Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Empat Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak baru. Markas Besar TNI resmi mengungkap identitas empat prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Yusri Nuryanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Ia menyebut empat tersangka terdiri dari tiga perwira pertama dan satu bintara, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.“Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, Serda ES,” ujar Yusri.Menurutnya, para tersangka berasal dari dua matra berbeda, yakni TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Mereka sebelumnya diamankan oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebelum akhirnya diserahkan ke Pusat Polisi Militer TNI untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.Yusri menegaskan bahwa institusinya berkomitmen menangani perkara ini secara serius dan profesional. Ia juga menekankan bahwa proses penyelidikan akan dilakukan secara cepat sesuai dengan harapan publik.“Kita akan bekerja semaksimal mungkin agar proses penyelidikan ini dapat dilakukan secepatnya, secara profesional, kemudian kita serahkan kepada penuntut, dalam hal ini oditur militer, untuk dilakukan persidangan,” katanya.Tak hanya itu, transparansi dalam proses hukum juga menjadi perhatian. Yusri memastikan bahwa persidangan terhadap para tersangka akan digelar secara terbuka.“Selama ini persidangan di militer selalu terbuka,” tambahnya.Sebelumnya, empat orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Andrie Yunus telah diamankan oleh tim BAIS TNI. Penangkapan tersebut menjadi langkah awal dalam mengungkap kasus yang menyita perhatian publik ini.Perkembangan kasus ini kini menjadi sorotan luas, terutama terkait komitmen penegakan hukum di lingkungan militer serta perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia di Indonesia. (GF)
18 Mar 2026, 21:17 WIT
Nakes Dibunuh di Tambrauw, Negara Didesak Berhenti “Salah Sasaran”
Papuanewsonline.com, Tambrauw — Kekerasan kembali mencabik
Tanah Papua. Kali ini, yang menjadi korban adalah mereka yang seharusnya
dilindungi, yakni tenaga kesehatan.Dua nakes tewas dalam serangan brutal di Kabupaten Tambrauw,
Senin (16/3), sementara dua lainnya selamat dengan luka dan trauma mendalam.Tragedi ini bukan sekadar angka kematian. Ini adalah alarm
keras bahwa ruang kemanusiaan di Papua kian menyempit, bahkan bagi mereka yang
datang membawa layanan kesehatan, bukan konflik.Di tengah duka dan kemarahan publik, negara justru
diingatkan agar tidak kembali mengulang pola lama: keras ke warga sipil, lemah
terhadap pelaku.Jaringan Damai Papua (JDP) secara tegas mendesak aparat
penegak hukum untuk segera memburu dan mengungkap pelaku yang hingga kini masih
dilabeli sebagai Orang Tak Dikenal (OTK).Label yang kerap muncul, namun jarang benar-benar berujung
pada kejelasan.“Fokus utama harus pada pengejaran pelaku, bukan malah
membatasi gerak masyarakat,” tegas Jubir JDP, Yan Christian Warinussy dalam
pernyataan tertulis yang diterima Papuanewsonline.com, Rabu (18/3/2026).Sorotan tajam juga diarahkan pada langkah-langkah aparat di
lapangan yang dinilai berpotensi melampaui batas.Jubir JDP mengakui, penutupan jalan, pemeriksaan identitas,
hingga kontrol ketat terhadap mobilitas warga di sekitar Kampung Jokbu, Distrik
Bamusbama, dinilai berisiko berubah menjadi tekanan terhadap warga sipil.JDP mengingatkan, pendekatan keamanan yang berlebihan tanpa
sensitivitas sosial justru bisa memperkeruh keadaan.Apalagi jika disertai intimidasi fisik maupun psikis
terhadap warga yang tidak tahu-menahu soal peristiwa tersebut.“Jangan sampai masyarakat sipil kembali menjadi korban
kedua,” demikian peringatan keras yang disampaikan.Situasi ini menegaskan satu ironi besar, di saat pelaku
kekerasan belum tertangkap, warga justru menghadapi pembatasan ruang hidupnya
sendiri.Warrinusy tuntut negara untuk tidak salah arah mengamankan
warga, bukan membuat mereka merasa terancam.Lebih jauh, JDP menekankan pentingnya pemulihan kondisi
sosial di lokasi kejadian."Trauma, ketakutan, dan ketidakpastian yang
ditinggalkan insiden ini berpotensi memicu luka sosial yang lebih dalam jika
tidak segera ditangani, " Pintahnya.Peristiwa Tambrauw kembali membuka pertanyaan lama yang
belum juga terjawab, mengapa kekerasan terhadap warga sipil di Papua terus
berulang, dan mengapa pelakunya kerap hilang dalam bayang-bayang “OTK”?.Jika negara gagal menjawab ini dengan tindakan nyata, maka
kepercayaan publik akan terus terkikis dan kekerasan berisiko menjadi siklus
tanpa ujung.JDP menegaskan akan terus mengawal kasus ini sekaligus
mendorong upaya perdamaian yang berkeadilan di Tanah Papua. Namun satu hal
jelas, tanpa keberanian negara untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil,
seruan damai hanya akan terdengar seperti gema di ruang kosong.
Penulis; Nerius Rahabav
18 Mar 2026, 17:30 WIT
Rp144 Miliar Dana Pemilu Mimika Disorot, Tokoh Masyarakat Desak Mabes Polri dan KPK Turun Tangan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dugaan skandal dana hibah
senilai Rp 144 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mimika 2025–2026 kini menjadi sorotan publik.Tokoh masyarakat Mimika, Dianu Omaleng, secara terbuka
menyampaikan keprihatinannya atas lambannya penanganan kasus yang diduga
melibatkan anggaran besar tersebut.Dalam pernyataannya, Dianu mengungkapkan bahwa dana hibah
yang diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika diduga
bermasalah dan telah menjadi temuan sejumlah pihak, termasuk auditor negara.“Berkas dugaan korupsi ini bahkan sudah berada di meja
Kapolda Papua Tengah sejak November 2025, namun hingga kini belum ada
kejelasan,” ujarnya kepada Papuanewsonline.com, Rabu 18 Maret 2026Ia juga menyebutkan bahwa penanganan perkara tersebut tidak
hanya berada di tingkat Polres Mimika, tetapi juga telah ditangani di tingkat
Polda Papua Tengah. Namun demikian, hingga saat ini belum terlihat adanya
perkembangan yang signifikan.Ia menambahkan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran mencapai Rp 40
miliar. Selain itu, publik juga menyoroti misteri pergeseran dana sekitar Rp 28
miliar yang hingga kini belum terungkap secara transparan.Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat. Penanganan kasus
yang dinilai berjalan di tempat membuat kepercayaan publik terhadap penegakan
hukum mulai dipertanyakan.“Sudah lebih dari satu tahun, tapi aparat penegak hukum
terkesan diam. Ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,”
tegasnya.Meski tidak menuding pihak tertentu, Dianu mengakui bahwa
kecurigaan publik mulai berkembang, termasuk dugaan adanya upaya melindungi
oknum tertentu di balik kasus tersebut.Atas dasar itu, ia mendesak agar penanganan perkara ini
diambil alih langsung oleh Mabes Polri guna memastikan proses hukum berjalan
secara objektif dan transparan.Ia juga meminta perhatian khusus dari Kapolri, Listyo Sigit
Prabowo, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang dinilai telah
mencederai kepercayaan publik tersebut.Tak hanya itu, Dianu turut mendesak Komisi Pemberantasan
Korupsi serta Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat agar ikut melakukan
penyelidikan menyeluruh.“Ini bukan lagi sekadar isu daerah, tetapi sudah menjadi
perhatian publik yang lebih luas. Harus ada transparansi dan keberanian untuk
membuka semuanya,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin memastikan bahwa
anggaran negara digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya sejumlah perkara
lain di Mimika yang belum terselesaikan, termasuk yang berkaitan dengan
penggunaan dana publik untuk kepentingan pemilu.Dianu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut
mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan.“Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Tidak boleh ada
penyelesaian diam-diam. Ini uang negara, uang rakyat,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari pihak Polres Mimika maupun Polda Papua Tengah terkait perkembangan terbaru
penanganan kasus tersebut.Kasus ini pun kini menjadi ujian serius bagi komitmen
penegakan hukum dan transparansi anggaran di Indonesia, khususnya dalam menjaga
integritas proses demokrasi di daerah.
Penulis: Nerius Rahabav
18 Mar 2026, 14:27 WIT
Alumni UIN Jakarta Beri Tenggat 30 Hari ke Polri, Desak Pengungkapan Teror Andrie Yunus
Papuanewsonline.com, Jakarta – Solidaritas alumni UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta lintas generasi memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk mengungkap pelaku hingga aktor intelektual di
balik serangan penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.Tenggat waktu tersebut dihitung sejak peristiwa penyerangan
yang terjadi di kawasan Salemba pada 12 Maret 2026. Desakan ini muncul seiring
meningkatnya perhatian publik terhadap kasus yang dinilai sebagai ancaman
serius terhadap demokrasi.Perwakilan alumni UIN Jakarta, Nury Sybli, menegaskan bahwa
kasus ini tidak boleh diperlakukan sebagai tindak kriminal biasa karena
menyangkut keselamatan pembela HAM dan masa depan kebebasan sipil di Indonesia.“Jika dalam 30 hari pelaku belum terungkap dan aktor
intelektualnya tidak ditangkap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus
bertanggung jawab, termasuk mundur dari jabatannya. Ini bukan kasus biasa, ini
ujian bagi negara,” tegas Nury Sybli.Ia menambahkan bahwa perhatian terhadap kasus ini tidak
hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional serta
lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang hukum.“Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memberi atensi, Komisi III
DPR RI juga telah mengeluarkan rekomendasi. Rakyat menjadi mata bagi Andrie.
Kasus ini tidak boleh dibiarkan tertutup. Kita harus kejar,” ujarnya.Para alumni menilai serangan terhadap Andrie Yunus merupakan
bagian dari pola intimidasi terhadap pembela HAM yang selama ini aktif mengawal
isu-isu sensitif, termasuk kritik terhadap kebijakan negara.“Apa yang menimpa Andrie, itu ancaman nyata bagi demokrasi.
Jika negara gagal mengungkap pelaku dan dalangnya, dapat disimpulkan negara
adalah bagian dari kejahatan itu,” kata Nury.Solidaritas alumni juga mengingatkan agar aparat penegak
hukum tidak mengulangi kegagalan dalam penanganan kasus serupa di masa lalu,
termasuk kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK.“Kasus Novel Baswedan adalah preseden buruk. Prosesnya
berlarut-larut butuh waktu bertahun-tahun dan menyisakan banyak tanda tanya.
Negara tidak boleh lagi mempertontonkan pembiaran ketika teror menyasar pembela
keadilan,” ujar Nury Sybli.Selain itu, kritik juga diarahkan kepada lembaga legislatif
yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas dalam merespons ancaman terhadap
aktivis pro-demokrasi.Sebagai langkah konkret, para alumni mendesak pembentukan
Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna
memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan bebas dari konflik
kepentingan.“Pengusutan harus menjangkau sampai ke aktor intelektual dan
sumber pendanaan teror. Tanpa itu, keadilan hanya akan berhenti di permukaan,”
kata Rakhmad Zailani Kiki.Di akhir pernyataannya, Solidaritas Alumni UIN Jakarta
menyerukan konsolidasi nasional di kalangan mahasiswa dan alumni perguruan
tinggi di seluruh Indonesia untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas.Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, mereka
menegaskan bahwa keadilan menjadi bagian penting dari makna kemenangan yang
sesungguhnya.
“Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Bongkar dan adili
pelaku serta aktor intelektual teror terhadap Andrie Yunus,” demikian
pernyataan tersebut ditutup. (GF)
18 Mar 2026, 12:04 WIT
TPNPB Kodap XXXIII Tambrauw Klaim Eksekusi Dua Tenaga Medis, Tuding sebagai Agen Intelijen
Papuanewsonline.com, Tambrauw – Manajemen Markas Pusat
Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB) secara
resmi mengumumkan aksi bersenjata yang dilakukan oleh anggotanya di wilayah
Kabupaten Tambrauw. TPNPB Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw mengeklaim telah mengeksekusi
dua orang tenaga kesehatan (nakes) yang dituding sebagai agen intelijen militer
Indonesia.Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam siaran pers
resminya pada Selasa (17/3/2026), menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi
pada Senin, 16 Maret 2026, sekitar pukul 11.37 WIT. Dalam aksi itu, pihak TPNPB
mengaku menyita satu unit telepon satelit (HT) dan sejumlah amunisi dari tangan
korban.“Kami melakukan tindakan ini berdasarkan pernyataan Panglima
TNI bahwa tenaga kesehatan dan pendidikan di Papua adalah bagian dari aparat
militer. Hal itu terbukti dengan ditemukannya HT dan peluru saat eksekusi
dilakukan,” klaim Sebby Sambom dalam keterangannya.Desakan Keterlibatan InternasionalSelain melaporkan aksi di Tambrauw, KOMNAS TPNPB juga
mengeluarkan pernyataan sikap tegas yang ditujukan kepada pihak internasional.
Mereka meminta Palang Merah Internasional (ICRC) dan jurnalis asing untuk
segera masuk ke wilayah konflik di Papua guna melaporkan situasi secara
independen.“Kami meminta bantuan ICRC dan lembaga HAM internasional
untuk membantu 105.878 warga sipil yang mengungsi akibat konflik bersenjata
ini. Perlu adanya pembangunan rumah sakit dan sekolah darurat di lokasi
pengungsian,” lanjut Sebby mengutip laporan Human Rights Monitor.Peringatan bagi Warga Pendatang dan PerusahaanMelalui siaran pers yang ditandatangani oleh jajaran
pimpinan tertinggi TPNPB-OPM, termasuk Jenderal Goliath Tabuni, organisasi
tersebut mengeluarkan peringatan keras kepada warga imigran (pendatang) serta
pekerja nakes dan guru untuk segera meninggalkan zona konflik demi keamanan.Pihak TPNPB juga mengimbau pemilik perusahaan ilegal yang
beroperasi di Papua untuk segera mengosongkan lokasi. Mereka mengancam akan
mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas yang dianggap merusak ekosistem
hutan dan laut Papua akibat limbah pertambangan.Hingga berita ini diterbitkan, pihak TNI-Polri maupun
Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum memberikan pernyataan resmi atau konfirmasi
terkait kebenaran klaim eksekusi nakes dan penyitaan amunisi tersebut. Penulis: Hend
Editor: GF
18 Mar 2026, 11:58 WIT
“Biar Saya Dibenci!”, Pengakuan Johannes Rettob Bongkar Strategi Sunyi di Balik Pelantikan
Papuanewsonline.com, Mimika – Gelombang kemarahan publik
pecah usai pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, 11
Maret 2026. Demonstrasi bermunculan, kritik membanjir, dan satu unggahan pastor
di media sosial menyulut api yang lebih besar, hingga disebut “tidak bijaksana,
bahkan cenderung bodoh.”Namun di balik riuh emosi itu, muncul satu pengakuan yang
justru membalik arah perdebatan. Adalah Pastor Amandus Rahadat yang pertama kali membuka
tabir tersebut. Dalam khotbahnya di Gereja Katolik Tiga Raja Mimika, seperti
dikutip Papuanewsonline.com dari akun TikTok, Rabu 18 Maret 2026, Rahadat
mengaku sempat ikut terseret arus kemarahan.“Empat puluh tiga tahun saya mengabdi di tanah ini. Tapi
melihat hasil pelantikan itu, saya bertanya—inikah hasilnya?” ujarnya, getir.Kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Minimnya keterwakilan
Orang Asli Papua (OAP), khususnya Amungme dan Kamoro, dalam struktur jabatan
baru memantik luka lama: rasa tersisih di tanah sendiri.Namun alih-alih larut dalam asumsi, Pastor Amandus memilih
jalan berbeda mengkonfrontasi langsung pengambil keputusan.Ia menghubungi Bupati Mimika, Johannes Rettob. Pertemuan pun
terjadi. Selama satu setengah jam, enam pertanyaan “tajam” dilontarkan—mulai
dari dugaan dominasi suku tertentu, potensi praktik transaksional dalam promosi
jabatan, hingga peran Wakil Bupati Emanuel Kemong.Yang muncul kemudian bukan sekadar klarifikasi—melainkan
pengakuan strategi yang berisiko secara politik.“Kalau saya mau cari simpati, saya bisa angkat saja orang
Kamoro atau Amungme meski belum memenuhi syarat. Tapi itu berarti saya tidak
sayang mereka,” kata Johannes Rettob, dikutip Pastor Amandus. Pernyataan
berikutnya lebih tajam—bahkan terdengar seperti tantangan:“Demi masa depan mereka, saya rela nama saya jelek. Biar
saya dibenci.”Pernyataan ini menjadi titik balik. Bupati mengklaim sedang
memainkan “strategi sunyi”: tidak populis hari ini, tapi membangun fondasi
jangka panjang agar OAP benar-benar siap, bukan sekadar simbol. Namun di
sinilah kontroversi justru menguat.Apakah ini bentuk kepemimpinan visioner—atau justru
pembenaran atas ketimpangan yang terjadi hari ini? Pastor Amandus sendiri
mengakui perubahan sikapnya.“Mata saya terbuka. Kita terlalu cepat marah, tanpa memahami
aturan,” katanya. Ia bahkan mengkritik publik secara keras: “Banyak yang
buta—buta pikiran, buta hati. Termasuk saya.”Meski begitu, ia tidak menutup kritik. Ia justru melempar
pertanyaan yang lebih mendasar: jika orang Papua mampu mengerjakan pekerjaan
tertentu, mengapa masih didominasi pendatang?Di titik ini, polemik Mimika tidak lagi sekadar soal
pelantikan jabatan. Ini adalah pertarungan antara dua realitas:Keadilan instan yang dituntut publikProses panjang berbasis regulasi yang diklaim pemerintahDi tengah tarik-menarik itu, satu hal menjadi jelas:
keputusan Johannes Rettob bukan hanya administratif—tetapi politis, bahkan
ideologis. Dan seperti semua keputusan besar, ia datang dengan harga:kepercayaan publik. Kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang
benar atau salah. Melainkan—apakah Mimika siap menunggu sebuah janji masa
depan, sementara rasa ketidakadilan masih terasa hari ini?
Penulis: Nerius Rahabav
18 Mar 2026, 11:15 WIT
Pilihan Redaksi
Empat Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak baru. Markas Besar TNI resmi mengungkap identitas empat prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Yusri Nuryanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Ia menyebut empat tersangka terdiri dari tiga perwira pertama dan satu bintara, yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.“Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, Serda ES,” ujar Yusri.Menurutnya, para tersangka berasal dari dua matra berbeda, yakni TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Mereka sebelumnya diamankan oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebelum akhirnya diserahkan ke Pusat Polisi Militer TNI untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.Yusri menegaskan bahwa institusinya berkomitmen menangani perkara ini secara serius dan profesional. Ia juga menekankan bahwa proses penyelidikan akan dilakukan secara cepat sesuai dengan harapan publik.“Kita akan bekerja semaksimal mungkin agar proses penyelidikan ini dapat dilakukan secepatnya, secara profesional, kemudian kita serahkan kepada penuntut, dalam hal ini oditur militer, untuk dilakukan persidangan,” katanya.Tak hanya itu, transparansi dalam proses hukum juga menjadi perhatian. Yusri memastikan bahwa persidangan terhadap para tersangka akan digelar secara terbuka.“Selama ini persidangan di militer selalu terbuka,” tambahnya.Sebelumnya, empat orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Andrie Yunus telah diamankan oleh tim BAIS TNI. Penangkapan tersebut menjadi langkah awal dalam mengungkap kasus yang menyita perhatian publik ini.Perkembangan kasus ini kini menjadi sorotan luas, terutama terkait komitmen penegakan hukum di lingkungan militer serta perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia di Indonesia. (GF)
18 Mar 2026, 21:17 WIT
Nakes Dibunuh di Tambrauw, Negara Didesak Berhenti “Salah Sasaran”
Papuanewsonline.com, Tambrauw — Kekerasan kembali mencabik
Tanah Papua. Kali ini, yang menjadi korban adalah mereka yang seharusnya
dilindungi, yakni tenaga kesehatan.Dua nakes tewas dalam serangan brutal di Kabupaten Tambrauw,
Senin (16/3), sementara dua lainnya selamat dengan luka dan trauma mendalam.Tragedi ini bukan sekadar angka kematian. Ini adalah alarm
keras bahwa ruang kemanusiaan di Papua kian menyempit, bahkan bagi mereka yang
datang membawa layanan kesehatan, bukan konflik.Di tengah duka dan kemarahan publik, negara justru
diingatkan agar tidak kembali mengulang pola lama: keras ke warga sipil, lemah
terhadap pelaku.Jaringan Damai Papua (JDP) secara tegas mendesak aparat
penegak hukum untuk segera memburu dan mengungkap pelaku yang hingga kini masih
dilabeli sebagai Orang Tak Dikenal (OTK).Label yang kerap muncul, namun jarang benar-benar berujung
pada kejelasan.“Fokus utama harus pada pengejaran pelaku, bukan malah
membatasi gerak masyarakat,” tegas Jubir JDP, Yan Christian Warinussy dalam
pernyataan tertulis yang diterima Papuanewsonline.com, Rabu (18/3/2026).Sorotan tajam juga diarahkan pada langkah-langkah aparat di
lapangan yang dinilai berpotensi melampaui batas.Jubir JDP mengakui, penutupan jalan, pemeriksaan identitas,
hingga kontrol ketat terhadap mobilitas warga di sekitar Kampung Jokbu, Distrik
Bamusbama, dinilai berisiko berubah menjadi tekanan terhadap warga sipil.JDP mengingatkan, pendekatan keamanan yang berlebihan tanpa
sensitivitas sosial justru bisa memperkeruh keadaan.Apalagi jika disertai intimidasi fisik maupun psikis
terhadap warga yang tidak tahu-menahu soal peristiwa tersebut.“Jangan sampai masyarakat sipil kembali menjadi korban
kedua,” demikian peringatan keras yang disampaikan.Situasi ini menegaskan satu ironi besar, di saat pelaku
kekerasan belum tertangkap, warga justru menghadapi pembatasan ruang hidupnya
sendiri.Warrinusy tuntut negara untuk tidak salah arah mengamankan
warga, bukan membuat mereka merasa terancam.Lebih jauh, JDP menekankan pentingnya pemulihan kondisi
sosial di lokasi kejadian."Trauma, ketakutan, dan ketidakpastian yang
ditinggalkan insiden ini berpotensi memicu luka sosial yang lebih dalam jika
tidak segera ditangani, " Pintahnya.Peristiwa Tambrauw kembali membuka pertanyaan lama yang
belum juga terjawab, mengapa kekerasan terhadap warga sipil di Papua terus
berulang, dan mengapa pelakunya kerap hilang dalam bayang-bayang “OTK”?.Jika negara gagal menjawab ini dengan tindakan nyata, maka
kepercayaan publik akan terus terkikis dan kekerasan berisiko menjadi siklus
tanpa ujung.JDP menegaskan akan terus mengawal kasus ini sekaligus
mendorong upaya perdamaian yang berkeadilan di Tanah Papua. Namun satu hal
jelas, tanpa keberanian negara untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil,
seruan damai hanya akan terdengar seperti gema di ruang kosong.
Penulis; Nerius Rahabav
18 Mar 2026, 17:30 WIT
Rp144 Miliar Dana Pemilu Mimika Disorot, Tokoh Masyarakat Desak Mabes Polri dan KPK Turun Tangan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dugaan skandal dana hibah
senilai Rp 144 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mimika 2025–2026 kini menjadi sorotan publik.Tokoh masyarakat Mimika, Dianu Omaleng, secara terbuka
menyampaikan keprihatinannya atas lambannya penanganan kasus yang diduga
melibatkan anggaran besar tersebut.Dalam pernyataannya, Dianu mengungkapkan bahwa dana hibah
yang diperuntukkan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika diduga
bermasalah dan telah menjadi temuan sejumlah pihak, termasuk auditor negara.“Berkas dugaan korupsi ini bahkan sudah berada di meja
Kapolda Papua Tengah sejak November 2025, namun hingga kini belum ada
kejelasan,” ujarnya kepada Papuanewsonline.com, Rabu 18 Maret 2026Ia juga menyebutkan bahwa penanganan perkara tersebut tidak
hanya berada di tingkat Polres Mimika, tetapi juga telah ditangani di tingkat
Polda Papua Tengah. Namun demikian, hingga saat ini belum terlihat adanya
perkembangan yang signifikan.Ia menambahkan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran mencapai Rp 40
miliar. Selain itu, publik juga menyoroti misteri pergeseran dana sekitar Rp 28
miliar yang hingga kini belum terungkap secara transparan.Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat. Penanganan kasus
yang dinilai berjalan di tempat membuat kepercayaan publik terhadap penegakan
hukum mulai dipertanyakan.“Sudah lebih dari satu tahun, tapi aparat penegak hukum
terkesan diam. Ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,”
tegasnya.Meski tidak menuding pihak tertentu, Dianu mengakui bahwa
kecurigaan publik mulai berkembang, termasuk dugaan adanya upaya melindungi
oknum tertentu di balik kasus tersebut.Atas dasar itu, ia mendesak agar penanganan perkara ini
diambil alih langsung oleh Mabes Polri guna memastikan proses hukum berjalan
secara objektif dan transparan.Ia juga meminta perhatian khusus dari Kapolri, Listyo Sigit
Prabowo, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang dinilai telah
mencederai kepercayaan publik tersebut.Tak hanya itu, Dianu turut mendesak Komisi Pemberantasan
Korupsi serta Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat agar ikut melakukan
penyelidikan menyeluruh.“Ini bukan lagi sekadar isu daerah, tetapi sudah menjadi
perhatian publik yang lebih luas. Harus ada transparansi dan keberanian untuk
membuka semuanya,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin memastikan bahwa
anggaran negara digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya sejumlah perkara
lain di Mimika yang belum terselesaikan, termasuk yang berkaitan dengan
penggunaan dana publik untuk kepentingan pemilu.Dianu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut
mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan.“Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Tidak boleh ada
penyelesaian diam-diam. Ini uang negara, uang rakyat,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari pihak Polres Mimika maupun Polda Papua Tengah terkait perkembangan terbaru
penanganan kasus tersebut.Kasus ini pun kini menjadi ujian serius bagi komitmen
penegakan hukum dan transparansi anggaran di Indonesia, khususnya dalam menjaga
integritas proses demokrasi di daerah.
Penulis: Nerius Rahabav
18 Mar 2026, 14:27 WIT
Alumni UIN Jakarta Beri Tenggat 30 Hari ke Polri, Desak Pengungkapan Teror Andrie Yunus
Papuanewsonline.com, Jakarta – Solidaritas alumni UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta lintas generasi memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk mengungkap pelaku hingga aktor intelektual di
balik serangan penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.Tenggat waktu tersebut dihitung sejak peristiwa penyerangan
yang terjadi di kawasan Salemba pada 12 Maret 2026. Desakan ini muncul seiring
meningkatnya perhatian publik terhadap kasus yang dinilai sebagai ancaman
serius terhadap demokrasi.Perwakilan alumni UIN Jakarta, Nury Sybli, menegaskan bahwa
kasus ini tidak boleh diperlakukan sebagai tindak kriminal biasa karena
menyangkut keselamatan pembela HAM dan masa depan kebebasan sipil di Indonesia.“Jika dalam 30 hari pelaku belum terungkap dan aktor
intelektualnya tidak ditangkap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus
bertanggung jawab, termasuk mundur dari jabatannya. Ini bukan kasus biasa, ini
ujian bagi negara,” tegas Nury Sybli.Ia menambahkan bahwa perhatian terhadap kasus ini tidak
hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional serta
lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang hukum.“Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memberi atensi, Komisi III
DPR RI juga telah mengeluarkan rekomendasi. Rakyat menjadi mata bagi Andrie.
Kasus ini tidak boleh dibiarkan tertutup. Kita harus kejar,” ujarnya.Para alumni menilai serangan terhadap Andrie Yunus merupakan
bagian dari pola intimidasi terhadap pembela HAM yang selama ini aktif mengawal
isu-isu sensitif, termasuk kritik terhadap kebijakan negara.“Apa yang menimpa Andrie, itu ancaman nyata bagi demokrasi.
Jika negara gagal mengungkap pelaku dan dalangnya, dapat disimpulkan negara
adalah bagian dari kejahatan itu,” kata Nury.Solidaritas alumni juga mengingatkan agar aparat penegak
hukum tidak mengulangi kegagalan dalam penanganan kasus serupa di masa lalu,
termasuk kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK.“Kasus Novel Baswedan adalah preseden buruk. Prosesnya
berlarut-larut butuh waktu bertahun-tahun dan menyisakan banyak tanda tanya.
Negara tidak boleh lagi mempertontonkan pembiaran ketika teror menyasar pembela
keadilan,” ujar Nury Sybli.Selain itu, kritik juga diarahkan kepada lembaga legislatif
yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas dalam merespons ancaman terhadap
aktivis pro-demokrasi.Sebagai langkah konkret, para alumni mendesak pembentukan
Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna
memastikan proses penyelidikan berjalan transparan dan bebas dari konflik
kepentingan.“Pengusutan harus menjangkau sampai ke aktor intelektual dan
sumber pendanaan teror. Tanpa itu, keadilan hanya akan berhenti di permukaan,”
kata Rakhmad Zailani Kiki.Di akhir pernyataannya, Solidaritas Alumni UIN Jakarta
menyerukan konsolidasi nasional di kalangan mahasiswa dan alumni perguruan
tinggi di seluruh Indonesia untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas.Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, mereka
menegaskan bahwa keadilan menjadi bagian penting dari makna kemenangan yang
sesungguhnya.
“Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Bongkar dan adili
pelaku serta aktor intelektual teror terhadap Andrie Yunus,” demikian
pernyataan tersebut ditutup. (GF)
18 Mar 2026, 12:04 WIT
TPNPB Kodap XXXIII Tambrauw Klaim Eksekusi Dua Tenaga Medis, Tuding sebagai Agen Intelijen
Papuanewsonline.com, Tambrauw – Manajemen Markas Pusat
Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB) secara
resmi mengumumkan aksi bersenjata yang dilakukan oleh anggotanya di wilayah
Kabupaten Tambrauw. TPNPB Kodap XXXIII Ru Mana Tambrauw mengeklaim telah mengeksekusi
dua orang tenaga kesehatan (nakes) yang dituding sebagai agen intelijen militer
Indonesia.Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam siaran pers
resminya pada Selasa (17/3/2026), menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi
pada Senin, 16 Maret 2026, sekitar pukul 11.37 WIT. Dalam aksi itu, pihak TPNPB
mengaku menyita satu unit telepon satelit (HT) dan sejumlah amunisi dari tangan
korban.“Kami melakukan tindakan ini berdasarkan pernyataan Panglima
TNI bahwa tenaga kesehatan dan pendidikan di Papua adalah bagian dari aparat
militer. Hal itu terbukti dengan ditemukannya HT dan peluru saat eksekusi
dilakukan,” klaim Sebby Sambom dalam keterangannya.Desakan Keterlibatan InternasionalSelain melaporkan aksi di Tambrauw, KOMNAS TPNPB juga
mengeluarkan pernyataan sikap tegas yang ditujukan kepada pihak internasional.
Mereka meminta Palang Merah Internasional (ICRC) dan jurnalis asing untuk
segera masuk ke wilayah konflik di Papua guna melaporkan situasi secara
independen.“Kami meminta bantuan ICRC dan lembaga HAM internasional
untuk membantu 105.878 warga sipil yang mengungsi akibat konflik bersenjata
ini. Perlu adanya pembangunan rumah sakit dan sekolah darurat di lokasi
pengungsian,” lanjut Sebby mengutip laporan Human Rights Monitor.Peringatan bagi Warga Pendatang dan PerusahaanMelalui siaran pers yang ditandatangani oleh jajaran
pimpinan tertinggi TPNPB-OPM, termasuk Jenderal Goliath Tabuni, organisasi
tersebut mengeluarkan peringatan keras kepada warga imigran (pendatang) serta
pekerja nakes dan guru untuk segera meninggalkan zona konflik demi keamanan.Pihak TPNPB juga mengimbau pemilik perusahaan ilegal yang
beroperasi di Papua untuk segera mengosongkan lokasi. Mereka mengancam akan
mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas yang dianggap merusak ekosistem
hutan dan laut Papua akibat limbah pertambangan.Hingga berita ini diterbitkan, pihak TNI-Polri maupun
Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum memberikan pernyataan resmi atau konfirmasi
terkait kebenaran klaim eksekusi nakes dan penyitaan amunisi tersebut. Penulis: Hend
Editor: GF
18 Mar 2026, 11:58 WIT
“Biar Saya Dibenci!”, Pengakuan Johannes Rettob Bongkar Strategi Sunyi di Balik Pelantikan
Papuanewsonline.com, Mimika – Gelombang kemarahan publik
pecah usai pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, 11
Maret 2026. Demonstrasi bermunculan, kritik membanjir, dan satu unggahan pastor
di media sosial menyulut api yang lebih besar, hingga disebut “tidak bijaksana,
bahkan cenderung bodoh.”Namun di balik riuh emosi itu, muncul satu pengakuan yang
justru membalik arah perdebatan. Adalah Pastor Amandus Rahadat yang pertama kali membuka
tabir tersebut. Dalam khotbahnya di Gereja Katolik Tiga Raja Mimika, seperti
dikutip Papuanewsonline.com dari akun TikTok, Rabu 18 Maret 2026, Rahadat
mengaku sempat ikut terseret arus kemarahan.“Empat puluh tiga tahun saya mengabdi di tanah ini. Tapi
melihat hasil pelantikan itu, saya bertanya—inikah hasilnya?” ujarnya, getir.Kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Minimnya keterwakilan
Orang Asli Papua (OAP), khususnya Amungme dan Kamoro, dalam struktur jabatan
baru memantik luka lama: rasa tersisih di tanah sendiri.Namun alih-alih larut dalam asumsi, Pastor Amandus memilih
jalan berbeda mengkonfrontasi langsung pengambil keputusan.Ia menghubungi Bupati Mimika, Johannes Rettob. Pertemuan pun
terjadi. Selama satu setengah jam, enam pertanyaan “tajam” dilontarkan—mulai
dari dugaan dominasi suku tertentu, potensi praktik transaksional dalam promosi
jabatan, hingga peran Wakil Bupati Emanuel Kemong.Yang muncul kemudian bukan sekadar klarifikasi—melainkan
pengakuan strategi yang berisiko secara politik.“Kalau saya mau cari simpati, saya bisa angkat saja orang
Kamoro atau Amungme meski belum memenuhi syarat. Tapi itu berarti saya tidak
sayang mereka,” kata Johannes Rettob, dikutip Pastor Amandus. Pernyataan
berikutnya lebih tajam—bahkan terdengar seperti tantangan:“Demi masa depan mereka, saya rela nama saya jelek. Biar
saya dibenci.”Pernyataan ini menjadi titik balik. Bupati mengklaim sedang
memainkan “strategi sunyi”: tidak populis hari ini, tapi membangun fondasi
jangka panjang agar OAP benar-benar siap, bukan sekadar simbol. Namun di
sinilah kontroversi justru menguat.Apakah ini bentuk kepemimpinan visioner—atau justru
pembenaran atas ketimpangan yang terjadi hari ini? Pastor Amandus sendiri
mengakui perubahan sikapnya.“Mata saya terbuka. Kita terlalu cepat marah, tanpa memahami
aturan,” katanya. Ia bahkan mengkritik publik secara keras: “Banyak yang
buta—buta pikiran, buta hati. Termasuk saya.”Meski begitu, ia tidak menutup kritik. Ia justru melempar
pertanyaan yang lebih mendasar: jika orang Papua mampu mengerjakan pekerjaan
tertentu, mengapa masih didominasi pendatang?Di titik ini, polemik Mimika tidak lagi sekadar soal
pelantikan jabatan. Ini adalah pertarungan antara dua realitas:Keadilan instan yang dituntut publikProses panjang berbasis regulasi yang diklaim pemerintahDi tengah tarik-menarik itu, satu hal menjadi jelas:
keputusan Johannes Rettob bukan hanya administratif—tetapi politis, bahkan
ideologis. Dan seperti semua keputusan besar, ia datang dengan harga:kepercayaan publik. Kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang
benar atau salah. Melainkan—apakah Mimika siap menunggu sebuah janji masa
depan, sementara rasa ketidakadilan masih terasa hari ini?
Penulis: Nerius Rahabav
18 Mar 2026, 11:15 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
KM Gandha Nusantara 17 Mati Mesin di Perairan Maluku Utara, Basarnas Ternate Kerahkan Personel
Papuanewsonline.com, Ternate – Sebuah kapal rute
Bitung–Ternate dilaporkan mengalami kerusakan mesin di perairan Maluku Utara
sehingga memicu operasi pencarian dan pertolongan oleh Basarnas Ternate bersama
unsur SAR gabungan.Informasi mengenai kejadian tersebut diterima Kantor
Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate dari pihak PELNI Ternate melalui
Rudi Arif pada Minggu, 15 Maret 2026.Berdasarkan kronologi kejadian, pada Sabtu 14 Maret 2026
sekitar pukul 22.00 WIT, KM Gandha Nusantara 17 berlayar dari Bitung menuju
Ternate. Namun pada Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WIT kapal dilaporkan
mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan sekitar Maluku Utara.Pihak kru kapal sempat melakukan upaya perbaikan secara
mandiri untuk mengatasi gangguan pada mesin. Namun hingga beberapa waktu
kemudian perbaikan tersebut belum berhasil dilakukan sehingga kapal tidak dapat
melanjutkan perjalanan.Kapten kapal kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada
pihak PELNI. Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Basarnas Ternate
untuk meminta bantuan penanganan melalui operasi SAR.Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Ternate, Ferdinando,
mengatakan bahwa pada pukul 12.15 WIT Tim Rescue Kantor SAR Ternate bersama
unsur yang terlibat langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan KN SAR
237 Pandudewanata.Di sisi lain, kapal KM Sabuk Nusantara 115 yang berada di
sekitar lokasi kejadian juga sempat berusaha melakukan penarikan terhadap kapal
yang mengalami kerusakan tersebut. Namun upaya tersebut terkendala kondisi
gelombang laut yang mencapai sekitar 2,5 hingga 3 meter.Selain itu dilaporkan kapal mengalami kemiringan sekitar 20
derajat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh tim penyelamat.
Hingga saat ini proses evakuasi dan upaya penyelamatan masih terus dilakukan
oleh Tim SAR Gabungan.Unsur yang terlibat dalam operasi ini antara lain Kantor SAR
Ternate, Polairud Polda Maluku Utara, KPLP Ternate, PT PELNI, serta kapal KM
Sabuk Nusantara 115. Sementara itu jumlah korban yang berada di kapal
dilaporkan sebanyak tujuh orang dan seluruhnya masih dalam proses penanganan
oleh tim SAR. (GF)
16 Mar 2026, 21:32 WIT
KEBAKARAN HANGUSKAN TIGA RUMAH DI MIMIKA BARU, SATU ORANG ALAMI LUKA BAKAR
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Baru, Gang Pelangi Kasih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, pada Minggu pagi (15/03/26) sekitar pukul 08.50 WIT. Peristiwa tersebut menghanguskan tiga unit rumah petakan dan menyebabkan seorang penghuni mengalami luka bakar. Kasi Humas Polres Mimika Iptu Hempy Ona, SE, menyampaikan bahwa kerugian materiil diperkirakan mencapai antara Rp600 juta hingga Rp700 juta. "Kami mengucapkan belasungkawa atas kejadian ini dan akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui akar penyebabnya," ujarnya.Korban luka bakar diketahui bernama D.R (60 tahun), seorang pensiunan guru yang tinggal di lokasi kejadian.Ia mengalami luka bakar pada bagian kaki kiri dan kanan serta lengan kanan, dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Herlina Timika. Istri korban, V.P (61 tahun), berhasil selamat tanpa luka fisik namun masih mengalami trauma akibat insiden tersebut. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, kebakaran diduga bermula saat D.R hendak menyalakan kompor minyak tanah untuk memasak. Diduga terjadi kebocoran pada tangki bensin sepeda motor yang terparkir sekitar satu meter dari kompor, uap bensin yang menyebar kemudian tersambar api dan memicu ledakan kecil.Korban sempat berusaha mendorong sepeda motor yang terbakar keluar rumah untuk mencegah api menyebar, namun dalam upaya tersebut ia mengalami luka bakar. Warga sekitar segera berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran cepat merembet ke dua rumah tetangga karena jarak bangunan yang sangat berdekatan. Setelah menerima laporan, personel Polres Mimika bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mimika segera tiba di lokasi dengan empat unit mobil pemadam kebakaran. Petugas PLN juga turut membantu dengan memutus aliran listrik di sekitar lokasi untuk menghindari bahaya tambahan.Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 09.30 WIT setelah dilakukan upaya pemadaman dan pendinginan oleh tim gabungan. Selain tiga rumah yang ludes terbakar, satu unit sepeda motor hangus terbakar dan satu mobil mengalami kerusakan pada kaca depan akibat panas api. Seluruh perabot rumah tangga serta dokumen penting para penghuni tidak dapat diselamatkan. Saat ini Tim Inafis Polres Mimika sedang melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. "Kami menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan bahan bakar dan tidak memarkir kendaraan dekat sumber api. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi dan korban dapat segera pulih dengan baik," pungkas Hempy. Penulis: JidEditor: GF
16 Mar 2026, 08:43 WIT
SEORANG PEMANCING REMAJA TENGGELAM DI DERMAGA PELABUHAN POUMAKO TIMIKA
Papuanewsonline.com, Timika – Seorang pemancing ikan bernama Robianus Kehek (18 tahun) dilaporkan tenggelam pada Minggu (15/03/26) subuh sekitar pukul 05.00 WITA di Dermaga Pelabuhan Poumako, Kabupaten Mimika. Korban mulai melakukan aktivitas memancing sejak sekitar pukul 02.00 dini hari sebelum insiden terjadi. Pelaporan kejadian dilakukan oleh Ayub Sesa pada sore hari sekitar pukul 15.25 WITA kepada petugas jaga dermaga SAR Timika. Menurut keterangan pelapor, saat tengah memancing korban terpeleset dan jatuh ke dalam air. Ada saksi mata yang menyaksikan korban sempat berusaha berenang, namun tidak lama kemudian tidak terlihat lagi di permukaan air. Setelah kejadian terjadi, keluarga korban bersama masyarakat setempat segera melakukan upaya pencarian mandiri untuk menemukan korban. Namun hingga saat pelaporan diterima pihak Basarnas Timika, upaya tersebut belum menghasilkan hasil yang diharapkan.Kepala Kantor SAR Timika I Wayan Suyatna, S.H., M.M., melalui Kasubsie Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y. Batlajery, S.E., langsung mengerahkan tim Rescue untuk melakukan pencarian intensif. Tim menggunakan Perahu Karet 25 PK dalam menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian. Langkah ini dilakukan secepat mungkin untuk meningkatkan peluang menemukan korban dengan selamat.Hingga saat berita ini diterbitkan, tim SAR gabungan yang juga dibantu oleh keluarga korban dan masyarakat setempat masih terus melakukan upaya pencarian dengan penuh semangat. Pihak SAR mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika berada di sekitar dermaga atau perairan, terutama pada kondisi cuaca dan visibilitas yang terbatas di pagi hari. "Kami akan terus melakukan pencarian hingga korban ditemukan dan dapat segera kembali ke pangkuan keluarga," pungkas Charles Y. Batlajery.Penulis: JidEditor: GF
16 Mar 2026, 08:32 WIT
Pelatihan MoJo Kedubes AS Dorong Jurnalis Muda Kuasai Jurnalisme Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Jakarta menyelenggarakan pelatihan Mobile Journalism (MoJo) pada
Jumat, 13 Maret, di American Space yang berlokasi di Masjid Istiqlal. Kegiatan
ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari jurnalis anggota Ikatan Wartawan
Online (IWO), anggota Asosiasi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI), serta jurnalis
mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah jurnalistik.Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
peserta dalam memproduksi konten digital berkualitas menggunakan telepon
pintar, khususnya dalam peliputan Ramadan. Kegiatan tersebut juga menjadi
bagian dari upaya mendorong jurnalis agar mampu beradaptasi dengan perkembangan
teknologi media yang semakin pesat.Seiring dengan berkembangnya platform digital di Indonesia,
pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi, termasuk cerita dan berita
mengenai Ramadan, juga mengalami perubahan. Melalui pelatihan ini, para peserta
didorong untuk menghasilkan liputan yang kreatif, akurat, dan tetap menjunjung
tinggi tanggung jawab jurnalistik.“Kedutaan Besar Amerika Serikat berkomitmen mendukung
jurnalisme profesional serta menjalin keterlibatan dengan komunitas media yang
terus berkembang,” ujar Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat Jamie W.
Ravetz dalam sambutan pembukaan.“Melalui lokakarya ini, kami berharap dapat memberikan
perangkat praktis yang dapat mendukung kerja jurnalistik—mulai dari menyusun
cerita yang menarik, melakukan wawancara yang membangun narasi kuat, hingga
memanfaatkan perangkat mobile untuk merekam video, foto, dan audio secara
efektif.”Pada sesi pertama, peserta mengikuti materi bertajuk
“Ramadan Storytelling in the Digital Age” yang dipandu oleh wartawan senior
Hanna Fauzie. Dalam sesi ini, peserta mempelajari tren peliputan Ramadan di era
digital serta pentingnya pelaporan yang sensitif terhadap isu-isu keagamaan.Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai
teknik wawancara yang mampu membangun narasi kuat dalam sebuah laporan
jurnalistik, tanpa mengabaikan prinsip etika serta akurasi dalam pemberitaan.Sesi kedua dipandu oleh jurnalis digital Tedy Tri Setio yang
berfokus pada keterampilan praktis dalam Mobile Journalism. Peserta diajarkan
berbagai teknik dasar pengambilan video dan foto berkualitas menggunakan
telepon pintar.Materi yang diberikan mencakup teknik framing, pengaturan
pencahayaan, hingga pengolahan audio agar hasil produksi konten menjadi lebih
profesional. Para peserta juga diperkenalkan dengan berbagai aplikasi
pengeditan sederhana yang dapat digunakan untuk membuat konten digital secara
cepat dan efektif.Selain itu, pelatihan juga membahas tren format konten
digital yang kini banyak digunakan di berbagai platform media sosial, seperti
reels, shorts, dan video vertikal yang semakin populer di kalangan audiens
digital.Kegiatan pelatihan kemudian ditutup dengan sesi praktik dan
presentasi ide cerita. Dalam sesi tersebut, peserta diminta mengembangkan ide
liputan singkat bertema Ramadan dan memproduksi konten video pendek berdasarkan
materi yang telah dipelajari.Melalui kegiatan ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat
berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis warga, jurnalis
muda, serta mahasiswa jurnalistik dalam memanfaatkan teknologi mobile untuk
menghasilkan liputan yang informatif, menarik, dan relevan bagi masyarakat di
era digital. (GF)
15 Mar 2026, 11:44 WIT
Operasi Ketupat Salawaku 2026: Bid Dokkes Polda Maluku Perkuat Dukungan Medis Personel di Lapangan
Papuanewsonline.com, Ambon – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Maluku menggelar pemeriksaan kesehatan bagi personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026, guna memastikan seluruh anggota yang bertugas dalam pengamanan arus mudik Idulfitri berada dalam kondisi fisik yang prima.Pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Tahapary Polda Maluku usai pelaksanaan apel kesiapan personel Operasi Ketupat Salawaku 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan medis terhadap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat yang bertujuan mengamankan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri.Tim kesehatan Bid Dokkes Polda Maluku melakukan sejumlah pemeriksaan dasar kepada personel, di antaranya pengecekan tekanan darah, pemberian vitamin, serta layanan konsultasi kesehatan bagi anggota yang akan melaksanakan tugas pengamanan di berbagai titik operasi.Ketua Tim Kesehatan Lapangan Operasi Ketupat Salawaku 2026, IPTU Rsya A. Tamaela, A.Md.Kep., S.H., mengatakan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara rutin selama pelaksanaan operasi guna memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga.“Pemeriksaan kesehatan ini akan terus kami lakukan hingga berakhirnya pelaksanaan Operasi Ketupat Salawaku 2026. Tujuannya agar seluruh personel yang bertugas di lapangan tetap dalam kondisi sehat dan mampu melaksanakan tugas pengamanan secara maksimal,” ujarnya.Ia menjelaskan, layanan kesehatan tidak hanya dilakukan di markas komando operasi, tetapi juga akan diberikan langsung di lokasi penugasan anggota.“Kami setiap hari membuka layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan bagi personel Polda Maluku maupun Polresta Ambon yang terlibat dalam operasi. Selain itu, tim kesehatan juga akan turun langsung ke pos-pos pengamanan untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap terpantau,” tambahnya.Operasi Ketupat Salawaku 2026 sendiri merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan oleh Polda Maluku bersama unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik serta perayaan Idulfitri di wilayah Maluku.Dalam operasi tersebut, Polda Maluku menyiagakan sejumlah pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis, seperti pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, serta jalur transportasi utama yang menjadi pusat mobilitas masyarakat selama musim mudik.Melalui dukungan layanan kesehatan dari Bid Dokkes Polda Maluku, diharapkan seluruh personel yang bertugas dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026 dapat menjalankan tugas pengamanan secara optimal sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan lancar.Dukungan layanan kesehatan bagi personel yang bertugas dalam Operasi Ketupat Salawaku 2026 menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengamanan arus mudik di wilayah Maluku. Personel kepolisian yang bertugas di lapangan seringkali menghadapi kondisi kerja yang padat dan membutuhkan kesiapan fisik yang prima.Dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin serta layanan medis langsung di pos-pos pengamanan, Bid Dokkes Polda Maluku menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesiapan personel sekaligus memastikan pelaksanaan operasi berjalan optimal. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama momentum mudik dan perayaan Idulfitri. PNO-12
15 Mar 2026, 11:38 WIT
Kapolri Ingatkan Pemudik Utamakan Keselamatan Selama Perjalanan Lebaran
Papuanewsonline.com, Surabaya – Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan
mudik Lebaran agar selalu mengutamakan keselamatan selama berada di jalan. Ia
menekankan pentingnya kewaspadaan dan kondisi fisik yang prima agar perjalanan
menuju kampung halaman dapat berlangsung dengan aman.Imbauan tersebut disampaikan Kapolri usai melaksanakan
kegiatan Safari Ramadan di Mapolda Jawa Timur, Sabtu (14/3/2026). Dalam
kesempatan itu, Sigit mengingatkan para pemudik agar tidak memaksakan diri
apabila merasa lelah selama perjalanan."Pesan saya, tolong hati-hati di jalan. Jangan terlalu
memaksakan diri untuk cepat, santai, istirahat," kata Sigit usai safari
ramadhan di Mapolda Jawa Timur (Jatim), Sabtu (14/3/2026).Menurutnya, sikap berhati-hati menjadi kunci utama agar
perjalanan mudik dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat sampai di
kampung halaman dalam kondisi sehat serta selamat.Dengan menjaga kondisi tubuh dan tidak memaksakan diri di
jalan, Sigit berharap masyarakat dapat merasakan kebahagiaan yang utuh saat
berkumpul bersama keluarga dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri."Sehingga kita bisa bertemu dengan keluarga di tempat
mudik nanti dalam kondisi sehat," ujar Sigit.Ia menjelaskan bahwa Polri bersama berbagai pihak terkait
telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran arus mudik tahun
ini. Fasilitas tersebut antara lain pos pelayanan, pos terpadu, serta rest area
yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat selama perjalanan.Menurut Sigit, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan
dapat membantu para pemudik yang merasa lelah agar dapat beristirahat sejenak
sebelum melanjutkan perjalanan menuju tujuan masing-masing."Dan kita menyiapkan tempat-tempat untuk beristirahat.
Kalau kemudian kondisi badannya capek, ada rest area, ada pos pelayanan
terpadu, ada pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Disiapkan
juga berbagai macam fasilitas mungkin takjil, persiapan sahur dan juga kontrol
kesehatan," ucap Sigit.Kapolri juga menegaskan bahwa sejak awal Polri telah
berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama masa
mudik Lebaran. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai langkah pengamanan serta
pelayanan di jalur-jalur utama yang dilalui pemudik."Jadi saya titip supaya angka kecelakaan juga bisa kita
jaga, mudik bisa berjalan dengan baik dan Polri siap untuk memberikan pelayanan
yang terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik di hari raya Idul
Fitri tahun 2026 ini," tutup Sigit. (GF)
15 Mar 2026, 11:41 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
1.100 Takjil Dibagikan, Kadin, HIPMI, IWAPI dan Komunitas di Mimika Berbagi Berkah Ramadan
Papuanewsonline.com, Mimika — Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Mimika bersama HIPMI Mimika, IWAPI DPC Mimika, Yayasan Rabu Biru
Foundation, dan Maxim Timika berkolaborasi membagikan 1.100 paket takjil kepada
masyarakat selama bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik,
antara lain Bundaran SP2, Jalan Budi Utomo depan Cafe MULO, serta di jalur
poros Pomako–Mapurujaya dengan mengusung tema “Bersatu dalam Kolaborasi,
Berbagi dalam Keberkahan”, Sabtu (14/03/2026).Sekretaris Kadin Mimika, Viktor Fonatba, mengatakan sebagai
induk organisasi pengusaha, Kadin berupaya merangkul seluruh organisasi
underbond seperti HIPMI dan IWAPI, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai
komunitas, termasuk Yayasan Rabu Biru dan Maxim, dalam kegiatan sosial selama
Ramadan.Menurutnya, kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan
bentuk kepedulian bersama sekaligus upaya mempererat hubungan antara organisasi
dan masyarakat di Kabupaten Mimika.“Melalui kegiatan ini kami berharap tercipta silaturahmi
yang semakin kuat antara asosiasi dan masyarakat. Ini juga menjadi wujud
kebersamaan serta kepedulian di bulan suci Ramadan,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa Ramadan menjadi momentum untuk
memperkuat harmoni dan kebersamaan di tengah keberagaman. Karena itu,
kolaborasi antarorganisasi dalam kegiatan sosial dinilai penting untuk
menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.“Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak amal kebaikan,
memperkuat silaturahmi, serta meningkatkan kepedulian kepada sesama. Kita semua
berbeda-beda, namun bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu meraih keberkahan,”
tambahnya.Sementara itu, Ketua HIPMI Mimika Junaidi Samuel
menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil telah menjadi tradisi organisasi
yang rutin dilakukan setiap tahun. Pada tahun sebelumnya kegiatan tersebut
dilaksanakan bersama organisasi Tidar, sedangkan tahun ini HIPMI berkolaborasi
dengan Kadin, IWAPI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru.“Kegiatan berbagi takjil ini memang rutin kami lakukan
setiap tahun. Tahun lalu bersama Tidar, dan tahun ini kami berkolaborasi dengan
Kadin sebagai organisasi pengusaha, IWAPI sebagai organisasi pengusaha wanita,
kemudian Maxim, serta Yayasan Rabu Biru,” jelasnya.Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat
kebersamaan sekaligus memperkuat solidaritas antarorganisasi dan masyarakat,
khususnya di bulan Ramadan.“Semangatnya sama, niatnya sama, yaitu berbagi kepada sesama
dan mempererat kebersamaan dalam keberagaman,” ujarnya.Ketua IWAPI DPC Mimika, dr. Puttri Sultan, juga menjelaskan
bahwa kegiatan berbagi takjil tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai
organisasi dan komunitas yang ada di Mimika.“Kegiatan ini kami laksanakan bersama teman-teman dari
Kadin, HIPMI, Maxim, serta Yayasan Rabu Biru dalam rangka berbagi berkah kepada
saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa,” katanya.Ia menjelaskan bahwa pembagian takjil dilakukan di sejumlah
titik, mulai dari kawasan SP2, Jalan Budi Utomo, hingga sepanjang jalur
Mapurujaya–Pomako. Takjil juga dibagikan kepada masyarakat yang melintas serta
kepada jamaah di sejumlah musala dan masjid di sekitar lokasi kegiatan.Puttri berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antarorganisasi dan warga.“Harapan kami, melalui kegiatan ini masyarakat dapat
terbantu, khususnya bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain
itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat
kolaborasi antara berbagai organisasi,” ungkapnya.Sementara itu, Ketua Yayasan Rabu Biru Egy Kenharvey menilai
Ramadan merupakan momentum penting untuk mempererat persaudaraan sekaligus
menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.Menurutnya, semangat berbagi dalam kebersamaan akan membawa
keberkahan bagi semua pihak. Ia juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin
antara Kadin, HIPMI, IWAPI, Maxim, serta berbagai komunitas dalam kegiatan
sosial tersebut.“Dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan bersama,
dapat tumbuh kebahagiaan di tengah masyarakat. Keikhlasan dalam berbagi menjadi
nilai utama yang mampu memperkuat persaudaraan,” ujarnya.Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai
upaya menumbuhkan semangat toleransi, kepedulian sosial, serta memperkuat
kebersamaan di tengah masyarakat Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
16 Mar 2026, 16:34 WIT
KKSS MIMIKA GELAR BUKA PUASA BERSAMA, AJAK PERKUAT SILATURAHMI & KEBERSAMAAN
Papuanewsonline.com, Timika – BPD KKSS Kabupaten Mimika menggelar kegiatan buka puasa bersama bertajuk "Menjalin Ukhuwah Meraih Berkah Ramadhan" di Aula Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Timika, pada hari Minggu (15/3/2026) pukul 16.00 WIT. Dalam sambutannya, Ketua BPD KKSS Mimika H. Iwan Anwar, S.H., M.H., mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara tersebut.Iwan Anwar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi, mempererat persaudaraan, serta membangun kebersamaan di antara keluarga besar KKSS dan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. "Melalui kegiatan ini, kita berharap hubungan komunikasi, toleransi, dan keharmonisan antar warga dapat terus terjaga dengan baik," ujarnya. Ia menambahkan bahwa acara buka puasa bersama ini juga menjadi bagian dari program dakwah KKSS yang bertujuan memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus mempererat tali persaudaraan antar anggota dan masyarakat luas. Selain itu, Iwan Anwar menyampaikan informasi terkait rencana pembangunan Baruga KKSS yang telah memasuki tahap awal dengan peletakan batu pertama beberapa waktu lalu. Dari penggalangan dana yang dilakukan secara spontan, telah terkumpul target sekitar Rp400 juta, namun saat ini yang telah masuk baru sekitar 50 persen. "Kami mengajak seluruh keluarga besar KKSS yang memiliki kemampuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas ini. Harapannya, baruga tersebut dapat menjadi tempat berkumpul, bersilaturahmi, dan melaksanakan berbagai kegiatan sosial serta keagamaan," jelasnya.Iwan juga mengajak seluruh anggota KKSS untuk tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan, saling mendukung, serta melestarikan budaya dan filosofi kearifan dari Sulawesi Selatan. Ia menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah mempersiapkan acara dengan baik dalam waktu singkat. Sebelum menyambut buka puasa, ia juga secara pribadi dan atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat kekhilafan selama ini. "Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan serta mempererat persaudaraan di antara kita semua," pungkasnya. Penulis: JidEditor: GF
16 Mar 2026, 08:57 WIT
Prajurit TNI Juara Musabaqoh Hifdzil Qur’an 30 Juz di Libya
Papuanewsonline.com, Libya - Membanggakan, prajurit TNI bernama Prada Nawawi M.M. Latifullah berhasil menjadi juara pertama hapalan Al Qur’an 30 juz dalam ajang Musabaqoh Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional yang digelar di Kota Misurata, Libya, sejak tanggal 7 sampai dengan 14 Maret 2026. Pada ajang MHQ Internasional kali ini, Prada Nawawai berhasil unggul dari para peserta yang berasal dari negara Libya, Mauritania, Comoro, Pantai Gading dan Indonesia. Dengan penuh keyakinan dan ilmu yang dimiliki dalam menghapal Al Qur'an, Prada Nawawi sangat bersyukur menjadi juara pertama dalam kompetisi yang disaksikan oleh Perdana Menteri Libya, Panglima Tentara Libya, Wamenhan Libya dan Kepala Staf Angkatan Tentara Libya.Seluruh anggota delegasi merupakan personel TNI yang telah melewati proses seleksi ketat sebelum akhirnya dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional tersebut. Kehadiran delegasi Indonesia membawa nama dan kehormatan Indonesia di tingkat internasional, yang mana momentum ini bertepatan di bulan suci Ramadhan delegasi Indonesia mempromosikan nilai-nilai Al Qur'an di tingkat global.Partisipasi delegasi Indonesia diharapkan dapat mempererat hubungan persahabatan serta menunjukkan keramahtamahan antara Indonesia dengan negara-negara peserta yang turut hadir, sekaligus meningkatkan citra positif Indonesia serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. (rls)
16 Mar 2026, 00:04 WIT
PDI-P Mimika Bagikan Takjil Gratis, Bagian Kegiatan Kepedulian Ramadan
Papuanewsonline.com, Timika – DPD Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan berbagi takjil gratis
kepada masyarakat di depan Sekretariat PDI-P yang berlokasi di Jalan WR
Soepratman, Timika, pada hari Jumat (13/3/2026). Kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 H ini menjadi bentuk nyata kepedulian
partai terhadap masyarakat Mimika.Kegiatan berbagi takjil dipimpin langsung oleh Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika sekaligus pengurus DPD PDI-P Mimika,
Adrian Andika Tie, bersama sejumlah pengurus partai lainnya. Adrian menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu
agenda rutin PDI-P Mimika selama bulan Ramadan yang telah direncanakan dengan
matang"Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat
menjalankan agenda berbagi takjil kepada seluruh masyarakat. Semoga hal kecil
yang kita lakukan ini dapat menjadi berkah bagi semua yang menerima dan menjadi
amalan baik di bulan suci Ramadan," ujarnya.Selain berbagi takjil, Adrian mengungkapkan bahwa DPD PDI-P
Mimika juga memiliki program kegiatan lainnya selama bulan Ramadan. Antara lain mengunjungi sejumlah panti asuhan di wilayah
Mimika untuk memberikan bantuan serta melaksanakan kegiatan Sahur On The Road
yang akan dilakukan bersama umat Muslim di berbagai lokasi strategis di daerah
tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi
antarwarga dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam menjalankan ibadah puasa.Adrian juga mengajak seluruh masyarakat Mimika, tanpa
memandang suku, agama, ras, dan golongan, untuk bersama-sama menjaga keamanan
serta keharmonisan di daerah tersebut. "Kita harus bersatu dalam menjaga kedamaian agar Mimika
tetap kondusif dan nyaman untuk dihuni. Mimika adalah rumah kita bersama, oleh
karena itu setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan
kebahagiaan bersama," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mar 2026, 23:15 WIT
Safari Ramadhan, Bidhumas dan Bidpropam Polda Maluku Bagikan 250 Paket Takjil
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) bersama Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat pengguna jalan di Kota Ambon, Selasa (10/3/2026).Aksi sosial yang digelar di ruas Jalan Sultan Hasanuddin, kawasan Kapaha, depan Kantor Dinas Perikanan Provinsi Maluku, ini menyasar para pekerja sektor informal yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa.Sebanyak 250 paket takjil dibagikan langsung kepada pengemudi angkutan kota (angkot), pengendara sepeda motor, ojek pangkalan maupun ojek online, serta pejalan kaki yang melintas di lokasi kegiatan.Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi yang turun ke jalan bersama personel Humas dan Propam untuk membagikan takjil secara langsung kepada masyarakat.Menurut Rositah, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya mereka yang masih bekerja di jalanan saat waktu berbuka puasa tiba.“Kami menyadari banyak saudara-saudara kita seperti pengemudi angkot dan ojek yang tetap bekerja hingga menjelang berbuka puasa. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi sekaligus memastikan mereka dapat berbuka tepat waktu,” ujar Rositah di sela kegiatan.Selain membagikan takjil, personel kepolisian juga memberikan edukasi dan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.Pengendara diingatkan untuk tetap mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), terutama di waktu-waktu menjelang berbuka yang biasanya ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.Aksi berbagi ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial Polda Maluku selama bulan Ramadan sekaligus upaya memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat.Sejumlah warga yang menerima takjil mengaku mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai membantu masyarakat yang masih berada di jalan saat waktu berbuka puasa.Kegiatan berlangsung tertib dan lancar meski arus lalu lintas di kawasan tersebut terpantau cukup padat menjelang sore hari.Kegiatan pembagian takjil yang dilakukan jajaran Polda Maluku tidak hanya memiliki nilai aksi sosial, tetapi juga memperlihatkan pendekatan humanis Polri kepada masyarakat di ruang publik.Keterlibatan dua fungsi internal kepolisian, yakni Humas dan Propam, juga menunjukkan komitmen penguatan etika pelayanan serta transparansi institusi di tengah masyarakat.Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai sarana membangun public trust, terutama melalui interaksi langsung antara polisi dan warga yang beraktivitas di jalan.Langkah ini sejalan dengan upaya Polri untuk terus memperkuat citra sebagai institusi yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat. PNO-12
11 Mar 2026, 11:23 WIT
Gus Miftah Serukan Perlawanan terhadap Intoleransi dalam Ngabuburit Lintas Iman di Gereja Sleman
Papuanewsonline.com, Sleman – Kegiatan ngabuburit dan orasi
kebangsaan bersama 200 tokoh lintas agama digelar di Gereja Maria Bunda Allah,
Maguwoharjo, Sleman, pada Sabtu, 7 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai upaya merawat kebhinekaan sekaligus menyemai semangat kerukunan di
tengah masyarakat yang beragam.Kegiatan tersebut dihadiri berbagai tokoh penting, mulai
dari tokoh Islam Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah hingga Komandan
Korem (Danrem) 072 Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujarwo.Dalam kegiatan itu, sebanyak 200 buku karya Miftah Maulana
Habiburrahman berjudul “Merawat Kebhinekaan Menyemai Kerukunan”
dibagikan kepada para peserta yang hadir. Buku tersebut menjadi refleksi
sekaligus ajakan untuk menjaga persatuan di tengah tantangan kebangsaan yang
semakin kompleks.Buku yang ditulis Gus Miftah ini terinspirasi dari
kegelisahannya terhadap kondisi kebangsaan Indonesia. Dalam beberapa tahun
terakhir, berbagai peristiwa intoleransi dinilai telah mencederai nilai-nilai
kemanusiaan dan kebangsaan.Sejumlah peristiwa seperti perusakan rumah ibadah, penolakan
terhadap pembangunan gereja, pelarangan ritual dan perayaan keagamaan
minoritas, hingga maraknya ujaran kebencian di media sosial menjadi fenomena
yang berulang terjadi.Dalam bukunya, persoalan tersebut menjadi salah satu poin
penting yang dibahas. Sebuah pertanyaan besar pun muncul mengenai mengapa
bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi dan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika masih bergumul dengan persoalan intoleransi yang tak kunjung
terselesaikan.Gus Miftah juga mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi
terhadap berbagai kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, baik di dunia
nyata maupun di ruang digital yang semakin memengaruhi kehidupan sosial
masyarakat."Saya percaya bahwa kerukunan tidak bisa dibiarkan
berjalan sendiri. Ia harus dirawat, dijaga, dan diperjuangkan oleh semua elemen
bangsa, tokoh agama, masyarakat sipil, dan individu warga negara. Tanpa
perlawanan kolektif terhadap intoleransi, kita akan kehilangan rumah besar
bernama Indonesia, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi siapa pun untuk
hidup dan beribadah sesuai keyakinannya," tegas Gus Miftah.Ia juga menekankan pentingnya membangun harmoni,
inklusivitas, serta literasi toleransi dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya,
banyak orang tidak menyadari bahwa ujaran kebencian yang disebarkan di dunia
maya dapat memicu konflik di dunia nyata.Dalam kesempatan yang sama, Brigjen TNI Bambang Sujarwo
turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya menjaga toleransi di tengah
keberagaman masyarakat Indonesia."Saya mengimbau kepada seluruh pemeluk agama agar
saling menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi. Apabila ada
masalah, selesaikanlah dengan cara bermusyawarah untuk menemukan jalan terbaik,
sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat terwujud
menjadi negara yang Ayom Ayem Toto Titi Tentrem," pesan Bambang Sujarwo.
(GF)
09 Mar 2026, 14:24 WIT
