Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Penyusunan Perda Pemanfaatan Tailing Diminta Libatkan Lemasa dan Lemasko Sejak Awal
Papuanewsonline.com, Mimika — Tim Leader kajian Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia Andi Utomo menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Saat diwawancarai pada Kamis, 9/07/2026.Menurutnya, lembaga adat seperti Lemasa dan Lemasko tidak boleh hanya menerima dampak atau dilibatkan setelah kebijakan ditetapkan. Sebaliknya, masyarakat adat harus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan sejak awal."Intinya adalah bagaimana lembaga adat itu terlibat langsung sejak perencanaan. Bukan hanya nanti menerima akibatnya atau proses berikutnya setelah ditetapkan, tetapi ikut mengambil keputusan mengenai apa yang akan dilakukan, apa yang harus disetujui, dan sebagainya. Semua lembaga adat harus ikut membuat keputusan," ujarnya.Ia menegaskan, penyusunan Perda harus dilakukan secara formal dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Keterlibatan tersebut mencakup pembahasan seluruh pasal, mulai dari awal hingga akhir bersama DPRD."Karena Perda mengikat semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah juga tidak boleh melanggar Perda. Oleh karena itu, masyarakat adat harus terlibat dalam seluruh lini yang diatur dalam Perda, termasuk membahas seluruh pasalnya dari awal sampai akhir," katanya.Lebih lanjut dijelaskan, pembahasan tersebut juga harus mencakup arah pemanfaatan tailing dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pengoperasian perusahaan daerah (Perusda). Sementara untuk jangka menengah dan panjang diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap kandungan material tailing.Menurutnya, tailing tidak boleh dimanfaatkan atau dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material)."Kita tidak bisa menjual atau memanfaatkan tailing apa adanya sebagai raw material. Yang kita jual sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Secara harfiah saja, tailing terasa lebih berat dibanding material biasa. Itu menunjukkan adanya kandungan logam dan mineral lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu perlu penelitian agar diketahui nilai sesungguhnya sebelum dimanfaatkan atau dijual," jelasnya.Ia menambahkan, pemanfaatan tailing harus dirancang secara bertahap agar manfaat ekonominya dapat diperoleh secara maksimal.Menanggapi langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, ia berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) segera dilaksanakan."Persoalan ini sudah terlalu lama tertunda. Perusda bahkan sudah berganti manajemen. Padahal, berdasarkan informasi yang kami terima, izin pemanfaatan tailing melalui perjanjian dengan PT Freeport Indonesia sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya, sebenarnya program ini sudah bisa berjalan. Yang perlu segera dilakukan sekarang adalah pembahasan Perdanya," ujarnya.Ia juga meminta agar proses tersebut terus dikawal."Silakan ditanyakan kepada BRIDA atau Pemerintah Daerah kapan pembahasan Perdanya dimulai. Begitu Perdanya selesai, seluruh proses pemanfaatan tailing sudah bisa berjalan," Tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
09 Jul 2026, 23:53 WIT
Badai Di Korps Adhyaksa: Isu Febrie Diminta Mundur Dan Misteri Brankas Emas Ratusan Miliar
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kejaksaan Agung tengah menjadi sorotan setelah muncul isu yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Febrie Adriansyah untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghadapi proses hukum yang disebut sedang ditangani kepolisian. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pihak Istana terkait informasi tersebut.Di tengah belum adanya klarifikasi resmi, perhatian publik juga tertuju pada langkah penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi di wilayah Jakarta dan Bogor dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidikan tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah perkara, di antaranya dugaan pengadaan batu bara PT PLN, pengembangan kasus investasi PT Asabri, serta perkara utang piutang PT CBS dengan anak usaha Krakatau Steel, PT KNI.Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik dikabarkan menemukan sejumlah aset bernilai besar. Di antaranya uang tunai sekitar Rp67 miliar yang disebut diamankan dari sebuah kafe dan tempat penukaran uang di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selain itu, dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, penyidik juga disebut menemukan brankas yang berisi sekitar 74 kilogram emas batangan serta mata uang asing senilai USD4,76 juta dan SGD14 juta. Nilai keseluruhan aset yang diamankan dari lokasi tersebut disebut mencapai sekitar Rp476 miliar.Perkembangan kasus ini juga memunculkan berbagai analisis mengenai dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya pengamanan di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah oleh personel TNI setelah pelaksanaan penggeledahan. Di sisi lain, muncul pula isu mengenai pergerakan sejumlah orang ke Mapolda Metro Jaya yang kemudian dibantah oleh Mabes TNI. Hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan adanya konflik antarlembaga sebagaimana berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik.Sejumlah pengamat juga menyoroti dugaan pola pencucian uang yang tengah diselidiki aparat penegak hukum. Dugaan tersebut mengarah pada skema penyamaran aliran dana melalui transaksi korporasi, kepemilikan logam mulia, valuta asing, hingga investasi pada sektor usaha. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses penyidikan sehingga belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.Di tengah berkembangnya berbagai informasi, masyarakat diimbau untuk menunggu hasil penyidikan resmi dari aparat penegak hukum. Proses hukum yang sedang berlangsung masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang beredar mengenai Febrie Adriansyah maupun perkembangan penyidikan yang dilakukan kepolisian. Demikian pula pihak Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kabar yang menyebut adanya permintaan pengunduran diri terhadap Jampidsus. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:42 WIT
TPNPB Sebut Insiden Pesawat di Wilayah Konflik Akibat Kelalaian, Tegaskan Larangan Penerbangan Sipil
Papuanewsonline.com, Mimika — Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, menyatakan bahwa insiden pembakaran pesawat serta tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di wilayah Papua merupakan peristiwa yang tidak diinginkan oleh pihaknya.Dalam pernyataan yang disampaikan pada 8 Juli 2026 dari Pengendali Manajemen Markas Pusat, Sebby Sambom mengatakan pihaknya menanggapi berbagai kritik dari sejumlah organisasi terkait insiden tersebut.Menurut Sebby, peristiwa itu merupakan musibah yang terjadi akibat kelalaian manusia. Ia menyebut TPNPB telah berulang kali mengeluarkan peringatan melalui berbagai rilis bahwa pesawat sipil dilarang memasuki wilayah yang mereka nyatakan sebagai wilayah perang."Setiap tahun maupun setiap bulan kami selalu menyampaikan bahwa pesawat sipil dilarang masuk ke wilayah perang, termasuk warga negara asing yang menerbangkan pesawat," kata Sebby dalam pernyataannya.Ia mengatakan peringatan tersebut telah disampaikan sejak peristiwa di Paro, termasuk saat penyanderaan pilot asal Selandia Baru dan pembakaran pesawat, dengan tujuan agar kejadian serupa tidak terulang.Selain melarang penerbangan pesawat sipil ke wilayah konflik, Sebby juga menegaskan bahwa pesawat sipil tidak diperbolehkan mengangkut personel TNI, Polri maupun logistik milik aparat keamanan.Menurutnya, larangan tersebut telah disampaikan kepada berbagai pihak sehingga seharusnya menjadi perhatian dalam pelaksanaan penerbangan di wilayah konflik.Pernyataan tersebut merupakan tanggapan TPNPB atas kritik yang muncul setelah insiden pembakaran pesawat dan tewasnya seorang pilot warga negara Amerika Serikat di Papua.Penulis: BimEditor: OF
09 Jul 2026, 23:29 WIT
Kemenhub Dorong Angkasa Pura Indonesia Percepat Pemenuhan Operasional Bandar Udara Husein Sastranega
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) mendorong PT Angkasa Pura Indonesia selaku penyelenggara pelayanan operasional bandar udara untuk mempercepat pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung. Percepatan tersebut dilakukan berdasarkan dua skenario reaktivasi dengan target waktu operasional yang berbeda.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa Ditjen Hubud telah menyelesaikan kajian operasional dan safety assessment sebagai dasar pelaksanaan reaktivasi bandar udara. Selanjutnya, pemenuhan seluruh kesiapan operasional menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura Indonesia sebagai operator bandar udara."Kami mendorong PT. Angkasa Pura Indonesia untuk segera menindaklanjuti pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional. Kami telah menyiapkan dua skenario. Skenario pertama ditargetkan mulai melayani pesawat jet pada 17 Agustus 2026, sedangkan skenario kedua ditargetkan mencapai operasional penuh pada 17 September 2026. Seluruh proses tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil," ujar Lukman.Pada skenario pertama, Bandar Udara Husein Sastranegara direncanakan melayani penerbangan menggunakan pesawat jet dengan operasi minimal, penerbangan bisnis, serta penerbangan charter yang didukung kesiapan infrastruktur dasar. Sementara pada skenario kedua, bandar udara ditargetkan mampu melayani pesawat jet kategori Boeing 737-800 dan Airbus A320 melalui penerapan sistem slot management agar kapasitas operasional berjalan aman, tertib, dan efektif.Untuk mendukung target tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia didorong segera menyelesaikan berbagai pekerjaan pada sisi darat maupun sisi udara. Di antaranya meliputi overlay runway dan taxiway, rekonstruksi rigid apron serta overlay flexible apron, perbaikan atap terminal dan waterproofing, hingga penyempurnaan berbagai fasilitas pelayanan bagi penumpang.Dari aspek keselamatan penerbangan, Ditjen Hubud juga meminta pemenuhan persyaratan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Kategori 7. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui mobilisasi kendaraan Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) dari Bandar Udara Kertajati setelah selesainya operasional pemulangan jemaah haji, disertai penguatan personel PKP-PK. Sementara itu, kebutuhan peralatan pendukung lainnya diharapkan dapat dipenuhi melalui optimalisasi aset yang telah tersedia tanpa pengadaan baru sehingga proses reaktivasi menjadi lebih efisien.Dalam pelaksanaannya, Ditjen Hubud akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan bersama PT Angkasa Pura Indonesia, TNI Angkatan Udara melalui Komandan Lanud Husein Sastranegara, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini dilakukan mengingat operasional Bandar Udara Husein Sastranegara dilaksanakan secara bersama atau shared use."Kami berharap melalui koordinasi yang intensif dan komitmen seluruh pihak, PT. Angkasa Pura Indonesia dapat memastikan Bandar Udara Husein Sastranegara kembali beroperasi sesuai target pada masing-masing skenario, dengan tetap menjamin aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil," tutup Lukman. Sebagai informasi, Bandar Udara Husein Sastranegara memiliki karakteristik khusus dengan landas pacu sepanjang 2.220 x 45 meter dan merupakan bandar udara yang digunakan bersama dengan TNI Angkatan Udara.Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian PerhubunganPenulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:06 WIT
Kaskogabwilhan III Tinjau Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Di Beoga
Papuanewsonline.com, Puncak – Kaskogabwilhan III, Marsda TNI Ir. Joko Sugeng Sriyanto, M.Sc., melaksanakan kunjungan kerja ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis (9/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi personel sekaligus memastikan kesiapan satuan dalam menjalankan tugas operasi di wilayah pegunungan Papua.Dalam kegiatan itu, Kaskogabwilhan III didampingi oleh Asops Kogabwilhan III Brigjen TNI Patar Sitorus, Aspers Kogabwilhan III Brigjen TNI Widodo Nurcahyo, Ir Kogabwilhan III Laksma TNI Al Imran, serta Dansatgas Pasgat Kolonel Pas Andy Warru. Kehadiran rombongan disambut oleh personel Satgas Yonif 731/Kabaresi yang sedang bertugas di wilayah Beoga.Setibanya di pos, Kaskogabwilhan III menerima paparan dari Komandan Satgas Yonif 731/Kabaresi mengenai perkembangan situasi keamanan, kesiapan personel, serta berbagai dinamika yang dihadapi selama pelaksanaan tugas. Selain itu, rombongan juga meninjau fasilitas pendukung operasional, termasuk sistem komunikasi yang menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan operasi di wilayah pegunungan.Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pimpinan terhadap prajurit yang sedang menjalankan tugas negara di daerah operasi. Melalui peninjauan langsung, Kogabwilhan III ingin memastikan kesiapan personel maupun sarana pendukung agar pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan secara optimal sekaligus mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.Dalam arahannya kepada seluruh prajurit, Marsda TNI Ir. Joko Sugeng Sriyanto, M.Sc., mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari aspek pengamanan, tetapi juga dari kemampuan prajurit membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di wilayah penugasan. "Prajurit harus tetap profesional, disiplin, humanis, dan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kehadiran TNI harus memberikan rasa aman serta manfaat bagi masyarakat di wilayah penugasan," tegas Kaskogabwilhan III.Selain memberikan arahan, Kaskogabwilhan III juga berdialog secara langsung dengan para prajurit. Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan tersebut, di mana para personel menyampaikan berbagai pengalaman, tantangan, serta kebutuhan selama bertugas di daerah operasi. Momentum itu juga dimanfaatkan untuk memberikan motivasi agar seluruh prajurit tetap menjalankan tugas dengan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi.Seluruh rangkaian kunjungan kerja berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan, Kaskogabwilhan III beserta rombongan kembali menuju Timika dalam keadaan selamat.Melalui kunjungan kerja ini, Kogabwilhan III menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi prajurit di daerah operasi, memastikan kesiapan satuan dalam menjalankan tugas negara, serta memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:00 WIT
Kemenhub Raih Penghargaan Indonesia Public Sector Initiative Of The Year – Transportation
Papuanewsonline.com, Singapura – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kembali meraih penghargaan di tingkat internasional setelah menerima Indonesia Public Sector Initiative of the Year – Transportation pada ajang GovMedia Conference & Awards 2026 yang digelar di Singapura, Kamis (9/7/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan penyelenggaraan Program Angkutan Lebaran 2026 yang dinilai mampu menghadirkan layanan transportasi yang aman, selamat, andal, dan terjangkau bagi masyarakat.Penghargaan diterima oleh Direktur Lalu Lintas Jalan, Rudi Irawan, yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026. "Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan transformasi konektivitas Indonesia melalui sistem transportasi yang semakin aman, selamat, dan terintegrasi di seluruh penjuru negeri".Menurut Rudi, Program Angkutan Lebaran 2026 merupakan inisiatif nasional yang dirancang untuk mengelola mobilitas masyarakat Indonesia dalam jumlah besar selama arus mudik dan arus balik Idulfitri. Setiap tahunnya, periode tersebut menjadi tantangan tersendiri karena tingginya volume perjalanan yang berpotensi memicu kepadatan lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, serta Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri). Sinergi tersebut diwujudkan melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas secara dinamis sesuai kondisi di lapangan sehingga arus perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan terkendali.Rudi menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan strategis diterapkan selama pelaksanaan Program Angkutan Lebaran 2026. "Berbagai kebijakan strategis turut diterapkan dalam Program Angkutan Lebaran 2026, antara lain penyelenggaraan program mudik gratis menggunakan bus, angkutan sepeda motor gratis dengan truk dan kereta api, penyediaan tiket kapal laut gratis, penerapan manajemen lalu lintas di jalan tol dan lintasan penyeberangan untuk mengurangi kepadatan, serta pemberian potongan tarif pada berbagai moda transportasi guna meningkatkan keterjangkauan layanan bagi masyarakat," imbuhnya.Ia menambahkan, program angkutan sepeda motor gratis melalui kereta api memberikan alternatif yang lebih aman bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Selain itu, ratusan armada bus dan program tiket kapal laut gratis juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kelancaran mobilitas selama masa mudik dan balik Lebaran.Keberhasilan berbagai program tersebut dinilai berdampak positif terhadap peningkatan keselamatan transportasi. "Dibandingkan dengan tahun 2025, berdasarkan data Korlantas Polri jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut menurun sebesar 6,31 persen. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan yang lebih signifikan, yakni 31,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Rudi.Penghargaan dari GovMedia Conference & Awards 2026 menjadi pengakuan atas komitmen Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik melalui inovasi, kolaborasi, dan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat. Menutup sambutannya, Rudi menyampaikan, "Kami berterima kasih kepada GovMedia. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Kementerian Perhubungan untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendorong kemajuan sektor transportasi di Indonesia."Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian PerhubunganPenulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 22:51 WIT
Pilihan Redaksi
Penyusunan Perda Pemanfaatan Tailing Diminta Libatkan Lemasa dan Lemasko Sejak Awal
Papuanewsonline.com, Mimika — Tim Leader kajian Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia Andi Utomo menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Saat diwawancarai pada Kamis, 9/07/2026.Menurutnya, lembaga adat seperti Lemasa dan Lemasko tidak boleh hanya menerima dampak atau dilibatkan setelah kebijakan ditetapkan. Sebaliknya, masyarakat adat harus menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan sejak awal."Intinya adalah bagaimana lembaga adat itu terlibat langsung sejak perencanaan. Bukan hanya nanti menerima akibatnya atau proses berikutnya setelah ditetapkan, tetapi ikut mengambil keputusan mengenai apa yang akan dilakukan, apa yang harus disetujui, dan sebagainya. Semua lembaga adat harus ikut membuat keputusan," ujarnya.Ia menegaskan, penyusunan Perda harus dilakukan secara formal dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Keterlibatan tersebut mencakup pembahasan seluruh pasal, mulai dari awal hingga akhir bersama DPRD."Karena Perda mengikat semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah juga tidak boleh melanggar Perda. Oleh karena itu, masyarakat adat harus terlibat dalam seluruh lini yang diatur dalam Perda, termasuk membahas seluruh pasalnya dari awal sampai akhir," katanya.Lebih lanjut dijelaskan, pembahasan tersebut juga harus mencakup arah pemanfaatan tailing dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pengoperasian perusahaan daerah (Perusda). Sementara untuk jangka menengah dan panjang diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap kandungan material tailing.Menurutnya, tailing tidak boleh dimanfaatkan atau dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material)."Kita tidak bisa menjual atau memanfaatkan tailing apa adanya sebagai raw material. Yang kita jual sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Secara harfiah saja, tailing terasa lebih berat dibanding material biasa. Itu menunjukkan adanya kandungan logam dan mineral lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu perlu penelitian agar diketahui nilai sesungguhnya sebelum dimanfaatkan atau dijual," jelasnya.Ia menambahkan, pemanfaatan tailing harus dirancang secara bertahap agar manfaat ekonominya dapat diperoleh secara maksimal.Menanggapi langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, ia berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) segera dilaksanakan."Persoalan ini sudah terlalu lama tertunda. Perusda bahkan sudah berganti manajemen. Padahal, berdasarkan informasi yang kami terima, izin pemanfaatan tailing melalui perjanjian dengan PT Freeport Indonesia sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya, sebenarnya program ini sudah bisa berjalan. Yang perlu segera dilakukan sekarang adalah pembahasan Perdanya," ujarnya.Ia juga meminta agar proses tersebut terus dikawal."Silakan ditanyakan kepada BRIDA atau Pemerintah Daerah kapan pembahasan Perdanya dimulai. Begitu Perdanya selesai, seluruh proses pemanfaatan tailing sudah bisa berjalan," Tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
09 Jul 2026, 23:53 WIT
Badai Di Korps Adhyaksa: Isu Febrie Diminta Mundur Dan Misteri Brankas Emas Ratusan Miliar
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kejaksaan Agung tengah menjadi sorotan setelah muncul isu yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Febrie Adriansyah untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghadapi proses hukum yang disebut sedang ditangani kepolisian. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun pihak Istana terkait informasi tersebut.Di tengah belum adanya klarifikasi resmi, perhatian publik juga tertuju pada langkah penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi di wilayah Jakarta dan Bogor dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidikan tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah perkara, di antaranya dugaan pengadaan batu bara PT PLN, pengembangan kasus investasi PT Asabri, serta perkara utang piutang PT CBS dengan anak usaha Krakatau Steel, PT KNI.Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik dikabarkan menemukan sejumlah aset bernilai besar. Di antaranya uang tunai sekitar Rp67 miliar yang disebut diamankan dari sebuah kafe dan tempat penukaran uang di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Selain itu, dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, penyidik juga disebut menemukan brankas yang berisi sekitar 74 kilogram emas batangan serta mata uang asing senilai USD4,76 juta dan SGD14 juta. Nilai keseluruhan aset yang diamankan dari lokasi tersebut disebut mencapai sekitar Rp476 miliar.Perkembangan kasus ini juga memunculkan berbagai analisis mengenai dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya pengamanan di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah oleh personel TNI setelah pelaksanaan penggeledahan. Di sisi lain, muncul pula isu mengenai pergerakan sejumlah orang ke Mapolda Metro Jaya yang kemudian dibantah oleh Mabes TNI. Hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan adanya konflik antarlembaga sebagaimana berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik.Sejumlah pengamat juga menyoroti dugaan pola pencucian uang yang tengah diselidiki aparat penegak hukum. Dugaan tersebut mengarah pada skema penyamaran aliran dana melalui transaksi korporasi, kepemilikan logam mulia, valuta asing, hingga investasi pada sektor usaha. Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses penyidikan sehingga belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.Di tengah berkembangnya berbagai informasi, masyarakat diimbau untuk menunggu hasil penyidikan resmi dari aparat penegak hukum. Proses hukum yang sedang berlangsung masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang beredar mengenai Febrie Adriansyah maupun perkembangan penyidikan yang dilakukan kepolisian. Demikian pula pihak Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kabar yang menyebut adanya permintaan pengunduran diri terhadap Jampidsus. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:42 WIT
TPNPB Sebut Insiden Pesawat di Wilayah Konflik Akibat Kelalaian, Tegaskan Larangan Penerbangan Sipil
Papuanewsonline.com, Mimika — Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, menyatakan bahwa insiden pembakaran pesawat serta tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di wilayah Papua merupakan peristiwa yang tidak diinginkan oleh pihaknya.Dalam pernyataan yang disampaikan pada 8 Juli 2026 dari Pengendali Manajemen Markas Pusat, Sebby Sambom mengatakan pihaknya menanggapi berbagai kritik dari sejumlah organisasi terkait insiden tersebut.Menurut Sebby, peristiwa itu merupakan musibah yang terjadi akibat kelalaian manusia. Ia menyebut TPNPB telah berulang kali mengeluarkan peringatan melalui berbagai rilis bahwa pesawat sipil dilarang memasuki wilayah yang mereka nyatakan sebagai wilayah perang."Setiap tahun maupun setiap bulan kami selalu menyampaikan bahwa pesawat sipil dilarang masuk ke wilayah perang, termasuk warga negara asing yang menerbangkan pesawat," kata Sebby dalam pernyataannya.Ia mengatakan peringatan tersebut telah disampaikan sejak peristiwa di Paro, termasuk saat penyanderaan pilot asal Selandia Baru dan pembakaran pesawat, dengan tujuan agar kejadian serupa tidak terulang.Selain melarang penerbangan pesawat sipil ke wilayah konflik, Sebby juga menegaskan bahwa pesawat sipil tidak diperbolehkan mengangkut personel TNI, Polri maupun logistik milik aparat keamanan.Menurutnya, larangan tersebut telah disampaikan kepada berbagai pihak sehingga seharusnya menjadi perhatian dalam pelaksanaan penerbangan di wilayah konflik.Pernyataan tersebut merupakan tanggapan TPNPB atas kritik yang muncul setelah insiden pembakaran pesawat dan tewasnya seorang pilot warga negara Amerika Serikat di Papua.Penulis: BimEditor: OF
09 Jul 2026, 23:29 WIT
Kemenhub Dorong Angkasa Pura Indonesia Percepat Pemenuhan Operasional Bandar Udara Husein Sastranega
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) mendorong PT Angkasa Pura Indonesia selaku penyelenggara pelayanan operasional bandar udara untuk mempercepat pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung. Percepatan tersebut dilakukan berdasarkan dua skenario reaktivasi dengan target waktu operasional yang berbeda.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa Ditjen Hubud telah menyelesaikan kajian operasional dan safety assessment sebagai dasar pelaksanaan reaktivasi bandar udara. Selanjutnya, pemenuhan seluruh kesiapan operasional menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura Indonesia sebagai operator bandar udara."Kami mendorong PT. Angkasa Pura Indonesia untuk segera menindaklanjuti pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional. Kami telah menyiapkan dua skenario. Skenario pertama ditargetkan mulai melayani pesawat jet pada 17 Agustus 2026, sedangkan skenario kedua ditargetkan mencapai operasional penuh pada 17 September 2026. Seluruh proses tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil," ujar Lukman.Pada skenario pertama, Bandar Udara Husein Sastranegara direncanakan melayani penerbangan menggunakan pesawat jet dengan operasi minimal, penerbangan bisnis, serta penerbangan charter yang didukung kesiapan infrastruktur dasar. Sementara pada skenario kedua, bandar udara ditargetkan mampu melayani pesawat jet kategori Boeing 737-800 dan Airbus A320 melalui penerapan sistem slot management agar kapasitas operasional berjalan aman, tertib, dan efektif.Untuk mendukung target tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia didorong segera menyelesaikan berbagai pekerjaan pada sisi darat maupun sisi udara. Di antaranya meliputi overlay runway dan taxiway, rekonstruksi rigid apron serta overlay flexible apron, perbaikan atap terminal dan waterproofing, hingga penyempurnaan berbagai fasilitas pelayanan bagi penumpang.Dari aspek keselamatan penerbangan, Ditjen Hubud juga meminta pemenuhan persyaratan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Kategori 7. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui mobilisasi kendaraan Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) dari Bandar Udara Kertajati setelah selesainya operasional pemulangan jemaah haji, disertai penguatan personel PKP-PK. Sementara itu, kebutuhan peralatan pendukung lainnya diharapkan dapat dipenuhi melalui optimalisasi aset yang telah tersedia tanpa pengadaan baru sehingga proses reaktivasi menjadi lebih efisien.Dalam pelaksanaannya, Ditjen Hubud akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan bersama PT Angkasa Pura Indonesia, TNI Angkatan Udara melalui Komandan Lanud Husein Sastranegara, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini dilakukan mengingat operasional Bandar Udara Husein Sastranegara dilaksanakan secara bersama atau shared use."Kami berharap melalui koordinasi yang intensif dan komitmen seluruh pihak, PT. Angkasa Pura Indonesia dapat memastikan Bandar Udara Husein Sastranegara kembali beroperasi sesuai target pada masing-masing skenario, dengan tetap menjamin aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil," tutup Lukman. Sebagai informasi, Bandar Udara Husein Sastranegara memiliki karakteristik khusus dengan landas pacu sepanjang 2.220 x 45 meter dan merupakan bandar udara yang digunakan bersama dengan TNI Angkatan Udara.Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian PerhubunganPenulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:06 WIT
Kaskogabwilhan III Tinjau Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Di Beoga
Papuanewsonline.com, Puncak – Kaskogabwilhan III, Marsda TNI Ir. Joko Sugeng Sriyanto, M.Sc., melaksanakan kunjungan kerja ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis (9/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi personel sekaligus memastikan kesiapan satuan dalam menjalankan tugas operasi di wilayah pegunungan Papua.Dalam kegiatan itu, Kaskogabwilhan III didampingi oleh Asops Kogabwilhan III Brigjen TNI Patar Sitorus, Aspers Kogabwilhan III Brigjen TNI Widodo Nurcahyo, Ir Kogabwilhan III Laksma TNI Al Imran, serta Dansatgas Pasgat Kolonel Pas Andy Warru. Kehadiran rombongan disambut oleh personel Satgas Yonif 731/Kabaresi yang sedang bertugas di wilayah Beoga.Setibanya di pos, Kaskogabwilhan III menerima paparan dari Komandan Satgas Yonif 731/Kabaresi mengenai perkembangan situasi keamanan, kesiapan personel, serta berbagai dinamika yang dihadapi selama pelaksanaan tugas. Selain itu, rombongan juga meninjau fasilitas pendukung operasional, termasuk sistem komunikasi yang menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan operasi di wilayah pegunungan.Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pimpinan terhadap prajurit yang sedang menjalankan tugas negara di daerah operasi. Melalui peninjauan langsung, Kogabwilhan III ingin memastikan kesiapan personel maupun sarana pendukung agar pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan secara optimal sekaligus mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.Dalam arahannya kepada seluruh prajurit, Marsda TNI Ir. Joko Sugeng Sriyanto, M.Sc., mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari aspek pengamanan, tetapi juga dari kemampuan prajurit membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di wilayah penugasan. "Prajurit harus tetap profesional, disiplin, humanis, dan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kehadiran TNI harus memberikan rasa aman serta manfaat bagi masyarakat di wilayah penugasan," tegas Kaskogabwilhan III.Selain memberikan arahan, Kaskogabwilhan III juga berdialog secara langsung dengan para prajurit. Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan tersebut, di mana para personel menyampaikan berbagai pengalaman, tantangan, serta kebutuhan selama bertugas di daerah operasi. Momentum itu juga dimanfaatkan untuk memberikan motivasi agar seluruh prajurit tetap menjalankan tugas dengan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi.Seluruh rangkaian kunjungan kerja berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan, Kaskogabwilhan III beserta rombongan kembali menuju Timika dalam keadaan selamat.Melalui kunjungan kerja ini, Kogabwilhan III menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi prajurit di daerah operasi, memastikan kesiapan satuan dalam menjalankan tugas negara, serta memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:00 WIT
Kemenhub Raih Penghargaan Indonesia Public Sector Initiative Of The Year – Transportation
Papuanewsonline.com, Singapura – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kembali meraih penghargaan di tingkat internasional setelah menerima Indonesia Public Sector Initiative of the Year – Transportation pada ajang GovMedia Conference & Awards 2026 yang digelar di Singapura, Kamis (9/7/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan penyelenggaraan Program Angkutan Lebaran 2026 yang dinilai mampu menghadirkan layanan transportasi yang aman, selamat, andal, dan terjangkau bagi masyarakat.Penghargaan diterima oleh Direktur Lalu Lintas Jalan, Rudi Irawan, yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026. "Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan transformasi konektivitas Indonesia melalui sistem transportasi yang semakin aman, selamat, dan terintegrasi di seluruh penjuru negeri".Menurut Rudi, Program Angkutan Lebaran 2026 merupakan inisiatif nasional yang dirancang untuk mengelola mobilitas masyarakat Indonesia dalam jumlah besar selama arus mudik dan arus balik Idulfitri. Setiap tahunnya, periode tersebut menjadi tantangan tersendiri karena tingginya volume perjalanan yang berpotensi memicu kepadatan lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, serta Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri). Sinergi tersebut diwujudkan melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas secara dinamis sesuai kondisi di lapangan sehingga arus perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan terkendali.Rudi menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan strategis diterapkan selama pelaksanaan Program Angkutan Lebaran 2026. "Berbagai kebijakan strategis turut diterapkan dalam Program Angkutan Lebaran 2026, antara lain penyelenggaraan program mudik gratis menggunakan bus, angkutan sepeda motor gratis dengan truk dan kereta api, penyediaan tiket kapal laut gratis, penerapan manajemen lalu lintas di jalan tol dan lintasan penyeberangan untuk mengurangi kepadatan, serta pemberian potongan tarif pada berbagai moda transportasi guna meningkatkan keterjangkauan layanan bagi masyarakat," imbuhnya.Ia menambahkan, program angkutan sepeda motor gratis melalui kereta api memberikan alternatif yang lebih aman bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Selain itu, ratusan armada bus dan program tiket kapal laut gratis juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kelancaran mobilitas selama masa mudik dan balik Lebaran.Keberhasilan berbagai program tersebut dinilai berdampak positif terhadap peningkatan keselamatan transportasi. "Dibandingkan dengan tahun 2025, berdasarkan data Korlantas Polri jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut menurun sebesar 6,31 persen. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan yang lebih signifikan, yakni 31,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Rudi.Penghargaan dari GovMedia Conference & Awards 2026 menjadi pengakuan atas komitmen Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik melalui inovasi, kolaborasi, dan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat. Menutup sambutannya, Rudi menyampaikan, "Kami berterima kasih kepada GovMedia. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Kementerian Perhubungan untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendorong kemajuan sektor transportasi di Indonesia."Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian PerhubunganPenulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 22:51 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Kawal Ketat Seleksi Taruna Akpol, Wakapolri: Teknologi Kedokteran Terbaru Perkuat Akurasi Rekrutmen
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengawasi langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat (Panitia Pusat/Panpus) Penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang.Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si.Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang semakin akurat, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based).Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik diikuti oleh 409 calon taruna dan taruni dari total 410 peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat (Panpus). Satu calon peserta mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Seluruh peserta menjalani pemeriksaan melalui 12 stasiun spesialistik, meliputi pemeriksaan mata (visus dan buta warna), Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah/fisik, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru yang digunakan Pusdokkes Polri untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni. Salah satunya adalah penggunaan Heart Rate Variability (HRV) untuk menganalisis irama dan ketahanan jantung peserta secara lebih komprehensif. Wakapolri menginstruksikan agar pemeriksaan jantung tidak hanya dilakukan dalam kondisi istirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik sehingga kemampuan jantung dalam menghadapi beban fisik dan tekanan selama pendidikan dapat dievaluasi secara lebih akurat.Selain itu, Wakapolri meninjau penggunaan alat Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital untuk mengukur kepadatan massa tulang calon taruna dan taruni. Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif dalam mendeteksi secara dini kerentanan patah tulang maupun cedera muskuloskeletal. Arahan tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap sejumlah insiden cedera yang pernah terjadi selama proses pendidikan, sehingga hasil pemeriksaan kepadatan tulang dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti pendidikan kepolisian.Wakapolri juga meninjau pemeriksaan kapasitas paru melalui VO₂ Max guna memastikan kekuatan fungsi pernapasan dan daya tahan fisik calon taruna dan taruni. Seluruh instrumen kesehatan berbasis digital tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan evidence-based, sehingga setiap peserta yang dinyatakan lulus benar-benar memenuhi standar kesehatan sebagai calon perwira Polri.Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan spesialistik pada seleksi Taruna Akpol kini mengintegrasikan teknologi kedokteran modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis sekaligus kualitas pengambilan keputusan.“Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan klinis konvensional. Melalui pemeriksaan Heart Rate Variability (HRV), tim dokter dapat mengevaluasi respons fisiologis jantung dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban fisik. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) memberikan gambaran objektif mengenai kepadatan tulang untuk mengidentifikasi risiko cedera sejak dini, sedangkan VO₂ Max mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta. Seluruh parameter tersebut dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berbasis bukti ilmiah,” jelas Brigjen Pol. Maha Andikajaya.Selain pemanfaatan teknologi medis modern, Wakapolri menekankan pentingnya pemeriksaan secara ketat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, seperti epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak awal proses seleksi. Wakapolri juga menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara cermat terhadap seluruh kondisi kesehatan yang menjadi persyaratan penerimaan calon taruna dan taruni. Khusus bagi calon taruni, Wakapolri mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan ulang obstetri dan ginekologi (Obgyn) pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh peserta yang memasuki pendidikan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.Lebih lanjut, Wakapolri mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui spesifikasi peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta referensi dari literatur dan jurnal kedokteran terbaru. Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan investasi penting dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang semakin presisi, transparan, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sejak tahap seleksi.Melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rikkes Spesialistik ini, Wakapolri menegaskan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan ilmiah. Pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru tidak hanya meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin modern dan presisi.Penguatan sistem seleksi berbasis evidence-based medicine ini diharapkan mampu menghasilkan calon-calon perwira Polri yang memiliki kesehatan prima, ketahanan fisik yang terukur, serta kesiapan menghadapi tuntutan pendidikan dan dinamika tugas kepolisian di masa depan. Dengan demikian, setiap keputusan kelulusan benar-benar didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sekaligus memperkuat implementasi scientific policing sejak proses seleksi. Melalui rekrutmen yang berkualitas, Polri optimistis akan melahirkan perwira-perwira muda yang sehat, tangguh, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
08 Jul 2026, 21:29 WIT
Wakapolri Resmikan Laboratorium Sosial Sains dan Kelas Tematik
Papuanewsonline.com, Semarang – Akademi Kepolisian (Akpol) memasuki babak baru modernisasi pendidikan kepolisian melalui peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Kedua fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan Polri untuk membentuk perwira yang mampu mengambil keputusan secara ilmiah, berbasis data, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.Peresmian dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Akpol, Semarang, Senin (6/7).Usai peresmian, dalam doorstop kepada awak media, Wakapolri menjelaskan bahwa Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik merupakan bagian dari reformasi pendidikan Polri yang menyiapkan taruna menjadi first line supervisor sekaligus the next leader di lingkungan Polri.“Taruna harus dibekali kemampuan mengambil keputusan berbasis data. Karena itu kami mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan big data, Artificial Intelligence (AI), dan analisis yang komprehensif agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum,” ujar Wakapolri.Menurutnya, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian menjadi ruang pembelajaran berbasis simulasi berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui dukungan AI, coding, dan analisis big data, taruna dilatih memahami dinamika sosial, memetakan potensi gangguan kamtibmas, serta menyusun solusi berbasis bukti (evidence-based policing).Sebagai bagian dari penguatan pembelajaran, Polda Jawa Tengah ditetapkan sebagai Teaching Laboratory Akpol, sehingga para taruna memperoleh pengalaman langsung menganalisis dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebelum melaksanakan tugas di lapangan.Sementara itu, Kelas Tematik dikembangkan sebagai ruang belajar berbasis studi kasus aktual yang memperkenalkan fungsi-fungsi kepolisian secara visual, interaktif, dan aplikatif. Saat ini telah tersedia enam kelas tematik, yakni SDM, Dokkes, Brimob, Reskrim, Ident, dan Laboratorium Forensik. Ke depan, seluruh fungsi teknis kepolisian ditargetkan memiliki kelas tematik sebagai media pembelajaran yang terintegrasi.Perumus Laboratorium Sosial Sains Kepolisian, Pati Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., menjelaskan bahwa pembangunan laboratorium dan kelas tematik merupakan implementasi arahan Wakapolri dalam memperkuat kualitas pendidikan kepolisian melalui pendekatan akademik yang modern.Menurut Irjen Pol. Susilo, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian tidak dirancang sebagai laboratorium eksakta, melainkan sebagai ruang diskusi, riset, dan simulasi fenomena sosial yang memungkinkan taruna memahami persoalan masyarakat sebelum bertugas di lapangan. Tujuannya adalah membentuk lulusan yang berpikir sistemik, kritis, reflektif, serta mengedepankan evidence-based policing dalam setiap pengambilan keputusan.Ia menjelaskan, konsep laboratorium ini disusun melalui diskusi dengan para pakar dan guru besar serta studi komparatif ke lembaga pendidikan kepolisian di Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Dengan peresmian tersebut, Indonesia menjadi negara kelima di Asia yang memiliki Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.Pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik didukung melalui dana hibah dari jajaran Bank Himbara yang terdiri atas BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BSI, serta sumbang bhakti para alumni Polri.Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan fasilitas tersebut.“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bank Himbara, para alumni Polri, para donatur, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Sinergi ini merupakan investasi penting dalam membangun SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tutup Wakapolri. PNO-12
07 Jul 2026, 13:44 WIT
Polri Percepat Transformasi Pendidikan: Kurikulum Berbasis HAM, AI, dan Big Data Siap Berlaku 2027
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan komitmen Polri untuk mempercepat transformasi pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul yang profesional, adaptif, dan berintegritas.Hal tersebut disampaikan usai menghadiri tiga agenda strategis di Akademi Kepolisian (Akpol), yakni Analisis dan Evaluasi (Anev) Pendidikan dan Pelatihan Semester I Tahun 2026, peresmian Kelas Tematik Akpol, serta peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.Menurut Wakapolri, Anev Semester I menjadi momentum penting untuk menyusun desain baru sistem pendidikan Polri yang akan diterapkan mulai tahun 2027.“Seluruh kurikulum pendidikan Polri sedang didesain ulang agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 dan rekomendasi reformasi kepolisian. Pendidikan Polri ke depan harus semakin berbasis hak asasi manusia, memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta menjawab tantangan perkembangan zaman,” ujar Wakapolri.Reformasi tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan pembentukan hingga pendidikan pengembangan pertama, menengah, dan tinggi. Kurikulum baru juga akan diterapkan pada berbagai pendidikan pembentukan, termasuk Bintara Polri, Bintara SPKT, Brimob, Polair, maupun Intelijen.Selain itu, Wakapolri meresmikan Kelas Tematik Akpol sebagai inovasi pembelajaran yang menghadirkan representasi fungsi-fungsi utama kepolisian. Ke depan, konsep tersebut akan diperluas sehingga seluruh Polda memiliki kelas tematik yang menampilkan karakteristik wilayah, kearifan lokal, serta pemanfaatan big data sebagai media pembelajaran bagi para taruna.“Kami menyiapkan taruna sebagai first line supervisor sekaligus calon pemimpin Polri masa depan. Karena mayoritas merupakan generasi Z dan generasi Alpha, proses pembelajaran harus dekat dengan digitalisasi, pengambilan keputusan berbasis data, analisis berbasis artificial intelligence (AI), serta kemampuan berpikir komprehensif dan holistik,” jelasnya.Pada kesempatan yang sama, Wakapolri juga meresmikan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian yang menjadi salah satu laboratorium kepolisian modern di kawasan Asia. Laboratorium tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital, big data, serta kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran berbasis riset dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum.Menurut Wakapolri, keberadaan laboratorium tersebut akan menjadi pusat pengembangan analisis sosial kepolisian sekaligus memperkuat budaya pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policing).Transformasi pendidikan juga akan diperluas ke jenjang pendidikan kepemimpinan. Di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), Polri tengah menyiapkan pembangunan Laboratorium Kepemimpinan Digital sebagai sarana pembelajaran bagi para middle manager dan top manager agar mampu mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, efektif, efisien, dan berbasis data.“Ini merupakan komitmen Polri untuk terus membangun SDM yang unggul melalui reformasi pendidikan, reformasi kultur organisasi, dan penguatan kompetensi personel. Semua ini dilakukan untuk menjawab harapan masyarakat sekaligus menghadapi dinamika tantangan global, regional, maupun nasional,” tutup Wakapolri. PNO-12
07 Jul 2026, 13:21 WIT
Wujud Kepedulian, Kompi Kesehatan Yonif TP 820/DAAI Gelar Bhakti Kesehatan di Kampung Cendrawasih
Papuanewaonline.com, Mimika – Kompi Kesehatan Batalyon Infanteri Tempur Pengangkut 820/DAAI menggelar kegiatan Bhakti Kesehatan dan edukasi pola hidup sehat bagi warga Kampung Cendrawasih, Kabupaten Mimika. Langkah ini merupakan bukti nyata kepedulian TNI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempererat ikatan persaudaraan di wilayah penugasan.Kegiatan dipimpin langsung oleh Dankikes Yonif TP 820/DAAI, Lettu Ckm Al Iqbal Dinurrahman, S.Farm., Apt. Tim medis memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma serta penyuluhan penting menjaga pola hidup sehat.“Kami hadir bukan hanya menjaga keamanan, tapi memberi manfaat nyata. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” ujarnya.Lettu Al Iqbal menambahkan, akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Oleh sebab itu, kehadiran mereka tak hanya mengobati penyakit yang ada, tetapi membekali pengetahuan agar warga mampu menjaga kesehatan secara mandiri di masa mendatang. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat yang lebih sehat.Penulis: JidEditor: OF
07 Jul 2026, 08:23 WIT
Peringati Hari Anak Nasional, KOHATI Mimika Dukung Anak Papua Cerdas & Berkarakter
Papuanewaonline.com, Mimika – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2026, Korps HMI‑Wati (KOHATI) Cabang Persiapan Mimika menyelenggarakan kegiatan bertajuk “KOHATI Goes to School”. Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian organisasi terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan masa depan anak‑anak di wilayah Papua.Kegiatan yang berlangsung penuh keceriaan ini diisi dengan beragam lomba yang mendidik, permainan yang mengasah kemampuan, serta penyuluhan ringan namun bermakna. (5/7/26) Materi yang disampaikan meliputi pentingnya menempuh pendidikan, menjaga kebersihan diri, membangun karakter yang baik, hingga pemahaman tentang perlindungan hak‑hak anak. Pendekatan yang menyenangkan dirancang agar anak‑anak tidak hanya belajar, tetapi juga tumbuh percaya diri dan bersemangat ke sekolah.Ketua KOHATI Cabang Persiapan Mimika menegaskan kegiatan ini adalah bagian dari komitmen membangun generasi muda Papua yang cerdas, sehat, berkarakter kuat, dan terlindungi. “Anak‑anak adalah investasi paling berharga bagi masa depan bangsa. Lewat kegiatan sederhana ini, kami ingin hadirkan ruang belajar yang menyenangkan dan memotivasi mereka agar berani bermimpi tinggi serta tekun mengejar cita‑cita,” ujarnya.KOHATI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan para orang tua untuk bersatu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung sepenuhnya tumbuh kembang anak. Hal ini penting demi membangun generasi penerus yang tangguh menuju Indonesia Emas tahun 2045.Penulis: JidEditor: OF
05 Jul 2026, 22:00 WIT
Bersama PTFI, Pemkab Mimika Siap Bangun Kembali Sekolah Waa Banti, Lokasi Masih Dibahas
Papuanewaonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Divisi Hubungan Pemerintah PT Freeport Indonesia bersiap membangun kembali gedung SD dan SMP satu atap di Kampung Waa Banti, Distrik Tembagapura. Bangunan ini sebelumnya hangus dibakar Kelompok Kriminal Bersenjata pada tahun 2018 lalu.Sekretaris Dinas Pendidikan Mimika, Petrus Cahyono Balubun, menyampaikan hal itu usai survei bersama pihak PTFI dan Kepala Distrik Tembagapura pada Jumat (3/7/2026). Namun muncul aspirasi dari tokoh masyarakat yang menolak pembangunan di lokasi lama dan mengusulkan pemindahan ke Kampung Opitawak atau Banti 2. Pemerintah Distrik dijadwalkan segera menggelar musyawarah warga untuk menentukan titik yang paling tepat.Selain gedung sekolah, pihaknya juga meninjau rumah dinas guru yang saat ini masih ditempati tenaga kesehatan. PTFI berkomitmen merenovasi dua unit bangunan tersebut agar layak digunakan pengajar. Dinas Pendidikan berencana mengirim lima orang guru, Kepala TK, dan Kepala SD lebih dulu sebelum pembangunan dimulai.Petrus juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Polres Mimika khususnya Polsek Tembagapura yang selama ini memfasilitasi kegiatan belajar mengajar anak-anak di wilayah konflik, terutama bagi siswa dari Kampung Kimbeli. Dukungan tersebut menjadi penopang penting agar proses pendidikan tidak terhenti meski dalam kondisi sulit.Penulis: JidEditor: OF
04 Jul 2026, 11:56 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Terpantau cek sound, Vendetta Rap Siap Guncang Guncang Mimika di Panggung TIFA 2026 Malam Ini
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana makin meriah menyelimuti rangkaian Timika Festival of Art (TIFA) 2026. Panggung hiburan menjadi pusat perhatian utama, kali ini menghadirkan grup musik yang sangat dinanti masyarakat, khususnya kalangan muda: Vendetta Rap. Penampilan spesial ini akan digelar Sabtu (4/7/2026) di Pelataran Gedung Eme Neme Yauware.Personel grup kini sudah sibuk melakukan pengecekan suara guna memastikan penampilan nanti berjalan maksimal. Kehadiran mereka ditunggu-tunggu untuk membakar semangat dan menghibur ribuan penonton yang hadir.Grup ini dikenal dengan karya yang sarat pesan, penuh semangat, serta mampu menyatukan berbagai kalangan lewat irama khasnya.Pertunjukan ini sejalan dengan tema TIFA 2026 “Tong Satu, Tong Kuat: Bersama Indonesia, Bersama Papua”, yang bertujuan mempererat persaudaraan dan membangun prestasi bersama. Musik menjadi sarana ampuh menyatukan hati masyarakat dari berbagai latar belakang.Penyelenggara mengundang seluruh warga untuk hadir dan menikmati pertunjukan penuh energi ini. Kegiatan bukan sekadar hiburan, melainkan ajang menampilkan potensi seni serta kreativitas yang tumbuh subur di tanah Papua. Acara dibuka untuk umum dan berlangsung mulai pukul 16.00 WIT.Penulis: JidEditor: OF
04 Jul 2026, 13:22 WIT
Ribuan Warga Padati Konser Rima Kebangsaan, GOG Juara Lomba Hip‑Hop Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika - Konser Rima Kebangsaan yang digelar Dewan Pengurus Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika sukses menyedot perhatian ribuan warga yang memadati Lapangan Timika Indah pada Rabu (1/7/2026). Meski diguyur hujan deras, antusiasme masyarakat tak luntur dan justru menjadikan suasana semakin meriah serta penuh semangat persaudaraan.Acara menampilkan lomba hip‑hop rap yang diikuti 14 grup lokal, antara lain 4Life, Lil’G, RKH, MCF, Emty Three, Blood AK, Bojoka Music, Arifin Letsoin, J3, LW Rap Production, GOG, East and Rap, Clann Diego, dan Vibe Cartel. Penampilan tamu spesial grup Owl Gank, Star East, serta penyanyi lokal Melati semakin memukau penonton yang hadir.Puncak acara diwarnai momen mengharukan berupa pemotongan kue ulang tahun peringatan Hari Bhayangkara ke‑80 bersama jajaran Forkopimda Mimika. Wakil Kapolsek Mimika Baru, Iptu Iqbal Saleh, menyampaikan apresiasi mendalam dan terkejut dengan kejutan tersebut.“Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan ini, acara ini membuat Timika kembali hidup dan ramai,” ucapnya.Ketua DPC Barisan Merah Putih RI Mimika, Panius Kogoya, mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa warga. Ia juga mengumumkan daftar pemenang: Juara 1 GOG (Rp7,5 juta), Juara 2 4Live (Rp5 juta), Juara 3 J3 (Rp3 juta), serta Juara Harapan I MCF, Harapan II RKH, Harapan III Clann Diego masing‑masing Rp2 juta. Gelar Juara Favorit diraih Blood AK lewat lagu andalan “Papteng Zone”.Penulis: JidEditor: OF
02 Jul 2026, 09:41 WIT
Momen Hari Bhayangkara ke-80 Jadi Panggung Budaya Lokal dan Pembinaan Generasi Muda
Papuanewsonline.com, Ambon – Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Maluku di Lapangan Letkol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (1/7/2026), berlangsung semarak dan penuh nuansa budaya. Ribuan masyarakat yang hadir disuguhkan berbagai penampilan menarik, mulai dari tarian adat khas Maluku hingga atraksi Polisi Cilik yang memukau dan mendapat apresiasi dari para tamu undangan.Kegiatan yang dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Pangdam XV/Pattimura, Gubernur Maluku, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi wujud kedekatan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.Salah satu penampilan yang menjadi pusat perhatian adalah tarian adat "Maku-Maku", tarian tradisional khas Maluku yang dibawakan secara kolaboratif oleh Remaja Bhayangkara Club Polda Maluku bersama Sanggar Kalesang Maluku.Dengan balutan busana adat Maluku yang berwarna-warni dan iringan musik tradisional yang khas, para penari menampilkan gerakan yang enerjik, harmonis, dan sarat makna persaudaraan dan persatuan. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari masyarakat dan tamu undangan yang memadati area kegiatan.Tarian Maku-Maku yang dikenal sebagai simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Maluku dinilai selaras dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung penguatan sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta persatuan bangsa.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan bahwa kehadiran unsur budaya lokal dalam peringatan Hari Bhayangkara merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Maluku."Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi perayaan institusi Polri, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan seluruh elemen bangsa. Karena itu kami menghadirkan budaya lokal sebagai simbol bahwa Polri tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta menghormati nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah," ujar Kapolda.Selain tarian adat, perhatian pengunjung juga tertuju pada penampilan Polisi Cilik (Pocil) SD Negeri 7 Namlea, Kabupaten Buru, yang merupakan binaan Polres Pulau Buru.Puluhan anggota Polisi Cilik tampil penuh percaya diri dengan memperagakan berbagai formasi baris-berbaris yang dikombinasikan dengan gerakan tarian kreatif, disiplin, dan atraktif. Kekompakan serta ketepatan gerakan yang ditunjukkan para Pocil berhasil memukau para tamu undangan dan mengundang tepuk tangan meriah dari masyarakat.Kapolda Maluku menilai penampilan Polisi Cilik tersebut merupakan gambaran keberhasilan pembinaan karakter generasi muda yang dilakukan sejak usia dini melalui kemitraan antara Polri dan dunia pendidikan."Anak-anak adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini. Melalui program Polisi Cilik, kami ingin menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Apa yang ditampilkan hari ini menunjukkan bahwa generasi muda Maluku memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan," kata Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menjelaskan bahwa pelibatan Remaja Bhayangkara Club, Sanggar Kalesang Maluku, dan Polisi Cilik binaan Polres Pulau Buru merupakan bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat melalui pendekatan budaya dan pembinaan generasi muda."Puncak Hari Bhayangkara ke-80 kami kemas sebagai perayaan rakyat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran tarian adat Maku-Maku dan Polisi Cilik menjadi simbol bahwa Polri tidak hanya hadir dalam tugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif mendukung pelestarian budaya dan pembangunan karakter generasi muda," ungkap Kabid Humas.Semarak tarian adat Maku-Maku dan penampilan Polisi Cilik SD Negeri 7 Namlea menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam rangkaian puncak Hari Bhayangkara ke-80 di Ambon. Keduanya menghadirkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga budaya, memperkuat persaudaraan, serta membangun generasi muda yang disiplin dan berkarakter sebagai fondasi menuju Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. PNO-12
01 Jul 2026, 21:17 WIT
Rekomendasi Destinasi Wisata di Timika, Cocok untuk Liburan Panjang
Papuanewsonline.com, Mimika –
Menjelang masa liburan panjang, warga Timika dan sekitarnya kini memiliki
beragam pilihan tempat rekreasi yang keindahannya tak kalah menarik
dibandingkan daerah lain. Sebagai ibu kota Kabupaten Mimika, Timika memang
dikenal sebagai kawasan industri dan jasa dengan kehadiran PT Freeport
Indonesia, namun di balik itu tersimpan sejumlah daya tarik wisata alam,
sejarah, budaya, hingga edukasi yang sayang untuk dilewatkan. Bagi pencinta sejarah, Pantai
Keakwa menjadi destinasi wajib. Situs ini menyimpan jejak Perang Dunia II
dengan peninggalan seperti tank, pesawat tempur, meriam, dan mortar bekas
tentara Amerika dan Jepang yang masih terawat baik. Selain nilai sejarahnya,
pantai ini juga dikenal memiliki hasil laut yang melimpah. Sementara itu, Pantai Ipaya yang
merupakan gabungan kawasan Ipiri, Paripi, dan Yaraya menawarkan hamparan pasir
putih luas, serta kesempatan berkeliling laut atau memancing menggunakan perahu
sewaan. Untuk rekreasi keluarga, tersedia
sejumlah tempat seperti Waterboom SP 3 Park, Hokky Swimming Pool, dan Pemandian
Pelangi Kilo 8 yang dilengkapi wahana air, fasilitas istirahat, serta tempat
makan. Pilihan lain adalah Kali Kyura,
yang dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan dari kota, cocok untuk
bersantai di tengah suasana alami. Tak kalah istimewa, Taman
Nasional Lorentz yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia menjadi taman
nasional terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan flora, fauna, dan budaya
yang masih alami. Bagi yang ingin menikmati
pemandangan, Pantai Kampus Biru menawarkan air laut berwarna kebiruan dan ombak
tenang, sangat pas untuk menyaksikan matahari terbenam. Sementara itu, kawasan
Tambang Grasberg dan Kuala Kencana juga menjadi daya tarik tersendiri. Perlu diketahui, kedua lokasi ini
dikelola secara ketat oleh PT Freeport Indonesia, sehingga kunjungan hanya
dapat dilakukan dengan izin resmi dan pemeriksaan keamanan yang berlaku. Dengan beragam pilihan ini,
liburan panjang di Timika tidak perlu pergi jauh. Setiap tempat memiliki
keunikan tersendiri, mulai dari pesona alam, nilai sejarah, hingga pemandangan
yang menenangkan. Pastikan untuk mematuhi aturan
dan persyaratan kunjungan di setiap lokasi agar perjalanan tetap aman, nyaman,
dan menyenangkan bagi seluruh keluarga. Penulis: Jid
Editor: GF
28 Jun 2026, 16:27 WIT
Kepala Suku Dani Tingginambut Sosialisasikan PSN & Salurkan Sembako
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Kepala Suku Dani Distrik
Tingginambut, Derinus Tabuni, menggelar sosialisasi penguatan Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang dirangkai bakti sosial pembagian paket sembako kepada
warga. Kegiatan berlangsung di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya,
Jumat (25/6/2026).Kegiatan dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda,
aparatur distrik, serta ratusan warga dari berbagai kampung di Distrik
Tingginambut. Derinus Tabuni bertindak sebagai pemateri sekaligus menyerahkan
bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.Pesan Utama: PSN Dorong Pemerataan & Kesejahteraan
Papua Dalam sambutannya, Derinus Tabuni menyampaikan PSN adalah
instrumen pemerintah untuk pemerataan pembangunan. "Proyek Strategis
Nasional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membuka akses
ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Papua,"
ujarnya.Ia menekankan keberhasilan PSN tidak hanya di tangan
pemerintah. "Keberhasilan pelaksanaan PSN tidak hanya bergantung pada
pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh
elemen masyarakat," kata Derinus.Ajak Warga Paham Manfaat & Jaga Keamanan Menurut Derinus, pemahaman manfaat pembangunan penting agar
warga berperan aktif. "Diperlukan pemahaman yang baik mengenai manfaat
pembangunan agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan
dan mendukung berbagai program pembangunan di Papua Tengah," tegasnya.Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan dirangkai
pembagian paket sembako. "Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan
beban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara tokoh adat dan masyarakat
di Distrik Tingginambut," katanya.Respon Warga: Sambut Baik & Harap Dampak Nyata Masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut.
Warga berharap program pembangunan pemerintah berdampak nyata pada
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat di Kabupaten
Puncak Jaya.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.
Tidak ada insiden selama acara berlangsung. Aparat distrik turut hadir memantau
jalannya kegiatan.Momentum Sinergi: Pemerintah-Tokoh Adat-Masyarakat Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi. "Ini
momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat
dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua
Tengah," tutup Derinus Tabuni. Penulis: Hendrik
Editor: GF
25 Jun 2026, 19:16 WIT
Jamaah Haji Kloter Pertama Asal Mimika Tiba dengan Selamat
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebanyak 11 orang jamaah haji
asal Kabupaten Mimika yang tergabung dalam Kloter 29 UPG-TIM tiba di Bandara
Mozes Kilangin Timika, Rabu (24/6/2026) pagi. Rombongan ini merupakan kelompok
pertama yang kembali setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci,
terbang dari Makassar menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan mendarat tepat
pukul 07.05 WIT.Sebelumnya, proses penyambutan tahap awal telah digelar di
Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa (23/6), menyambut total
392 jamaah dalam kloter yang sama. Setibanya di Timika, kedatangan mereka disambut secara resmi
oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Mimika, dihadiri juga oleh
keluarga, kerabat, serta tokoh agama seperti Habib Helmi Khalid Al Kaff dan
Ustadz H. Abdul Karim.Mewakili panitia, dr. M. Bustaman menyampaikan bahwa proses
penyambutan berjalan lancar dan tertib sesuai arahan Kantor Kementerian Agama
Bidang Haji dan Umrah Mimika. Ia menjelaskan adanya kebijakan baru tahun ini, di mana
peran panitia lebih difokuskan pada penerimaan di daerah asal, sementara jumlah
petugas yang diberangkatkan ke tempat pemberangkatan dibatasi mengingat sistem
transit yang diterapkan.Panitia juga mengapresiasi kesadaran keluarga penjemput yang
tetap menjaga ketertiban dan mengikuti petunjuk di lingkungan bandara. Kepulangan rombongan ini menandai dimulainya tahap
pemulangan seluruh jamaah haji asal Mimika tahun 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 18:17 WIT
