaraan, serta membangun generasi muda yang disiplin dan berkarakter sebagai fondasi menuju Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. PNO-12 01 Jul 2026, 21:17 WIT
Rekomendasi Destinasi Wisata di Timika, Cocok untuk Liburan Panjang Papuanewsonline.com, Mimika – Menjelang masa liburan panjang, warga Timika dan sekitarnya kini memiliki beragam pilihan tempat rekreasi yang keindahannya tak kalah menarik dibandingkan daerah lain. Sebagai ibu kota Kabupaten Mimika, Timika memang dikenal sebagai kawasan industri dan jasa dengan kehadiran PT Freeport Indonesia, namun di balik itu tersimpan sejumlah daya tarik wisata alam, sejarah, budaya, hingga edukasi yang sayang untuk dilewatkan. Bagi pencinta sejarah, Pantai Keakwa menjadi destinasi wajib. Situs ini menyimpan jejak Perang Dunia II dengan peninggalan seperti tank, pesawat tempur, meriam, dan mortar bekas tentara Amerika dan Jepang yang masih terawat baik. Selain nilai sejarahnya, pantai ini juga dikenal memiliki hasil laut yang melimpah. Sementara itu, Pantai Ipaya yang merupakan gabungan kawasan Ipiri, Paripi, dan Yaraya menawarkan hamparan pasir putih luas, serta kesempatan berkeliling laut atau memancing menggunakan perahu sewaan. Untuk rekreasi keluarga, tersedia sejumlah tempat seperti Waterboom SP 3 Park, Hokky Swimming Pool, dan Pemandian Pelangi Kilo 8 yang dilengkapi wahana air, fasilitas istirahat, serta tempat makan. Pilihan lain adalah Kali Kyura, yang dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan dari kota, cocok untuk bersantai di tengah suasana alami. Tak kalah istimewa, Taman Nasional Lorentz yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia menjadi taman nasional terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan flora, fauna, dan budaya yang masih alami. Bagi yang ingin menikmati pemandangan, Pantai Kampus Biru menawarkan air laut berwarna kebiruan dan ombak tenang, sangat pas untuk menyaksikan matahari terbenam. Sementara itu, kawasan Tambang Grasberg dan Kuala Kencana juga menjadi daya tarik tersendiri. Perlu diketahui, kedua lokasi ini dikelola secara ketat oleh PT Freeport Indonesia, sehingga kunjungan hanya dapat dilakukan dengan izin resmi dan pemeriksaan keamanan yang berlaku. Dengan beragam pilihan ini, liburan panjang di Timika tidak perlu pergi jauh. Setiap tempat memiliki keunikan tersendiri, mulai dari pesona alam, nilai sejarah, hingga pemandangan yang menenangkan. Pastikan untuk mematuhi aturan dan persyaratan kunjungan di setiap lokasi agar perjalanan tetap aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh keluarga. Penulis: Jid Editor: GF 28 Jun 2026, 16:27 WIT
Kepala Suku Dani Tingginambut Sosialisasikan PSN & Salurkan Sembako Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Kepala Suku Dani Distrik Tingginambut, Derinus Tabuni, menggelar sosialisasi penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirangkai bakti sosial pembagian paket sembako kepada warga. Kegiatan berlangsung di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Jumat (25/6/2026).Kegiatan dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur distrik, serta ratusan warga dari berbagai kampung di Distrik Tingginambut. Derinus Tabuni bertindak sebagai pemateri sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.Pesan Utama: PSN Dorong Pemerataan & Kesejahteraan Papua  Dalam sambutannya, Derinus Tabuni menyampaikan PSN adalah instrumen pemerintah untuk pemerataan pembangunan. "Proyek Strategis Nasional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka akses ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Papua," ujarnya.Ia menekankan keberhasilan PSN tidak hanya di tangan pemerintah. "Keberhasilan pelaksanaan PSN tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat," kata Derinus.Ajak Warga Paham Manfaat & Jaga Keamanan  Menurut Derinus, pemahaman manfaat pembangunan penting agar warga berperan aktif. "Diperlukan pemahaman yang baik mengenai manfaat pembangunan agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung berbagai program pembangunan di Papua Tengah," tegasnya.Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan dirangkai pembagian paket sembako. "Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara tokoh adat dan masyarakat di Distrik Tingginambut," katanya.Respon Warga: Sambut Baik & Harap Dampak Nyata  Masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut. Warga berharap program pembangunan pemerintah berdampak nyata pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Tidak ada insiden selama acara berlangsung. Aparat distrik turut hadir memantau jalannya kegiatan.Momentum Sinergi: Pemerintah-Tokoh Adat-Masyarakat  Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi. "Ini momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua Tengah," tutup Derinus Tabuni. Penulis: Hendrik Editor: GF 25 Jun 2026, 19:16 WIT
Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Mimika Tiba dengan Selamat Papuanewsonline.com, Mimika – Sebanyak 11 orang jamaah haji asal Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Kloter 29 UPG-TIM tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika, Rabu (24/6/2026) pagi. Rombongan ini merupakan kelompok pertama yang kembali setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, terbang dari Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan mendarat tepat pukul 07.05 WIT.Sebelumnya, proses penyambutan tahap awal telah digelar di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa (23/6), menyambut total 392 jamaah dalam kloter yang sama. Setibanya di Timika, kedatangan mereka disambut secara resmi oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Mimika, dihadiri juga oleh keluarga, kerabat, serta tokoh agama seperti Habib Helmi Khalid Al Kaff dan Ustadz H. Abdul Karim.Mewakili panitia, dr. M. Bustaman menyampaikan bahwa proses penyambutan berjalan lancar dan tertib sesuai arahan Kantor Kementerian Agama Bidang Haji dan Umrah Mimika. Ia menjelaskan adanya kebijakan baru tahun ini, di mana peran panitia lebih difokuskan pada penerimaan di daerah asal, sementara jumlah petugas yang diberangkatkan ke tempat pemberangkatan dibatasi mengingat sistem transit yang diterapkan.Panitia juga mengapresiasi kesadaran keluarga penjemput yang tetap menjaga ketertiban dan mengikuti petunjuk di lingkungan bandara. Kepulangan rombongan ini menandai dimulainya tahap pemulangan seluruh jamaah haji asal Mimika tahun 2026. Penulis: Jid Editor: GF 24 Jun 2026, 18:17 WIT
Video Lainnya
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT