Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Rabu, 11 Feb 2026,  WIT
Home Berita Pilihan Redaksi HOT Hukrim Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
Kemenko Kumham Imipas Dorong Implementasi KUHP Baru dan Pembentukan Bapas di Kota Sukabumi Menko Yusril dan Wamenko Otto Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 Pemulihan Korban HAM Berat Dipercepat, Pemerintah Targetkan Sinkronisasi Data Rampung 2026 Kerja Sama Strategis Indonesia–UEA Diperkuat, Menko Yusril Terima Dubes Uni Emirat Arab Kemenko Kumham Imipas Perkuat Koordinasi melalui Sosialisasi ke Satuan Kerja di Bogor Desak Transparansi Sidang, Kuasa Hukum Robert Kambu Gelar Aksi di Pengadilan Negeri Mimika Beri Arahan di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Dukung dan Kawal Penuh Program Pemerintah Jalan Trans Seram Kembali Dibuka, Pendekatan Dialogis Polri Pulihkan Kondisi di Waisala Wakapolda Maluku Ikuti Rakor Kesiapan Peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri Polda Maluku Gelar Anev Rutin, Irwasda: Tingkatkan Performa Kinerja Kepolisian
Kemenko Kumham Imipas Dorong Implementasi KUHP Baru dan Pembentukan Bapas di Kota Sukabumi 10 Feb 2026, 23:00 WIT
Menko Yusril dan Wamenko Otto Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 10 Feb 2026, 22:58 WIT
Pemulihan Korban HAM Berat Dipercepat, Pemerintah Targetkan Sinkronisasi Data Rampung 2026 10 Feb 2026, 22:56 WIT
Kerja Sama Strategis Indonesia–UEA Diperkuat, Menko Yusril Terima Dubes Uni Emirat Arab 10 Feb 2026, 22:52 WIT
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Koordinasi melalui Sosialisasi ke Satuan Kerja di Bogor 10 Feb 2026, 22:48 WIT
Desak Transparansi Sidang, Kuasa Hukum Robert Kambu Gelar Aksi di Pengadilan Negeri Mimika 10 Feb 2026, 22:18 WIT
Beri Arahan di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Dukung dan Kawal Penuh Program Pemerintah 10 Feb 2026, 21:36 WIT
Jalan Trans Seram Kembali Dibuka, Pendekatan Dialogis Polri Pulihkan Kondisi di Waisala 10 Feb 2026, 21:30 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Rakor Kesiapan Peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri 10 Feb 2026, 21:24 WIT
Polda Maluku Gelar Anev Rutin, Irwasda: Tingkatkan Performa Kinerja Kepolisian 10 Feb 2026, 21:20 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Polsek Bandara Pattimura Memantau Langsung Lahan Jagung Pipil 10 Feb 2026, 20:57 WIT
Bupati Mimika Bantah Pembayaran Proyek Perpustakaan 100 Persen, Hanya 30 Persen Sesuai Progres 10 Feb 2026, 20:58 WIT
Operasi Keselamatan Salawaku 2026: Polri Perkuat Upaya Preventif Tekan Kecelakaan Lalu Lintas 10 Feb 2026, 20:49 WIT
Karo SDM Pimpin Apel Gabungan Personel Polda Maluku 10 Feb 2026, 20:37 WIT
Kombes Rositah: Perkuat Pertahanan Siber Lewat Konsolidasi Media Sosial 10 Feb 2026, 20:28 WIT
Sapa Jemaat Gereja, Kapolda Maluku Tegaskan Toleransi dan Peran Keluarga Sebagai Keamanan Nasional 10 Feb 2026, 20:17 WIT
Mudahkan Pembayaran Pajak Jelang Ramadhan, Bapenda Mimika Bagikan SPPT Secara Rutin 10 Feb 2026, 19:52 WIT
APLIKASI E-DAILY BAPENDA MIMIKA AKAN BERJALAN EFEKTIF TAHUN 2026 10 Feb 2026, 19:48 WIT
Bapenda Mimika Gelar Apel Pagi, Tekan Pentingnya Keseluruhan Administrasi Kepegawaian 10 Feb 2026, 19:27 WIT
DPD GAMKI Papua Tengah Perkuat Legalitas Melalui Pendaftaran di Kesbangpol 10 Feb 2026, 16:02 WIT
Berita Terbaru Lihat semua
Kemenko Kumham Imipas Dorong Implementasi KUHP Baru dan Pembentukan Bapas di Kota Sukabumi Papuanewsonline.com, Sukabumi — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi dengan Pemerintah Kota Sukabumi yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan.Audiensi yang berlangsung di Ruang Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Sukabumi membahas sinkronisasi penerapan KUHP baru yang efektif berlaku sejak 2 Januari 2026, sekaligus rencana pembentukan Balai Pemasyarakatan di Kota Sukabumi. Pertemuan ini diterima langsung oleh Asisten I bersama jajaran perangkat daerah terkait.Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemidanaan alternatif sebagaimana diatur dalam KUHP baru, khususnya pelaksanaan pidana kerja sosial. Sebagai tindak lanjut, disepakati rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung terkait pelaksanaan pidana kerja sosial, dengan inisiasi awal oleh pihak Bapas.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus, menegaskan bahwa implementasi KUHP baru membutuhkan kesiapan dan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah daerah. Pembentukan Balai Pemasyarakatan di daerah dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat layanan pemasyarakatan, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mendorong sistem pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan kesiapan untuk mendukung agenda nasional implementasi KUHP baru dan berperan aktif dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Dukungan tersebut sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pembangunan 100 Balai Pemasyarakatan baru secara nasional sebagai bagian dari penguatan layanan pemasyarakatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.Terkait rencana pembentukan Bapas di Kota Sukabumi, Kemenko Kumham Imipas mencatat adanya dukungan dan keterbukaan dari pemerintah daerah melalui sejumlah opsi, antara lain penyediaan lahan dengan pembangunan gedung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pemanfaatan gedung milik Pemerintah Kota Sukabumi yang layak pakai sebagai Pos Bapas melalui skema hibah atau pinjam pakai. Seluruh opsi tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Wali Kota Sukabumi melalui mekanisme administrasi yang berlaku.Pembentukan Bapas baru ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan jangkauan pelayanan pemasyarakatan di wilayah Sukabumi, sekaligus mendukung penerapan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan, sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana nasional.Sebelumnya, jajaran Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan telah melakukan kunjungan ke Pos Bapas Kelas I Bandung yang berada di Lapas Kelas IIB Sukabumi. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan, termasuk luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana.Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Kemenko Kumham Imipas juga berkoordinasi dengan Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, yang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Bapas di Kota Sukabumi serta kesiapan membantu koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan tingkat overkapasitas Lapas Kelas IIB Sukabumi yang saat ini mencapai sekitar 200 persen. (GF) 10 Feb 2026, 23:00 WIT
Menko Yusril dan Wamenko Otto Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, menghadiri kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Balairung Mahkamah Agung RI.Kegiatan ini menjadi forum resmi penyampaian capaian kinerja lembaga peradilan sepanjang tahun 2025, sekaligus ajang refleksi atas berbagai tantangan dan langkah pembenahan sistem hukum nasional di tengah dinamika perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang semakin berkualitas.Laporan Tahunan Mahkamah Agung dibacakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto, yang menegaskan bahwa reformasi hukum pidana menjadi salah satu fokus utama seiring mulai diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Reformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung bersama seluruh badan peradilan di bawahnya berhasil menyelesaikan 97,2 persen perkara tepat waktu. Capaian ini sekaligus mempertahankan rasio penyelesaian perkara di atas 97 persen selama enam tahun berturut-turut, yang mencerminkan konsistensi kinerja dan tata kelola peradilan yang semakin efektif.Selain kinerja penyelesaian perkara, Mahkamah Agung juga terus mendorong penguatan integritas lembaga peradilan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagai wujud komitmen mewujudkan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan melayani.Dalam kesempatan tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan apresiasi atas konsistensi kinerja Mahkamah Agung dalam menjaga kualitas penyelesaian perkara serta memperkuat integritas lembaga peradilan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.Yusril juga menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mendukung implementasi KUHP baru agar berjalan efektif, berkeadilan, dan selaras dengan semangat reformasi hukum nasional. Pemerintah, melalui Kemenko Kumham Imipas, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan strategis di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.Kehadiran Menko Yusril dan Wamenko Otto dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan peradilan nasional. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem hukum yang modern, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun peradilan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. (GF) 10 Feb 2026, 22:58 WIT
Pemulihan Korban HAM Berat Dipercepat, Pemerintah Targetkan Sinkronisasi Data Rampung 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar rapat strategis Sinkronisasi Satu Data Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai langkah penting untuk mempercepat pemulihan hak-hak korban secara lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.Rapat ini menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan basis data korban yang selama ini masih tersebar. Dengan penyatuan data, proses perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih sistematis serta menghindari tumpang tindih kebijakan di lapangan.Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas, Ibnu Chuldun, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam upaya pemenuhan hak korban. Ketersediaan data yang terintegrasi dinilai menjadi prasyarat penting agar program pemulihan dapat disalurkan secara adil dan berkelanjutan.Dukungan penuh juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Koordinator Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Abdul Haris Semendawai. Komnas HAM menegaskan kesiapan dalam mempercepat proses verifikasi dan penyelarasan dokumen legalitas korban agar dapat segera diakses oleh kementerian dan lembaga terkait.Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyoroti pentingnya akses data yang akurat untuk mendukung layanan perlindungan, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial. Tantangan di lapangan, seperti usia korban yang relatif lanjut serta sebaran geografis yang luas, menuntut sistem data yang terintegrasi guna mempercepat asesmen dan penyaluran bantuan.Dari sisi teknis pelaksanaan, Kementerian HAM menegaskan bahwa sinkronisasi data akan menjadi dasar dalam penyusunan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Data yang telah terverifikasi akan digunakan untuk memetakan kondisi korban, status bantuan, serta kebutuhan pemulihan yang harus diprioritaskan.Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, dalam arahannya menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sinkronisasi satu data hingga tuntas. Ia menekankan pentingnya menghapus sekat ego sektoral agar integrasi data dapat segera diwujudkan sesuai target, sehingga pada triwulan II tahun 2026 data yang terhubung dengan administrasi kependudukan telah tersedia.Rapat koordinasi ini juga menghasilkan kesepakatan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola sinkronisasi satu data secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam mempercepat pemulihan korban pelanggaran HAM berat secara menyeluruh.Melalui langkah strategis ini, pemerintah menargetkan penyelesaian sinkronisasi data nasional pada tahun 2026, sebagai wujud kehadiran negara dalam memastikan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang komprehensif bagi seluruh korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. (GF) 10 Feb 2026, 22:56 WIT
Kerja Sama Strategis Indonesia–UEA Diperkuat, Menko Yusril Terima Dubes Uni Emirat Arab Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menerima Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Y.M. Abdulla Salem Aldhahheri, dalam sebuah pertemuan bilateral di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja sama strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang terus berkembang.Dalam pertemuan tersebut, Dubes UEA menyampaikan bahwa hubungan bilateral kedua negara mengalami kemajuan signifikan. Hal ini tercermin dari intensitas kunjungan kenegaraan, termasuk tiga kali kunjungan Presiden Indonesia ke UEA serta peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–UEA, dengan rencana kunjungan Presiden UEA ke Indonesia dalam waktu mendatang.Kerja sama yang sebelumnya lebih terfokus pada sektor tradisional, seperti pelabuhan dan minyak, kini telah meluas ke berbagai sektor strategis. Pengembangan energi terbarukan, pertahanan, kesehatan, dan pendidikan menjadi bidang baru yang semakin diperkuat, seiring meningkatnya kebutuhan dan peluang kerja sama kedua negara.Sejumlah program konkret telah dijalankan, di antaranya pembangunan rumah sakit jantung di Solo, pengembangan pusat studi mangrove di Bali, serta kerja sama pendidikan antara Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Universitas Zayed di bidang humaniora. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan mampu mendorong alih pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja.Di bidang keimigrasian, Dubes UEA menyampaikan apresiasi atas kemudahan layanan bagi warga negara UEA yang jumlahnya terus meningkat. Di sisi lain, masih terdapat potensi penguatan kerja sama, termasuk pada sektor panas bumi bersama PT Pertamina, yang dinilai perlu didorong agar semakin bersifat bilateral dan berkelanjutan.Menanggapi hal tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin, khususnya di bidang perdagangan serta energi minyak dan gas. Ia juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperluas dan memperdalam kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis guna mendukung pembangunan nasional.Pembentukan Danantara sebagai lembaga investasi pemerintah, serta kerja sama dengan Dubai Fund, turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kedua inisiatif ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas manfaat kerja sama bagi masyarakat di kedua negara.Di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan, kerja sama Indonesia–UEA dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Dukungan UEA dalam pembangunan masjid dan fasilitas kesehatan menjadi fondasi penting, sekaligus membuka ruang peningkatan kolaborasi di bidang kedokteran guna menjawab kebutuhan tenaga medis dan fasilitas berteknologi tinggi di Indonesia.Sementara itu, di bidang transportasi udara dan mobilitas masyarakat, meningkatnya arus perjalanan kedua negara mendorong kajian pembebasan visa timbal balik serta penguatan kerja sama penerbangan. Etihad Airways tengah merencanakan pembukaan rute langsung Abu Dhabi–Medan dan Abu Dhabi–Surabaya, sedangkan Emirates Airlines mengurus perizinan pengoperasian pesawat berbadan lebar untuk meningkatkan konektivitas penerbangan Indonesia–UEA, termasuk dalam mendukung layanan jemaah umrah. (GF) 10 Feb 2026, 22:52 WIT
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Koordinasi melalui Sosialisasi ke Satuan Kerja di Bogor Papuanewsonline.com, Bogor — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi kementerian koordinator kepada satuan kerja di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 9–10 Februari 2026, dengan menyasar tiga unit pelaksana teknis di wilayah Jawa Barat.Tiga satuan kerja yang menjadi lokasi pelaksanaan sosialisasi meliputi Lapas Kelas IIA Bogor, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, serta Lapas Kelas IIA Cibinong. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur di daerah terkait peran strategis kementerian koordinator dalam mendukung pelaksanaan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, khususnya pada sektor keimigrasian dan pemasyarakatan.Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Nur Azizah, menjelaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki fungsi koordinatif yang sangat penting dalam memastikan kebijakan nasional berjalan selaras dan terintegrasi. Keberadaan kementerian koordinator diharapkan mampu menghindarkan tumpang tindih kebijakan serta menjadi penghubung dalam penyelesaian persoalan lintas sektor yang tidak dapat ditangani oleh satu kementerian teknis secara mandiri.Dalam kesempatan tersebut, ditekankan pula pentingnya sinergi dan komunikasi yang efektif, baik dari tingkat pusat ke daerah maupun sebaliknya. Pola komunikasi dua arah dinilai menjadi kunci agar kebijakan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan dapat diimplementasikan secara optimal serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga telah menyusun dan menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada beberapa kementerian teknis, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pemantauan dan peninjauan lanjutan guna memastikan tindak lanjut kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.Sosialisasi ini menjadi ruang dialog terbuka antara jajaran Kemenko dengan para pelaksana di lapangan. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, berbagai isu strategis, tantangan operasional, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor dapat disampaikan secara langsung, sehingga diharapkan mampu memperkuat pemahaman bersama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.Sebagai bagian dari penguatan pemahaman regulasi, Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan turut menyerahkan buku terkait Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Koordinator Kumham Imipas Nomor 1 Tahun 2024 kepada satuan kerja yang dikunjungi. Penyerahan ini dimaksudkan untuk memperkokoh landasan hukum dan komitmen sinergi antara kementerian koordinator dan jajaran pelaksana di daerah.Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kemenko Kumham Imipas berharap terbangun koordinasi yang semakin solid, terarah, dan berkelanjutan, sehingga implementasi kebijakan nasional di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (GF) 10 Feb 2026, 22:48 WIT
Desak Transparansi Sidang, Kuasa Hukum Robert Kambu Gelar Aksi di Pengadilan Negeri Mimika Papuanewsonline.com, Mimika – Kuasa hukum terdakwa Robert Kambu, Frenky Kambu, menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di depan Kantor Pengadilan Negeri Mimika, Selasa (10/2/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas tidak diindahkannya permohonan tim kuasa hukum terkait peliputan langsung persidangan perkara pidana Nomor 168/Pid.B/2025/PN Tim.Dalam pernyataannya, Frenky Kambu menyebut pihaknya telah mengajukan permohonan sebanyak empat kali—dua kali secara langsung dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim dan dua kali melalui surat resmi—agar sidang atas nama terdakwa Robert Kambu, S.E. dapat diliput atau disiarkan secara langsung oleh media. Namun, hingga kini permohonan tersebut belum mendapat tanggapan.“Kami meminta negara memastikan persidangan tidak dipolitisasi dan tidak terjadi kriminalisasi hukum serta peradilan. Sidang perkara yang terbuka untuk umum seharusnya dapat diliput sebagaimana praktik di pengadilan lain di Indonesia,” ujar Frenky.Ia juga menuntut agar Majelis Hakim tidak membatasi pihak yang berkepentingan maupun masyarakat umum dalam mendokumentasikan jalannya persidangan melalui foto atau video selama sidang berlangsung. Menurutnya, dokumentasi tersebut penting sebagai bentuk pengawasan publik serta sebagai bukti apabila di kemudian hari terdapat putusan yang dinilai merugikan akibat pembuktian yang diduga tidak benar.Frenky menilai pembatasan dokumentasi di ruang sidang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan menyulitkan upaya pembuktian balik terhadap dugaan keterangan atau bukti palsu yang kerap muncul dalam proses persidangan.Karena permohonan tersebut belum direspons, tim kuasa hukum meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Mahkamah Agung RI turun tangan untuk menyikapi persoalan tersebut. Mereka berharap kebijakan peliputan atau siaran langsung persidangan dapat diberlakukan secara seragam di seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Timika.Aksi ini disebut sebagai upaya mendorong penegakan hukum yang transparan dan demokratis, serta memastikan proses peradilan berjalan secara terbuka dan dapat diawasi publik.Penulis: BimEditor: GF 10 Feb 2026, 22:18 WIT
Pilihan Redaksi
Kemenko Kumham Imipas Dorong Implementasi KUHP Baru dan Pembentukan Bapas di Kota Sukabumi Papuanewsonline.com, Sukabumi — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi dengan Pemerintah Kota Sukabumi yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan.Audiensi yang berlangsung di Ruang Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Sukabumi membahas sinkronisasi penerapan KUHP baru yang efektif berlaku sejak 2 Januari 2026, sekaligus rencana pembentukan Balai Pemasyarakatan di Kota Sukabumi. Pertemuan ini diterima langsung oleh Asisten I bersama jajaran perangkat daerah terkait.Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemidanaan alternatif sebagaimana diatur dalam KUHP baru, khususnya pelaksanaan pidana kerja sosial. Sebagai tindak lanjut, disepakati rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung terkait pelaksanaan pidana kerja sosial, dengan inisiasi awal oleh pihak Bapas.Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus, menegaskan bahwa implementasi KUHP baru membutuhkan kesiapan dan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah daerah. Pembentukan Balai Pemasyarakatan di daerah dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat layanan pemasyarakatan, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mendorong sistem pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan kesiapan untuk mendukung agenda nasional implementasi KUHP baru dan berperan aktif dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Dukungan tersebut sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pembangunan 100 Balai Pemasyarakatan baru secara nasional sebagai bagian dari penguatan layanan pemasyarakatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.Terkait rencana pembentukan Bapas di Kota Sukabumi, Kemenko Kumham Imipas mencatat adanya dukungan dan keterbukaan dari pemerintah daerah melalui sejumlah opsi, antara lain penyediaan lahan dengan pembangunan gedung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pemanfaatan gedung milik Pemerintah Kota Sukabumi yang layak pakai sebagai Pos Bapas melalui skema hibah atau pinjam pakai. Seluruh opsi tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Wali Kota Sukabumi melalui mekanisme administrasi yang berlaku.Pembentukan Bapas baru ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan jangkauan pelayanan pemasyarakatan di wilayah Sukabumi, sekaligus mendukung penerapan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan, sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana nasional.Sebelumnya, jajaran Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan telah melakukan kunjungan ke Pos Bapas Kelas I Bandung yang berada di Lapas Kelas IIB Sukabumi. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan, termasuk luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana.Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Kemenko Kumham Imipas juga berkoordinasi dengan Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, yang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Bapas di Kota Sukabumi serta kesiapan membantu koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan tingkat overkapasitas Lapas Kelas IIB Sukabumi yang saat ini mencapai sekitar 200 persen. (GF) 10 Feb 2026, 23:00 WIT
Menko Yusril dan Wamenko Otto Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, menghadiri kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Balairung Mahkamah Agung RI.Kegiatan ini menjadi forum resmi penyampaian capaian kinerja lembaga peradilan sepanjang tahun 2025, sekaligus ajang refleksi atas berbagai tantangan dan langkah pembenahan sistem hukum nasional di tengah dinamika perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang semakin berkualitas.Laporan Tahunan Mahkamah Agung dibacakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto, yang menegaskan bahwa reformasi hukum pidana menjadi salah satu fokus utama seiring mulai diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Reformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung bersama seluruh badan peradilan di bawahnya berhasil menyelesaikan 97,2 persen perkara tepat waktu. Capaian ini sekaligus mempertahankan rasio penyelesaian perkara di atas 97 persen selama enam tahun berturut-turut, yang mencerminkan konsistensi kinerja dan tata kelola peradilan yang semakin efektif.Selain kinerja penyelesaian perkara, Mahkamah Agung juga terus mendorong penguatan integritas lembaga peradilan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagai wujud komitmen mewujudkan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan melayani.Dalam kesempatan tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan apresiasi atas konsistensi kinerja Mahkamah Agung dalam menjaga kualitas penyelesaian perkara serta memperkuat integritas lembaga peradilan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.Yusril juga menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mendukung implementasi KUHP baru agar berjalan efektif, berkeadilan, dan selaras dengan semangat reformasi hukum nasional. Pemerintah, melalui Kemenko Kumham Imipas, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan strategis di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.Kehadiran Menko Yusril dan Wamenko Otto dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan peradilan nasional. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem hukum yang modern, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun peradilan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. (GF) 10 Feb 2026, 22:58 WIT
Pemulihan Korban HAM Berat Dipercepat, Pemerintah Targetkan Sinkronisasi Data Rampung 2026 Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar rapat strategis Sinkronisasi Satu Data Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai langkah penting untuk mempercepat pemulihan hak-hak korban secara lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran.Rapat ini menjadi forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan basis data korban yang selama ini masih tersebar. Dengan penyatuan data, proses perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih sistematis serta menghindari tumpang tindih kebijakan di lapangan.Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas, Ibnu Chuldun, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam upaya pemenuhan hak korban. Ketersediaan data yang terintegrasi dinilai menjadi prasyarat penting agar program pemulihan dapat disalurkan secara adil dan berkelanjutan.Dukungan penuh juga disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Koordinator Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Abdul Haris Semendawai. Komnas HAM menegaskan kesiapan dalam mempercepat proses verifikasi dan penyelarasan dokumen legalitas korban agar dapat segera diakses oleh kementerian dan lembaga terkait.Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyoroti pentingnya akses data yang akurat untuk mendukung layanan perlindungan, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial. Tantangan di lapangan, seperti usia korban yang relatif lanjut serta sebaran geografis yang luas, menuntut sistem data yang terintegrasi guna mempercepat asesmen dan penyaluran bantuan.Dari sisi teknis pelaksanaan, Kementerian HAM menegaskan bahwa sinkronisasi data akan menjadi dasar dalam penyusunan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Data yang telah terverifikasi akan digunakan untuk memetakan kondisi korban, status bantuan, serta kebutuhan pemulihan yang harus diprioritaskan.Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, dalam arahannya menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sinkronisasi satu data hingga tuntas. Ia menekankan pentingnya menghapus sekat ego sektoral agar integrasi data dapat segera diwujudkan sesuai target, sehingga pada triwulan II tahun 2026 data yang terhubung dengan administrasi kependudukan telah tersedia.Rapat koordinasi ini juga menghasilkan kesepakatan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola sinkronisasi satu data secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam mempercepat pemulihan korban pelanggaran HAM berat secara menyeluruh.Melalui langkah strategis ini, pemerintah menargetkan penyelesaian sinkronisasi data nasional pada tahun 2026, sebagai wujud kehadiran negara dalam memastikan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang komprehensif bagi seluruh korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. (GF) 10 Feb 2026, 22:56 WIT
Kerja Sama Strategis Indonesia–UEA Diperkuat, Menko Yusril Terima Dubes Uni Emirat Arab Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menerima Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Y.M. Abdulla Salem Aldhahheri, dalam sebuah pertemuan bilateral di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja sama strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang terus berkembang.Dalam pertemuan tersebut, Dubes UEA menyampaikan bahwa hubungan bilateral kedua negara mengalami kemajuan signifikan. Hal ini tercermin dari intensitas kunjungan kenegaraan, termasuk tiga kali kunjungan Presiden Indonesia ke UEA serta peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–UEA, dengan rencana kunjungan Presiden UEA ke Indonesia dalam waktu mendatang.Kerja sama yang sebelumnya lebih terfokus pada sektor tradisional, seperti pelabuhan dan minyak, kini telah meluas ke berbagai sektor strategis. Pengembangan energi terbarukan, pertahanan, kesehatan, dan pendidikan menjadi bidang baru yang semakin diperkuat, seiring meningkatnya kebutuhan dan peluang kerja sama kedua negara.Sejumlah program konkret telah dijalankan, di antaranya pembangunan rumah sakit jantung di Solo, pengembangan pusat studi mangrove di Bali, serta kerja sama pendidikan antara Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan Universitas Zayed di bidang humaniora. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan mampu mendorong alih pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja.Di bidang keimigrasian, Dubes UEA menyampaikan apresiasi atas kemudahan layanan bagi warga negara UEA yang jumlahnya terus meningkat. Di sisi lain, masih terdapat potensi penguatan kerja sama, termasuk pada sektor panas bumi bersama PT Pertamina, yang dinilai perlu didorong agar semakin bersifat bilateral dan berkelanjutan.Menanggapi hal tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin, khususnya di bidang perdagangan serta energi minyak dan gas. Ia juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperluas dan memperdalam kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis guna mendukung pembangunan nasional.Pembentukan Danantara sebagai lembaga investasi pemerintah, serta kerja sama dengan Dubai Fund, turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kedua inisiatif ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas manfaat kerja sama bagi masyarakat di kedua negara.Di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan, kerja sama Indonesia–UEA dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Dukungan UEA dalam pembangunan masjid dan fasilitas kesehatan menjadi fondasi penting, sekaligus membuka ruang peningkatan kolaborasi di bidang kedokteran guna menjawab kebutuhan tenaga medis dan fasilitas berteknologi tinggi di Indonesia.Sementara itu, di bidang transportasi udara dan mobilitas masyarakat, meningkatnya arus perjalanan kedua negara mendorong kajian pembebasan visa timbal balik serta penguatan kerja sama penerbangan. Etihad Airways tengah merencanakan pembukaan rute langsung Abu Dhabi–Medan dan Abu Dhabi–Surabaya, sedangkan Emirates Airlines mengurus perizinan pengoperasian pesawat berbadan lebar untuk meningkatkan konektivitas penerbangan Indonesia–UEA, termasuk dalam mendukung layanan jemaah umrah. (GF) 10 Feb 2026, 22:52 WIT
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Koordinasi melalui Sosialisasi ke Satuan Kerja di Bogor Papuanewsonline.com, Bogor — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi kementerian koordinator kepada satuan kerja di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 9–10 Februari 2026, dengan menyasar tiga unit pelaksana teknis di wilayah Jawa Barat.Tiga satuan kerja yang menjadi lokasi pelaksanaan sosialisasi meliputi Lapas Kelas IIA Bogor, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, serta Lapas Kelas IIA Cibinong. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur di daerah terkait peran strategis kementerian koordinator dalam mendukung pelaksanaan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, khususnya pada sektor keimigrasian dan pemasyarakatan.Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Nur Azizah, menjelaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki fungsi koordinatif yang sangat penting dalam memastikan kebijakan nasional berjalan selaras dan terintegrasi. Keberadaan kementerian koordinator diharapkan mampu menghindarkan tumpang tindih kebijakan serta menjadi penghubung dalam penyelesaian persoalan lintas sektor yang tidak dapat ditangani oleh satu kementerian teknis secara mandiri.Dalam kesempatan tersebut, ditekankan pula pentingnya sinergi dan komunikasi yang efektif, baik dari tingkat pusat ke daerah maupun sebaliknya. Pola komunikasi dua arah dinilai menjadi kunci agar kebijakan nasional di bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan dapat diimplementasikan secara optimal serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga telah menyusun dan menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada beberapa kementerian teknis, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan pemantauan dan peninjauan lanjutan guna memastikan tindak lanjut kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.Sosialisasi ini menjadi ruang dialog terbuka antara jajaran Kemenko dengan para pelaksana di lapangan. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, berbagai isu strategis, tantangan operasional, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor dapat disampaikan secara langsung, sehingga diharapkan mampu memperkuat pemahaman bersama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.Sebagai bagian dari penguatan pemahaman regulasi, Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan turut menyerahkan buku terkait Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Koordinator Kumham Imipas Nomor 1 Tahun 2024 kepada satuan kerja yang dikunjungi. Penyerahan ini dimaksudkan untuk memperkokoh landasan hukum dan komitmen sinergi antara kementerian koordinator dan jajaran pelaksana di daerah.Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kemenko Kumham Imipas berharap terbangun koordinasi yang semakin solid, terarah, dan berkelanjutan, sehingga implementasi kebijakan nasional di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (GF) 10 Feb 2026, 22:48 WIT
Desak Transparansi Sidang, Kuasa Hukum Robert Kambu Gelar Aksi di Pengadilan Negeri Mimika Papuanewsonline.com, Mimika – Kuasa hukum terdakwa Robert Kambu, Frenky Kambu, menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di depan Kantor Pengadilan Negeri Mimika, Selasa (10/2/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas tidak diindahkannya permohonan tim kuasa hukum terkait peliputan langsung persidangan perkara pidana Nomor 168/Pid.B/2025/PN Tim.Dalam pernyataannya, Frenky Kambu menyebut pihaknya telah mengajukan permohonan sebanyak empat kali—dua kali secara langsung dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim dan dua kali melalui surat resmi—agar sidang atas nama terdakwa Robert Kambu, S.E. dapat diliput atau disiarkan secara langsung oleh media. Namun, hingga kini permohonan tersebut belum mendapat tanggapan.“Kami meminta negara memastikan persidangan tidak dipolitisasi dan tidak terjadi kriminalisasi hukum serta peradilan. Sidang perkara yang terbuka untuk umum seharusnya dapat diliput sebagaimana praktik di pengadilan lain di Indonesia,” ujar Frenky.Ia juga menuntut agar Majelis Hakim tidak membatasi pihak yang berkepentingan maupun masyarakat umum dalam mendokumentasikan jalannya persidangan melalui foto atau video selama sidang berlangsung. Menurutnya, dokumentasi tersebut penting sebagai bentuk pengawasan publik serta sebagai bukti apabila di kemudian hari terdapat putusan yang dinilai merugikan akibat pembuktian yang diduga tidak benar.Frenky menilai pembatasan dokumentasi di ruang sidang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan menyulitkan upaya pembuktian balik terhadap dugaan keterangan atau bukti palsu yang kerap muncul dalam proses persidangan.Karena permohonan tersebut belum direspons, tim kuasa hukum meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Mahkamah Agung RI turun tangan untuk menyikapi persoalan tersebut. Mereka berharap kebijakan peliputan atau siaran langsung persidangan dapat diberlakukan secara seragam di seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Timika.Aksi ini disebut sebagai upaya mendorong penegakan hukum yang transparan dan demokratis, serta memastikan proses peradilan berjalan secara terbuka dan dapat diawasi publik.Penulis: BimEditor: GF 10 Feb 2026, 22:18 WIT
Berita utama
Desak Transparansi Sidang, Kuasa Hukum Robert Kambu Gelar Aksi di Pengadilan Negeri Mimika 10 Feb 2026, 22:18 WIT
Turut Menikmati Hasil Korupsi: Alpius Yigibalom Tak Kunjung Jadi Tersangka, Apa Kabar Polda Papua? 07 Feb 2026, 13:12 WIT
Tiga Tahun Buron, Kapolda Maluku Bentuk Tim Khusus Tangkap DPO Kasus Persetubuhan Anak 06 Feb 2026, 14:24 WIT
"Double Strike", KPK OTT di Banjarmasin dan Jakarta Dalam Sehari 05 Feb 2026, 11:29 WIT
Amanat Presiden Prabowo Tidak Dihiraukan Polres Malra, Korupsi Dana Desa Ohoi Madwaer Mandek 05 Feb 2026, 09:31 WIT
Hukum & Kriminal
Kemenko Kumham Imipas Dorong Implementasi KUHP Baru dan Pembentukan Bapas di Kota Sukabumi 10 Feb 2026, 23:00 WIT
Menko Yusril dan Wamenko Otto Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 10 Feb 2026, 22:58 WIT
Pemulihan Korban HAM Berat Dipercepat, Pemerintah Targetkan Sinkronisasi Data Rampung 2026 10 Feb 2026, 22:56 WIT
Desak Transparansi Sidang, Kuasa Hukum Robert Kambu Gelar Aksi di Pengadilan Negeri Mimika 10 Feb 2026, 22:18 WIT
Jalan Trans Seram Kembali Dibuka, Pendekatan Dialogis Polri Pulihkan Kondisi di Waisala 10 Feb 2026, 21:30 WIT
Lihat Semua
Politik & Pemerintahan
Kerja Sama Strategis Indonesia–UEA Diperkuat, Menko Yusril Terima Dubes Uni Emirat Arab 10 Feb 2026, 22:52 WIT
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Koordinasi melalui Sosialisasi ke Satuan Kerja di Bogor 10 Feb 2026, 22:48 WIT
Polda Maluku Gelar Anev Rutin, Irwasda: Tingkatkan Performa Kinerja Kepolisian 10 Feb 2026, 21:20 WIT
Bupati Mimika Bantah Pembayaran Proyek Perpustakaan 100 Persen, Hanya 30 Persen Sesuai Progres 10 Feb 2026, 20:58 WIT
Karo SDM Pimpin Apel Gabungan Personel Polda Maluku 10 Feb 2026, 20:37 WIT
Lihat Semua
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Kapolri Diminta Pecat Sejumlah Anggota Brimob dan Polisi Yang Terlibat Bentrok di Tual 29 Jul 2024, 09:29 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Mawar Mengaku Bertemu Salah Satu Calon Bupati Mimika di Hotel Holiday Inn Kemayoran 24 Nov 2024, 20:01 WIT
Publik Ragu Penyidikan Kejati Papua Karena Bos Chang Miliki Bekengan di Kejagung 11 Apr 2025, 11:52 WIT
Astaga!! Terkait Roling Jabatan, Kedok Johanes Rettob Terungkap 27 Sep 2024, 04:18 WIT
Tag Berita
Hukum Politik Pendidikan Ekonomi Seni Olahraga Budaya Kesehatan Pemerintahan Kriminal
Pendidikan & Kesehatan Lihat semua
LANAL TIMIKA GELAR KEGIATAN KKRI 2026, PERSIAPKAN GENERASI EMAS 2045 Papuanewsonline.com, Mimika – Lantamal Timika menggelar kegiatan Persami Korps Kader Republik Indonesia (KKRI) Tahun 2026 dengan tujuan utama membina karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda tingkat SMA/SMK sederajat. Kegiatan ini diselenggarakan atas instruksi Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan RI sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Acara berlangsung di Lapangan Olahraga Kompleks Rumah Dinas TNI AL Frans Kaisiepo, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kegiatan dipimpin langsung oleh Danlanal Timika, Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso, dengan diikuti oleh sejumlah siswa dan siswi terpilih dari berbagai sekolah di Kabupaten Mimika. Persami KKRI tahun ini mengusung tema "Pembinaan Karakter Disiplin dan Kepemimpinan" yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membentuk pribadi muda yang berkualitas dan siap berkontribusi bagi bangsa. Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso menyampaikan bahwa KKRI Lanal Timika memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai bela negara sejak dini kepada para peserta. "Tujuan utama kita adalah mengakar-kan semangat cinta tanah air dan tanggung jawab kebangsaan pada generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun mental tangguh serta memperkuat sinergi antara TNI AL dengan dunia pendidikan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat mencetak kader-kader bangsa yang memiliki karakter yang kuat, integritas yang tinggi, serta jiwa nasionalis yang tumbuh dalam diri setiap peserta. Melalui serangkaian materi dan aktivitas yang dirancang secara terstruktur, para siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi diri dan siap menjadi pemimpin masa depan yang mampu membawa kemajuan bagi Indonesia. Penulis: JidEditor: GF 09 Feb 2026, 18:39 WIT
HMI Cabang Mimika Rayakan Milad HMI ke-79, Tegaskan Komitmen Menuju Masyarakat Adil Makmur Papuanewsonline.com, Mimika — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mimika memperingati Milad ke-79 HMI pada Minggu, 8 Februari 2026. Momentum dies natalis ini diisi dengan refleksi bertema “Komitmen HMI Mimika Menuju Masyarakat Adil Makmur” serta dialog sebagai ruang konsolidasi kader dan penguatan arah gerakan organisasi.Ketua Umum Komisariat Ekonomi HMI Mimika, Ansar Putra, mengajak seluruh kader menjadikan Milad sebagai titik memperkuat soliditas internal dan mengakhiri sekat-sekat ego di tubuh organisasi.Menurutnya, HMI tidak akan bergerak maju jika terus terjebak konflik internal dan kepentingan sempit yang melemahkan organisasi.“Momentum Milad ke-79 ini harus menjadi pengingat untuk memperkuat tradisi dialog dan kerja kolektif. Mari luruskan kembali orientasi perjuangan HMI Mimika dalam independensi, ketajaman analisis, dan pengabdian nyata. Jadikan kaderisasi sebagai jantung organisasi dan Mimika sebagai ladang pengabdian,” ujarnya.Ansar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang berkontribusi menyukseskan rangkaian kegiatan Milad. Ia berharap peringatan tahun ini menjadi titik awal kebangkitan HMI Mimika yang lebih solid, bermartabat, dan berdampak.“Selamat Milad Himpunan Mahasiswa Islam ke-79. Yakin Usaha Sampai,” tutupnya.Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Mimika, Prayoga Romin Saputra, mengajak kader untuk jujur melihat kondisi organisasi saat ini sebagai langkah awal pembenahan. Ia menegaskan bahwa berbagai kekurangan tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan organisasi, melainkan harus menjadi dorongan untuk kembali aktif berjuang bersama.“Kita harus jujur bahwa HMI sedang berbenah. Banyak kekurangan, tetapi itu bukan alasan untuk mundur. Justru ini momentum untuk kembali pada cita perjuangan, memperkuat komitmen menuju masyarakat adil makmur,” katanya.Ia menekankan pentingnya membangun sistem kaderisasi dan organisasi yang kuat agar keberlanjutan gerakan tidak bergantung pada figur semata. Menurutnya, HMI akan besar jika seluruh kader bergerak bersama.“Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Kita ingin HMI 10–20 tahun ke depan menjadi organisasi yang menuntun masa depan Mimika melalui sistem kaderisasi yang kuat,” jelasnya.Prayoga juga menyebut dialog yang digelar dalam rangkaian Milad menjadi momentum menghidupkan kembali diskursus intelektual serta mengevaluasi sejauh mana HMI Mimika bergerak menuju tujuan bersama.Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Presidium KAHMI Mimika, Suraya Madubun, menilai tema Milad ke-79 memiliki makna kuat dalam merawat sejarah, menjaga nalar bangsa, dan mempertahankan semangat perjuangan.Ia mengingatkan pentingnya keikhlasan dan komitmen untuk menjaga soliditas organisasi di tengah perbedaan pandangan yang kerap muncul di berbagai tingkatan.“Perbedaan itu hal yang biasa. Yang luar biasa adalah komitmen untuk tetap solid. Soliditas harus tampak dalam kehadiran, keterlibatan, dan kesediaan menjalankan keputusan bersama,” ujarnya.Suraya menegaskan bahwa kesibukan bukan alasan untuk mengendurkan tanggung jawab berorganisasi. Semangat dan komitmen kader, katanya, harus tetap terjaga dalam kondisi apa pun.“Kita harus membuktikan bahwa kader hijau-hitam adalah manusia yang bermanfaat. Tujuan ber-HMI tidak boleh tergoyahkan,” pungkasnya.Peringatan Milad ke-79 HMI Cabang Mimika diharapkan menjadi momentum kebangkitan organisasi untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Penulis: BimEditor: GF 08 Feb 2026, 21:51 WIT
Prof. Yusril Ihza Mahendra Luncurkan Delapan Buku Rekam Jejak 70 Tahun Pengabdian untuk Bangsa Papuanewsonline.com, Jakarta – Delapan buku bertajuk “Rekam Jejak 70 Tahun Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra” resmi diluncurkan dalam sebuah acara reflektif dan perayaan intelektual di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Momentum ini menandai perjalanan panjang pemikiran, pengabdian, serta dedikasi Prof. Yusril dalam dunia akademik, hukum, politik, dan kenegaraan selama lebih dari setengah abad.Peluncuran delapan buku tersebut menjadi ruang perenungan atas kiprah seorang anak bangsa yang menempatkan ilmu, etika, dan konstitusi sebagai fondasi utama dalam setiap langkahnya. Pada usia 70 tahun, Prof. Yusril tidak hanya merayakan perjalanan hidup, tetapi juga menghadirkan warisan intelektual yang merekam dinamika sejarah, transisi demokrasi, serta pergulatan pemikiran hukum tata negara Indonesia.Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peresmian Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Collection, sebuah arsip intelektual tiga lantai yang telah diresmikan pada 25 Agustus 2025 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Koleksi tersebut dirancang sebagai pusat rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan generasi muda dalam memahami pemikiran hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia.Delapan buku yang diluncurkan menghadirkan beragam perspektif tentang sosok Prof. Yusril, mulai dari sisi personal, perjalanan akademik, pemikiran politik, hingga kiprah dalam berbagai perkara konstitusional penting. Setiap karya merekam pergulatan intelektual, pilihan-pilihan prinsipil, serta komitmen terhadap keadilan dan supremasi konstitusi.Dalam peluncuran ini, dilakukan penyerahan simbolik buku kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, serta Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin. Prosesi tersebut mencerminkan bahwa pemikiran dan kontribusi Prof. Yusril memiliki resonansi luas, tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga di tingkat regional Asia Tenggara.Rangkaian buku ini mencakup kisah di balik layar sejarah, refleksi autobiografis, kajian hubungan Islam dan demokrasi, pemikiran politik, etika hukum, dokumentasi perkara landmark, kesaksian para sahabat, hingga novel biografis. Keseluruhan karya tersebut menyatu dalam satu narasi besar tentang keteguhan prinsip, keberanian moral, dan kesetiaan pada nilai-nilai kebangsaan.Seluruh buku dicetak lebih dari 1.000 eksemplar dan tersedia dalam format digital, sehingga dapat diakses secara luas oleh pembaca nasional maupun internasional. Kehadiran versi digital diharapkan memperluas jangkauan pemikiran Prof. Yusril lintas generasi dan lintas batas.Peluncuran ini menegaskan bahwa warisan terbesar seorang negarawan bukan terletak pada jabatan, melainkan pada gagasan, keteladanan, dan keberanian menjaga integritas. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, karya-karya ini menjadi ruang belajar bersama tentang bagaimana ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan etika dapat berjalan seiring demi kepentingan bangsa.Melalui delapan buku tersebut, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra meninggalkan jejak intelektual yang kokoh, sekaligus membuka ruang dialog bagi generasi mendatang untuk terus merawat nilai-nilai konstitusional, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. (GF) 07 Feb 2026, 18:42 WIT
Kemenkes Terbitkan Surat Edaran Waspada Virus Nipah, Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/445/2026 yang mengatur tentang peningkatan kewaspadaan terhadap Penyakit Virus Nipah. Langkah proaktif ini diambil menyusul dilaporkannya kasus konfirmasi virus tersebut di India pada bulan Januari 2026. Hingga 26 Januari 2026, tercatat dua tenaga kesehatan di negara bagian West Bengal terkonfirmasi positif, dengan lebih dari 120 kontak erat sedang dalam pemantauan untuk mencegah penyebaran lebih luas. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Murti Utami, menegaskan bahwa meskipun belum terdapat laporan kasus konfirmasi padamanusia di Indonesia, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan karena negara ini berada di wilayah berisiko. "Hingga saat ini belum ada kasus yang terdeteksi di Indonesia, namun kita tidak bisa lengah. Kedekatan geografis dan tingginya mobilitas dengan negara yang pernah mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) menjadi alasan utama kita tetap waspada," ujarnya. Virus Nipah merupakan penyakit zoonotik emerging yang disebabkan oleh virus dari genus Henipavirus dan famili Paramyxoviridae, dengan reservoir alami pada kelelawar buah (Pteropus sp.) yang dapat menularkan virus ke manusia secara langsung atau melalui hewan perantara seperti babi. Kemenkes secara khusus menyoroti kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi nira atau aren segar yang dinilai memiliki risiko tinggi. Murti mengingatkan agar tidak langsung meminum nira dari pohon karena berpotensi terkontaminasi air liur atau urine kelelawar pada malam hari. "Sebelum dikonsumsi, nira sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Selain itu, cucilah dan kupas buah secara menyeluruh, serta buang buah yang menunjukkan tanda bekas gigitan kelelawar," pesannya.Penelitian di Indonesia telah mendeteksi keberadaan virus ini pada populasi kelelawar buah jenis Pteropus, yang menunjukkan adanya potensi sumber penularan domestik. Penularan juga dapat terjadi antarmanusia melalui kontak erat dengan penderita, dengan manifestasi klinis yang bervariasi mulai dari infeksi saluran pernapasan ringan hingga ensefalitis yang mematikan. Menyikapi risiko yang ada, Kemenkes telah menginstruksikan seluruh dinas kesehatan daerah untuk memperketat pemantauan kasus di lapangan. Fokus pengawasan diarahkan pada tren kasus suspek meningitis, ensefalitis, serta infeksi saluran pernapasan berat seperti pneumonia. Masyarakat juga diimbau untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala mencurigakan seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pernapasan.  Penulis: JidEditor: GF 03 Feb 2026, 20:22 WIT
BMKG Mimika: Hujan Masih Berpotensi Terjadi, Laut Amamapare Relatif Aman Papuanewsonline.com,Mimika — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Mimika menyampaikan bahwa potensi hujan masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Mimika dalam satu hari ke depan, dengan intensitas dominan pada sore hari.Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Mimika, Muhammad An Nafi, saat diwawancarai di Kantor BMKG Mimika, Selasa(03/02/26). Ia menjelaskan bahwa hujan pada hari ini terpantau bermula dari wilayah Mimika Barat dan Mimika Barat Tengah, kemudian bergerak hingga ke Mimika Kota pada pagi hari sekitar pukul 07.30 hingga 08.00 WIT.“Untuk satu hari ke depan, potensi hujan masih ada dan diperkirakan terjadi pada sore hari, sekitar setelah waktu Asar hingga sebelum Magrib, kurang lebih pukul 15.00 sampai 17.00 WIT,” ujar Muhammad An Nafi.Ia juga menambahkan bahwa hujan yang terjadi masih berpotensi disertai petir, sebagaimana pola cuaca yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di wilayah Mimika.Terkait kondisi kelautan, Muhammad An Nafi menyampaikan bahwa perairan di Pelabuhan Amamapare saat ini masih tergolong aman untuk aktivitas pelayaran. Berdasarkan pemantauan BMKG, wilayah tersebut ditandai dengan warna biru pada peta gelombang laut yang menunjukkan tinggi gelombang relatif rendah.“Dengan kondisi tersebut, pelayaran masih aman dilakukan, baik untuk kapal kecil maupun kapal berukuran lebih besar,” jelasnya.Suhu permukaan laut di sekitar Pelabuhan Amamapare tercatat sekitar 31 derajat Celsius, dengan arah arus laut dominan dari selatan hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 34 hingga 71 sentimeter per detik. BMKG memperkirakan kondisi laut dari pagi hari hingga besok pagi masih mendukung aktivitas pelayaran.Lebih lanjut, Muhammad An Nafi mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan laut di wilayah pesisir Mimika dalam beberapa minggu terakhir cenderung stabil dan relatif baik. Namun demikian, masyarakat tetap diminta waspada karena adanya pengaruh sistem siklon yang terpantau berada di wilayah utara dan selatan Papua.“Untuk satu minggu ke depan, pola cuaca diperkirakan masih sama, dengan hujan yang dominan terjadi pada sore hari dan potensi petir yang masih ada,” tutupnya.Penulis: BimEditor: GF 03 Feb 2026, 18:07 WIT
Kantor Sar Timika Gelar Donor Darah Rayakan Hut Basarnas Ke-54 Papuanewsonline.com, Timika — Kantor Search and Rescue (SAR) Timika melaksanakan kegiatan sosial donor darah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) ke-54. Kegiatan yang digelar pada Senin (02/02/2026) ini berlangsung di aula Kantor SAR Timika dan diikuti oleh berbagai unsur potensi SAR dari lintas sektor.Sejumlah pihak terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, mulai dari personel TNI dan Polri, instansi pemerintah daerah, perwakilan sektor swasta, hingga organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Kabupaten Mimika. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dalam mendukung kegiatan kemanusiaan.Seluruh peserta mengikuti rangkaian donor darah dengan penuh antusias, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu sesama dan memperkuat solidaritas sosial. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, I Wayan Suyatna, menyampaikan bahwa kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Basarnas ke-54 yang sarat nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian Basarnas terhadap kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan."Kedepannya, kami berharap bahwa dalam melaksanakan tugas kemanusiaan di lapangan, koordinasi antar berbagai pihak dapat terjalin dengan lebih baik dari sebelumnya," ujarnya. Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak RSUD yang membantu secara langsung dalam proses pengambilan darah, serta kepada seluruh peserta yang telah bersedia mendonorkan darahnya. "Semoga darah yang kita donorkan dapat memberikan manfaat besar bagi mereka yang membutuhkan dan menjadi amal pahala yang berlipat bagi kita semua," pungkasnya.Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kantor SAR Timika berharap darah yang terkumpul dapat memberikan manfaat besar bagi pasien yang membutuhkan, sekaligus menjadi wujud nyata pengabdian Basarnas dalam melayani dan melindungi masyarakat.Penulis: JidEditor: GF 02 Feb 2026, 21:33 WIT
Ekonomi
Beri Arahan di Rapim Polri, Kapolri Tegaskan Dukung dan Kawal Penuh Program Pemerintah 10 Feb 2026, 21:36 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Rakor Kesiapan Peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri 10 Feb 2026, 21:24 WIT
Dukung Swasembada Pangan, Polsek Bandara Pattimura Memantau Langsung Lahan Jagung Pipil 10 Feb 2026, 20:57 WIT
PANEN JAGUNG PERDANA, Bupati Boven Digoel Dorong Kemandirian Pangan dari Kampung Sokanggo 10 Feb 2026, 00:04 WIT
Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog Bagi Petani Jagung 07 Feb 2026, 13:58 WIT
Lihat Semua
Tag Berita
Hukum Politik Pendidikan Ekonomi Seni Olahraga Budaya Kesehatan Pemerintahan Kriminal
Seni & Budaya Lihat semua
Sapa Jemaat Gereja, Kapolda Maluku Tegaskan Toleransi dan Peran Keluarga Sebagai Keamanan Nasional Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan bahwa toleransi antarumat beragama, keamanan lingkungan, dan kekuatan keluarga merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Penegasan itu disampaikan saat Kapolda melaksanakan silaturahmi dan menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Gereja GPM Sejahtera Jemaat Poka, Klasis Pulau Ambon Utara, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Minggu (8/2/2026).Kegiatan yang berlangsung usai ibadah Minggu tersebut menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam membangun komunikasi langsung dengan masyarakat melalui rumah ibadah lintas agama, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Maluku.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku didampingi Kapolsek Teluk Ambon Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Hadir pula Ketua Majelis Jemaat GPM Poka Pdt. Vengky Lekahena, S.Th, Pdt. Nona W. Lekahena, S.Th, jajaran Majelis Jemaat, serta ratusan jemaat yang mengikuti ibadah.Mengawali penyampaiannya, Kapolda menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan jemaat GPM Sejahtera Poka untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.“Saya bersyukur dapat bertugas di Maluku. Ini adalah daerah yang indah, bukan hanya alamnya, tetapi juga masyarakatnya yang ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan,” ujar Irjen Pol. Dadang Hartanto.Kapolda menekankan bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Maluku merupakan modal sosial yang sangat kuat bagi pembangunan daerah sekaligus penopang stabilitas nasional.“Maluku hari ini memiliki indeks situasi yang aman dan damai. Ini adalah modal besar untuk melangkah ke masa depan. Kondisi ini lahir dari peran seluruh elemen masyarakat jemaat, pendeta, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga aparat keamanan,” tegasnya.Dalam analoginya, Kapolda menyebut keamanan sebagai “tanah yang subur” bagi kesejahteraan.“Keamanan itu seperti tanah yang subur. Jika aman, apa pun yang kita tanam akan tumbuh dan berbuah. Sebaliknya, tanpa keamanan, kesejahteraan sulit terwujud,” tuturnya.Kapolda juga mengingatkan bahwa keamanan sering kali baru disadari nilainya ketika terganggu, layaknya kesehatan.“Hari ini kita bisa beribadah dengan tenang, anak-anak sekolah tanpa rasa takut, dan masyarakat beraktivitas dengan aman. Semua itu adalah buah dari keamanan yang kita jaga bersama,” ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengungkapkan bahwa tindak pidana berlatar belakang kekerasan masih menjadi perhatian serius Polda Maluku. Kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian antar kelompok, hingga konflik yang dipicu emosi disebut perlu dicegah sejak dini.“Kita tidak boleh menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas,” tegas Kapolda.Salah satu faktor pemicu utama kekerasan, menurut Kapolda, adalah peredaran dan konsumsi minuman keras. Ia mengungkapkan bahwa aparat kepolisian telah menyita hampir 6 ton minuman keras ilegal yang diselundupkan ke wilayah Maluku.“Ini jumlah yang sangat besar. Miras sering menjadi pemicu emosi dan kekerasan, terutama di kalangan anak muda,” ungkapnya.Kapolda menegaskan perlunya solusi komprehensif terkait miras yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, dan masyarakat, mengingat persoalan tersebut juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi.Selain miras, Kapolda juga mengingatkan ancaman narkoba yang mulai masuk ke wilayah Maluku, meski belum menjadi sorotan utama.“Narkoba merusak masa depan generasi muda dan sulit dipulihkan. Mari kita perangi bersama dengan melaporkan setiap indikasi peredaran narkoba,” tegasnya.Kapolda turut menyoroti penggunaan media sosial yang tidak bijak, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Ia meminta peran aktif orang tua dalam mengawasi aktivitas digital keluarga agar tidak terpapar hoaks, provokasi, judi online, penipuan, dan kejahatan siber.“Keluarga adalah benteng utama. Jika keluarga kuat, masyarakat dan bangsa juga akan kuat,” katanya.Menutup sambutannya, Kapolda mengajak masyarakat untuk terus menjaga ketertiban, termasuk tertib berlalu lintas dan tidak berkendara dalam pengaruh alkohol.“Mari kita jaga Maluku tetap aman dan damai. Maluku tarus biking bae, basudara tarus bikin bae,” pungkas Kapolda.Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekhidmatan, serta berakhir pada pukul 10.55 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan humanis, memperkuat dialog lintas agama, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan demi Maluku yang damai dan sejahtera.Langkah Kapolda Maluku menyampaikan pesan kamtibmas secara langsung di rumah ibadah lintas agama mencerminkan wajah Polri modern yang humanis dan inklusif. Di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks mulai dari kekerasan sosial, miras, narkoba, hingga ancaman digital pendekatan dialogis seperti ini menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan sosial dari akar rumput.Pesan Kapolda tentang peran keluarga sebagai benteng utama keamanan juga menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak semata ditopang oleh aparat penegak hukum, tetapi oleh kesadaran kolektif masyarakat. Maluku, dengan sejarah panjang toleransi dan kebersamaan, kembali menunjukkan bahwa kerukunan bukan hanya warisan budaya, melainkan aset strategis bangsa.Silaturahmi lintas iman ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sinyal kuat bahwa keamanan nasional dibangun dari ruang-ruang ibadah, keluarga, dan komunitas tempat nilai toleransi dan kemanusiaan terus dirawat. PNO-12 10 Feb 2026, 20:17 WIT
DEWAN PERS RILIS DEKLARASI NASIONAL 2026, AJAK PEMANGKU KEPENTINGAN PERKUAT EKOSISTEM MEDIA Papuanewsonline.com, Banten – Dewan Pers bersama sejumlah pemimpin organisasi media di seluruh Indonesia telah menyampaikan Deklarasi Pers Nasional 2026 yang memuat delapan poin pernyataan penting pada hari Minggu. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto dan diikuti oleh para pemimpin organisasi media dari berbagai wilayah. Deklarasi ini secara tegas menekankan peran penting pers nasional dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi di negara ini. Selain itu, deklarasi juga menyatakan komitmen pers untuk mendorong terwujudnya supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sekaligus menghormati kebinekaan bangsa. Namun, dalam kesempatan yang sama, pers Indonesia mengakui bahwa masih menghadapi sejumlah persoalan strategis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi pemeliharaan kemerdekaan pers, ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi perusahaan media, serta perlindungan yang masih perlu ditingkatkan bagi para wartawan dan insan media. Deklarasi Pers Nasional 2026 yang terdiri dari delapan poin memuat berbagai komitmen dan tuntutan penting. Pertama, menegaskan komitmen untuk bekerja secara profesional dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kedua, memperkuat upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan jurnalis, menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik, serta memastikan penegakan hukum yang adil terhadap setiap bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap pers. Ketiga, mendorong negara memberikan dukungan infrastruktur digital dan insentif fiskal seperti kebijakan "no tax for knowledge", pembiayaan publik yang transparan, serta pengembangan dana jurnalisme dan program penyehatan pers yang bertanggung jawab (BEJO's). Keempat, mendesak pemerintah untuk memastikan platform digital memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 dan mendorong perubahan peraturan tersebut menjadi undang-undang guna mewujudkan kedaulatan digital dan kemandirian pers. Kelima, mendesak pemerintah dan DPR RI menetapkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keenam, mendesak platform teknologi digital termasuk kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan kompensasi yang adil atas penggunaan karya jurnalistik sebagai sumber data serta mencantumkan sumber media secara jelas. Ketujuh, mendorong pemerintah dan KPPU mencegah praktik monopoli oleh platform digital dalam ekosistem media. Kedelapan, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta pemberlakuan moratorium sementara izin stasiun radio dan penyelenggaraan penyiaran selama proses revisi berlangsung. Penulis: JidEditor: GF 09 Feb 2026, 18:55 WIT
Muswil I IPLR Papua Tengah Dorong Sinergi Pemuda dan Pemerintah Menuju Papua Tengah Terang Papuanewsonline.com, Mimika — Ikatan Pemuda Luwu Raya (IPLR) menggelar Musyawarah Wilayah Papua Tengah (Muswil) I dengan mengusung tema “Sinergitas Pemuda Luwu Raya dan Pemerintah Menuju Papua Tengah Terang”, yang berlangsung pada Sabtu, 31 Januari 2026.Muswil I ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus peneguhan peran strategis pemuda Luwu Raya dalam mendukung pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah.Ketua Kerukunan Keluarga Pemuda Luwu Raya, Daud Lawa Padang, dalam sambutannya menekankan pentingnya IPLR membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah, TNI, dan seluruh unsur terkait sangat diperlukan untuk mengawal program-program pembangunan.“Saya berharap IPLR dapat membangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan pemerintah, baik di Kabupaten Mimika maupun di Provinsi Papua Tengah, agar mampu melahirkan pemuda-pemudi yang menjadi harapan bangsa. Karena pada hakikatnya, pemuda adalah masa depan bangsa,” ujarnya.Ia juga berharap ketua IPLR yang nantinya terpilih mampu terus menjaga sinergi sesuai dengan tema yang diusung, sehingga harapan pemerintah daerah dapat benar-benar terwujud.Sementara itu, Sekretaris Jenderal IPLR, Rustini Safitri, menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai falsafah Tanah Luwu, yakni Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge, sebagai landasan gerakan kepemudaan.Menurutnya, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan organisasi dan sosial pemuda di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.“Berorganisasi tanpa nilai akan membuat perjuangan kehilangan arah. Dengan menginternalisasi nilai Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge, pemuda IPLR dapat menjadi representasi generasi yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki jati diri,” katanya.Rustini juga menegaskan bahwa Muswil I atau Musyawara ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan semangat kebersamaan. Ia mendorong pemuda IPLR untuk tampil inovatif dan kreatif di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, dan teknologi.Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herry Onawame, S.IP., M.M., yang mewakili Bupati Mimika, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Muswil I IPLR Papua Tengah.Ia menyebut musyawarah wilayah merupakan forum strategis dan konstitusional untuk memperkuat organisasi, mempererat solidaritas, serta merumuskan arah gerak pemuda ke depan.“Tema yang diangkat mencerminkan harapan akan Papua Tengah yang lebih maju, aman, damai, dan penuh peluang pembangunan. Pemuda memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perubahan positif,” ujarnya.Sebagai tuan rumah kegiatan, Pemerintah Kabupaten Mimika menyatakan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan, serta mengajak IPLR untuk terus menjaga persatuan, stabilitas daerah, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan di Mimika maupun kabupaten lainnya di Papua Tengah.Muswil I IPLR Papua Tengah diharapkan melahirkan kepengurusan yang solid, program kerja yang visioner, serta komitmen bersama menjadikan IPLR sebagai organisasi kepemudaan yang inklusif, berintegritas, dan berdaya saing. Penulis: Bim Editor: GF 31 Jan 2026, 18:59 WIT
Pererat Kerukunan Beragama, Brimob Polda Maluku Kerja Bakti Bersama Warga Masjid Nurul Izzah Papuanewsonline.com, Ambon – Menjelang Bulan Suci Ramadhan, personel Satuan Brimob Polda Maluku yang bertugas di Pos Pengamanan (Pos Pam) Jembatan Amalatu menggelar kegiatan kerja bakti bersama masyarakat di sekitar Masjid Nurul Izzah, Kompleks Jembatan Amalatu, kawasan UIN A.M. Sangadji Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Kegiatan sosial tersebut menjadi simbol kuat komitmen Polri dalam merawat toleransi, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menciptakan suasana damai dan kondusif menjelang bulan penuh hikmah. Kerja bakti difokuskan pada pembersihan lingkungan masjid, saluran air, dan fasilitas umum di sekitar kawasan Jembatan Amalatu.Dpp Wapadal Pos Pam Jembatan Amalatu, Ipda Roberth Residay, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Brimob Polda Maluku dalam membangun kedekatan dengan masyarakat lintas latar belakang sosial dan keagamaan.“Menyambut Bulan Suci Ramadhan, kami ingin hadir tidak hanya sebagai petugas pengamanan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat. Kerja bakti ini adalah wujud kepedulian Brimob dalam mendukung kenyamanan ibadah sekaligus memperkuat persaudaraan dan toleransi antarumat beragama,” ujar Ipda Roberth Residay.Ia menegaskan, Brimob Polda Maluku berkomitmen untuk terus mendorong semangat gotong royong dan kebersamaan sebagai fondasi utama menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial, khususnya di wilayah Kota Ambon yang majemuk.Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol. Kombes Pol. Irfan.S.P.Marpaung, S.I.K, M.Si, menegaskan bahwa kegiatan kerja bakti ini mencerminkan peran Brimob sebagai penjaga keamanan yang humanis sekaligus perekat persatuan di tengah masyarakat majemuk.“Brimob hadir untuk semua golongan. Kegiatan ini adalah pesan bahwa menjaga keamanan harus berjalan seiring dengan merawat toleransi dan kerukunan umat beragama. Menjelang Ramadhan, kami ingin memastikan masyarakat dapat beribadah dengan rasa aman,nyaman, damai, dan penuh kebersamaan,” tegas Dansat Brimob Polda Maluku.Ia menekankan bahwa Maluku sebagai daerah yang majemuk membutuhkan komitmen bersama dalam menjaga harmoni sosial, dan Polri berkomitmen menjadi bagian aktif dalam upaya tersebut.Apresiasi atas kegiatan tersebut juga disampaikan oleh pengurus Masjid Nurul Izzah. Ketua Takmir Masjid Nurul Izzah, Zainuddin Mahubessy, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan keterlibatan langsung personel Brimob Polda Maluku.“Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi kehadiran Brimob Polda Maluku. Kerja bakti ini bukan hanya membersihkan lingkungan masjid, tetapi juga memperlihatkan semangat kebersamaan dan toleransi yang nyata. Ini menjadi contoh baik bagi masyarakat, bahwa perbedaan bukan penghalang untuk saling membantu,” ungkapnya.Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat seperti ini sangat penting dalam menjaga suasana damai dan menumbuhkan rasa saling percaya, terutama menjelang Ramadhan.Kegiatan kerja bakti tersebut juga mendapat sambutan positif dari warga sekitar, yang menilai kehadiran Brimob Polda Maluku sebagai mitra sosial mampu memperkuat rasa aman dan persaudaraan di tengah masyarakat.Melalui aksi sosial ini, Brimob Polda Maluku menegaskan perannya sebagai penjaga keamanan yang humanis sekaligus perekat persatuan, sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan semangat toleransi yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyambut Ramadhan, Brimob hadir membawa pesan damai: kebersihan, kebersamaan, dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama. PNO-12 26 Jan 2026, 19:37 WIT
Peringati Isra Mi'raj, Wakapolda Maluku: Teladani Sifat Nabi Muhammad SAW Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dihadiri Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, di Masjid At-Taqwa Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (22/1/2026).Peringatan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah sholat lima waktu tersebut menjadi wadah untuk memperteguh keimanan personel Polda Maluku yang beragama Islam."Peringatan Isra Mi'raj merupakan sarana bagi personel untuk memperkuat kesehatan jasmani dan rohani melalui siraman kalbu," ungkapnya. Brigjen Imam Thobroni juga menekankan pentingnya meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas kepolisian."Melalui momentum Isra Mi’raj ini, saya berpesan kepada seluruh anggota dan pegawai negeri pada Polri di Polda Maluku agar senantiasa meningkatkan norma dan nilai-nilai utama, mulai dari disiplin dalam ibadah salat lima waktu hingga penguatan integritas serta profesionalitas," tegasnya.Ia juga mengingatkan semua personel untuk selalu menjaga toleransi beragama dan kerukunan antar sesama di Maluku. "Ketaatan kepada Allah SWT harus diwujudkan dalam perbuatan baik terhadap sesama manusia melalui aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.Peringatan Isra Mi'raj Tahun ini mengusung tema "Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keimanan dan Ketaqwaan Personel Polri untuk Masyarakat dalam Aksi Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial."Dalam peringatan tersebut, Ustadz Arsal Rizal Tuasikal, S.H., M.H, Ketua Badan Imarah Muslim Maluku menyampaikan tausiyah. Ia memaparkan bagaimana nilai-nilai Isra Mi’raj dapat membentuk karakter personel Polri yang memiliki Akhlakul Karimah (akhlak terpuji) sehingga mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang lebih baik."Sebagai insan Bhayangkara, personel Polri wajib menegakkan hubungan vertikal dengan Allah SWT melalui cara mempertebal keimanan. Namun di saat yang sama, kita juga wajib memperbaiki hubungan horizontal kepada sesama manusia melalui akhlak yang baik," ujar Ustadz Arsal.Lebih lanjut, beliau menyoroti etika personel di era digital. Beliau mengingatkan bahwa perilaku anggota Polri senantiasa menjadi pusat perhatian publik."Anggota Polri harus menjadi sosok yang paling ramah, termasuk dalam berinteraksi di media sosial (medsos), karena masyarakatlah yang menilai. Keramahan dan kepedulian sosial adalah manifestasi nyata dari ketaatan kita kepada Allah SWT dalam wujud pengabdian kepada masyarakat," tambahnya. PNO-12 22 Jan 2026, 16:46 WIT
Hadir di Timika, Film 'Maira Whisper From Papua' Dorong Papua menjadi inspirasi Indonesia Papuanewsonline.com, Timika — Film Maira: Whisper From Papua hadir lebih awal di Timika sebagai bagian dari rangkaian Road to 5 Februari. Pemutaran khusus ini menjadi langkah awal sebelum film tersebut resmi tayang secara nasional pada 5 Februari 2026. Peluncuran film di Papua dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat yang menjadi inti cerita. Sutradara film, Anggi Friska, menegaskan bahwa Papua tidak ditempatkan sebagai sekadar latar, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki suara dan kekuatan untuk menginspirasi Indonesia. “Karena kami bikin film di Papua, kami juga ingin menyebarkan ini di Papua duluan sebagai penghormatan bahwa Papua bukan cuma sekedar objek, tapi dia adalah subjek yang ingin bersuara lebih besar lagi,” ujar Anggi Friska saat diwawancarai di Timika, Jumat (16/1/2026). Proses produksi Maira: Whisper From Papua memakan waktu cukup panjang, terutama dalam menemukan cerita yang tepat. Ide film ini lahir dari riset mendalam di Tanah Papua, di mana tim produksi banyak berinteraksi dengan masyarakat adat, mempelajari kebiasaan, serta memahami relasi mereka dengan alam dan kehidupan. “Proses paling lama itu justru menemukan cerita. Dari bertemu banyak orang, melakukan riset, hingga benar-benar memahami kehidupan masyarakat adat,” jelas Anggi Friska. Dalam proses pemilihan pemeran, keterlibatan masyarakat lokal Papua menjadi prioritas utama. Meski tahapan seleksi berlangsung relatif singkat, proses pelatihan para pemain membutuhkan waktu panjang demi menghadirkan cerita yang jujur dan otentik sesuai realitas masyarakat Papua. “Kami ingin melibatkan masyarakat lokal sepenuhnya, karena film ini adalah suara dari teman-teman Papua,” katanya. Melalui film ini, Anggi Friska berharap pesan yang disampaikan mampu menginspirasi masyarakat luas, terutama dalam membangun kembali hubungan manusia dengan alam. Ia mengaku banyak belajar dari masyarakat adat Papua tentang makna kehidupan, seni, serta cara menjaga keseimbangan dengan lingkungan. “Ketika bencana datang, uang tidak lagi penting. Yang kita butuhkan adalah air, udara yang baik, pohon, makanan, dan obat-obatan yang semuanya ada di hutan. Alam adalah segalanya yang perlu kita perjuangkan untuk kehidupan,” pungkasnya.Penulis: JidEditor: GF 16 Jan 2026, 21:05 WIT
Olahraga
KONI Papua Tengah Resmi Menunjuk Yomin Wanimbo sebagai Caretaker Ketua KONI Mimika 23 Jan 2026, 02:15 WIT
Raih Medali Perak di SEA Games 2025, Kapolri Anugerahkan KPLB kepada Bripda Arni Silva Pattipeiluhu 16 Jan 2026, 16:08 WIT
Kapolda Papua Sambut Atlet Polri Peraih Medali SEA Games 2025 Thailand 30 Des 2025, 15:48 WIT
Ikhsan Lani, Atlet Mma Papua, Jadi Relawan Bantu Korban Bencana Aceh Selama Libur 30 Des 2025, 15:41 WIT
Persipura Jayapura Bungkam Persela Lamongan 2-0, Kemenangan Sebagai Kado Natal Bagi Supporter 28 Des 2025, 17:37 WIT
Lihat Semua
Video Lainnya
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT