logo-website
Minggu, 28 Jun 2026,  WIT
Berita Terbaru Lihat semua
APPOAP Soroti Sulitnya Pengusaha OAP Mengakses Informasi dan Peluang Usaha Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi dunia usaha yang dihadapi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika. Hingga 26 Juni 2026, organisasi tersebut mengaku masih menerima banyak laporan dari pelaku usaha lokal yang kesulitan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah maupun kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.Menurut APPOAP, selama beberapa bulan terakhir pihaknya telah berupaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, upaya tersebut dinilai belum berjalan efektif karena dalam sejumlah kesempatan para kepala OPD tidak dapat ditemui dengan berbagai alasan, seperti sedang mengikuti rapat, menjalankan tugas luar daerah, atau memiliki agenda kedinasan lainnya.Kondisi yang berulang tersebut, menurut APPOAP, menimbulkan pertanyaan di kalangan pengusaha OAP mengenai sejauh mana komunikasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha lokal telah berjalan secara optimal. Di sisi lain, organisasi tersebut mengakui bahwa pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen mempercepat pembangunan melalui berbagai arahan yang disampaikan pimpinan daerah.APPOAP mencatat bahwa dalam berbagai apel maupun rapat awal pekan, Bupati Mimika, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah secara konsisten menginstruksikan seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan program serta meningkatkan serapan anggaran. Instruksi tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.Namun demikian, APPOAP menilai masih terdapat kesenjangan antara arahan pimpinan daerah dengan kondisi yang dirasakan pelaku usaha di lapangan. Berdasarkan pemantauan terhadap sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paket pekerjaan yang diumumkan sejauh ini masih didominasi jasa konsultansi, pengawasan, dan perencanaan. Sementara peluang pada sektor konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses pengusaha lokal dinilai belum terlihat secara signifikan.Situasi tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang menurut APPOAP perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah. Organisasi itu mempertanyakan melalui mekanisme apa paket-paket pekerjaan dilaksanakan apabila pembangunan telah berjalan. Sebaliknya, jika sebagian besar kegiatan belum direalisasikan, APPOAP meminta penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan percepatan pelaksanaan program belum berjalan optimal di masing-masing OPD.APPOAP menegaskan bahwa berbagai pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk tuduhan terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua.Sebagai organisasi yang lahir dari aspirasi pengusaha OAP, APPOAP menyatakan tetap mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mimika. Namun organisasi tersebut menilai dukungan tersebut harus diiringi dengan keterbukaan informasi, kesempatan yang adil, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha lokal. Untuk itu, APPOAP meminta pemerintah membuka ruang audiensi resmi dengan pengusaha OAP, menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 secara terbuka, memperkuat komunikasi seluruh OPD dengan pelaku usaha lokal, memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha Orang Asli Papua melalui kebijakan afirmatif. APPOAP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Mimika tidak semata-mata diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan mampu dirasakan masyarakat melalui tumbuhnya pengusaha Orang Asli Papua sebagai pelaku utama ekonomi daerah. Organisasi tersebut berharap pemerintah menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disampaikan dalam pernyataan penutupnya, "Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk bertumbuh bersama, bukan hanya menghadirkan angka serapan anggaran." (GF) 27 Jun 2026, 11:43 WIT
AKBP Alredo Agustinus Rumbiak Resmi gantikan Billyandha Budiman Jabat Kapolres Mimika Papuanewsonline.com, Timika – Kepemimpinan Polres Mimika resmi berganti mengikuti kebijakan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1339/VI/2026 tertanggal 25 Juni 2026, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak ditunjuk sebagai Kapolres Mimika, menggantikan AKBP Billyandha Hildiario Budiman.Penetapan ini merupakan bagian dari tujuh surat keputusan yang diterbitkan serentak dengan nomor ST/1335 hingga ST/1341/VI/KEP/2026. Sebanyak 1.121 personel Polri tersebar di berbagai daerah terlibat dalam perpindahan jabatan kali ini. AKBP Billyandha sendiri mendapatkan promosi ke posisi Kasubbidsendak Bidyanmas Baintelkam Polri di Markas Besar Polri.Sebelumnya, AKBP Alredo menjabat sebagai Kapolres Nduga sejak 12 April 2025. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 2007, yang kemudian melanjutkan pendidikan di PTIK pada 2014 dan Sesko Angkatan Darat pada 2024. Pengalaman bertugas di wilayah pegunungan Papua dinilai menjadi bekal berharga menghadapi tantangan keamanan di Mimika.Selama memimpin Polres Mimika sejak awal 2025, AKBP Billyandha telah menangani berbagai persoalan keamanan, menyelesaikan konflik sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada warga. Masa baktinya berjalan dengan baik dan lancar hingga penyerahan tugas.Pergantian ini diharapkan tidak mengganggu kesinambungan kinerja. Sebaliknya, kepemimpinan baru diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas wilayah, serta terus memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 05:26 WIT
Bapenda Mimika Gelar Pajak Keliling, Layanan Jemput Bola Dapat Sambutan Positif Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar program Bapenda Goes To atau layanan pajak keliling sebagai bentuk pendekatan langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania SP 4, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIT.Warga menyambut kegiatan ini dengan antusias sejak pagi hari. Didampingi Bank Papua, tim Bapenda melayani pembayaran pajak secara cepat dan tertib. Sebagai apresiasi, setiap wajib pajak yang melunasi kewajibannya mendapatkan hadiah berupa tumbler atau kaos sebagai insentif tambahan. Kepala Kelurahan Wonosari Jaya, J. R. Rahakbauw, menyampaikan rasa terima kasihnya.Ia menilai layanan ini sangat membantu warga karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan waktu untuk datang ke kantor pusat. Ia berharap kegiatan serupa dapat diperpanjang waktunya dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.Warga setempat pun merasakan manfaat nyata. Salah satu wajib pajak, Munawar, mengungkapkan bahwa sistem ini sangat memudahkan, menghemat biaya transportasi, serta mencegah keterlambatan pembayaran karena kesibukan sehari-hari.Ia menyarankan agar program ini diadakan dua kali dalam setahun agar lebih banyak warga dapat memanfaatkannya. Setelah Wonosari Jaya, layanan dilanjutkan ke Kampung Naena Muktipura SP 6 pada 29–30 Juni 2026, serta tetap tersedia di Diana Mall hingga akhir bulan. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 05:11 WIT
TPNPB Laporkan Rumah Warga di Sugapa Diobrak-abrik Aparat, Minta Akses Bantuan Kemanusiaan Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB melalui juru bicaranya Sebby Sambom merilis laporan terkait operasi militer yang berlangsung di wilayah Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (25/6/2026). Menurut laporan yang diterima dari jajaran Kodap VIII Intan Jaya, aparat militer melakukan operasi gabungan darat dan udara mulai pukul 07.00 WIT, dengan menggunakan drone yang dilengkapi bahan peledak yang diterbangkan di atas permukiman warga.Dijelaskan, pada pukul 08.15 WIT, pasukan darat memasuki Kampung Yogatapa dan sekitarnya. Warga yang berada di halaman rumah diperintahkan keluar dan diancam akan ditembak mati jika berusaha melarikan diri. Setelah warga meninggalkan tempat tinggalnya, aparat masuk dan menggeledah serta mengobrak-abrik isi rumah. Hasil pemeriksaan dilaporkan tidak menemukan senjata maupun bahan peledak, namun operasi tetap dilanjutkan hingga ke wilayah Bilogai dan pusat kota dengan alasan daerah tersebut dikuasai kelompok di bawah pimpinan Apeni Kobogau.Laporan itu juga menyebutkan bahwa warga yang mengungsi dari Distrik Hitadipa, Agisiga, Sugapa, dan Ugimba kerap mengalami intimidasi. Aktivis masyarakat pun diawasi secara ketat sehingga hidup dalam ketakutan. Pemerintah dinilai belum menyediakan tempat pengungsian yang layak, mendorong banyak warga pindah hingga ke Nabire dan Timika, terutama setelah serangan udara yang terjadi sejak Mei hingga Juni 2026.Menurut data yang disampaikan, jumlah pengungsi di berbagai wilayah Papua kini telah mencapai lebih dari 122.931 jiwa. Mereka hidup tanpa kepastian tempat tinggal dan akses bantuan yang memadai. TPNPB mendesak pemerintah segera menghentikan operasi militer dan segala bentuk intimidasi yang memaksa warga terus mengungsi.Selain itu, diminta pula agar akses bagi lembaga kemanusiaan internasional dibuka sepenuhnya guna menangani kebutuhan pengungsi. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 04:54 WIT
Pilihan Redaksi
APPOAP Soroti Sulitnya Pengusaha OAP Mengakses Informasi dan Peluang Usaha Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi dunia usaha yang dihadapi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika. Hingga 26 Juni 2026, organisasi tersebut mengaku masih menerima banyak laporan dari pelaku usaha lokal yang kesulitan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah maupun kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.Menurut APPOAP, selama beberapa bulan terakhir pihaknya telah berupaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, upaya tersebut dinilai belum berjalan efektif karena dalam sejumlah kesempatan para kepala OPD tidak dapat ditemui dengan berbagai alasan, seperti sedang mengikuti rapat, menjalankan tugas luar daerah, atau memiliki agenda kedinasan lainnya.Kondisi yang berulang tersebut, menurut APPOAP, menimbulkan pertanyaan di kalangan pengusaha OAP mengenai sejauh mana komunikasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha lokal telah berjalan secara optimal. Di sisi lain, organisasi tersebut mengakui bahwa pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen mempercepat pembangunan melalui berbagai arahan yang disampaikan pimpinan daerah.APPOAP mencatat bahwa dalam berbagai apel maupun rapat awal pekan, Bupati Mimika, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah secara konsisten menginstruksikan seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan program serta meningkatkan serapan anggaran. Instruksi tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.Namun demikian, APPOAP menilai masih terdapat kesenjangan antara arahan pimpinan daerah dengan kondisi yang dirasakan pelaku usaha di lapangan. Berdasarkan pemantauan terhadap sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paket pekerjaan yang diumumkan sejauh ini masih didominasi jasa konsultansi, pengawasan, dan perencanaan. Sementara peluang pada sektor konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses pengusaha lokal dinilai belum terlihat secara signifikan.Situasi tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang menurut APPOAP perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah. Organisasi itu mempertanyakan melalui mekanisme apa paket-paket pekerjaan dilaksanakan apabila pembangunan telah berjalan. Sebaliknya, jika sebagian besar kegiatan belum direalisasikan, APPOAP meminta penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan percepatan pelaksanaan program belum berjalan optimal di masing-masing OPD.APPOAP menegaskan bahwa berbagai pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk tuduhan terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua.Sebagai organisasi yang lahir dari aspirasi pengusaha OAP, APPOAP menyatakan tetap mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mimika. Namun organisasi tersebut menilai dukungan tersebut harus diiringi dengan keterbukaan informasi, kesempatan yang adil, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha lokal. Untuk itu, APPOAP meminta pemerintah membuka ruang audiensi resmi dengan pengusaha OAP, menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 secara terbuka, memperkuat komunikasi seluruh OPD dengan pelaku usaha lokal, memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha Orang Asli Papua melalui kebijakan afirmatif. APPOAP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Mimika tidak semata-mata diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan mampu dirasakan masyarakat melalui tumbuhnya pengusaha Orang Asli Papua sebagai pelaku utama ekonomi daerah. Organisasi tersebut berharap pemerintah menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disampaikan dalam pernyataan penutupnya, "Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk bertumbuh bersama, bukan hanya menghadirkan angka serapan anggaran." (GF) 27 Jun 2026, 11:43 WIT
AKBP Alredo Agustinus Rumbiak Resmi gantikan Billyandha Budiman Jabat Kapolres Mimika Papuanewsonline.com, Timika – Kepemimpinan Polres Mimika resmi berganti mengikuti kebijakan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1339/VI/2026 tertanggal 25 Juni 2026, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak ditunjuk sebagai Kapolres Mimika, menggantikan AKBP Billyandha Hildiario Budiman.Penetapan ini merupakan bagian dari tujuh surat keputusan yang diterbitkan serentak dengan nomor ST/1335 hingga ST/1341/VI/KEP/2026. Sebanyak 1.121 personel Polri tersebar di berbagai daerah terlibat dalam perpindahan jabatan kali ini. AKBP Billyandha sendiri mendapatkan promosi ke posisi Kasubbidsendak Bidyanmas Baintelkam Polri di Markas Besar Polri.Sebelumnya, AKBP Alredo menjabat sebagai Kapolres Nduga sejak 12 April 2025. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 2007, yang kemudian melanjutkan pendidikan di PTIK pada 2014 dan Sesko Angkatan Darat pada 2024. Pengalaman bertugas di wilayah pegunungan Papua dinilai menjadi bekal berharga menghadapi tantangan keamanan di Mimika.Selama memimpin Polres Mimika sejak awal 2025, AKBP Billyandha telah menangani berbagai persoalan keamanan, menyelesaikan konflik sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada warga. Masa baktinya berjalan dengan baik dan lancar hingga penyerahan tugas.Pergantian ini diharapkan tidak mengganggu kesinambungan kinerja. Sebaliknya, kepemimpinan baru diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas wilayah, serta terus memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 05:26 WIT
Bapenda Mimika Gelar Pajak Keliling, Layanan Jemput Bola Dapat Sambutan Positif Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar program Bapenda Goes To atau layanan pajak keliling sebagai bentuk pendekatan langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania SP 4, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIT.Warga menyambut kegiatan ini dengan antusias sejak pagi hari. Didampingi Bank Papua, tim Bapenda melayani pembayaran pajak secara cepat dan tertib. Sebagai apresiasi, setiap wajib pajak yang melunasi kewajibannya mendapatkan hadiah berupa tumbler atau kaos sebagai insentif tambahan. Kepala Kelurahan Wonosari Jaya, J. R. Rahakbauw, menyampaikan rasa terima kasihnya.Ia menilai layanan ini sangat membantu warga karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan waktu untuk datang ke kantor pusat. Ia berharap kegiatan serupa dapat diperpanjang waktunya dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.Warga setempat pun merasakan manfaat nyata. Salah satu wajib pajak, Munawar, mengungkapkan bahwa sistem ini sangat memudahkan, menghemat biaya transportasi, serta mencegah keterlambatan pembayaran karena kesibukan sehari-hari.Ia menyarankan agar program ini diadakan dua kali dalam setahun agar lebih banyak warga dapat memanfaatkannya. Setelah Wonosari Jaya, layanan dilanjutkan ke Kampung Naena Muktipura SP 6 pada 29–30 Juni 2026, serta tetap tersedia di Diana Mall hingga akhir bulan. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 05:11 WIT
TPNPB Laporkan Rumah Warga di Sugapa Diobrak-abrik Aparat, Minta Akses Bantuan Kemanusiaan Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB melalui juru bicaranya Sebby Sambom merilis laporan terkait operasi militer yang berlangsung di wilayah Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (25/6/2026). Menurut laporan yang diterima dari jajaran Kodap VIII Intan Jaya, aparat militer melakukan operasi gabungan darat dan udara mulai pukul 07.00 WIT, dengan menggunakan drone yang dilengkapi bahan peledak yang diterbangkan di atas permukiman warga.Dijelaskan, pada pukul 08.15 WIT, pasukan darat memasuki Kampung Yogatapa dan sekitarnya. Warga yang berada di halaman rumah diperintahkan keluar dan diancam akan ditembak mati jika berusaha melarikan diri. Setelah warga meninggalkan tempat tinggalnya, aparat masuk dan menggeledah serta mengobrak-abrik isi rumah. Hasil pemeriksaan dilaporkan tidak menemukan senjata maupun bahan peledak, namun operasi tetap dilanjutkan hingga ke wilayah Bilogai dan pusat kota dengan alasan daerah tersebut dikuasai kelompok di bawah pimpinan Apeni Kobogau.Laporan itu juga menyebutkan bahwa warga yang mengungsi dari Distrik Hitadipa, Agisiga, Sugapa, dan Ugimba kerap mengalami intimidasi. Aktivis masyarakat pun diawasi secara ketat sehingga hidup dalam ketakutan. Pemerintah dinilai belum menyediakan tempat pengungsian yang layak, mendorong banyak warga pindah hingga ke Nabire dan Timika, terutama setelah serangan udara yang terjadi sejak Mei hingga Juni 2026.Menurut data yang disampaikan, jumlah pengungsi di berbagai wilayah Papua kini telah mencapai lebih dari 122.931 jiwa. Mereka hidup tanpa kepastian tempat tinggal dan akses bantuan yang memadai. TPNPB mendesak pemerintah segera menghentikan operasi militer dan segala bentuk intimidasi yang memaksa warga terus mengungsi.Selain itu, diminta pula agar akses bagi lembaga kemanusiaan internasional dibuka sepenuhnya guna menangani kebutuhan pengungsi. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 04:54 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Pendidikan & Kesehatan Lihat semua
Tukang Pangkas Rambut Ditemukan Meninggal di Kamar Kos, Diduga Karena Sakit Papuanewsonline.com, Timika – Seorang pria paruh baya bernama Bambang (55) ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosnya di kawasan Pasar Minggu, SP 1, pada Kamis sore (25/6/2026). Kejadian ini dibenarkan oleh Kapolsek Mimika Baru, AKP Mattinetta, saat dikonfirmasi pada malam harinya.Menurut keterangan yang diperoleh, peristiwa bermula ketika saksi bernama HFE mendatangi kamar korban sekitar pukul 17.30 WIT untuk mengajaknya menghadiri pengajian yasinan. Karena tidak ada jawaban, saksi pun meminta bantuan dua tetangga. Setelah mengintip lewat lubang ventilasi, mereka melihat korban terbaring tanpa sadar, lalu segera mendobrak pintu dan mendapati korban sudah meninggal.Bambang dikenal sebagai tukang pangkas rambut yang bekerja di wilayah SP 1. Ia tinggal sendiri di Timika, sementara istri dan anaknya menetap di Kabupaten Tumanggung. Terakhir kali ia terlihat bekerja adalah pada Rabu (24/6) sekitar pukul 12.00 WIT. Saksi lain menyebutkan bahwa pada sore harinya, korban sempat terlihat berbaring di Mushollah Al-Amin sambil mengeluhkan demam dan menggigil.Ia bahkan disarankan untuk segera berobat, namun belum sempat melakukannya sebelum ditemukan meninggal keesokan harinya. Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian oleh tim Inafis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara, Bambang meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 03:39 WIT
BRIDA Mimika Dorong Ekosistem Riset Terbuka dan Berbasis Data Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, menekankan pentingnya membangun ekosistem riset yang terbuka, kolaboratif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan penguatan kapasitas riset dan advokasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lokal di Timika.Slamet mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah dalam memperkuat budaya riset, inovasi, dan advokasi yang didasarkan pada data serta fakta lapangan.Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah membuka banyak peluang dalam pengelolaan informasi dan pengetahuan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi harus tetap diimbangi dengan verifikasi langsung di lapangan agar hasil kajian yang dihasilkan tetap akurat.Ia mengingatkan bahwa aktor-aktor lokal perlu mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa kehilangan kemampuan membaca realitas sosial yang berkembang di masyarakat.“Penggunaan AI dan teknologi informasi harus tetap didukung data nyata dari lapangan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang meleset, bias, atau keliru,” kata Slamet dalam Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (25/6/2026).Slamet menjelaskan, BRIDA Kabupaten Mimika saat ini tengah mendorong keterbukaan akses terhadap berbagai hasil penelitian, inovasi, dan kajian daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, mahasiswa, akademisi, organisasi lokal, maupun pemangku kepentingan lainnya.Menurut dia, selama ini berbagai hasil kajian yang dihasilkan pemerintah masih tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga belum seluruhnya mudah diakses oleh publik. Karena itu, diperlukan sistem pengelolaan data riset yang lebih terintegrasi dan terbuka.Ia menilai keterbukaan informasi riset akan memperkuat kualitas pengambilan keputusan sekaligus mendorong lahirnya kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat.Selain itu, Slamet mengajak perguruan tinggi, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal untuk berperan aktif dalam membangun ekosistem riset daerah melalui berbagai hasil penelitian, skripsi, kajian organisasi, maupun riset berbasis komunitas.Menurutnya, hasil-hasil penelitian lokal memiliki nilai strategis sebagai sumber referensi yang dapat memperkaya pengetahuan dan memperkuat dasar penyusunan kebijakan pembangunan.“Hasil riset lokal dapat menjadi rujukan bersama, bukan untuk disalin, tetapi untuk memperkaya referensi dan memperkuat dasar penyusunan kebijakan,” katanya.Ia juga menegaskan bahwa kegiatan riset tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Yang terpenting adalah kemampuan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat, mendengar aspirasi warga, mengolah data yang tersedia, serta menyesuaikannya dengan kondisi aktual di lapangan.Slamet menilai pembangunan budaya riset harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah ataupun OPD semata.Karena itu, BRIDA Mimika membuka ruang kolaborasi bagi seluruh pihak yang memiliki hasil kajian atau penelitian agar dapat dikoordinasikan dan dikelola secara lebih baik.Ia mengajak para peneliti, akademisi, mahasiswa, serta organisasi masyarakat yang memiliki hasil riset untuk berkoordinasi dengan BRIDA sehingga hasil kajian tersebut dapat terdokumentasi, diakses publik, dan dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan bersama.Lebih lanjut, Slamet menekankan bahwa riset dan inovasi daerah harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat dan tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.Menurutnya, keberhasilan pembangunan riset daerah diukur dari sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.Di akhir penyampaiannya, ia berharap ekosistem riset yang sedang dibangun di Kabupaten Mimika dapat berkembang menjadi model kolaborasi yang bermanfaat tidak hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Tanah Papua.“Ekosistem riset di Mimika diharapkan dapat memberi manfaat bukan hanya bagi Kabupaten Mimika, tetapi juga dapat direplikasi oleh daerah lain di Papua,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF 27 Jun 2026, 03:31 WIT
Mama Aliana Diizinkan Pulang Usai Dirawat, Pemda Intan Jaya Sesalkan Insiden Ledakan Papuanewsonline.com, Nabire – Mama Aliana Pogau, salah satu korban ledakan pada 18 Juni lalu di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Intan Jaya, telah diizinkan pulang setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Nabire. Bersama Mama Otopina Hogajau, keduanya awalnya dievakuasi ke RSUD Intan Jaya, sebelum Mama Aliana dirujuk ke Nabire guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.Naftali Maisini dari Tim Kemanusiaan Pemkab Intan Jaya menyampaikan rasa syukur atas perkembangan kondisi korban. “Selama hampir satu minggu menjalani perawatan, kini Mama Aliana diperbolehkan kembali ke rumah. Seluruh biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah, dan kami akan segera mengantarnya pulang ke kampung halaman,” ujarnya.Sementara itu, Bupati Intan Jaya Aner Maisini menyatakan penyesalan mendalam atas peristiwa yang menimpa warga sipil tersebut. Ia menegaskan bahwa upaya menciptakan suasana damai telah terus dilakukan, namun kejadian ini berpotensi menimbulkan keresahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan daerah.Pemerintah daerah meminta penjelasan terbuka serta evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. “Setiap tindakan pengamanan harus mengutamakan keselamatan warga dan dilakukan secara profesional. Kami juga mengharapkan aparat mengedepankan pendekatan yang manusiawi dalam menjalankan tugasnya,” tegas Bupati. Penulis: Jid Editor: GF 26 Jun 2026, 17:14 WIT
Yohanis Nussy: Papua Harus Jadi Produsen Pengetahuan untuk Kebijakan yang Melindungi Warga Papuanewsonline.com, Timika — Pegiat Advokasi Papua sekaligus penulis buku Transformasi Papua, Yohanis S. Nussy, menegaskan bahwa masa depan perlindungan warga sipil Papua harus dibangun dari kekuatan pengetahuan lokal. Menurutnya, Papua harus menjadi produsen data, penggerak advokasi, dan penentu arah kebijakan.Hal itu disampaikan Nussy dalam paparannya pada kegiatan Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).Dalam materi bertajuk “Membangun Kapasitas RAJA Lokal: Riset, Advokasi, Jejaring Aktor”, Nussy menekankan pentingnya membangun kekuatan aktor lokal Papua melalui tiga pilar utama, yakni riset, advokasi, dan jejaring aktor. Ketiganya, kata dia, harus menjadi fondasi perubahan kebijakan yang berbasis bukti dan berpihak pada keselamatan warga sipil.“Papua tidak boleh selamanya hanya menjadi objek riset dan objek kebijakan. Putra-putri Papua harus menjadi subjek utama pembangunan, produsen pengetahuan, dan pengawal kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” tegas Nussy.Menurut Nussy, tantangan Papua tidak bisa dijawab dengan pendekatan seragam dari luar. Papua memiliki kompleksitas geopolitik, sosial, budaya, dan geografis yang menuntut pendekatan spesifik lokal. Karena itu, pengetahuan yang lahir dari masyarakat Papua sendiri harus ditempatkan sebagai dasar dalam membaca masalah dan menyusun solusi.Ia menyebut, aktor lokal Papua harus memiliki kapasitas untuk mengubah data lapangan menjadi bukti, bukti menjadi narasi kebijakan, dan narasi kebijakan menjadi rekomendasi yang dapat diterima oleh pengambil keputusan. Dengan begitu, advokasi tidak berhenti sebagai suara protes, tetapi menjadi kerja strategis yang mampu memengaruhi kebijakan publik.“Data adalah senjata demokrasi. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan kebijakan maupun kritik tidak dibangun di atas prasangka, asumsi, atau kepentingan sepihak,” ujarnya.Nussy menjelaskan bahwa riset advokasi harus dimulai dari identifikasi masalah yang nyata di masyarakat. Ia menekankan pentingnya riset kebijakan, riset partisipatif, dan bank data lokal sebagai fondasi advokasi yang kuat. Menurutnya, masyarakat akar rumput, tokoh adat, komunitas lokal, akademisi, jurnalis, dan organisasi sipil harus dilibatkan sebagai sumber utama pengetahuan.Ia juga menilai bahwa kerja advokasi Papua perlu meninggalkan pola reaktif. Aktor lokal harus mampu menyusun policy brief yang tajam, ringkas, berbasis data, serta menawarkan solusi konkret kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.“Keluhan warga harus naik kelas menjadi dokumen kebijakan. Aspirasi masyarakat harus diolah menjadi rekomendasi. Jika tidak, suara rakyat hanya akan terdengar sesaat, lalu hilang dalam hiruk-pikuk politik,” kata Nussy.Dalam paparannya, Nussy juga menyoroti pentingnya manajemen jejaring aktor. Menurutnya, perlindungan warga sipil Papua tidak mungkin dilakukan oleh satu kelompok saja. Dibutuhkan pemetaan aktor, pembangunan kepercayaan, dan kolaborasi antara masyarakat sipil, tokoh adat, gereja, akademisi, media, pemerintah daerah, dan lembaga kebijakan.Ia menekankan bahwa jejaring bukan sekadar kumpulan nama atau organisasi, tetapi ekosistem kerja yang harus dibangun dengan transparansi, konsistensi, dan tujuan bersama. Jejaring yang kuat, kata dia, akan membuat advokasi lebih tahan terhadap tekanan, fragmentasi, dan hambatan struktural.“Gerakan yang berjalan sendiri akan mudah dipatahkan. Tetapi gerakan yang dibangun dengan riset, jejaring, dan nilai bersama akan punya daya tahan panjang,” ucapnya.Nussy juga mengingatkan bahwa aktor lokal Papua menghadapi tantangan serius dalam ruang sipil, mulai dari penyempitan ruang demokrasi, ancaman keamanan fisik dan digital, hingga fragmentasi kelompok kepentingan. Karena itu, ia mendorong adanya mekanisme perlindungan mandiri bagi para pembela hak warga, termasuk perlindungan fisik, keamanan digital, dukungan hukum, dan sistem peringatan dini berbasis komunitas.“Perlindungan warga sipil tidak hanya berarti merespons setelah terjadi masalah, tetapi juga membangun daya tahan masyarakat agar mampu mendeteksi risiko sejak dini dan keamanan manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kerja advokasi”, terangnya. Penulis: Jid Editor: GF 26 Jun 2026, 08:10 WIT
Seni & Budaya Lihat semua
Kepala Suku Dani Tingginambut Sosialisasikan PSN & Salurkan Sembako Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Kepala Suku Dani Distrik Tingginambut, Derinus Tabuni, menggelar sosialisasi penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirangkai bakti sosial pembagian paket sembako kepada warga. Kegiatan berlangsung di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Jumat (25/6/2026).Kegiatan dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparatur distrik, serta ratusan warga dari berbagai kampung di Distrik Tingginambut. Derinus Tabuni bertindak sebagai pemateri sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.Pesan Utama: PSN Dorong Pemerataan & Kesejahteraan Papua  Dalam sambutannya, Derinus Tabuni menyampaikan PSN adalah instrumen pemerintah untuk pemerataan pembangunan. "Proyek Strategis Nasional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka akses ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Papua," ujarnya.Ia menekankan keberhasilan PSN tidak hanya di tangan pemerintah. "Keberhasilan pelaksanaan PSN tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat," kata Derinus.Ajak Warga Paham Manfaat & Jaga Keamanan  Menurut Derinus, pemahaman manfaat pembangunan penting agar warga berperan aktif. "Diperlukan pemahaman yang baik mengenai manfaat pembangunan agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung berbagai program pembangunan di Papua Tengah," tegasnya.Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan dirangkai pembagian paket sembako. "Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara tokoh adat dan masyarakat di Distrik Tingginambut," katanya.Respon Warga: Sambut Baik & Harap Dampak Nyata  Masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut. Warga berharap program pembangunan pemerintah berdampak nyata pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Tidak ada insiden selama acara berlangsung. Aparat distrik turut hadir memantau jalannya kegiatan.Momentum Sinergi: Pemerintah-Tokoh Adat-Masyarakat  Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi. "Ini momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua Tengah," tutup Derinus Tabuni. Penulis: Hendrik Editor: GF 25 Jun 2026, 19:16 WIT
Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Mimika Tiba dengan Selamat Papuanewsonline.com, Mimika – Sebanyak 11 orang jamaah haji asal Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Kloter 29 UPG-TIM tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika, Rabu (24/6/2026) pagi. Rombongan ini merupakan kelompok pertama yang kembali setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, terbang dari Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan mendarat tepat pukul 07.05 WIT.Sebelumnya, proses penyambutan tahap awal telah digelar di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa (23/6), menyambut total 392 jamaah dalam kloter yang sama. Setibanya di Timika, kedatangan mereka disambut secara resmi oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Mimika, dihadiri juga oleh keluarga, kerabat, serta tokoh agama seperti Habib Helmi Khalid Al Kaff dan Ustadz H. Abdul Karim.Mewakili panitia, dr. M. Bustaman menyampaikan bahwa proses penyambutan berjalan lancar dan tertib sesuai arahan Kantor Kementerian Agama Bidang Haji dan Umrah Mimika. Ia menjelaskan adanya kebijakan baru tahun ini, di mana peran panitia lebih difokuskan pada penerimaan di daerah asal, sementara jumlah petugas yang diberangkatkan ke tempat pemberangkatan dibatasi mengingat sistem transit yang diterapkan.Panitia juga mengapresiasi kesadaran keluarga penjemput yang tetap menjaga ketertiban dan mengikuti petunjuk di lingkungan bandara. Kepulangan rombongan ini menandai dimulainya tahap pemulangan seluruh jamaah haji asal Mimika tahun 2026. Penulis: Jid Editor: GF 24 Jun 2026, 18:17 WIT
MTQ Ke-XIII Mimika Resmi Ditutup, Distrik Wania Sabet Juara Umum Papuanewsonline.com, Timika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, secara resmi menutup kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XIII tingkat Kabupaten Mimika. Penutupan berlangsung di Masjid Baiturrahman, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, pada Minggu (14/6/2026). Pada ajang kali ini, tuan rumah Distrik Wania berhasil keluar sebagai juara umum sekaligus mencatatkan sejarah baru dalam penyelenggaraan MTQ di daerah tersebut.Dalam sambutannya, Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPTQ, Kementerian Agama, panitia, dewan hakim, seluruh peserta, dan pihak pendukung lainnya. Ia menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar lomba, melainkan sarana dakwah, pembinaan generasi Qurani, dan penguat kecintaan umat terhadap Al-Qur’an. “Bagi yang menang, jadikan prestasi bekal untuk tingkat lebih tinggi; bagi yang belum, teruslah berlatih dan tetap istiqamah,” pesannya.Ia juga menilai kegiatan ini membuktikan bahwa keberagaman yang ada di Mimika justru menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan kerukunan. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung kegiatan keagamaan guna membentuk masyarakat yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak mulia. Semangat yang tumbuh diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, lingkungan kerja, maupun bermasyarakat.Ketua Umum Panitia, Firdaus Amir, menyampaikan hasil perolehan juara secara lengkap: juara kelima Mimika Timur, keempat Iwaka, ketiga Kuala Kencana, kedua Mimika Baru, dan juara utama diraih Distrik Wania. Para peserta terbaik akan segera dipersiapkan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar sekitar 26 hari ke depan, yang menjadi yang pertama sejak provinsi ini terbentuk.  Penulis: Jid Editor: GF 15 Jun 2026, 15:46 WIT
Mimika Lepas Kontingen Pesparawi Nasional, Siap Mewakili Papua Tengah Di Manokwari Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) untuk mengikuti ajang Pesparawi Tingkat Nasional XIV. Kegiatan akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, pada 18 hingga 28 Juni 2026. Dalam ajang ini, Mimika bersama Nabire dan Puncak ditunjuk sebagai perwakilan resmi Provinsi Papua Tengah, dengan mengikuti dua kategori lomba yaitu Paduan Suara Dewasa Campuran dan Solo Anak.Ketua Harian Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Mimika, Johan Ade Matulessy, memohon dukungan dan doa dari seluruh warga agar tim dapat tampil sebaik mungkin. Ia menyatakan keyakinannya bahwa persiapan yang telah dilakukan akan membuahkan hasil terbaik bagi daerah dan provinsi. Sementara itu, pelatih sekaligus konduktor Hugo Iwangin menjelaskan tim akan membawakan lagu wajib, pilihan terikat, dan pilihan bebas, dengan semangat utama melayani dan memuliakan nama Tuhan.Melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus Bokeyau, Bupati Mimika menyampaikan pesan agar seluruh peserta senantiasa menjaga nama baik daerah. Keikutsertaan ini bukan hanya soal meraih juara, melainkan menjadi duta yang mencerminkan kekompakan, kedisiplinan, serta kerendahan hati selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.Pemerintah daerah menilai Pesparawi sebagai wadah untuk membina iman, mengembangkan bakat, serta mempererat persaudaraan antarumat se-Indonesia.Dukungan penuh terus diberikan agar kegiatan keagamaan seperti ini dapat membentuk karakter positif dan memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat.  Penulis: Jid Editor: GF 15 Jun 2026, 15:33 WIT
Video Lainnya
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT