Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
SPI Papua Barat Daya Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Praktik BBM Ilegal
Papuanewsonline.com, Manokwari – Dewan Pimpinan Wilayah
Sahabat Polisi Indonesia (DPW SPI) Papua Barat dan Papua Barat Daya meminta
Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Papua Barat Daya bertindak
tegas dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam praktik
bahan bakar minyak (BBM) ilegal di wilayah Papua Barat Daya.Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dan
temuan di lapangan terkait aktivitas distribusi BBM ilegal yang diduga
melibatkan sejumlah oknum aparat. SPI menilai persoalan tersebut tidak dapat
dianggap sepele karena menyangkut citra institusi kepolisian sekaligus
berdampak langsung terhadap masyarakat.Ketua DPW SPI Papua Barat/Papua Barat Daya, Jalil Lambara
menegaskan, apabila ditemukan anggota Polri yang terbukti terlibat, maka proses
hukum dan penegakan kode etik harus dilakukan tanpa pandang bulu.“Kami meminta Bid Propam Polda Papua Barat Daya bekerja
secara profesional dalam membersihkan oknum-oknum polisi yang diduga terlibat
dalam praktik BBM ilegal. Siapapun dia, baik perwira maupun bintara, harus
diproses sesuai kode etik profesi Polri dan ketentuan pidana yang berlaku,”
tegasnya kepada awak media, Minggu (17/5/2026).Menurut Jalil, praktik BBM ilegal bukan hanya merugikan
negara dari sisi distribusi dan pengawasan energi, tetapi juga berdampak
terhadap masyarakat kecil yang kerap mengalami kelangkaan bahan bakar akibat
penyalahgunaan distribusi oleh pihak tertentu.SPI juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum dalam
aktivitas ilegal dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi
Polri. Karena itu, langkah penindakan internal dinilai penting demi menjaga
nama baik kepolisian di tengah masyarakat.“Kami berharap jangan ada yang mencoba melindungi atau
menutup-nutupi persoalan ini. Penanganan harus dilakukan secara terbuka,
objektif, dan adil agar masyarakat melihat bahwa Polri serius dalam menindak
anggotanya yang melanggar hukum,” ujarnya.Dalam keterangannya, SPI menegaskan kritik dan dorongan
tersebut bukan bentuk pelemahan terhadap institusi kepolisian, melainkan
dukungan moral agar Polri tetap menjadi lembaga penegak hukum yang profesional
dan dipercaya masyarakat.“Justru kami mendukung langkah Kapolri dalam membersihkan
institusi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Jangan sampai ulah
segelintir oknum merusak nama baik banyak anggota Polri yang selama ini bekerja
dengan baik,” katanya.Saat ini, DPW SPI mengaku tengah mengumpulkan sejumlah bukti
dan informasi terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik BBM ilegal
di Papua Barat Daya. Pengumpulan data dilakukan agar proses pelaporan tidak
berhenti sebatas isu, melainkan disertai bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan.“Kami sementara mengumpulkan bukti-bukti dan informasi di
lapangan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam
aktivitas BBM ilegal ini,” ungkapnya.SPI memastikan laporan resmi akan disampaikan kepada Kapolda
Papua Barat Daya setelah seluruh data pendukung dinilai lengkap. Selain itu,
laporan tersebut juga akan ditembuskan kepada Ketua Umum SPI di Jakarta dan
Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri sebagai bentuk
pengawasan terhadap penanganan perkara.“Kami ingin persoalan ini ditangani secara serius dan
transparan. Karena itu, kami juga akan menyurati Div Propam Mabes Polri agar
ada perhatian langsung terhadap persoalan yang terjadi di Papua Barat Daya,”
lanjutnya.DPW SPI berharap aparat penegak hukum tidak hanya menindak
pelaku kecil di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan besar di balik
praktik BBM ilegal tersebut. Menurut SPI, jika ditemukan adanya keterlibatan
aparat yang membekingi aktivitas ilegal, maka tindakan tegas harus segera
dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Penanganannya jangan hanya menyentuh pelaku kecil di
lapangan, tetapi juga harus mengungkap aktor-aktor besar di balik praktik BBM
ilegal ini. Jika ada aparat yang membekingi, maka harus ditindak tegas sesuai
hukum yang berlaku,” pungkasnya. (GF)
18 Mei 2026, 19:10 WIT
TPNPB Klaim Bakar Rumah Aparat di Dekai, Tegaskan Tolak Pembangunan di Papua
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran satu unit rumah milik
aparat militer Indonesia di pusat Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua
Pegunungan. Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi yang diterima
pada Senin, 18 Mei 2026.Dalam pernyataan tersebut, TPNPB menyebut aksi pembakaran
dilakukan pada Sabtu, 16 Mei 2026, saat pasukan dari Pos Wekom dan Lampion yang
dipimpin Makar Sobolim melakukan operasi di wilayah Dekai. Selain membakar
rumah, kelompok tersebut juga mengklaim telah menyita sangkur dan parang milik
aparat militer Indonesia.“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan
resmi dari Makar Sobolim pada hari Senin, 18 Mei 2026 dari markas TPNPB di
Yahukimo bahwa kami bertanggung jawab atas pembakaran satu unit rumah milik
aparat militer Indonesia di pusat Kota Dekai pada hari Sabtu, 16 Mei 2026 dan
telah menyita sangkur dan parang milik aparat militer Indonesia,” demikian isi
pernyataan tersebut.TPNPB menyatakan aksi itu dilakukan sebagai bentuk
penindakan terhadap aparat militer Indonesia yang disebut masuk tanpa izin ke
wilayah adat masyarakat setempat. Kelompok tersebut juga menyampaikan akan
terus melakukan operasi di wilayah Yahukimo.Dalam keterangannya, Makar Sobolim disebut menegaskan bahwa
TPNPB meminta warga pendatang Indonesia menghentikan seluruh aktivitas di
wilayah yang mereka sebut sebagai zona perang. Pernyataan itu juga ditujukan
kepada pemerintah pusat agar menghentikan pembangunan di wilayah operasi TPNPB.“Makar Sobolim juga melaporkan bahwa kami akan terus
melakukan operasi sehingga seluruh warga imigran Indonesia agar hentikan
aktivitasnya di wilayah perang dan kami menegaskan kepada Presiden Prabowo
Subianto dan jajarannya agar hentikan pembangunan di wilayah operasi TPNPB,”
tulis pernyataan tersebut.TPNPB turut menyampaikan penolakan terhadap pembangunan
infrastruktur dan aktivitas ekonomi di Papua selama konflik politik belum
diselesaikan. Mereka menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia
tidak dapat dipisahkan dari konflik yang selama ini terjadi di Tanah Papua.“Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa
sebelum akar persoalan konflik di Tanah Papua diselesaikan maka seluruh
pembangunan kami tetap tolak dan perang antara Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat dan aparat militer Indonesia akan terus berlanjut hingga negara
kolonialisme Indonesia mengakui kemerdekaan bangsa Papua,” lanjut isi siaran
pers tersebut.Selain itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga
mengimbau warga pendatang dan warga negara asing yang menjalankan aktivitas
ekonomi di wilayah konflik bersenjata agar menghentikan kegiatan mereka.
Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan penolakan terhadap pembangunan
infrastruktur dan proyek ekonomi yang dianggap mendukung kepentingan pemerintah
Indonesia di Papua.“Dalam hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB
mengimbau kepada warga imigran Indonesia dan warga negara asing yang sedang
menjalankan bisnis ekonomi di wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua
agar segera berhenti dan kembali ke kampung halamannya,” demikian pernyataan
yang ditandatangani Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari aparat keamanan terkait klaim pembakaran rumah, penyitaan sangkur, maupun
pernyataan TPNPB tersebut. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua
Pegunungan dilaporkan masih menjadi perhatian aparat menyusul meningkatnya
aktivitas kelompok bersenjata dalam beberapa waktu terakhir. (GF)
18 Mei 2026, 19:05 WIT
Pembangunan SDM Papua Harus Jadi Prioritas, PAPEDA-YPMAK Soroti Pengelolaan Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Umum Perkumpulan Alumni
Penerima Beasiswa Dana Kemitraan (PAPEDA-YPMAK), Hilarious Dolame, menegaskan
bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua, khususnya di Kabupaten
Mimika, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.Menurutnya, implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus
(Otsus) Papua selama ini belum menunjukkan hasil yang jelas, terutama dalam
bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat asli Papua.Ia menilai dana Otsus yang setiap tahun dikucurkan
pemerintah pusat nilainya sangat besar, namun realisasi dan sasaran
penggunaannya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.“Pemerintah daerah harus lebih fokus dan terukur dalam
mengelola dana Otonomi Khusus, terutama untuk pembangunan manusia,” ujar
Hilarious.Ia mencontohkan, lembaga seperti YPMAK selama ini telah
menunjukkan hasil nyata dalam pengembangan SDM melalui program pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Bahkan, banyak penerima manfaat program
YPMAK yang kini menjadi pemimpin di tingkat pemerintah daerah, DPR, maupun
organisasi perangkat daerah (OPD).“Kalau YPMAK dengan anggaran yang terbatas saja mampu
membiayai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah
seharusnya bisa melakukan hal yang lebih besar melalui dana Otonomi Khusus,”
katanya.Hilarious juga menyoroti masih adanya aksi protes yang
dilakukan pelajar tujuh suku terkait persoalan pendidikan. Menurutnya, kondisi
tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakat asli
Papua masih belum maksimal.Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah
Kabupaten Mimika dan YPMAK melalui nota kesepahaman maupun sinkronisasi
program, agar penanganan pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak dari
wilayah pedalaman dan pesisir, dapat dilakukan secara terarah dan terukur.“Pendidikan harus dikontrol, dibina, dan dimonitor dengan
baik. Jangan terlalu banyak pintu dan kepentingan sehingga sasaran pendidikan
menjadi tidak jelas,” ujarnya.Ia menambahkan, visi pembangunan dari kampung ke kota yang
selama ini digaungkan pemerintah daerah juga harus dimulai dari pembangunan
SDM. Menurutnya, anak-anak dari kampung harus dipersiapkan sejak dini melalui
pendidikan yang baik agar mampu bersaing di era modern.“Kalau hari ini kita tidak siapkan generasi muda, maka ke
depan Mimika akan mengalami kesulitan. Pembangunan manusia itu penting supaya
kemiskinan bisa ditekan dan masyarakat asli Papua mampu bersaing,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
18 Mei 2026, 19:00 WIT
Dukcapil Mimika Intensifkan Pelayanan Jemput Bola hingga Pesisir dan Pegunungan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika memastikan pelayanan jemput bola
administrasi kependudukan tetap berjalan dan akan terus ditingkatkan, khususnya
untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan. (18/05/26)Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutedjo mengatakan
bahwa pihaknya baru saja melakukan pelayanan. Namun pelaksanaan pelayanan di
lapangan masih dipengaruhi kondisi cuaca, terutama gelombang laut yang cukup
tinggi.“Pelayanan jemput bola terus kami lakukan. Dua minggu lalu
kami juga membawa alat perekaman dari Potowaiburu. Memang situasi di laut
sedang kurang baik karena gelombang cukup tinggi, sehingga kami harus menunggu
kondisi cuaca membaik,” kata Slamet.Meski demikian, ia memastikan pelayanan akan kembali
dilanjutkan begitu kondisi memungkinkan. Dukcapil Mimika juga terus melakukan
penyisiran pelayanan ke wilayah pesisir maupun pegunungan guna memastikan
seluruh masyarakat mendapatkan akses administrasi kependudukan.Menurut Slamet, langkah tersebut penting karena sebagian
besar masyarakat di wilayah tersebut merupakan Orang Asli Papua (OAP). Karena
itu, pemerintah ingin memastikan data kependudukan benar-benar valid dan akurat
untuk mendukung berbagai program pelayanan publik.“Database masyarakat harus benar-benar valid dan akurat
sehingga dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial,
hingga kebijakan afirmasi lainnya bagi masyarakat OAP,” ujarnya.Ia menegaskan, seluruh data yang disampaikan nantinya akan
berdasarkan hasil pengecekan langsung dan bukan perkiraan semata.Selain pelayanan rutin, Dukcapil Mimika tahun ini juga telah
merencanakan pelayanan ke sejumlah wilayah pegunungan seperti Singa, Arwanop,
hingga Jila. Namun pelaksanaan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan aspek
keamanan.“Untuk wilayah pegunungan selain faktor cuaca, aspek
keamanan juga harus dipertimbangkan secara matang. Tetapi itu sudah kami
rencanakan dan tahun ini tetap akan dilaksanakan seperti biasa,” katanya.Pelayanan di wilayah pesisir juga akan ditingkatkan. Jika
tahun lalu pelayanan dilakukan satu kali di setiap distrik, maka tahun ini
direncanakan dua kali dalam setahun atau setiap semester agar pembaruan data
masyarakat bisa lebih maksimal.Slamet menilai antusiasme masyarakat OAP terhadap perekaman
dan pencatatan administrasi kependudukan sangat tinggi. Kendala utama selama
ini hanyalah akses menuju lokasi pelayanan yang masih cukup sulit.“Setiap kali kami membuka layanan di wilayah pesisir maupun
pegunungan, masyarakat datang terus tanpa henti dari pagi sampai malam sampai
semua selesai dilayani. Itu menunjukkan masyarakat sangat merespons dengan
baik,” ujarnya.Karena itu, Dukcapil Mimika terus berupaya menjembatani
kebutuhan masyarakat melalui pelayanan jemput bola agar masyarakat tidak merasa
dipersulit dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.Untuk wilayah kota, menurut Slamet, pelayanan sudah relatif
mudah karena titik pelayanan cukup banyak. Sementara masyarakat pesisir barat
dapat memanfaatkan layanan di Kokonao, termasuk masyarakat dari Amar, Kapiraya,
dan sekitarnya.Sedangkan untuk wilayah pesisir timur, masyarakat yang
singgah atau transit di Atuka juga dapat langsung memperoleh pelayanan
administrasi kependudukan.“Kalau masyarakat datang saat pelayanan berlangsung tentu
bisa langsung diurus. Pelayanan juga berjalan baik karena berkolaborasi dengan
puskesmas sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” katanya.Sementara itu, untuk wilayah pegunungan seperti Tembagapura,
Dukcapil sebelumnya pernah membuka pelayanan di area Karyawan. Namun dalam
beberapa tahun terakhir pelayanan terkendala fasilitas dan pos pelayanan.Dukcapil Mimika berharap pembangunan kantor pelayanan dan
fasilitas pendukung, termasuk ketersediaan listrik di Tembagapura, dapat segera
terealisasi sehingga pelayanan administrasi kependudukan bisa kembali dibuka
secara permanen.“Jika fasilitas sudah tersedia tentu kami akan menempatkan
pelayanan di sana agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan administrasi
kependudukan,” tutup Slamet. Penulis: Bim
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:53 WIT
Wabup Mimika Minta OPD Percepat Program Kerja dan Disiplin Waktu Kerja
Papuanewsonline.com, Timika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk segera menggerakkan seluruh program kerja tahun anggaran 2026. Arahan
tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di Lapangan Pusat Pemerintahan
(Puspem) Mimika, (18/5/2026).Hal ini menyusul catatan rendahnya realisasi penyerapan
anggaran yang baru berjalan hingga pertengahan Mei, sehingga pelaksanaan
kegiatan dinilai masih berjalan lambat dari jadwal yang seharusnya.“Program yang sudah disusun harus segera dijalankan. Jangan
sampai anggaran tersedia tetapi pelaksanaannya lambat. Semua OPD harus bergerak
cepat dan fokus pada target yang telah ditetapkan,” tegas Emanuel. Ia menekankan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek dan
kegiatan akan menghambat laju pembangunan serta pelayanan publik. Setiap instansi diminta tidak hanya bekerja, namun juga
bergerak dengan kecepatan dan ketepatan sasaran agar manfaatnya segera
dirasakan masyarakat luas. Selain soal kecepatan kerja, Emanuel juga mengingatkan
pentingnya pengawasan internal yang ketat.Kepala dinas dan badan diwajibkan aktif mengontrol kinerja
serta kehadiran bawahannya, termasuk keikutsertaan dalam apel pagi sebagai
bentuk evaluasi tanggung jawab. Ia kembali menegaskan aturan resmi jam kerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) berlaku pukul 08.00 hingga 17.00 WIT. Kedisiplinan waktu ini menjadi syarat mutlak agar pelayanan
berjalan profesional, prima, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap langkah percepatan program dan
peningkatan disiplin ini berjalan beriringan guna mengoptimalkan serapan
anggaran hingga akhir tahun. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:44 WIT
Realisasi Anggaran Mimika Baru 10,11 Persen, BPKAD: Belanja Modal Masih Proses Lelang
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, SE.,
M.Si., mengakui penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga pertengahan Mei
2026 masih berjalan lambat. Berdasarkan data per tanggal 15 Mei 2026, realisasi
baru mencapai angka 10,11 persen atau setara dengan lebih dari Rp560 miliar
dari total anggaran yang tersedia.Hal ini disampaikannya saat wawancara di Kantor Pusat
Pemerintahan Mimika, Senin (18/5/2026), menegaskan bahwa capaian tersebut belum
berjalan sesuai harapan akibat sejumlah kendala teknis administrasi.Marthen menjelaskan, rendahnya persentase penyerapan ini
utamanya dipengaruhi oleh belum berjalannya belanja modal secara maksimal.
Sebagian besar proyek pembangunan masih berada di tahap pelelangan, penyusunan
kontrak, hingga proses administrasi pencairan yang memakan waktu. “Realisasi terbesar saat ini baru berasal dari belanja
operasional rutin. Sedangkan untuk proyek fisik, setelah kontrak ditandatangani
masih ada tahapan pencairan uang muka dan kelengkapan berkas lainnya. Untuk
rincian progres lelang, masyarakat bisa menanyakan langsung ke Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa,” ungkapnya.Meski demikian, ia memastikan seluruh pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) sudah aktif bekerja dan sedang menyesuaikan tugas pasca
pelantikan.Marthen tetap optimis target tahunan dapat tercapai, bahkan
berpotensi melampaui rencana pada semester kedua nanti, asalkan seluruh dinas
dan instansi mempercepat pelaksanaan program kerja. Selain soal keuangan, ia juga menyebutkan penertiban
kendaraan dinas masih berlangsung, namun pelaksanaannya bergantung pada
kebijakan masing-masing pimpinan OPD dan belum ada instruksi penarikan paksa
dari pusat.“Kami mengajak seluruh jajaran dan mitra kerja untuk
mempercepat setiap proses agar anggaran dapat bermanfaat nyata bagi pembangunan
daerah. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim keuangan yang terus mengawal
setiap rupiah anggaran." Pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:41 WIT
Pilihan Redaksi
SPI Papua Barat Daya Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Praktik BBM Ilegal
Papuanewsonline.com, Manokwari – Dewan Pimpinan Wilayah
Sahabat Polisi Indonesia (DPW SPI) Papua Barat dan Papua Barat Daya meminta
Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Papua Barat Daya bertindak
tegas dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam praktik
bahan bakar minyak (BBM) ilegal di wilayah Papua Barat Daya.Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dan
temuan di lapangan terkait aktivitas distribusi BBM ilegal yang diduga
melibatkan sejumlah oknum aparat. SPI menilai persoalan tersebut tidak dapat
dianggap sepele karena menyangkut citra institusi kepolisian sekaligus
berdampak langsung terhadap masyarakat.Ketua DPW SPI Papua Barat/Papua Barat Daya, Jalil Lambara
menegaskan, apabila ditemukan anggota Polri yang terbukti terlibat, maka proses
hukum dan penegakan kode etik harus dilakukan tanpa pandang bulu.“Kami meminta Bid Propam Polda Papua Barat Daya bekerja
secara profesional dalam membersihkan oknum-oknum polisi yang diduga terlibat
dalam praktik BBM ilegal. Siapapun dia, baik perwira maupun bintara, harus
diproses sesuai kode etik profesi Polri dan ketentuan pidana yang berlaku,”
tegasnya kepada awak media, Minggu (17/5/2026).Menurut Jalil, praktik BBM ilegal bukan hanya merugikan
negara dari sisi distribusi dan pengawasan energi, tetapi juga berdampak
terhadap masyarakat kecil yang kerap mengalami kelangkaan bahan bakar akibat
penyalahgunaan distribusi oleh pihak tertentu.SPI juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum dalam
aktivitas ilegal dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi
Polri. Karena itu, langkah penindakan internal dinilai penting demi menjaga
nama baik kepolisian di tengah masyarakat.“Kami berharap jangan ada yang mencoba melindungi atau
menutup-nutupi persoalan ini. Penanganan harus dilakukan secara terbuka,
objektif, dan adil agar masyarakat melihat bahwa Polri serius dalam menindak
anggotanya yang melanggar hukum,” ujarnya.Dalam keterangannya, SPI menegaskan kritik dan dorongan
tersebut bukan bentuk pelemahan terhadap institusi kepolisian, melainkan
dukungan moral agar Polri tetap menjadi lembaga penegak hukum yang profesional
dan dipercaya masyarakat.“Justru kami mendukung langkah Kapolri dalam membersihkan
institusi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Jangan sampai ulah
segelintir oknum merusak nama baik banyak anggota Polri yang selama ini bekerja
dengan baik,” katanya.Saat ini, DPW SPI mengaku tengah mengumpulkan sejumlah bukti
dan informasi terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik BBM ilegal
di Papua Barat Daya. Pengumpulan data dilakukan agar proses pelaporan tidak
berhenti sebatas isu, melainkan disertai bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan.“Kami sementara mengumpulkan bukti-bukti dan informasi di
lapangan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam
aktivitas BBM ilegal ini,” ungkapnya.SPI memastikan laporan resmi akan disampaikan kepada Kapolda
Papua Barat Daya setelah seluruh data pendukung dinilai lengkap. Selain itu,
laporan tersebut juga akan ditembuskan kepada Ketua Umum SPI di Jakarta dan
Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri sebagai bentuk
pengawasan terhadap penanganan perkara.“Kami ingin persoalan ini ditangani secara serius dan
transparan. Karena itu, kami juga akan menyurati Div Propam Mabes Polri agar
ada perhatian langsung terhadap persoalan yang terjadi di Papua Barat Daya,”
lanjutnya.DPW SPI berharap aparat penegak hukum tidak hanya menindak
pelaku kecil di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan besar di balik
praktik BBM ilegal tersebut. Menurut SPI, jika ditemukan adanya keterlibatan
aparat yang membekingi aktivitas ilegal, maka tindakan tegas harus segera
dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Penanganannya jangan hanya menyentuh pelaku kecil di
lapangan, tetapi juga harus mengungkap aktor-aktor besar di balik praktik BBM
ilegal ini. Jika ada aparat yang membekingi, maka harus ditindak tegas sesuai
hukum yang berlaku,” pungkasnya. (GF)
18 Mei 2026, 19:10 WIT
TPNPB Klaim Bakar Rumah Aparat di Dekai, Tegaskan Tolak Pembangunan di Papua
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran satu unit rumah milik
aparat militer Indonesia di pusat Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua
Pegunungan. Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi yang diterima
pada Senin, 18 Mei 2026.Dalam pernyataan tersebut, TPNPB menyebut aksi pembakaran
dilakukan pada Sabtu, 16 Mei 2026, saat pasukan dari Pos Wekom dan Lampion yang
dipimpin Makar Sobolim melakukan operasi di wilayah Dekai. Selain membakar
rumah, kelompok tersebut juga mengklaim telah menyita sangkur dan parang milik
aparat militer Indonesia.“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan
resmi dari Makar Sobolim pada hari Senin, 18 Mei 2026 dari markas TPNPB di
Yahukimo bahwa kami bertanggung jawab atas pembakaran satu unit rumah milik
aparat militer Indonesia di pusat Kota Dekai pada hari Sabtu, 16 Mei 2026 dan
telah menyita sangkur dan parang milik aparat militer Indonesia,” demikian isi
pernyataan tersebut.TPNPB menyatakan aksi itu dilakukan sebagai bentuk
penindakan terhadap aparat militer Indonesia yang disebut masuk tanpa izin ke
wilayah adat masyarakat setempat. Kelompok tersebut juga menyampaikan akan
terus melakukan operasi di wilayah Yahukimo.Dalam keterangannya, Makar Sobolim disebut menegaskan bahwa
TPNPB meminta warga pendatang Indonesia menghentikan seluruh aktivitas di
wilayah yang mereka sebut sebagai zona perang. Pernyataan itu juga ditujukan
kepada pemerintah pusat agar menghentikan pembangunan di wilayah operasi TPNPB.“Makar Sobolim juga melaporkan bahwa kami akan terus
melakukan operasi sehingga seluruh warga imigran Indonesia agar hentikan
aktivitasnya di wilayah perang dan kami menegaskan kepada Presiden Prabowo
Subianto dan jajarannya agar hentikan pembangunan di wilayah operasi TPNPB,”
tulis pernyataan tersebut.TPNPB turut menyampaikan penolakan terhadap pembangunan
infrastruktur dan aktivitas ekonomi di Papua selama konflik politik belum
diselesaikan. Mereka menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia
tidak dapat dipisahkan dari konflik yang selama ini terjadi di Tanah Papua.“Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa
sebelum akar persoalan konflik di Tanah Papua diselesaikan maka seluruh
pembangunan kami tetap tolak dan perang antara Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat dan aparat militer Indonesia akan terus berlanjut hingga negara
kolonialisme Indonesia mengakui kemerdekaan bangsa Papua,” lanjut isi siaran
pers tersebut.Selain itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga
mengimbau warga pendatang dan warga negara asing yang menjalankan aktivitas
ekonomi di wilayah konflik bersenjata agar menghentikan kegiatan mereka.
Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan penolakan terhadap pembangunan
infrastruktur dan proyek ekonomi yang dianggap mendukung kepentingan pemerintah
Indonesia di Papua.“Dalam hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB
mengimbau kepada warga imigran Indonesia dan warga negara asing yang sedang
menjalankan bisnis ekonomi di wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua
agar segera berhenti dan kembali ke kampung halamannya,” demikian pernyataan
yang ditandatangani Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari aparat keamanan terkait klaim pembakaran rumah, penyitaan sangkur, maupun
pernyataan TPNPB tersebut. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua
Pegunungan dilaporkan masih menjadi perhatian aparat menyusul meningkatnya
aktivitas kelompok bersenjata dalam beberapa waktu terakhir. (GF)
18 Mei 2026, 19:05 WIT
Pembangunan SDM Papua Harus Jadi Prioritas, PAPEDA-YPMAK Soroti Pengelolaan Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Umum Perkumpulan Alumni
Penerima Beasiswa Dana Kemitraan (PAPEDA-YPMAK), Hilarious Dolame, menegaskan
bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua, khususnya di Kabupaten
Mimika, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.Menurutnya, implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus
(Otsus) Papua selama ini belum menunjukkan hasil yang jelas, terutama dalam
bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat asli Papua.Ia menilai dana Otsus yang setiap tahun dikucurkan
pemerintah pusat nilainya sangat besar, namun realisasi dan sasaran
penggunaannya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.“Pemerintah daerah harus lebih fokus dan terukur dalam
mengelola dana Otonomi Khusus, terutama untuk pembangunan manusia,” ujar
Hilarious.Ia mencontohkan, lembaga seperti YPMAK selama ini telah
menunjukkan hasil nyata dalam pengembangan SDM melalui program pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Bahkan, banyak penerima manfaat program
YPMAK yang kini menjadi pemimpin di tingkat pemerintah daerah, DPR, maupun
organisasi perangkat daerah (OPD).“Kalau YPMAK dengan anggaran yang terbatas saja mampu
membiayai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah
seharusnya bisa melakukan hal yang lebih besar melalui dana Otonomi Khusus,”
katanya.Hilarious juga menyoroti masih adanya aksi protes yang
dilakukan pelajar tujuh suku terkait persoalan pendidikan. Menurutnya, kondisi
tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakat asli
Papua masih belum maksimal.Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah
Kabupaten Mimika dan YPMAK melalui nota kesepahaman maupun sinkronisasi
program, agar penanganan pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak dari
wilayah pedalaman dan pesisir, dapat dilakukan secara terarah dan terukur.“Pendidikan harus dikontrol, dibina, dan dimonitor dengan
baik. Jangan terlalu banyak pintu dan kepentingan sehingga sasaran pendidikan
menjadi tidak jelas,” ujarnya.Ia menambahkan, visi pembangunan dari kampung ke kota yang
selama ini digaungkan pemerintah daerah juga harus dimulai dari pembangunan
SDM. Menurutnya, anak-anak dari kampung harus dipersiapkan sejak dini melalui
pendidikan yang baik agar mampu bersaing di era modern.“Kalau hari ini kita tidak siapkan generasi muda, maka ke
depan Mimika akan mengalami kesulitan. Pembangunan manusia itu penting supaya
kemiskinan bisa ditekan dan masyarakat asli Papua mampu bersaing,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
18 Mei 2026, 19:00 WIT
Dukcapil Mimika Intensifkan Pelayanan Jemput Bola hingga Pesisir dan Pegunungan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika memastikan pelayanan jemput bola
administrasi kependudukan tetap berjalan dan akan terus ditingkatkan, khususnya
untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan. (18/05/26)Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutedjo mengatakan
bahwa pihaknya baru saja melakukan pelayanan. Namun pelaksanaan pelayanan di
lapangan masih dipengaruhi kondisi cuaca, terutama gelombang laut yang cukup
tinggi.“Pelayanan jemput bola terus kami lakukan. Dua minggu lalu
kami juga membawa alat perekaman dari Potowaiburu. Memang situasi di laut
sedang kurang baik karena gelombang cukup tinggi, sehingga kami harus menunggu
kondisi cuaca membaik,” kata Slamet.Meski demikian, ia memastikan pelayanan akan kembali
dilanjutkan begitu kondisi memungkinkan. Dukcapil Mimika juga terus melakukan
penyisiran pelayanan ke wilayah pesisir maupun pegunungan guna memastikan
seluruh masyarakat mendapatkan akses administrasi kependudukan.Menurut Slamet, langkah tersebut penting karena sebagian
besar masyarakat di wilayah tersebut merupakan Orang Asli Papua (OAP). Karena
itu, pemerintah ingin memastikan data kependudukan benar-benar valid dan akurat
untuk mendukung berbagai program pelayanan publik.“Database masyarakat harus benar-benar valid dan akurat
sehingga dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial,
hingga kebijakan afirmasi lainnya bagi masyarakat OAP,” ujarnya.Ia menegaskan, seluruh data yang disampaikan nantinya akan
berdasarkan hasil pengecekan langsung dan bukan perkiraan semata.Selain pelayanan rutin, Dukcapil Mimika tahun ini juga telah
merencanakan pelayanan ke sejumlah wilayah pegunungan seperti Singa, Arwanop,
hingga Jila. Namun pelaksanaan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan aspek
keamanan.“Untuk wilayah pegunungan selain faktor cuaca, aspek
keamanan juga harus dipertimbangkan secara matang. Tetapi itu sudah kami
rencanakan dan tahun ini tetap akan dilaksanakan seperti biasa,” katanya.Pelayanan di wilayah pesisir juga akan ditingkatkan. Jika
tahun lalu pelayanan dilakukan satu kali di setiap distrik, maka tahun ini
direncanakan dua kali dalam setahun atau setiap semester agar pembaruan data
masyarakat bisa lebih maksimal.Slamet menilai antusiasme masyarakat OAP terhadap perekaman
dan pencatatan administrasi kependudukan sangat tinggi. Kendala utama selama
ini hanyalah akses menuju lokasi pelayanan yang masih cukup sulit.“Setiap kali kami membuka layanan di wilayah pesisir maupun
pegunungan, masyarakat datang terus tanpa henti dari pagi sampai malam sampai
semua selesai dilayani. Itu menunjukkan masyarakat sangat merespons dengan
baik,” ujarnya.Karena itu, Dukcapil Mimika terus berupaya menjembatani
kebutuhan masyarakat melalui pelayanan jemput bola agar masyarakat tidak merasa
dipersulit dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.Untuk wilayah kota, menurut Slamet, pelayanan sudah relatif
mudah karena titik pelayanan cukup banyak. Sementara masyarakat pesisir barat
dapat memanfaatkan layanan di Kokonao, termasuk masyarakat dari Amar, Kapiraya,
dan sekitarnya.Sedangkan untuk wilayah pesisir timur, masyarakat yang
singgah atau transit di Atuka juga dapat langsung memperoleh pelayanan
administrasi kependudukan.“Kalau masyarakat datang saat pelayanan berlangsung tentu
bisa langsung diurus. Pelayanan juga berjalan baik karena berkolaborasi dengan
puskesmas sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” katanya.Sementara itu, untuk wilayah pegunungan seperti Tembagapura,
Dukcapil sebelumnya pernah membuka pelayanan di area Karyawan. Namun dalam
beberapa tahun terakhir pelayanan terkendala fasilitas dan pos pelayanan.Dukcapil Mimika berharap pembangunan kantor pelayanan dan
fasilitas pendukung, termasuk ketersediaan listrik di Tembagapura, dapat segera
terealisasi sehingga pelayanan administrasi kependudukan bisa kembali dibuka
secara permanen.“Jika fasilitas sudah tersedia tentu kami akan menempatkan
pelayanan di sana agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan administrasi
kependudukan,” tutup Slamet. Penulis: Bim
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:53 WIT
Wabup Mimika Minta OPD Percepat Program Kerja dan Disiplin Waktu Kerja
Papuanewsonline.com, Timika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk segera menggerakkan seluruh program kerja tahun anggaran 2026. Arahan
tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di Lapangan Pusat Pemerintahan
(Puspem) Mimika, (18/5/2026).Hal ini menyusul catatan rendahnya realisasi penyerapan
anggaran yang baru berjalan hingga pertengahan Mei, sehingga pelaksanaan
kegiatan dinilai masih berjalan lambat dari jadwal yang seharusnya.“Program yang sudah disusun harus segera dijalankan. Jangan
sampai anggaran tersedia tetapi pelaksanaannya lambat. Semua OPD harus bergerak
cepat dan fokus pada target yang telah ditetapkan,” tegas Emanuel. Ia menekankan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek dan
kegiatan akan menghambat laju pembangunan serta pelayanan publik. Setiap instansi diminta tidak hanya bekerja, namun juga
bergerak dengan kecepatan dan ketepatan sasaran agar manfaatnya segera
dirasakan masyarakat luas. Selain soal kecepatan kerja, Emanuel juga mengingatkan
pentingnya pengawasan internal yang ketat.Kepala dinas dan badan diwajibkan aktif mengontrol kinerja
serta kehadiran bawahannya, termasuk keikutsertaan dalam apel pagi sebagai
bentuk evaluasi tanggung jawab. Ia kembali menegaskan aturan resmi jam kerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) berlaku pukul 08.00 hingga 17.00 WIT. Kedisiplinan waktu ini menjadi syarat mutlak agar pelayanan
berjalan profesional, prima, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap langkah percepatan program dan
peningkatan disiplin ini berjalan beriringan guna mengoptimalkan serapan
anggaran hingga akhir tahun. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:44 WIT
Realisasi Anggaran Mimika Baru 10,11 Persen, BPKAD: Belanja Modal Masih Proses Lelang
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, SE.,
M.Si., mengakui penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga pertengahan Mei
2026 masih berjalan lambat. Berdasarkan data per tanggal 15 Mei 2026, realisasi
baru mencapai angka 10,11 persen atau setara dengan lebih dari Rp560 miliar
dari total anggaran yang tersedia.Hal ini disampaikannya saat wawancara di Kantor Pusat
Pemerintahan Mimika, Senin (18/5/2026), menegaskan bahwa capaian tersebut belum
berjalan sesuai harapan akibat sejumlah kendala teknis administrasi.Marthen menjelaskan, rendahnya persentase penyerapan ini
utamanya dipengaruhi oleh belum berjalannya belanja modal secara maksimal.
Sebagian besar proyek pembangunan masih berada di tahap pelelangan, penyusunan
kontrak, hingga proses administrasi pencairan yang memakan waktu. “Realisasi terbesar saat ini baru berasal dari belanja
operasional rutin. Sedangkan untuk proyek fisik, setelah kontrak ditandatangani
masih ada tahapan pencairan uang muka dan kelengkapan berkas lainnya. Untuk
rincian progres lelang, masyarakat bisa menanyakan langsung ke Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa,” ungkapnya.Meski demikian, ia memastikan seluruh pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) sudah aktif bekerja dan sedang menyesuaikan tugas pasca
pelantikan.Marthen tetap optimis target tahunan dapat tercapai, bahkan
berpotensi melampaui rencana pada semester kedua nanti, asalkan seluruh dinas
dan instansi mempercepat pelaksanaan program kerja. Selain soal keuangan, ia juga menyebutkan penertiban
kendaraan dinas masih berlangsung, namun pelaksanaannya bergantung pada
kebijakan masing-masing pimpinan OPD dan belum ada instruksi penarikan paksa
dari pusat.“Kami mengajak seluruh jajaran dan mitra kerja untuk
mempercepat setiap proses agar anggaran dapat bermanfaat nyata bagi pembangunan
daerah. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim keuangan yang terus mengawal
setiap rupiah anggaran." Pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:41 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Pembangunan SDM Papua Harus Jadi Prioritas, PAPEDA-YPMAK Soroti Pengelolaan Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Umum Perkumpulan Alumni
Penerima Beasiswa Dana Kemitraan (PAPEDA-YPMAK), Hilarious Dolame, menegaskan
bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua, khususnya di Kabupaten
Mimika, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.Menurutnya, implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus
(Otsus) Papua selama ini belum menunjukkan hasil yang jelas, terutama dalam
bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat asli Papua.Ia menilai dana Otsus yang setiap tahun dikucurkan
pemerintah pusat nilainya sangat besar, namun realisasi dan sasaran
penggunaannya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.“Pemerintah daerah harus lebih fokus dan terukur dalam
mengelola dana Otonomi Khusus, terutama untuk pembangunan manusia,” ujar
Hilarious.Ia mencontohkan, lembaga seperti YPMAK selama ini telah
menunjukkan hasil nyata dalam pengembangan SDM melalui program pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Bahkan, banyak penerima manfaat program
YPMAK yang kini menjadi pemimpin di tingkat pemerintah daerah, DPR, maupun
organisasi perangkat daerah (OPD).“Kalau YPMAK dengan anggaran yang terbatas saja mampu
membiayai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah
seharusnya bisa melakukan hal yang lebih besar melalui dana Otonomi Khusus,”
katanya.Hilarious juga menyoroti masih adanya aksi protes yang
dilakukan pelajar tujuh suku terkait persoalan pendidikan. Menurutnya, kondisi
tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakat asli
Papua masih belum maksimal.Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah
Kabupaten Mimika dan YPMAK melalui nota kesepahaman maupun sinkronisasi
program, agar penanganan pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak dari
wilayah pedalaman dan pesisir, dapat dilakukan secara terarah dan terukur.“Pendidikan harus dikontrol, dibina, dan dimonitor dengan
baik. Jangan terlalu banyak pintu dan kepentingan sehingga sasaran pendidikan
menjadi tidak jelas,” ujarnya.Ia menambahkan, visi pembangunan dari kampung ke kota yang
selama ini digaungkan pemerintah daerah juga harus dimulai dari pembangunan
SDM. Menurutnya, anak-anak dari kampung harus dipersiapkan sejak dini melalui
pendidikan yang baik agar mampu bersaing di era modern.“Kalau hari ini kita tidak siapkan generasi muda, maka ke
depan Mimika akan mengalami kesulitan. Pembangunan manusia itu penting supaya
kemiskinan bisa ditekan dan masyarakat asli Papua mampu bersaing,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
18 Mei 2026, 19:00 WIT
Angin Kencang Terjang Wania, Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Kabel Listrik
Papuanewsonline.com, Timika – Cuaca ekstrem berupa hujan
deras disertai angin kencang melanda wilayah Distrik Wania, Kabupaten Mimika,
Senin (18/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIT. Akibatnya, sebuah pohon besar
tumbang di Jalan Poros Timika–Mapurujaya KM 6 dan menimpa dua unit rumah warga
serta jaringan kabel listrik di sekitar lokasi kejadian. Kejadian ini langsung
mendapat respons cepat dari tim relawan dan pihak berwenang setempat.Ketua Relawan Mimika Respon Cepat, Agung Arie, yang berada
di lokasi membenarkan insiden tersebut terjadi akibat kondisi alam yang tidak
bersahabat. “Pohon tumbang ini murni disebabkan hujan dan angin kencang.
Kerugian yang dialami warga berupa kerusakan pada bangunan rumah, sementara
kabel listrik yang tertimpa menyebabkan gangguan aliran listrik di lingkungan
sekitar,” jelasnya.Penanganan kejadian dilakukan secara terpadu; tim relawan
bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan
evakuasi dan pembersihan batang pohon yang menghalangi jalan dan menindih
bangunan. Di sisi lain, petugas dari PLN juga telah berada di lokasi
untuk segera memperbaiki dan menormalkan kembali jaringan listrik yang putus
atau rusak akibat tertimpa pohon tersebut agar segera berfungsi kembali. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:36 WIT
Bahasa Inggris di Papua: Ancaman atau Peluang bagi Bahasa Indonesia?
Papuanewsonline.com, Timika – Dinamika pendidikan di Tanah
Papua saat ini terus mengalami perubahan seiring keterbukaan akses informasi
dan perkembangan dunia global. Dalam proses tersebut, bahasa menjadi salah satu
unsur penting yang menentukan kualitas pendidikan dan kemampuan adaptasi
generasi muda Papua di masa depan.Dosen STKIP Hermon Timika, Deasy Natalia Lessu, menilai
munculnya perdebatan terkait pengajaran Bahasa Inggris di Papua perlu dilihat
secara lebih luas dan ilmiah. Menurutnya, kekhawatiran bahwa pembelajaran
Bahasa Inggris akan menghambat penguasaan Bahasa Indonesia bagi anak-anak Papua
tidak sepenuhnya tepat.Ia menjelaskan, anak-anak Papua tumbuh dalam lingkungan
multibahasa dengan ratusan bahasa daerah yang digunakan dalam kehidupan
sehari-hari. Di sisi lain, Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan sekaligus
bahasa pengantar pendidikan nasional. Kini, dengan diterapkannya kembali Bahasa
Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD melalui Permendikdasmen Nomor 13
Tahun 2025, muncul tantangan baru dalam dunia pendidikan Papua.“Fenomena adaptasi multibahasa cukup menjadi perhatian di
masyarakat yang kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah pembelajaran
Bahasa Inggris di Papua menjadi penghambat atau justru pendukung penguasaan
Bahasa Indonesia?” tulis Deasy dalam opininya.Menurutnya, kekhawatiran masyarakat muncul karena banyak
anak mulai mencampuradukkan kosakata Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam
percakapan sehari-hari. Kondisi itu kemudian dianggap sebagai tanda adanya
kebingungan bahasa akibat beban pembelajaran yang terlalu besar bagi anak-anak
Papua.Namun, Deasy menegaskan bahwa secara psikolinguistik dan
perkembangan kognitif, penguasaan bahasa asing justru dapat merangsang
kemampuan berpikir anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan bilingual
maupun trilingual disebut memiliki fleksibilitas berpikir, daya analisis, serta
kemampuan mengingat yang lebih baik dibandingkan anak monolingual.“Secara psikolinguistik dan perkembangan kognitif, anggapan
bahwa bahasa asing merusak bahasa nasional telah terbantahkan,” jelasnya.Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada keberadaan
Bahasa Inggris, melainkan pada sistem pendidikan yang belum sepenuhnya siap
mendukung pembelajaran multibahasa secara efektif. Minimnya kualitas literasi,
kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, hingga ketimpangan fasilitas
pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman menjadi tantangan utama
pendidikan di Papua saat ini.Menurut Deasy, pengajaran Bahasa Inggris justru dapat
membantu anak-anak memahami Bahasa Indonesia secara lebih baik apabila
diterapkan dengan metode yang tepat. Melalui pendekatan analisis kontrastif,
siswa dapat belajar membandingkan struktur bahasa sehingga lebih memahami tata
bahasa dan makna dalam Bahasa Indonesia.“Alih-alih menghambat, pembelajaran Bahasa Inggris yang
adaptif dapat menjadi katalisator pemahaman berbahasa,” ungkapnya.Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga keberadaan
bahasa daerah di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan bahasa
asing. Menurutnya, pendidikan di Papua harus mampu menempatkan bahasa daerah
sebagai identitas budaya, Bahasa Indonesia sebagai pilar persatuan dan
akademik, serta Bahasa Inggris sebagai alat untuk membuka akses global.Dalam opininya, Deasy mendorong pemerintah daerah melalui
skema Otonomi Khusus agar merancang kurikulum bahasa yang lebih adaptif dan
berjenjang sesuai konteks Papua. Ia menilai pendidikan dasar perlu lebih fokus
pada penguatan bahasa ibu dan Bahasa Indonesia, sementara Bahasa Inggris
diperkenalkan secara bertahap dengan metode yang komunikatif dan menyenangkan.“Visi pendidikan Papua harus diarahkan pada penciptaan
generasi yang berbudaya (menguasai dan melestarikan bahasa daerah), bersatu
(fasih dan bangga berbahasa Indonesia), serta berwawasan global (mampu
berkomunikasi dengan dunia melalui Bahasa Inggris),” tulisnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru
melalui pelatihan pengajaran berbasis multibahasa agar proses pembelajaran
lebih kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat Papua. Dengan
sistem yang tepat, pembelajaran multibahasa diyakini dapat menjadi kekuatan
baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua. (GF)
17 Mei 2026, 12:46 WIT
Pegiat Demokrasi Soroti Pentingnya Riset dalam Mengawal Advokasi Konflik Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pegiat Advokasi dan
Demokrasi, Erik Fitriadi menegaskan pentingnya penguatan riset berbasis data
dan pemetaan aktor dalam kerja-kerja advokasi sosial maupun kemanusiaan,
khususnya dalam menangani persoalan konflik dan kekerasan di Papua.Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pelatihan riset dan
advokasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia
(MPSI) di Graha MPSI, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (15/5/2026).Menurut Erik, advokasi yang kuat tidak dapat dibangun hanya
berdasarkan opini atau narasi emosional semata, melainkan harus didukung dengan
riset yang sistematis, pemetaan persoalan secara komprehensif, serta pemahaman
terhadap relasi antar aktor yang terlibat dalam konflik.“Riset menjadi fondasi utama dalam advokasi. Tanpa data yang
valid dan pemetaan masalah yang jelas, maka langkah advokasi berpotensi
kehilangan arah, bahkan dapat memperkeruh situasi di lapangan,” ujar Erik
Fitriadi dalam pemaparannya.Ia menjelaskan, dalam konteks konflik Papua, terdapat
berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari persoalan politik, ekonomi,
sosial budaya hingga keamanan. Karena itu, pendekatan advokasi harus dilakukan
secara objektif, terukur, dan mampu melihat persoalan secara utuh.“Konflik Papua tidak bisa dipandang secara hitam putih. Ada
aspek historis, ada persoalan pembangunan, ada dinamika keamanan, dan ada pula
dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat sipil. Semua itu harus
dipetakan secara ilmiah agar solusi yang ditawarkan tidak keliru,” katanya.Erik juga menekankan pentingnya memetakan aktor-aktor yang
memiliki kepentingan dalam konflik, baik pemerintah, aparat keamanan, kelompok
masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok korban. Menurutnya,
pemetaan aktor sangat menentukan efektivitas strategi advokasi yang akan
dijalankan.“Advokasi bukan hanya soal kritik, tetapi bagaimana
membangun jalan penyelesaian. Karena itu kita harus memahami siapa aktornya,
bagaimana relasi kekuatannya, dan apa kepentingan masing-masing pihak,”
jelasnya.Dalam kesempatan itu, Erik mendorong generasi muda dan para
pegiat sosial untuk memperkuat kemampuan riset lapangan, dokumentasi data,
serta pengelolaan narasi publik agar isu-isu kemanusiaan tidak mudah dipelintir
menjadi propaganda atau perang informasi.“Di era digital hari ini, pertarungan tidak hanya terjadi di
lapangan, tetapi juga di ruang informasi. Karena itu advokasi membutuhkan
ketelitian, integritas data, dan kemampuan membangun narasi yang bertanggung
jawab,” tegasnya.Kegiatan pelatihan riset dan advokasi yang digelar MPSI
tersebut diikuti oleh sejumlah peserta dari kalangan mahasiswa, pegiat sosial,
organisasi masyarakat sipil, dan peneliti muda yang membahas strategi pemetaan
konflik, analisis aktor, jurnalis serta penguatan advokasi berbasis kebijakan
dan komunitas. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Mei 2026, 20:27 WIT
KOHATI Mimika Tegaskan Komitmen Bangun Organisasi yang Lebih Baik
Papuanewsonline.com, Mimika – KOHATI Cabang Persiapan Mimika
menggelar Rapat Kerja I dengan mengusung tema “Bersama Membangun KOHATI yang
Lebih Baik”. Kegiatan yang berlangsung di Flash Cafe ini menjadi forum
konsolidasi awal bagi pengurus dan kader untuk menyusun arah gerak organisasi
ke depan.Raker I juga dibuka dengan pembahasan evaluasi persiapan
cabang dan penguatan pemahaman ideologi ke-HMI-an di kalangan kader putri.
Dalam forum tersebut, peserta membahas tiga fokus utama: penguatan ideologi dan
keorganisasian, penyusunan program kerja strategis, serta penguatan solidaritas
internal.Ketua Umum Kohati Cabang Persiapan Mimika Siti Hartina
Rumbia, menyampaikan bahwa tema yang diangkat bukan sekadar slogan, melainkan
komitmen bersama untuk menjadikan KOHATI Mimika sebagai ruang belajar, ruang
tumbuh, dan ruang pengabdian bagi perempuan muda. “KOHATI harus hadir menjawab
isu perempuan, pendidikan, dan sosial di Mimika dengan gagasan yang kritis dan
aksi yang nyata,” ujarnya.Hasil Raker I ini diharapkan menjadi pijakan program kerja
satu periode ke depan, mulai dari kaderisasi, diskusi tematik, hingga kegiatan
pengabdian masyarakat. Para peserta sepakat bahwa pencapaian organisasi tidak
bisa ditopang oleh kerja individu, melainkan membutuhkan sinergi antara
pengurus, komisariat, dan alumni.Raker I ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga
kekompakan dan menjalankan program kerja yang telah dirumuskan. Dengan semangat
“Bersama Membangun KOHATI yang Lebih Baik”, KOHATI Cabang Persiapan Mimika
optimis dapat berkontribusi lebih nyata bagi kader dan masyarakat Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
15 Mei 2026, 14:16 WIT
HMI Cabang Persiapan Mimika Gelar Halal Bihalal dan FGD Perkaderan
Papuanewsonline.com, Mimika — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Persiapan Mimika menggelar kegiatan Halal Bihalal dan Focus Group
Discussion (FGD) Perkaderan dengan tema “Membangun Ekosistem Perkaderan yang
Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan di HMI Mimika” pada Kamis (14/05/2026).Kegiatan tersebut dihadiri pengurus cabang, komisariat,
alumni KAHMI, serta kader HMI di Mimika sebagai bagian dari upaya memperkuat
arah perkaderan organisasi ke depan.Dalam sambutannya, Ketua HMI Cabang Persiapan Mimika,
Prayoga Romin Saputra, menegaskan komitmen pengurus untuk melakukan penguatan
kualitas perkaderan di tubuh HMI Cabang Mimika.“Kami berkomitmen, insyaallah kita akan sama-sama melakukan
upaya-upaya penguatan untuk meningkatkan kualitas perkaderan di HMI Cabang
Mimika,” ujar Prayoga.Ia menjelaskan, pelaksanaan FGD tersebut menjadi ruang
bersama untuk mengevaluasi kondisi organisasi sekaligus merumuskan arah
perkaderan HMI Mimika dalam jangka panjang.Menurutnya, forum tersebut juga merupakan jawaban atas
berbagai kritik yang selama ini muncul terhadap kondisi internal organisasi.“Harapan kami, agar FGD ini menjadi keberanian bagi HMI
Cabang Mimika untuk mulai berpikir lebih jauh ke depan. Karena kita harus akui,
banyak kritik yang kami terima. Ada yang mengatakan kualitas cabang semakin
menurun, komunikasi kurang baik, bahkan sistem dianggap berantakan,” katanya.Prayoga menambahkan, melalui forum formal tersebut seluruh
kader diharapkan dapat duduk bersama untuk membedah persoalan organisasi dan
memikirkan masa depan HMI Mimika secara serius dan terstruktur.“Maka agenda inilah yang menjadi jawaban. Inilah forum
formal yang kita siapkan untuk duduk bersama, membedah persoalan, dan
memikirkan secara serius bagaimana masa depan HMI Cabang Mimika,” tambahnya.Sementara itu, Perwakilan Presidium KAHMI Mimika, Duma Tato
Sanda, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam
tubuh HMI melalui penguatan nilai-nilai perkaderan.Ia mengingatkan bahwa proses perkaderan bukan hanya sekadar
formalitas organisasi, tetapi menjadi pondasi utama dalam membangun
solidaritas, kualitas kader, dan keberlanjutan organisasi di masa depan.Kegiatan Halal Bihalal dan FGD tersebut juga menjadi
momentum mempererat silaturahmi antar kader dan alumni pasca Hari Raya
Idulfitri, sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun HMI Mimika yang lebih
baik. Penulis: Bim
Editor: GF
14 Mei 2026, 21:23 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Amankan Peresmian Gereja di Kiwirok
Papuanewsonline.com, Pegunungan Bintang – Personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan pengamanan kegiatan peresmian Gereja Injil Indonesia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat (15/05/2026).Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Danpos Kiwirok, IPTU Enabel Julian K., S.Pd., dengan melibatkan 14 personel Satgas Tindak Ops Damai Cartenz 2026. Kehadiran aparat bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan peresmian gereja berjalan aman, tertib, dan penuh khidmat.Sejak pagi hari, personel telah bersiaga di sekitar lokasi guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Selain melakukan pengamanan, personel juga menjalin komunikasi humanis dengan tokoh agama dan masyarakat setempat sebagai bentuk pendekatan persuasif yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas di Papua.Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Masyarakat terlihat antusias dan merasa tenang dengan kehadiran aparat keamanan yang turut membantu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ibadah dengan aman dan damai.“Kehadiran personel dalam kegiatan keagamaan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan penuh sukacita. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya masyarakat Papua,” ujar Ka Ops Damai Cartenz 2026.Ia juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Papua harus dibangun melalui kerja sama, toleransi, dan semangat persaudaraan antar seluruh elemen masyarakat.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. mengatakan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus dilakukan secara profesional dan persuasif guna menciptakan situasi yang kondusif.“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa aparat hadir sebagai pelindung dan pengayom. Melalui pendekatan dialogis dan humanis, kami berharap hubungan baik antara aparat dan masyarakat dapat terus terjalin demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” ungkapnya.Kegiatan pengamanan peresmian gereja di Kiwirok ini menjadi bagian dari upaya Operasi Damai Cartenz 2026 dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat keharmonisan dan toleransi di tengah masyarakat Papua. PNO-12
18 Mei 2026, 14:51 WIT
Ketua Dewan Adat Lemasa Tegaskan Hak Ulayat dan Tolak Klaim Sepihak atas Besi Tua di Areal Freeport
Papuanewsonline.com, Timika – Bertempat di Honai Dewan Adat
Lemasa, Jalan Kelimutu, Timika, Papua Tengah, Dewan Adat Lemasa bersama
tokoh-tokoh adat Amungme menggelar pertemuan penting guna menyikapi berbagai
persoalan adat dan hak ulayat masyarakat Amungme di wilayah operasional PT
Freeport Indonesia. (13/05/26).Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat menegaskan
penolakan terhadap klaim sepihak terkait pengelolaan besi tua di areal Freeport
yang dinilai tidak melalui mekanisme adat dan tidak melibatkan seluruh pemilik
hak ulayat secara sah.Ketua Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorey) Joel Beanal,
menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut tanah adat, sumber daya,
maupun aset yang berada di wilayah Amungsa harus dibicarakan bersama seluruh
pemilik hak adat.“Kami menolak segala bentuk klaim sepihak yang
mengatasnamakan masyarakat adat tanpa melalui musyawarah adat yang benar. Semua
keputusan harus menghormati struktur adat dan hak masyarakat Amungme,” tegas
Joel Beanal.Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Lemasa (Amungme
Naisorei) Domi Kum, menyampaikan bahwa masyarakat adat Amungme tetap menjaga
persatuan dan meminta semua pihak menghormati keputusan adat yang lahir dari
musyawarah bersama, demi keutuhan tatanan adat suku Amungme dari 11 wilayah
amungsa.Dewan Kehormatan Anggota Pendiri Lemasa, Johanes Kasamol,
juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga adat sebagai rumah bersama
masyarakat Amungme.“Lemasa berdiri untuk menjaga kepentingan masyarakat
Amungme. Jangan ada pihak yang menggunakan nama adat demi kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu,” ujar Johanes Kasamol.Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Lemasa
sekaligus anak dari salah satu Tokoh besar pendiri Lemasa, Florentinus Beanal,
menekankan bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama ini telah memberikan
dampak yang sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya suku Amungme, Kamoro,
dan lima suku kekerabatan lainnya.“Freeport ini sudah terlalu baik untuk masyarakat Papua,
secara khusus Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan. Kehadiran
Freeport memberikan dampak persahabatan dan manfaat yang luar biasa bagi kita
semua,” ujar Florentinus Beanal.Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat untuk tetap menjaga
persatuan, stabilitas, dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini demi
masa depan generasi Amungme di Tanah Papua.Stafg Peleksana Lemasa Bidang Adat dan Budaya, Ruben Kum,
yang juga bertindak sebagai Pelaksana Program Harian Lemasa, menyampaikan bahwa
lembaga adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga budaya, nilai-nilai
adat, persatuan masyarakat Amungme, serta menjaga kehormatan tanah adat di
tengah berbagai persoalan yang terjadi.“Kami di Lemasa tetap berdiri menjaga adat dan budaya
Amungme. Semua persoalan harus diselesaikan dengan menghormati aturan adat,
musyawarah, dan kepentingan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Lemasa hadir
untuk menjaga persatuan masyarakat Amungme agar tetap kuat dalam menghadapi
berbagai tantangan ke depan,” ujar Ruben Kum.Ia juga menambahkan bahwa Lemasa akan terus menjalankan
program-program pemberdayaan masyarakat adat dan memperkuat koordinasi
antarwilayah adat Amungme demi menjaga kehormatan masyarakat Amungsa dari
Jigimugi sampai Mbumbram.Pertemuan tersebut turut dihadiri seluruh anggota Amungme
Lemasa dari 11 wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Mbumbram. Kehadiran
para anggota adat menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam menjaga
hak-hak masyarakat Amungme.Melalui pertemuan ini, Dewan Adat Lemasa berharap seluruh
pihak dapat menghormati mekanisme adat yang berlaku dan mengedepankan dialog
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat
masyarakat Amungme.Para tokoh adat juga menegaskan pentingnya restu adat dan
pengakuan terhadap eksistensi masyarakat asli, khususnya suku Amungme dan
Kamoro, dalam setiap aktivitas ekonomi, investasi, maupun pengelolaan sumber
daya alam di Tanah Papua. Menurut mereka, investor dan pemerintah wajib
menghormati struktur adat yang telah berdiri sejak lama, seperti Lemasa dan
Lemasko, sebagai representasi sah masyarakat pemilik hak ulayat.Dalam pernyataannya, para tokoh meminta negara dan seluruh
pihak terkait untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal tanpa membentuk
lembaga-lembaga baru yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu demi
keuntungan sepihak. Mereka menilai bahwa keberadaan lembaga adat asli merupakan
fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan hubungan kemitraan
di wilayah adat Amungsa.Selain itu, Dewan Adat Lemasa juga mendorong adanya sinergi
yang transparan dan terbuka antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan yang dibangun
diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua,
khususnya Amungme dan Kamoro.Lemasa sendiri merupakan lembaga kultur masyarakat Amungme
yang berdiri sejak tahun 1994 dan dikenal sebagai salah satu lembaga adat
pertama di Tanah Papua sebelum era reformasi serta sebelum lahirnya berbagai
lembaga adat lainnya di Papua. Keberadaan Lemasa dinilai memiliki sejarah
panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Amungme serta menjaga nilai
budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.Para tokoh adat juga menyerukan persatuan seluruh masyarakat
Amungme demi menjaga tanah adat, budaya, dan masa depan generasi penerus di
Tanah Amungsa.Dalam dokumentasi kegiatan yang berlangsung di Honai Dewan
Adat Lemasa tersebut, tampak para tokoh adat, pengurus Lemasa, serta masyarakat
Amungme berkumpul bersama menyampaikan sikap adat secara terbuka dan damai.
Pertemuan itu menjadi simbol persatuan masyarakat Amungme dalam menjaga hak
ulayat, martabat adat, serta solidaritas antarwilayah Amungsa.Beberapa tokoh yang hadir secara langsung dalam kegiatan
tersebut terlihat memberikan penyampaian dan dukungan terhadap keputusan
bersama Dewan Adat Lemasa. Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan
penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur Amungme.Seluruh peserta yang hadir juga menegaskan komitmen untuk
menjaga stabilitas masyarakat adat serta mengedepankan dialog adat dalam
menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Amungme
di wilayah Timika dan sekitarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Mei 2026, 13:28 WIT
Kloter UPG-29 Papua Tiba Selamat di Makkah, Siap Laksanakan Ibadah Haji 2026
Papuanewsonline.com, Timika – Rombongan jamaah haji yang
tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) UPG-29 asal Papua, termasuk calon
haji dari Kabupaten Mimika, tiba dengan selamat di Kota Makkah, Arab Saudi,
Selasa (12/5/2026) malam. Berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
pukul 07.30 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA
1129, rombongan mendarat di Bandara King Abdul Aziz tepat pukul 22.05 WIT atau
16.05 waktu setempat dalam keadaan aman dan lancar tanpa kendala berarti.Pembimbing ibadah, H. Muhammad Hatta, membenarkan seluruh
392 orang yang terdiri dari 386 jamaah dan 6 petugas pendamping tiba dalam
kondisi sehat. Jamaah berasal dari Mimika, Biak, Mappi, Kabupaten Jayapura,
Asmat, hingga Merauke. Komposisinya didominasi perempuan sebanyak 231 orang dan
laki-laki 161 orang. Sebagian besar masuk kategori risiko tinggi, yakni 342
orang, dengan rentang usia termuda 18 tahun hingga tertua 90 tahun.Selama di Tanah Suci, rombongan akan bermukim di Hotel
Safwat Alsharooq sektor 5, dan nantinya akan pindah ke Hotel Dar Al Eiman Al
Haram sektor 1 saat berada di Madinah. Pihak penyelenggara mengimbau seluruh jamaah agar senantiasa
menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta taat mengikuti setiap arahan
petugas pendamping demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini.“Alhamdulillah, selamat bertiba di Tanah Suci. Kami ucapkan
selamat menunaikan ibadah haji bagi seluruh jamaah Kloter UPG-29. Semoga setiap
langkah, doa, dan ibadah Bapak/Ibu diterima Allah SWT, menjadi haji yang
mabrur, kembali ke tanah air dengan hati bersih, serta membawa kenangan indah
dan pahala yang berlimpah. Tetap sehat dan semangat menjalani semua rangkaian
ibadah,” ujar H. Muhammad Hatta mengucapkan doa dan harapan. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:56 WIT
Kloter UPG-29 Papua Berangkat Ke Tanah Suci, 342 Jamaah Termasuk Kategori Risiko Tinggi
Papuanewsonline.com, Makassar – Kelompok Terbang UPG-29 yang
membawa calon jamaah haji dari berbagai wilayah di Papua resmi diberangkatkan
ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kloter ini
beranggotakan 392 orang, terdiri dari 386 jamaah dan 6 petugas pendamping, dengan
komposisi 231 jamaah perempuan dan 161 laki-laki. Mayoritas berusia antara 40
hingga 59 tahun, dengan usia tertua 90 tahun dan termuda 18 tahun, serta
berasal dari daerah Mimika, Biak, Mappi, Kabupaten Jayapura, Asmat, hingga
Merauke.Dipimpin Mihraeni Karim, tim pendamping juga meliputi
pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, dan petugas pelayanan haji. Perhatian utama tertuju pada kondisi kesehatan, di mana
sebanyak 342 jamaah masuk kategori risiko tinggi, meliputi risiko berat,
sedang, dan ringan. Penyakit yang paling umum diderita adalah hipertensi,
kolesterol tinggi, dan diabetes. Sebanyak 13 jamaah membawa kursi roda pribadi,
sementara 7 lainnya memerlukan bantuan alat bantu gerak dan pengawasan khusus.Dalam keberangkatan ini, satu jamaah asal Mimika bernama Eka
Yeni Rahayu tertunda karena mengalami penurunan kadar oksigen, dan kini dirujuk
ke RS Tajuddin Chalid Makassar untuk perawatan intensif. Tidak ada laporan kematian maupun perpindahan jamaah hingga
saat ini. Nantinya, rombongan akan menginap di Hotel Safwat Alsharooq sektor 5
saat di Makkah, serta Hotel Dar Al Eiman Al Haram sektor 1 selama berada di
Madinah.Penerbangan dilakukan menggunakan pesawat Garuda Indonesia
nomor GIA 1129, lepas landas pukul 07.30 WITA dan dijadwalkan tiba di Arab
Saudi pukul 16.15 WAS. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji mengimbau seluruh jamaah
untuk senantiasa menjaga kesehatan, mengatur waktu istirahat, dan menaati
arahan petugas demi kelancaran ibadah haji tahun 2026. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 10:10 WIT
120 Jemaah Haji Mimika Bertolak ke Tanah Suci, Dilepas dengan Doa dan Haru Mendalam
Papuanewsonline.com, Timika – Calon jemaah haji reguler dari
Kabupaten Mimika sejumlah 120 jamaah, didampingi tiga petugas resmi, akhirnya
berangkat menuju Tanah Suci guna menunaikan ibadah haji tahun 2026 atau 1447
Hijriah. Momen pelepasan rombongan kloter kedua berlangsung sangat khidmat dan
sarat haru di Masjid Al Azhar, Jalan Bhayangkara, pada Minggu (10/5/26).Keberangkatan ini merupakan kelanjutan dari pelepasan resmi
yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mimika sejak 28 April lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Mimika, H. M.
Hilal, berpesan agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan dan memurnikan
niat ibadah.“Haji bukan sekadar perjalanan rohani semata, melainkan
ibadah suci untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT,” ujarnya.Ia juga mengimbau agar nama baik daerah selalu dijaga selama
berada di Arab Saudi, mengingat perhatian besar yang telah diberikan pemerintah
daerah.Suasana semakin mengharukan saat Ketua MUI Mimika, Ustadz
KH. M. Amin AR, memimpin doa bersama, diiringi tangis haru para jemaah dan
keluarga yang mengantar. Setelah menunaikan sholat sunnah safar, rombongan
bergerak menuju Bandara Mozes Kilangin Timika menggunakan bus pemerintah dengan
pengawalan ketat. Mereka dijadwalkan menginap di Asrama Haji Sudiang Makassar
pada 11 Mei, sebelum terbang ke Jeddah keesokan harinya. Penasehat PPIHD Mimika, H. M. Darwis, turut menyampaikan doa
dan ucapan selamat jalan.“Kami ucapkan selamat menempuh perjalanan suci, semoga Bapak
Ibu senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, dan kekuatan. Besar harapan kami
agar Bapak Ibu pulang kembali ke Mimika dengan membawa keberkahan dan predikat
haji mabrur,” ungkapnya. Ia menegaskan panitia akan terus berikan pelayanan terbaik
mulai dari keberangkatan hingga kepulangan nanti.
Penulis: Jid
Editor: GF
10 Mei 2026, 23:20 WIT
LMA Mimika Ajak Semua Pihak Tahan Diri Jaga Perdamaian dan Lindungi Warga Sipil Papua
Papuanewsonline.com, Mimika - Anggota Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Mimika, Jerry Alom, S.Sos.,M.Si mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan menciptakan situasi aman di Papua Tengah di tengah dinamika keamanan yang terjadi di sejumlah wilayah pedalaman.Menurut Jerry Alom, masyarakat Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai, tenang, dan terbebas dari konflik berkepanjangan. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan pendekatan kemanusiaan serta menahan diri demi keselamatan masyarakat sipil.“Kami berharap semua pihak bisa bersama-sama menjaga kedamaian di Tanah Papua. Masyarakat hanya ingin hidup aman, bekerja dengan tenang, dan membesarkan keluarga dalam suasana yang damai,” ujar Jerry Alom, Sabtu (9/5/2026).Ia menyampaikan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk kawasan perbatasan Kabupaten Mimika dan Puncak, sangat berharap situasi keamanan segera kondusif agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal."Semangat persatuan dan kepedulian sosial harus terus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang dapat memperkeruh keadaan", tegasnya. Menurutnya, tokoh adat, tokoh gereja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di Papua.“Papua ini rumah kita bersama. Karena itu, mari kita jaga persaudaraan, saling melindungi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sipil,” katanya.Ia juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terus mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog dan pendekatan damai demi menjaga stabilitas serta masa depan generasi muda Papua."Masyarakat Papua memiliki semangat gotong royong dan nilai kekeluargaan yang kuat. Nilai tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kedamaian dan memperkuat persatuan di tengah tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini", tandasnya. Lanjutnya, sebagai Anggota LMA Kabupaten Mimika, ia sangat percaya kedamaian Papua bisa terwujud apabila semua pihak menahan diri dan komitmen menjaga persaudaraan bersama. "Kami percaya Papua bisa tetap damai jika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kemanusiaan dan persaudaraan,” tutupnya. Penulis: JidEditor: GF
10 Mei 2026, 07:32 WIT
