Papuanewsonline.com
Anggaran Hibah Papua Tengah Rp491,8 Miliar Diduga Bermasalah, Fornas 08 Minta KPK Turun Tangan
Berkas P-21, Polisi Serahkan 2 Tersangka Kasus Penikaman Ketua DPC Golkar Malra Ke Jaksa
Polemik Perusda, Yohanis Wantik: Bupati Mimika Pemimpin Yang Hari Ini Bilang A, Besok Bilang B
KAI Layani 1,57 Juta Ton BBM hingga Juli 2026, Perkuat Rantai Pasok Energi Nasional
210,47 Juta Pelanggan Commuter Line Jabodetabek Perkuat Mobilitas Rendah Karbon
Penggunaan Air KAI Turun 22,16 Persen, Teknologi Daur Ulang Diperkuat
Uang Ada, Pembangunan Mandek! Yulianus Dibitau Bongkar Serapan APBD Mimika 2026
Bukan Sekadar Seremonial: Perang Saudara Kwamki Narama Tak Kunjung Usai Karena Akar Adat Diabaikan
Mimika Bagai Rumah Konflik, Yohanes Kemong: Kepemimpinan Johanes Rettob Gagal Total
"Timika Bukan Tanah Kosong": Tokoh Adat Tagih Janji Bupati Soal Direksi PT. MAS
Berita Terbaru
Lihat semua
Anggaran Hibah Papua Tengah Rp491,8 Miliar Diduga Bermasalah, Fornas 08 Minta KPK Turun Tangan
Papuanewsonline.com, Nabire - Skandal pengelolaan dana hibah kembali mencoreng wajah Provinsi Papua Tengah. Anggaran Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp491.888.241.038,00 diduga bermasalah dan tidak transparan. Sisa anggaran jumbo hingga Rp119,1 miliar yang tidak terserap menjadi bukti nyata buruknya tata kelola keuangan daerah.Atas temuan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Nusantara (Fornas) 08 Papua Raya secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah."Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Anggaran hibah Rp491,8 miliar diduga bermasalah. Ada sisa Rp119 miliar yang tidak jelas nasibnya. Kami minta KPK segera periksa. Jangan sampai Papua Tengah jadi ladang bancakan baru," tegas Sekjen DPD Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, kepada Papuanewsonline.com di Jakarta, Kamis (06/08/2026).DOKUMEN BONGKAR BOROK SERAPANBerdasarkan dokumen pertanggungjawaban resmi yang diperoleh redaksi, fakta di lapangan sangat memprihatinkan.Pagu Belanja Hibah 2025 dialokasikan sebesar Rp491.888.241.038,00 yang diperuntukkan bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp372.730.652.266,00 atau 75,78 persen.Artinya, sebesar Rp119.157.588.772,00 atau 24,22 persen uang rakyat mengendap dan gagal disalurkan.Dalam dokumen itu, alasan klasik yang dicantumkan hanya efisiensi, penyesuaian kebutuhan belanja, serta kegiatan yang tidak terlaksana atau tertunda. Bagi Fornas 08, alasan tersebut tidak masuk akal."Kalau dari awal perencanaannya matang, tidak mungkin sisa sampai 24 persen. Ini provinsi baru, rakyat masih susah. Kenapa uang Rp119 miliar dibiarkan mengendap? Ini kelalaian atau kesengajaan agar menjadi SiLPA siluman?" cecar Jhon Wenehen dengan nada keras.DIDUGA HIBAH MILIARAN UNTUK KOPERASI SILUMANKejanggalan semakin menguat setelah ditemukan pola pembagian hibah jumbo kepada koperasi dan lembaga tertentu di tengah rendahnya serapan.Salah satu contoh, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 100.3.7/94/I/SET dan 006/NPHD/KPJHB/VII/2025 senilai Rp2.000.000.000 untuk Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru dengan dalih rehabilitasi usaha ternak.Padahal, kapasitas fiskal Papua Tengah sendiri sangat rendah, 60 persen APBD masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ironisnya, di saat yang sama, banyak organisasi masyarakat, gereja, pemuda, dan kelompok masyarakat adat yang proposalnya ditolak dengan alasan keterbatasan anggaran."Ini yang kami curigai. Di satu sisi serapan rendah, di sisi lain ada koperasi yang mendapat Rp2 miliar begitu mudah. Siapa pemilik koperasi itu? Apa hubungannya dengan pejabat di Nabire? Ini harus dibongkar. Jangan sampai ada praktik jual-beli hibah," ujar Jhon.TIGA DOSA BESAR BELANJA HIBAHFornas 08 mencatat ada tiga dosa besar yang wajib diusut KPK:1. Perencanaan Fiktif: Penetapan penerima hibah dalam SK Gubernur diduga tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, banyak penerima tidak memenuhi syarat NPHD sehingga dana cair namun pertanggungjawabannya tidak jelas, serta sebagian dana tidak bisa dicairkan.2. Pelanggaran Pergub No. 28 Tahun 2023: Sesuai Pergub tersebut, pencairan hibah wajib didahului NPHD. Jika NPHD sengaja diperlambat hingga akhir tahun anggaran, maka dana otomatis tidak terserap dan rawan dialihkan.3. Trauma Skandal Hibah Mimika: Publik Papua Tengah masih trauma dengan kasus Dana Hibah KPU Mimika senilai Rp140,9 miliar yang berdasarkan audit BPK merugikan negara Rp28 miliar dan kini ditangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah. Fornas 08 tidak ingin skandal serupa terulang di level provinsi dengan nilai tiga kali lipat lebih besar."Jangan tunggu jadi kerugian negara. Sisa Rp119 miliar itu adalah pintu masuk. KPK harus periksa Biro Kesra, BPKAD, dan semua penerima hibah Rp372 miliar yang sudah cair. Buka semua NPHD ke publik!" tegasnya.Hingga berita ini dipublikasikan, Gubernur Papua Tengah, Kepala BPKAD, dan Kepala Biro Kesra belum memberikan klarifikasi resmi.Fornas 08 mendesak KPK untuk tidak menunggu laporan masyarakat. KPK diminta lebih proaktif menelaah semua informasi, baik dari Pemerintah Provinsi maupun seluruh kabupaten di Papua Tengah."Kami sudah mengantongi nama-nama penerima hibah bermasalah. Jika tidak dibuka, kami yang akan buka di KPK," pungkas Jhon Wenehen.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 23:01 WIT
Berkas P-21, Polisi Serahkan 2 Tersangka Kasus Penikaman Ketua DPC Golkar Malra Ke Jaksa
Papuanewsonline.com, Ambon - Penyidikan kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, telah rampung. Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara.Buntut dari itu, penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa (4/8/2026).Proses Tahap II RampungKasi Humas Polda Maluku membenarkan penyerahan tahap II dilakukan Unit II Tipidter Satreskrim Polres Maluku Tenggara.Dua tersangka yang diserahkan yakni Hendrikus Rahayaan alias Hendra dan Fenansius Ulukyanan alias Venix alias AN. Keduanya diduga sebagai pelaku penikaman yang menyebabkan meninggalnya korban di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.Perkara ini teregister dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/64/IV/2026/POLRES MALRA/POLDA MALUKU tanggal 19 April 2026.Status P-21 tertuang dalam Surat Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Nomor: B-1118/Q.1.19/Eoh.1/07/2026 tanggal 29 Juli 2026. Dengan demikian, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses hukum lebih lanjut.Kronologi Kejadian 19 April 2026Peristiwa terjadi pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 11.25 WIT. Saat itu korban baru tiba di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kecamatan Kei Kecil, setelah perjalanan dari Jakarta.Di area pintu keluar bandara, korban diduga diserang menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri.Korban sempat dievakuasi ke fasilitas kesehatan. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka yang dialami.Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait jadwal pelimpahan berkas ke pengadilan masih dilakukan.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 22:30 WIT
Polemik Perusda, Yohanis Wantik: Bupati Mimika Pemimpin Yang Hari Ini Bilang A, Besok Bilang B
Papuanewsonline.com, Mimika - Polemik panjang pengelolaan Perusahaan Daerah PT Mimika Abadi Sejahtera (PT MAS) kembali menyeret nama Bupati Mimika, Johannes Rettob.Tokoh Pemuda Mimika sekaligus mantan Legislator DPRK Mimika, Yohanis Wantik, angkat bicara. Ia menilai Bupati menunjukkan gaya kepemimpinan yang inkonsisten dan tidak memiliki kepastian sikap dalam menyelesaikan persoalan BUMD tersebut."Bupati Mimika ini pemimpin yang hari ini bilang A, besok bilang B. Tidak ada konsistensi. Ini fatal untuk nasib bagi Kabupaten Mimika ke depan," tegas Yohanis kepada wartawan di Timika, Rabu (6/8/2026).Rentetan Pernyataan Berubah-ubahMenurut Yohanis, inkonsistensi itu terlihat jelas dari pernyataan Bupati di media massa terkait PT MAS dalam beberapa bulan terakhir.Awalnya Bupati meluruskan isu bahwa PT MAS tidak ada sangkut paut dengan pengelolaan dana divestasi saham PT Freeport Indonesia 7 persen. Ia menegaskan pengelolaan divestasi sepenuhnya dilakukan PT Papua Divestasi Mandiri (PDM).Namun narasi berubah. Saat disorot soal penunjukan 7 pengurus baru PT MAS, Bupati menyebut langkah itu sebagai "misi penyelamatan" terhadap aset daerah yang kondisinya kritis dan 'amburadul'.Tidak berhenti di situ. Dalam klarifikasi lain, Bupati menyebut 7 pengurus itu bukan direksi dan komisaris definitif. Di kesempatan berbeda, ia beralasan pergantian dilakukan karena pengurus lama telah diberi modal namun tidak dipergunakan maksimal, sehingga harus diberhentikan dan perusahaan ditutup sementara."Ini yang membuat publik bingung. Satu kali bilang penyelamatan, satu kali bilang bukan definitif, satu kali bilang sudah ditutup. Mana yang benar? Kalau pemimpinnya sendiri berubah-ubah, bagaimana Perusda mau sehat?" kata Yohanis.PT MAS Disebut Jadi Alat PolitikYohanis mengingatkan PT MAS adalah aset daerah milik seluruh masyarakat Mimika, terutama masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Sejak awal dilantik, Bupati sendiri pernah menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh aset daerah termasuk PT MAS."Sejak RUPS digelar, manajemen lama disebut tidak mampu mempertanggungjawabkan kinerja. Oke, kita dukung pembenahan. Tapi pembenahan butuh satu sikap, satu ucapan, satu tindakan. Jangan hari ini bilang begini, besok begitu. Akhirnya PT MAS dinilai jadi alat politik, seperti yang sudah disuarakan warga adat Amungme," ujarnya.Desak Transparansi Roadmap PT MASYohanis mendesak Bupati Johannes Rettob menghentikan polemik narasi karangan bebas dan fokus pada penyelamatan Perusda secara terbuka dan profesional."Berhenti bikin bingung masyarakat dengan statement A-B. Tunjukkan dokumen RUPS-nya, tunjukkan roadmap PT MAS ke depan. Rakyat Mimika butuh kejelasan, bukan pemimpin yang hari ini bilang A, besok bilang B," pungkas Yohanis Wantik.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 21:56 WIT
KAI Layani 1,57 Juta Ton BBM hingga Juli 2026, Perkuat Rantai Pasok Energi Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat angkutan bahan bakar minyak (BBM) mencapai 1.570.911 ton sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 4,01 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 1.510.287 ton.Peningkatan tersebut setara dengan tambahan 60.624 ton BBM yang didistribusikan melalui jaringan perkeretaapian. Dengan capaian itu, rata-rata sekitar 7.410 ton BBM setiap hari diangkut menggunakan kereta api untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha di berbagai daerah.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, distribusi BBM memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas, distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok, kegiatan pertanian, hingga aktivitas dunia usaha dan pelayanan publik.“BBM berkaitan langsung dengan ritme kehidupan masyarakat. Ketersediaannya mendukung masyarakat beraktivitas, pelaku usaha menjalankan distribusi, serta barang kebutuhan mencapai berbagai daerah. Melalui layanan berbasis rel, KAI membantu menjaga aliran energi dari pusat pasokan menuju daerah distribusi secara terjadwal,” ujar Anne.Menurut Anne, keandalan distribusi energi dalam negeri menjadi semakin penting di tengah dinamika pasar energi global. Kondisi tersebut membuat jaringan logistik domestik perlu terus diperkuat agar ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga.Dalam pelaksanaannya, KAI bekerja sama dengan Pertamina Group untuk mengangkut sejumlah jenis BBM, di antaranya Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar menggunakan gerbong ketel.Layanan tersebut menghubungkan pusat pasokan dan terminal BBM dengan sejumlah wilayah tujuan distribusi di Jawa dan Sumatra. Penggunaan kereta api dinilai mampu mengangkut BBM dalam jumlah besar dalam satu perjalanan dengan jadwal yang lebih terukur.Pola distribusi berbasis rel tersebut juga membantu menjaga kesinambungan pasokan antardaerah sekaligus mengurangi beban distribusi logistik melalui jalan raya, khususnya untuk pengiriman BBM dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang.KAI juga mendukung kebijakan energi nasional melalui penyesuaian distribusi Bio Solar dari B40 menjadi B50 sejak Juli 2026. Penerapan mandatori B50 diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sumber daya dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.“Ketahanan energi membutuhkan pasokan, infrastruktur, dan distribusi yang berjalan selaras. KAI mengambil peran pada sisi transportasi dengan memastikan rangkaian, gerbong ketel, jalur, serta proses operasional berada dalam kondisi andal agar energi dapat sampai ke daerah tujuan secara aman dan tepat waktu,” kata Anne.Untuk menjaga keamanan dan keandalan angkutan BBM, KAI melakukan pemeriksaan sarana secara berkala serta memastikan kesiapan awak sarana perkeretaapian. Koordinasi dalam proses pengisian, perjalanan, hingga pembongkaran BBM juga terus diperkuat sesuai ketentuan keselamatan pengangkutan barang khusus.KAI menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan Pertamina Group, pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelancaran distribusi energi.Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok energi dan sistem logistik nasional sekaligus mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.Sumber: KAIEditor: OF
06 Agu 2026, 21:54 WIT
210,47 Juta Pelanggan Commuter Line Jabodetabek Perkuat Mobilitas Rendah Karbon
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat sebanyak 210.468.029 pelanggan menggunakan Commuter Line Jabodetabek sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 6,39 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 197.833.176 pelanggan.Peningkatan penggunaan transportasi massal tersebut menunjukkan semakin besarnya peran Commuter Line dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Jabodetabek.Dalam empat tahun terakhir, jumlah pelanggan Commuter Line Jabodetabek terus mengalami pertumbuhan. Pada Januari–Juli 2023 tercatat 161.004.449 pelanggan, kemudian meningkat menjadi 186.056.667 pelanggan pada 2024 dan 197.833.176 pelanggan pada 2025.Jika dibandingkan dengan periode Januari–Juli 2023, jumlah pelanggan pada 2026 bertambah 49.463.580 atau meningkat 30,72 persen.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan memperlihatkan pentingnya transportasi massal dalam menunjang aktivitas masyarakat, termasuk bekerja, belajar, menjalankan usaha hingga mengakses berbagai layanan publik.“Sebanyak 210,47 juta pelanggan telah menggunakan Commuter Line Jabodetabek selama tujuh bulan pertama 2026. Di balik angka tersebut terdapat perjalanan masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengakses layanan publik. Keandalan transportasi massal memiliki peran langsung dalam menjaga produktivitas Jabodetabek,” ujar Anne.Menurutnya, transportasi berbasis rel memiliki kemampuan melayani banyak pelanggan dalam satu perjalanan sehingga penggunaan ruang, energi, dan infrastruktur perkotaan dapat menjadi lebih efisien dibandingkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi.Commuter Line juga membantu menghubungkan kawasan penyangga dengan pusat kegiatan di Jakarta dan sekitarnya. Konektivitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, hingga pelayanan publik.Selain mendukung mobilitas, penggunaan Commuter Line juga memberikan manfaat terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi karbon. Berdasarkan ilustrasi dalam Laporan Keberlanjutan KAI 2025, perjalanan Bekasi–Jakarta sejauh 30 kilometer menggunakan kereta api menghasilkan sekitar 2,4 kilogram CO₂ per hari.Sementara itu, perjalanan dengan mobil pribadi pada jarak yang sama menghasilkan sekitar 12 kilogram CO₂ per hari. Dengan demikian, penggunaan kereta api dalam ilustrasi tersebut mampu menekan jejak karbon harian sekitar 80 persen.Laporan yang sama mencatat kereta api penumpang menghasilkan sekitar 41 gram CO₂ per pelanggan per kilometer, sedangkan kendaraan pribadi menghasilkan sekitar 192 gram CO₂ per pelanggan per kilometer.“Pilihan moda perjalanan yang dilakukan setiap hari akan membentuk dampak lingkungan dalam jangka panjang. Ketika jutaan masyarakat menggunakan Commuter Line, manfaatnya dapat dirasakan melalui penurunan emisi perjalanan, penghematan penggunaan energi, dan berkurangnya tekanan kendaraan di jalan raya,” kata Anne.KAI terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan melalui peningkatan keandalan sarana, fasilitas stasiun, sistem kelistrikan dan persinyalan, serta integrasi dengan moda transportasi publik lainnya.Pada 2026, jaringan Commuter Line Jabodetabek telah melayani 85 stasiun, meningkat dari 71 stasiun pada 2015. Perluasan jaringan tersebut memperkuat akses masyarakat dari wilayah penyangga menuju berbagai pusat kegiatan.Pertumbuhan juga terjadi pada Commuter Line Cikarang yang melayani kawasan Bekasi dan lintas timur Jabodetabek. Jumlah pelanggan meningkat dari 55,66 juta perjalanan pada 2022 menjadi 84,53 juta perjalanan pada 2025 atau bertambah sekitar 28,87 juta perjalanan.Pada 2025, Commuter Line Cikarang menyumbang 24,53 persen dari keseluruhan volume pelanggan KRL Jabodetabek dan menjadi lintas dengan volume terbesar kedua setelah Commuter Line Bogor.Anne menilai pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik di kawasan timur Jabodetabek. Karena itu, pengembangan kapasitas dan keandalan layanan di lintas tersebut perlu terus dilakukan.“Pertumbuhan Commuter Line Cikarang menunjukkan bahwa transportasi publik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat di kawasan timur Jabodetabek. Penguatan layanan pada lintas ini akan membantu menjaga produktivitas, memperluas akses ekonomi, mengurangi beban jalan raya, serta memberikan manfaat lingkungan bagi kawasan yang terus berkembang,” ujar Anne.KAI menyatakan akan terus mengembangkan kapasitas layanan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan, keandalan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan pengelolaan kepadatan.“Penguatan Commuter Line Jabodetabek merupakan investasi bagi produktivitas masyarakat, efisiensi perkotaan, dan kualitas lingkungan. KAI akan terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam memperluas penggunaan transportasi massal serta mempercepat pembangunan rendah karbon menuju Net Zero Emission Indonesia pada 2060,” tutup Anne.Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero)Editor: OF
06 Agu 2026, 21:47 WIT
Penggunaan Air KAI Turun 22,16 Persen, Teknologi Daur Ulang Diperkuat
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penurunan penggunaan air sepanjang 2025. Total pemakaian air tercatat 716,30 megaliter, turun 203,93 megaliter atau 22,16 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 920,23 megaliter.Penurunan tersebut setara dengan penghematan sekitar 203,93 juta liter air. Langkah efisiensi dilakukan sebagai bagian dari upaya KAI mengelola sumber daya secara lebih bertanggung jawab di tengah tekanan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan air.Data Food and Agriculture Organization dalam AQUASTAT 2025 yang dipublikasikan UN-Water pada Januari 2026 menunjukkan ketersediaan air tawar terbarukan per kapita secara global telah mengalami penurunan 7 persen dalam satu dekade terakhir.Kondisi serupa juga perlu diantisipasi di Indonesia. Berdasarkan analisis BMKG yang dirujuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada Dasarian II Juli 2026, sebanyak 89,97 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal.Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Sementara itu, fenomena El Niño berpotensi berlangsung hingga awal 2027 sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi semakin penting.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan efisiensi air merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan perkeretaapian.“Air digunakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pekerja, kebersihan sarana, serta fasilitas operasional. Karena itu, setiap penurunan penggunaan air harus dicapai melalui pengukuran, pengendalian, dan teknologi yang tetap menjaga standar kebersihan serta kenyamanan pelayanan,” ujar Anne.Penurunan penggunaan air terjadi pada seluruh sumber air yang dimanfaatkan KAI. Penggunaan air permukaan turun dari 114,41 megaliter pada 2024 menjadi 47,90 megaliter pada 2025.Sementara itu, penggunaan air tanah berkurang dari 626,25 megaliter menjadi 570,80 megaliter. Adapun penggunaan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) turun dari 179,57 megaliter menjadi 97,60 megaliter.Air tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti sanitasi, toilet, tempat wudu, kebutuhan pekerja dan pelanggan, hingga pencucian sarana perkeretaapian.Untuk mendukung efisiensi air, KAI juga memanfaatkan teknologi Automatic Train Wash Plant atau ATWP pada LRT Jabodebek. Sistem tersebut memungkinkan proses pencucian sarana dilakukan secara otomatis dengan penggunaan air yang lebih efisien.ATWP dilengkapi sistem pengolahan air atau water treatment system. Air bekas pencucian disaring untuk memisahkan berbagai material seperti tanah, pasir, oli, dan gemuk sebelum digunakan kembali dalam siklus pencucian berikutnya.Pada tahap akhir, proses pembilasan menggunakan demineralized water untuk menjaga kualitas kebersihan sarana sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.Pemanfaatan kembali air hasil pencucian tersebut membantu mengurangi kebutuhan air baru dalam kegiatan operasional. KAI juga melakukan pemantauan konsumsi air secara berkala di kantor pusat, unit operasional, hingga entitas anak perusahaan.“Penurunan sebesar 203,93 juta liter menunjukkan besarnya manfaat yang dapat dihasilkan melalui pengendalian pada berbagai unit. KAI akan terus memperkuat pengukuran, kedisiplinan penggunaan, dan penerapan teknologi pengolahan air agar setiap liter dimanfaatkan secara bertanggung jawab,” kata Anne.Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, efisiensi penggunaan air juga berdampak terhadap operasional perusahaan. Berkurangnya penggunaan air PDAM dapat menekan biaya pemakaian, sedangkan berkurangnya penggunaan air tanah turut mengurangi kebutuhan listrik untuk pengoperasian pompa.Ke depan, KAI akan terus mengevaluasi penggunaan air pada berbagai fasilitas pelayanan dan operasional, terutama di wilayah yang menghadapi risiko kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air.Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus memastikan pelayanan perkeretaapian tetap bersih, andal, dan efisien.Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero)Editor: OF
06 Agu 2026, 21:43 WIT
Pilihan Redaksi
Anggaran Hibah Papua Tengah Rp491,8 Miliar Diduga Bermasalah, Fornas 08 Minta KPK Turun Tangan
Papuanewsonline.com, Nabire - Skandal pengelolaan dana hibah kembali mencoreng wajah Provinsi Papua Tengah. Anggaran Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp491.888.241.038,00 diduga bermasalah dan tidak transparan. Sisa anggaran jumbo hingga Rp119,1 miliar yang tidak terserap menjadi bukti nyata buruknya tata kelola keuangan daerah.Atas temuan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Nusantara (Fornas) 08 Papua Raya secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Tengah."Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Anggaran hibah Rp491,8 miliar diduga bermasalah. Ada sisa Rp119 miliar yang tidak jelas nasibnya. Kami minta KPK segera periksa. Jangan sampai Papua Tengah jadi ladang bancakan baru," tegas Sekjen DPD Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, kepada Papuanewsonline.com di Jakarta, Kamis (06/08/2026).DOKUMEN BONGKAR BOROK SERAPANBerdasarkan dokumen pertanggungjawaban resmi yang diperoleh redaksi, fakta di lapangan sangat memprihatinkan.Pagu Belanja Hibah 2025 dialokasikan sebesar Rp491.888.241.038,00 yang diperuntukkan bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp372.730.652.266,00 atau 75,78 persen.Artinya, sebesar Rp119.157.588.772,00 atau 24,22 persen uang rakyat mengendap dan gagal disalurkan.Dalam dokumen itu, alasan klasik yang dicantumkan hanya efisiensi, penyesuaian kebutuhan belanja, serta kegiatan yang tidak terlaksana atau tertunda. Bagi Fornas 08, alasan tersebut tidak masuk akal."Kalau dari awal perencanaannya matang, tidak mungkin sisa sampai 24 persen. Ini provinsi baru, rakyat masih susah. Kenapa uang Rp119 miliar dibiarkan mengendap? Ini kelalaian atau kesengajaan agar menjadi SiLPA siluman?" cecar Jhon Wenehen dengan nada keras.DIDUGA HIBAH MILIARAN UNTUK KOPERASI SILUMANKejanggalan semakin menguat setelah ditemukan pola pembagian hibah jumbo kepada koperasi dan lembaga tertentu di tengah rendahnya serapan.Salah satu contoh, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 100.3.7/94/I/SET dan 006/NPHD/KPJHB/VII/2025 senilai Rp2.000.000.000 untuk Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru dengan dalih rehabilitasi usaha ternak.Padahal, kapasitas fiskal Papua Tengah sendiri sangat rendah, 60 persen APBD masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ironisnya, di saat yang sama, banyak organisasi masyarakat, gereja, pemuda, dan kelompok masyarakat adat yang proposalnya ditolak dengan alasan keterbatasan anggaran."Ini yang kami curigai. Di satu sisi serapan rendah, di sisi lain ada koperasi yang mendapat Rp2 miliar begitu mudah. Siapa pemilik koperasi itu? Apa hubungannya dengan pejabat di Nabire? Ini harus dibongkar. Jangan sampai ada praktik jual-beli hibah," ujar Jhon.TIGA DOSA BESAR BELANJA HIBAHFornas 08 mencatat ada tiga dosa besar yang wajib diusut KPK:1. Perencanaan Fiktif: Penetapan penerima hibah dalam SK Gubernur diduga tanpa verifikasi faktual di lapangan. Akibatnya, banyak penerima tidak memenuhi syarat NPHD sehingga dana cair namun pertanggungjawabannya tidak jelas, serta sebagian dana tidak bisa dicairkan.2. Pelanggaran Pergub No. 28 Tahun 2023: Sesuai Pergub tersebut, pencairan hibah wajib didahului NPHD. Jika NPHD sengaja diperlambat hingga akhir tahun anggaran, maka dana otomatis tidak terserap dan rawan dialihkan.3. Trauma Skandal Hibah Mimika: Publik Papua Tengah masih trauma dengan kasus Dana Hibah KPU Mimika senilai Rp140,9 miliar yang berdasarkan audit BPK merugikan negara Rp28 miliar dan kini ditangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah. Fornas 08 tidak ingin skandal serupa terulang di level provinsi dengan nilai tiga kali lipat lebih besar."Jangan tunggu jadi kerugian negara. Sisa Rp119 miliar itu adalah pintu masuk. KPK harus periksa Biro Kesra, BPKAD, dan semua penerima hibah Rp372 miliar yang sudah cair. Buka semua NPHD ke publik!" tegasnya.Hingga berita ini dipublikasikan, Gubernur Papua Tengah, Kepala BPKAD, dan Kepala Biro Kesra belum memberikan klarifikasi resmi.Fornas 08 mendesak KPK untuk tidak menunggu laporan masyarakat. KPK diminta lebih proaktif menelaah semua informasi, baik dari Pemerintah Provinsi maupun seluruh kabupaten di Papua Tengah."Kami sudah mengantongi nama-nama penerima hibah bermasalah. Jika tidak dibuka, kami yang akan buka di KPK," pungkas Jhon Wenehen.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 23:01 WIT
Berkas P-21, Polisi Serahkan 2 Tersangka Kasus Penikaman Ketua DPC Golkar Malra Ke Jaksa
Papuanewsonline.com, Ambon - Penyidikan kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, telah rampung. Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara.Buntut dari itu, penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa (4/8/2026).Proses Tahap II RampungKasi Humas Polda Maluku membenarkan penyerahan tahap II dilakukan Unit II Tipidter Satreskrim Polres Maluku Tenggara.Dua tersangka yang diserahkan yakni Hendrikus Rahayaan alias Hendra dan Fenansius Ulukyanan alias Venix alias AN. Keduanya diduga sebagai pelaku penikaman yang menyebabkan meninggalnya korban di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.Perkara ini teregister dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/64/IV/2026/POLRES MALRA/POLDA MALUKU tanggal 19 April 2026.Status P-21 tertuang dalam Surat Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Nomor: B-1118/Q.1.19/Eoh.1/07/2026 tanggal 29 Juli 2026. Dengan demikian, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses hukum lebih lanjut.Kronologi Kejadian 19 April 2026Peristiwa terjadi pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 11.25 WIT. Saat itu korban baru tiba di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kecamatan Kei Kecil, setelah perjalanan dari Jakarta.Di area pintu keluar bandara, korban diduga diserang menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri.Korban sempat dievakuasi ke fasilitas kesehatan. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka yang dialami.Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait jadwal pelimpahan berkas ke pengadilan masih dilakukan.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 22:30 WIT
Polemik Perusda, Yohanis Wantik: Bupati Mimika Pemimpin Yang Hari Ini Bilang A, Besok Bilang B
Papuanewsonline.com, Mimika - Polemik panjang pengelolaan Perusahaan Daerah PT Mimika Abadi Sejahtera (PT MAS) kembali menyeret nama Bupati Mimika, Johannes Rettob.Tokoh Pemuda Mimika sekaligus mantan Legislator DPRK Mimika, Yohanis Wantik, angkat bicara. Ia menilai Bupati menunjukkan gaya kepemimpinan yang inkonsisten dan tidak memiliki kepastian sikap dalam menyelesaikan persoalan BUMD tersebut."Bupati Mimika ini pemimpin yang hari ini bilang A, besok bilang B. Tidak ada konsistensi. Ini fatal untuk nasib bagi Kabupaten Mimika ke depan," tegas Yohanis kepada wartawan di Timika, Rabu (6/8/2026).Rentetan Pernyataan Berubah-ubahMenurut Yohanis, inkonsistensi itu terlihat jelas dari pernyataan Bupati di media massa terkait PT MAS dalam beberapa bulan terakhir.Awalnya Bupati meluruskan isu bahwa PT MAS tidak ada sangkut paut dengan pengelolaan dana divestasi saham PT Freeport Indonesia 7 persen. Ia menegaskan pengelolaan divestasi sepenuhnya dilakukan PT Papua Divestasi Mandiri (PDM).Namun narasi berubah. Saat disorot soal penunjukan 7 pengurus baru PT MAS, Bupati menyebut langkah itu sebagai "misi penyelamatan" terhadap aset daerah yang kondisinya kritis dan 'amburadul'.Tidak berhenti di situ. Dalam klarifikasi lain, Bupati menyebut 7 pengurus itu bukan direksi dan komisaris definitif. Di kesempatan berbeda, ia beralasan pergantian dilakukan karena pengurus lama telah diberi modal namun tidak dipergunakan maksimal, sehingga harus diberhentikan dan perusahaan ditutup sementara."Ini yang membuat publik bingung. Satu kali bilang penyelamatan, satu kali bilang bukan definitif, satu kali bilang sudah ditutup. Mana yang benar? Kalau pemimpinnya sendiri berubah-ubah, bagaimana Perusda mau sehat?" kata Yohanis.PT MAS Disebut Jadi Alat PolitikYohanis mengingatkan PT MAS adalah aset daerah milik seluruh masyarakat Mimika, terutama masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Sejak awal dilantik, Bupati sendiri pernah menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh aset daerah termasuk PT MAS."Sejak RUPS digelar, manajemen lama disebut tidak mampu mempertanggungjawabkan kinerja. Oke, kita dukung pembenahan. Tapi pembenahan butuh satu sikap, satu ucapan, satu tindakan. Jangan hari ini bilang begini, besok begitu. Akhirnya PT MAS dinilai jadi alat politik, seperti yang sudah disuarakan warga adat Amungme," ujarnya.Desak Transparansi Roadmap PT MASYohanis mendesak Bupati Johannes Rettob menghentikan polemik narasi karangan bebas dan fokus pada penyelamatan Perusda secara terbuka dan profesional."Berhenti bikin bingung masyarakat dengan statement A-B. Tunjukkan dokumen RUPS-nya, tunjukkan roadmap PT MAS ke depan. Rakyat Mimika butuh kejelasan, bukan pemimpin yang hari ini bilang A, besok bilang B," pungkas Yohanis Wantik.Penulis: HendrikEditor: OF
06 Agu 2026, 21:56 WIT
KAI Layani 1,57 Juta Ton BBM hingga Juli 2026, Perkuat Rantai Pasok Energi Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat angkutan bahan bakar minyak (BBM) mencapai 1.570.911 ton sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 4,01 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 1.510.287 ton.Peningkatan tersebut setara dengan tambahan 60.624 ton BBM yang didistribusikan melalui jaringan perkeretaapian. Dengan capaian itu, rata-rata sekitar 7.410 ton BBM setiap hari diangkut menggunakan kereta api untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha di berbagai daerah.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, distribusi BBM memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas, distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok, kegiatan pertanian, hingga aktivitas dunia usaha dan pelayanan publik.“BBM berkaitan langsung dengan ritme kehidupan masyarakat. Ketersediaannya mendukung masyarakat beraktivitas, pelaku usaha menjalankan distribusi, serta barang kebutuhan mencapai berbagai daerah. Melalui layanan berbasis rel, KAI membantu menjaga aliran energi dari pusat pasokan menuju daerah distribusi secara terjadwal,” ujar Anne.Menurut Anne, keandalan distribusi energi dalam negeri menjadi semakin penting di tengah dinamika pasar energi global. Kondisi tersebut membuat jaringan logistik domestik perlu terus diperkuat agar ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga.Dalam pelaksanaannya, KAI bekerja sama dengan Pertamina Group untuk mengangkut sejumlah jenis BBM, di antaranya Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar menggunakan gerbong ketel.Layanan tersebut menghubungkan pusat pasokan dan terminal BBM dengan sejumlah wilayah tujuan distribusi di Jawa dan Sumatra. Penggunaan kereta api dinilai mampu mengangkut BBM dalam jumlah besar dalam satu perjalanan dengan jadwal yang lebih terukur.Pola distribusi berbasis rel tersebut juga membantu menjaga kesinambungan pasokan antardaerah sekaligus mengurangi beban distribusi logistik melalui jalan raya, khususnya untuk pengiriman BBM dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang.KAI juga mendukung kebijakan energi nasional melalui penyesuaian distribusi Bio Solar dari B40 menjadi B50 sejak Juli 2026. Penerapan mandatori B50 diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sumber daya dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.“Ketahanan energi membutuhkan pasokan, infrastruktur, dan distribusi yang berjalan selaras. KAI mengambil peran pada sisi transportasi dengan memastikan rangkaian, gerbong ketel, jalur, serta proses operasional berada dalam kondisi andal agar energi dapat sampai ke daerah tujuan secara aman dan tepat waktu,” kata Anne.Untuk menjaga keamanan dan keandalan angkutan BBM, KAI melakukan pemeriksaan sarana secara berkala serta memastikan kesiapan awak sarana perkeretaapian. Koordinasi dalam proses pengisian, perjalanan, hingga pembongkaran BBM juga terus diperkuat sesuai ketentuan keselamatan pengangkutan barang khusus.KAI menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan Pertamina Group, pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelancaran distribusi energi.Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok energi dan sistem logistik nasional sekaligus mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.Sumber: KAIEditor: OF
06 Agu 2026, 21:54 WIT
210,47 Juta Pelanggan Commuter Line Jabodetabek Perkuat Mobilitas Rendah Karbon
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat sebanyak 210.468.029 pelanggan menggunakan Commuter Line Jabodetabek sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat 6,39 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 197.833.176 pelanggan.Peningkatan penggunaan transportasi massal tersebut menunjukkan semakin besarnya peran Commuter Line dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Jabodetabek.Dalam empat tahun terakhir, jumlah pelanggan Commuter Line Jabodetabek terus mengalami pertumbuhan. Pada Januari–Juli 2023 tercatat 161.004.449 pelanggan, kemudian meningkat menjadi 186.056.667 pelanggan pada 2024 dan 197.833.176 pelanggan pada 2025.Jika dibandingkan dengan periode Januari–Juli 2023, jumlah pelanggan pada 2026 bertambah 49.463.580 atau meningkat 30,72 persen.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan memperlihatkan pentingnya transportasi massal dalam menunjang aktivitas masyarakat, termasuk bekerja, belajar, menjalankan usaha hingga mengakses berbagai layanan publik.“Sebanyak 210,47 juta pelanggan telah menggunakan Commuter Line Jabodetabek selama tujuh bulan pertama 2026. Di balik angka tersebut terdapat perjalanan masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengakses layanan publik. Keandalan transportasi massal memiliki peran langsung dalam menjaga produktivitas Jabodetabek,” ujar Anne.Menurutnya, transportasi berbasis rel memiliki kemampuan melayani banyak pelanggan dalam satu perjalanan sehingga penggunaan ruang, energi, dan infrastruktur perkotaan dapat menjadi lebih efisien dibandingkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi.Commuter Line juga membantu menghubungkan kawasan penyangga dengan pusat kegiatan di Jakarta dan sekitarnya. Konektivitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kesehatan, hingga pelayanan publik.Selain mendukung mobilitas, penggunaan Commuter Line juga memberikan manfaat terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi karbon. Berdasarkan ilustrasi dalam Laporan Keberlanjutan KAI 2025, perjalanan Bekasi–Jakarta sejauh 30 kilometer menggunakan kereta api menghasilkan sekitar 2,4 kilogram CO₂ per hari.Sementara itu, perjalanan dengan mobil pribadi pada jarak yang sama menghasilkan sekitar 12 kilogram CO₂ per hari. Dengan demikian, penggunaan kereta api dalam ilustrasi tersebut mampu menekan jejak karbon harian sekitar 80 persen.Laporan yang sama mencatat kereta api penumpang menghasilkan sekitar 41 gram CO₂ per pelanggan per kilometer, sedangkan kendaraan pribadi menghasilkan sekitar 192 gram CO₂ per pelanggan per kilometer.“Pilihan moda perjalanan yang dilakukan setiap hari akan membentuk dampak lingkungan dalam jangka panjang. Ketika jutaan masyarakat menggunakan Commuter Line, manfaatnya dapat dirasakan melalui penurunan emisi perjalanan, penghematan penggunaan energi, dan berkurangnya tekanan kendaraan di jalan raya,” kata Anne.KAI terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan melalui peningkatan keandalan sarana, fasilitas stasiun, sistem kelistrikan dan persinyalan, serta integrasi dengan moda transportasi publik lainnya.Pada 2026, jaringan Commuter Line Jabodetabek telah melayani 85 stasiun, meningkat dari 71 stasiun pada 2015. Perluasan jaringan tersebut memperkuat akses masyarakat dari wilayah penyangga menuju berbagai pusat kegiatan.Pertumbuhan juga terjadi pada Commuter Line Cikarang yang melayani kawasan Bekasi dan lintas timur Jabodetabek. Jumlah pelanggan meningkat dari 55,66 juta perjalanan pada 2022 menjadi 84,53 juta perjalanan pada 2025 atau bertambah sekitar 28,87 juta perjalanan.Pada 2025, Commuter Line Cikarang menyumbang 24,53 persen dari keseluruhan volume pelanggan KRL Jabodetabek dan menjadi lintas dengan volume terbesar kedua setelah Commuter Line Bogor.Anne menilai pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik di kawasan timur Jabodetabek. Karena itu, pengembangan kapasitas dan keandalan layanan di lintas tersebut perlu terus dilakukan.“Pertumbuhan Commuter Line Cikarang menunjukkan bahwa transportasi publik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat di kawasan timur Jabodetabek. Penguatan layanan pada lintas ini akan membantu menjaga produktivitas, memperluas akses ekonomi, mengurangi beban jalan raya, serta memberikan manfaat lingkungan bagi kawasan yang terus berkembang,” ujar Anne.KAI menyatakan akan terus mengembangkan kapasitas layanan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan, keandalan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan pengelolaan kepadatan.“Penguatan Commuter Line Jabodetabek merupakan investasi bagi produktivitas masyarakat, efisiensi perkotaan, dan kualitas lingkungan. KAI akan terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam memperluas penggunaan transportasi massal serta mempercepat pembangunan rendah karbon menuju Net Zero Emission Indonesia pada 2060,” tutup Anne.Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero)Editor: OF
06 Agu 2026, 21:47 WIT
Penggunaan Air KAI Turun 22,16 Persen, Teknologi Daur Ulang Diperkuat
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penurunan penggunaan air sepanjang 2025. Total pemakaian air tercatat 716,30 megaliter, turun 203,93 megaliter atau 22,16 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 920,23 megaliter.Penurunan tersebut setara dengan penghematan sekitar 203,93 juta liter air. Langkah efisiensi dilakukan sebagai bagian dari upaya KAI mengelola sumber daya secara lebih bertanggung jawab di tengah tekanan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan air.Data Food and Agriculture Organization dalam AQUASTAT 2025 yang dipublikasikan UN-Water pada Januari 2026 menunjukkan ketersediaan air tawar terbarukan per kapita secara global telah mengalami penurunan 7 persen dalam satu dekade terakhir.Kondisi serupa juga perlu diantisipasi di Indonesia. Berdasarkan analisis BMKG yang dirujuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada Dasarian II Juli 2026, sebanyak 89,97 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal.Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Sementara itu, fenomena El Niño berpotensi berlangsung hingga awal 2027 sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi semakin penting.Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan efisiensi air merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan perkeretaapian.“Air digunakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pekerja, kebersihan sarana, serta fasilitas operasional. Karena itu, setiap penurunan penggunaan air harus dicapai melalui pengukuran, pengendalian, dan teknologi yang tetap menjaga standar kebersihan serta kenyamanan pelayanan,” ujar Anne.Penurunan penggunaan air terjadi pada seluruh sumber air yang dimanfaatkan KAI. Penggunaan air permukaan turun dari 114,41 megaliter pada 2024 menjadi 47,90 megaliter pada 2025.Sementara itu, penggunaan air tanah berkurang dari 626,25 megaliter menjadi 570,80 megaliter. Adapun penggunaan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) turun dari 179,57 megaliter menjadi 97,60 megaliter.Air tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti sanitasi, toilet, tempat wudu, kebutuhan pekerja dan pelanggan, hingga pencucian sarana perkeretaapian.Untuk mendukung efisiensi air, KAI juga memanfaatkan teknologi Automatic Train Wash Plant atau ATWP pada LRT Jabodebek. Sistem tersebut memungkinkan proses pencucian sarana dilakukan secara otomatis dengan penggunaan air yang lebih efisien.ATWP dilengkapi sistem pengolahan air atau water treatment system. Air bekas pencucian disaring untuk memisahkan berbagai material seperti tanah, pasir, oli, dan gemuk sebelum digunakan kembali dalam siklus pencucian berikutnya.Pada tahap akhir, proses pembilasan menggunakan demineralized water untuk menjaga kualitas kebersihan sarana sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.Pemanfaatan kembali air hasil pencucian tersebut membantu mengurangi kebutuhan air baru dalam kegiatan operasional. KAI juga melakukan pemantauan konsumsi air secara berkala di kantor pusat, unit operasional, hingga entitas anak perusahaan.“Penurunan sebesar 203,93 juta liter menunjukkan besarnya manfaat yang dapat dihasilkan melalui pengendalian pada berbagai unit. KAI akan terus memperkuat pengukuran, kedisiplinan penggunaan, dan penerapan teknologi pengolahan air agar setiap liter dimanfaatkan secara bertanggung jawab,” kata Anne.Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, efisiensi penggunaan air juga berdampak terhadap operasional perusahaan. Berkurangnya penggunaan air PDAM dapat menekan biaya pemakaian, sedangkan berkurangnya penggunaan air tanah turut mengurangi kebutuhan listrik untuk pengoperasian pompa.Ke depan, KAI akan terus mengevaluasi penggunaan air pada berbagai fasilitas pelayanan dan operasional, terutama di wilayah yang menghadapi risiko kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air.Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus memastikan pelayanan perkeretaapian tetap bersih, andal, dan efisien.Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero)Editor: OF
06 Agu 2026, 21:43 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
UNJ Sambut 80 Mahasiswa Baru Mappi, Perkuat Investasi SDM Papua Selatan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Universitas Negeri Jakarta resmi menerima 80 putra-putri Kabupaten Mappi, Papua Selatan, sebagai mahasiswa baru tahun akademik 2026 dalam rangkaian kelanjutan Program 1.000 Sarjana bersama pemerintah daerah. Penyambutan digelar di Aula Latief Hendraningrat Rabu (5/8) dengan tema “Merajut Asa dari Mappi, Mewujudkan Cita di UNJ”, dihadiri pimpinan universitas dan perwakilan Pemkab Mappi.Para mahasiswa akan menempuh berbagai program studi seperti bimbingan konseling, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Jepang, hingga pendidikan jasmani. Sebelum memulai perkuliahan, mereka terlebih dahulu mengikuti matrikulasi untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik. Direktur Kerja Sama dan Bisnis UNJ Rahmat Darmawan menjelaskan kemitraan terus berkembang; setelah menerima 100 mahasiswa tahun lalu, kini ruang lingkup diperluas hingga pelatihan lebih dari seribu guru dan pengawas sekolah di Mappi.Selain ilmu akademik, UNJ menyiapkan program pendukung seperti “Beauty in Diversity” yang melatih keterampilan praktis, pengenalan budaya, dan pembentukan karakter guna membangun kepercayaan diri. “Kami ingin mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang kepribadiannya dan siap memberi manfaat luas,” ujar Rahmat.Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen UNJ. Ia menekankan program ini sebagai investasi jangka panjang mengingat kebutuhan tenaga pendidik di bidang sains dan teknologi masih sangat tinggi. “Kami berharap saudara-saudara kami kelak pulang membawa ilmu untuk mengisi kekosongan dan membangun daerahnya sendiri,” harapnya.Wakil Rektor UNJ Prof. Ifan Iskandar mengingatkan bahwa pendidikan sejati bukan sekadar nilai tinggi, melainkan perubahan sikap dan kemampuan berkontribusi nyata.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 13:06 WIT
Komnas HAM Papua: Dugaan Keracunan MBG Bisa Masuk KLB, Jangan Jadi Ancaman Nyawa Anak
Papuanewsonline.com, Jayapura – Menyusul rentetan kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), Komnas HAM Papua menegaskan situasi ini berpotensi dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Lembaga ini meminta pemerintah segera bertindak tegas agar program yang seharusnya menyehatkan tidak berubah menjadi ancaman keselamatan anak-anak.Perhatian ini muncul menyusul insiden di Distrik Depapre, Jayapura, yang membuat puluhan siswa harus dirawat, disusul kejadian serupa di daerah lain dalam waktu berdekatan. Komnas HAM menilai hal ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan menyentuh pelanggaran hak dasar atas kesehatan dan keselamatan anak yang harus menjadi prioritas utama negara.“Program ini semestinya melindungi dan memenuhi gizi anak, bukan justru membahayakan nyawa mereka. Jika keracunan terus berulang, maka ada kegagalan sistem yang harus segera diperbaiki secara menyeluruh,” tegas pernyataan Komnas HAM Papua. Seluruh tahapan mulai persiapan bahan, pengolahan, hingga pendistribusian perlu ditelusuri tuntas untuk menemukan akar masalahnya.Pihaknya mendesak penyelidikan yang terbuka, objektif, dan melibatkan berbagai pihak independen. Siapa pun yang terbukti lalai atau melanggar prosedur harus bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai alasan ambisi program membuat keselamatan anak-anak menjadi taruhan.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 13:00 WIT
Speed Boat Muatan Mangga Tenggelam Dihantam Ombak di Manasari, Nahkoda Berhasil Ditemukan Selamat
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebuah speed boat bermesin 150 PK yang mengangkut sekitar satu ton buah mangga tujuan Kabupaten Asmat tenggelam dihantam gelombang di perairan Manasari, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (5/8/2026). Kapal yang dikemudikan Parlindungan Simanjuntak itu berangkat dari Timika menuju Asmat, namun terbalik dan tenggelam saat dalam perjalanan.Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika melalui Kasubsie Operasi dan Siaga SAR Charles Y. Batlajery menyatakan pihaknya segera merespons laporan kejadian. Kamis pagi (6/8), tim gabungan diberangkatkan menggunakan berbagai armada seperti RBB 600 PK, perahu karet, dan Speed Boat Papua Star, didampingi keluarga korban yang menggunakan speed boat 85 PK.Pencarian difokuskan di sekitar lokasi kejadian. Sekitar pukul 09.00 WIT, nahkoda yang berada sendirian di atas kapal berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Korban kemudian segera dievakuasi menuju Dermaga Pelabuhan Basarnas Timika untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan awal sebelum diserahkan kembali kepada keluarganya.Seiring berhasilnya pencarian dan evakuasi tanpa korban jiwa, operasi pencarian dan pertolongan resmi diusulkan untuk diakhiri. Kegiatan ini melibatkan sinergi personel Basarnas, keluarga korban, serta pihak terkait lainnya yang bekerja sama hingga tugas pertolongan selesai dengan baik.Penulis: JidEditor: OF
06 Agu 2026, 12:48 WIT
Melalui Hak Jawab! Dani Pampang Bantah Isu Gratifikasi Fortuner ke Bupati Mamberamo Raya
Papuanewsonline.com, Memberamo Raya,- Kuasa hukum Daniel Pampang angkat bicara terkait pemberitaan dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil Toyota Fortuner putih kepada Bupati Mamberamo Raya. Melalui hak jawab resmi, pihak kuasa hukum membantah tegas dan menyebut informasi tersebut adalah fitnah.Bantahan itu disampaikan oleh kantor hukum DR. EUGEN Ehrlich Arie, SH, MH dan Rekan Advokat Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Skyline Residence, Kota Jayapura. Hak jawab tersebut tertuang dalam surat bernomor 084/EEA-HJ/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.Hak jawab dari tim hukum Dani Pampang ini merupakan respons atas dua artikel yang dipublikasikan oleh Media Papuanewsonline.com pada1. 3 Agustus 2026 pukul 13:53 WIT dengan judul: "Dugaan Gratifikasi Proyek Jalan di Mamberamo Raya, Fortuner Putih Untuk Bupati?" 2. 3 Agustus 2026 pukul 18:22 WIT dengan judul: "Terkuak! Dugaan Gratifikasi Fortuner Putih Dari Proyek Jalan 7,4 Miliar di Mamberamo Raya" Dalam dokumen Fakta Hukum dan Bantahan Atas Pemberitaan itu , kuasa hukum Dani Pampang meluruskan 5 poin utama untuk meluruskan informasi yang beredar:-Proyek Sipisi - Nadofuai Dikerjakan Secara SahKuasa hukum menegaskan bahwa Proyek Pembangunan Jalan Sipisi - Nadofuai di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pagu Anggaran Rp 7.490.025.000 dan HPS Rp 7.488.557.772 dimenangkan secara sah melalui mekanisme lelang resmi LPSE oleh CV. SION PAPUA.Dalam struktur perusahaan tersebut, kliennya Dani Pampang bertindak sebagai Wakil Direktur. Proyek disebut telah dikerjakan secara profesional, tepat mutu, dan diselesaikan sesuai spesifikasi kontrak. Fortuner Putih Adalah Aset Pribadi yang SahTerkait satu unit mobil Fortuner putih yang dipersoalkan, kuasa hukum menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan aset pribadi Dani Pampang yang diperoleh secara sah melalui mekanisme pembelian kredit dari hasil usaha perorangan. Kepemilikan sah dibuktikan dengan BPKB dan STNK yang terdaftar atas nama klien.Keberadaan Mobil di Rolo Koya Barat Murni Sewa-MenyewaTerkait keberadaan kendaraan Toyota Fortuner dengan Nopol PA 1055 AS di Rolo Koya Barat, kuasa hukum menjelaskan bahwa hal tersebut dalam rangka Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan (Keperdataan Murni) antara klien selaku pemilik kepada Sdr. Bravo Maniagasi. Hubungan hukum tersebut murni bisnis rental dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pejabat publik manapun.Bantahan Tegas Isu GratifikasiPada poin keempat, kuasa hukum memberikan bantahan paling keras. Klien kami TIDAK PERNAH memberikan, menjanjikan, ataupun menyerahkan 1 unit mobil Toyota Fortuner putih maupun barang/uang dalam bentuk apapun kepada Bupati Mamberamo Raya maupun Ibu Bupati Mamberamo Raya.Media Dinilai Langgar Kode Etik JurnalistikKuasa hukum juga menyoroti dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh redaksi Papuanewsonline.com. Redaksi disebut tidak pernah melakukan konfirmasi, klarifikasi, atau wawancara kepada Dani Pampang sebelum berita tersebut dipublikasikan.Pernyataan redaksi di akhir berita yang menyebut "masih berupaya melakukan konfirmasi" dinilai hanya alibi semata, karena berita bernada penghakiman (trial by the press) telah terlanjur disebarluaskan tanpa menguji kebenaran informasi (testing the news).Demikian hak jawab ini dimuat sesuai UU Pers No. 40/1999. Redaksi bertanggung jawab atas pemuatan hak jawab ini.Penulis: RedaksiEditor. : Of
05 Agu 2026, 09:02 WIT
BREAKING NEWS - 80 Siswa Keracunan MBG di Jayapura, Bupati Turun Tangan Evakuasi
Papuanewsonline.com, Jayapura - Sebanyak 80 siswa di Kabupaten Jayapura, Papua, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (5/8/2026) pagi. Puluhan siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan dengan keluhan mual, muntah, pusing dan lemas.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Anton Mote, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut penanganan pasien dilakukan dengan sistem triase untuk memilah tingkat keparahan korban."Kami lakukan triase. Yang ringan ditangani di puskesmas, yang sedang hingga berat dirujuk ke rumah sakit," jelas Anton Mote saat dikonfirmasi.Untuk mengantisipasi lonjakan korban, delapan Puskesmas di sekitar Kota Sentani diaktifkan penuh dan disiagakan 24 jam. "Atas perintah Bupati, kami juga sudah berkoordinasi dengan semua RSUD di wilayah Jayapura untuk penanganan lebih lanjut. Semua tenaga medis kami kerahkan," tambahnya.Sementara itu, Bupati Jayapura Yunus Wonda terlihat turun langsung ke lapangan ikut mengevakuasi para siswa-siswi yang menjadi korban. Dengan menggunakan kendaraan operasional, Bupati bersama tim gabungan mengantar siswa yang lemas dan muntah-muntah ke Puskesmas terdekat.Hingga berita ini diturunkan, puluhan siswa masih menjalani perawatan intensif. Sampel makanan dari program MBG telah diamankan dan akan dikirim ke laboratorium untuk uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti keracunan.Dinas Kesehatan mengimbau para orang tua untuk tetap tenang dan segera melapor jika anaknya mengalami gejala serupa usai menyantap MBG.Editor: OF
05 Agu 2026, 09:02 WIT
Diduga Keracunan MBG, 8 Anak di Distrik Depapre Dilarikan ke Puskesmas
Papuanewsonline.com, Jayapura - Sebanyak delapan orang anak di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, dilaporkan mengalami dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Depapre, Senin sore.Dalam video yang beredar, sejumlah anak terlihat terbaring lemas di atas ranjang perawatan Puskesmas. Beberapa anak tampak meringkuk menahan sakit, sementara yang lain muntah dan didampingi keluarga. Kondisi puskesmas terlihat ramai oleh orang tua dan warga yang mengantar anak-anak mereka.Seorang petugas di lokasi mengatakan, pasien terus berdatangan sejak sore hari."Kami mohon kepada seluruh masyarakat Distrik Depapre dan juga Kabupaten Jayapura secara khusus, ini anak-anak yang terkena keracunan MBG. Tolong supaya pemerintah bisa melihat hal ini karena ini pasien sudah ada tujuh, tujuh orang yang berdatangan terus ke Puskesmas Depapre," ujar perekam video."Tolong kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan karena ini pasien terus berdatangan di sore hari untuk Distrik Depapre sudah delapan pasien masuk. Kami belum tahu dari berbagai kampung yang ada di Distrik Depapre," lanjutnya.Menurut data sementara di lapangan, korban merupakan anak-anak usia sekolah, mulai dari jenjang SD sampai SMP yang tersebar di beberapa kampung di Distrik Depapre.Hingga video ini direkam, tercatat delapan anak telah masuk dan dirawat di Puskesmas Depapre. Pihak puskesmas meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk segera mengambil tindakan dan melakukan investigasi terkait penyebab keracunan.Belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura maupun penyelenggara program MBG terkait dugaan kasus keracunan ini. (OF)
04 Agu 2026, 20:26 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Tokoh Nawaripi Bantah Jual Tanah Warisan - Tegaskan Sudah Disertifikatkan Milik TNI AL
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh-tokoh Suku Kamoro dari Kampung Nawaripi membantah keras isu yang menyebut mereka menjual tanah adat. Mereka menegaskan tidak pernah menjual tanah warisan leluhur.Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya berita bohong yang menuding tokoh Nawaripi menjual tanah."Kami tolak ada berita bohong, berita palsu yang menyatakan kami jual tanah. Yang buat berita itu tidak benar, dan orang yang berkomentar tentang tanah itu orang yang tidak punya kapasitas. Kami tidak pernah jual tanah karena itu warisan orangtua kami," tegas Tokoh Masyarakat Nawaripi, Derek Maoromako saat ditemui di Sanggar Merah Putih Nawaripi, Kamis (5/8/2026).Derek menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah pengukuran ulang tanah yang telah dilepas secara adat oleh orang tua mereka kepada TNI Angkatan Laut.Tanah seluas 2 hektar tersebut, kata dia, telah sah memiliki sertifikat dengan nomor 0046 atas nama TNI AL."Orang Nawaripi yang punya tanah dan orang Nawaripi tidak pernah jual tanah. Apalagi Bapa Desa sudah larang orang Nawaripi tidak boleh jual tanah. Yang berani jual, Bapa Desa tidak mau tandatangan pelepasannya," ujar Derek.Penegasan serupa disampaikan Tokoh Muda Nawaripi, Kris Yamiro. Ia menyebut sebagai generasi muda, dirinya wajib mengamankan keputusan pelepasan yang telah dilakukan para orang tua terdahulu kepada negara."Kalau ada yang bilang kami jual tanah itu salah besar dan itu hoaks. Saya minta yang buat berita bisa datang ketemu kami di Nawaripi," kata Kris.Menurut Kris, tanah tersebut adalah milik leluhur yang diwariskan kepada anak cucu, sehingga tidak mungkin diperjualbelikan. Kehadiran mereka di lokasi hanya untuk mengukur ulang batas tanah yang sudah bersertifikat tersebut."Sebagai tokoh muda sebetulnya belum tahu soal penyerahan tanah itu. Tapi karena tanahnya sudah diserahkan orang-orang tua dulu, maka sebagai generasi muda wajib untuk amankan tanah itu yang kepemilikannya oleh TNI AL," tutupnya.Editor: OF
05 Agu 2026, 15:50 WIT
Masyarakat Adat Marga Rahawarin Matli Pasang Sasi Adat Tolak Aktivitas PT BBA di Kei Besar
Papuanewsonline.com, Maluku Tenggara - Masyarakat adat Marga Rahawarin Matli di Desa Larat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, menggelar ritual sasi adat sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Batu Licin Beton Asphalt (PT BBA).Pemasangan sasi dilakukan di kawasan yang diklaim sebagai wilayah ulayat marga mereka. Bagi masyarakat Kei, sasi atau yang dalam tradisi lokal disebut Hawear bukan sekadar tradisi pelarangan. Dalam masyarakat Kei, daun kelapa putih atau janur digunakan sebagai simbol sasi atau larangan. Pelanggarannya dikenai sanksi adat yang disepakati melalui musyawarah adat. Bagi Marga Rahawarin Matli, sasi tersebut merupakan simbol penegasan hak atas tanah adat sekaligus perlindungan terhadap wilayah warisan leluhur.Juru Bicara Masyarakat Adat Marga Rahawarin Matli, Sahrudin Rahawarin, mengatakan kawasan yang dipersoalkan berada di sekitar perbatasan Desa Ohoirenan dan berbatasan dengan Desa Weduar di sebelah timur, Desa Tamangil Nuhuten di sebelah selatan, serta Desa Nerong dan Ohoirenan di sebelah utara."Masyarakat meminta agar setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum dan menghormati hak-hak masyarakat adat," ujar Sahrudin.Konteks Penolakan di Kei BesarAksi sasi oleh Marga Rahawarin Matli menambah daftar penolakan masyarakat Kei Besar terhadap PT BBA. Sebelumnya, warga Desa Ohoiwait juga menggelar sasi sebagai bentuk perlawanan terhadap eksplorasi yang dilakukan perusahaan tersebut.Komunitas Desa Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, kembali menggelar protes terhadap PT Batu Licin Beton Asphalt (BBA) karena perusahaan diduga membuka hutan dan merusak sasi adat tradisional Kei yang didirikan warga. Aksi tersebut terjadi pada Rabu, 3 Desember 2025 dan dipimpin tetua adat setempat. Di tingkat provinsi, penolakan juga disuarakan di depan Kantor Gubernur Maluku pada 16 Juni 2025. Massa yang menamakan diri Solidaritas Anak Maluku menentang aktivitas penambangan batu kapur oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Ohoi (Desa) Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, yang dinilai merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Isu perizinan menjadi sorotan. Dalam rapat Komisi II DPRD Maluku pada 11 Juni 2025, anggota Komisi II DPRD Maluku menegaskan bahwa kegiatan tambang PT Batu Licin tidak hanya ilegal tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan. “Kami menolak keberadaan PT Batu Licin Aspal yang sedang beroperasi di Kei Besar karena mereka tidak memiliki AMDAL dan IUP,” ujar Suleman dalam rapat tersebut.Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak PT Batu Licin Beton Asphalt terkait pemasangan sasi oleh Marga Rahawarin Matli di Desa Larat.Masyarakat adat menegaskan akan mempertahankan sasi adat tersebut hingga ada kepastian hukum atas status tanah adat dan penghentian aktivitas pertambangan di wilayah yang mereka klaim. (OF)
04 Agu 2026, 21:32 WIT
Ratusan Warga Gunakan Perahu Tradisional Sambut Gubernur Apolo Safanpo di Kampung Warse
Papuanewsonline.com, Merauke – Ratusan warga Kampung Warse, Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, menyambut meriah kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo bersama Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Sabtu (1/8/2026) pagi.Pantauan di lokasi, penyambutan berlangsung di perairan sekitar Kampung Warse. Ratusan warga menggunakan perahu tradisional menjemput speedboat yang ditumpangi Gubernur Apolo dan Bupati Thomas.Iring-iringan perahu warga mengapit kiri dan kanan speedboat rombongan. Warga tampak berdiri sambil mendayung, mengawal speedboat hingga tiba di bibir Kampung Warse.Setibanya di Warse, prosesi adat penyambutan dilanjutkan. Gubernur Apolo bersama Bupati Thomas dipersilakan turun dari speedboat ke salah satu perahu tradisional. Selanjutnya, perahu tersebut dipikul bersama-sama oleh warga di atas bahu menuju lokasi pertemuan.Dalam tatap muka dengan warga, Gubernur Apolo menegaskan kehadiran Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dimekarkan pemerintah pusat pada tahun 2022 dan telah menjalani masa persiapan selama dua tahun."Sudah satu tahun Papua Selatan masuk pemerintahan definitif," kata Gubernur Apolo.Ia menjelaskan, kehadiran provinsi baru tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan, baik infrastruktur sarana-prasarana maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM).Gubernur berharap kunjungan ke Kampung Warse dapat mempererat tali persaudaraan antara pemerintah provinsi dengan masyarakat di wilayah pesisir Asmat. Dalam kesempatan itu, ia juga berpesan agar warga terus mendorong anak-anak untuk bersekolah.Kunjungan ke Kampung Warse ini merupakan rangkaian agenda kerja Gubernur Apolo di Kabupaten Asmat. Sehari sebelumnya, Jumat (31/7/2026), Gubernur menyerahkan hibah dermaga beserta terminal penyeberangan Ewer-Agats di Kali Aswet sebagai pintu masuk melalui akses Jalan KAMSA menuju Lapangan Terbang Ewer. (OF)
02 Agu 2026, 23:34 WIT
Lomba Paduan Suara Perdana PKK Mimika, Tegaskan Semangat Kebersamaan dan Cinta Tanah Air
Papuanewsonline.com, Mimika – Tim Penggerak PKK Kabupaten Mimika untuk pertama kalinya menggelar Lomba Paduan Suara dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Grand Tembaga, Minggu (2/8/2026), dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Mimika, Ny. Suzy Rettob, dan dihadiri Penasihat TP PKK Provinsi Papua Tengah Ny. Martina serta jajaran pengurus se-Daerah.Dalam sambutannya, Ny. Suzy menyampaikan apresiasi mendalam atas persiapan yang matang dari seluruh peserta. “Kita setiap hari terjun melayani masyarakat, namun tetap mampu menghayati dan menyajikan harmoni lagu dengan sangat baik. Luar biasa semangat kalian meski ini baru pertama kali digelar di tingkat kabupaten,” ujarnya bangga.Sebanyak 14 tim turut ambil bagian, terdiri atas empat perwakilan tingkat kabupaten dan sepuluh dari jajaran distrik. Kegiatan ini bukan sekadar ajang bertanding, melainkan sarana menumbuhkan rasa cinta tanah air serta mempererat persaudaraan antaranggota PKK. Ia juga mengapresiasi kehadiran para kepala distrik yang mendukung langsung tim daerahnya.Ny. Suzy mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas. “Kemenangan adalah hal yang wajar, namun yang terpenting adalah usaha dan persiapan yang sudah kalian curahkan. Dewan juri yang ditunjuk adalah tenaga profesional yang akan menilai secara objektif,” tegasnya diselingi candaan ringan yang mencairkan suasana.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 22:58 WIT
Delapan Raja Pulau Timor Anugerahi Gelar Sesepuh Kepada Joko Widodo, Bukti Penghormatan Tulus
Papuanewsonline.com, Kupang – Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi menerima gelar kehormatan adat Sesepuh Raja-Raja Timor. Penobatan ini dilangsungkan dalam prosesi khidmat yang digelar delapan pemimpin kerajaan berdaulat di Pulau Timor, bertepatan dengan rangkaian Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan, Sabtu (1/8/2026).Raja Amanatun, Jonathan Banunaek, menjelaskan gelar ini diberikan sebagai pengakuan tulus atas dedikasi dan perhatian yang selama ini diberikan. “Delapan dari sembilan kerajaan yang berdaulat hadir langsung memberikan penghormatan ini. Satu kerajaan berhalangan hadir, namun seluruhnya menyepakati penganugerahan ini,” ujarnya merinci nama-nama kerajaan yang hadir.Kedatangan Jokowi disambut lautan manusia yang memadati pesisir pantai sejak sore hari. Ribuan warga berdesakan ingin bersalaman dan menyampaikan rasa hormat.Saat naik ke panggung, beliau dipakaikan ikat kepala adat dan kain tenun khas NTT, lalu satu per satu Raja mengalungkan selendang adat sambil mendoakan kebaikan.Prosesi ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengikat erat tali persaudaraan yang sudah terjalin. Masyarakat menyambutnya dengan sukacita yang mendalam, menandakan kepercayaan dan penghormatan yang besar terhadap sosok yang dianggap telah banyak berkontribusi bagi kemajuan daerah mereka.Penulis: JidEditor: OF
02 Agu 2026, 14:36 WIT
BUMDes Nawaripi Jaya Bangun Goa Maria Permanen, Perkuat Wisata Rohani Paieve Mil 21
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Nawaripi Jaya membangun Goa Maria permanen berbahan batu di kawasan Kampung Wisata Paieve Merah Putih, Mil 21, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.Pembangunan fasilitas wisata rohani ini menjadi terobosan BUMDes dalam memperkuat sektor wisata rohani sekaligus mendorong kemandirian ekonomi kampung.Direktur BUMDes Kampung Nawaripi Jaya, Rafael Tarekeyau, menyebut pembangunan sepenuhnya dibiayai dari hasil pengelolaan unit usaha milik BUMDes, tanpa bergantung pada Dana Desa.Sumber pendapatan berasal dari tiga unit usaha produktif, yakni pengelolaan kolam ikan, penjualan air galon, dan retribusi wisata rohani Goa Maria Mil 21. Keuntungan dari ketiga unit usaha tersebut diinvestasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur wisata yang lebih permanen dan representatif.Progres pembangunan saat ini terus dipantau. Pada Jumat (1/8), Pendamping Dana Desa Kabupaten Mimika dan Distrik Wania, Yosep Yeuyanan dan Siti Yaurwarin, bersama Direktur BUMDes Rafael Tarekeyau turun langsung meninjau lokasi pembangunan.Sesuai perencanaan, pembangunan Goa Maria permanen tersebut ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada Mei 2027. Fasilitas ini diharapkan menjadi destinasi wisata rohani unggulan baru bagi umat dan peziarah, baik dari Mimika maupun dari luar daerah.Terpisah, Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja BUMDes.“Desa kita telah mampu mengembangkan usaha milik desa dan kini mampu melakukan terobosan untuk membangun Kampung Wisata Paieve Merah Putih,” ujar Norman.Ia menilai, kemampuan BUMDes membiayai pembangunan dari hasil usaha sendiri merupakan bukti nyata desa dapat berdikari secara ekonomi apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan berkelanjutan.Norman berharap, kehadiran Goa Maria permanen tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata Paieve.Keberhasilan BUMDes Nawaripi Jaya ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Mimika dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui pengelolaan badan usaha milik kampung yang inovatif dan berorientasi jangka panjang. (OF)
01 Agu 2026, 12:26 WIT
