Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Kemenko Polkam Akui Isu Papua Melalui Ruang Digital Sampai ke Dunia Internasional
Papuanewsonline, Jakarta,— Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengakui isu Papua di ruang digital sampai ke Internasional.Hal ini teruangkap melalui Rapat Koordinasi Pemetaan Isu Strategis di Ruang Digital, yang diselenggarakan Kemenko Polkam pada Jumat (11/7/2025), di Jakarta.Rapat ini diinisiasi Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.Pertemuan ini menyoroti meningkatnya dinamika opini publik di ruang digital, terutama terkait isu Papua yang kembali mencuat di berbagai platform digital nasional maupun internasional. Sejak Maret 2025.Dimana sejumlah konten luar negeri memuat narasi sensitif terkait Papua yang dinilai dapat membentuk persepsi global yang tidak utuh terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia.Asisten Deputi Koordinasi Media, Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Novan Ivanhoe Saleh, menegaskan perlunya strategi komunikasi terpadu untuk merespons narasi global tersebut. Menurutnya, isu Papua kini telah melampaui konteks lokal dan menjadi bagian dari perdebatan internasional yang memengaruhi citra Indonesia di mata dunia.“Narasi dibentuk dan dipertentangkan di ruang digital global oleh beragam aktor. Diperlukan strategi bersama untuk menjaga keseimbangan informasi dan memastikan posisi Indonesia dipahami secara proporsional,” ujar Novan Ivanhoe Saleh di Jakarta, Selasa (15/7/2025).Kata Dia, Peserta rapat juga menyoroti penyebaran konten bermuatan konflik dan HAM yang sering disertai visual manipulatif dan framing menyudutkan negara, pada Sejumlah media, baik lokal maupun asing.Hal ini lanjut Novan , turut dinilai membentuk opini publik global terhadap isu-isu tersebut." Sebagai tindak lanjut tentang hal ini, kami Kemenko Polkam berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas informasi di ruang digital serta memperkuat posisi Indonesia melalui komunikasi publik yang solid dan adaptif," Pungkasnya.(Ning)
15 Jul 2025, 19:39 WIT
Himpunan Kerukunan Jawa-Sunda-Madura se-Papua Berikan Dukungan dan Apresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
Papuanewsonline.com,Jayapura-, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Agus Fatoni terus mendapatkan dukungan serta apresiasi dari berbagai kalangan di Papua. Salah satunya berasal dari Himpunan Kerukunan Jawa-Sunda-Madura (HKJSM) yang memberikan dukungan penuh kepada Fatoni dalam menjalankan amanah Negara sebagai Pj Gubernur di Provinsi Papua.HKJSM melalui ketua umumnya Sarminanto menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Pj Gubernur Agus Fatoni dalam menjalankan rodah pemerintahan di Provinsi Papua."Kami, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kerukunan Jawa-Sunda-Madura (DPP-HKJSM) memberi apresiasi dan mendukungan Pj Gubernur Bapak Agus Fatoni dalam program-program kerja dan agenda-agenda yang akan dilakukan ke depan terlebih PSU Pilgub Papua," ucap Ketua Umum DPP-HKJSM Tanah Papua, Sarminanto melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Selasa, (15/7/2025).Sarminanto menyamoaikan Bentuk dukungan itu dibarengi dengan lima pesan, yakni pertama mendukung pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani seluruh masyarakat secara adil. Kedua, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk seluruh masyarakat secara harmonis dan bermartabat.Ketiga, menyiapkan dan menyukseskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) secara damai, jujur, adil dan demokratis pada 6 Agustus 2025. Keempat menata tata kelola pemerintahan secara efektif untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Tanah Papua dan kelima mewujudkan kemandirian fiskal daerah sebagai fondasi bagi terbangunnya Papua yang damai dan Papua yang sejahtera."Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Agus Fatoni, Papua akan melangkah menuju masa depan yang lebih tertata, stabil, dan berdaya saing. Kami HKJSM Tanah Papua siap bersinergi, bergotong-royong, dan menjaga persatuan demi suksesnya agenda-agenda strategis di Provinsi Papua," ucapnya.Kata Dia, Sebagaimana saat ini masyarakat tengah bersemangat menuju PSU memilih pemimpin Papua yang baru dan siap berpartisipasi untuk menciptakan Papua yang damai, sejahtera dan menjadi milik bersama sebagai rumah besar yang menaungi semua umat. "Harapan kami seperti itu, Papua menjadi rumah besar, rumah bersama dan saling menghormati antar sesama," tutup Sarminanto.Atas dukungan tersebut, Agus Fatoni menyampaikan terimakasih dan mengajak seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi yang berisi ujaran kebencian, fitnah dan hoaks. Hal ini dikarenakan dapat memecah belah persatuan. “Mari kita jaga kerukunan di Papua. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum pasti kebenarannya. Biasakan cek dan ricek sebelum membagikan informasi, apalagi di media sosial,” kata Fatoni.Dirinya juga mengajak seluruh warga Papua untuk berpartisipasi aktif dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025 demi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan damai. “Mari sukseskan PSU yang akan datang. Gunakan hak pilih secara bertanggung jawab, dan tunjukkan bahwa warga Papua cinta damai serta menjunjung tinggi demokrasi,” Pungkasnya.(red)
15 Jul 2025, 19:19 WIT
Pemerintah Provinsi Papua Awasi Ketat Netralitas ASN dalam PSU Pilgub Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Menjelang PSU Pilgub Papua, Pemerintah Provinsi Papua secara tegas mengawasi secara ketat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua.Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa, memberikan peringatan keras kepada seluruh ASN agar tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Korwa menekankan pentingnya peran ASN dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan. “Netralitas ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegasnya. (15/7/25)Ia menambahkan bahwa aturan tersebut secara jelas menegaskan kewajiban ASN untuk bersikap netral dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk PSU Pilgub Papua. " Pelanggaran terhadap netralitas tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku," Ucapnya. Selain mengacu pada UU dan PP, Danny juga menyebutkan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN yang ditandatangani oleh sejumlah kementerian dan lembaga pengawas pemilu." SKB ini memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai pengawasan netralitas ASN. Sehingga ASN yang melanggar prinsip netralitas dan terjun terlibat politik praktis dalam PSU Pilgub, maka akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari sangsi sedang hingga berat. Danny mengimbau agar seluruh ASN senantiasa menjaga profesionalisme dan tidak berpihak kepada pasangan calon mana pun. “Sikap netralitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan,” Sorotnya.Danny juga mengajak masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya dalam PSU Pilgub Papua mendatang demi memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman, baik dan lancar. "Mari kita hadir di TPS untuk memilih pemimpin yang akan mengawal pembangunan di Papua lima tahun mendatang," Ajaknya. ( Jidan )
15 Jul 2025, 18:16 WIT
Komisi IV DPR Papua Tengah Pertanyakan Ketidakhadiran Kadis PUPR Pada Tiga Kali RDP
Papuanewsonline.com, Nabire
— Komisi IV DPR Provinsi Papua Tengah yang membidangi Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) dalam 3x (tiga kali) rapat dengar pendapat (RDP) yang
telah dijadwalkan dan diundang secara resmi oleh DPR Papua Tengah. Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah,
Yulius Yapugau, menyatakan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR menjadi tanda
tanya besar sekaligus bentuk ketidakpatuhan terhadap agenda lembaga legislatif
yang menjalankan fungsi pengawasan. “Kami sudah mengirimkan undangan
resmi sebanyak tiga kali, namun sampai saat ini Kepala Dinas PUPR belum juga
hadir. Ini menunjukkan ketidaksungguhan dalam membangun komunikasi yang baik
dengan DPR,” tegas Yulius Yapugau. Menurutnya, keberadaan Dinas PUPR
sangat strategis dalam menjawab berbagai persoalan infrastruktur di Papua
Tengah. Karena itu, keterlibatan aktif dalam forum-forum resmi seperti RDP
sangat penting agar DPR mendapatkan informasi dan penjelasan langsung atas
berbagai proyek pembangunan tahun 2024 yg belum tuntas baik dari segi
pembayaran maupun fisik dan progres pekerjaan tahun 2025 yg belum sama sekali
berjalan baik dari segi perencanaan apalagi fisik. Komisi IV juga menyikapi
ketidakhadiran secara berulang seperti ini, justru membuat miris dan
dipertanyakan keseriusan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan
pembangunan di Papua Tengah
“Kami tidak ingin fungsi
pengawasan kami menjadi terhambat hanya karena tidak adanya etikad baik dari
mitra OPD kami untuk hadir dan berdialog. Ini forum resmi, ini bukan undangan
pribadi,” tambah ketua Komisi IV. (Red)
15 Jul 2025, 17:04 WIT
Reperdasi Pertanggungjawaban Dibahas DPR, APBD Pemprov Papua Raih Opini WTP
Papuanewsonline.com, Jayapura, – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPR Provinsi Papua, Denny Henrry Bonai, ST., MM, pada Senin, 14 Juli 2025, dihadiri oleh pejabat penting, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, mewakili Penjabat Gubernur Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Forkompinda Papua. Denny Bonai menjelaskan bahwa rapat paripurna ini sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. " Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," Ucapnya.Lanjut Bonai, Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 3,05 triliun (100,5% dari target), sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 3,80 triliun. " Meskipun terdapat penurunan realisasi pada beberapa pos pembiayaan, secara keseluruhan, namun kinerja keuangan daerah Papua dinilai baik," Tegasnya.Bonai mengatakan Selanjutnya, persetujuan bersama atas Raperda ini dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, DPR Papua telahv melaksanakan rapat paripurna untuk membahas materi Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024." Pencermatan detail Raperdasi oleh alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi sangat penting, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi Papua," Pungkas Bonai.Kata Bonai, Pembahasan ini tidak hanya sebagai pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai langkah untuk mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depan. Sementara itu Penjabat Gubernur Papua, melalui sambutan yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, menekankan bahwa Raperdasi ini merupakan wujud kinerja pemerintah provinsi Papua dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024. " Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan," Pungkasnya. ( Jidan )
15 Jul 2025, 13:02 WIT
Bertindak Seperti Preman, Sejumlah Anggota TNI Yonif 754 Dilaporkan ke POM Timika
Papuanewsonline.com, Timika- Sejumlah Anggota TNI Yonif 754 yang bermarkas di Timika dilaporkan atas tindakan penganiayaan terhadap pengacara Joshua Rumbiak beserta enam korban lainya saat melintas dengan mobil Izuzu Panther di depan Pos Yonif 754 pada Minggu (14/7/2025), Malam sekira pukul 20.00 WIT. Joshua Rumbiak mengaku bersama enam rekanya dianiaya dan mobil yang ditumpangi dirusak oleh sekitar 30 orang anggota TNI." Saat kami melintas dengan mobil, tepat didepan Mako Yonif 754, kami dicegat oleh sejumlah anggota TNI, tanpa ditanya mobil kami dirusak kacah bagian depan, samping kiri kanan dan belakang mobil, kemudian kami dianiaya, dengan cara dipukul dan ditendang," ujar Yosua di Timika, Selasa (15/7/2025).Josua mengatakan akibat dari penganiayaan tersebut dirinya dan ke-6 rekan-rekanya harus dirawat di RSUD Mimika." Tanpa peringatan, kalimat apapun kami langsung dianiaya, seperti teroris, ada yang mengalami luka di pelipis, dan dibagian kepala dan muka lebam-lebam," Terangnya.Lanjut Josua hingga kini masi ada rekanya yang dirawat di RSUD Mimika karena mengalami luka serius.Atas peristiwa ini, Josua mengaku telah melaporkan secara resmi ke Dan POM Timika untuk proses hukum lebih lanjut." Kami berharap bisa mendapat keadilan atas peristiwa ini," Harapnya.Joshua menilai, kejadian kekerasan yang dialami dirinya bersama enam orang lainnya merupakan tindakan sewenang-wenang yang tidak bisa dibenarkan. "Kami tidak melawan hukum. Olehnya kami hanya ingin diperlakukan secara adil dan manusiawi tanpa intimidasi dan tanpa ancaman. Karena kami juga warga negara yang punya hak untuk dilindungi," Tegasnya.Hingga berita ini dipublikasikan Danyonif 754 Timika belum terkonfirmasi atas peristiwa ini.(red)
15 Jul 2025, 12:10 WIT
Pilihan Redaksi
Komisi IV DPR Papua Tengah Pertanyakan Ketidakhadiran Kadis PUPR Pada Tiga Kali RDP
Papuanewsonline.com, Nabire
— Komisi IV DPR Provinsi Papua Tengah yang membidangi Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) dalam 3x (tiga kali) rapat dengar pendapat (RDP) yang
telah dijadwalkan dan diundang secara resmi oleh DPR Papua Tengah. Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah,
Yulius Yapugau, menyatakan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR menjadi tanda
tanya besar sekaligus bentuk ketidakpatuhan terhadap agenda lembaga legislatif
yang menjalankan fungsi pengawasan. “Kami sudah mengirimkan undangan
resmi sebanyak tiga kali, namun sampai saat ini Kepala Dinas PUPR belum juga
hadir. Ini menunjukkan ketidaksungguhan dalam membangun komunikasi yang baik
dengan DPR,” tegas Yulius Yapugau. Menurutnya, keberadaan Dinas PUPR
sangat strategis dalam menjawab berbagai persoalan infrastruktur di Papua
Tengah. Karena itu, keterlibatan aktif dalam forum-forum resmi seperti RDP
sangat penting agar DPR mendapatkan informasi dan penjelasan langsung atas
berbagai proyek pembangunan tahun 2024 yg belum tuntas baik dari segi
pembayaran maupun fisik dan progres pekerjaan tahun 2025 yg belum sama sekali
berjalan baik dari segi perencanaan apalagi fisik. Komisi IV juga menyikapi
ketidakhadiran secara berulang seperti ini, justru membuat miris dan
dipertanyakan keseriusan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan
pembangunan di Papua Tengah
“Kami tidak ingin fungsi
pengawasan kami menjadi terhambat hanya karena tidak adanya etikad baik dari
mitra OPD kami untuk hadir dan berdialog. Ini forum resmi, ini bukan undangan
pribadi,” tambah ketua Komisi IV. (Red)
15 Jul 2025, 17:04 WIT
Reperdasi Pertanggungjawaban Dibahas DPR, APBD Pemprov Papua Raih Opini WTP
Papuanewsonline.com, Jayapura, – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPR Provinsi Papua, Denny Henrry Bonai, ST., MM, pada Senin, 14 Juli 2025, dihadiri oleh pejabat penting, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, mewakili Penjabat Gubernur Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Forkompinda Papua. Denny Bonai menjelaskan bahwa rapat paripurna ini sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. " Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," Ucapnya.Lanjut Bonai, Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 3,05 triliun (100,5% dari target), sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 3,80 triliun. " Meskipun terdapat penurunan realisasi pada beberapa pos pembiayaan, secara keseluruhan, namun kinerja keuangan daerah Papua dinilai baik," Tegasnya.Bonai mengatakan Selanjutnya, persetujuan bersama atas Raperda ini dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, DPR Papua telahv melaksanakan rapat paripurna untuk membahas materi Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024." Pencermatan detail Raperdasi oleh alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi sangat penting, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi Papua," Pungkas Bonai.Kata Bonai, Pembahasan ini tidak hanya sebagai pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai langkah untuk mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depan. Sementara itu Penjabat Gubernur Papua, melalui sambutan yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, menekankan bahwa Raperdasi ini merupakan wujud kinerja pemerintah provinsi Papua dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024. " Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan," Pungkasnya. ( Jidan )
15 Jul 2025, 13:02 WIT
Polri Berhasil Mengungkap Jaringan Internasional TPPO Bermodus Admin Kripto di Myanmar
Papuanewsonline.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal yang dijanjikan bekerja di Uni Emirat Arab, namun justru dikirim secara ilegal ke Myanmar dan dipekerjakan sebagai admin kripto.Pengungkapan kasus ini berawal dari proses repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Myanmar pada Maret 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa korban awalnya direkrut oleh pelaku dengan janji pekerjaan di Uni Emirat Arab, namun kemudian dialihkan ke Thailand dan akhirnya dibawa ke wilayah Myawaddy, Myanmar.Korban dijanjikan bekerja sebagai admin kripto dengan gaji 26.000 Baht per bulan. Namun kenyataannya, pekerjaan serta upah yang diterima tidak sesuai, dan korban justru mengalami eksploitasi."Para pelaku memfasilitasi seluruh proses, mulai dari pembuatan paspor, interview melalui video call WhatsApp, hingga pembelian tiket pesawat dari Pangkal Pinang ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Bahkan akomodasi hingga ke Myanmar juga ditanggung oleh jaringan pelaku," ungkap Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah, Senin (14/7/2025).Tim berhasil menangkap tersangka HR di Jakarta pada 20 Maret 2025. HR berperan aktif dalam proses perekrutan dan pengiriman korban ke luar negeri. Dari hasil pemeriksaan, diketahui keterlibatan tersangka lainnya yakni IR, yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 24 Juni 2025."IR berperan dalam pengaturan akomodasi, pemesanan tiket hingga pengantaran korban ke Myanmar. Kami telah menerbitkan DPO dan mendistribusikannya ke jajaran kewilayahan untuk dilakukan upaya paksa," lanjut Brigjen. Pol. Nurul Azizah.Adapun barang bukti yang disita dalam kasus ini antara lain:- 6 buah paspor,- 2 unit handphone,- 2 bundel rekening koran,- 1 unit laptop,- dan 3 bundel manifes penumpang.Tersangka HR akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangka, Provinsi Bangka Belitung pada 14 Juli 2025 untuk proses hukum lebih lanjut.Kepolisian juga tengah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran transaksi keuangan yang melibatkan para tersangka guna mengungkap aktor intelektual di balik jaringan ini. Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Divisi Hubinter Polri juga terus dilakukan untuk membongkar jaringan di luar negeri."Kasus ini adalah bukti nyata bagaimana para pelaku TPPO terus mencari cara untuk mengeksploitasi korban dengan berbagai modus baru. Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi dari pihak yang tidak jelas legalitasnya," tegas Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah.Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta. Mereka juga dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. PNO-12
14 Jul 2025, 17:08 WIT
Wakil Bupati Mimika Himbau OPD Kurangi Perjalanan Dinas, Ikuti Temuan BPK
Papuanewsonlline.com, Timika
– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meminta seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengurangi
frekuensi perjalanan dinas. Himbauan tersebut disampaikan pada
Senin pagi (14/07/2025) setelah Apel gabungan, menyusul temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang menunjukkan tingginya biaya perjalanan dinas di
pemerintahan Kabupaten Mimika. Sehingga langkah ini merupakan bagian dari upaya
optimalisasi penggunaan anggaran daerah dan peningkatan efisiensi. Kemong menekankan pentingnya
selektifitas dalam menghadiri undangan perjalanan dinas ke luar daerah. Setiap
perjalanan dinas harus mempertimbangkan urgensi dan manfaatnya bagi pelaksanaan
tugas dan program pemerintah. Perjalanan
dinas yang dapat diwakilkan oleh staf atau pejabat eselon lebih rendah
sebaiknya tidak dilakukan oleh pimpinan OPD. “Hasil temuan kemarin dari BPK
itu memang lebih banyak di perjalanan dinas karena dananya cukup besar.
Diharapkan supaya kita bisa minimalisir. Kalau memang sangat perlu iya bisa,
tapi kalau rapat-rapat biasa menghadiri undangan, tidak perlu juga,” tegas
Kemong. Ia memberikan contoh kegiatan
yang bersifat urgen dan perlu dihadiri, seperti yang berkaitan dengan koperasi
merah putih, sekolah rakyat, stunting, dan kegiatan lain yang sejalan dengan
visi dan misi kepala daerah. Kemong juga menyoroti pentingnya
pelaporan perjalanan dinas. Mekanisme
pelaporan, baik tertulis maupun lisan kepada pimpinan daerah, harus dipatuhi
oleh seluruh pegawai.
Selain mengurangi frekuensi,
upaya penghematan juga dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah peserta
perjalanan dinas. (Jidan)
14 Jul 2025, 17:04 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Tebar Kebahagiaan dan Kepedulian Untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Papua Tengah - Dalam rangka memperkuat pendekatan humanis dan membangun hubungan emosional yang positif dengan masyarakat, personel Satgas Ops Damai Cartenz kembali melaksanakan kegiatan sosial di dua wilayah berbeda yaitu Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya pada Minggu (13/7/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Poskotis Brimob Sektor Paniai yang dipimpin oleh Bripda Rizki Zulyansyah dan Bharada Yudi Setiadi. Kegiatan tersebut berfokus pada interaksi langsung dengan anak-anak di sekitar pos, termasuk bermain bersama, berbagi makanan ringan, dan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak untuk merasakan keceriaan bersama aparat keamanan.Suasana penuh kehangatan dan tawa anak-anak menggambarkan kuatnya kedekatan emosional antara Satgas Ops Damai Cartenz dan masyarakat. Para anak - anak terlihat sangat antusias dan bahagia bisa bermain dan belajar bersama para personel Satgas Ops Damai Cartenz.“Anak-anak ini adalah masa depan Papua. Melihat mereka tersenyum dan merasa aman bersama aparat adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami,” ujar Bripda Rizki.Sementara itu, di wilayah Sektor Intan Jaya, kegiatan sosial juga dilaksanakan oleh personel Satgas yang dipimpin Bripka Sudomo dengan memberikan bantuan bahan makanan (bama) kepada masyarakat yang sedang mengalami duka. Kegiatan ini merupakan wujud empati dan solidaritas aparat terhadap masyarakat yang sedang berduka, sekaligus bentuk kehadiran negara di tengah situasi sosial yang rentan.Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan bagian integral dari pendekatan humanis yang diusung dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz.“Kami tidak hanya hadir untuk pengamanan, tetapi juga untuk menyentuh hati masyarakat. Kami ingin menciptakan rasa aman sekaligus rasa dekat. Inilah esensi dari Satgas Operasi Damai Cartenz untuk menumbuhkan harapan dan membangun kedamaian,” tegas Brigjen Faizal.Tidak hanya itu Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menekankan bahwa kegiatan humanis menjadi sarana efektif untuk memperkuat komunikasi sosial antara aparat dan masyarakat.“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa aparat adalah bagian dari masyarakat. Tidak ada jarak, tidak ada sekat. Kami hadir bersama mereka, dalam suka maupun duka,” tutup Kombes Yusuf.Kegiatan yang dilakukan Satgas Ops Damai Cartenz ini kembali menegaskan bahwa keamanan dan kedamaian di Papua tidak hanya dibangun dengan senjata dan patroli, tetapi juga dengan sentuhan kemanusiaan, senyum anak-anak, dan solidaritas pada mereka. PNO-12
14 Jul 2025, 16:57 WIT
Wakil Bupati Mimika Pimpin Apel Gabungan ASN, Tekankan Efisiensi dan Koordinasi
Papuanewsonline.com, Timika
– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memimpin apel gabungan seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika pada Senin pagi,
14 Juli 2025. Apel yang dilaksanakan di halaman Gedung Kantor Pusat Pemerintahan
Kabupaten Mimika ini menekankan pentingnya efisiensi kerja dan koordinasi antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam amanatnya, Kemong yang
mewakili Bupati Mimika, menyampaikan pentingnya peningkatan efisiensi kerja
ASN. Ia menghimbau agar perjalanan dinas
yang tidak mendesak dikurangi untuk memfokuskan sumber daya dan waktu pada
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Peningkatan efisiensi ini
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja
pemerintahan. Selain efisiensi, Kemong juga
menekankan pentingnya pembenahan administrasi di seluruh OPD. Tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib
administrasi merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Saya menegaskan pentingnya
efisiensi kerja, mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak agar fokus
pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Saya juga menghimbau seluruh OPD
untuk terus membenahi administrasi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan
yang lebih baik ke depannya" tegasnya. Ia berharap dengan peningkatan
efisiensi, pembenahan administrasi, dan koordinasi yang solid, pelayanan publik
di Kabupaten Mimika dapat menjadi lebih optimal. Kemong juga yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas yang luar biasa dan mampu memimpin bawahannya untuk
mencapai tujuan tersebut.
"Saya yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas luar biasa. Untuk itu, mari terus perkuat koordinasi dan
sinergi demi pelayanan publik yang optimal,” tutup nya. ( Jidan )
14 Jul 2025, 16:43 WIT
Berita utama
Politik & Pemerintahan
Hukum & Kriminal
Berita Populer
Video terbaru
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Menko Polkam: Sekolah Rakyat Perkuat Ketahanan Ideologi Bangsa ke Depan
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa Indonesia di masa mendatang. Hal ini disampaikan Menko Polkam Budi Gunawan di Jakarta, Senin (14/7/2025).Budi Gunawan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggulirkan Sekolah Rakyat untuk mengakselerasi kualitas SDM Indonesia sekaligus mengentaskan dan memutus mata rantai kemiskinan. Program ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global."Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi merupakan benteng pertahanan ideologi Pancasila yang harus kita jaga bersama," ujar Menko Polkam.Budi Gunawan menjelaskak bahwa Melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan, dapat efektif dalam membangun generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa.Budi Gunawan mengatakan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. " Program ini dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk ancaman radikalisme, ekstremisme, dan perpecahan sosial," Tegasnya.Di era digital ini, lanjut Budi Gunawan bahwa anak-anak akan terpapar berbagai informasi dari berbagai sumber, sehingga Sekolah Rakyat hadir untuk memfilter dan memberikan pemahaman yang benar tentang jati diri bangsa Indonesia.Lanjut BG, Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan kurikulum bela negara dengan mata pelajaran regular, sehingga Siswa akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan semangat nasionalisme yang adaptif dengan perkembangan zaman." Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini. Targetnya, setiap daerah di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang menjadi percontohan penguatan ketahanan ideologi di tingkat grassroot," Terangnya.Ditambahkan Budi Gubawan bahwa ketahanan ideologi bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan top-down, tetapi harus dimulai dari akar rumput. " Dukungan atas Sekolah Rakyat adalah jawaban konkret untuk kebutuhan tersebut," pungkas Budi Gunawan.(Ning)
14 Jul 2025, 21:53 WIT
Peduli Pendidikan, KPK Berikan Beasiswa Kepada Ratusan Anak Dhuafa
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawa kepemimpinan Setyo Budiyanto bukan hanya melakukan pendindakan dan pencegahan korupsi, namun KPK juga meningkatkan bakti sosial dan memperkuat nilai-nilai kemanusian melalui beasiswa bagi anak-anak Dhuafa disekitar lingkungan Gedung Merah Putih.Dalam peningkatan semangat berbagi dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar kegiatan sosial berupa penyerahan beasiswa pendidikan kepada ratusan anak dhuafa di lingkungan KPK.Acara penyerahan beasiswa ini berlangsung penuh kehangatan, dan langsung dihadiri oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dan para pejabat struktural, serta pengurus Masjid Al-Ikhlas KPK, serta pembina rohani Islam yang diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlas, Gedung Merah Putih KPK, Jumat (11/7/2025).ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Pemberian bantuan pendidikan ini merupakan komitmen lembaga dalam menanamkan nilai-nilai berbagi dan kebermanfaatan sosial bagi lingkungan sekitar. " kegiatan ini merupakan wujud refleksi diri serta penguatan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari," ujar Setyo.Setyo mengatakan Kegiatan semacam ini akan terus diperbanyak oleh KPK. " Jika perlu, ke depannya kita adakan berbagai kegiatan sosial atau kesehatan lain, supaya keberadaan KPK bisa bermanfaat secara langsung bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar,” ucap Setyo.Senada dengan itu, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo juga mengapresiasi inisiatif yang dilakukan KPK. “Ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, semoga dengan kegiatan ini, bisa menambah dinamika kebaikan dan meningkatkan semangat kerja bagi seluruh pegawai KPK,” ungkap Ibnu.Sementara itu diketahui dalam laporan yang disampaikan Ketua Pengurus Rohani Islam KPK, Basuki Haryono bahwa program ini berhasil menghimpun dana yang berasal dari zakat pegawai melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp33 juta dan infaq senilai Rp12 juta. Angka tersebut dikategorikan mulai dari tingkat SD sebesar Rp700.000, SMP sebesar Rp800.000, dan SMA sebesar Rp 900.000." Bantuan pendidikan ini, akan disalurkan dalam bentuk pemberian dana beasiswa kepada 162 anak yang terdiri dari 135 anak pegawai di lingkungan KPK, 17 anak di sekitar Gedung Merah Putih KPK, dan 10 anak di sekitar Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK Cawang," Ucapnya.Dengan kegiatan ini, KPK berharap penguatan karakter antikorupsi tidak hanya terwujud lewat pencegahan dan penindakan, melainkan melalui beragam aksi sosial yang mampu menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.(Ning)
12 Jul 2025, 14:40 WIT
Karantina Papua Tengah Pastikan Keamanan Daging Ayam Lewat Pengujian Laboratorium
Papuanewsonline.com, Timika
– Karantina Papua Tengah meningkatkan pengawasan keamanan pangan dengan
melakukan pengujian laboratorium terhadap daging ayam yang masuk dan keluar
dari wilayah Papua Tengah. Langkah ini
merupakan bagian dari prosedur karantina untuk memastikan produk asal hewan
tersebut bebas dari penyakit menular dan layak konsumsi. Pengujian mencakup berbagai
parameter penting, meliputi uji organoleptik, uji pH, uji awal kebusukan, dan
uji cemaran mikroba untuk memastikan daging ayam memenuhi Standar Nasional
Indonesia (SNI) 3924:2009. (11/7/25). Kepala Karantina Papua Tengah,
Ferdi menjelaskan bahwa kegiatan
pengujian ini bukan hanya prosedur rutin, melainkan komitmen dalam mengawal
lalu lintas komoditas pangan yang sehat dan aman. "Kami ingin memastikan bahwa setiap
daging ayam yang beredar di masyarakat telah melalui proses pengawasan yang
ketat," ujarnya. Hal ini sangat penting untuk
mencegah penyebaran penyakit hewan menular seperti Salmonella dan E. coli yang
dapat menginfeksi manusia. Pengujian laboratorium dilakukan
secara rutin sebagai bagian dari kegiatan monitoring terhadap produk hewan yang
beredar di masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya
pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan menciptakan rasa aman
bagi konsumen. Dengan pengawasan yang
ketat, masyarakat dapat lebih percaya akan keamanan dan kualitas produk pangan
yang mereka konsumsi. Lebih lanjut, Ferdi menekankan
pentingnya peran laboratorium resmi dalam menjamin keamanan pangan. "Melalui pengujian
laboratorium yang komprehensif, kami dapat mendeteksi dini potensi bahaya dan
mencegah penyebaran penyakit hewan menular.
Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk melindungi kesehatan masyarakat
dan mendukung ketahanan pangan nasional," tambahnya.
Karantina Papua Tengah
berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memastikan keamanan pangan
bagi masyarakat Papua Tengah. ( Jidan )
11 Jul 2025, 23:38 WIT
Karantina Papua Tengah Pastikan Keamanan 5 Ton Es Krim Asal Bekasi
Papuanewsonline.com, Nabire
– Melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Nabire, Karantina Papua Tengah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) ton es
krim yang baru saja tiba dari Bekasi, Kamis (10/07/2025). Pemeriksaan ini
merupakan bagian dari pengawasan lalu lintas pangan, khususnya produk-produk
yang memerlukan penanganan suhu dingin seperti es krim. Petugas karantina melakukan
pengecekan dokumen, kondisi fisik produk, dan memastikan bahwa es krim tersebut
telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Proses pemeriksaan meliputi
verifikasi dokumen pengiriman, pengecekan kondisi fisik es krim untuk
memastikan kualitas dan keamanan produk, serta memastikan kepatuhan terhadap
standar keamanan pangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin
produk yang beredar di masyarakat aman dan layak dikonsumsi. Petugas karantina juga memastikan kualitas
produk tetap terjaga selama proses distribusi. "Pemeriksaan ini penting
untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat benar-benar aman dan
layak konsumsi. Selain itu, kami juga
pastikan kualitas produk tetap terjaga selama proses distribusi," ujar
Robinson selaku petugas karantina. Pengawasan ketat ini dilakukan
untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh
produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.
Dengan adanya pengawasan yang ketat ini,
diharapkan masyarakat Nabire dan sekitarnya dapat memperoleh produk pangan yang
tidak hanya lezat, tetapi juga aman bagi kesehatan. ( Jidan )
10 Jul 2025, 23:26 WIT
ABK Tanusang Jaya Terjatuh Dilaut, Kapolsek Ingatkan Warga Waspadai Cuaca Buruk
Papuanewsonline.com, Manipa - Cuaca ekstrim kini melanda sebagian besar wilayah Provinsi Maluku, terlebih lagi perairan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Hujan disertai angin kencang dan ombak menimbulkan insiden nyaris memakan korban jiwa terjadi di perairan Tanjung Wane, tepatnya di depan Desa Luhutuban, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rabu (9/7).Seorang juru mudi speedboat Tanusang Jaya bernama La Husen (40 tahun), warga Desa Tomalehu Barat, dilaporkan terjatuh ke laut saat speedboat sedang melaju di tengah gelombang tinggi.Kapolsek Manipa, IPDA Edwin Richardo Mangare mengatakan, saat kejadian korban sedang memegang kemudi mesin speedboat. Namun, lautan yang bergelombang menyebabkan speedboat menghantam ombak cukup keras hingga membuat tangan korban terlepas dari kemudi. Akibatnya, korban hilang keseimbangan dan jatuh ke laut pada jarak sekitar dua mil dari pesisir pantai."Beruntung, rekan-rekannya yang berjarak tak lebih dari tiga meter segera memutar balik speedboat dan berhasil mengangkat korban kembali ke atas speadboat. Kondisi korban dilaporkan selamat tanpa luka, hanya mengalami rasa kaget akibat insiden tersebut,"jelas Kapolsek.Mangare mengapresiasi, kewaspadaan para ABK lain yang sigap menolong korban. "Korban langsung diselamatkan, oleh rekan-rekan mereka,"ujar Kapolsek.Kapolsek menghimbau, kepada warga Masyarakat Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Terutama bagi Nelayan, dan pengguna transportasi laut, serta para pemilik speadboat."Selalu mewaspadai potensi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Kepulauan Menipa. Selalu memantau perubahan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG demi keselamatan saat berlayar menyiapkan alat keselamatan saat berlayar. Kurangi aktivitas di luar rumah maupun aktivitas melaut saat cuaca buruk. Patuhilah setiap himbauan yang ada demi keselamatan kita bersama. Lebih baik kita mencegah daripada kita yang jadi korban,"pesan Kapolsek. PNO-12
10 Jul 2025, 14:03 WIT
Hadapi Perubahan Iklim, DLH kabupaten Mimika Sosialisasikan Program Kampung Iklim
Papuanewsonline.com, Timika
– Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Sosialisasi
Program Kampung Iklim (ProKlim) pada Rabu, 9 Juli 2025, di Aula Hotel
Kanguru. Sosialisasi yang dibuka Wakil
Bupati Mimika, Emanuel Kemong ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat
dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
ProKlim, program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertujuan
meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan
mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam sambutannya Wakil Bupati
menyampaikan keprihatinan atas dampak perubahan iklim yang nyata di Mimika,
seperti peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan munculnya penyakit
tropis. Beliau menjelaskan ProKlim
mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, sektor
swasta, dan lembaga sosial. "Program ini mendorong
keterlibatan aktif semua pihak. Inilah bentuk nyata gotong royong menjaga
lingkungan,” tegasnya. Sosialisasi ProKlim difokuskan
pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Adaptasi meliputi pengelolaan air, ketahanan pangan, dan pencegahan
penyakit iklim, sementara mitigasi mencakup pengelolaan sampah, penggunaan
energi terbarukan, dan penghijauan. DLH Mimika berharap sosialisasi ini
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim. Kemong mengapresiasi keberhasilan desa-desa di
Indonesia yang telah menjalankan ProKlim dan mendorong perluasan program ini ke
wilayah rentan dampak perubahan iklim. "Komitmen kami jelas,
pemerintah daerah akan terus membina dan memperkuat kapasitas masyarakat
sebagai garda terdepan pelindung lingkungan,” ujar Emanuel Kemong lebih lanjut.
Kemong berharap ProKlim bukan
sekadar program seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan untuk keberlangsungan
hidup generasi mendatang. ( Jidan )
10 Jul 2025, 12:29 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Hendrizal Husin Hadiri Penandatanganan Kerja Sama Dengan PT PLN Persero Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura-, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat serta PT PLN (Persero) UIP Maluku dan Papua dengan Kejaksaan Tinggi Papua.Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Honai, Lantai 5 Kantor PT PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat, Jl. Ahmad Yani No. 18, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (14/7/2025).Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Hendrizal Husin mengaku bahwa Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk tersebar dengan Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia." Ini Secara serentak, karena kegiatan ini juga terhubung dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang digelar di Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta," Ujarnya.Dikatakanya, Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar institusi dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal, serta memastikan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan di berbagai wilayah, termasuk di Papua." Kejaksaan Tinggi Papua terus berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam menjamin kepastian hukum bagi proyek-proyek strategis yang menyangkut kepentingan publik," Pungkasnya.(red)
14 Jul 2025, 17:31 WIT
Peringati Tahun Baru Islam 1447 H, Bid Propam Polda Maluku Gelar Doa Bersama di Yayasan Nurul Ikhlas
Papuanewsonline.com, Ambon - Personel Bidang Propam Polda Maluku memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah bersama anak yatim, Senin (7/7/2025).Peringatan Tahun Baru Islam dilakukan dengan cara bersholawat dan doa bersama yang bertempat di Yayasan Nurul Ikhlas Air Besar, Kota Ambon.Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan Sik. Hadir para perwira Bidang Propam Polda Maluku, Ketua Yayasan Nurul Ikhlas, Rahmawati Siauta SH maupun para guru pengasuh dan siswa siswi Yatim Piatu.Selain doa bersama, Bid Propam Polda Maluku juga menyalurkan bantuan sembako dan bingkisan tali asih. Bantuan sosial ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Kabid Propam Polda Maluku kepada Ketua dan para siswa Yayasan Nurul Ikhlas Ambon.Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan Sik dalam sambutannya pada penyerahan bantuan sosial ini menyampaikan ucapan "Kami menyampaikan terima kasih atas terlaksananya kegiatan doa dan sholawat bersama antara personel Propam Polda Maluku dengan Yayasan Nurul Ikhlas Ambon," kata Kombes Indera.Kegiatan ini, kata Kombes Indera sengaja dilakukan selain untuk memperingati tahun baru Islam, juga menjadi momen yang baik untuk berbagi terhadap sesama."Momen ini sangat baik untuk kita berbagi rizki, olehnya itu besar harapan kami kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua," harapnya.Senada, Ketua Yayasan Nurul Ikhlas Ambon Rahmawati Siauta, juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku bersama jajarannya yang selama ini selalu menggelar kegiatan sosial dan religi bersama Yayasan Nurul Ikhlas Ambon. "Kami juga berharap kegiatan doa dan Sholawat bersama yang dirangkai dengan pemberian bantuan tali asih dari personel Bidang Propam Polda Maluku ini nantinya akan menjadi berkah dan kedepannya Polda Maluku akan semakin dekat dengan masyarakat," harapnya. PNO-12
08 Jul 2025, 10:03 WIT
Pemkab Mimika Resmi Buka Workshop Pop Singer Bagi Pemuda dan Pelajar di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika-, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mimika resmi menyelenggarakan workshop “Pop Singer” bagi pemuda dan pelajar di Timika.Kegiatan ini secara resmi dibuka di Ball rom Hotel Horison Ultima, Timika, Sabtu ( 5/7/2025).Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Evert Lucas Hindom, mewakili Bupati Mimika Johanes Rettob. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten III menyebutkan bahwa pelaksanaan Workshop akan digelar selama dua hari dari tanggal 4-5 Juli." Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang musik pop, khususnya di kalangan generasi muda Kabupaten Mimika. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mencegah penyimpangan perilaku pemuda dan mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai daerah sehat di tahun 2025," Ucap Evert. Evert mengaku workshop tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan SDM, khususnya di kalangan generasi muda. "Pemuda adalah aset masa depan daerah dan bangsa. Potensi mereka harus terus diasah, diarahkan, dan diberdayakan secara tepat dan terukur," Tegasnya.Evert menekankan bahwa workshop ini bukan hanya sekadar pelatihan menyanyi, melainkan juga wadah untuk pengembangan karakter dan ekspresi diri bagi para pemuda berbakat di bidang musik pop. "Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta dapat meningkatkan kualitas vokal, memperkuat rasa percaya diri, serta memahami pentingnya profesionalisme, kerja keras, dan etika bermusik," Imbuhnya.Kata Dia, pelaksanaan Workshop menjadi bagian pelatihan secara intensif dan akan fokus pada teknik dan dasar-dasar olah vokal. " Para peserta mendapatkan bimbingan dari instruktur profesional untuk meningkatkan kemampuan bernyanyi mereka. Pelatihan ini dirancang untuk membangun keterampilan teknis, mengembangkan rasa percaya diri, dan menanamkan nilai profesionalisme," tandas Evert.Evert berharap agar para peserta dapat memahami bahwa kesuksesan dalam bermusik membutuhkan dedikasi, kesabaran, latihan yang konsisten, dan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan di dunia hiburan. " Para peserta harus dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal, karena Workshop ini diharapkan dapat menghasilkan bibit-bibit unggul di bidang musik pop dan memperkaya khazanah seni budaya di Kabupaten Mimika," Tutupnya. ( Jidan )
08 Jul 2025, 07:49 WIT
Meriahkan Perayaan Hari Bhayangkara Ke-79, Polri Gelar Pagelaran Wayang Kulit
Papuanewsonline.com, Jakarta - Sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan pagelaran budaya wayang kulit bertajuk “Amarta Binangun” di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta.Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri dalam melestarikan seni budaya bangsa sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat.“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-79. Ini adalah bentuk kepedulian Polri dalam melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, khususnya seni budaya wayang kulit,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat malam (4/7).Lakon yang diangkat dalam pagelaran ini berjudul Amarta Binangun, yang sarat makna filosofis tentang negeri yang tertib, subur, dan damai, sejalan dengan semangat Polri Presisi yang hadir untuk rakyat.“Lakon Amarta Binangun menggambarkan filosofi bahwa Polri presisi hadir untuk rakyat, sebagaimana negeri Amarta yang digambarkan sebagai ‘gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja’ subur makmur, tertib, damai, dan memiliki ketahanan pangan yang kuat,” jelas Brigjen Trunoyudo.Pagelaran ini dibawakan oleh empat dalang ternama dari kalangan seniman, akademisi, serta anggota TNI dan Polri, yaitu:1. Prof. Dr. KPH Yanto SK, S.H., M.H.2. Ki Sri Kuncoro, anggota Polri berpangkat Ipda3. Ki MPP Bayu Aji Pamungkas4. Ki Harso Widisantri, anggota TNI AL berpangkat Mayor LautSelain itu, acara juga dimeriahkan oleh bintang tamu seperti Dimas Tejo, Gareng Semarang, Elisa Orkarus Alaso, dan Marwoto, yang semakin menghidupkan suasana.Sebanyak 2.795 orang hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari:- 1.500 orang dari 42 komunitas dan paguyuban seni wayang kulit se-Indonesia- 146 tamu undangan VIP- 446 tamu undangan umum- 150 personel TNI- 500 personel Polri- 50 orang dari unsur KejaksaanSebagai bentuk apresiasi kepada peserta, panitia menyediakan kupon undian berhadiah (door prize) yang dibagikan kepada seluruh tamu undangan sepanjang acara berlangsung.“Selain sebagai pelestarian budaya, kegiatan ini juga sebagai hiburan gratis untuk masyarakat. Polri juga memberi ruang bagi pelaku UMKM dan menyediakan gerobak kuliner serta dapur lapangan dari Brimob Polri yang menyajikan makanan gratis,” tambah Brigjen Trunoyudo.Acara ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, para pejabat utama Mabes Polri, jajaran ibu Bhayangkari, perwakilan dari Panglima TNI, serta tamu-tamu penting lainnya.Sebagai penutup, Brigjen Pol. Trunoyudo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur Polri serta bagian dari kontribusi nyata dalam menjaga budaya bangsa.“Ini adalah bentuk syukur dan kontribusi Polri dalam memperkuat jalinan budaya dan kedekatan dengan masyarakat, sebagai bagian dari semangat Polri Presisi,” pungkasnya. PNO-12
05 Jul 2025, 15:20 WIT
Syukuran HUT Bhayangkara, Polisi Tertua dan Termuda di Polres Intan Jaya Dapat Tumpeng
Papuanewsonline.com, Intan Jaya,– Polres Intan Jaya memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara Tahun 2025, usai Upacara, Polres Intan Jaya menggelar acara syukuran yang berlangsung sederhana dan penuh hikmat, di Aula Polres Intan Jaya, Selasa (1/7/2025).Acara syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Intan Jaya, Kompol Sofian C. Samakori. Potongan tumpeng tersebut secara simbolis diberikan kepada personel tertua dan termuda di lingkungan Polres Intan Jaya.Personel tertua yang menerima tumpeng adalah Kabag Ren Iptu M. Irham, sedangkan personel termuda adalah Bripda Gema Ramadhan, anggota Ba Polsek Sugapa.Kapolres Intan Jaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada personel tertua atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas. Kepada personel termuda, Kapolres memberikan pesan khusus.“Masih jauh perjalananmu ya Nak. Jadilah Bhayangkara sejati, mengabdi untuk rakyat, demi masyarakat,” pesan Kapolres kepada Gema Ramadhan sambil menepuk bahunya.“Siap, Komandan,” jawab Gema Ramadhan tegas saat menerima potongan tumpeng.Kapolres menambahkan bahwa sebagai anggota termuda, Gema memiliki perjalanan karir yang panjang ke depan, dan diharapkan terus menjaga semangat serta integritas sebagai anggota Polri.Gema Ramadhan, yang akrab disapa Gege, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, Ia lahir pada 27 September 2006 merupakan alumni SMA Negeri 1 Mimika, Papua Tengah.Syukuran HUT Bhayangkara di Polres Intan Jaya ini turut dihadiri oleh Bupati Intan Jaya Aner Maisini dan Wakil Bupati Elias Igapa, serta anggota Satgas TNI 500 Sikatan, Kopasgat Rajawali, dan jajaran Polres Intan Jaya.Upacara peringatan berlangsung di Lapangan Polres Intan Jaya dan dilanjutkan dengan acara syukuran di Aula Polres Intan Jaya.(Red)
01 Jul 2025, 17:43 WIT
HUT ke-79 Polri, Komisi III DPR Dorong Penguatan Transformasi Digital dan Pendekatan Humanis
Papuanewsonline.com, Jakarta,- Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan sejumlah catatan terhadap perjalanan Polri menyambut hari Bhayangkara ke-79. Cucun mengatakan berbagai transformasi internal yang dilakukan Polri harus terus diperkuat agar semakin sesuai dengan kebutuhan zaman dan harapan publik.Menurut Cucun, penguatan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Polri menjadi pondasi penting untuk memperkuat profesionalisme dan integritas institusi."Di usia ke-79 ini, saya melihat Polri terus menunjukkan upaya memperkuat sumber daya manusianya. Penguatan SDM menjadi pondasi penting agar Polri semakin profesional dan responsif terhadap harapan masyarakat," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, di Jakarta Senin (30/6/2026).Setiap tahun, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara Polri. Tahun 2025, peringatan HUT Bhayangkara ke-79 mengusung tema ‘Polri untuk Masyarakat’z Puncak acara diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Selasa, 1 Juli 2025.Selain penguatan SDM, Cucun juga mencermati kesiapan Polri dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ia berpandangan transformasi digital harus segera dilakukan dalam menghadapi tantangan keamanan yang makin kompleks."Langkah-langkah Polri yang mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi juga patut dicatat. Terutama dalam hal integrasi sistem data antara reserse, lalu lintas, dan intelijen itu menunjukkan upaya untuk bekerja lebih presisi dan efisien," tutur Cucun.Wakil Ketua DPR tersebut menilai, sinergi antar-unit kerja yang didukung sistem data terintegrasi akan berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan hingga kualitas pelayanan publik yang diberikan Polri.Lebih jauh, Cucun menekankan pentingnya keberadaan aparat kepolisian di tengah masyarakat. Ia menegaskan kehadiran anggota Polri secara langsung di lapangan adalah wujud perlindungan yang nyata bagi masyarakat."Anggota Polri harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya bekerja dari balik meja. Karena kehadiran langsung itulah yang menghadirkan rasa aman dalam aktivitas harian rakyat, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun lainnya," jelasnya.Meski mencatat sejumlah kemajuan, Cucun tetap mendorong Polri untuk membuka ruang evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor. Sebab, Polri sebagai sebuah institusi harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kinerja operasional dan akuntabilitas publik."Tentu masih ada ruang perbaikan di beberapa sisi, dan itu hal wajar dalam proses institusional sebesar Polri. Yang penting, semangat untuk terus membenahi diri dan mendekatkan diri kepada rakyat tetap terjaga,” ungkap Cucun.“Dan pastikan selalu menggunakan pendekatan humanis dalam menghadapi rakyat. Karena Polisi harus bisa menjadi pengayom bagi masyarakat,” tambahnya.Anggota Komisi Penegakan Hukum dan Keamanan DPR itu pun mengucapkan terima kasih kepada setiap anggota Polri atas dedikasinya selama ini. Cucun berharap Polri terus setia bekerja dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.“Selamat hari jadi Polri yang ke-79. Terima kasih atas setiap peluh yang dikeluarkan anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.“Semoga HUT Bhayangkara ke-79 dapat menjadikan Polri semakin profesional dan berintegritas. Apa yang baik terus dipertahankan, dan apa yang kurang harus diperbaiki. Jaya selalu Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Tutupnya.(Ning)
01 Jul 2025, 10:49 WIT
