Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Mengendap di Polda Papua Tengah, KPI Desak KPK Ambil Alih Dugaan Mega Korupsi KPU Mimika
Papuanewsonline.com, Jakarta- Koalisi Pemuda Indonesia (KPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mengambil alih proses penyelidikan dugaan mega korupsi dana hibah KPU Mimika, dari Polda Papua Tengah.Desakan ini disampaikan Arjuna selaku koordinator koalisi pemuda Indonesia melaui siaran pers yang diterima Media Papuanewsonline.com, dari Jakarta, Rabu (25/3).Aktifis anti korupsi ini mengatakan dasar hukum KPK mengambil alih kasus tersebut telah diatur secara jelas, sehingga kasus yang mandek dan mengendap lama seperti penegakan hukum kasus dugaan korupsi dana hibah KPU 28 Miliar di Polda Papua Tengah bisa diambil alih oleh KPK." KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih kasus korupsi tertentu dari Kepolisian atau Kejaksaan. Wewenang ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, sehingga mutlak kami mendesak KPK segerah mengambil alih perkara ini untuk memberikan kepastian hukum," jelas Arjuna.Arjuna menjelaskan ada Syarat Pengambilalihan Kasus ke KPK dan sesuai kronologis perkara dana hibah KPU Mimika dengan kerugian negara 28 Miliar sudah memenuhi unsur." Secara spesisifik kan sudah diatur, bahwa KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi jika memenuhi syarat keterlibatan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang terkait, nah kalau kronologis perkara ini dengan kerugian negara Rp.28 Miliar maka pasti melibatkan pihak lain, aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, sehingga syarat ini sudah terpenuhi," Jelasnya.Sayarat yang kedua lanjut Arjuna satu kasus yang sudah menjadi perhatian publik dan penanganannya terhambat oleh campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif." Nah kalau syarat ini juga sudah terpenuhi karena kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik namun penanganannya terlambat bahkan mandek, berarti ada campur tangan pihak lain," Tegasnya.Kata Arjuna syarat yang ke tiga yaitu satu kasus korupsi yang terjadi di daerah perbatasan Republik Indonesia atau lintas negara.Membutuhkan penanganan khusus karena kompleksitas masalah, pembuktian sulit, atau teknologi tinggi.Penanganan di lembaga penegak hukum lain (Polri atau Kejaksaan) tidak berjalan efektif atau sulit dipertanggungjawabkan. " Kami berpendapat bahwa syarat yang ketiga ini juga sudah memenuhi unsur karena penanganan perkara ini oleh Polda Papua Tengah sudah 7 bulan tidak ada tanda-tanda berarti proses penegakan hukum kasus ini tidak berjalan efektif," Terangnya.Lanjut dia, atas dasar itu, koalisi pemuda Indonesia mendesak KPK mengambil alih proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi danah hibah KPU Mimika dari Polda Papua Tengah.Arjuna menjelaskan Dugaan korupsi ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi, kepercayaan publik, serta integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Tengah." KPK harus ambil alih supaya proses hukum harus on the track dalam arti bahwa semua pihak yang terlibat kalaupun termasuk ada APH harus ditangkap dan di penjarakan, sehingga ada efek jerah," Sorotnya.Arjuna menyempaikan Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di Kabupaten Mimika dengan total anggaran sebesar Rp140,9 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat kerugian negara/daerah mencapai Rp 28 miliar. " Angka Rp 28 Miliar merugikan negara ini mulanya dari permohonan proposal yang di ajukan kepada Pemda Mimika senilai 113 miliar, namun pada pencairannya terjadi pelonjakan anggaran sebesar 140,9 miliar tanpa ada pengusulan perubahan, ini merupakan kejahatan terstruktur dan masif," Imbuhnya.Lanjut Arjuna Temuan ini mengindikasikan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan, lemahnya sistem pengawasan internal, serta potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Miris sekali, meskipun temuan BPK Rp 28 Miliar dalam kasus ini, dan telah menjadi perhatian publik, bahkan telah ditangani Polda Papua Tengah, namun sudah 7 bulan belum ada kejelasan," Ujarnya.Kata Arjuna Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalitas, serta independensi aparat penegak hukum di Polda Papua Tengah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut dana publik dalam jumlah besar.Analisis dan Keprihatinan PublikKoalisi Pemuda Indonesia menilai bahwa terdapat beberapa persoalan mendasar dalam penanganan kasus ini:1.Lambannya Proses Hukum Penanganan yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum berpotensi menghambat pengungkapan fakta serta membuka ruang bagi hilangnya barang bukti maupun jejak aliran dana.2. Minimnya Transparansi Tidak adanya informasi yang jelas kepada publik terkait perkembangan kasus ini memperkuat persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum, bisa jadi ada keterlibatan aparat penegak hukum.3. Potensi Intervensi dan Konflik Kepentingan Lambannya penanganan, membuka dugaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.4. Ancaman terhadap Demokrasi Penyalahgunaan dana Pilkada merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil.5. Menurunnya Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan HukumKetidakjelasan penanganan kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan penyelenggara pemilu.Sikap dan PernyataanDengan ini Koalisi Pemuda Indonesia menyatakan:1. Mengutuk keras segala bentuk praktik korupsi, terlebih yang berkaitan dengan dana penyelenggaraan Pilkada.2. Menilai bahwa dugaan korupsi sebesar Rp28 miliar merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara luar biasa pula oleh KPK.3. Menegaskan bahwa temuan BPK RI merupakan dasar yang kuat untuk segera meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka.4. Menyatakan bahwa lambannya penanganan selama 7 bulan adalah bentuk kegagalan Polda Papua Tengah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.5. Menuntut adanya komitmen nyata dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan. TuntutanSehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:1. Meminta KPK mengambil alih perkara dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika.2. Mendesak Polda Papua Tengah untuk segera meningkatkan status kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka, bilah tidak ditindak lanjuti maka dalam waktu dekat koalisi pemuda Indonesia menggelar aksi demo di Mabes Polri.2. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.3. Menuntut transparansi penuh kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus ini.4. Mendesak proses hukum harus dilakukan transparan, dan proses hukum dengan langkah dilakukannya audit investigatif lanjutan guna mengungkap aliran dana secara menyeluruh.5. Menuntut agar seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum tanpa pandang bulu.6. Menolak segala bentuk intervensi yang dapat menghambat proses hukum.7. Mendorong pengawasan aktif dari masyarakat sipil dan media dalam mengawal kasus ini. Desakan kepada KPK RIKami menegaskan bahwa apabila aparat penegak hukum di daerah, dalam hal ini Polda Papua Tengah, tidak mampu atau tidak menunjukkan progres signifikan dalam menindaklanjuti kasus ini dalam waktu dekat, maka kami secara tegas:Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Mimika.Desakan ini didasarkan pada:- Besarnya nilai kerugian negara yang mencapai Rp28 miliar .- Adanya temuan resmi dari BPK RI - Lambannya proses penanganan di tingkat daerah .- Potensi keterlibatan banyak pihak termasuk aparat penegak hukum dalam kompleksitas perkara .- Pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi secara nasional.Kami meyakini bahwa KPK RI memiliki kewenangan, kapasitas, dan independensi yang lebih kuat dalam menangani perkara korupsi besar yang berpotensi mandek di tingkat daerah." Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan seruan aksi bagi mahasiswa dan pemuda di Jakarta untuk bersama-sama menggelar aksi di Mabes Polri dan KPK," Pungkas Arjuna.Penulis: HendrikEditor. : Galang Fadila
25 Mar 2026, 00:49 WIT
Pantau Libur Lebaran dan Arus Balik di Bali, Kapolri: Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat selama periode arus balik Lebaran 2026.Hal itu disampaikan Sigit usai meninjau pusat wisata dan persiapan arus balik Lebaran di Command Center ITDC, Nusa Dua, Bali, Selasa (24/3/2026). Sigit menyebut puncak arus balik Lebaran 2026 sendiri diprediksi akan terjadi pada Selasa (24/3) hari ini. Meski begitu, kata dia, diperkirakan akan terjadi penyebaran jumlah pemudik hingga Jumat (27/3), seiring penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA). "Ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk tidak semuanya memilih balik pada hari ini, sehingga ini juga bisa mengurai puncak arus balik yang diperkirakan terjadi hari ini," kata Sigit.Secara khusus, Sigit menyebut di sejumlah daerah-daerah wisata seperti Bali, Yogyakarta, Pangandaran, Cianjur dan Puncak juga terdapat peningkatan wisatawan selama periode libur Lebaran.Karenanya, ia meminta hal itu menjadi perhatian serius bagi seluruh petugas di lapangan untuk mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan pelayanan arus balik Lebaran. Mulai dari skema rekayasa lalu lintas hingga penyeberangan laut.Terlebih, Sigit mengingatkan jika jumlah masyarakat yang mudik kemarin tercatat melebihi prediksi awal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga jumlah masyarakat yang akan kembali juga akan melebihi prediksi jumlah pemudik."Utamanya Ketapang, karena akan terjadi arus balik yang selain mengarah ke Bali untuk bekerja, namun di sisi lain juga kemungkinan akan ada tambahan wisatawan yang masih belum selesai," ujar Sigit.Oleh sebab itu, ia meminta agar tingkat kecelakaan lalu lintas dan fatalitas yang berhasil ditekan selama arus mudik kemarin dapat kembali terjaga hingga Operasi Ketupat selesai dilakukan."Tentunya ini menjadi penekanan kita agar sampai dengan rangkaian arus balik selesai ini, angka-angka tersebut bisa dipertahankan," ujarnya. Terakhir, Sigit juga meminta seluruh jajaran memitigasi potensi cuaca buruk yang mungkin terjadi selama arus balik Lebaran. Khususnya, kata dia, untuk wilayah Timur dan titik-titik penyeberangan yang rentan terganggu cuaca buruk."Kami minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi apabila terjadi cuaca yang tidak baik, khususnya di wilayah penyeberangan," tuturnya. "Sehingga kemudian rekayasa dan pengaturannya juga bisa menjadi lebih baik di kondisi yang tentunya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena cuaca ekstrem," imbuhnya. PNO-12
24 Mar 2026, 22:39 WIT
Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan Kebijakan WFA
Papuanewsonline.com, Jateng - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) terkait arus balik Lebaran 2026. Hal ini disampaikan saat secara resmi membuka rekayasa lalu lintas one way nasional arus balik lebaran 2026 di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026).Kapolri menuturkan, kebijakan tersebut WFA dilakukan guna mengurai kepadatan di saat puncak arus balik Lebaran 2026. "Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memilih balik bisa memanfaatkan besok tanggal 25, 26, 27, tadi sudah saya sampaikan dan ini saya sampaikan sekali lagi sehingga kemudian puncak arus mudik ini bisa terurai," kata Sigit.Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan pihaknya bersama stakeholders lainnya telah menyiapkan sejumlah strategi guna menghadapi arus balik pada hari ini. Salah satunya pemberlakuan one way nasional yang resmi dibuka dari GT Kalikangkung KM 414 hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek."Kami membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan-penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan," katanya.Dalam kesempatan ini, Sigit meminta masyarakat tetap menjaga menjaga keamanan dan keselamatan. Untuk itu, pemudik diimbau agar memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, apakah itu fasilitas yang di rest area, di pos pelayanan maupun pos terpadu."Sehingga pemudik yang kecapean tentunya kita harapkan untuk bisa beristirahat dan jangan memaksakan diri," katanya. PNO-12
24 Mar 2026, 22:33 WIT
Polri: Arus Balik Mulai Meningkat, One Way Nasional Diberlakukan Pukul 14.00 WIB
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satgas Humas Operasi Ketupat 2026 menyampaikan update situasi kamtibmas dan lalu lintas pada hari ke-12 pelaksanaan operasi, Selasa (24/3/2026).Juru Bicara Polri Ops Ketupat 2026, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, menyampaikan bahwa secara umum kondisi kamtibmas terpantau aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol dalam periode Senin (23/3) pukul 18.00 WIB hingga Selasa (24/3) pukul 06.00 WIB.“Secara umum situasi kamtibmas aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol,” ujar Kombes Pol. Jansen.“Pada periode ini terdapat 198 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian meninggal dunia 18 orang, luka berat 52 orang, dan luka ringan 468 orang. Dan atas kejadian ini menimbulkan kerugian materiil hingga Rp. 534.150.051,- Polri terus mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan dalam berkendara.” jelasnya.Lalu tercatat sebanyak 497 pelanggaran lalu lintas, dengan rincian 133 pelanggaran terekam ETLE, 47 pelanggaran non-ETLE, serta 317 teguran.Sementara itu, arus lalu lintas menunjukkan adanya peningkatan signifikan, khususnya kendaraan yang kembali menuju Jakarta. Volume kendaraan keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama tercatat sebanyak 167.939 kendaraan atau naik 28,55 persen dibandingkan kondisi normal. Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta mencapai 225.293 kendaraan atau meningkat 73,71 persen dari kondisi normal.“Hal ini menunjukkan bahwa arus balik Lebaran sudah mulai meningkat, sehingga diperlukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan,” ungkapnya.Pada sektor transportasi umum, pergerakan masyarakat juga mengalami peningkatan. Tercatat penumpang kapal penyeberangan mencapai 273 ribu orang, penumpang kereta api sekitar 1,5 juta orang, serta penumpang pesawat sebanyak 189 ribu orang.Dalam rangka mengurai kepadatan arus balik, Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way nasional yang dimulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta.“Kami akan memberlakukan one way nasional mulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta sebagai langkah mengurai kepadatan arus balik,” tegasnya.Polri juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rekayasa lalu lintas yang diterapkan, serta tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik tidak prima.“Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik, memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere atau WFA, serta tidak memaksakan diri apabila lelah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” katanya.Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan kebijakan diskon tarif tol yang berlaku pada 26 hingga 27 Maret 2026 guna menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus balik.“Kami juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26 hingga 27 Maret 2026 agar perjalanan lebih fleksibel dan tidak menumpuk pada satu waktu,” tambahnya.Polri juga mengimbau masyarakat yang berwisata agar tetap mengutamakan keselamatan, serta selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.Apabila masyarakat membutuhkan bantuan atau mengalami kondisi darurat, dapat menghubungi layanan kepolisian melalui nomor 110 yang aktif selama 24 jam.“Layanan 110 siap melayani masyarakat selama 24 jam untuk membantu berbagai kebutuhan dan kondisi darurat di perjalanan,” tutupnya.Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi memastikan arus balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar. PNO-12
24 Mar 2026, 22:28 WIT
Seleksi Sekda Nduga Ditegaskan Lewat Pansel, PLT Sekda Sebut Pemkab Tak Terlibat Langsung
Papuanewsonline.com, Nduga - Proses seleksi jabatan
Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Nduga kembali menjadi perhatian publik.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dilakukan
secara langsung oleh pemerintah kabupaten, melainkan sepenuhnya berada di bawah
kewenangan panitia seleksi (pansel).Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Nduga, Taher,
menjelaskan bahwa pansel tersebut dibentuk melalui surat keputusan bupati
dengan komposisi yang melibatkan unsur pemerintah provinsi serta kalangan
akademisi.Ia menyebutkan bahwa pansel terdiri dari lima orang, dengan
ketua berasal dari unsur Pemerintah Provinsi, sementara anggota lainnya berasal
dari unsur provinsi dan akademisi, termasuk dari Universitas Cenderawasih."Peran pemerintah kabupaten hanya pada tahap awal,
yaitu pembentukan dan penyerahan pansel," kata Pak Taher dalam wawancara
dengan (media papuanewsonline.com) via WhatsApp pada 24 Maret 2026.Menurut Taher, setelah pansel terbentuk, seluruh proses
seleksi berjalan secara independen tanpa campur tangan langsung dari pemerintah
kabupaten, termasuk bupati.Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan
untuk menilai sejauh mana transparansi maupun objektivitas dalam proses seleksi
tersebut, karena seluruh mekanisme berada di bawah kendali pansel.Penjelasan ini sekaligus menjadi respons atas berbagai
sorotan publik terkait proses lelang jabatan Sekda yang sebelumnya dinilai
kurang terbuka dan memicu sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak.Di tengah polemik yang berkembang, Taher menegaskan bahwa
fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses seleksi Sekda hingga terpilih
pejabat definitif yang akan memimpin birokrasi daerah.Setelah Sekda definitif terpilih, pemerintah daerah
berencana melanjutkan proses pengisian jabatan lain di level eselon II,
termasuk kepala dinas, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Sekda
terpilih.Dengan demikian, keberadaan pansel diharapkan mampu menjamin
proses seleksi berjalan profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga
menghasilkan pemimpin birokrasi yang kompeten bagi Kabupaten Nduga. Penulis: HendrikEditor: GF
24 Mar 2026, 21:32 WIT
Rampcheck Lebaran 2026: Kemenhub Periksa Lebih dari 60 Ribu Bus Demi Keselamatan Pemudik
Papuanewsonline.com, Bogor – Kementerian Perhubungan melalui
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan inspeksi keselamatan atau
rampcheck terhadap puluhan ribu armada bus selama periode angkutan Lebaran 1447
H. Langkah ini dilakukan guna memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat
yang melakukan perjalanan mudik.Total sebanyak 60.946 unit bus telah diperiksa dalam kurun
waktu 23 Februari hingga 23 Maret 2026. Pemeriksaan mencakup berbagai jenis
angkutan, mulai dari antar kota antar provinsi (AKAP), antar kota dalam
provinsi (AKDP), hingga bus pariwisata."Dari angka tersebut sebanyak 27.635 atau 45,34
persennya adalah armada AKAP, sebanyak 27.461 atau 45,06 persen adalah
kendaraan AKDP, angkutan pariwisata sebanyak 2.651 atau 4,35 persen dan
kategori lainnya sebanyak 3.199 atau 5,25 persen," papar Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Aan Suhanan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3).Hasil rampcheck menunjukkan bahwa sebagian besar armada
dinyatakan layak beroperasi. Dari total kendaraan yang diperiksa, 38.758 unit
atau 63,59 persen diizinkan untuk beroperasi."Ada yang Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis
Penunjang) sebanyak 13.116 unit atau 21,52 persen. Mendapat sanksi Tilang dan
Dilarang Operasional (Melanggar Administrasi) sebanyak 1.941 unit atau 3,18
persen dan Dilarang Operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 7.131 unit
ata 11,70 persen," jelas Dirjen Aan.Selain kendaraan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap
kondisi kesehatan pengemudi. Sebanyak 683 pengemudi telah menjalani pemeriksaan
guna memastikan mereka dalam kondisi prima saat bertugas."Sebagian besar pengemudi yang diperiksa itu sehat dan
laik untuk berkendara yaitu 634 orang atau sekitar 92,83 persen. Sementara 40
orang atau 5,86 persen laik berkendara dengan catatan dan 9 pengemudi
dinyatakan tidak laik berkendara," ungkapnya.Kegiatan rampcheck juga dilakukan secara langsung di
lapangan, salah satunya di Rest Area Km 45 Tol Jagorawi, Ciawi, Kabupaten
Bogor, yang menjadi jalur padat menuju kawasan wisata seperti Puncak dan
Sukabumi.Di lokasi tersebut, sebanyak 34 unit kendaraan diperiksa
dengan hasil 18 unit dinyatakan layak beroperasi, sementara 16 unit lainnya
mendapat peringatan perbaikan karena tidak memenuhi aspek teknis penunjang."Kendaraan yang dinyatakan tidak memenuhi aspek teknis
dan/atau administrasi di antaranya BLU-e tidak aktif sebanyak 2 kendaraan,
tidak memiliki BLU-e sebanyak 3 kendaraan, KPS tidak aktif sebanyak 3
kendaraan, tidak ada KPS sebanyak 13 kendaraan," kata Dirjen Aan.Kementerian Perhubungan mengimbau seluruh operator bus untuk
mematuhi standar keselamatan dengan hanya mengoperasikan kendaraan yang laik
jalan serta memastikan pengemudi dalam kondisi sehat.Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan
serta memberikan rasa aman bagi masyarakat selama masa mudik Lebaran, yang
merupakan salah satu periode dengan mobilitas tertinggi setiap tahunnya. (GF)
24 Mar 2026, 21:29 WIT
Pilihan Redaksi
Mengendap di Polda Papua Tengah, KPI Desak KPK Ambil Alih Dugaan Mega Korupsi KPU Mimika
Papuanewsonline.com, Jakarta- Koalisi Pemuda Indonesia (KPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mengambil alih proses penyelidikan dugaan mega korupsi dana hibah KPU Mimika, dari Polda Papua Tengah.Desakan ini disampaikan Arjuna selaku koordinator koalisi pemuda Indonesia melaui siaran pers yang diterima Media Papuanewsonline.com, dari Jakarta, Rabu (25/3).Aktifis anti korupsi ini mengatakan dasar hukum KPK mengambil alih kasus tersebut telah diatur secara jelas, sehingga kasus yang mandek dan mengendap lama seperti penegakan hukum kasus dugaan korupsi dana hibah KPU 28 Miliar di Polda Papua Tengah bisa diambil alih oleh KPK." KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih kasus korupsi tertentu dari Kepolisian atau Kejaksaan. Wewenang ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, sehingga mutlak kami mendesak KPK segerah mengambil alih perkara ini untuk memberikan kepastian hukum," jelas Arjuna.Arjuna menjelaskan ada Syarat Pengambilalihan Kasus ke KPK dan sesuai kronologis perkara dana hibah KPU Mimika dengan kerugian negara 28 Miliar sudah memenuhi unsur." Secara spesisifik kan sudah diatur, bahwa KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi jika memenuhi syarat keterlibatan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang terkait, nah kalau kronologis perkara ini dengan kerugian negara Rp.28 Miliar maka pasti melibatkan pihak lain, aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, sehingga syarat ini sudah terpenuhi," Jelasnya.Sayarat yang kedua lanjut Arjuna satu kasus yang sudah menjadi perhatian publik dan penanganannya terhambat oleh campur tangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif." Nah kalau syarat ini juga sudah terpenuhi karena kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik namun penanganannya terlambat bahkan mandek, berarti ada campur tangan pihak lain," Tegasnya.Kata Arjuna syarat yang ke tiga yaitu satu kasus korupsi yang terjadi di daerah perbatasan Republik Indonesia atau lintas negara.Membutuhkan penanganan khusus karena kompleksitas masalah, pembuktian sulit, atau teknologi tinggi.Penanganan di lembaga penegak hukum lain (Polri atau Kejaksaan) tidak berjalan efektif atau sulit dipertanggungjawabkan. " Kami berpendapat bahwa syarat yang ketiga ini juga sudah memenuhi unsur karena penanganan perkara ini oleh Polda Papua Tengah sudah 7 bulan tidak ada tanda-tanda berarti proses penegakan hukum kasus ini tidak berjalan efektif," Terangnya.Lanjut dia, atas dasar itu, koalisi pemuda Indonesia mendesak KPK mengambil alih proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi danah hibah KPU Mimika dari Polda Papua Tengah.Arjuna menjelaskan Dugaan korupsi ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi, kepercayaan publik, serta integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya di wilayah Papua Tengah." KPK harus ambil alih supaya proses hukum harus on the track dalam arti bahwa semua pihak yang terlibat kalaupun termasuk ada APH harus ditangkap dan di penjarakan, sehingga ada efek jerah," Sorotnya.Arjuna menyempaikan Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di Kabupaten Mimika dengan total anggaran sebesar Rp140,9 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat kerugian negara/daerah mencapai Rp 28 miliar. " Angka Rp 28 Miliar merugikan negara ini mulanya dari permohonan proposal yang di ajukan kepada Pemda Mimika senilai 113 miliar, namun pada pencairannya terjadi pelonjakan anggaran sebesar 140,9 miliar tanpa ada pengusulan perubahan, ini merupakan kejahatan terstruktur dan masif," Imbuhnya.Lanjut Arjuna Temuan ini mengindikasikan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan, lemahnya sistem pengawasan internal, serta potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Miris sekali, meskipun temuan BPK Rp 28 Miliar dalam kasus ini, dan telah menjadi perhatian publik, bahkan telah ditangani Polda Papua Tengah, namun sudah 7 bulan belum ada kejelasan," Ujarnya.Kata Arjuna Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalitas, serta independensi aparat penegak hukum di Polda Papua Tengah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut dana publik dalam jumlah besar.Analisis dan Keprihatinan PublikKoalisi Pemuda Indonesia menilai bahwa terdapat beberapa persoalan mendasar dalam penanganan kasus ini:1.Lambannya Proses Hukum Penanganan yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum berpotensi menghambat pengungkapan fakta serta membuka ruang bagi hilangnya barang bukti maupun jejak aliran dana.2. Minimnya Transparansi Tidak adanya informasi yang jelas kepada publik terkait perkembangan kasus ini memperkuat persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum, bisa jadi ada keterlibatan aparat penegak hukum.3. Potensi Intervensi dan Konflik Kepentingan Lambannya penanganan, membuka dugaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.4. Ancaman terhadap Demokrasi Penyalahgunaan dana Pilkada merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil.5. Menurunnya Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan HukumKetidakjelasan penanganan kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan penyelenggara pemilu.Sikap dan PernyataanDengan ini Koalisi Pemuda Indonesia menyatakan:1. Mengutuk keras segala bentuk praktik korupsi, terlebih yang berkaitan dengan dana penyelenggaraan Pilkada.2. Menilai bahwa dugaan korupsi sebesar Rp28 miliar merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara luar biasa pula oleh KPK.3. Menegaskan bahwa temuan BPK RI merupakan dasar yang kuat untuk segera meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka.4. Menyatakan bahwa lambannya penanganan selama 7 bulan adalah bentuk kegagalan Polda Papua Tengah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.5. Menuntut adanya komitmen nyata dari aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan. TuntutanSehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut:1. Meminta KPK mengambil alih perkara dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika.2. Mendesak Polda Papua Tengah untuk segera meningkatkan status kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka, bilah tidak ditindak lanjuti maka dalam waktu dekat koalisi pemuda Indonesia menggelar aksi demo di Mabes Polri.2. Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.3. Menuntut transparansi penuh kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus ini.4. Mendesak proses hukum harus dilakukan transparan, dan proses hukum dengan langkah dilakukannya audit investigatif lanjutan guna mengungkap aliran dana secara menyeluruh.5. Menuntut agar seluruh pihak yang terlibat diproses secara hukum tanpa pandang bulu.6. Menolak segala bentuk intervensi yang dapat menghambat proses hukum.7. Mendorong pengawasan aktif dari masyarakat sipil dan media dalam mengawal kasus ini. Desakan kepada KPK RIKami menegaskan bahwa apabila aparat penegak hukum di daerah, dalam hal ini Polda Papua Tengah, tidak mampu atau tidak menunjukkan progres signifikan dalam menindaklanjuti kasus ini dalam waktu dekat, maka kami secara tegas:Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Mimika.Desakan ini didasarkan pada:- Besarnya nilai kerugian negara yang mencapai Rp28 miliar .- Adanya temuan resmi dari BPK RI - Lambannya proses penanganan di tingkat daerah .- Potensi keterlibatan banyak pihak termasuk aparat penegak hukum dalam kompleksitas perkara .- Pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi secara nasional.Kami meyakini bahwa KPK RI memiliki kewenangan, kapasitas, dan independensi yang lebih kuat dalam menangani perkara korupsi besar yang berpotensi mandek di tingkat daerah." Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan seruan aksi bagi mahasiswa dan pemuda di Jakarta untuk bersama-sama menggelar aksi di Mabes Polri dan KPK," Pungkas Arjuna.Penulis: HendrikEditor. : Galang Fadila
25 Mar 2026, 00:49 WIT
Pantau Libur Lebaran dan Arus Balik di Bali, Kapolri: Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat selama periode arus balik Lebaran 2026.Hal itu disampaikan Sigit usai meninjau pusat wisata dan persiapan arus balik Lebaran di Command Center ITDC, Nusa Dua, Bali, Selasa (24/3/2026). Sigit menyebut puncak arus balik Lebaran 2026 sendiri diprediksi akan terjadi pada Selasa (24/3) hari ini. Meski begitu, kata dia, diperkirakan akan terjadi penyebaran jumlah pemudik hingga Jumat (27/3), seiring penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA). "Ini juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk tidak semuanya memilih balik pada hari ini, sehingga ini juga bisa mengurai puncak arus balik yang diperkirakan terjadi hari ini," kata Sigit.Secara khusus, Sigit menyebut di sejumlah daerah-daerah wisata seperti Bali, Yogyakarta, Pangandaran, Cianjur dan Puncak juga terdapat peningkatan wisatawan selama periode libur Lebaran.Karenanya, ia meminta hal itu menjadi perhatian serius bagi seluruh petugas di lapangan untuk mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan pelayanan arus balik Lebaran. Mulai dari skema rekayasa lalu lintas hingga penyeberangan laut.Terlebih, Sigit mengingatkan jika jumlah masyarakat yang mudik kemarin tercatat melebihi prediksi awal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga jumlah masyarakat yang akan kembali juga akan melebihi prediksi jumlah pemudik."Utamanya Ketapang, karena akan terjadi arus balik yang selain mengarah ke Bali untuk bekerja, namun di sisi lain juga kemungkinan akan ada tambahan wisatawan yang masih belum selesai," ujar Sigit.Oleh sebab itu, ia meminta agar tingkat kecelakaan lalu lintas dan fatalitas yang berhasil ditekan selama arus mudik kemarin dapat kembali terjaga hingga Operasi Ketupat selesai dilakukan."Tentunya ini menjadi penekanan kita agar sampai dengan rangkaian arus balik selesai ini, angka-angka tersebut bisa dipertahankan," ujarnya. Terakhir, Sigit juga meminta seluruh jajaran memitigasi potensi cuaca buruk yang mungkin terjadi selama arus balik Lebaran. Khususnya, kata dia, untuk wilayah Timur dan titik-titik penyeberangan yang rentan terganggu cuaca buruk."Kami minta untuk semua anggota untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi apabila terjadi cuaca yang tidak baik, khususnya di wilayah penyeberangan," tuturnya. "Sehingga kemudian rekayasa dan pengaturannya juga bisa menjadi lebih baik di kondisi yang tentunya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena cuaca ekstrem," imbuhnya. PNO-12
24 Mar 2026, 22:39 WIT
Arus Balik Lebaran 2026, Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan Kebijakan WFA
Papuanewsonline.com, Jateng - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) terkait arus balik Lebaran 2026. Hal ini disampaikan saat secara resmi membuka rekayasa lalu lintas one way nasional arus balik lebaran 2026 di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026).Kapolri menuturkan, kebijakan tersebut WFA dilakukan guna mengurai kepadatan di saat puncak arus balik Lebaran 2026. "Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memilih balik bisa memanfaatkan besok tanggal 25, 26, 27, tadi sudah saya sampaikan dan ini saya sampaikan sekali lagi sehingga kemudian puncak arus mudik ini bisa terurai," kata Sigit.Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan pihaknya bersama stakeholders lainnya telah menyiapkan sejumlah strategi guna menghadapi arus balik pada hari ini. Salah satunya pemberlakuan one way nasional yang resmi dibuka dari GT Kalikangkung KM 414 hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek."Kami membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan-penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan," katanya.Dalam kesempatan ini, Sigit meminta masyarakat tetap menjaga menjaga keamanan dan keselamatan. Untuk itu, pemudik diimbau agar memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, apakah itu fasilitas yang di rest area, di pos pelayanan maupun pos terpadu."Sehingga pemudik yang kecapean tentunya kita harapkan untuk bisa beristirahat dan jangan memaksakan diri," katanya. PNO-12
24 Mar 2026, 22:33 WIT
Polri: Arus Balik Mulai Meningkat, One Way Nasional Diberlakukan Pukul 14.00 WIB
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satgas Humas Operasi Ketupat 2026 menyampaikan update situasi kamtibmas dan lalu lintas pada hari ke-12 pelaksanaan operasi, Selasa (24/3/2026).Juru Bicara Polri Ops Ketupat 2026, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, menyampaikan bahwa secara umum kondisi kamtibmas terpantau aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol dalam periode Senin (23/3) pukul 18.00 WIB hingga Selasa (24/3) pukul 06.00 WIB.“Secara umum situasi kamtibmas aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol,” ujar Kombes Pol. Jansen.“Pada periode ini terdapat 198 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian meninggal dunia 18 orang, luka berat 52 orang, dan luka ringan 468 orang. Dan atas kejadian ini menimbulkan kerugian materiil hingga Rp. 534.150.051,- Polri terus mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan dalam berkendara.” jelasnya.Lalu tercatat sebanyak 497 pelanggaran lalu lintas, dengan rincian 133 pelanggaran terekam ETLE, 47 pelanggaran non-ETLE, serta 317 teguran.Sementara itu, arus lalu lintas menunjukkan adanya peningkatan signifikan, khususnya kendaraan yang kembali menuju Jakarta. Volume kendaraan keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama tercatat sebanyak 167.939 kendaraan atau naik 28,55 persen dibandingkan kondisi normal. Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta mencapai 225.293 kendaraan atau meningkat 73,71 persen dari kondisi normal.“Hal ini menunjukkan bahwa arus balik Lebaran sudah mulai meningkat, sehingga diperlukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan,” ungkapnya.Pada sektor transportasi umum, pergerakan masyarakat juga mengalami peningkatan. Tercatat penumpang kapal penyeberangan mencapai 273 ribu orang, penumpang kereta api sekitar 1,5 juta orang, serta penumpang pesawat sebanyak 189 ribu orang.Dalam rangka mengurai kepadatan arus balik, Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way nasional yang dimulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta.“Kami akan memberlakukan one way nasional mulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta sebagai langkah mengurai kepadatan arus balik,” tegasnya.Polri juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rekayasa lalu lintas yang diterapkan, serta tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik tidak prima.“Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik, memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere atau WFA, serta tidak memaksakan diri apabila lelah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” katanya.Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan kebijakan diskon tarif tol yang berlaku pada 26 hingga 27 Maret 2026 guna menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus balik.“Kami juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26 hingga 27 Maret 2026 agar perjalanan lebih fleksibel dan tidak menumpuk pada satu waktu,” tambahnya.Polri juga mengimbau masyarakat yang berwisata agar tetap mengutamakan keselamatan, serta selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.Apabila masyarakat membutuhkan bantuan atau mengalami kondisi darurat, dapat menghubungi layanan kepolisian melalui nomor 110 yang aktif selama 24 jam.“Layanan 110 siap melayani masyarakat selama 24 jam untuk membantu berbagai kebutuhan dan kondisi darurat di perjalanan,” tutupnya.Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi memastikan arus balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar. PNO-12
24 Mar 2026, 22:28 WIT
Seleksi Sekda Nduga Ditegaskan Lewat Pansel, PLT Sekda Sebut Pemkab Tak Terlibat Langsung
Papuanewsonline.com, Nduga - Proses seleksi jabatan
Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Nduga kembali menjadi perhatian publik.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dilakukan
secara langsung oleh pemerintah kabupaten, melainkan sepenuhnya berada di bawah
kewenangan panitia seleksi (pansel).Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kabupaten Nduga, Taher,
menjelaskan bahwa pansel tersebut dibentuk melalui surat keputusan bupati
dengan komposisi yang melibatkan unsur pemerintah provinsi serta kalangan
akademisi.Ia menyebutkan bahwa pansel terdiri dari lima orang, dengan
ketua berasal dari unsur Pemerintah Provinsi, sementara anggota lainnya berasal
dari unsur provinsi dan akademisi, termasuk dari Universitas Cenderawasih."Peran pemerintah kabupaten hanya pada tahap awal,
yaitu pembentukan dan penyerahan pansel," kata Pak Taher dalam wawancara
dengan (media papuanewsonline.com) via WhatsApp pada 24 Maret 2026.Menurut Taher, setelah pansel terbentuk, seluruh proses
seleksi berjalan secara independen tanpa campur tangan langsung dari pemerintah
kabupaten, termasuk bupati.Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan
untuk menilai sejauh mana transparansi maupun objektivitas dalam proses seleksi
tersebut, karena seluruh mekanisme berada di bawah kendali pansel.Penjelasan ini sekaligus menjadi respons atas berbagai
sorotan publik terkait proses lelang jabatan Sekda yang sebelumnya dinilai
kurang terbuka dan memicu sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak.Di tengah polemik yang berkembang, Taher menegaskan bahwa
fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses seleksi Sekda hingga terpilih
pejabat definitif yang akan memimpin birokrasi daerah.Setelah Sekda definitif terpilih, pemerintah daerah
berencana melanjutkan proses pengisian jabatan lain di level eselon II,
termasuk kepala dinas, yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Sekda
terpilih.Dengan demikian, keberadaan pansel diharapkan mampu menjamin
proses seleksi berjalan profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga
menghasilkan pemimpin birokrasi yang kompeten bagi Kabupaten Nduga. Penulis: HendrikEditor: GF
24 Mar 2026, 21:32 WIT
Rampcheck Lebaran 2026: Kemenhub Periksa Lebih dari 60 Ribu Bus Demi Keselamatan Pemudik
Papuanewsonline.com, Bogor – Kementerian Perhubungan melalui
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan inspeksi keselamatan atau
rampcheck terhadap puluhan ribu armada bus selama periode angkutan Lebaran 1447
H. Langkah ini dilakukan guna memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat
yang melakukan perjalanan mudik.Total sebanyak 60.946 unit bus telah diperiksa dalam kurun
waktu 23 Februari hingga 23 Maret 2026. Pemeriksaan mencakup berbagai jenis
angkutan, mulai dari antar kota antar provinsi (AKAP), antar kota dalam
provinsi (AKDP), hingga bus pariwisata."Dari angka tersebut sebanyak 27.635 atau 45,34
persennya adalah armada AKAP, sebanyak 27.461 atau 45,06 persen adalah
kendaraan AKDP, angkutan pariwisata sebanyak 2.651 atau 4,35 persen dan
kategori lainnya sebanyak 3.199 atau 5,25 persen," papar Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Aan Suhanan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3).Hasil rampcheck menunjukkan bahwa sebagian besar armada
dinyatakan layak beroperasi. Dari total kendaraan yang diperiksa, 38.758 unit
atau 63,59 persen diizinkan untuk beroperasi."Ada yang Peringatan Perbaikan (Melanggar Teknis
Penunjang) sebanyak 13.116 unit atau 21,52 persen. Mendapat sanksi Tilang dan
Dilarang Operasional (Melanggar Administrasi) sebanyak 1.941 unit atau 3,18
persen dan Dilarang Operasional (Melanggar Teknis Utama) sebanyak 7.131 unit
ata 11,70 persen," jelas Dirjen Aan.Selain kendaraan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap
kondisi kesehatan pengemudi. Sebanyak 683 pengemudi telah menjalani pemeriksaan
guna memastikan mereka dalam kondisi prima saat bertugas."Sebagian besar pengemudi yang diperiksa itu sehat dan
laik untuk berkendara yaitu 634 orang atau sekitar 92,83 persen. Sementara 40
orang atau 5,86 persen laik berkendara dengan catatan dan 9 pengemudi
dinyatakan tidak laik berkendara," ungkapnya.Kegiatan rampcheck juga dilakukan secara langsung di
lapangan, salah satunya di Rest Area Km 45 Tol Jagorawi, Ciawi, Kabupaten
Bogor, yang menjadi jalur padat menuju kawasan wisata seperti Puncak dan
Sukabumi.Di lokasi tersebut, sebanyak 34 unit kendaraan diperiksa
dengan hasil 18 unit dinyatakan layak beroperasi, sementara 16 unit lainnya
mendapat peringatan perbaikan karena tidak memenuhi aspek teknis penunjang."Kendaraan yang dinyatakan tidak memenuhi aspek teknis
dan/atau administrasi di antaranya BLU-e tidak aktif sebanyak 2 kendaraan,
tidak memiliki BLU-e sebanyak 3 kendaraan, KPS tidak aktif sebanyak 3
kendaraan, tidak ada KPS sebanyak 13 kendaraan," kata Dirjen Aan.Kementerian Perhubungan mengimbau seluruh operator bus untuk
mematuhi standar keselamatan dengan hanya mengoperasikan kendaraan yang laik
jalan serta memastikan pengemudi dalam kondisi sehat.Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan
serta memberikan rasa aman bagi masyarakat selama masa mudik Lebaran, yang
merupakan salah satu periode dengan mobilitas tertinggi setiap tahunnya. (GF)
24 Mar 2026, 21:29 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
PMI Pertimbangkan Bantuan Medis untuk Iran, Skema Penyaluran Disiapkan Lewat Jalur Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Palang Merah Indonesia (PMI)
tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk mengirimkan bantuan kesehatan
ke Iran melalui jalur internasional. Wacana ini mencuat setelah adanya
permintaan resmi dari pemerintah Iran yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya
di Indonesia.Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar
Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dalam pertemuan bersama Ketua Umum
PMI Jusuf Kalla di Markas PMI, Jakarta Selatan, Rabu (18/3). Pertemuan itu
menjadi awal pembahasan serius terkait dukungan kemanusiaan yang dapat
diberikan Indonesia.Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kondisi sektor kesehatan di
Iran saat ini membutuhkan perhatian, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas
rumah sakit dan pasokan obat-obatan. Oleh karena itu, PMI mulai mengkaji
kemungkinan bantuan yang dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.“Seperti biasa, bantuan akan disalurkan melalui PMI ke
Palang Merah Internasional (Red Crescent) negara tetangga, seperti Turki,
kemudian diteruskan ke Iran untuk masyarakat,” ujar Kalla.Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tidak
dilakukan secara langsung oleh pemerintah Indonesia, melainkan melalui jaringan
organisasi kemanusiaan internasional. Skema ini dinilai lebih efektif sekaligus
memastikan bantuan dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat yang
membutuhkan.Dalam proses distribusinya, PMI juga mempertimbangkan
penggunaan jalur logistik melalui negara-negara terdekat seperti Pakistan atau
Turki. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengiriman sekaligus
meminimalkan hambatan distribusi di tengah situasi yang kompleks.Namun demikian, aspek efisiensi biaya juga menjadi perhatian
utama. Jusuf Kalla menyebutkan bahwa pengiriman obat langsung dari Indonesia
berpotensi menimbulkan biaya tinggi yang tidak sebanding dengan nilai bantuan
itu sendiri.“Lebih baik membeli obat di negara terdekat. Pengalaman
kami, harga obat di Pakistan bisa setengah lebih murah dibanding di Indonesia,”
katanya.Saat ini, PMI masih melakukan perhitungan terkait total
kebutuhan bantuan, termasuk jenis obat-obatan dan perlengkapan medis yang
diperlukan oleh Iran. Koordinasi lebih lanjut juga akan dilakukan bersama
Kementerian Kesehatan untuk memastikan kelancaran teknis penyaluran bantuan.
Langkah PMI ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam
menjalankan misi kemanusiaan global, khususnya dalam membantu negara yang
tengah menghadapi tantangan di sektor kesehatan melalui kerja sama organisasi
kemanusiaan internasional. (GF)
19 Mar 2026, 12:08 WIT
KM Gandha Nusantara 17 Mati Mesin di Perairan Maluku Utara, Basarnas Ternate Kerahkan Personel
Papuanewsonline.com, Ternate – Sebuah kapal rute
Bitung–Ternate dilaporkan mengalami kerusakan mesin di perairan Maluku Utara
sehingga memicu operasi pencarian dan pertolongan oleh Basarnas Ternate bersama
unsur SAR gabungan.Informasi mengenai kejadian tersebut diterima Kantor
Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate dari pihak PELNI Ternate melalui
Rudi Arif pada Minggu, 15 Maret 2026.Berdasarkan kronologi kejadian, pada Sabtu 14 Maret 2026
sekitar pukul 22.00 WIT, KM Gandha Nusantara 17 berlayar dari Bitung menuju
Ternate. Namun pada Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WIT kapal dilaporkan
mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan sekitar Maluku Utara.Pihak kru kapal sempat melakukan upaya perbaikan secara
mandiri untuk mengatasi gangguan pada mesin. Namun hingga beberapa waktu
kemudian perbaikan tersebut belum berhasil dilakukan sehingga kapal tidak dapat
melanjutkan perjalanan.Kapten kapal kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada
pihak PELNI. Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Basarnas Ternate
untuk meminta bantuan penanganan melalui operasi SAR.Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Ternate, Ferdinando,
mengatakan bahwa pada pukul 12.15 WIT Tim Rescue Kantor SAR Ternate bersama
unsur yang terlibat langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan KN SAR
237 Pandudewanata.Di sisi lain, kapal KM Sabuk Nusantara 115 yang berada di
sekitar lokasi kejadian juga sempat berusaha melakukan penarikan terhadap kapal
yang mengalami kerusakan tersebut. Namun upaya tersebut terkendala kondisi
gelombang laut yang mencapai sekitar 2,5 hingga 3 meter.Selain itu dilaporkan kapal mengalami kemiringan sekitar 20
derajat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh tim penyelamat.
Hingga saat ini proses evakuasi dan upaya penyelamatan masih terus dilakukan
oleh Tim SAR Gabungan.Unsur yang terlibat dalam operasi ini antara lain Kantor SAR
Ternate, Polairud Polda Maluku Utara, KPLP Ternate, PT PELNI, serta kapal KM
Sabuk Nusantara 115. Sementara itu jumlah korban yang berada di kapal
dilaporkan sebanyak tujuh orang dan seluruhnya masih dalam proses penanganan
oleh tim SAR. (GF)
16 Mar 2026, 21:32 WIT
KEBAKARAN HANGUSKAN TIGA RUMAH DI MIMIKA BARU, SATU ORANG ALAMI LUKA BAKAR
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Baru, Gang Pelangi Kasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, pada Minggu pagi (15/03/26) sekitar pukul 08.50 WIT. Peristiwa tersebut menghanguskan tiga unit rumah petakan dan menyebabkan seorang penghuni mengalami luka bakar. Kasi Humas Polres Mimika Iptu Hempy Ona, SE, menyampaikan bahwa kerugian materiil diperkirakan mencapai antara Rp600 juta hingga Rp700 juta. "Kami mengucapkan belasungkawa atas kejadian ini dan akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui akar penyebabnya," ujarnya.Korban luka bakar diketahui bernama D.R (60 tahun), seorang pensiunan guru yang tinggal di lokasi kejadian.Ia mengalami luka bakar pada bagian kaki kiri dan kanan serta lengan kanan, dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Herlina Timika. Istri korban, V.P (61 tahun), berhasil selamat tanpa luka fisik namun masih mengalami trauma akibat insiden tersebut. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kebakaran diduga bermula saat D.R hendak menyalakan kompor minyak tanah untuk memasak. Diduga terjadi kebocoran pada tangki bensin sepeda motor yang terparkir sekitar satu meter dari kompor, uap bensin yang menyebar kemudian tersambar api dan memicu ledakan kecil.Korban sempat berusaha mendorong sepeda motor yang terbakar keluar rumah untuk mencegah api menyebar, namun dalam upaya tersebut ia mengalami luka bakar. Warga sekitar segera berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran cepat merembet ke dua rumah tetangga karena jarak bangunan yang sangat berdekatan. Setelah menerima laporan, personel Polres Mimika bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mimika segera tiba di lokasi dengan empat unit mobil pemadam kebakaran. Petugas PLN juga turut membantu dengan memutus aliran listrik di sekitar lokasi untuk menghindari bahaya tambahan.Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 09.30 WIT setelah dilakukan upaya pemadaman dan pendinginan oleh tim gabungan. Selain tiga rumah yang ludes terbakar, satu unit sepeda motor hangus terbakar dan satu mobil mengalami kerusakan pada kaca depan akibat panas api. Seluruh perabot rumah tangga serta dokumen penting para penghuni tidak dapat diselamatkan. Saat ini Tim Inafis Polres Mimika sedang melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. "Kami menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan bahan bakar dan tidak memarkir kendaraan dekat sumber api. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi dan korban dapat segera pulih dengan baik," pungkas Hempy. Penulis: JidEditor: GF
16 Mar 2026, 08:43 WIT
SEORANG PEMANCING REMAJA TENGGELAM DI DERMAGA PELABUHAN POUMAKO TIMIKA
Papuanewsonline.com, Timika – Seorang pemancing ikan bernama Robianus Kehek (18 tahun) dilaporkan tenggelam pada Minggu (15/03/26) subuh sekitar pukul 05.00 WITA di Dermaga Pelabuhan Poumako, Kabupaten Mimika. Korban mulai melakukan aktivitas memancing sejak sekitar pukul 02.00 dini hari sebelum insiden terjadi. Pelaporan kejadian dilakukan oleh Ayub Sesa pada sore hari sekitar pukul 15.25 WITA kepada petugas jaga dermaga SAR Timika. Menurut keterangan pelapor, saat tengah memancing korban terpeleset dan jatuh ke dalam air. Ada saksi mata yang menyaksikan korban sempat berusaha berenang, namun tidak lama kemudian tidak terlihat lagi di permukaan air. Setelah kejadian terjadi, keluarga korban bersama masyarakat setempat segera melakukan upaya pencarian mandiri untuk menemukan korban. Namun hingga saat pelaporan diterima pihak Basarnas Timika, upaya tersebut belum menghasilkan hasil yang diharapkan.Kepala Kantor SAR Timika I Wayan Suyatna, S.H., M.M., melalui Kasubsie Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y. Batlajery, S.E., langsung mengerahkan tim Rescue untuk melakukan pencarian intensif. Tim menggunakan Perahu Karet 25 PK dalam menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian. Langkah ini dilakukan secepat mungkin untuk meningkatkan peluang menemukan korban dengan selamat.Hingga saat berita ini diterbitkan, tim SAR gabungan yang juga dibantu oleh keluarga korban dan masyarakat setempat masih terus melakukan upaya pencarian dengan penuh semangat. Pihak SAR mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika berada di sekitar dermaga atau perairan, terutama pada kondisi cuaca dan visibilitas yang terbatas di pagi hari. "Kami akan terus melakukan pencarian hingga korban ditemukan dan dapat segera kembali ke pangkuan keluarga," pungkas Charles Y. Batlajery.Penulis: JidEditor: GF
16 Mar 2026, 08:32 WIT
Pelatihan MoJo Kedubes AS Dorong Jurnalis Muda Kuasai Jurnalisme Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Jakarta menyelenggarakan pelatihan Mobile Journalism (MoJo) pada
Jumat, 13 Maret, di American Space yang berlokasi di Masjid Istiqlal. Kegiatan
ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari jurnalis anggota Ikatan Wartawan
Online (IWO), anggota Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI), serta jurnalis
mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah jurnalistik.Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
peserta dalam memproduksi konten digital berkualitas menggunakan telepon
pintar, khususnya dalam peliputan Ramadan. Kegiatan tersebut juga menjadi
bagian dari upaya mendorong jurnalis agar mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi media yang semakin pesat.Seiring dengan berkembangnya platform digital di Indonesia,
pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi, termasuk cerita dan berita
mengenai Ramadan, juga mengalami perubahan. Melalui pelatihan ini, para peserta
didorong untuk menghasilkan liputan yang kreatif, akurat, dan tetap menjunjung
tinggi tanggung jawab jurnalistik.“Kedutaan Besar Amerika Serikat berkomitmen mendukung
jurnalisme profesional serta menjalin keterlibatan dengan komunitas media yang
terus berkembang,” ujar Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat Jamie W.
Ravetz dalam sambutan pembukaan.“Melalui lokakarya ini, kami berharap dapat memberikan
perangkat praktis yang dapat mendukung kerja jurnalistik—mulai dari menyusun
cerita yang menarik, melakukan wawancara yang membangun narasi kuat, hingga
memanfaatkan perangkat mobile untuk merekam video, foto, dan audio secara
efektif.”Pada sesi pertama, peserta mengikuti materi bertajuk
“Ramadan Storytelling in the Digital Age” yang dipandu oleh wartawan senior
Hanna Fauzie. Dalam sesi ini, peserta mempelajari tren peliputan Ramadan di era
digital serta pentingnya pelaporan yang sensitif terhadap isu-isu keagamaan.Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai
teknik wawancara yang mampu membangun narasi kuat dalam sebuah laporan
jurnalistik, tanpa mengabaikan prinsip etika serta akurasi dalam pemberitaan.Sesi kedua dipandu oleh jurnalis digital Tedy Tri Setio yang
berfokus pada keterampilan praktis dalam Mobile Journalism. Peserta diajarkan
berbagai teknik dasar pengambilan video dan foto berkualitas menggunakan
telepon pintar.Materi yang diberikan mencakup teknik framing, pengaturan
pencahayaan, hingga pengolahan audio agar hasil produksi konten menjadi lebih
profesional. Para peserta juga diperkenalkan dengan berbagai aplikasi
pengeditan sederhana yang dapat digunakan untuk membuat konten digital secara
cepat dan efektif.Selain itu, pelatihan juga membahas tren format konten
digital yang kini banyak digunakan di berbagai platform media sosial, seperti
reels, shorts, dan video vertikal yang semakin populer di kalangan audiens
digital.Kegiatan pelatihan kemudian ditutup dengan sesi praktik dan
presentasi ide cerita. Dalam sesi tersebut, peserta diminta mengembangkan ide
liputan singkat bertema Ramadan dan memproduksi konten video pendek berdasarkan
materi yang telah dipelajari.Melalui kegiatan ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat
berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis warga, jurnalis
muda, serta mahasiswa jurnalistik dalam memanfaatkan teknologi mobile untuk
menghasilkan liputan yang informatif, menarik, dan relevan bagi masyarakat di
era digital. (GF)
15 Mar 2026, 11:44 WIT
Operasi Ketupat Salawaku 2026: Bid Dokkes Polda Maluku Perkuat Dukungan Medis Personel di Lapangan
Papuanewsonline.com, Ambon – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Maluku menggelar pemeriksaan kesehatan bagi personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026, guna memastikan seluruh anggota yang bertugas dalam pengamanan arus mudik Idulfitri berada dalam kondisi fisik yang prima.Pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Tahapary Polda Maluku usai pelaksanaan apel kesiapan personel Operasi Ketupat Salawaku 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan medis terhadap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat yang bertujuan mengamankan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri.Tim kesehatan Bid Dokkes Polda Maluku melakukan sejumlah pemeriksaan dasar kepada personel, di antaranya pengecekan tekanan darah, pemberian vitamin, serta layanan konsultasi kesehatan bagi anggota yang akan melaksanakan tugas pengamanan di berbagai titik operasi.Ketua Tim Kesehatan Lapangan Operasi Ketupat Salawaku 2026, IPTU Rsya A. Tamaela, A.Md.Kep., S.H., mengatakan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara rutin selama pelaksanaan operasi guna memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga.“Pemeriksaan kesehatan ini akan terus kami lakukan hingga berakhirnya pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026. Tujuannya agar seluruh personel yang bertugas di lapangan tetap dalam kondisi sehat dan mampu melaksanakan tugas pengamanan secara maksimal,” ujarnya.Ia menjelaskan, layanan kesehatan tidak hanya dilakukan di markas komando operasi, tetapi juga akan diberikan langsung di lokasi penugasan anggota.“Kami setiap hari membuka layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan bagi personel Polda Maluku maupun Polresta Ambon yang terlibat dalam operasi. Selain itu, tim kesehatan juga akan turun langsung ke pos-pos pengamanan untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap terpantau,” tambahnya.Operasi Ketupat Salawaku 2026 sendiri merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Polda Maluku bersama unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik serta perayaan Idulfitri di wilayah Maluku.Dalam operasi tersebut, Polda Maluku menyiagakan sejumlah pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis, seperti pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, serta jalur transportasi utama yang menjadi pusat mobilitas masyarakat selama musim mudik.Melalui dukungan layanan kesehatan dari Bid Dokkes Polda Maluku, diharapkan seluruh personel yang bertugas dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026 dapat menjalankan tugas pengamanan secara optimal sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan lancar.Dukungan layanan kesehatan bagi personel yang bertugas dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026 menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengamanan arus mudik di wilayah Maluku. Personel kepolisian yang bertugas di lapangan seringkali menghadapi kondisi kerja yang padat dan membutuhkan kesiapan fisik yang prima.Dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin serta layanan medis langsung di pos-pos pengamanan, Bid Dokkes Polda Maluku menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesiapan personel sekaligus memastikan pelaksanaan operasi berjalan optimal. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama momentum mudik dan perayaan Idulfitri. PNO-12
15 Mar 2026, 11:38 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Wakapolda Maluku Laksanakan Salat Ied Bersama Warga Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah bersama masyarakat di Lapangan Tahapary Polda Maluku, Sabtu (21/3/2026) pagi, di tengah guyuran hujan.Salat Ied yang dimulai pukul 06.45 WIT tersebut tetap berlangsung khusyuk. Ribuan jemaah, termasuk personel Polda Maluku dan keluarga, bertahan mengikuti ibadah hingga selesai meski cuaca kurang bersahabat.Pelaksanaan salat dihadiri Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, pengurus Bhayangkari, serta masyarakat umum.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni mengatakan, momentum Idulfitri menjadi pengingat pentingnya memperkuat keimanan dan kebersamaan, termasuk dalam situasi apa pun.“Cuaca tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa nilai ketakwaan dan kebersamaan tetap menjadi kekuatan utama dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.Bertindak sebagai khatib, Ustadz Husein Abdul Aziz Arbi, Lc., M.A., dalam khutbahnya menekankan bahwa Idulfitri merupakan momentum kembali kepada fitrah serta memperkuat nilai-nilai spiritual setelah Ramadan.“Idulfitri adalah saat untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat ukhuwah, baik sesama umat maupun sebagai bangsa,” kata khatib.Ia juga mengajak jamaah untuk terus menjaga kepedulian sosial dan semangat berbagi sebagai bagian dari karakter seorang muslim.Seluruh rangkaian ibadah berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga selesai pada pukul 07.30 WIT.Momentum ini sekaligus mencerminkan kebersamaan antara jajaran Polda Maluku dan masyarakat dalam merayakan Idulfitri, serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku. PNO-12
22 Mar 2026, 13:35 WIT
Kapolda Maluku Jadi Khatib Sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H/2026 M sekaligus bertindak sebagai khatib, yang berlangsung di *Lapangan Merdeka Kota Ambon, Sabtu (21/3/2026) pukul 06.30 WIT.Pelaksanaan Sholat Idul Fitri tersebut dipimpin oleh Imam Drs. H. Hadi Basalamah, M.Fil.I., dan diikuti oleh ribuan jamaah yang memadati Lapangan Merdeka dalam suasana penuh kekhusyukan dan kebersamaan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Kabinda Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Ketua MUI Provinsi Maluku, Ketua Yayasan Al-Fatah Ambon, serta Wali Kota Ambon.Selain itu, hadir pula para Pejabat Utama gabungan TNI-Polri, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan P.P. Lease beserta jajaran, Sekretaris Kota Ambon, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat umum yang turut merayakan hari kemenangan dengan penuh suka cita.Dalam khutbah Idul Fitri yang disampaikannya, Kapolda Maluku mengajak seluruh jamaah untuk merenungkan makna berakhirnya bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar rutinitas ibadah tahunan, melainkan sebuah proses pendidikan spiritual (madrasah kehidupan) yang membentuk karakter manusia menjadi lebih baik.Kapolda mengutip pandangan para ulama terdahulu yang tidak hanya bergembira menyambut Ramadan, tetapi juga merasa sedih ketika bulan suci tersebut berlalu.“Para ulama salaf berdoa selama enam bulan agar dipertemukan dengan Ramadan, dan enam bulan berikutnya mereka berdoa agar amal-amalnya diterima oleh Allah SWT. Ini menunjukkan betapa agungnya Ramadan dalam kehidupan seorang mukmin,” ungkap Kapolda.Ia menekankan bahwa Ramadan mengajarkan umat Islam untuk menahan diri, tidak hanya dari lapar dan dahaga, tetapi juga dari amarah, hawa nafsu, dan ego pribadi.Menurutnya, kekuatan sejati seseorang bukan terletak pada kekuatan fisik, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri.“Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pertarungan, tetapi mereka yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Inilah kekuatan sejati yang melahirkan kedamaian,” tegasnya.Kapolda menjelaskan bahwa Idul Fitri merupakan momentum kembali kepada fitrah, yakni kesucian diri setelah menjalani proses pembinaan selama Ramadan. Ia mengibaratkan Ramadan sebagai proses pendidikan, sementara Idul Fitri adalah hari kelulusan.Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kelulusan tersebut harus diwujudkan dalam perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.“Ibadah Ramadan seharusnya melahirkan pribadi yang lebih lembut hatinya, lebih tenang sikapnya, dan lebih luas kasih sayangnya kepada sesama,” ujarnya.Kapolda juga menekankan pentingnya tradisi saling memaafkan sebagai bagian dari ajaran Islam yang luhur, sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan sosial.Menurutnya, memaafkan merupakan akhlak mulia yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan ego demi menjaga persaudaraan. Dalam khutbahnya, Kapolda Maluku turut menyoroti pentingnya menjaga persaudaraan, terutama di tengah keberagaman masyarakat Maluku. Ia mengangkat nilai kearifan lokal hidup orang basudara sebagai fondasi utama kehidupan sosial di daerah ini.Ungkapan seperti potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng dibagi dua disebut sebagai cerminan nilai empati, kebersamaan, dan solidaritas yang telah diwariskan oleh para leluhur.“Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam, bahwa seseorang tidak sempurna imannya hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri,” jelas Kapolda.Ia menegaskan bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan merupakan kehendak Allah SWT agar manusia saling mengenal dan memahami.Kapolda juga mengingatkan bahwa keamanan dan ketenteraman merupakan nikmat besar yang sering kali terlupakan. Tanpa rasa aman, masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitas dengan baik, termasuk dalam beribadah.Ia mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa seseorang yang merasa aman, sehat, dan tercukupi kebutuhannya, seakan telah memiliki dunia seisinya.“Menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Setiap ucapan dan tindakan kita memiliki dampak terhadap ketenteraman bersama,” tegasnya.Kapolda mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam bersikap, termasuk dalam menyikapi informasi, serta tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah persatuan.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa perbedaan dan dinamika sosial merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, yang terpenting adalah bagaimana menyikapinya dengan bijak.“Islam mengajarkan bahwa perdamaian itu lebih baik. Idul Fitri adalah momentum untuk membersihkan hati, memperbaiki hubungan, dan membuka pintu perdamaian,” ujarnya.Ia mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan Idul Fitri sebagai titik awal dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis, dengan mengedepankan nilai kasih sayang, toleransi, dan persaudaraan.Mengakhiri khutbahnya, Kapolda Maluku memimpin doa bersama, memohon kepada Allah SWT agar seluruh umat diberikan keberkahan, keselamatan, serta kehidupan yang damai dan harmonis.Ia juga mendoakan agar Provinsi Maluku senantiasa menjadi daerah yang aman, tenteram, dan penuh keberkahan, serta dijauhkan dari konflik dan perpecahan.“Ya Allah, satukan hati kami, perbaiki hubungan di antara kami, dan jadikan negeri kami negeri yang aman, tenteram, dan penuh keberkahan,” tutupnya.Pelaksanaan Sholat Idul Fitri berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kekhusyukan. Pada pukul 08.30 WIT, seluruh rangkaian kegiatan berakhir dalam keadaan khidmat.Melalui momentum Idul Fitri ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan kedamaian di Bumi Raja-Raja. PNO-12
22 Mar 2026, 13:19 WIT
SALAT IDULFITRI 1447 H DI MIMIKA BERLANGSUNG KHIDMAT MESKI SEMPET DIGUYUR HUJAN
Papuanewsonline.com, Timika – Pelaksanaan salat Idulfitri
1447 H di Halaman Gedung Eme Neme Yauware, Kabupaten Mimika, tetap berlangsung
dengan penuh kekhusyuan meski sempat diguyur hujan ringan pada Sabtu pagi
(21/3/26). Walaupun cuaca sempat membuat lokasi lengang hingga pukul 06.30 WIT,
antusiasme umat Muslim tidak surut.Jamaah mulai memadati area dengan membawa payung dan
perlengkapan tambahan untuk melapisi sajadah dari sisa air hujan, menunjukkan
semangat ibadah yang tinggi di hari kemenangan.Ibadah yang dipimpin oleh Imam H. Muslimin Umar dan Khatib
Ustaz Abdul Syakir ini dimulai sekitar pukul 07.30 WIT tepat setelah langit
mulai cerah. Ketua PHBI Mimika, Ustaz Joko Prianto, mengapresiasi kesabaran
jamaah yang tetap setia menunggu meski acara sedikit tertunda karena faktor
cuaca dan kendala teknis. Ia berharap momen ini menjadi ajang syukur setelah sebulan
penuh berpuasa untuk kembali ke fitrah yang suci.Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang turut hadir di lokasi,
menegaskan bahwa Idulfitri adalah simbol kemenangan dalam mengendalikan diri
dan meningkatkan ketakwaan. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan dan
toleransi sebagai fondasi utama masyarakat Mimika yang harmonis."Kemenangan ini adalah keberhasilan memperkuat hubungan
dengan Tuhan dan sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku maupun
agama," tutur Bupati dalam sambutannya.Dalam khutbahnya, Ustaz Abdul Syakir mengingatkan bahwa
indikator kesuksesan puasa tecermin pada perubahan sikap yang lebih berempati
dan peduli terhadap sesama. Ia mengajak jamaah untuk memperkuat kesalehan sosial melalui
zakat sebagai sarana membersihkan jiwa serta harta. Penulis: Jid
Editor: GF
21 Mar 2026, 21:22 WIT
PHBI Mimika Tetapkan 87 Masjid, 4 Lapangan, Dan 1 Sekolah Sebagai Lokasi Salat Idul Fitri 1447 H
Papuanewsonline.com, Timika – Panitia Hari-Hari Besar Islam
(PHBI) Kabupaten Mimika telah menetapkan lokasi-lokasi resmi untuk pelaksanaan
salat Idul Fitri 1447 Hijriyah tahun 2026 dengan tema "Harmoni Fitrah: Kembali Suci, Menenun Damai dalam Keberagaman. Sebanyak 87 masjid, 4 lapangan
terbuka, serta 1 sekolah akan menjadi titik kumpul bagi umat Islam di
seluruh wilayah Mimika untuk melaksanakan ibadah raya bersama. Pengumuman ini
disampaikan untuk memastikan pelaksanaan salat berjalan dengan lancar, tertib,
dan aman bagi seluruh jamaah."Kita telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
setiap lokasi untuk memastikan memenuhi standar keamanan dan kapasitas yang
dibutuhkan," ujar Ketua PHBI Kabupaten Mimika, H. Joko
Prianto, S.E, dalam keterangannya.Lokasi masjid yang ditetapkan tersebar di berbagai distrik
dan kelurahan di Kabupaten Mimika, termasuk Masjid Agung Mimika, Masjid
Al-Muttaqin Mimika Baru, dan Masjid Nurul Huda Kwamki Baru. Selain itu, empat lapangan terbuka yang digunakan antara
lain Halaman Gedung Eme Neme Yauware, Lapangan Pasar Sentral, Lapangan Kodim Timika, dan Lapangan Tembagapura. Satu sekolah yang menjadi lokasi tambahan adalah Sekolah
Muhammadiyah, yang dipilih karena memiliki area yang
luas dan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat sekitar.Pelaksanaan salat Idul Fitri di setiap lokasi akan didukung
oleh panitia khusus yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh agama, dan
aparatur terkait. Pihak PHBI juga telah melakukan koordinasi dengan Polres
Mimika, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait untuk menangani segala aspek
keamanan, kesehatan, serta tata kelola lalu lintas sekitar lokasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PHBI juga menyampaikan
pesan khusus bagi seluruh umat Islam di Mimika."Semoga pelaksanaan salat Idul Fitri tahun ini dapat
menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antarumat beragama dan membawa
berkah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika," ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 12:24 WIT
Perayaan Nyepi Tahun Saka 1948 Di Mimika Berlangsung Khidmat
Papuanewsonline.com, Timika – Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun
Baru Saka 1948 di Kabupaten Mimika berlangsung dengan penuh khidmat, makna
mendalam, dan keceriaan bersama. Kegiatan yang berpusat di kawasan Pasar Lama
Kota Timika pada Rabu (18/3) dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes
Rettob beserta Wakil Bupati Emanuel Kemong, bersama unsur Forkopimda, tokoh
agama, dan masyarakat lintas etnis serta agama dari seluruh daerah."Kehadiran kita semua di sini menjadi bukti nyata bahwa
Mimika adalah rumah bagi seluruh elemen masyarakat yang berbeda latar belakang,
namun tetap bersatu dalam semangat persaudaraan yang kokoh," ujar Bupati
Johannes dalam sambutannya.Ketua Forum Hindu Dharma Indonesia (FHDI) Kabupaten Mimika,
I Nyoman Dwitana, menyampaikan salam penghormatan lintas agama sebagai bentuk
apresiasi terhadap keberagaman yang menjadi kekayaan daerah Mimika. Ia mengucapkan syukur atas kelancaran pelaksanaan perayaan
dan memberikan penghargaan kepada seluruh undangan yang menyempatkan diri
hadir. Perayaan tahun ini mengusung tema nasional "Wasudewa
Kutumbakam", yang memiliki makna bahwa seluruh umat manusia adalah satu
keluarga besar. "Tema ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat
Mimika yang majemuk. Ini juga selaras dengan visi bersama untuk mewujudkan
Kabupaten Mimika yang harmonis dan sejahtera," jelasnya. Dwitana juga menambahkan bahwa pencapaian Harmony Award pada
tahun sebelumnya menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai toleransi telah tumbuh
kuat di daerah ini.Dwitana menjelaskan bahwa esensi Hari Raya Nyepi bukan hanya
sebatas ritual keagamaan semata, melainkan juga momentum penting untuk refleksi
diri dalam meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial. Ajaran Hindu
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tiga hubungan utama: hubungan
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama, serta
hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitar. Selama Hari Raya Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan Catur
Brata Penyepian yang meliputi pantangan menyalakan sumber api, melakukan
aktivitas kerja, bepergian keluar rumah, dan menikmati hiburan apapun."Melalui serangkaian pantangan ini, kita melakukan
introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan selalu
peduli terhadap sesama manusia," tambahnya. Sebelum memasuki hari Nyepi, FHDI Mimika juga telah
melaksanakan sejumlah kegiatan sosial seperti donor darah dan kerja bakti
pembersihan lingkungan bersama masyarakat.Setelah pelaksanaan hari Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan
kegiatan Dharma Shanti sebagai ajang silaturahmi dan saling memaafkan antar
sesama. Dalam penutup sambutannya, Dwitana mengajak seluruh
masyarakat Mimika untuk terus menjaga kerukunan dan keharmonisan yang telah
terbangun dengan baik. "Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat hidup
dalam suasana harmoni dan saling menghormati satu sama lain. Selamat Hari Raya
Nyepi bagi seluruh umat Hindu di Mimika, serta selamat menyongsong Hari Raya
Idul Fitri bagi saudara-saudara umat Muslim," pungkasnya.Usai sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan pawai ogoh-ogoh
yang meriah, menampilkan berbagai karya seni yang sarat akan filosofi tentang
pentingnya pengendalian diri dan pembersihan sifat negatif dalam kehidupan
sehari-hari. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 12:06 WIT
1.100 Takjil Dibagikan, Kadin, HIPMI, IWAPI dan Komunitas di Mimika Berbagi Berkah Ramadan
Papuanewsonline.com, Mimika — Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Mimika bersama HIPMI Mimika, IWAPI DPC Mimika, Yayasan Rabu Biru
Foundation, dan Maxim Timika berkolaborasi membagikan 1.100 paket takjil kepada
masyarakat selama bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik,
antara lain Bundaran SP2, Jalan Budi Utomo depan Cafe MULO, serta di jalur
poros Pomako–Mapurujaya dengan mengusung tema “Bersatu dalam Kolaborasi,
Berbagi dalam Keberkahan”, Sabtu (14/03/2026).Sekretaris Kadin Mimika, Viktor Fonatba, mengatakan sebagai
induk organisasi pengusaha, Kadin berupaya merangkul seluruh organisasi
underbond seperti HIPMI dan IWAPI, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai
komunitas, termasuk Yayasan Rabu Biru dan Maxim, dalam kegiatan sosial selama
Ramadan.Menurutnya, kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan
bentuk kepedulian bersama sekaligus upaya mempererat hubungan antara organisasi
dan masyarakat di Kabupaten Mimika.“Melalui kegiatan ini kami berharap tercipta silaturahmi
yang semakin kuat antara asosiasi dan masyarakat. Ini juga menjadi wujud
kebersamaan serta kepedulian di bulan suci Ramadan,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa Ramadan menjadi momentum untuk
memperkuat harmoni dan kebersamaan di tengah keberagaman. Karena itu,
kolaborasi antarorganisasi dalam kegiatan sosial dinilai penting untuk
menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.“Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak amal kebaikan,
memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Kita semua
berbeda-beda, namun bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu meraih keberkahan,”
tambahnya.Sementara itu, Ketua HIPMI Mimika Junaidi Samuel
menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil telah menjadi tradisi organisasi
yang rutin dilakukan setiap tahun. Pada tahun sebelumnya kegiatan tersebut
dilaksanakan bersama organisasi Tidar, sedangkan tahun ini HIPMI berkolaborasi
dengan Kadin, IWAPI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru.“Kegiatan berbagi takjil ini memang rutin kami lakukan
setiap tahun. Tahun lalu bersama Tidar, dan tahun ini kami berkolaborasi dengan
Kadin sebagai organisasi pengusaha, IWAPI sebagai organisasi pengusaha wanita,
kemudian Maxim, serta Yayasan Rabu Biru,” jelasnya.Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat
kebersamaan sekaligus memperkuat solidaritas antarorganisasi dan masyarakat,
khususnya di bulan Ramadan.“Semangatnya sama, niatnya sama, yaitu berbagi kepada sesama
dan mempererat kebersamaan dalam keberagaman,” ujarnya.Ketua IWAPI DPC Mimika, dr. Puttri Sultan, juga menjelaskan
bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai
organisasi dan komunitas yang ada di Mimika.“Kegiatan ini kami laksanakan bersama teman-teman dari
Kadin, HIPMI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru dalam rangka berbagi berkah kepada
saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa,” katanya.Ia menjelaskan bahwa pembagian takjil dilakukan di sejumlah
titik, mulai dari kawasan SP2, Jalan Budi Utomo, hingga sepanjang jalur
Mapurujaya–Pomako. Takjil juga dibagikan kepada masyarakat yang melintas serta
kepada jamaah di sejumlah musala dan masjid di sekitar lokasi kegiatan.Puttri berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antarorganisasi dan warga.“Harapan kami, melalui kegiatan ini masyarakat dapat
terbantu, khususnya bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain
itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat
kolaborasi antara berbagai organisasi,” ungkapnya.Sementara itu, Ketua Yayasan Rabu Biru Egy Kenharvey menilai
Ramadan merupakan momentum penting untuk mempererat persaudaraan sekaligus
menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.Menurutnya, semangat berbagi dalam kebersamaan akan membawa
keberkahan bagi semua pihak. Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin
antara Kadin, HIPMI, IWAPI, Maxim, serta berbagai komunitas dalam kegiatan
sosial tersebut.“Dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan bersama,
dapat tumbuh kebahagiaan di tengah masyarakat. Keikhlasan dalam berbagi menjadi
nilai utama yang mampu memperkuat persaudaraan,” ujarnya.Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai
upaya menumbuhkan semangat toleransi, kepedulian sosial, serta memperkuat
kebersamaan di tengah masyarakat Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
16 Mar 2026, 16:34 WIT
