Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Merah Putih Berkibar di Puncak Bukit Walesi, Simbol Persatuan di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Walesi – Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, prajurit Pos Kotis Walesi Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 645/Gardatama Yudha bersama pelajar, guru, dan warga Distrik Walesi mendaki bukit untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di puncak Bukit Walesi, Sabtu (8/8/2026). Perjalanan yang menyeberangi sungai dan menanjak bersama menjadi bukti bahwa semangat kebangsaan tidak terhalang oleh medan maupun jarak.Kegiatan diawali dengan pemberian pemahaman kebangsaan dan pembagian atribut Merah Putih kepada para siswa. Selanjutnya, seluruh peserta berjalan kaki bersama membawa tiang bendera menuju puncak. Sesampainya di sana, semuanya bergotong royong mendirikan tiang dan mengibarkan bendera, dilanjutkan dengan penghormatan terpimpin sebagai tanda cinta dan hormat kepada simbol negara. Suasana kehangatan terasa saat semua menikmati hidangan sederhana bersama setelah upacara. Dansatgas Yonif 645/Gardatama Yudha Letkol Inf Yan Rangga Rahabistara menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar seremonial. “Kami ingin memastikan semangat kemerdekaan RI sampai ke pelosok Papua. Kebersamaan hari ini menunjukkan betapa eratnya kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda sejak dini.Pengibaran bendera di ketinggian ini membawa pesan bahwa kemerdekaan milik seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali mereka yang tinggal di kampung, pegunungan, hingga perbatasan. Bagi anak-anak Walesi, mendaki bersama, mendirikan tiang, dan memberi hormat menjadi pengalaman nyata bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:53 WIT
TNI-Polri Usut Kelompok Bersenjata yang Menembak Dua Warga di Festival Lembah Baliem
Papuanewsonline.com, Jayapura – Aparat gabungan TNI dan Polri tengah menelusuri identitas kelompok bersenjata yang diduga menembaki warga sipil di kawasan penutupan Festival Budaya Lembah Baliem 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Sabtu (8/8/2026). Serangan mendadak itu menimpa warga yang hendak menyaksikan kegiatan budaya tahunan tersebut dan menyebabkan dua orang terluka.Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Robbi Suryadi membenarkan kedua korban telah dievakuasi dan mendapat penanganan medis di RSUD Wamena. Korban pertama, Laode Muhammad (43), menderita luka tembak di lutut, sedangkan korban kedua, Salbia (50), mengalami luka tembak di paha kanan. “Kondisi keduanya saat ini dalam keadaan stabil,” ujarnya dari Jayapura.Pasca-kejadian, prioritas utama aparat keamanan adalah mengamankan dan mengevakuasi warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Hal itu membuat penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi kelompok yang bertanggung jawab masih terus berjalan. “Kami belum dapat memastikan asal kelompok pelaku, namun pengejaran dan penyelidikan terus dilakukan secara intensif,” tegas Robbi.Kegiatan festival yang berlangsung 7–8 Agustus sempat terganggu, namun petugas keamanan gabungan segera mengendalikan situasi dan membersihkan lokasi. Acara yang seharusnya menjadi ajang merawat warisan budaya dan mempererat persaudaraan justru diwarnai tindakan kekerasan yang menakutkan dan merugikan warga sipil.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:50 WIT
Operasi Gabungan Gagalkan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamine di Perairan Natuna
Papuanewsonline.com, Tanjung Pinang – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Bareskrim Polri, BIN, serta Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ketamine seberat sekitar 1,3 ton di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (9/8/2026). Kapal yang bernama King Sun beserta delapan orang awak kapal turut diamankan sebagai bukti nyata keberhasilan sinergi lintas lembaga dalam menjaga kedaulatan perbatasan negara.Pengungkapan ini bermula dari informasi intelijen yang diterima sejak Februari 2026 mengenai aktivitas kapal yang diduga mengangkut narkotika dari Teluk Thailand menuju perairan Indonesia. Kapal tersebut tercatat membawa sembilan orang awak berkewarganegaraan Myanmar. Setelah dipantau terus-menerus, kapal target terdeteksi memasuki wilayah perairan Indonesia pada Kamis (6/8), dan TNI AL segera mengerahkan KRI Kerambit-627, KRI Surik-645, serta KRI Karotang-872 untuk melakukan penyekatan dan pencegatan.Tim gabungan dari BNN, Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri kemudian naik ke kapal untuk mengawal King Sun menuju perairan Bintan hingga bersandar di Pangkalan Kodaeral IV, Tanjung Sengkuang. Pemeriksaan mendalam dilakukan pada Jumat (7/8) dengan bantuan unit K-9 serta interogasi terhadap para awak kapal. Petugas akhirnya menemukan ruang penyimpanan tersembunyi di bawah lantai kamar salah satu awak kapal.Dari lokasi rahasia itu, petugas menyita 65 karung barang bukti. Sebanyak 64 karung berisi kemasan teh Cina hijau, dan satu karung berisi 18 bungkus yang diduga berupa ketamine kristal dengan berat bruto sekitar 1,3 ton. Delapan orang awak kapal berinisial ZO, MML, KH, MM, TA, ML, TMH, dan PL kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Penyelidikan terus dikembangkan guna mengungkap jaringan sindikat, pihak-pihak yang terlibat, serta jalur logistik internasional yang digunakan.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:46 WIT
Menjelang HUT ke-81 RI, Bupati Rettob Larang Pimpinan OPD Lakukan Perjalanan Dinas
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Arahan itu disampaikan usai memimpin Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan (Puspem), Senin (10/8/2026).“Minggu-minggu ini tidak boleh ada pejabat yang bepergian ke luar daerah. Semua harus ada di tempat dan hadir di tengah masyarakat untuk mengawal serta mendampingi langsung seluruh rangkaian kegiatan kebangsaan hingga puncak peringatan 17 Agustus nanti,” tegas Johannes. Kehadiran para pejabat dinilai sangat penting agar kegiatan berjalan tertib dan masyarakat merasa didampingi.Selain larangan bepergian, Bupati juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat aktif memeriahkan perayaan kemerdekaan, baik di lingkungan kantor maupun di tempat tinggal masing-masing. “Sebagai abdi negara sekaligus warga, ASN harus menjadi teladan di tingkat RT. Ikutlah kerja bakti, bantu apa yang dibutuhkan, dan berikan sumbangan jika diperlukan,” ujarnya.Pemerintah Kabupaten Mimika telah menerbitkan surat edaran agar kegiatan perlombaan dan olahraga digelar hingga ke tingkat Distrik, Kelurahan, maupun Rukun Tetangga. Sinergi mulai terlihat: Sekretaris Daerah dijadwalkan membuka kegiatan di Distrik Mimika Baru, sementara Wakil Bupati memantau langsung rangkaian acara di Distrik Kwamki Narama.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:40 WIT
Bupati Mimika Tekankan Efisiensi dan Akuntabilitas: Program Harus Bermanfaat Nyata
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pentingnya efisiensi pembangunan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah saat memimpin Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan (Puspem), Senin (10/8/2026).Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mencatat dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, khususnya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun berjalan.“Kita sudah selesai membahas LKPJ, dan seluruh rekomendasi harus segera ditindaklanjuti. Sekarang kita masuk tahap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026, dan DPRK menargetkan Paripurna dilaksanakan akhir Agustus. Kita masih punya waktu, namun harus bekerja secara terencana dan tepat sasaran,” ujar Rettob.Rettob menekankan setiap program yang diusulkan dalam APBD-P harus benar-benar menjadi prioritas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang dapat dirasakan warga. Kegiatan yang tidak memiliki dasar jelas atau sulit dilaksanakan sebaiknya tidak dimasukkan, karena hanya akan memperlambat laju pembangunan.“Fokuslah pada apa yang sungguh dibutuhkan dan bisa diselesaikan. Jika belum siap, jangan dipaksakan. Mulai tahun depan, perencanaan harus dilakukan sejak awal agar tidak ada lagi keterlambatan,” tegasnya.Rettob juga menyoroti kondisi ekonomi yang penuh tantangan, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok yang ikut berdampak pada fiskal daerah.Meski situasi tidak mudah, Bupati tetap optimis seluruh jajaran dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:35 WIT
Koops TNI Habema Evakuasi Warga Dari Distrik Ugimba Dari Ancaman OPM Kodap VIII Kemabu
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Komando Operasi TNI (Koops) Habema kembali melaksanakan misi kemanusiaan dengan mengevakuasi warga sipil di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Minggu (9/8/2026).Evakuasi dilakukan menyusul meningkatnya keresahan masyarakat akibat keberadaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VIII/Kemabu pimpinan Guspi Waker. Kelompok tersebut selama ini dilaporkan kerap melakukan aksi gangguan keamanan dan penyerangan terhadap aparat TNI-Polri yang bertugas menjaga wilayah Distrik Ugimba.Kepala Penerangan Koops Habema menjelaskan, proses evakuasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keterbatasan akses geografis di wilayah pegunungan tersebut."Evakuasi kemanusiaan ini dilaksanakan dengan menggunakan dua unit Helikopter Bell. Sebanyak 11 personel terbaik diterjunkan dalam misi tersebut," ujar Kapen Koops Habema dalam keterangan resminya, Minggu.Proses evakuasi berlangsung dengan pengamanan ketat. Sebelum pendaratan, personel terlebih dahulu memastikan situasi di sekitar lokasi benar-benar aman dari potensi gangguan kelompok bersenjata.Meski dihadapkan pada medan yang sulit dan cuaca yang tidak menentu, seluruh warga berhasil dievakuasi dengan selamat menuju titik aman yang telah disiapkan.Pangkoops Habema menegaskan bahwa misi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat."Evakuasi ini menjadi bukti kesiapsiagaan dan komitmen prajurit TNI dalam memberikan bantuan kemanusiaan di tengah keterbatasan akses wilayah. Tugas utama kami adalah menjamin keselamatan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua," tegasnya.Saat ini, seluruh warga yang dievakuasi telah mendapatkan pendampingan, pemeriksaan kesehatan, dan bantuan logistik dari personel gabungan TNI di posko penampungan sementara.Koops Habema memastikan akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di Distrik Ugimba untuk mencegah aksi lanjutan dari kelompok OPM dan mengembalikan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.Editor: OF
10 Agu 2026, 10:52 WIT
Pilihan Redaksi
Merah Putih Berkibar di Puncak Bukit Walesi, Simbol Persatuan di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Walesi – Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, prajurit Pos Kotis Walesi Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 645/Gardatama Yudha bersama pelajar, guru, dan warga Distrik Walesi mendaki bukit untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di puncak Bukit Walesi, Sabtu (8/8/2026). Perjalanan yang menyeberangi sungai dan menanjak bersama menjadi bukti bahwa semangat kebangsaan tidak terhalang oleh medan maupun jarak.Kegiatan diawali dengan pemberian pemahaman kebangsaan dan pembagian atribut Merah Putih kepada para siswa. Selanjutnya, seluruh peserta berjalan kaki bersama membawa tiang bendera menuju puncak. Sesampainya di sana, semuanya bergotong royong mendirikan tiang dan mengibarkan bendera, dilanjutkan dengan penghormatan terpimpin sebagai tanda cinta dan hormat kepada simbol negara. Suasana kehangatan terasa saat semua menikmati hidangan sederhana bersama setelah upacara. Dansatgas Yonif 645/Gardatama Yudha Letkol Inf Yan Rangga Rahabistara menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar seremonial. “Kami ingin memastikan semangat kemerdekaan RI sampai ke pelosok Papua. Kebersamaan hari ini menunjukkan betapa eratnya kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda sejak dini.Pengibaran bendera di ketinggian ini membawa pesan bahwa kemerdekaan milik seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali mereka yang tinggal di kampung, pegunungan, hingga perbatasan. Bagi anak-anak Walesi, mendaki bersama, mendirikan tiang, dan memberi hormat menjadi pengalaman nyata bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:53 WIT
TNI-Polri Usut Kelompok Bersenjata yang Menembak Dua Warga di Festival Lembah Baliem
Papuanewsonline.com, Jayapura – Aparat gabungan TNI dan Polri tengah menelusuri identitas kelompok bersenjata yang diduga menembaki warga sipil di kawasan penutupan Festival Budaya Lembah Baliem 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Sabtu (8/8/2026). Serangan mendadak itu menimpa warga yang hendak menyaksikan kegiatan budaya tahunan tersebut dan menyebabkan dua orang terluka.Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Robbi Suryadi membenarkan kedua korban telah dievakuasi dan mendapat penanganan medis di RSUD Wamena. Korban pertama, Laode Muhammad (43), menderita luka tembak di lutut, sedangkan korban kedua, Salbia (50), mengalami luka tembak di paha kanan. “Kondisi keduanya saat ini dalam keadaan stabil,” ujarnya dari Jayapura.Pasca-kejadian, prioritas utama aparat keamanan adalah mengamankan dan mengevakuasi warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Hal itu membuat penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi kelompok yang bertanggung jawab masih terus berjalan. “Kami belum dapat memastikan asal kelompok pelaku, namun pengejaran dan penyelidikan terus dilakukan secara intensif,” tegas Robbi.Kegiatan festival yang berlangsung 7–8 Agustus sempat terganggu, namun petugas keamanan gabungan segera mengendalikan situasi dan membersihkan lokasi. Acara yang seharusnya menjadi ajang merawat warisan budaya dan mempererat persaudaraan justru diwarnai tindakan kekerasan yang menakutkan dan merugikan warga sipil.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:50 WIT
Operasi Gabungan Gagalkan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamine di Perairan Natuna
Papuanewsonline.com, Tanjung Pinang – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Bareskrim Polri, BIN, serta Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ketamine seberat sekitar 1,3 ton di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (9/8/2026). Kapal yang bernama King Sun beserta delapan orang awak kapal turut diamankan sebagai bukti nyata keberhasilan sinergi lintas lembaga dalam menjaga kedaulatan perbatasan negara.Pengungkapan ini bermula dari informasi intelijen yang diterima sejak Februari 2026 mengenai aktivitas kapal yang diduga mengangkut narkotika dari Teluk Thailand menuju perairan Indonesia. Kapal tersebut tercatat membawa sembilan orang awak berkewarganegaraan Myanmar. Setelah dipantau terus-menerus, kapal target terdeteksi memasuki wilayah perairan Indonesia pada Kamis (6/8), dan TNI AL segera mengerahkan KRI Kerambit-627, KRI Surik-645, serta KRI Karotang-872 untuk melakukan penyekatan dan pencegatan.Tim gabungan dari BNN, Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri kemudian naik ke kapal untuk mengawal King Sun menuju perairan Bintan hingga bersandar di Pangkalan Kodaeral IV, Tanjung Sengkuang. Pemeriksaan mendalam dilakukan pada Jumat (7/8) dengan bantuan unit K-9 serta interogasi terhadap para awak kapal. Petugas akhirnya menemukan ruang penyimpanan tersembunyi di bawah lantai kamar salah satu awak kapal.Dari lokasi rahasia itu, petugas menyita 65 karung barang bukti. Sebanyak 64 karung berisi kemasan teh Cina hijau, dan satu karung berisi 18 bungkus yang diduga berupa ketamine kristal dengan berat bruto sekitar 1,3 ton. Delapan orang awak kapal berinisial ZO, MML, KH, MM, TA, ML, TMH, dan PL kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Penyelidikan terus dikembangkan guna mengungkap jaringan sindikat, pihak-pihak yang terlibat, serta jalur logistik internasional yang digunakan.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:46 WIT
Menjelang HUT ke-81 RI, Bupati Rettob Larang Pimpinan OPD Lakukan Perjalanan Dinas
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Arahan itu disampaikan usai memimpin Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan (Puspem), Senin (10/8/2026).“Minggu-minggu ini tidak boleh ada pejabat yang bepergian ke luar daerah. Semua harus ada di tempat dan hadir di tengah masyarakat untuk mengawal serta mendampingi langsung seluruh rangkaian kegiatan kebangsaan hingga puncak peringatan 17 Agustus nanti,” tegas Johannes. Kehadiran para pejabat dinilai sangat penting agar kegiatan berjalan tertib dan masyarakat merasa didampingi.Selain larangan bepergian, Bupati juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat aktif memeriahkan perayaan kemerdekaan, baik di lingkungan kantor maupun di tempat tinggal masing-masing. “Sebagai abdi negara sekaligus warga, ASN harus menjadi teladan di tingkat RT. Ikutlah kerja bakti, bantu apa yang dibutuhkan, dan berikan sumbangan jika diperlukan,” ujarnya.Pemerintah Kabupaten Mimika telah menerbitkan surat edaran agar kegiatan perlombaan dan olahraga digelar hingga ke tingkat Distrik, Kelurahan, maupun Rukun Tetangga. Sinergi mulai terlihat: Sekretaris Daerah dijadwalkan membuka kegiatan di Distrik Mimika Baru, sementara Wakil Bupati memantau langsung rangkaian acara di Distrik Kwamki Narama.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:40 WIT
Bupati Mimika Tekankan Efisiensi dan Akuntabilitas: Program Harus Bermanfaat Nyata
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pentingnya efisiensi pembangunan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah saat memimpin Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan (Puspem), Senin (10/8/2026).Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mencatat dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, khususnya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun berjalan.“Kita sudah selesai membahas LKPJ, dan seluruh rekomendasi harus segera ditindaklanjuti. Sekarang kita masuk tahap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026, dan DPRK menargetkan Paripurna dilaksanakan akhir Agustus. Kita masih punya waktu, namun harus bekerja secara terencana dan tepat sasaran,” ujar Rettob.Rettob menekankan setiap program yang diusulkan dalam APBD-P harus benar-benar menjadi prioritas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang dapat dirasakan warga. Kegiatan yang tidak memiliki dasar jelas atau sulit dilaksanakan sebaiknya tidak dimasukkan, karena hanya akan memperlambat laju pembangunan.“Fokuslah pada apa yang sungguh dibutuhkan dan bisa diselesaikan. Jika belum siap, jangan dipaksakan. Mulai tahun depan, perencanaan harus dilakukan sejak awal agar tidak ada lagi keterlambatan,” tegasnya.Rettob juga menyoroti kondisi ekonomi yang penuh tantangan, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok yang ikut berdampak pada fiskal daerah.Meski situasi tidak mudah, Bupati tetap optimis seluruh jajaran dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:35 WIT
Koops TNI Habema Evakuasi Warga Dari Distrik Ugimba Dari Ancaman OPM Kodap VIII Kemabu
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Komando Operasi TNI (Koops) Habema kembali melaksanakan misi kemanusiaan dengan mengevakuasi warga sipil di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Minggu (9/8/2026).Evakuasi dilakukan menyusul meningkatnya keresahan masyarakat akibat keberadaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VIII/Kemabu pimpinan Guspi Waker. Kelompok tersebut selama ini dilaporkan kerap melakukan aksi gangguan keamanan dan penyerangan terhadap aparat TNI-Polri yang bertugas menjaga wilayah Distrik Ugimba.Kepala Penerangan Koops Habema menjelaskan, proses evakuasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keterbatasan akses geografis di wilayah pegunungan tersebut."Evakuasi kemanusiaan ini dilaksanakan dengan menggunakan dua unit Helikopter Bell. Sebanyak 11 personel terbaik diterjunkan dalam misi tersebut," ujar Kapen Koops Habema dalam keterangan resminya, Minggu.Proses evakuasi berlangsung dengan pengamanan ketat. Sebelum pendaratan, personel terlebih dahulu memastikan situasi di sekitar lokasi benar-benar aman dari potensi gangguan kelompok bersenjata.Meski dihadapkan pada medan yang sulit dan cuaca yang tidak menentu, seluruh warga berhasil dievakuasi dengan selamat menuju titik aman yang telah disiapkan.Pangkoops Habema menegaskan bahwa misi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat."Evakuasi ini menjadi bukti kesiapsiagaan dan komitmen prajurit TNI dalam memberikan bantuan kemanusiaan di tengah keterbatasan akses wilayah. Tugas utama kami adalah menjamin keselamatan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua," tegasnya.Saat ini, seluruh warga yang dievakuasi telah mendapatkan pendampingan, pemeriksaan kesehatan, dan bantuan logistik dari personel gabungan TNI di posko penampungan sementara.Koops Habema memastikan akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di Distrik Ugimba untuk mencegah aksi lanjutan dari kelompok OPM dan mengembalikan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.Editor: OF
10 Agu 2026, 10:52 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
VIRAL - SKANDAL MTQ PAPUA TENGAH: Juara I Dibuang, Juara II Melenggang ke Nasional - Iskandar Diblok
Papuanewsonline.com, Mimika - Dunia MTQ Papua Tengah tercoreng. Sebuah kejanggalan fatal terjadi di tubuh LPTQ. Iskandar, Juara I MTQ Tingkat Provinsi Papua Tengah, justru dicoret dari daftar peserta MTQ Nasional di Semarang. Ironisnya, Juara II yang diberangkatkan.Prestasi tertinggi dibalas dengan pemblokiran nomor telepon. Ini bukan sekadar soal anggaran, ini soal keadilan dan transparansi lembaga keagamaan.Kepada media ini, Iskandar membongkar kronologi carut-marutnya LPTQ Kabupaten Mimika.ALASAN PLIN-PLAN: DARI TIDAK ADA ANGGARAN JADI PENDAFTARAN TUTUPKejadian bermula 4 Juli. Ketua LPTQ Kabupaten Mimika menelepon Iskandar."Alasannya tidak tersedia anggaran, dan pihak provinsi juga tidak memiliki anggaran untuk memberangkatkan peserta dari luar daerah," ujar Iskandar.Namun, fakta di lapangan berkata lain. Dua peserta lain bernama Desi dan Muhammad (Pak Aji) yang disebut sebagai Juara II tetap diberangkatkan ke Semarang."Penjelasan yang saya dapat, mereka bisa berangkat karena biayanya ditanggung oleh daerah masing-masing," ungkapnya.Demi nama baik Mimika dan Papua Tengah, Iskandar bahkan menyatakan siap berangkat dengan biaya sendiri."Orang tua, istri, anak-anak saya di Bima sudah bangga. Saya bilang, Bismillah, saya berangkat biaya sendiri," tegasnya.Namun pada 5 Juli, saat ia menawarkan opsi biaya mandiri, alasan LPTQ Mimika tiba-tiba berubah 180 derajat."Jawabannya bukan soal anggaran lagi, tapi pendaftaran sudah ditutup tanggal 31," beber Iskandar.4 KEJANGGALAN YANG WAJIB DIJAWAB LPTQ MIMIKA & PROVINSI PAPUA TENGAHKasus ini menyisakan 4 pertanyaan besar yang menjadi sorotan publik dan wajib dijawab secara tertulis oleh LPTQ:1. KENAPA JUARA I TIDAK DIBERANGKATKAN?Ini adalah pelanggaran logika MTQ. Dalam aturan mana pun, Juara I adalah wakil mutlak provinsi ke tingkat nasional. Mengapa hak Iskandar sebagai Juara I justru dihilangkan tanpa SK resmi?2. JIKA ALASAN ANGGARAN, KENAPA JUARA II BISA BERANGKAT?Jika Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah beralasan tidak ada anggaran, lalu mengapa Juara II bisa melenggang ke Semarang? Apakah anggaran hanya tidak ada untuk Juara I?3. JIKA JUARA II BERANGKAT BIAYA SENDIRI, KENAPA JUARA I TIDAK DIBERI INFO SEBELUM PENDAFTARAN TUTUP?Ini yang paling menyakitkan. Jika memang skemanya biaya mandiri, mengapa Juara I tidak pernah diinformasikan sejak awal untuk opsi yang sama? Mengapa informasi itu baru muncul setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 31? Ada unsur kesengajaan membiarkan Juara I gugur demi meloloskan Juara II?4. BENARKAH LPTQ MIMIKA MEMAKAI QORI IMPOR DARI LUAR PAPUA TENGAH?Informasi yang dihimpun media ini, LPTQ Kabupaten Mimika menggunakan qori-qoriah dari luar Papua Tengah untuk ajang provinsi. Jika benar, lalu setelah juara tidak diberangkatkan, di mana letak pembinaan generasi Qur'ani asli Papua Tengah? Apakah MTQ hanya jadi ajang sewa-menyewa juara?Iskandar menegaskan, ia datang ke Papua Tengah bukan atas kemauan pribadi. Ia didatangkan atas permintaan dan kepercayaan LPTQ Mimika, rela meninggalkan istri, anak, dan keluarga selama 17 hari."Jika memang sejak awal saya tidak bisa diberangkatkan, seharusnya ada penjelasan terbuka, jelas, dan tertulis. Bukan setelah saya tahu ada peserta lain yang berangkat," tegasnya.MINTA SURAT RESMI, MALAH DIBLOKIRPuncak arogansi terjadi pada 7 Juli. Saat Iskandar meminta surat resmi tertulis tentang alasan pencoretannya, nomornya justru DIBLOKIR oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika."Sebagai lembaga yang membawa nama LPTQ, seharusnya setiap persoalan diselesaikan dengan komunikasi yang baik, terbuka, profesional, dan berlandaskan aturan. Bukan dengan memblokir," sesalnya.Iskandar kini secara resmi menuntut:1. Klarifikasi tertulis alasan Juara I tidak diutus. 2. Bukti valid penutupan pendaftaran tanggal 31. 3. Surat Keputusan resmi dari LPTQ Provinsi Papua Tengah. 4. Mekanisme penetapan peserta yang berangkat ke nasional. 5. Penjelasan statusnya sebagai Juara I. Ia juga meminta datanya sebagai kafilah Mimika dicabut jika memang sudah tidak dianggap."MTQ bukanlah hajatan pribadi. Ini agenda agama negara. Jangan nodai dengan ketidakadilan," pungkasnya.Hingga berita ini naik, Ketua LPTQ Kabupaten Mimika dan Ketua LPTQ Provinsi Papua Tengah belum memberikan klarifikasi resmi.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 23:28 WIT
EKSKLUSIF - Juara I MTQ Papua Tengah Tidak Diutus ke Nasional, Iskandar: Saya Diblokir
Papuanewsonline.com, Mimika - Prestasi sebagai Juara I Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Papua Tengah justru berbuah kekecewaan mendalam bagi Iskandar. Alih-alih mewakili Papua Tengah ke MTQ Tingkat Nasional di Semarang, haknya sebagai juara I diduga diganjal tanpa kejelasan dan tanpa surat resmi dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Mimika.Kepada media ini, Iskandar mengungkapkan kronologi yang menurutnya janggal, tidak transparan, dan tidak profesional.Kekecewaan itu bermula pada 4 Juli lalu. Iskandar mengaku dihubungi via telepon oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika. Tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya, ia diberitahu tidak akan diutus ke tingkat nasional."Alasannya tidak tersedia anggaran, dan pihak provinsi juga tidak memiliki anggaran untuk memberangkatkan peserta dari luar daerah," ujar Iskandar menirukan penjelasan Ketua LPTQ Mimika.Kejanggalan mulai tercium saat ia menanyakan nasib dua peserta lain, Desi dan Muhammad (Pak Aji). Keduanya ternyata tetap berangkat."Penjelasan yang saya dapat, mereka bisa berangkat karena biayanya ditanggung oleh daerah masing-masing," ungkap Iskandar.Merasa terpukul, Iskandar tidak menyerah. Demi membawa nama baik Kabupaten Mimika dan Papua Tengah, ia bahkan menyatakan siap berangkat dengan biaya pribadi."Orang tua, istri, anak-anak, keluarga, serta tokoh-tokoh agama di kampung halaman saya di Bima sudah tahu dan bangga. Saya katakan dalam hati, Bismillah, saya akan berangkat dengan biaya sendiri," tuturnya.Namun harapan itu kembali dipatahkan. Pada 5 Juli, saat ia menyampaikan niat untuk berangkat mandiri, alasan yang diberikan LPTQ Mimika berubah total."Jawaban yang saya terima justru membuat saya semakin kecewa. Dibilang persoalannya bukan anggaran, tetapi karena pendaftaran sudah ditutup pada tanggal 31 sebelumnya," beber Iskandar.Perubahan alasan inilah yang menjadi puncak persoalan."Jika memang pendaftaran telah ditutup, mengapa sejak awal tidak ada pemberitahuan resmi kepada saya sebagai Juara I? Jika memang sejak awal saya dinyatakan tidak bisa diberangkatkan, seharusnya ada penjelasan terbuka, jelas, dan tertulis. Bukan setelah saya tahu ada peserta lain yang berangkat," tegasnya.Iskandar menegaskan, ia dan peserta lainnya datang ke Papua Tengah bukan atas kemauan pribadi, melainkan atas permintaan dan kepercayaan dari LPTQ Kabupaten Mimika. Mereka rela meninggalkan keluarga dan aktivitas selama kurang lebih 17 hari untuk berjuang.Puncaknya, pada 7 Juli, Iskandar secara resmi meminta dibuatkan surat keterangan tertulis yang menjelaskan alasan dirinya sebagai Juara I tidak didaftarkan ke MTQ Nasional.Bukannya mendapat surat resmi, nomor teleponnya justru diblokir oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika."Saya mempertanyakan sikap tersebut. Sebagai lembaga yang membawa nama LPTQ, setiap persoalan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, terbuka, profesional, dan berlandaskan aturan," sesalnya.Menurut Iskandar, MTQ bukanlah hajatan pribadi, melainkan agenda keagamaan negara untuk pembinaan generasi Qur'ani. Maka setiap keputusan harus transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.Melalui pernyataan resminya, Iskandar menuntut 5 hal kepada LPTQ Kabupaten Mimika:1. Memberikan klarifikasi resmi dan tertulis mengenai alasan tidak diutusnya Juara I ke tingkat nasional. 2. Menjelaskan kebenaran informasi penutupan pendaftaran pada tanggal 31. 3. Menjelaskan apakah ada surat atau keputusan resmi dari LPTQ Provinsi Papua Tengah terkait hal tersebut. 4. Menjelaskan dasar dan mekanisme penetapan peserta yang diberangkatkan ke nasional. 5. Memberikan penjelasan terbuka mengenai statusnya sebagai Juara I MTQ Provinsi Papua Tengah. Ia juga meminta agar datanya sebagai kafilah Kabupaten Mimika dicabut atau diperbarui apabila memang sudah tidak dianggap sebagai bagian dari kafilah."Saya menyampaikan ini bukan untuk protes semata. Saya hanya ingin memperjuangkan hak saya sebagai Juara I. Saya berharap ini jadi pelajaran agar ke depan tidak ada lagi peserta yang merasa diperlakukan tidak adil," pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua LPTQ Kabupaten Mimika dan LPTQ Provinsi Papua Tengah terkait pernyataan Juara I tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 22:59 WIT
946 Calon Taruna Kemenhub Jalani Madatukar Di Bandung, Dibekali Karakter Dan Kedisiplinan
Papuanewsonline.com, Bandung — Sebanyak 946 calon taruna perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar) Batch 1 Tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi (BP3KSDMT), Bandung, Jawa Barat.Kegiatan yang berlangsung selama 14 hari tersebut menjadi tahap awal bagi para calon taruna sebelum memasuki kehidupan pendidikan di perguruan tinggi Kementerian Perhubungan. Mereka mengikuti berbagai pembelajaran dan praktik yang dirancang untuk membentuk karakter serta kebiasaan positif.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Suharto membuka kegiatan Madatukar di Bandung pada Sabtu (8/8/2026). Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun karakter calon taruna sebelum menjalani pendidikan secara penuh.Menurut Suharto, peserta perlu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh karena berbagai nilai yang ditanamkan selama Madatukar akan menjadi bekal dalam perjalanan mereka sebagai calon sumber daya manusia transportasi.“Kedisiplinan, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, serta pengendalian diri akan menjadi bekal penting dalam perjalanan kalian menjadi SDM transportasi,” ujar Suharto.Ia juga meminta para calon taruna memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Sebab, kebutuhan sektor transportasi ke depan tidak hanya menuntut tenaga yang kompeten secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dan berinovasi.Suharto menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Karena itu, calon taruna diharapkan mampu membangun karakter yang disiplin, bertanggung jawab, adaptif, inovatif, serta memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan keberlanjutan transportasi.Madatukar Batch 1 Tahun 2026 diikuti 727 calon taruna dan taruni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang serta 219 calon taruna dan taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal. Dari total peserta, sebanyak 794 orang merupakan laki-laki dan 152 orang perempuan.Direktur BP3KSDMT Eko Sudarmanto menjelaskan, pembentukan karakter dilakukan melalui perpaduan antara pembelajaran dan praktik. Para peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilatih menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan kerja sama dalam berbagai aktivitas.Peserta juga diarahkan untuk mengenali potensi diri, meningkatkan kemampuan berinteraksi, memahami peran dalam kelompok, serta membangun sikap yang diperlukan selama menjalani kehidupan pendidikan di perguruan tinggi masing-masing.Materi Madatukar mencakup empat kompetensi soft skill, yakni manajemen diri atau intrapersonal, manajemen hubungan dengan orang lain atau interpersonal, manajemen organisasional, serta manajemen spiritual.Kegiatan tersebut berlangsung mulai 5 hingga 18 Agustus 2026 dengan total 168 jam pelajaran. Rinciannya terdiri atas 105 jam pelajaran materi dan 63 jam pelajaran praktik yang diberikan oleh tenaga pengajar dari unsur TNI AD, Polisi Wanita, widyaiswara, serta tenaga pendidik bersertifikasi BNSP.Pelaksanaan Madatukar mengacu pada Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 8 Tahun 2024 tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan.Melalui kegiatan tersebut, BPSDMP menargetkan calon taruna memiliki fondasi karakter, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, serta kemauan untuk terus belajar dan berinovasi sebelum menjalani pendidikan. Bekal itu diharapkan dapat mendorong lahirnya SDM transportasi yang mampu memberikan kontribusi bagi kebutuhan transportasi Indonesia di masa mendatang.Editor: OF
09 Agu 2026, 21:41 WIT
Hari Terakhir Pengabdian di Sekolah Rakyat, Taruna Akpol: Tanamkan Semangat Meraih Masa Depan
Papuanewsonline.com, Ambon - Pengabdian lima Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Sekolah Rakyat Ambon resmi berakhir, Jumat (7/8/2026). Namun, hari terakhir kegiatan tidak sekadar menjadi penutup rangkaian pembinaan, melainkan menjadi momentum untuk menanamkan karakter, membangun kepercayaan diri, dan menyalakan semangat para siswa dalam meraih masa depan.Selama berada di lingkungan Sekolah Rakyat, para Taruna Akpol tidak hanya hadir untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan para siswa melalui bimbingan, motivasi, serta penguatan nilai-nilai kedisiplinan dan semangat belajar.Pada hari terakhir, para taruna memberikan motivasi sekaligus menyerahkan cenderamata sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme dan semangat belajar para siswa. Kegiatan tersebut diikuti 85 siswa-siswi Sekolah Rakyat bersama jajaran dewan guru.Penutupan kegiatan dihadiri Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., Dosen Madya Akpol Lemdiklat Polri AKBP Indra Heryanto, S.S., M.H., Wakapolsek Leihitu Ipda Johanis Darmapan, S.Tr.I.K., serta para Taruna Akpol dan jajaran guru.Lima Taruna Akpol yang melaksanakan pengabdian tersebut yakni Brigadir Kepala Taruna Sultan Pasha Ramadhan, Brigadir Kepala Taruna Andika Thariq Siraj Simatupang, Brigadir Kepala Taruna Achmad Rasya Rifai, Brigadir Kepala Taruna Teuku Satria Nurkholid, dan Brigadir Kepala Taruna Narendra Darma Salman Soumena.Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berbicara tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter, keberanian bermimpi, kedisiplinan, serta kemampuan untuk bangkit menghadapi tantangan.Menurutnya, generasi muda harus dipersiapkan menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri, integritas dan semangat untuk terus berkembang. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting bagi mereka untuk menentukan masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.“Anak-anak harus berani bermimpi, percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak mudah menyerah. Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk karakter dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan,” ujar Rositah.Ia mengajak para siswa untuk menjadikan kesempatan belajar sebagai bagian dari proses mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya.“Teruslah belajar, gali potensi diri dan jangan takut memiliki cita-cita yang tinggi. Masa depan Maluku dan Indonesia ada di tangan generasi muda. Karena itu, kalian harus mempersiapkan diri sejak sekarang dengan karakter yang kuat, disiplin dan semangat untuk terus maju,” pesannya.Kegiatan pengabdian ini juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter para Taruna Akpol sebagai calon perwira Polri. Kehadiran mereka di tengah lingkungan pendidikan memberikan pengalaman langsung mengenai pentingnya membangun komunikasi, empati dan kepedulian terhadap masyarakat.Bagi para taruna, interaksi dengan siswa Sekolah Rakyat menjadi ruang pembelajaran untuk memahami bahwa tugas kepolisian di masa depan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun kepercayaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.Karena itu, pengabdian di Sekolah Rakyat menjadi pengalaman yang mempertemukan dua proses pembentukan karakter sekaligus: para siswa didorong untuk memiliki disiplin dan optimisme dalam mengejar masa depan, sementara para Taruna Akpol belajar memahami kebutuhan serta harapan generasi muda.Pada penghujung kegiatan, Dosen Madya Akpol AKBP Indra Heryanto bersama perwakilan Taruna Akpol menyerahkan cenderamata kepada Kepala Sekolah Rakyat sebagai simbol apresiasi dan tali kasih.Suasana haru dan kebersamaan kemudian terasa ketika para taruna, jajaran Polda Maluku, dosen pendamping, guru dan seluruh siswa mengabadikan momen terakhir kegiatan melalui foto bersama.Berakhirnya penugasan para Taruna Akpol di Sekolah Rakyat bukan sekadar menandai berakhirnya sebuah kegiatan. Lebih dari itu, pengabdian tersebut meninggalkan pesan bahwa pembangunan masa depan bangsa dimulai dari keberanian untuk mendidik, membentuk karakter, menumbuhkan harapan, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang.Dari Sekolah Rakyat di Maluku, pesan itu kembali ditegaskan: generasi muda bukan hanya penerima masa depan, tetapi mereka adalah pihak yang akan menentukan seperti apa masa depan Indonesia. PNO-12
09 Agu 2026, 15:40 WIT
Gandeng Universitas Muhammadiyah, Kapolda Maluku: Bangun SDM Unggul
Papuanewsonline.com, Ambon – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keamanan dan kemajuan daerah. Berangkat dari semangat tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pembangunan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari investasi jangka panjang melalui pendidikan, pembentukan karakter, penguatan budaya literasi, dan kolaborasi lintas sektor.Penegasan itu disampaikan Kapolda saat menerima audiensi pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku (UM Maluku) di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri dan perguruan tinggi dalam membangun generasi muda yang berkualitas sekaligus memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.Audiensi dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., didampingi jajaran pimpinan universitas, dan diterima Kapolda Maluku bersama Direktur Intelkam Polda Maluku, Direktur Binmas Polda Maluku, serta Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi.Dalam kesempatan tersebut, Rektor UM Maluku menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Maluku terhadap dunia pendidikan sekaligus memaparkan perkembangan universitas yang terus menunjukkan kemajuan.Dalam satu tahun terakhir, jumlah program studi di UM Maluku meningkat dari lima menjadi sepuluh program studi dan ditargetkan bertambah menjadi sebelas dalam waktu dekat serta mencapai lima belas program studi pada 2027. Rektor juga mengundang Kapolda Maluku untuk memberikan kuliah umum dan kuliah kebangsaan bagi mahasiswa sebagai bagian dari penguatan karakter, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan generasi muda.Kapolda menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan bahwa kemitraan antara kepolisian dan perguruan tinggi harus terus diperluas. Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti pada koordinasi menjaga keamanan kampus atau penyelesaian persoalan kamtibmas semata, tetapi harus diarahkan untuk membangun kualitas manusia yang akan menentukan masa depan Maluku."Hubungan Polri dengan perguruan tinggi harus melampaui kerja sama yang bersifat operasional. Kita harus membangun kolaborasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Maluku yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun bangsa," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, keamanan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas atau minimnya gangguan kamtibmas, tetapi juga dari terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif, sehat, dan memiliki kesempatan berkembang melalui pendidikan yang berkualitas.Karena itu, pembangunan keamanan dan pembangunan sumber daya manusia merupakan dua agenda besar yang tidak dapat dipisahkan."Keamanan adalah prasyarat pembangunan, tetapi pembangunan manusia adalah fondasi utama keamanan itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik, karakter yang kuat, dan kesempatan berkembang, maka stabilitas sosial akan tumbuh secara alami," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan, selama bertugas di Maluku dirinya berupaya memahami daerah ini tidak hanya dari sudut pandang penegakan hukum, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan potensi pembangunan.Menurutnya, Maluku memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, budaya yang kuat, serta generasi muda yang memiliki semangat tinggi untuk maju.Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila dibarengi dengan pembangunan kualitas manusia yang mampu mengelola dan mengembangkannya."Saya melihat Maluku memiliki modal yang luar biasa. Kekayaan laut, sumber daya alam, dan masyarakat yang tangguh merupakan anugerah besar. Persoalannya bukan pada kurangnya potensi, tetapi bagaimana kita membangun manusia yang mampu mengelola seluruh potensi tersebut secara cerdas dan berkelanjutan," katanya.Kapolda menilai pembangunan karakter pembelajar menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi generasi muda Maluku. Menurutnya, budaya belajar harus dipahami sebagai proses sepanjang hayat, bukan sekadar mengejar ijazah atau gelar akademik.Ia mengajak seluruh institusi pendidikan untuk membangun budaya yang mendorong masyarakat terus belajar, terbuka terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Dalam paparannya, Kapolda memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya budaya membaca sebagai fondasi lahirnya masyarakat yang kritis, terbuka, dan inovatif.Menurutnya, membaca bukan hanya aktivitas akademik, tetapi merupakan pintu masuk bagi lahirnya cara berpikir yang rasional, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan global."Budaya membaca harus menjadi gerakan bersama. Masyarakat yang gemar membaca akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih mudah menerima inovasi, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kampus harus menjadi pusat lahirnya budaya literasi yang manfaatnya dirasakan hingga ke desa-desa," jelas Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan taman bacaan, komunitas literasi, pendampingan pelajar, hingga berbagai program pengabdian yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.Selain literasi, Kapolda juga menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai bekal menghadapi persaingan global.Menurutnya, generasi muda Maluku memiliki keberanian dan semangat merantau yang tinggi. Namun, keberanian tersebut harus didukung dengan kompetensi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional."Saya berharap ke depan lahir gerakan pembelajaran bahasa Inggris yang berkelanjutan di Maluku. Bahkan, apabila memungkinkan, kita dapat mengembangkan konsep Kampung Inggris sebagai ruang membangun budaya belajar, kedisiplinan, kepercayaan diri, sekaligus membuka akses generasi muda terhadap peluang yang lebih luas," ungkap Kapolda.Kapolda meyakini bahwa apabila budaya literasi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kemampuan berbahasa asing terus diperkuat sejak dini, generasi muda Maluku akan memiliki daya saing tinggi serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.Ia menegaskan, membangun sumber daya manusia tidak dapat dilakukan melalui program jangka pendek, melainkan membutuhkan komitmen bersama, kesinambungan kebijakan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan."Membangun Maluku harus dimulai dengan membangun manusianya. Ketika karakter, ilmu pengetahuan, dan semangat belajar menjadi budaya, saya yakin Maluku akan mampu melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menjadi bagian penting dalam kemajuan Indonesia," tutup Kapolda pada sesi pertama dialog.Dalam dialog bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku, Kapolda juga menyoroti persoalan sosial yang dinilai menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah, yakni tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan komunitas.Menurutnya, berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang ditangani Polda Maluku, sebagian besar tindak pidana yang terjadi bukan berasal dari kejahatan terorganisir, melainkan berawal dari persoalan-persoalan di lingkungan domestik yang kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan.Kapolda mengungkapkan, korban dalam berbagai kasus tersebut didominasi perempuan dan anak, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat."Penegakan hukum memang penting, tetapi hukum hanya menyelesaikan akibat. Jika kita ingin menyelesaikan persoalan hingga ke akar, maka yang harus dibangun adalah keluarga yang kuat, masyarakat yang sehat, dan karakter generasi mudanya," tegas Kapolda.Ia menjelaskan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen perkara kekerasan yang dianalisis Polda Maluku terjadi di lingkungan domestik, baik dalam lingkup rumah tangga maupun hubungan sosial yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.Fenomena tersebut, menurut Kapolda, menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru kerap menjadi lokasi munculnya berbagai bentuk kekerasan yang berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan masyarakat.Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.Kapolda menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang memicu tingginya angka kekerasan domestik, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan yang belum adaptif, lemahnya komunikasi keluarga, hingga rendahnya kemampuan mengelola konflik dan emosi.Ia menilai masih terdapat anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari proses mendidik anak atau menyelesaikan persoalan keluarga. Padahal, pola tersebut justru melahirkan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya."Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Apabila keluarga mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan pembinaan karakter dengan baik, maka potensi munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial akan jauh berkurang," ujar Kapolda.Karena itu, pembangunan manusia menurutnya tidak cukup dilakukan melalui pendidikan formal semata, tetapi harus dibarengi dengan penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, pendidikan karakter, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup secara positif.Kapolda menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut melalui riset, pengabdian kepada masyarakat, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah.Ia berharap kampus tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga menjadi pusat solusi atas berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat."Perguruan tinggi harus hadir memberikan solusi. Penelitian mengenai ketahanan keluarga, pola pengasuhan, kesehatan mental, pendidikan karakter, hingga pemberdayaan masyarakat harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.Kapolda juga mengajak mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan sosial melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Menurutnya, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak edukasi keluarga, pendampingan anak, peningkatan budaya literasi, penyuluhan pola pengasuhan yang sehat, hingga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat."Mahasiswa adalah agen perubahan. Kehadiran mereka di tengah masyarakat harus membawa solusi, memperkuat pendidikan, membangun optimisme, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya," ujar Kapolda.Ia meyakini bahwa semakin kuat ketahanan keluarga, semakin kecil potensi munculnya berbagai persoalan sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kenakalan remaja, penyalahgunaan minuman keras, hingga tindak pidana lainnya.Sebaliknya, apabila persoalan di lingkungan keluarga terus diabaikan, masyarakat akan terus menghadapi siklus persoalan sosial yang sama dari waktu ke waktu.Kapolda menegaskan bahwa keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.Menurutnya, keamanan yang berkelanjutan akan tercipta ketika keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, pendidikan membentuk karakter generasi muda, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan seluruh elemen bangsa bekerja sama membangun lingkungan sosial yang sehat."Membangun Maluku harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dari keluarga yang kuat akan lahir anak-anak yang berkarakter. Dari karakter yang baik akan lahir masyarakat yang produktif. Dan dari masyarakat yang produktif akan lahir daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Inilah hakikat keamanan yang sesungguhnya," pungkas Kapolda.Selain pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ketahanan keluarga, Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas sosial sebagai fondasi utama menjaga stabilitas keamanan di daerah yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama seperti Maluku.Menurut Kapolda, tantangan sosial yang dihadapi saat ini bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi juga berkembangnya egoisme kelompok, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial, serta menurunnya ruang dialog antarkelompok masyarakat.Ia mengingatkan bahwa rasa memiliki terhadap kelompok merupakan hal yang wajar. Namun, apabila berkembang menjadi sikap yang selalu membenarkan kelompok sendiri dan menolak pandangan pihak lain secara tidak objektif, maka kondisi tersebut dapat menjadi pemicu konflik sosial."Keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum. Keamanan tumbuh dari masyarakat yang saling percaya, terbuka terhadap perbedaan, mampu berdialog, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan bahwa Maluku patut bersyukur karena hingga kini stabilitas keamanan tetap terjaga. Salah satu faktor penting yang berkontribusi adalah peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para senior yang memiliki pengalaman menghadapi konflik sosial sehingga terus menjadi perekat persaudaraan di tengah masyarakat.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik masa lalu. Karena itu, mereka perlu dibekali pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku terus mengembangkan Program Polisi Mengajar, yang menghadirkan anggota Polri di sekolah dan perguruan tinggi untuk berdialog dengan pelajar dan mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan, toleransi, disiplin, etika bermedia sosial, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.Menurutnya, program tersebut bukan untuk mengambil peran guru atau dosen, melainkan sebagai bentuk kontribusi Polri dalam memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan kesadaran hukum sejak dini."Kami ingin kehadiran Polri di lingkungan pendidikan dipahami sebagai mitra strategis dalam membangun karakter generasi muda. Pengalaman lapangan yang dimiliki Polri dapat dipadukan dengan kekuatan akademik perguruan tinggi untuk melahirkan solusi yang lebih efektif bagi pembangunan masyarakat," kata Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi menjadi ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan daerah sehingga kampus benar-benar menjadi miniatur Indonesia yang menumbuhkan sikap toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman.Kapolda menegaskan bahwa pembangunan Maluku tidak dapat dilakukan secara sektoral. Seluruh pemangku kepentingan harus membangun visi bersama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, menjaga stabilitas keamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Ia mengusulkan agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI–Polri, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat memperkuat forum kolaborasi untuk menyusun arah pembangunan sumber daya manusia Maluku secara berkelanjutan.Kapolda juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, dialog yang konstruktif, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan.Menurutnya, investasi yang dikelola secara bertanggung jawab akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan pada akhirnya turut mendukung terciptanya stabilitas keamanan."Kita membutuhkan masyarakat yang terbuka terhadap perubahan, memiliki wawasan yang luas, serta mampu melihat setiap persoalan secara objektif. Pendidikan, literasi, dan dialog adalah fondasi utama untuk membangun masyarakat yang demikian," tegas Kapolda.Menutup arahannya, Kapolda menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Maluku. Ia meyakini daerah ini memiliki seluruh modal untuk tumbuh menjadi wilayah yang aman, maju, dan berdaya saing apabila seluruh potensi yang dimiliki mampu disinergikan melalui pendidikan, kolaborasi, dan kepemimpinan yang visioner."Saya percaya Maluku memiliki masa depan yang besar. Kekayaan alam, budaya yang luhur, dan generasi muda yang penuh potensi merupakan modal luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan seluruh potensi itu dikelola melalui pendidikan yang berkualitas, karakter yang kuat, dan kolaborasi yang berkesinambungan demi kemajuan Maluku dan Indonesia," pungkas Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan audiensi bersama Universitas Muhammadiyah Maluku mencerminkan komitmen Polda Maluku untuk memperluas peran Polri dalam pembangunan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan.Menurutnya, Polri Presisi tidak hanya diwujudkan melalui penguatan penegakan hukum dan pelayanan publik, tetapi juga melalui upaya preventif dengan membangun masyarakat yang cerdas, toleran, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat."Bapak Kapolda menegaskan bahwa keamanan yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama memperkuat pendidikan, karakter, literasi, ketahanan keluarga, dan solidaritas sosial. Karena itu, sinergi Polri dengan perguruan tinggi menjadi investasi strategis untuk melahirkan generasi yang unggul sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas menambahkan, berbagai gagasan yang disampaikan Kapolda dalam audiensi tersebut akan ditindaklanjuti melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk pengembangan program edukasi, dialog kebangsaan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi generasi muda.Ia berharap sinergi yang dibangun mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Maluku yang aman, inklusif, berdaya saing, serta mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.Audiensi yang berlangsung selama satu jam tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara Polda Maluku dan Universitas Muhammadiyah Maluku dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai program yang mendukung terciptanya keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.Melalui kolaborasi tersebut, Polda Maluku menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun manusia, memperkuat karakter, memperluas literasi, serta menghadirkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing. PNO-12
09 Agu 2026, 14:50 WIT
Tinjau SPN, Kapolda Maluku: Masa Depan Polri Ditentukan dari Kualitas Pendidikan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa masa depan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada setiap calon anggota sejak menempuh pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN). Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, profesional, dan humanis merupakan investasi strategis untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku di Negeri Passo, Kota Ambon, Kamis (6/8/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan seluruh proses pendidikan pembentukan anggota Polri berjalan sesuai standar, sekaligus mengevaluasi kesiapan lembaga pendidikan dalam mencetak Bhayangkara yang mampu menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks di era modern.Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Karo SDM Polda Maluku, Karo Logistik Polda Maluku, Kabiddokkes Polda Maluku, Korspripim Polda Maluku, serta diterima langsung oleh Kepala SPN Polda Maluku bersama seluruh pejabat utama, tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, dan staf SPN.Bagi Kapolda, sidak tersebut bukan sekadar agenda rutin pengawasan, melainkan momentum strategis untuk memastikan bahwa proses pendidikan di SPN benar-benar menghasilkan anggota Polri yang tidak hanya menguasai kemampuan teknis kepolisian, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kepemimpinan, empati, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat."Masa depan Polri ditentukan dari kualitas pendidikan yang kita bangun di SPN hari ini. Di sinilah karakter seorang Bhayangkara dibentuk. Jika proses pendidikan berlangsung dengan baik, maka Polri akan memiliki personel yang profesional, berintegritas, humanis, dan mampu menjawab harapan masyarakat," tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.Kapolda menegaskan, kekuatan utama institusi Polri tidak terletak pada kemajuan teknologi, kelengkapan sarana prasarana maupun besarnya anggaran organisasi, tetapi pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas di lapangan.Menurutnya, masyarakat tidak berhadapan langsung dengan gedung, kendaraan dinas ataupun berbagai fasilitas modern yang dimiliki Polri. Yang mereka rasakan adalah kualitas pelayanan dari setiap anggota Polri ketika memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, maupun penegakan hukum."Kekuatan terbesar organisasi Polri bukan berada pada gedung yang megah ataupun peralatan modern, melainkan pada kualitas manusianya. Ketika SDM Polri berkualitas, pelayanan publik akan semakin baik, kepercayaan masyarakat meningkat, dan citra institusi akan semakin kuat. Sebaliknya, secanggih apa pun fasilitas yang dimiliki, tanpa SDM yang unggul, pelayanan yang profesional tidak akan pernah terwujud," ujar Kapolda.Ia menjelaskan bahwa pembangunan SDM Polri harus dilakukan secara berkesinambungan, dimulai sejak proses rekrutmen, pendidikan pembentukan, pembinaan karakter, hingga pengembangan karier. Oleh sebab itu, SPN memiliki posisi yang sangat strategis sebagai "kawah candradimuka" yang menentukan kualitas wajah Polri di masa depan.Kapolda mengingatkan bahwa setiap siswa yang saat ini menjalani pendidikan bukan hanya sedang dipersiapkan menjadi aparat penegak hukum, tetapi juga calon pelayan masyarakat yang kelak menjadi representasi negara dalam memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan kepada masyarakat."SPN bukan sekadar tempat mendidik seseorang menjadi polisi. SPN adalah tempat membangun karakter, integritas, kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, dan etika pengabdian. Nilai-nilai yang ditanamkan hari ini akan melekat sepanjang perjalanan pengabdian mereka sebagai anggota Polri," katanya.Lebih lanjut Kapolda menekankan bahwa transformasi pendidikan kepolisian harus terus dilakukan agar mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman. Menurutnya, tantangan tugas Polri saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, mulai dari kejahatan berbasis teknologi, konflik sosial, perlindungan kelompok rentan, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, profesional, transparan, dan humanis.Karena itu, proses pembelajaran di SPN tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan teori maupun peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus membangun kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kecerdasan emosional, komunikasi publik, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara profesional.Kapolda meminta seluruh tenaga pendidik dan instruktur untuk terus melakukan inovasi dalam metode pembelajaran melalui pendekatan yang lebih aplikatif, seperti simulasi penanganan kasus, studi kasus nyata, diskusi interaktif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, hingga evaluasi berbasis pengalaman lapangan."Jangan hanya melatih siswa menghadapi situasi yang ideal. Latih mereka menghadapi kondisi yang paling sulit. Ajarkan bagaimana menghadapi masyarakat yang sedang marah, korban yang mengalami trauma, pelaku yang agresif, hingga situasi yang mengharuskan seorang polisi mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di situlah kualitas seorang anggota Polri benar-benar diuji," tegasnya.Menurut Kapolda, pendidikan kepolisian harus mampu melahirkan personel yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, memiliki empati tinggi, mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.Ia menambahkan bahwa setiap anggota Polri harus menyadari profesinya merupakan profesi pengabdian. Sebagian besar masyarakat datang ke kantor polisi dalam kondisi menghadapi persoalan, menjadi korban tindak pidana, atau membutuhkan perlindungan negara. Karena itu, kehadiran anggota Polri harus mampu memberikan rasa aman, ketenangan, dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat."Polisi yang hebat bukan hanya yang mampu menegakkan hukum, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa keadilan, memberikan ketenangan, dan menjadi harapan masyarakat ketika mereka menghadapi persoalan. Itulah karakter Bhayangkara yang harus dibangun sejak di bangku pendidikan," pungkas Kapolda.Selain menekankan penguatan kompetensi teknis dan profesionalisme, Kapolda Maluku juga menggarisbawahi pentingnya membangun karakter anggota Polri melalui pendekatan sosial dan budaya yang sesuai dengan karakteristik wilayah penugasan.Menurutnya, sebagai provinsi yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, serta pengalaman sejarah dalam menjaga harmoni sosial, Maluku membutuhkan sosok anggota Polri yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu membaca dinamika sosial masyarakat dan menyelesaikan persoalan secara persuasif dengan mengedepankan nilai-nilai lokal.Karena itu, Kapolda meminta agar SPN Polda Maluku mulai memperkuat materi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Maluku ke dalam proses pendidikan, sehingga lulusan SPN memiliki kompetensi teknis sekaligus kecerdasan sosial dan budaya dalam menjalankan tugas."Anggota Polri yang bertugas di Maluku harus memahami masyarakat Maluku. Mereka harus mengenal budayanya, memahami karakter sosialnya, serta mampu menggunakan pendekatan-pendekatan lokal dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Nilai hidup orang basudara dan Pela Gandong merupakan modal sosial yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan," ujar Kapolda.Ia menilai pendekatan berbasis budaya akan membuat kehadiran Polri semakin diterima masyarakat, memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi strategi efektif dalam mencegah konflik dan memelihara keamanan secara berkelanjutan.Kapolda juga menegaskan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, kurikulum pendidikan kepolisian harus terus berkembang mengikuti dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pengabdian.Menurutnya, pendidikan Polri harus mampu menghasilkan personel yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki kemampuan berpikir kritis, cepat mengambil keputusan, namun tetap menjunjung tinggi integritas, etika, disiplin, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.Dalam kesempatan tersebut, Kepala SPN Polda Maluku, Kombes Pol Romi Agusriansyah, S.I.K., memaparkan pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Program Kemampuan SPKT Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sedang berlangsung.Pendidikan di SPN Polda Maluku dilaksanakan selama lima bulan dengan mengedepankan kurikulum berbasis kompetensi yang mengintegrasikan pembinaan karakter, peningkatan kemampuan teknis kepolisian, penguatan mental kepribadian, disiplin, kepemimpinan, kemampuan akademik, hingga kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian di lapangan.Kapolda memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran SPN, mulai dari tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, hingga staf pendukung yang terus berupaya meningkatkan kualitas proses pendidikan.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi proses yang berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi agar lulusan SPN mampu menjadi Bhayangkara yang unggul, adaptif, profesional, dan dipercaya masyarakat."Jangan pernah berhenti melakukan evaluasi. Pendidikan harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Kita ingin setiap lulusan SPN menjadi anggota Polri yang mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus menjadi kebanggaan institusi dan masyarakat," tegasnya.Kapolda kembali mengingatkan bahwa kualitas lulusan SPN hari ini akan menentukan kualitas pelayanan Polri pada masa mendatang."Mari kita jadikan SPN Polda Maluku sebagai kawah candradimuka yang benar-benar melahirkan anggota Polri Presisi yang profesional, berintegritas, humanis, dicintai masyarakat, memahami budaya lokal, serta mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang sesungguhnya. Masa depan Polri ditentukan oleh kualitas pendidikan yang kita bangun hari ini," tutup Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan inspeksi mendadak yang dilakukan Kapolda merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen pimpinan dalam memastikan proses pendidikan di SPN berjalan sesuai standar untuk melahirkan anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas di era modern.Menurutnya, pembangunan SDM merupakan salah satu pilar utama transformasi Polri Presisi. Karena itu, kualitas pendidikan pembentukan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, transparan, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."Pesan utama Bapak Kapolda adalah bahwa investasi terbesar Polri bukan hanya pada pembangunan sarana maupun teknologi, tetapi pada pembangunan manusia. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita menyiapkan Bhayangkara yang memiliki kompetensi, karakter, integritas, empati, serta kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan bahwa SPN memiliki peran strategis sebagai gerbang awal pembentukan karakter anggota Polri. Karena itu, seluruh proses pendidikan harus mampu menghasilkan personel yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki etika profesi, kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi publik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan."Polda Maluku berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan di SPN sebagai bagian dari pembangunan SDM Polri yang unggul. Harapannya, setiap lulusan tidak hanya menjadi aparat penegak hukum yang profesional, tetapi juga menjadi pelayan masyarakat yang humanis, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri," tutup Kabid Humas.Seluruh rangkaian inspeksi mendadak berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan SDM Polri yang unggul. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Polri Presisi yang semakin profesional, modern, humanis, dan dipercaya masyarakat, sekaligus mendukung visi Indonesia menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. PNO-12
09 Agu 2026, 14:31 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Merah Putih Berkibar di Puncak Bukit Walesi, Simbol Persatuan di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Walesi – Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, prajurit Pos Kotis Walesi Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 645/Gardatama Yudha bersama pelajar, guru, dan warga Distrik Walesi mendaki bukit untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di puncak Bukit Walesi, Sabtu (8/8/2026). Perjalanan yang menyeberangi sungai dan menanjak bersama menjadi bukti bahwa semangat kebangsaan tidak terhalang oleh medan maupun jarak.Kegiatan diawali dengan pemberian pemahaman kebangsaan dan pembagian atribut Merah Putih kepada para siswa. Selanjutnya, seluruh peserta berjalan kaki bersama membawa tiang bendera menuju puncak. Sesampainya di sana, semuanya bergotong royong mendirikan tiang dan mengibarkan bendera, dilanjutkan dengan penghormatan terpimpin sebagai tanda cinta dan hormat kepada simbol negara. Suasana kehangatan terasa saat semua menikmati hidangan sederhana bersama setelah upacara. Dansatgas Yonif 645/Gardatama Yudha Letkol Inf Yan Rangga Rahabistara menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar seremonial. “Kami ingin memastikan semangat kemerdekaan RI sampai ke pelosok Papua. Kebersamaan hari ini menunjukkan betapa eratnya kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda sejak dini.Pengibaran bendera di ketinggian ini membawa pesan bahwa kemerdekaan milik seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali mereka yang tinggal di kampung, pegunungan, hingga perbatasan. Bagi anak-anak Walesi, mendaki bersama, mendirikan tiang, dan memberi hormat menjadi pengalaman nyata bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:53 WIT
TNI-Polri Usut Kelompok Bersenjata yang Menembak Dua Warga di Festival Lembah Baliem
Papuanewsonline.com, Jayapura – Aparat gabungan TNI dan Polri tengah menelusuri identitas kelompok bersenjata yang diduga menembaki warga sipil di kawasan penutupan Festival Budaya Lembah Baliem 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Sabtu (8/8/2026). Serangan mendadak itu menimpa warga yang hendak menyaksikan kegiatan budaya tahunan tersebut dan menyebabkan dua orang terluka.Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Robbi Suryadi membenarkan kedua korban telah dievakuasi dan mendapat penanganan medis di RSUD Wamena. Korban pertama, Laode Muhammad (43), menderita luka tembak di lutut, sedangkan korban kedua, Salbia (50), mengalami luka tembak di paha kanan. “Kondisi keduanya saat ini dalam keadaan stabil,” ujarnya dari Jayapura.Pasca-kejadian, prioritas utama aparat keamanan adalah mengamankan dan mengevakuasi warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Hal itu membuat penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi kelompok yang bertanggung jawab masih terus berjalan. “Kami belum dapat memastikan asal kelompok pelaku, namun pengejaran dan penyelidikan terus dilakukan secara intensif,” tegas Robbi.Kegiatan festival yang berlangsung 7–8 Agustus sempat terganggu, namun petugas keamanan gabungan segera mengendalikan situasi dan membersihkan lokasi. Acara yang seharusnya menjadi ajang merawat warisan budaya dan mempererat persaudaraan justru diwarnai tindakan kekerasan yang menakutkan dan merugikan warga sipil.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:50 WIT
Dari Belanda ke Mimika: Seabad Kasih Tanpa Pamrih Suster Santo Fransiskus Charitas
Papuanewsonline.com, Mimika – Perjalanan kasih yang dimulai dari sebuah biara kecil di Belanda kini telah menembus samudera, melintasi pulau Sumatera, hingga berakar dan berbuah lebat di tanah Papua. Tahun 2026 menjadi saksi genap satu abad kehadiran Kongregasi Suster-Suster Santo Fransiskus Charitas (FCh) di Indonesia, yang dirayakan dengan penuh syukur dalam Misa Syukur di Keuskupan Timika, dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Baru, pada Selasa (7/8/2026).Sejarah berawal pada 9 Juli 1926, ketika lima suster perintis pertama menginjakkan kaki di tepian Sungai Musi, Palembang. Di bawah semangat Santo Fransiskus, kesederhanaan, kerendahan hati, dan kasih kepada yang kecil, mereka merawat orang sakit, mendidik, dan mendampingi tanpa pamrih. Cabang Indonesia kemudian tumbuh mandiri pada 1 Desember 1991, dan tak lama berselang, pada tahun 1998, panggilan baru datang: melayani di tanah Mimika. Dua suster dikirim meninjau, dan dari kunjungan itu lahirlah kesepakatan untuk mengelola Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) yang dibangun atas kerja sama PT Freeport Indonesia, YPMAK, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Keuskupan Jayapura.Pada 20 Agustus 1999, RSMM mulai melayani dengan hanya sepuluh pasien per hari dan kapasitas 69 tempat tidur. Kini, 27 tahun kemudian, rumah sakit yang akrab disebut warga “Charitas” itu telah berkembang menjadi Rumah Sakit Kelas C berakreditasi KARS dengan 156 tempat tidur, didukung sekitar 370 tenaga, dan telah melayani lebih dari tiga juta pasien. Pelayanan meluas dari rawat jalan hingga UGD 24 jam, poliklinik spesialis, serta Klinik Mitra Masyarakat yang menjangkau wilayah lebih luas. Tak hanya di kota, kehadiran kasih itu pun hadir di pesisir melalui Biara Charitas Bintang Laut di Kaokanao.Yang paling mengesankan, benih kasih itu kini mulai tumbuh dari tanah sendiri: putri daerah Papua pun mulai bergabung menjadi bagian keluarga besar FCh, menandakan bahwa pengabdian ini bukan lagi sekadar perutusan dari jauh, melainkan telah berakar di hati masyarakat Amungsa. Jalan di depan rumah sakit pun kini bernama Jalan Charitas nama yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga Mimika.Penulis: JidEditor: OF
09 Agu 2026, 08:54 WIT
Wujud Toleransi, Umat Katolik Hadir di Puncak Peringatan 666 Tahun Masuknya Islam di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Fakfak - Suasana penuh persaudaraan dan toleransi mewarnai puncak peringatan 666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua yang berlangsung di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Sabtu (8/8/2026).Menariknya, dalam momentum bersejarah umat Islam tersebut, umat Katolik turut hadir memberikan dukungan. Kehadiran tersebut menjadi wujud nyata penghormatan dan semangat persaudaraan dalam menjaga kehidupan bersama yang rukun di Kabupaten Fakfak yang dikenal sebagai Kota Toleransi.Dalam perayaan tersebut, hadir dua pastor, yakni Pastor Alex Fabianus dan Pastor Oliver, OSA, bersama umat Katolik. Turut hadir pula Josep Goenawan selaku Ketua Dewan Paroki.Kehadiran para pastor dan umat Katolik menjadi gambaran nyata bahwa kehidupan masyarakat Fakfak dibangun di atas fondasi saling menghormati dan menghargai perbedaan.Pastor Alex Fabianus menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan sekaligus partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian perayaan.“Kami memang mendapat undangan. Selain itu, kehadiran kami di sini merupakan bentuk dukungan umat Katolik sekaligus turut berpartisipasi dalam berbagai rangkaian perayaan hingga hari puncak ini,” ujar Pastor Alex di sela kegiatan.Ia mengaku bahagia dapat hadir dalam momentum bersejarah tersebut. Menurutnya, Fakfak memiliki sejarah penting dalam perjalanan kehidupan beragama di Tanah Papua.Pastor Alex juga menilai kehidupan antarumat beragama di Kabupaten Fakfak patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.“Kehidupan antarumat beragama di Kabupaten Fakfak perlu menjadi contoh bagi kita semua. Kehidupan beragama di Fakfak ini sangat luar biasa. Perbedaan yang ada justru menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan, toleransi, dan persaudaraan,” ungkapnya.Bagi Gereja Katolik, kehadiran dalam momentum 666 tahun masuknya Islam ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus merawat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Perbedaan agama dan keyakinan bukanlah penghalang untuk saling menghormati, hadir bersama, dan membangun kehidupan yang damai di Tanah Papua.Editor: OF
08 Agu 2026, 21:21 WIT
Tokoh Nawaripi Bantah Jual Tanah Warisan - Tegaskan Sudah Disertifikatkan Milik TNI AL
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh-tokoh Suku Kamoro dari Kampung Nawaripi membantah keras isu yang menyebut mereka menjual tanah adat. Mereka menegaskan tidak pernah menjual tanah warisan leluhur.Klarifikasi itu disampaikan menyusul beredarnya berita bohong yang menuding tokoh Nawaripi menjual tanah."Kami tolak ada berita bohong, berita palsu yang menyatakan kami jual tanah. Yang buat berita itu tidak benar, dan orang yang berkomentar tentang tanah itu orang yang tidak punya kapasitas. Kami tidak pernah jual tanah karena itu warisan orangtua kami," tegas Tokoh Masyarakat Nawaripi, Derek Maoromako saat ditemui di Sanggar Merah Putih Nawaripi, Kamis (5/8/2026).Derek menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah pengukuran ulang tanah yang telah dilepas secara adat oleh orang tua mereka kepada TNI Angkatan Laut.Tanah seluas 2 hektar tersebut, kata dia, telah sah memiliki sertifikat dengan nomor 0046 atas nama TNI AL."Orang Nawaripi yang punya tanah dan orang Nawaripi tidak pernah jual tanah. Apalagi Bapa Desa sudah larang orang Nawaripi tidak boleh jual tanah. Yang berani jual, Bapa Desa tidak mau tandatangan pelepasannya," ujar Derek.Penegasan serupa disampaikan Tokoh Muda Nawaripi, Kris Yamiro. Ia menyebut sebagai generasi muda, dirinya wajib mengamankan keputusan pelepasan yang telah dilakukan para orang tua terdahulu kepada negara."Kalau ada yang bilang kami jual tanah itu salah besar dan itu hoaks. Saya minta yang buat berita bisa datang ketemu kami di Nawaripi," kata Kris.Menurut Kris, tanah tersebut adalah milik leluhur yang diwariskan kepada anak cucu, sehingga tidak mungkin diperjualbelikan. Kehadiran mereka di lokasi hanya untuk mengukur ulang batas tanah yang sudah bersertifikat tersebut."Sebagai tokoh muda sebetulnya belum tahu soal penyerahan tanah itu. Tapi karena tanahnya sudah diserahkan orang-orang tua dulu, maka sebagai generasi muda wajib untuk amankan tanah itu yang kepemilikannya oleh TNI AL," tutupnya.Editor: OF
05 Agu 2026, 15:50 WIT
Masyarakat Adat Marga Rahawarin Matli Pasang Sasi Adat Tolak Aktivitas PT BBA di Kei Besar
Papuanewsonline.com, Maluku Tenggara - Masyarakat adat Marga Rahawarin Matli di Desa Larat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, menggelar ritual sasi adat sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Batu Licin Beton Asphalt (PT BBA).Pemasangan sasi dilakukan di kawasan yang diklaim sebagai wilayah ulayat marga mereka. Bagi masyarakat Kei, sasi atau yang dalam tradisi lokal disebut Hawear bukan sekadar tradisi pelarangan. Dalam masyarakat Kei, daun kelapa putih atau janur digunakan sebagai simbol sasi atau larangan. Pelanggarannya dikenai sanksi adat yang disepakati melalui musyawarah adat. Bagi Marga Rahawarin Matli, sasi tersebut merupakan simbol penegasan hak atas tanah adat sekaligus perlindungan terhadap wilayah warisan leluhur.Juru Bicara Masyarakat Adat Marga Rahawarin Matli, Sahrudin Rahawarin, mengatakan kawasan yang dipersoalkan berada di sekitar perbatasan Desa Ohoirenan dan berbatasan dengan Desa Weduar di sebelah timur, Desa Tamangil Nuhuten di sebelah selatan, serta Desa Nerong dan Ohoirenan di sebelah utara."Masyarakat meminta agar setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum dan menghormati hak-hak masyarakat adat," ujar Sahrudin.Konteks Penolakan di Kei BesarAksi sasi oleh Marga Rahawarin Matli menambah daftar penolakan masyarakat Kei Besar terhadap PT BBA. Sebelumnya, warga Desa Ohoiwait juga menggelar sasi sebagai bentuk perlawanan terhadap eksplorasi yang dilakukan perusahaan tersebut.Komunitas Desa Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, kembali menggelar protes terhadap PT Batu Licin Beton Asphalt (BBA) karena perusahaan diduga membuka hutan dan merusak sasi adat tradisional Kei yang didirikan warga. Aksi tersebut terjadi pada Rabu, 3 Desember 2025 dan dipimpin tetua adat setempat. Di tingkat provinsi, penolakan juga disuarakan di depan Kantor Gubernur Maluku pada 16 Juni 2025. Massa yang menamakan diri Solidaritas Anak Maluku menentang aktivitas penambangan batu kapur oleh PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di Ohoi (Desa) Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, yang dinilai merusak lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Isu perizinan menjadi sorotan. Dalam rapat Komisi II DPRD Maluku pada 11 Juni 2025, anggota Komisi II DPRD Maluku menegaskan bahwa kegiatan tambang PT Batu Licin tidak hanya ilegal tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan. “Kami menolak keberadaan PT Batu Licin Aspal yang sedang beroperasi di Kei Besar karena mereka tidak memiliki AMDAL dan IUP,” ujar Suleman dalam rapat tersebut.Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak PT Batu Licin Beton Asphalt terkait pemasangan sasi oleh Marga Rahawarin Matli di Desa Larat.Masyarakat adat menegaskan akan mempertahankan sasi adat tersebut hingga ada kepastian hukum atas status tanah adat dan penghentian aktivitas pertambangan di wilayah yang mereka klaim. (OF)
04 Agu 2026, 21:32 WIT
