Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Masa Depan Boven Digoel Disusun Matang Lewat Rakor Tekrenbang 2026
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakor
Tekrenbang) 2026 bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini menjadi
langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah secara lebih terukur
dan berkelanjutan.Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati,
serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Kehadiran seluruh unsur pemerintah ini
menegaskan komitmen bersama dalam merancang masa depan daerah dengan
perencanaan yang matang.Dalam arahannya, Bupati Boven Digoel menekankan bahwa
keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas dokumen
perencanaan yang disusun sejak awal. Menurutnya, perencanaan yang baik akan
menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran."Kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas
dokumen perencanaan yang disusun," katanya.Ia juga meminta seluruh OPD agar segera menuntaskan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Standar Satuan Data Daerah (DSSD)
sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang berbasis data.Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya koordinasi lintas
sektor agar setiap program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,
melainkan saling terintegrasi dan mendukung tujuan pembangunan daerah secara
menyeluruh.Pemanfaatan sistem digital juga menjadi perhatian dalam
rapat tersebut. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan teknologi dalam
proses penyusunan data, monitoring program, hingga evaluasi capaian pembangunan
agar lebih efektif dan transparan.Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Boven Digoel menegaskan
bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen
administratif, tetapi harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan
masyarakat."Penyusunan dokumen perencanaan wajib selaras dengan
visi dan misi kepala daerah serta berbasis data yang valid," katanya.Melalui Rakor Tekrenbang 2026 ini, Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel berharap kualitas perencanaan pembangunan semakin kuat sehingga
mampu menjadi pijakan utama dalam mendorong kemajuan daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 23:28 WIT
Propam Polda Maluku Sosialisasikan Inovasi Baru Layanan Pengaduan Online QR Rekrutmen Polri 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidpropam memperkuat pengawasan rekrutmen anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menyosialisasikan layanan pengaduan masyarakat berbasis QR Code di Gedung Presisi, Rabu (31/3/2026).Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku menggelar sosialisasi penggunaan QR Code layanan pengaduan masyarakat online Divpropam Polri dalam rangka pelaksanaan Pakta Integritas rekrutmen penerimaan anggota Polri TA 2026.Kegiatan ini berlangsung di Gedung Presisi Polda Maluku dan diikuti oleh 1.213 peserta seleksi bersama orang tua/wali masing-masing peserta sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.Kabid Propam Polda Maluku menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan akses pelaporan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat, khususnya peserta seleksi.“Kami ingin memastikan seluruh proses rekrutmen Polri berjalan bersih dan bebas dari praktik kecurangan. Melalui QR Code ini, peserta dapat langsung melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran, baik oleh oknum calo maupun panitia,” tegas Kabid Propam.Ia menjelaskan, sistem pengaduan online tersebut terintegrasi mulai dari tingkat Polda hingga Mabes Polri, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan profesional.Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait cara penggunaan aplikasi pengaduan, termasuk jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, seperti praktik percaloan dan janji kelulusan.Kabid Propam menambahkan, langkah ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri.“Kami mengajak seluruh peserta untuk tidak ragu melapor. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius,” tambahnya.Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Sosialisasi ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran serta memastikan seleksi anggota Polri berjalan objektif dan profesional.Langkah Polda Maluku menghadirkan sistem pengaduan berbasis QR Code menjadi indikator kuat transformasi pengawasan internal Polri ke arah digital dan partisipatif. Transparansi tidak lagi bersifat administratif, tetapi juga membuka ruang kontrol publik secara langsung. Jika diimplementasikan konsisten, mekanisme ini berpotensi menekan praktik percaloan yang selama ini menjadi isu klasik dalam rekrutmen anggota Polri. PNO-12
02 Apr 2026, 20:18 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Polda Maluku, Karo SDM: Tingkatan Produktivitas di Setiap Polres
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, memimpin video conference (vicon) bersama para Wakapolres dan Kabag SDM Polres jajaran dalam rangka evaluasi dan penguatan program ketahanan pangan Polri.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di wilayah hukum Polda Maluku guna mendukung program ketahanan pangan nasional.Dalam arahannya, Karo SDM menekankan pentingnya peningkatan produktivitas di setiap Polres, meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca yang kurang mendukung.“Saya berharap seluruh jajaran tetap konsisten meningkatkan kegiatan penanaman. Kendala cuaca harus disikapi dengan kerja keras agar hasil produksi tahun ini bisa lebih optimal,” ujar Jemi.Ia juga meminta jajaran untuk terus berinovasi dalam pengelolaan program ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.Kegiatan vicon turut diikuti para perwira Polda Maluku yang terlibat dalam program tersebut, sebagai bentuk sinergi internal dalam mendukung keberhasilan program prioritas Polri.Program ketahanan pangan sendiri merupakan bagian dari strategi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja jajaran dalam pelaksanaan program di lapangan.Langkah Polda Maluku memperkuat koordinasi melalui vicon menunjukkan bahwa program ketahanan pangan Polri tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mulai diarahkan pada peningkatan output nyata.Namun, tantangan utama tetap berada pada implementasi di lapangan, terutama faktor cuaca dan konsistensi pengelolaan. Tanpa evaluasi berkelanjutan dan inovasi lokal, program ini berpotensi stagnan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan pangan masyarakat. PNO-12
02 Apr 2026, 20:06 WIT
Sidang Perdana Dugaan Korupsi Satelit Navayo Digelar, Tim Penuntut Soroti Transparansi Pengadaan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sidang perdana perkara dugaan
tindak pidana korupsi pengadaan satelit Navayo periode 2012–2021 resmi digelar
di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (31/3/2026). Persidangan
berlangsung di ruang sidang utama yang berlokasi di Jalan Penggilingan, Pondok
Kopi, Jakarta Timur, dengan menghadirkan para terdakwa dari unsur militer dan
sipil.Perkara ini menyeret tiga nama sebagai terdakwa, yakni
Laksda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc, Thomas Anthony Van Der Heyden yang
merupakan warga negara Amerika Serikat, serta Gabor Kuti Szilard, warga negara
Hungaria yang hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).Sidang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim yang diketuai
Mayjen TNI Arwin Makal, SH, MH (Pangkat Lokal), didampingi Marsda TNI Mertusin,
SH, MH (Pangkat Lokal), serta Laksda TNI Dr. Nur Sari Bahtiana, S.H., M.H.
(Pangkat Tituler). Jalannya persidangan menjadi perhatian karena perkara ini
menyangkut proyek strategis pertahanan dengan nilai besar dan rentang waktu
pengadaan yang panjang.Tim Penuntut Koneksitas dalam perkara ini merupakan gabungan
antara Oditur Militer dan Jaksa Penuntut Umum dari Jampidmil Kejaksaan Agung
Republik Indonesia. Kolaborasi tersebut menunjukkan penanganan perkara
dilakukan secara terintegrasi antara unsur peradilan militer dan sipil.Dalam persidangan, Terdakwa-1 Laksda TNI (Purn) Ir.
Leonardi, M.Sc. hadir didampingi tim penasihat hukum dari TNI AL yang terdiri
atas Kolonel Laut (H) Yanto Suryanto, SH, MH, Kolonel Laut (H) Sonny Prihadi,
SH, Kapten Laut (H) Sarifudin, SH, serta tim penasihat hukum dari unsur sipil.Sementara itu, Terdakwa-2 Thomas Anthony Van Der Heyden juga
mengikuti sidang dengan pendampingan tim penasihat hukum dari sipil. Adapun
terdakwa ketiga, Gabor Kuti Szilard, masih belum hadir karena statusnya masih
DPO.Dalam pembacaan dakwaan, Tim Penuntut Koneksitas
menyampaikan bahwa para terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam
proses pengadaan yang dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel. Proses
penunjukan perusahaan penyedia disebut menjadi salah satu fokus utama dalam
perkara tersebut.Disebutkan bahwa perusahaan Navayo International AG yang
ditunjuk dalam proyek pengadaan satelit tersebut dinilai tidak memenuhi
spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Kondisi itu diduga
berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menjadi dasar dakwaan terhadap para
terdakwa.Persidangan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam
penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan proyek strategis di lingkungan
pertahanan. Publik menaruh perhatian besar terhadap jalannya proses hukum,
mengingat kasus ini menyangkut aset dan anggaran negara.Melalui pelaksanaan sidang ini, TNI menegaskan komitmennya
dalam mendukung penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel.
TNI juga menegaskan akan memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi
serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap personel yang terbukti melanggar hukum.
(GF)
02 Apr 2026, 11:29 WIT
Hak Adat Dipertahankan, KAPP Mimika Tegaskan Organisasi Milik Amungme dan Kamoro
Papuanewsonline.com, Timika – Polemik terkait keberadaan
organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Kabupaten Mimika kembali
menjadi sorotan. Menanggapi isu yang berkembang, anggota KAPP sekaligus tokoh
pemuda Mimika, Andrianus Janampa, menegaskan bahwa organisasi tersebut
merupakan milik masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tidak dapat diambil
alih oleh pihak lain.Pernyataan itu disampaikan Andrianus kepada media di Timika,
Selasa (1/4/2026), sebagai bentuk klarifikasi atas adanya dinamika internal dan
isu perebutan organisasi yang belakangan mencuat di tengah masyarakat.Menurut Andrianus, KAPP adalah organisasi yang sah, memiliki
struktur yang jelas, serta dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat
adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah
Mimika."Kami di Kabupaten Mimika, dua suku, Amungme dan
Kamoro, dan tujuh suku lain tidak pernah rebutan organisasi di bawah
pemerintah. Sampai sekarang, baru tahun 2025 ini ada rebutan organisasi
kami," kata Andrianus Janampa.Ia menegaskan, secara prinsip organisasi tersebut merupakan
rumah bersama yang lahir dari identitas adat masyarakat Mimika, sehingga
kepemilikannya harus tetap dihormati oleh seluruh pihak."KAPP itu milik Amungme dan Kamoro. Harus Tuhan itu
harus Amungme dan Kamoro. Tidak boleh ambil alih, tidak boleh kalau oke mau
cari anggota. Semua mau bergabung, orang Papua oke bisa gabung. Tapi kalau
untuk Tuhan, jangan," katanya.Lebih lanjut, Andrianus meminta masyarakat luas untuk
menghormati posisi suku Amungme dan Kamoro sebagai tuan di atas tanah Mimika.
Menurutnya, keberadaan organisasi adat harus menjadi wadah yang memperkuat
persatuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ruang konflik.Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran
masyarakat Papua lainnya untuk bergabung dan berkontribusi, selama tetap
menghormati struktur serta hak-hak adat yang melekat pada organisasi tersebut."Kami sebagai anak umumnya, kami tidak terima
berlawanan kami. Kalau organisasi lain oke. Tapi kalau itu salah satu untuk
masyarakat Kabupaten Mimika, pada khususnya orang umumnya, orang tujuh suku,
punya tempat saling makan," katanya.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan resmi dari tokoh
adat dan pemuda Mimika bahwa polemik yang terjadi tidak boleh menggeser hak-hak
masyarakat adat sebagai pemilik organisasi.Di akhir keterangannya, Andrianus menutup pernyataan dengan
menegaskan bahwa KAPP tetap menjadi milik suku Amungme dan Kamoro, serta
meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan menghormati hak adat di Kabupaten
Mimika. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 11:19 WIT
Video Viral Catut Nama KAPP, Ketua Yupinus Beanal Tegaskan Hanya Satu Organisasi Resmi di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah video viral yang
beredar di tengah masyarakat dan mengatasnamakan Kamar Adat Pengusaha Papua
(KAPP) memicu perhatian publik di Kabupaten Mimika. Menanggapi hal tersebut,
Ketua KAPP Mimika, Yupinus Beanal, memberikan klarifikasi tegas bahwa video
tersebut tidak benar dan tidak memiliki legitimasi dari organisasi resmi.Dalam keterangannya kepada media di Timika, Selasa
(1/4/2026), Yupinus menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi KAPP yang sah di
wilayah Kabupaten Mimika. Ia meminta masyarakat agar tidak mudah percaya
terhadap pihak-pihak yang membawa nama organisasi tanpa dasar hukum yang jelas."KAPP tidak ada dua di Kabupaten Mimika. Saya Yupinus
Beanal, Ketua KAPP, tidak ada KAPP dua di Kabupaten Mimika yang datang membawa,
mengatasnamakan KAPP itu adalah ilegal," kata Yupinus Beanal dengan nada
tegas.Ia menjelaskan, Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) merupakan
lembaga resmi yang memiliki struktur organisasi yang jelas serta berdiri
berdasarkan landasan hukum yang kuat, khususnya dalam semangat Otonomi Khusus
Papua untuk memperjuangkan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.Menurutnya, keberadaan KAPP selama ini bertujuan untuk
menjadi wadah perjuangan ekonomi masyarakat adat Papua, khususnya dalam membuka
akses usaha, pemberdayaan pelaku ekonomi lokal, serta memperjuangkan hak-hak
ekonomi masyarakat asli di daerah."KAPP lahir dari dasar undang-undang otonomi khusus,
untuk bicara tentang ekonomi orang asli Papua," katanya.Yupinus juga mengimbau masyarakat, termasuk pemerintah
daerah dan seluruh pihak terkait, agar lebih berhati-hati terhadap individu
atau kelompok yang datang dengan mengatasnamakan KAPP tanpa memiliki kewenangan
resmi dari organisasi.Ia secara khusus meminta agar setiap pihak yang membawa nama
KAPP untuk kepentingan administrasi, koordinasi dengan pemerintah, maupun
pengajuan program, harus terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya agar tidak
menimbulkan persoalan di kemudian hari."Siapapun yang datang untuk mengatakan namakan KAPP ke
pemerintahan atau ke Bupati sendiri tidak boleh terima langsung," katanya.Lebih lanjut, Yupinus mengingatkan pentingnya menghormati
masyarakat adat asli Mimika sebagai pemilik hak ulayat di wilayah tersebut. Ia
menegaskan bahwa suku Amungme dan Kamoro merupakan tuan di tanah Mimika yang
harus selalu dihargai dalam setiap aktivitas sosial maupun ekonomi.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan organisasi agar
masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan
kebenarannya, terutama yang beredar luas melalui video viral di media sosial
maupun aplikasi pesan instan.Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 11:15 WIT
Pilihan Redaksi
Masa Depan Boven Digoel Disusun Matang Lewat Rakor Tekrenbang 2026
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakor
Tekrenbang) 2026 bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini menjadi
langkah strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah secara lebih terukur
dan berkelanjutan.Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati,
serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Kehadiran seluruh unsur pemerintah ini
menegaskan komitmen bersama dalam merancang masa depan daerah dengan
perencanaan yang matang.Dalam arahannya, Bupati Boven Digoel menekankan bahwa
keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas dokumen
perencanaan yang disusun sejak awal. Menurutnya, perencanaan yang baik akan
menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran."Kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas
dokumen perencanaan yang disusun," katanya.Ia juga meminta seluruh OPD agar segera menuntaskan dokumen
Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Standar Satuan Data Daerah (DSSD)
sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang berbasis data.Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya koordinasi lintas
sektor agar setiap program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,
melainkan saling terintegrasi dan mendukung tujuan pembangunan daerah secara
menyeluruh.Pemanfaatan sistem digital juga menjadi perhatian dalam
rapat tersebut. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan teknologi dalam
proses penyusunan data, monitoring program, hingga evaluasi capaian pembangunan
agar lebih efektif dan transparan.Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Boven Digoel menegaskan
bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen
administratif, tetapi harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan
masyarakat."Penyusunan dokumen perencanaan wajib selaras dengan
visi dan misi kepala daerah serta berbasis data yang valid," katanya.Melalui Rakor Tekrenbang 2026 ini, Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel berharap kualitas perencanaan pembangunan semakin kuat sehingga
mampu menjadi pijakan utama dalam mendorong kemajuan daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 23:28 WIT
Propam Polda Maluku Sosialisasikan Inovasi Baru Layanan Pengaduan Online QR Rekrutmen Polri 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidpropam memperkuat pengawasan rekrutmen anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menyosialisasikan layanan pengaduan masyarakat berbasis QR Code di Gedung Presisi, Rabu (31/3/2026).Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku menggelar sosialisasi penggunaan QR Code layanan pengaduan masyarakat online Divpropam Polri dalam rangka pelaksanaan Pakta Integritas rekrutmen penerimaan anggota Polri TA 2026.Kegiatan ini berlangsung di Gedung Presisi Polda Maluku dan diikuti oleh 1.213 peserta seleksi bersama orang tua/wali masing-masing peserta sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.Kabid Propam Polda Maluku menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan akses pelaporan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat, khususnya peserta seleksi.“Kami ingin memastikan seluruh proses rekrutmen Polri berjalan bersih dan bebas dari praktik kecurangan. Melalui QR Code ini, peserta dapat langsung melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran, baik oleh oknum calo maupun panitia,” tegas Kabid Propam.Ia menjelaskan, sistem pengaduan online tersebut terintegrasi mulai dari tingkat Polda hingga Mabes Polri, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara berjenjang dan profesional.Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman teknis terkait cara penggunaan aplikasi pengaduan, termasuk jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, seperti praktik percaloan dan janji kelulusan.Kabid Propam menambahkan, langkah ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri.“Kami mengajak seluruh peserta untuk tidak ragu melapor. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius,” tambahnya.Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Sosialisasi ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran serta memastikan seleksi anggota Polri berjalan objektif dan profesional.Langkah Polda Maluku menghadirkan sistem pengaduan berbasis QR Code menjadi indikator kuat transformasi pengawasan internal Polri ke arah digital dan partisipatif. Transparansi tidak lagi bersifat administratif, tetapi juga membuka ruang kontrol publik secara langsung. Jika diimplementasikan konsisten, mekanisme ini berpotensi menekan praktik percaloan yang selama ini menjadi isu klasik dalam rekrutmen anggota Polri. PNO-12
02 Apr 2026, 20:18 WIT
Perkuat Ketahanan Pangan Polda Maluku, Karo SDM: Tingkatan Produktivitas di Setiap Polres
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Biro SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, memimpin video conference (vicon) bersama para Wakapolres dan Kabag SDM Polres jajaran dalam rangka evaluasi dan penguatan program ketahanan pangan Polri.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di wilayah hukum Polda Maluku guna mendukung program ketahanan pangan nasional.Dalam arahannya, Karo SDM menekankan pentingnya peningkatan produktivitas di setiap Polres, meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca yang kurang mendukung.“Saya berharap seluruh jajaran tetap konsisten meningkatkan kegiatan penanaman. Kendala cuaca harus disikapi dengan kerja keras agar hasil produksi tahun ini bisa lebih optimal,” ujar Jemi.Ia juga meminta jajaran untuk terus berinovasi dalam pengelolaan program ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.Kegiatan vicon turut diikuti para perwira Polda Maluku yang terlibat dalam program tersebut, sebagai bentuk sinergi internal dalam mendukung keberhasilan program prioritas Polri.Program ketahanan pangan sendiri merupakan bagian dari strategi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja jajaran dalam pelaksanaan program di lapangan.Langkah Polda Maluku memperkuat koordinasi melalui vicon menunjukkan bahwa program ketahanan pangan Polri tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mulai diarahkan pada peningkatan output nyata.Namun, tantangan utama tetap berada pada implementasi di lapangan, terutama faktor cuaca dan konsistensi pengelolaan. Tanpa evaluasi berkelanjutan dan inovasi lokal, program ini berpotensi stagnan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan pangan masyarakat. PNO-12
02 Apr 2026, 20:06 WIT
Sidang Perdana Dugaan Korupsi Satelit Navayo Digelar, Tim Penuntut Soroti Transparansi Pengadaan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Sidang perdana perkara dugaan
tindak pidana korupsi pengadaan satelit Navayo periode 2012–2021 resmi digelar
di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (31/3/2026). Persidangan
berlangsung di ruang sidang utama yang berlokasi di Jalan Penggilingan, Pondok
Kopi, Jakarta Timur, dengan menghadirkan para terdakwa dari unsur militer dan
sipil.Perkara ini menyeret tiga nama sebagai terdakwa, yakni
Laksda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc, Thomas Anthony Van Der Heyden yang
merupakan warga negara Amerika Serikat, serta Gabor Kuti Szilard, warga negara
Hungaria yang hingga kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).Sidang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim yang diketuai
Mayjen TNI Arwin Makal, SH, MH (Pangkat Lokal), didampingi Marsda TNI Mertusin,
SH, MH (Pangkat Lokal), serta Laksda TNI Dr. Nur Sari Bahtiana, S.H., M.H.
(Pangkat Tituler). Jalannya persidangan menjadi perhatian karena perkara ini
menyangkut proyek strategis pertahanan dengan nilai besar dan rentang waktu
pengadaan yang panjang.Tim Penuntut Koneksitas dalam perkara ini merupakan gabungan
antara Oditur Militer dan Jaksa Penuntut Umum dari Jampidmil Kejaksaan Agung
Republik Indonesia. Kolaborasi tersebut menunjukkan penanganan perkara
dilakukan secara terintegrasi antara unsur peradilan militer dan sipil.Dalam persidangan, Terdakwa-1 Laksda TNI (Purn) Ir.
Leonardi, M.Sc. hadir didampingi tim penasihat hukum dari TNI AL yang terdiri
atas Kolonel Laut (H) Yanto Suryanto, SH, MH, Kolonel Laut (H) Sonny Prihadi,
SH, Kapten Laut (H) Sarifudin, SH, serta tim penasihat hukum dari unsur sipil.Sementara itu, Terdakwa-2 Thomas Anthony Van Der Heyden juga
mengikuti sidang dengan pendampingan tim penasihat hukum dari sipil. Adapun
terdakwa ketiga, Gabor Kuti Szilard, masih belum hadir karena statusnya masih
DPO.Dalam pembacaan dakwaan, Tim Penuntut Koneksitas
menyampaikan bahwa para terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam
proses pengadaan yang dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel. Proses
penunjukan perusahaan penyedia disebut menjadi salah satu fokus utama dalam
perkara tersebut.Disebutkan bahwa perusahaan Navayo International AG yang
ditunjuk dalam proyek pengadaan satelit tersebut dinilai tidak memenuhi
spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Kondisi itu diduga
berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menjadi dasar dakwaan terhadap para
terdakwa.Persidangan ini sekaligus menjadi momentum penting dalam
penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan proyek strategis di lingkungan
pertahanan. Publik menaruh perhatian besar terhadap jalannya proses hukum,
mengingat kasus ini menyangkut aset dan anggaran negara.Melalui pelaksanaan sidang ini, TNI menegaskan komitmennya
dalam mendukung penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel.
TNI juga menegaskan akan memberikan penghargaan kepada prajurit berprestasi
serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap personel yang terbukti melanggar hukum.
(GF)
02 Apr 2026, 11:29 WIT
Hak Adat Dipertahankan, KAPP Mimika Tegaskan Organisasi Milik Amungme dan Kamoro
Papuanewsonline.com, Timika – Polemik terkait keberadaan
organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Kabupaten Mimika kembali
menjadi sorotan. Menanggapi isu yang berkembang, anggota KAPP sekaligus tokoh
pemuda Mimika, Andrianus Janampa, menegaskan bahwa organisasi tersebut
merupakan milik masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tidak dapat diambil
alih oleh pihak lain.Pernyataan itu disampaikan Andrianus kepada media di Timika,
Selasa (1/4/2026), sebagai bentuk klarifikasi atas adanya dinamika internal dan
isu perebutan organisasi yang belakangan mencuat di tengah masyarakat.Menurut Andrianus, KAPP adalah organisasi yang sah, memiliki
struktur yang jelas, serta dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat
adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah
Mimika."Kami di Kabupaten Mimika, dua suku, Amungme dan
Kamoro, dan tujuh suku lain tidak pernah rebutan organisasi di bawah
pemerintah. Sampai sekarang, baru tahun 2025 ini ada rebutan organisasi
kami," kata Andrianus Janampa.Ia menegaskan, secara prinsip organisasi tersebut merupakan
rumah bersama yang lahir dari identitas adat masyarakat Mimika, sehingga
kepemilikannya harus tetap dihormati oleh seluruh pihak."KAPP itu milik Amungme dan Kamoro. Harus Tuhan itu
harus Amungme dan Kamoro. Tidak boleh ambil alih, tidak boleh kalau oke mau
cari anggota. Semua mau bergabung, orang Papua oke bisa gabung. Tapi kalau
untuk Tuhan, jangan," katanya.Lebih lanjut, Andrianus meminta masyarakat luas untuk
menghormati posisi suku Amungme dan Kamoro sebagai tuan di atas tanah Mimika.
Menurutnya, keberadaan organisasi adat harus menjadi wadah yang memperkuat
persatuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ruang konflik.Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran
masyarakat Papua lainnya untuk bergabung dan berkontribusi, selama tetap
menghormati struktur serta hak-hak adat yang melekat pada organisasi tersebut."Kami sebagai anak umumnya, kami tidak terima
berlawanan kami. Kalau organisasi lain oke. Tapi kalau itu salah satu untuk
masyarakat Kabupaten Mimika, pada khususnya orang umumnya, orang tujuh suku,
punya tempat saling makan," katanya.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan resmi dari tokoh
adat dan pemuda Mimika bahwa polemik yang terjadi tidak boleh menggeser hak-hak
masyarakat adat sebagai pemilik organisasi.Di akhir keterangannya, Andrianus menutup pernyataan dengan
menegaskan bahwa KAPP tetap menjadi milik suku Amungme dan Kamoro, serta
meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan menghormati hak adat di Kabupaten
Mimika. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 11:19 WIT
Video Viral Catut Nama KAPP, Ketua Yupinus Beanal Tegaskan Hanya Satu Organisasi Resmi di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah video viral yang
beredar di tengah masyarakat dan mengatasnamakan Kamar Adat Pengusaha Papua
(KAPP) memicu perhatian publik di Kabupaten Mimika. Menanggapi hal tersebut,
Ketua KAPP Mimika, Yupinus Beanal, memberikan klarifikasi tegas bahwa video
tersebut tidak benar dan tidak memiliki legitimasi dari organisasi resmi.Dalam keterangannya kepada media di Timika, Selasa
(1/4/2026), Yupinus menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi KAPP yang sah di
wilayah Kabupaten Mimika. Ia meminta masyarakat agar tidak mudah percaya
terhadap pihak-pihak yang membawa nama organisasi tanpa dasar hukum yang jelas."KAPP tidak ada dua di Kabupaten Mimika. Saya Yupinus
Beanal, Ketua KAPP, tidak ada KAPP dua di Kabupaten Mimika yang datang membawa,
mengatasnamakan KAPP itu adalah ilegal," kata Yupinus Beanal dengan nada
tegas.Ia menjelaskan, Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) merupakan
lembaga resmi yang memiliki struktur organisasi yang jelas serta berdiri
berdasarkan landasan hukum yang kuat, khususnya dalam semangat Otonomi Khusus
Papua untuk memperjuangkan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.Menurutnya, keberadaan KAPP selama ini bertujuan untuk
menjadi wadah perjuangan ekonomi masyarakat adat Papua, khususnya dalam membuka
akses usaha, pemberdayaan pelaku ekonomi lokal, serta memperjuangkan hak-hak
ekonomi masyarakat asli di daerah."KAPP lahir dari dasar undang-undang otonomi khusus,
untuk bicara tentang ekonomi orang asli Papua," katanya.Yupinus juga mengimbau masyarakat, termasuk pemerintah
daerah dan seluruh pihak terkait, agar lebih berhati-hati terhadap individu
atau kelompok yang datang dengan mengatasnamakan KAPP tanpa memiliki kewenangan
resmi dari organisasi.Ia secara khusus meminta agar setiap pihak yang membawa nama
KAPP untuk kepentingan administrasi, koordinasi dengan pemerintah, maupun
pengajuan program, harus terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya agar tidak
menimbulkan persoalan di kemudian hari."Siapapun yang datang untuk mengatakan namakan KAPP ke
pemerintahan atau ke Bupati sendiri tidak boleh terima langsung," katanya.Lebih lanjut, Yupinus mengingatkan pentingnya menghormati
masyarakat adat asli Mimika sebagai pemilik hak ulayat di wilayah tersebut. Ia
menegaskan bahwa suku Amungme dan Kamoro merupakan tuan di tanah Mimika yang
harus selalu dihargai dalam setiap aktivitas sosial maupun ekonomi.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan organisasi agar
masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan
kebenarannya, terutama yang beredar luas melalui video viral di media sosial
maupun aplikasi pesan instan.Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 11:15 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Pimpin Pakta Integritas, Wakapolda Maluku: 1.213 Peserta Ikuti Seleksi Anggota Polri TA. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 1.213 peserta mengikuti penandatanganan Pakta Integritas seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku, sebagai wujud komitmen rekrutmen bersih dan transparan berbasis prinsip “BETAH”.Polda Maluku resmi memulai tahapan seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan komitmen integritas melalui prinsip “BETAH” (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Komitmen tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas yang dipimpin Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni di Gedung Plaza Presisi Tantui, Ambon, Selasa (31/3/2026).Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.213 peserta seleksi, yang terdiri dari:* 71 peserta Akpol (62 pria dan 9 wanita),* 1.068 peserta Bintara/Brigadir (895 pria dan 173 wanita),* 74 peserta Tamtama (pria).Selain peserta, kegiatan juga dihadiri panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, serta orang tua atau wali peserta.Dalam amanat Kapolda Maluku yang dibacakannya, Wakapolda menegaskan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung jujur, objektif, dan berkeadilan.“Seleksi ini harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik KKN dalam bentuk apa pun. Kami ingin memastikan yang lulus adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan berkompeten,” tegasnya.Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan Polri, sehingga proses rekrutmen harus mampu melahirkan anggota yang profesional dan berintegritas.Wakapolda juga mengingatkan peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya terhadap oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.“Jangan percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini murni berdasarkan kemampuan peserta,” ujarnya.Untuk menjamin akuntabilitas, Polda Maluku menerapkan sistem pengawasan berlapis. Pengawasan internal dilakukan oleh Itwasda dan Bidpropam, sementara pengawasan eksternal melibatkan Ombudsman, Mafindo, unsur media, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.Sejumlah pejabat utama Polda Maluku turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Karo SDM dan para kepala bidang terkait.Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, Polda Maluku berharap seluruh tahapan seleksi berjalan objektif dan menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas, sejalan dengan semangat PRESISI. PNO-12
01 Apr 2026, 22:12 WIT
Ditemukan Jenazah Pria Di Jalan Trans Timika-Nabire, Diduga Korban Kecelakaan Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Timika – Polsek Kuala Kencana, Polres
Mimika, menerima laporan tentang penemuan jenazah seorang pria di wilayah PT
KBV/PAL, sepanjang Jalan Trans Timika–Nabire, Kabupaten Mimika, Papua Tengah,
pada Selasa (31/3/26) sekitar pukul 11.50 WIT. Informasi awal diterima dari
anggota Brimob yang bertugas di Pos PT KBV/PAL, setelah mendapatkan
pemberitahuan dari karyawan setempat mengenai penemuan mayat tersebut.Menurut keterangan saksi, sepeda motor milik korban
ditemukan terjatuh di pinggir kali tanpa ada orang yang mengendarainya. Tim
penyelidik kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi dan menemukan korban
terbaring tidak bernyawa di pinggir talut. Setelah itu, peristiwa segera
dilaporkan ke pihak kepolisian. Menindaklanjuti hal tersebut, Polsek Kuala Kencana
berkoordinasi dengan Polres Mimika dan tim medis untuk melakukan olah Tempat
Kejadian Perkara (TKP) oleh Unit Laka Lantas, mengamankan barang bukti, serta
mengevakuasi jenazah ke RSUD Mimika.Kasi Humas Polres Mimika Iptu Hempy Ona menyampaikan bahwa
korban adalah seorang pria berinisial FBR berusia 31 tahun, warga Distrik
Wania, Kabupaten Mimika. "Jenazah tiba di RSUD Mimika sekitar pukul 15.38 WIT
dan saat ini berada di kamar jenazah untuk proses identifikasi lebih
lanjut," ujarnya. Barang bukti yang diamankan dari lokasi antara lain satu
unit sepeda motor tanpa plat nomor, satu dompet hitam, satu kartu identitas
(noken), dan satu telepon genggam.Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, korban
diduga mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal. Sebelum kejadian, korban
diketahui telah mengkonsumsi minuman keras. Korban mengalami luka serius di
bagian kepala yang diduga akibat benturan saat kecelakaan. "Kami sedang berupaya menghubungi keluarga korban
melalui jaringan masyarakat setempat. Penanganan lebih lanjut dilakukan oleh
Sat Lantas Polres Mimika untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan,"
jelasnya. Polres Mimika mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat
berkendara, tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol, serta mematuhi aturan
lalu lintas untuk mencegah kecelakaan serupa. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mar 2026, 22:42 WIT
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Duka Mendalam Selimuti Misi Perdamaian UNIFIL
Papuanewsonline.com, Lebanon – Tentara Nasional Indonesia
(TNI) menyampaikan duka mendalam atas gugurnya satu prajurit TNI yang bertugas
dalam misi perdamaian dunia di bawah United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL). Insiden tragis tersebut terjadi di wilayah penugasan Lebanon Selatan
pada Minggu, 29 Maret 2026, di tengah meningkatnya eskalasi situasi keamanan.Berdasarkan laporan dari daerah operasi, insiden menimpa
personel TNI yang tergabung dalam Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL.
Peristiwa ini terjadi saat kondisi keamanan di wilayah tersebut memanas akibat
saling serang artileri.Dalam kejadian tersebut, Praka Farizal Rhomadhon dinyatakan
gugur saat menjalankan tugas. Sementara itu, tiga prajurit lainnya turut
menjadi korban, yakni Praka Rico Pramudia yang mengalami luka berat, serta
Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan yang mengalami luka ringan.Puspen TNI menjelaskan, seluruh personel yang terluka telah
mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur. Dua prajurit dengan luka ringan
saat ini menjalani perawatan di Hospital Level I UNIFIL yang berada di sektor
penugasan.Sementara itu, Praka Rico Pramudia yang mengalami luka berat
telah dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit St. George di Beirut
untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan secara intensif.Adapun jenazah Praka Farizal Rhomadhon saat ini disemayamkan
di East Sector Headquarters (HQ) UNIFIL. Proses administrasi pemulangan ke
Indonesia juga tengah diselesaikan dengan dukungan penuh dari Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Beirut.Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon, TNI
menegaskan telah mengambil langkah-langkah peningkatan kewaspadaan sesuai Standard
Operating Procedure (SOP) yang berlaku dalam misi UNIFIL.Hingga kini, penyebab langsung insiden masih belum dapat
dipastikan. Situasi saat kejadian berlangsung di tengah baku tembak artileri,
sehingga proses investigasi lebih lanjut masih dilakukan oleh pihak UNIFIL
untuk memastikan kronologi dan sumber serangan.TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas
sebagai bagian dari misi perdamaian dunia di bawah mandat Perserikatan
Bangsa-Bangsa secara profesional dan penuh tanggung jawab.Selain itu, keselamatan personel tetap menjadi prioritas
utama dalam setiap operasi. TNI juga terus memantau perkembangan situasi
keamanan di lapangan dan menyiapkan langkah-langkah kontinjensi sesuai dinamika
di daerah penugasan Lebanon.Peristiwa ini menjadi duka mendalam tidak hanya bagi
keluarga besar TNI, tetapi juga bagi bangsa Indonesia yang selama ini dikenal
aktif berkontribusi dalam misi perdamaian dunia.Pengabdian para prajurit TNI di medan tugas internasional
kembali menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan
perdamaian global, meskipun harus dibayar dengan pengorbanan besar.Kepergian Praka Farizal Rhomadhon menjadi pengingat akan
besarnya risiko yang dihadapi prajurit penjaga perdamaian di wilayah konflik.TNI pun menyampaikan penghormatan tertinggi kepada almarhum
atas dedikasi dan pengabdian terbaiknya untuk bangsa dan dunia.Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang
Maha Esa, dan para prajurit yang terluka segera pulih untuk kembali berkumpul
bersama keluarga serta rekan satuan. (GF)
31 Mar 2026, 13:35 WIT
400 Siswa Terbaik Nasional Ikuti Seleksi Terpusat SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Akpol Semarang
Papuanewsonline.com, Semarang - Sebanyak 400 siswa terbaik nasional hasil seleksi Nusantara Standard Test (NST) Tahap II dalam rangka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 mulai berdatangan dari seluruh Indonesia ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang untuk mengikuti Seleksi Terpusat yang akan dilaksanakan mulai 31 Maret 2026.SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) sebelumnya telah mengumumkan hasil NST Tahap II, yang menetapkan 400 peserta terbaik nasional untuk melanjutkan ke tahap akhir seleksi. Kehadiran para peserta di Akpol Semarang menjadi penanda dimulainya fase krusial dalam proses penjaringan calon siswa unggulan.Dari total 3.000 peserta yang lolos NST Tahap I, sebanyak 2.644 siswa mengikuti NST Tahap II dengan tingkat partisipasi mencapai 88,13% dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini mencerminkan tingginya antusiasme serta komitmen generasi muda dalam mengikuti seleksi berbasis meritokrasi.NST Tahap II menguji kompetensi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan soal berbahasa Inggris, serta kemampuan Bahasa Inggris. Penilaian menggunakan pendekatan Item Response Theory (IRT) yang mengukur kemampuan peserta secara objektif, adaptif, dan presisi berdasarkan tingkat kesulitan soal.Penetapan kelulusan dilakukan melalui merit ranking nasional, dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Skor peserta Top 400 berada pada rentang 630 hingga 770, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 580. Hanya sekitar 15,1% peserta yang masuk kategori 5–7 (Baik hingga Luar Biasa) berdasarkan skala prediktif International Baccalaureate (IB).Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kehadiran peserta dari seluruh Indonesia di Akpol Semarang mencerminkan semangat kompetisi sehat dan seleksi yang inklusif.“SPMB SMA KTB bukan sekadar seleksi akademik. Sistem ini dirancang transparan, berbasis data, dan mengedepankan meritokrasi. Empat ratus peserta yang lolos adalah representasi potensi terbaik bangsa yang telah melewati standar akademik tinggi dan evaluasi yang objektif,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.Ia menambahkan, proses seleksi yang dilaksanakan secara terpusat di Akpol Semarang memastikan standar penilaian yang sama bagi seluruh peserta. Hal ini menjadi wujud komitmen Polri dalam menghadirkan proses yang adil dan akuntabel.Secara tidak langsung, Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa proses seleksi ini merupakan bagian dari Transformasi Polri Presisi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul melalui jalur pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing global.Sebanyak 400 peserta terbaik berasal dari 28 provinsi di Indonesia. Sepuluh provinsi dengan jumlah peserta terbanyak antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.Dari sisi komposisi, peserta terdiri dari 251 laki-laki (62,75%) dan 149 perempuan (37,25%). Berdasarkan asal sekolah, peserta berasal dari SMP negeri (44%), swasta kurikulum nasional (42,5%), dan swasta kurikulum internasional (13,5%). Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang sekolah, melainkan oleh kesiapan akademik dan daya saing individu.Pada tahap seleksi terpusat di Akpol Semarang, peserta akan menjalani rangkaian seleksi akhir yang meliputi tes akademik lanjutan, IELTS prediction test, pemeriksaan kesehatan (rikkes), tes psikologi dan penelusuran mental kepribadian (PMK), uji kesamaptaan jasmani, Leaderless Group Discussion (LGD), serta wawancara orang tua dan siswa.Dari seluruh rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dijaring sekitar 180 peserta didik terbaik untuk menjadi siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara angkatan kedua.SPMB SMA KTB 2026 menjadi momentum strategis dalam menjaring calon peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Melalui sistem pendidikan berasrama, SMA KTB diharapkan mampu mencetak generasi muda yang siap berkiprah di tingkat nasional maupun global.Polri menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan proses seleksi yang kredibel, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan informasi ini dapat segera diketahui masyarakat. PNO-12
30 Mar 2026, 14:21 WIT
4 Personel Polda Maluku Lolos Seleksi S2-PTIK 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali menorehkan capaian dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri. Sebanyak empat personel dinyatakan lulus seleksi S2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Tahun Anggaran 2026, setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat, transparan, dan akuntabel dari tingkat daerah hingga pusat.Pengumuman hasil seleksi tersebut disampaikan melalui video conference (vicon) yang dipimpin langsung oleh Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen Pol Erthel Stephan, SH, S.I.K., M.Si., Kamis (26/3/2026), dan diikuti Wakapolda Maluku Brigjen Pol Iman Thobroni dari ruang vicon Mapolda Maluku.Wakapolda didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, Kabag Dalpers Biro SDM, panitia seleksi, pengawas internal, serta para peserta seleksi S2-PTIK Panda Polda Maluku.Dari total 10 peserta yang mengikuti seleksi di tingkat daerah (Panda Polda Maluku), sebanyak 5 orang dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke seleksi tingkat pusat di Mabes Polri. Selanjutnya, melalui tahapan seleksi pusat yang lebih kompetitif, meliputi uji akademik, penelusuran mental kepribadian, rekam jejak, hingga penilaian komprehensif lainnya, sebanyak 4 peserta akhirnya dinyatakan lulus terpilih, sementara 1 peserta Lulus tidak terpilih.Proses seleksi tersebut dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal, serta mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) sebagai komitmen Polri dalam rekrutmen dan pendidikan.Wakapolda Maluku Brigjen Pol Iman Thobroni menegaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya daya saing SDM Polri di wilayah Maluku di tingkat nasional.“Keberhasilan empat personel ini menunjukkan bahwa SDM Polda Maluku mampu bersaing secara nasional melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya capaian individu, tetapi juga hasil pembinaan yang berkelanjutan di lingkungan Polda Maluku,” ujar Wakapolda.Ia menambahkan, pendidikan S2-PTIK merupakan jalur strategis dalam mencetak perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan.“Kami berkomitmen mendorong peningkatan kualitas SDM Polri. Para peserta yang lulus diharapkan dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan kembali membawa kontribusi nyata bagi institusi maupun masyarakat,” tambahnya.Pelaksanaan vicon pengumuman hasil seleksi berlangsung lancar dan menjadi bagian dari upaya Polri menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi pendidikan. PNO-12
27 Mar 2026, 15:05 WIT
Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan
komitmennya untuk mempercepat penanganan pascabencana di sejumlah wilayah di
Sumatera melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama yang
digelar di Situation Room Bina Graha, Jakarta, Rabu (25/3/2026).Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menjelaskan bahwa proses
rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera
Barat terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini mencakup
percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan
infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
masyarakat terdampak bencana.Selain itu, Suharyanto menegaskan bahwa distribusi bantuan
logistik dan dukungan operasional di lapangan terus dilakukan secara
berkelanjutan, termasuk penyaluran dana tunggu hunian serta pendampingan teknis
kepada pemerintah daerah guna memastikan proses pemulihan berjalan efektif.“Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB bersama
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan membangun
sebanyak 36.000 hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Provinsi Aceh,
Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dalam prosesnya masyarakat terdampak bencana
akan diberikan berbagai pilihan, apabila masyarakat ingin mendapatkan rumah
yang lebih baik dan terpusat maka silahkan masyarakat bisa mendaftar ke
pemerintah kabupaten/kota dan nanti pemerintah kabupaten/kota akan menyalurkannya,
sementara jika masyarakat ingin tetap berada di kampungnya dan memiliki tanah
milik sendiri yang aman dari bencana maka akan dibangun oleh BNPB dan apabila
ingin membangun rumahnya sendiri juga boleh, kami akan terus mendampingi dan
memberikan petunjuk teknis agar masyarakat juga aman’’ ujar SuharyantoPada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan
seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dokumen Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disepakati bersama
pemerintah pusat.Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah
menjadi kunci utama dalam mempercepat proses pemulihan di lapangan sekaligus
mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program.Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari
menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh
terhadap percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatera.Pemerintah, lanjutnya, memastikan seluruh proses
rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan
tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
terdampak.Secara keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk terus hadir
mendampingi masyarakat hingga seluruh proses pemulihan pascabencana selesai,
sekaligus memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan lebih baik, aman, dan
tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. (GF)
26 Mar 2026, 15:34 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Hak Adat Dipertahankan, KAPP Mimika Tegaskan Organisasi Milik Amungme dan Kamoro
Papuanewsonline.com, Timika – Polemik terkait keberadaan
organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Kabupaten Mimika kembali
menjadi sorotan. Menanggapi isu yang berkembang, anggota KAPP sekaligus tokoh
pemuda Mimika, Andrianus Janampa, menegaskan bahwa organisasi tersebut
merupakan milik masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tidak dapat diambil
alih oleh pihak lain.Pernyataan itu disampaikan Andrianus kepada media di Timika,
Selasa (1/4/2026), sebagai bentuk klarifikasi atas adanya dinamika internal dan
isu perebutan organisasi yang belakangan mencuat di tengah masyarakat.Menurut Andrianus, KAPP adalah organisasi yang sah, memiliki
struktur yang jelas, serta dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat
adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah
Mimika."Kami di Kabupaten Mimika, dua suku, Amungme dan
Kamoro, dan tujuh suku lain tidak pernah rebutan organisasi di bawah
pemerintah. Sampai sekarang, baru tahun 2025 ini ada rebutan organisasi
kami," kata Andrianus Janampa.Ia menegaskan, secara prinsip organisasi tersebut merupakan
rumah bersama yang lahir dari identitas adat masyarakat Mimika, sehingga
kepemilikannya harus tetap dihormati oleh seluruh pihak."KAPP itu milik Amungme dan Kamoro. Harus Tuhan itu
harus Amungme dan Kamoro. Tidak boleh ambil alih, tidak boleh kalau oke mau
cari anggota. Semua mau bergabung, orang Papua oke bisa gabung. Tapi kalau
untuk Tuhan, jangan," katanya.Lebih lanjut, Andrianus meminta masyarakat luas untuk
menghormati posisi suku Amungme dan Kamoro sebagai tuan di atas tanah Mimika.
Menurutnya, keberadaan organisasi adat harus menjadi wadah yang memperkuat
persatuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ruang konflik.Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran
masyarakat Papua lainnya untuk bergabung dan berkontribusi, selama tetap
menghormati struktur serta hak-hak adat yang melekat pada organisasi tersebut."Kami sebagai anak umumnya, kami tidak terima
berlawanan kami. Kalau organisasi lain oke. Tapi kalau itu salah satu untuk
masyarakat Kabupaten Mimika, pada khususnya orang umumnya, orang tujuh suku,
punya tempat saling makan," katanya.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan resmi dari tokoh
adat dan pemuda Mimika bahwa polemik yang terjadi tidak boleh menggeser hak-hak
masyarakat adat sebagai pemilik organisasi.Di akhir keterangannya, Andrianus menutup pernyataan dengan
menegaskan bahwa KAPP tetap menjadi milik suku Amungme dan Kamoro, serta
meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan menghormati hak adat di Kabupaten
Mimika. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 11:19 WIT
Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Akbar Timika, Cetak Generasi Penghafal Al-Qur’an
Papuanewsonline.com, Timika – Al-Qur'an sebagai pedoman
hidup umat Islam memerlukan upaya untuk menjaga kemurnian, memahami
kandungannya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara
yang efektif untuk menjaga kemurniannya adalah dengan menghafalkan ayat-ayat sucinya.Namun, di wilayah Timika, Papua, keberadaan lembaga
pendidikan yang berfokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an (tahfidzul Qur'an)
masih tergolong minim. Hal ini menjadi keprihatinan bagi pewakaf tanah dan
pendiri pondok, yang kemudian menginisiasi pendirian sebuah lembaga pendidikan
khusus untuk tahfidz Al-Qur'an. (31/3/2026) Berdasarkan kepedulian tersebut, pada tahun 2020 lahirlah
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ummahatul Mukminin Al-Akbar sebagai wadah
untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur'an yang tidak hanya kuat dalam
hafalan, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia.Pondok pesantren ini didirikan atas dasar visi dan
kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan berbasis Al-Qur'an di
Timika. Dengan visi untuk mewujudkan generasi yang mencintai dan mengamalkan
kandungan Al-Qur'an, pondok ini menetapkan tiga misi utama: mencetak generasi
Islam yang mencintai Al-Qur'an, menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam
kehidupan sehari-hari, serta membentuk santri yang berakhlak mulia. Keunggulan pondok terletak pada pembinaan hafalan Al-Qur'an
yang kuat, pembentukan akhlak yang baik berlandaskan nilai-nilai Islam, dan
integrasi antara hafalan dengan pengamalan dalam keseharian santri.Metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode Mutqin,
yang menekankan pada kekuatan hafalan dan konsistensi dalam menjaga hafalan
yang telah dipelajari. Metode ini mencakup tiga komponen utama: murajaah dan
tikrar (pengulangan hafalan secara terus-menerus), talaqqi/tasmi’ (setoran
hafalan kepada guru untuk disimak langsung), serta ziyadah (penambahan hafalan
baru secara bertahap). Ada aturan khusus di pondok ini: setiap santri yang telah
menghafal 3 juz wajib menyetorkan seluruh hafalan dalam satu kali duduk tanpa
melihat mushaf. Setelah lulus, mereka dapat melanjutkan hafalan berikutnya. Ketika telah menambah 3 juz lagi, santri akan melakukan
tasmi’ 3 juz baru tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tasmi’ gabungan
sebanyak 6 juz (3 juz sebelumnya dan 3 juz baru). Proses ini diulang secara
berkelanjutan hingga santri berhasil menghafal seluruh 30 juz Al-Qur'an.Pondok pesantren secara rutin mengikuti perlombaan Musabaqah
Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Musabaqah Higdzil Qur'an (MHQ) setiap tahunnya. Alhamdulillah, para santri telah membawa pulang berbagai
prestasi gemilang baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Selain itu, dengan
metode Mutqin yang diterapkan secara selektif, proses pembinaan menghasilkan
santri yang benar-benar kuat dalam hafalan. Pendiri pondok, KH. Andi Ahmad Jaya, mengungkapkan bahwa
pada tahun ini terdapat beberapa santri yang akan menyelesaikan hafalan 30 juz
(khatam kubro), dengan beberapa santri lainnya diproyeksikan menyusul pada
tahun berikutnya. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mar 2026, 23:08 WIT
Wakapolda Maluku Hadiri Tradisi Pukul Sapu Lidi
Papuanewsonline.com, Leihitu – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku menghadiri tradisi adat Pukul Sapu Lidi yang digelar dalam rangka 7 Syawal 1447 Hijriah di Negeri Morela dan Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (28/3/2026).Tradisi yang telah berlangsung sejak abad ke-17 ini merupakan refleksi perjuangan Kapitan Tulukabessy dalam melawan penjajah Belanda di Benteng Kapahaha. Hingga kini, tradisi tersebut terus dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Maluku.Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal ini berlangsung meriah dan sarat makna, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, dan masyarakat, bahkan turut disaksikan wisatawan mancanegara.Rangkaian acara diawali dengan penyambutan tamu kehormatan melalui Tari Manuhua di Lapangan Tulukabessy, dilanjutkan dengan prosesi sakral pembakaran obor Kapitan Tulukabessy sebagai simbol semangat perjuangan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.Berbagai pertunjukan seni tradisional turut memeriahkan suasana, di antaranya Tari Rete, Tari Salewangi, Tari Lissa Kapahaha, hingga Tari Cakalele yang mencerminkan nilai kepahlawanan masyarakat Maluku.Raja Negeri Morela, Fadil Sialana, menyampaikan bahwa tradisi Pukul Sapu Lidi bukan sekadar ritual budaya, tetapi memiliki nilai filosofis yang mendalam.“Tradisi ini bukan ajang balas dendam, melainkan wujud syukur, sarana mempererat silaturahmi, serta memupuk keberanian dan semangat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, juga mengapresiasi konsistensi masyarakat dalam menjaga warisan budaya tersebut.“Pukul Sapu Lidi adalah warisan luhur yang membentuk karakter, memperkuat persatuan, dan menanamkan nilai sportivitas dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Gubernur.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus upaya menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.“Tradisi Pukul Sapu Lidi mengandung nilai-nilai positif seperti keberanian, persaudaraan, dan persatuan. Ini menjadi kekuatan sosial yang harus terus dijaga bersama sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Maluku,” ungkap Wakapolda.Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah, termasuk melalui pelestarian tradisi budaya.Kehadiran Forkopimda dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam merawat warisan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat di Bumi Raja-Raja. PNO-12
30 Mar 2026, 14:13 WIT
Halal Bihalal dan Temu Kangen Rumah Yatim Dhuafa Baiturrosul, Perkuat Silaturahmi di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Suasana penuh kehangatan dan
kebersamaan terasa dalam kegiatan Halal Bihalal dan temu kangen yang
diselenggarakan oleh Rumah Yatim dan Dhuafa Baiturrosul pada Minggu, 29 Maret
2026.Dalam kesempatan tersebut, Pengasuh Yayasan Baiturrosul,
Muhammad Rafly, menyampaikan kisah berdirinya panti asuhan yang sarat nilai
keikhlasan dan pengorbanan. Ia menjelaskan bahwa Panti Asuhan Baitur Rasul
didirikan pada tahun 2018, berawal dari kebiasaan almarhum ayahnya yang gemar
membantu sesama tanpa pamrih.“Awalnya tidak ada niat mendirikan panti. Hanya dari
kebiasaan memberi makan dan membantu, hingga akhirnya ada sekitar 10 anak yang
tinggal bersama kami, meskipun kondisi ekonomi saat itu sangat sederhana,”
ungkap Rafly.Ia juga mengenang pesan sederhana namun mendalam dari
almarhum ayahnya yang menjadi pegangan hingga saat ini, “Ini untuk bekal saya
nanti di akhirat.” Dengan keikhlasan, meskipun hanya dengan hidangan sederhana
seperti telur dan kecap, semangat berbagi terus dijaga hingga akhirnya panti
berkembang dan resmi berbadan hukum sebagai yayasan pada tahun 2025.Rafly menambahkan, saat ini anak-anak panti menjalani
pendidikan formal di luar, seperti di YPMNU, serta mendapatkan pembinaan
keagamaan setiap sore, termasuk mengaji, membaca Yasin, dan mengamalkan Ratib
Al-Haddad.“Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi.
Harapan kami, kebersamaan ini bisa terus berlanjut, tidak hanya hari ini,
tetapi di waktu-waktu yang Allah izinkan,” tambahnya.Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten
Mimika, Ustadz Amin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas
terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga memohon maaf karena belum sempat
berkunjung selama bulan Ramadan akibat kesibukan.“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Ini menunjukkan kepedulian
dan kebersamaan yang luar biasa dari semua pihak, baik donatur, simpatisan,
maupun masyarakat,” ujarnya.Dalam tausiyahnya, Ustadz Amin menyampaikan tiga pesan
penting pasca Idul Fitri. Pertama, pentingnya melaksanakan puasa enam hari di
bulan Syawal yang memiliki keutamaan seperti berpuasa selama satu tahun. Kedua,
menjaga dan mempererat silaturahmi sebagai esensi dari tradisi halal bihalal.
Ketiga, meluruskan anggapan keliru bahwa bulan Syawal adalah bulan sial, yang
tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya legalitas formal
panti asuhan agar segera didaftarkan ke Dinas Sosial guna memperkuat pengakuan
secara hukum.Ustadz Amin turut memberikan pesan kepada para pengasuh agar
menjaga lingkungan panti tetap aman dan nyaman bagi anak-anak. Ia menekankan
tiga hal yang harus dihindari, yakni pelecehan seksual, perundungan (bullying),
serta sikap intoleransi.“Kita harus memastikan anak-anak ini mendapatkan
perlindungan, kasih sayang, dan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan
berkembang,” tegasnya.Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat
hubungan antara pengasuh, anak-anak panti, serta masyarakat. Diharapkan,
semangat kebersamaan dan kepedulian yang terjalin dapat terus berlanjut dan
membawa keberkahan bagi semua pihak. Penulis: Bim
Editor: GF
29 Mar 2026, 21:03 WIT
Bahasa Indonesia Resmi Masuk Vatican News, Tonggak Baru Komunikasi Gereja
Papuanewsonline.com, Vatikan - Bahasa Indonesia kini
menorehkan sejarah baru di tingkat global setelah resmi digunakan dalam layanan
Vatican News, media resmi Takhta Suci di Vatikan.Dengan penambahan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-57
yang tersedia di kanal tersebut, membuka akses yang lebih luas bagi umat
Katolik, khususnya di Indonesia, untuk mengikuti informasi Gereja dalam bahasa
mereka sendiri.Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan nota
kesepahaman atau MoU antara perwakilan Indonesia dan Dikasteri Komunikasi
Vatikan yang berlangsung pada Rabu (25/3/2026) di Kantor Pusat Vatican News dan
Radio Vatikan.Langkah ini tidak hanya sekadar penambahan bahasa baru,
melainkan menjadi simbol kedekatan antara Gereja universal dengan umat Katolik
di Indonesia.Dalam kesempatan tersebut, Vatican News menegaskan bahwa
kerja sama ini memungkinkan semakin banyak umat untuk menerima pesan Bapa Suci
dalam bahasa ibu mereka.Penandatanganan MoU turut dihadiri oleh delegasi Dikasteri
Komunikasi, Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),
serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci, Michael Trias
Kuncahyono.Ketua Komisi Komsos KWI, Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo,
menyebut momen ini memiliki makna yang jauh melampaui aspek administratif.“Ini adalah perayaan persahabatan yang abadi, pengakuan
identitas nasional kita, dan penguatan jembatan iman antara Indonesia dan
jantung Gereja universal,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa kehadiran bahasa Indonesia di Vatican
News menjadi kabar baik yang nyata bagi umat Katolik di Indonesia dan kawasan
sekitarnya.“Ini membuka jalur langsung menuju informasi Gereja
universal. Umat kini dapat mendengar suara Bapa Suci dalam bahasa ibu mereka
sendiri,” kata Mgr Agustinus.Sementara itu, Prefek Dikasteri Komunikasi, Paolo Ruffini,
menegaskan pentingnya bahasa sebagai sarana pelayanan yang efektif dalam
menjangkau umat secara lebih mendalam.Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar RI untuk Takhta Suci,
Michael Trias Kuncahyono, menyebut penandatanganan ini sebagai tonggak
bersejarah bagi Indonesia.“Ini adalah historic moment for Indonesia, khususnya bagi
umat Katolik,” ujarnya.Ia menilai, kehadiran bahasa Indonesia dalam Vatican News
tidak hanya memperluas akses informasi, tetapi juga memperkuat keterhubungan
umat Indonesia dengan Gereja universal.Di tengah arus globalisasi, bahasa menjadi jembatan penting
dalam menyatukan umat lintas negara. Kini, bahasa Indonesia resmi menjadi
bagian dari jembatan tersebut, menghubungkan jutaan umat dengan pesan iman,
harapan, dan persaudaraan dari pusat Gereja Katolik dunia. (GF)
27 Mar 2026, 14:51 WIT
Semarak Paskah di Timika, Bundaran Kota Dihiasi Ornamen Religius
Papuanewsonline.com, Timika – Wajah Kota Timika tampil lebih
semarak dan kental dengan nuansa religius dalam menyambut perayaan Paskah.
Komunitas Mimika Berkarya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika
menghadirkan sentuhan keindahan dengan memasang berbagai ornamen khas Paskah di
sejumlah titik strategis kota pada Kamis (26/3/26).Kawasan-kawasan bundaran ikonik kini dihiasi dekorasi
bernuansa iman, seperti salib, lampion, umbul-umbul, hingga lampu berwarna ungu
yang memancarkan suasana khidmat, terutama saat malam hari tiba.Ketua Komunitas Mimika Berkarya, Ronald Windesi, menyatakan
bahwa kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi positif antara komunitas dan
pemerintah daerah dalam menyambut hari besar keagamaan sekaligus memperindah
kota. "Kami kembali dipercaya untuk menghias beberapa titik
strategis yang menjadi ikon Kabupaten Mimika. Ini adalah bukti sinergi yang
baik antara komunitas dan pemerintah untuk menyajikan suasana yang berbeda bagi
masyarakat," ujarnya.Lokasi yang menjadi fokus penataan meliputi Bundaran Timika
Indah, Bundaran Petrosi, dan Bundaran SP2Di Bundaran Timika Indah, dipasang tiga salib berukuran 1,5 Meter
serta satu salib besar setinggi tiga meter dari arah Jalan Beliwis, lengkap
dengan lampion berbentuk salib dan umbul-umbul. Sementara itu, Bundaran Petrosi dihiasi empat salib dari
berbagai arah, dan Bundaran SP2 dipenuhi ornamen serupa dengan tiga salib yang
menghadap ke arah Kuala Kencana, Timika, dan SP5, semakin memperkuat suasana
perayaan di setiap sudut kota.Ronald juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
Pemerintah Kabupaten Mimika atas kepercayaan yang terus diberikan kepada
komunitasnya. Dalam kesempatan yang sama, ia mewakili Komunitas Mimika
Berkarya turut menyampaikan ucapan selamat atas satu tahun kepemimpinan Bupati
Mimika, Immanuel Kemong, bersama Wakil Bupati John Rettob. Kehadiran berbagai ornamen tersebut diharapkan dapat membuat
masyarakat merasakan suasana Paskah yang lebih khidmat, sekaligus mempererat
kebersamaan dan nilai toleransi antarumat beragama di Kabupaten Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Mar 2026, 12:02 WIT
