Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
DAU Nduga Terlambat, KPPN Tegaskan Januari Sudah Cair 25% Sedangkan Maret Tertunda
Papuanewsonline.com, Nduga - Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) merespons pernyataan Bupati Nduga, Yoas Beon, yang menyebut Dana
Alokasi Umum (DAU) triwulan Januari-Maret belum masuk ke kas daerah. KPPN
menjelaskan bahwa untuk Januari, DAU sudah ditransfer, meski baru 25% dari
total yang seharusnya diterima.Bendahara KPPN, Firman, menjelaskan bahwa keterlambatan
penyaluran DAU Maret disebabkan oleh belum dipenuhinya syarat pencairan dana,
yaitu penyampaian laporan dari Pemerintah Kabupaten Nduga."Untuk bulan Maret, terjadi keterlambatan penyaluran
DAU karena Pemerintah Kabupaten Nduga belum memenuhi syarat pencairan dana,
yaitu penyampaian laporan," kata Firman dalam wawancara dengan media
papuanewsonline via WhatsApp, Rabu (9/4/2026).Bukti pernyataan Hoax Dari Bupati ndugaDugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap
masyarakat terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu
(21/3/2026).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran
APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal
ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan,
karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi
kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa “ditipu”
oleh Bupati Yoas Beon.Firman menambahkan bahwa mekanisme transfer DAU ke daerah
memiliki prosedur administratif yang harus dipenuhi. Jika ada keterlambatan
pelaporan, penyaluran dana bisa tertunda.Terkait tuduhan penyelewengan dana, KPPN menyerahkan
penyelidikan kepada aparat pengawas atau penegak hukum. Pernyataan Bupati Nduga
yang menyebut DAU belum masuk perlu klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari
kesalahpahaman.Warga Nduga, Mias, berharap pemerintah daerah dapat
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan DAU. "Kami ingin mengetahui
secara jelas alur penyaluran dana, mulai dari transfer oleh pemerintah pusat
hingga penggunaannya di tingkat daerah," tutup. Penulis: Hend
Editor: GF
09 Apr 2026, 22:14 WIT
Stok gas LPG 12 Kg Kosong, Warga Timika Antre Panjang Meski Sudah Diumumkan
Papuanewsonline.com, Timika – Ketersediaan gas LPG ukuran 12
kilogram (kg) kembali mengalami kelangkaan di Kota Timika, Kabupaten Mimika,
pada Kamis (9/4/26). Kondisi ini memicu antrean panjang ratusan warga di Agen
Bosowa yang terletak di Jalan Yos Sudarso, dekat RSUD Mimika, meskipun pihak
agen telah memasang pemberitahuan bahwa stok sedang kosong.Berdasarkan pantauan di lapangan, warga mulai berdatangan
dan mengantre sejak pukul 06.00 WIT. Antrean terlihat mengular cukup panjang di
depan gerbang agen. Di pintu masuk, terpasang pduk besar yang bertuliskan
permohonan maaf serta informasi bahwa tabung 12 kg sedang kosong dengan
estimasi kedatangan pasokan baru pada tanggal 14 April 2026.Hingga berita ini rilis, pihak manajemen agen belum dapat
memberikan keterangan resmi terkait penyebab terhentinya pasokan tersebut. Meski stok langka, hingga saat ini harga jual LPG 12 kg di
pasaran masih tercatat normal, yaitu berkisar Rp 350.000 per tabung dan belum
terjadi kenaikan yang signifikan.Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan kesulitan
bagi masyarakat yang sangat bergantung pada gas untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap distribusi dari pusat segera lancar kembali
agar kebutuhan pokok ini dapat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:51 WIT
Polwan Tanimbar Edukasi TPKS dan Tertib Lalu Lintas ke Anak Usia Dini
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Sebanyak 60 siswa TK Anggrek Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapat edukasi pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan tertib berlalu lintas dari Polisi Wanita (Polwan) Polres Kepulauan Tanimbar, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat perlindungan anak sejak usia dini.Kegiatan yang berlangsung pukul 09.45 hingga 11.00 WIT di TK Anggrek Saumlaki ini dipimpin oleh personel Polwan dengan menghadirkan pemateri IPDA Eva Sagala dan BRIPDA Maryana Luturmas, S.H.Sosialisasi diikuti antusias oleh puluhan siswa, didampingi Kepala Sekolah Rachel Ongirwal dan para guru. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar terkait TPKS, pengenalan bagian tubuh pribadi yang harus dilindungi, hingga keberanian anak untuk menolak dan melaporkan tindakan tidak pantas.Selain itu, anak-anak juga dibekali edukasi tertib berlalu lintas, seperti cara berjalan kaki yang aman, menyeberang jalan, serta pengenalan rambu-rambu dasar lalu lintas.Kegiatan dikemas secara interaktif melalui lagu edukatif “Menjaga Diri” dan “Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”, sesi tanya jawab, serta pemberian cendera mata guna meningkatkan daya serap anak.Karo SDM Polda Maluku selaku Pembina Harian Polwan Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaedi, menegaskan bahwa edukasi sejak usia dini merupakan langkah strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak.“Polwan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi humanis kepada anak-anak. Melalui pendekatan yang ramah, kita tanamkan keberanian untuk melindungi diri sekaligus membangun kesadaran hukum sejak dini,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa pengenalan disiplin berlalu lintas sejak usia dini menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang patuh hukum.“Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi bagian dari upaya membangun budaya tertib dan aman di tengah masyarakat, dimulai dari anak-anak,” tegasnya.Program ini menjadi wujud konkret implementasi peran Polri sebagai pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual dan keselamatan lalu lintas, pendekatan edukatif berbasis sekolah dinilai efektif dalam membangun kesadaran sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari pihak sekolah dan peserta.Melalui kegiatan ini, Polwan Polres Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus memperkuat budaya disiplin dan kepatuhan hukum sejak usia dini di Maluku. PNO-12
09 Apr 2026, 15:43 WIT
Kokurikuler Day 2026 SATP Meriah, Panggung Bakat dan Karakter Siswa Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Sekolah Asrama Taruna Papua
(SATP) yang dikelola YPMAK kembali menggelar acara tahunan Kokurikuler Day 2026
yang berlangsung meriah, Kamis (9/4/26). Kegiatan yang mengusung tema
"Karya Nusantara: Kreativitas Anak Bangsa" ini digelar selama dua
hari sebagai wadah aktualisasi diri dan pembentukan karakter bagi para siswa.Kepala SATP, Sonianto Kuddi, menyampaikan bahwa acara ini
dipersiapkan sejak sebulan lalu dengan berbagai pertunjukan menarik. "Ini adalah honai prestasi bagi anak-anak Amungme,
Kamoro, dan suku kerabat. Kami bangun pembelajaran yang mendalam, menyenangkan,
dan tidak monoton di dalam kelas," ujarnya. Beragam tampilan ditampilkan mulai dari drama, tari
nusantara, kuliner khas, hingga karya tulis ilmiah yang mengangkat kearifan
lokal.Wakasek Kurikulum, Dewa Komang Tri Mahayana, menambahkan
bahwa seluruh kegiatan dirancang terintegrasi dengan mata pelajaran seperti
Seni Budaya dan Pendidikan Pancasila. Pembagian tugas disesuaikan dengan jenjang kelas, mulai dari
kelas II hingga VI, masing-masing memiliki fokus karya yang unik dan edukatif.Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan Yayasan Pendidikan
Lokon, Oktavianus Viktor Rori, memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya,
kegiatan ini sejalan dengan visi lembaga untuk mencerdaskan generasi muda
melalui pendidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Acara ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan dapat dikemas
secara menarik sekaligus menjunjung tinggi nilai budaya dan karakter bangsa. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:48 WIT
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat
Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah
Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau,
Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka
menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport
Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan
berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak
Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang
dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum
Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota
Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi
pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan
karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran
konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung
hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman
dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus
menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi
Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih
dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat
adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan
memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika
dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat
Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah
radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh
wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen
kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:45 WIT
Seleksi Akpol 2026, Biddokkes Polda Maluku Gelar Rikkes Tahap I Berbasis Prinsip BETAH
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku memperketat proses seleksi Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) 2026 dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, dan akuntabel. Tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes) tahap I digelar Biddokkes Polda Maluku, Rabu (8/4/2026).Kegiatan yang berlangsung di Kantor Biddokkes Polda Maluku ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan anggota Polri terpadu tingkat Panitia Daerah (Panda).Pelaksanaan rikkes dipimpin Kabid Dokkes Polda Maluku Kombes Pol. dr. Muhammad Faizal Zulkarnaen, Sp.KF., M.H.Kes., M.A.R.S. selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan, melibatkan panitia dari Biro SDM serta pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam.Dalam arahannya, Kabid Dokkes menegaskan seluruh tahapan seleksi wajib berpedoman pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta dilakukan secara profesional dan objektif.“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara teliti dan objektif untuk memastikan hanya peserta yang memenuhi standar yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya.Berdasarkan data panitia, sebanyak 65 peserta mengikuti rikkes tahap I, terdiri dari calon Taruna dan Taruni. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 71 pendaftar awal, setelah 6 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap pemeriksaan administrasi awal.Adapun materi pemeriksaan meliputi:* Antropometri (postur tubuh);* Tinggi dan berat badan;* Pemeriksaan THT, mata, gigi, dan tekanan darah;* Pemeriksaan fisik umum.Kehadiran pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur serta bebas dari praktik kecurangan.Tahapan ini menjadi bagian dari komitmen Polri secara nasional dalam mewujudkan sistem rekrutmen anggota yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. PNO-12
09 Apr 2026, 15:36 WIT
Pilihan Redaksi
DAU Nduga Terlambat, KPPN Tegaskan Januari Sudah Cair 25% Sedangkan Maret Tertunda
Papuanewsonline.com, Nduga - Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) merespons pernyataan Bupati Nduga, Yoas Beon, yang menyebut Dana
Alokasi Umum (DAU) triwulan Januari-Maret belum masuk ke kas daerah. KPPN
menjelaskan bahwa untuk Januari, DAU sudah ditransfer, meski baru 25% dari
total yang seharusnya diterima.Bendahara KPPN, Firman, menjelaskan bahwa keterlambatan
penyaluran DAU Maret disebabkan oleh belum dipenuhinya syarat pencairan dana,
yaitu penyampaian laporan dari Pemerintah Kabupaten Nduga."Untuk bulan Maret, terjadi keterlambatan penyaluran
DAU karena Pemerintah Kabupaten Nduga belum memenuhi syarat pencairan dana,
yaitu penyampaian laporan," kata Firman dalam wawancara dengan media
papuanewsonline via WhatsApp, Rabu (9/4/2026).Bukti pernyataan Hoax Dari Bupati ndugaDugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap
masyarakat terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu
(21/3/2026).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran
APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal
ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan,
karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi
kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa “ditipu”
oleh Bupati Yoas Beon.Firman menambahkan bahwa mekanisme transfer DAU ke daerah
memiliki prosedur administratif yang harus dipenuhi. Jika ada keterlambatan
pelaporan, penyaluran dana bisa tertunda.Terkait tuduhan penyelewengan dana, KPPN menyerahkan
penyelidikan kepada aparat pengawas atau penegak hukum. Pernyataan Bupati Nduga
yang menyebut DAU belum masuk perlu klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari
kesalahpahaman.Warga Nduga, Mias, berharap pemerintah daerah dapat
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan DAU. "Kami ingin mengetahui
secara jelas alur penyaluran dana, mulai dari transfer oleh pemerintah pusat
hingga penggunaannya di tingkat daerah," tutup. Penulis: Hend
Editor: GF
09 Apr 2026, 22:14 WIT
Stok gas LPG 12 Kg Kosong, Warga Timika Antre Panjang Meski Sudah Diumumkan
Papuanewsonline.com, Timika – Ketersediaan gas LPG ukuran 12
kilogram (kg) kembali mengalami kelangkaan di Kota Timika, Kabupaten Mimika,
pada Kamis (9/4/26). Kondisi ini memicu antrean panjang ratusan warga di Agen
Bosowa yang terletak di Jalan Yos Sudarso, dekat RSUD Mimika, meskipun pihak
agen telah memasang pemberitahuan bahwa stok sedang kosong.Berdasarkan pantauan di lapangan, warga mulai berdatangan
dan mengantre sejak pukul 06.00 WIT. Antrean terlihat mengular cukup panjang di
depan gerbang agen. Di pintu masuk, terpasang pduk besar yang bertuliskan
permohonan maaf serta informasi bahwa tabung 12 kg sedang kosong dengan
estimasi kedatangan pasokan baru pada tanggal 14 April 2026.Hingga berita ini rilis, pihak manajemen agen belum dapat
memberikan keterangan resmi terkait penyebab terhentinya pasokan tersebut. Meski stok langka, hingga saat ini harga jual LPG 12 kg di
pasaran masih tercatat normal, yaitu berkisar Rp 350.000 per tabung dan belum
terjadi kenaikan yang signifikan.Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan kesulitan
bagi masyarakat yang sangat bergantung pada gas untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap distribusi dari pusat segera lancar kembali
agar kebutuhan pokok ini dapat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:51 WIT
Polwan Tanimbar Edukasi TPKS dan Tertib Lalu Lintas ke Anak Usia Dini
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Sebanyak 60 siswa TK Anggrek Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapat edukasi pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan tertib berlalu lintas dari Polisi Wanita (Polwan) Polres Kepulauan Tanimbar, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat perlindungan anak sejak usia dini.Kegiatan yang berlangsung pukul 09.45 hingga 11.00 WIT di TK Anggrek Saumlaki ini dipimpin oleh personel Polwan dengan menghadirkan pemateri IPDA Eva Sagala dan BRIPDA Maryana Luturmas, S.H.Sosialisasi diikuti antusias oleh puluhan siswa, didampingi Kepala Sekolah Rachel Ongirwal dan para guru. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar terkait TPKS, pengenalan bagian tubuh pribadi yang harus dilindungi, hingga keberanian anak untuk menolak dan melaporkan tindakan tidak pantas.Selain itu, anak-anak juga dibekali edukasi tertib berlalu lintas, seperti cara berjalan kaki yang aman, menyeberang jalan, serta pengenalan rambu-rambu dasar lalu lintas.Kegiatan dikemas secara interaktif melalui lagu edukatif “Menjaga Diri” dan “Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”, sesi tanya jawab, serta pemberian cendera mata guna meningkatkan daya serap anak.Karo SDM Polda Maluku selaku Pembina Harian Polwan Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaedi, menegaskan bahwa edukasi sejak usia dini merupakan langkah strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak.“Polwan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi humanis kepada anak-anak. Melalui pendekatan yang ramah, kita tanamkan keberanian untuk melindungi diri sekaligus membangun kesadaran hukum sejak dini,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa pengenalan disiplin berlalu lintas sejak usia dini menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang patuh hukum.“Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi bagian dari upaya membangun budaya tertib dan aman di tengah masyarakat, dimulai dari anak-anak,” tegasnya.Program ini menjadi wujud konkret implementasi peran Polri sebagai pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual dan keselamatan lalu lintas, pendekatan edukatif berbasis sekolah dinilai efektif dalam membangun kesadaran sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari pihak sekolah dan peserta.Melalui kegiatan ini, Polwan Polres Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus memperkuat budaya disiplin dan kepatuhan hukum sejak usia dini di Maluku. PNO-12
09 Apr 2026, 15:43 WIT
Kokurikuler Day 2026 SATP Meriah, Panggung Bakat dan Karakter Siswa Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Sekolah Asrama Taruna Papua
(SATP) yang dikelola YPMAK kembali menggelar acara tahunan Kokurikuler Day 2026
yang berlangsung meriah, Kamis (9/4/26). Kegiatan yang mengusung tema
"Karya Nusantara: Kreativitas Anak Bangsa" ini digelar selama dua
hari sebagai wadah aktualisasi diri dan pembentukan karakter bagi para siswa.Kepala SATP, Sonianto Kuddi, menyampaikan bahwa acara ini
dipersiapkan sejak sebulan lalu dengan berbagai pertunjukan menarik. "Ini adalah honai prestasi bagi anak-anak Amungme,
Kamoro, dan suku kerabat. Kami bangun pembelajaran yang mendalam, menyenangkan,
dan tidak monoton di dalam kelas," ujarnya. Beragam tampilan ditampilkan mulai dari drama, tari
nusantara, kuliner khas, hingga karya tulis ilmiah yang mengangkat kearifan
lokal.Wakasek Kurikulum, Dewa Komang Tri Mahayana, menambahkan
bahwa seluruh kegiatan dirancang terintegrasi dengan mata pelajaran seperti
Seni Budaya dan Pendidikan Pancasila. Pembagian tugas disesuaikan dengan jenjang kelas, mulai dari
kelas II hingga VI, masing-masing memiliki fokus karya yang unik dan edukatif.Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan Yayasan Pendidikan
Lokon, Oktavianus Viktor Rori, memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya,
kegiatan ini sejalan dengan visi lembaga untuk mencerdaskan generasi muda
melalui pendidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Acara ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan dapat dikemas
secara menarik sekaligus menjunjung tinggi nilai budaya dan karakter bangsa. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:48 WIT
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat
Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah
Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau,
Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka
menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport
Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan
berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak
Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang
dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum
Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota
Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi
pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan
karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran
konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung
hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman
dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus
menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi
Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih
dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat
adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan
memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika
dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat
Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah
radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh
wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen
kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:45 WIT
Seleksi Akpol 2026, Biddokkes Polda Maluku Gelar Rikkes Tahap I Berbasis Prinsip BETAH
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku memperketat proses seleksi Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) 2026 dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, dan akuntabel. Tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes) tahap I digelar Biddokkes Polda Maluku, Rabu (8/4/2026).Kegiatan yang berlangsung di Kantor Biddokkes Polda Maluku ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan anggota Polri terpadu tingkat Panitia Daerah (Panda).Pelaksanaan rikkes dipimpin Kabid Dokkes Polda Maluku Kombes Pol. dr. Muhammad Faizal Zulkarnaen, Sp.KF., M.H.Kes., M.A.R.S. selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan, melibatkan panitia dari Biro SDM serta pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam.Dalam arahannya, Kabid Dokkes menegaskan seluruh tahapan seleksi wajib berpedoman pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta dilakukan secara profesional dan objektif.“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara teliti dan objektif untuk memastikan hanya peserta yang memenuhi standar yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya.Berdasarkan data panitia, sebanyak 65 peserta mengikuti rikkes tahap I, terdiri dari calon Taruna dan Taruni. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 71 pendaftar awal, setelah 6 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap pemeriksaan administrasi awal.Adapun materi pemeriksaan meliputi:* Antropometri (postur tubuh);* Tinggi dan berat badan;* Pemeriksaan THT, mata, gigi, dan tekanan darah;* Pemeriksaan fisik umum.Kehadiran pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur serta bebas dari praktik kecurangan.Tahapan ini menjadi bagian dari komitmen Polri secara nasional dalam mewujudkan sistem rekrutmen anggota yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. PNO-12
09 Apr 2026, 15:36 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Polwan Tanimbar Edukasi TPKS dan Tertib Lalu Lintas ke Anak Usia Dini
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Sebanyak 60 siswa TK Anggrek Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapat edukasi pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan tertib berlalu lintas dari Polisi Wanita (Polwan) Polres Kepulauan Tanimbar, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat perlindungan anak sejak usia dini.Kegiatan yang berlangsung pukul 09.45 hingga 11.00 WIT di TK Anggrek Saumlaki ini dipimpin oleh personel Polwan dengan menghadirkan pemateri IPDA Eva Sagala dan BRIPDA Maryana Luturmas, S.H.Sosialisasi diikuti antusias oleh puluhan siswa, didampingi Kepala Sekolah Rachel Ongirwal dan para guru. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar terkait TPKS, pengenalan bagian tubuh pribadi yang harus dilindungi, hingga keberanian anak untuk menolak dan melaporkan tindakan tidak pantas.Selain itu, anak-anak juga dibekali edukasi tertib berlalu lintas, seperti cara berjalan kaki yang aman, menyeberang jalan, serta pengenalan rambu-rambu dasar lalu lintas.Kegiatan dikemas secara interaktif melalui lagu edukatif “Menjaga Diri” dan “Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”, sesi tanya jawab, serta pemberian cendera mata guna meningkatkan daya serap anak.Karo SDM Polda Maluku selaku Pembina Harian Polwan Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaedi, menegaskan bahwa edukasi sejak usia dini merupakan langkah strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak.“Polwan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi humanis kepada anak-anak. Melalui pendekatan yang ramah, kita tanamkan keberanian untuk melindungi diri sekaligus membangun kesadaran hukum sejak dini,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa pengenalan disiplin berlalu lintas sejak usia dini menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang patuh hukum.“Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi bagian dari upaya membangun budaya tertib dan aman di tengah masyarakat, dimulai dari anak-anak,” tegasnya.Program ini menjadi wujud konkret implementasi peran Polri sebagai pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual dan keselamatan lalu lintas, pendekatan edukatif berbasis sekolah dinilai efektif dalam membangun kesadaran sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari pihak sekolah dan peserta.Melalui kegiatan ini, Polwan Polres Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus memperkuat budaya disiplin dan kepatuhan hukum sejak usia dini di Maluku. PNO-12
09 Apr 2026, 15:43 WIT
Kokurikuler Day 2026 SATP Meriah, Panggung Bakat dan Karakter Siswa Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Sekolah Asrama Taruna Papua
(SATP) yang dikelola YPMAK kembali menggelar acara tahunan Kokurikuler Day 2026
yang berlangsung meriah, Kamis (9/4/26). Kegiatan yang mengusung tema
"Karya Nusantara: Kreativitas Anak Bangsa" ini digelar selama dua
hari sebagai wadah aktualisasi diri dan pembentukan karakter bagi para siswa.Kepala SATP, Sonianto Kuddi, menyampaikan bahwa acara ini
dipersiapkan sejak sebulan lalu dengan berbagai pertunjukan menarik. "Ini adalah honai prestasi bagi anak-anak Amungme,
Kamoro, dan suku kerabat. Kami bangun pembelajaran yang mendalam, menyenangkan,
dan tidak monoton di dalam kelas," ujarnya. Beragam tampilan ditampilkan mulai dari drama, tari
nusantara, kuliner khas, hingga karya tulis ilmiah yang mengangkat kearifan
lokal.Wakasek Kurikulum, Dewa Komang Tri Mahayana, menambahkan
bahwa seluruh kegiatan dirancang terintegrasi dengan mata pelajaran seperti
Seni Budaya dan Pendidikan Pancasila. Pembagian tugas disesuaikan dengan jenjang kelas, mulai dari
kelas II hingga VI, masing-masing memiliki fokus karya yang unik dan edukatif.Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan Yayasan Pendidikan
Lokon, Oktavianus Viktor Rori, memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya,
kegiatan ini sejalan dengan visi lembaga untuk mencerdaskan generasi muda
melalui pendidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Acara ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan dapat dikemas
secara menarik sekaligus menjunjung tinggi nilai budaya dan karakter bangsa. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:48 WIT
Seleksi Akpol 2026, Biddokkes Polda Maluku Gelar Rikkes Tahap I Berbasis Prinsip BETAH
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku memperketat proses seleksi Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) 2026 dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, dan akuntabel. Tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes) tahap I digelar Biddokkes Polda Maluku, Rabu (8/4/2026).Kegiatan yang berlangsung di Kantor Biddokkes Polda Maluku ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan anggota Polri terpadu tingkat Panitia Daerah (Panda).Pelaksanaan rikkes dipimpin Kabid Dokkes Polda Maluku Kombes Pol. dr. Muhammad Faizal Zulkarnaen, Sp.KF., M.H.Kes., M.A.R.S. selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan, melibatkan panitia dari Biro SDM serta pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam.Dalam arahannya, Kabid Dokkes menegaskan seluruh tahapan seleksi wajib berpedoman pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta dilakukan secara profesional dan objektif.“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara teliti dan objektif untuk memastikan hanya peserta yang memenuhi standar yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya.Berdasarkan data panitia, sebanyak 65 peserta mengikuti rikkes tahap I, terdiri dari calon Taruna dan Taruni. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 71 pendaftar awal, setelah 6 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap pemeriksaan administrasi awal.Adapun materi pemeriksaan meliputi:* Antropometri (postur tubuh);* Tinggi dan berat badan;* Pemeriksaan THT, mata, gigi, dan tekanan darah;* Pemeriksaan fisik umum.Kehadiran pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur serta bebas dari praktik kecurangan.Tahapan ini menjadi bagian dari komitmen Polri secara nasional dalam mewujudkan sistem rekrutmen anggota yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. PNO-12
09 Apr 2026, 15:36 WIT
Irwasda Polda Maluku Turun Langsung Awasi Rikkes Seleksi Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku memastikan proses seleksi Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Maluku, Kombes Pol I Made Sunarta, turun langsung mengawasi tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes), Rabu (8/4/2026).Pengawasan dilakukan di Kantor Biddokkes Polda Maluku sebagai bagian dari fungsi kontrol internal untuk menjamin integritas rekrutmen Polri yang bebas dari praktik kecurangan dan intervensi.Kegiatan ini turut dihadiri Kabid Dokkes selaku Ketua Tim Rikkes serta personel pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam Polda Maluku.Dalam arahannya, Irwasda menegaskan seluruh panitia wajib memegang prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) dalam setiap tahapan seleksi.“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara teliti, objektif, dan profesional. Ini untuk memastikan hanya calon perwira terbaik yang memenuhi standar yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya,” kata Sunarta.Ia juga mengingatkan peserta agar tidak percaya pada praktik percaloan atau janji kelulusan dari pihak tidak bertanggung jawab.“Kelulusan murni hasil kemampuan masing-masing. Tidak ada pihak yang bisa meluluskan selain diri sendiri. Jangan coba-coba mencari jalan pintas,” tegasnya.Irwasda menekankan tiga prinsip utama dalam pengawasan seleksi:Integritas proses, tanpa ruang bagi kecurangan;Kemandirian peserta, tanpa intervensi pihak luar;Objektivitas medis, sesuai standar pemeriksaan kesehatan Polri.Pengawasan langsung ini merupakan bagian dari komitmen Polri secara nasional dalam mewujudkan rekrutmen anggota yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. PNO-12
09 Apr 2026, 14:51 WIT
28 Penumpang Selamat Tiba di Pomako, Operasi SAR Ditutup Setelah Bantuan BBM dari Keluarga
Papuanewsonline.com, Timika – Kabar melegakan akhirnya
datang dari perairan Pasir Hitam setelah dua kapal yang sebelumnya dilaporkan
mengalami kehabisan bahan bakar minyak (BBM) berhasil tiba dengan selamat di
Pelabuhan Pomako, Timika, pada Minggu pagi (05/04/2026). Sebanyak 28 penumpang
dipastikan selamat, mengakhiri kekhawatiran keluarga dan masyarakat yang sejak
awal terus memantau perkembangan situasi.Insiden ini sempat memicu operasi pencarian dan pertolongan
(SAR) secara intensif oleh tim gabungan, mengingat lokasi kejadian berada di
wilayah perairan yang cukup luas dan berpotensi membahayakan keselamatan para
penumpang.Menurut keterangan pelapor, Yosep Witayau, kedua kapal
akhirnya dapat melanjutkan pelayaran setelah mendapatkan bantuan suplai BBM
dari pihak keluarga yang turun langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian.“Menurut keterangan pelapor, Yosep Witayau, kedua kapal
tersebut dapat melanjutkan pelayaran setelah mendapatkan bantuan suplai BBM
dari pihak keluarga yang turun melakukan pencarian di lokasi kejadian.”Speed boat yang mengangkut delapan penumpang menjadi kapal
pertama yang berhasil tiba di Pelabuhan Pomako. Kapal tersebut dilaporkan
merapat sekitar pukul 00.00 WIT atau tengah malam.Sementara itu, long boat yang membawa 20 penumpang lainnya
menyusul beberapa jam kemudian dan tiba dengan selamat sekitar pukul 09.00 WIT
pada Minggu pagi.“Speed boat yang membawa 8 penumpang dilaporkan tiba lebih
dahulu sekitar pukul 00.00 dini hari, sedangkan long boat dengan 20 penumpang
lainnya menyusul dan tiba dengan selamat pada pukul 09.00 pagi.”Dengan telah dipastikannya keselamatan seluruh penumpang,
operasi SAR yang sebelumnya digelar resmi dinyatakan selesai. Seluruh unsur tim
gabungan yang terlibat kemudian dikembalikan ke kesatuan masing-masing.“Dengan dikonfirmasikannya keselamatan seluruh orang di atas
kapal, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang digelar secara intensif
resmi ditutup.”Pihak berwenang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh
unsur SAR, aparat gabungan, serta keluarga korban yang ikut berperan aktif
dalam pencarian dan bantuan logistik di lapangan.Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh
pengguna transportasi laut, khususnya terkait kesiapan logistik dan kecukupan
bahan bakar sebelum melakukan perjalanan di wilayah perairan Mimika yang
memiliki jalur pelayaran cukup panjang.“Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan keselamatan
pelayaran, khususnya terkait kesiapan logistik dan bahan bakar sebelum berlayar
di wilayah perairan yang cukup luas.”Selain itu, daftar nama seluruh penumpang yang selamat telah
diterima lengkap oleh pihak berwenang, memastikan tidak ada korban jiwa maupun
penumpang yang masih dinyatakan hilang dalam insiden tersebut.“Daftar nama penumpang yang selamat telah diterima lengkap
oleh pihak berwenang, memastikan tidak ada satu pun jiwa yang hilang dalam
insiden ini.” Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:40 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat
Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah
Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau,
Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka
menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport
Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan
berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak
Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang
dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum
Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota
Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi
pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan
karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran
konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung
hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman
dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus
menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi
Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih
dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat
adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan
memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika
dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat
Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah
radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh
wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen
kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:45 WIT
Parade Paskah PGGM: Warga Bersatu Wujudkan Mimika Damai Sejahtera
Papuanewsonline.com, Timika – Persekutuan Gereja-gereja
Mimika (PGGM) memeriahkan perayaan Hari Raya Paskah dengan tema besar
"Kristus Bangkit Membaharui Kemanusiaan Kita" yang berlandaskan kitab
2 Korintus 5:17. Acara sakral ini digelar di Gedung Eme Neme Yauware (7/4/2026),
yang diawali dengan parade penuh semangat dari anak-anak Sekolah Minggu GKI
Pengharapan.Mewakili Kapolres Mimika, Pastor Ibrani Gwijangge Projo
dalam sambutannya mengajak seluruh umat Kristiani untuk senantiasa hidup dalam
kasih dan saling menghormati. Ia khusus menekankan pentingnya menjaga
ketertiban dan keselamatan berlalu lintas."Tunjukkan sikap baik dan bertanggung jawab sebagai
wujud iman. Mari jaga toleransi di jalan karena jalan ini digunakan
bersama," ujarnya, berharap damai Paskah senantiasa menyertai masyarakat.Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan
bahwa makna kebangkitan membawa harapan baru di tengah tantangan hidup. Ia menyoroti bahwa parade Paskah bukan sekadar seremonial,
melainkan bukti nyata persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. "Mimika baru saja lewat Imlek, Tahun Baru Saka, dan
Idul Fitri. Semua perayaan harus dijalani dalam kebersamaan lintas agama,"
tegasnya.Bupati pun mengapresiasi PGGM, FKUB, dan seluruh pihak yang
terlibat. Ia berpesan agar nilai-nilai Paskah seperti kasih dan
kerendahan hati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi teladan di
keluarga dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi semua golongan. Ia juga mengingatkan peserta parade untuk tetap tertib demi
mewujudkan Mimika yang aman, damai, dan sejahtera. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 18:54 WIT
Himtak BKMT Mimika Gelar Pengajian Gabungan: Bersihkan Hati Dan Gerakkan Inovasi
Papuanewsonline.com, Timika – Himpunan Majelis Taklim
Kerukunan (Himtak) BKMT Kabupaten Mimika menggelar pengajian akbar yang
dirangkaikan dengan halal bihalal pada Minggu (05/04/26). Kegiatan ini
mengusung tema "Bersihkan Hati, Kuatkan Silaturahmi, dan Bergerak Bersama
dalam Karya dan Inovasi" sebagai momentum mempererat ukhuwah pascakekberan
Idul Fitri.Acara yang dihadiri oleh ratusan jamaah ini menghadirkan
tausiyah dari Ketua PHBI Kabupaten Mimika, Ustadz H. Joko Prianto, S.E. Dalam
ceramahnya, ia mengajak seluruh umat untuk memanfaatkan suasana Syawal guna
memperbaiki diri dan meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Himtak BKMT, Hj.
Farida, S.KM., M.Kes, dan Ketua BKMT Kabupaten Mimika, drh. Sabelina Fitriani.Hj. Farida dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengajian
gabungan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali.
Saat ini Himtak menaungi sebanyak 27 majelis taklim aktif di Mimika. "Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan
antar majelis. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk melahirkan
karya dan inovasi yang bermanfaat," ujarnya.Salah satu program unggulan yang telah dijalankan adalah
fasilitasi medical check-up (MCU) bagi tokoh agama dan anggota. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai latar belakang
suku dan budaya, Himtak diharapkan terus menjadi motor penggerak persatuan dan
kepedulian sosial. "Kami ingin organisasi ini tidak hanya bergerak di
bidang keagamaan, tetapi juga menciptakan dampak positif nyata bagi masyarakat
luas," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:43 WIT
Polda Metro Jaya Siagakan 4.500 Personel, Pelayanan Ibadah Paskah 2026 Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya
menyiagakan sebanyak 4.500 personel untuk melayani sekaligus mengamankan
rangkaian perayaan ibadah Paskah 2026 di seluruh wilayah hukumnya. Langkah ini
dilakukan guna memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman,
nyaman, dan penuh kekhidmatan.Personel yang telah disiapkan akan ditempatkan di berbagai
gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama
perayaan Paskah. Pengamanan ini tidak hanya difokuskan pada aspek keamanan,
tetapi juga sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto
menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa
tenang bagi umat yang melaksanakan ibadah. Menurutnya, Polri hadir sebagai
pelindung sekaligus pelayan masyarakat dalam momentum keagamaan yang penting
ini.“Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan
seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar. Kehadiran
personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat
beribadah dengan tenang dan nyaman,” dalam keterangannya pada Kamis,
(02/04/26).Ia menjelaskan, personel juga disiapkan untuk mendukung
kelancaran teknis pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum
kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di
sekitar area gereja.Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana
yang kondusif, sehingga umat dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah Paskah
dengan lebih fokus dan damai tanpa gangguan keamanan maupun kemacetan di
sekitar lokasi.Lebih lanjut, Budi Hermanto menekankan bahwa pengamanan yang
dilakukan Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan
kepada masyarakat.“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan
masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Karena itu, pengamanan
Paskah ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada
pelayanan kepada umat agar ibadah dapat berlangsung dengan damai dan lancar,”
ujarnya.Selain pengamanan langsung di lapangan, Polda Metro Jaya
juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta
segera melapor kepada petugas terdekat atau melalui layanan darurat 110 apabila
menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat ibadah maupun lingkungan
sekitar.Dengan kesiapan ribuan personel serta pola pelayanan yang
menyeluruh, Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian perayaan Paskah 2026
dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian bagi seluruh umat Kristiani.
(GF)
03 Apr 2026, 22:58 WIT
Hak Adat Dipertahankan, KAPP Mimika Tegaskan Organisasi Milik Amungme dan Kamoro
Papuanewsonline.com, Timika – Polemik terkait keberadaan
organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Kabupaten Mimika kembali
menjadi sorotan. Menanggapi isu yang berkembang, anggota KAPP sekaligus tokoh
pemuda Mimika, Andrianus Janampa, menegaskan bahwa organisasi tersebut
merupakan milik masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tidak dapat diambil
alih oleh pihak lain.Pernyataan itu disampaikan Andrianus kepada media di Timika,
Selasa (1/4/2026), sebagai bentuk klarifikasi atas adanya dinamika internal dan
isu perebutan organisasi yang belakangan mencuat di tengah masyarakat.Menurut Andrianus, KAPP adalah organisasi yang sah, memiliki
struktur yang jelas, serta dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat
adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah
Mimika."Kami di Kabupaten Mimika, dua suku, Amungme dan
Kamoro, dan tujuh suku lain tidak pernah rebutan organisasi di bawah
pemerintah. Sampai sekarang, baru tahun 2025 ini ada rebutan organisasi
kami," kata Andrianus Janampa.Ia menegaskan, secara prinsip organisasi tersebut merupakan
rumah bersama yang lahir dari identitas adat masyarakat Mimika, sehingga
kepemilikannya harus tetap dihormati oleh seluruh pihak."KAPP itu milik Amungme dan Kamoro. Harus Tuhan itu
harus Amungme dan Kamoro. Tidak boleh ambil alih, tidak boleh kalau oke mau
cari anggota. Semua mau bergabung, orang Papua oke bisa gabung. Tapi kalau
untuk Tuhan, jangan," katanya.Lebih lanjut, Andrianus meminta masyarakat luas untuk
menghormati posisi suku Amungme dan Kamoro sebagai tuan di atas tanah Mimika.
Menurutnya, keberadaan organisasi adat harus menjadi wadah yang memperkuat
persatuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ruang konflik.Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran
masyarakat Papua lainnya untuk bergabung dan berkontribusi, selama tetap
menghormati struktur serta hak-hak adat yang melekat pada organisasi tersebut."Kami sebagai anak umumnya, kami tidak terima
berlawanan kami. Kalau organisasi lain oke. Tapi kalau itu salah satu untuk
masyarakat Kabupaten Mimika, pada khususnya orang umumnya, orang tujuh suku,
punya tempat saling makan," katanya.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan resmi dari tokoh
adat dan pemuda Mimika bahwa polemik yang terjadi tidak boleh menggeser hak-hak
masyarakat adat sebagai pemilik organisasi.Di akhir keterangannya, Andrianus menutup pernyataan dengan
menegaskan bahwa KAPP tetap menjadi milik suku Amungme dan Kamoro, serta
meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan menghormati hak adat di Kabupaten
Mimika. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 11:19 WIT
Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Akbar Timika, Cetak Generasi Penghafal Al-Qur’an
Papuanewsonline.com, Timika – Al-Qur'an sebagai pedoman
hidup umat Islam memerlukan upaya untuk menjaga kemurnian, memahami
kandungannya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara
yang efektif untuk menjaga kemurniannya adalah dengan menghafalkan ayat-ayat sucinya.Namun, di wilayah Timika, Papua, keberadaan lembaga
pendidikan yang berfokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an (tahfidzul Qur'an)
masih tergolong minim. Hal ini menjadi keprihatinan bagi pewakaf tanah dan
pendiri pondok, yang kemudian menginisiasi pendirian sebuah lembaga pendidikan
khusus untuk tahfidz Al-Qur'an. (31/3/2026) Berdasarkan kepedulian tersebut, pada tahun 2020 lahirlah
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ummahatul Mukminin Al-Akbar sebagai wadah
untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an yang tidak hanya kuat dalam
hafalan, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia.Pondok pesantren ini didirikan atas dasar visi dan
kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis Al-Qur'an di
Timika. Dengan visi untuk mewujudkan generasi yang mencintai dan mengamalkan
kandungan Al-Qur'an, pondok ini menetapkan tiga misi utama: mencetak generasi
Islam yang mencintai Al-Qur'an, menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam
kehidupan sehari-hari, serta membentuk santri yang berakhlak mulia. Keunggulan pondok terletak pada pembinaan hafalan Al-Qur'an
yang kuat, pembentukan akhlak yang baik berlandaskan nilai-nilai Islam, dan
integrasi antara hafalan dengan pengamalan dalam keseharian santri.Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode Mutqin,
yang menekankan pada kekuatan hafalan dan konsistensi dalam menjaga hafalan
yang telah dipelajari. Metode ini mencakup tiga komponen utama: murajaah dan
tikrar (pengulangan hafalan secara terus-menerus), talaqqi/tasmi’ (setoran
hafalan kepada guru untuk disimak langsung), serta ziyadah (penambahan hafalan
baru secara bertahap). Ada aturan khusus di pondok ini: setiap santri yang telah
menghafal 3 juz wajib menyetorkan seluruh hafalan dalam satu kali duduk tanpa
melihat mushaf. Setelah lulus, mereka dapat melanjutkan hafalan berikutnya. Ketika telah menambah 3 juz lagi, santri akan melakukan
tasmi’ 3 juz baru tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tasmi’ gabungan
sebanyak 6 juz (3 juz sebelumnya dan 3 juz baru). Proses ini diulang secara
berkelanjutan hingga santri berhasil menghafal seluruh 30 juz Al-Qur'an.Pondok pesantren secara rutin mengikuti perlombaan Musabaqah
Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Musabaqah Higdzil Qur'an (MHQ) setiap tahunnya. Alhamdulillah, para santri telah membawa pulang berbagai
prestasi gemilang baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Selain itu, dengan
metode Mutqin yang diterapkan secara selektif, proses pembinaan menghasilkan
santri yang benar-benar kuat dalam hafalan. Pendiri pondok, KH. Andi Ahmad Jaya, mengungkapkan bahwa
pada tahun ini terdapat beberapa santri yang akan menyelesaikan hafalan 30 juz
(khatam kubro), dengan beberapa santri lainnya diproyeksikan menyusul pada
tahun berikutnya. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mar 2026, 23:08 WIT
