Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Resmi! Iptu Chalid Waliulu Diangkat Sebagai Kapolsek Leihitu
Papuanewsonline.com, Leihitu - Kepolisian Daerah Maluku bergerak cepat melakukan pembenahan internal menyusul penindakan terhadap IPTU La Ode Muhamad Yusdiman, S.H., yang sebelumnya menjabat Ps. Kapolsek Leihitu Polresta Ambon dan P.P. Lease.Sebagai bagian dari langkah tegas tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. melakukan pergantian pimpinan di Polsek Leihitu.IPTU Chalid Waliulu, S.E., yang sebelumnya menjabat Ps. Panit Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Maluku, resmi ditunjuk menggantikan IPTU La Ode Muhamad Yusdiman, S.H.Terhitung mulai Kamis (13/8/2026), IPTU Chalid Waliulu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ps. Kapolsek Leihitu.Pergantian tersebut menjadi bagian dari langkah cepat Polda Maluku untuk memastikan roda organisasi, pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Leihitu tetap berjalan optimal.Karo SDM Polda Maluku menegaskan bahwa pergantian pimpinan di Polsek Leihitu merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus langkah pembenahan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.“Pergantian ini merupakan bagian dari langkah organisasi untuk memastikan pelaksanaan tugas di Polsek Leihitu tetap berjalan secara optimal. Kapolda Maluku memberikan perhatian serius agar setiap proses pembenahan internal tidak mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” ujar Karo SDM Polda Maluku.Menurutnya, penempatan IPTU Chalid Waliulu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi personel untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan di tingkat kewilayahan.“Setiap personel yang diberikan amanah jabatan harus mampu menunjukkan integritas, disiplin dan profesionalitas. Jabatan adalah amanah sekaligus tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.Karo SDM menambahkan, pembinaan dan pengawasan terhadap personel akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya Polda Maluku membangun sumber daya manusia Polri yang profesional dan berintegritas.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan pergantian Kapolsek Leihitu merupakan konsekuensi organisasi setelah Kapolda Maluku mengambil langkah tegas terhadap personel yang bermasalah.Menurutnya, Kapolda Maluku tidak hanya menekankan aspek penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memastikan organisasi segera melakukan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.“Bapak Kapolda menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus diproses dan ditindak sesuai ketentuan. Pada saat yang sama, organisasi harus segera melakukan langkah pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” kata Rositah.Ia menjelaskan, penunjukan IPTU Chalid Waliulu sebagai Ps. Kapolsek Leihitu merupakan bagian dari upaya memastikan kepemimpinan di tingkat kewilayahan tetap berjalan efektif.Rositah menegaskan, kasus yang menimpa pejabat sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh personel Polda Maluku bahwa jabatan di lingkungan Polri merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.“Pesan Kapolda sangat jelas, tidak ada ruang bagi personel yang menyalahgunakan narkotika. Setiap anggota harus mampu menjaga kehormatan institusi dan menjadi contoh dalam menaati hukum,” tegasnya.Menurut Rositah, Polda Maluku akan terus memperkuat pengawasan internal melalui kegiatan Penegakan, Penertiban dan Disiplin (Gaktiblin)“Pengawasan internal akan terus dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses sesuai aturan. Namun di sisi lain, kami juga memastikan organisasi tetap berjalan dan masyarakat mendapatkan pelayanan kepolisian secara maksimal,” katanya.Dengan mulai bertugasnya IPTU Chalid Waliulu, Polda Maluku berharap pelaksanaan tugas Polsek Leihitu semakin diperkuat, khususnya dalam menjaga kamtibmas, meningkatkan respons terhadap laporan masyarakat dan membangun komunikasi yang semakin erat dengan tokoh masyarakat serta seluruh elemen warga.Pergantian ini sekaligus menegaskan bahwa penegakan disiplin dan pembenahan organisasi berjalan beriringan. Polda Maluku memastikan tindakan tegas terhadap pelanggaran internal tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk membangun institusi yang profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap jajaran kepolisian tetap hadir untuk memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. PNO-12
13 Agu 2026, 21:58 WIT
Dukung Perencanaan Anggaran, Kapolda Maluku Pastikan Setiap Program Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kualitas perencanaan umum dan penganggaran sebagai fondasi utama untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta berdampak langsung terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat.Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (13/8/2026).Kegiatan yang merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Tahun 2026 tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.Rapat kerja diikuti Wakapolda Maluku, Irwasda, para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang, Dansat Brimob, Kepala SPN, pejabat utama lainnya, para Kasubag Renmin dan Kaur Ren Satker Polda, serta para Kabag Ren Polres jajaran beserta operator.Forum ini tidak hanya membahas aspek administratif perencanaan dan anggaran, tetapi diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan penggunaan sumber daya organisasi benar-benar terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa kondisi keamanan di wilayah Maluku secara umum semakin kondusif. Namun, kondisi tersebut harus terus dijaga melalui kemampuan jajaran kepolisian dalam merespons setiap gangguan secara cepat, tepat dan tuntas.“Situasi di wilayah kita saat ini semakin kondusif. Walaupun masih ada sedikit kejadian dan permasalahan, hal itu tidak terlalu memengaruhi situasi Kamtibmas secara keseluruhan. Indikatornya sederhana, masyarakat dapat berangkat ke kantor, sekolah, bekerja maupun ke pasar dengan aman dan lancar tanpa rasa takut,” tegas Dadang.Menurut Kapolda, kondisi Kamtibmas yang kondusif bukan alasan bagi jajaran untuk mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya, setiap informasi mengenai kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman harus segera direspons agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.“Apabila ada informasi atau laporan tentang kejadian, baik kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman, harus direspons dengan cepat dan ditangani dengan baik hingga tuntas. Jangan sampai persoalan kecil membias ke mana-mana,” ujarnya.Kapolda juga meminta seluruh satuan kewilayahan memaksimalkan kegiatan kepolisian sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.Dadang menegaskan, kualitas perencanaan harus diukur dari sejauh mana program yang disusun mampu menjawab persoalan masyarakat.Karena itu, setiap keluhan maupun komplain masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Harkamtibmas dan pelayanan kepolisian harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan.“Apabila ada komplain dari masyarakat terkait tugas Harkamtibmas maupun pelayanan kita, harus diterima dan direspons dengan cepat. Lakukan pembenahan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi sesuai tugas pokok kita sebagai institusi pemelihara Kamtibmas,” kata Kapolda.Ia mengingatkan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh tugas tersebut, kata dia, harus diterjemahkan sejak awal melalui perencanaan yang matang dan strategis.“Tugas pokok kita harus bisa diterjemahkan dalam bentuk perencanaan yang baik dan strategis. Saya harapkan rapat kerja fungsi perencanaan umum dan anggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian ke depan di wilayah Maluku,” tandasnya.Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda Maluku menegaskan bahwa rapat kerja fungsi perencanaan dan anggaran menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan seluruh satuan kerja dengan arah kebijakan Polri.Menurutnya, proses perencanaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus memastikan kesinambungan antara program, kebutuhan organisasi, dukungan anggaran dan hasil yang ingin dicapai.“Perencanaan harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan terarah, terukur dan sesuai dengan prioritas organisasi. Setiap kebutuhan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan dikaitkan dengan target kinerja yang jelas,” ujar Karo Rena.Ia menambahkan, keterlibatan para pejabat perencanaan dari tingkat Polda hingga Polres jajaran penting untuk membangun kesamaan persepsi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan di setiap satuan kerja benar-benar menggambarkan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan demikian, dukungan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan paparan mengenai timeline penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) di lingkungan Polri oleh Kabag Renprograr sebagai bagian dari penyamaan pemahaman terhadap tahapan perencanaan organisasi.Rapat kerja juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan pelayanan publik terbaik dari Polri kepada Kapolres Buru yang diserahkan langsung oleh Kapolda Maluku.Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dari kinerja kepolisian yang harus terus diperkuat.Kapolres Buru yang menerima penghargaan juga menyampaikan testimoni terkait capaian pelayanan publik yang diraih satuannya.Kapolda menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus dipandang sebagai motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai capaian administratif.Kabidhumas Polda Maluku menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran memiliki hubungan erat dengan keberhasilan Polri membangun kepercayaan publik.Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai Polri dari hasil penegakan hukum, tetapi juga dari kecepatan merespons persoalan, kualitas pelayanan, kehadiran polisi di tengah masyarakat dan kemampuan menjaga situasi tetap kondusif.“Perencanaan yang baik pada akhirnya harus terlihat dalam kualitas pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ketika program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten, maka manfaatnya akan dirasakan langsung dan kepercayaan publik terhadap Polri semakin kuat,” ujar Kabidhumas Polda Maluku.Ia mengatakan, jajaran Humas juga memiliki peran strategis dalam memastikan informasi mengenai program dan kinerja kepolisian tersampaikan secara terbuka, proporsional dan mudah dipahami masyarakat.“Transparansi informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Karena itu, capaian maupun program kepolisian harus dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan Polri dan bagaimana manfaatnya bagi mereka,” katanya.Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 berlangsung lancar hingga selesai.Melalui forum tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola perencanaan yang semakin strategis, berbasis kebutuhan, terukur dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap dukungan sumber daya organisasi benar-benar memperkuat pelaksanaan tugas Polri sekaligus memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:44 WIT
Polda Maluku Tegaskan Tidak Ada Toleransi Terhadap Anggota Positif Narkotika
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan internal dan menindak tegas setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri (KEPP), termasuk penyalahgunaan narkotika.Komitmen tersebut diwujudkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku melalui kegiatan Penegakan, Penertiban dan Disiplin (Gaktiblin) Rutin dengan sasaran judi online, penyalahgunaan senpi dan penyalahgunaan narkoba berupa pemeriksaan urine rutin terhadap personel Polri.Dalam kegiatan gatiblin pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2026, Bidpropam Polda Maluku, menemukan salah satu anggota yang berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin, zat yang merupakan kandungan narkotika jenis sabu.Personel yang bersangkutan adalah IPTU LOY, salah satu Kapolsek pada jajaran Polresta Ambon dan P.P. Lease.Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 11 Agustus 2026, hasil pemeriksaan terhadap IPTU LOY dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin.Pemeriksaan dilakukan menggunakan alat Regen Kit Narkoba dan diperkuat dengan keterangan petugas Biddokkes Polda Maluku yang melaksanakan pemeriksaan.Kabid Propam Polda Maluku KOMBES POL. JAROT SUNGKOWO S.H, S.I.K, M.H menegaskan bahwa temuan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan peraturan internal Polri.“Setiap anggota Polri wajib menjadi contoh dalam menaati hukum dan menjaga kehormatan institusi. Ketika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, Bidpropam akan melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegas Kabid Propam Polda Maluku.Setelah hasil pemeriksaan urine diketahui, Bidpropam Polda Maluku melakukan gelar perkara pada Selasa malam. Gelar perkara melibatkan unsur Itwasda, SDM dan Bidkum Polda Maluku serta dipimpin Ps. Kasubbidwabprof Bidpropam.Hasil gelar perkara merekomendasikan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Terhadap yang bersangkutan juga direkomendasikan untuk ditempatkan di tempat khusus (Patsus) dan perkara tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat.Selanjutnya, IPTU LOY ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 11 s.d. 30 Agustus 2026.“Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Polda Maluku dalam menegakkan disiplin dan kode etik. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri. Namun seluruh proses tetap dilaksanakan berdasarkan mekanisme pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kabid Propam.Selain proses pelanggaran KEPP, Bidpropam Polda Maluku juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk menindaklanjuti aspek pidana dari temuan tersebut.Langkah ini dilakukan untuk memastikan dugaan penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri tidak berhenti pada proses internal, tetapi juga ditangani sesuai ketentuan hukum pidana apabila memenuhi unsur.Kabid Propam menegaskan bahwa pengawasan internal merupakan bagian dari upaya menjaga integritas institusi sekaligus memastikan anggota Polri tidak menyalahgunakan kewenangan maupun kedudukannya.“Pengawasan internal akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Gaktiblin dan pemeriksaan urine bukan semata-mata kegiatan pemeriksaan, tetapi instrumen untuk memastikan personel Polri tetap berada dalam koridor disiplin, etika dan hukum,” katanya.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto melalui Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa Polda Maluku akan memproses dan menindak tegas personel yang terbukti melakukan pelanggaran.Kapolda menekankan bahwa institusi tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada anggota yang melanggar hukum maupun kode etik profesi.“Terhadap yang bersangkutan akan kami proses dan tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada yang akan ditutup-tutupi. Setiap anggota harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan,” tegas Kapolda Maluku melalui Kabid Humas.Kapolda juga menegaskan bahwa konsekuensi terhadap yang bersangkutan tidak hanya menyangkut proses pidana, tetapi juga proses pelanggaran kode etik profesi serta dilepas dari jabatannya“Yang bersangkutan harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, termasuk proses kode etik. Untuk jabatan yang bersangkutan, akan dilakukan langkah sesuai ketentuan, termasuk pelepasan dari jabatan atau non-job sebagai bagian dari penegakan disiplin dan pembenahan internal,” ujar Kapolda melalui Kabid Humas.Menurut Kapolda, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk menjaga marwah dan kredibilitas institusi Polri.Saya tidak ingin ada anggota yang merasa kebal terhadap aturan karena jabatan yang diembannya. Polri harus menjadi institusi yang memberikan contoh dalam penegakan hukum. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari internal dan dilakukan secara konsisten,” tegasnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan langkah yang dilakukan Bidpropam merupakan bentuk komitmen institusi dalam melakukan pembenahan dari dalam sekaligus memastikan kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga.“Polda Maluku tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polri. Setiap personel harus menjadi teladan dalam menaati hukum, bukan justru melakukan pelanggaran hukum,” kata Rositah. PNO-12
13 Agu 2026, 21:26 WIT
Respons Cepat Karhutla di Namlea, Brimob Polda Maluku Padamkan Kobaran Api
Papuanewsonline.com, Buru - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di wilayah Maluku. Langkah tersebut diwujudkan melalui respons cepat personel di lapangan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.Respons cepat itu ditunjukkan personel Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku saat melakukan pemadaman api di sekitar depan Mako Kompi 3 Batalyon A Pelopor, Namlea, Kabupaten Buru, Minggu (9/8/2026).Sebanyak 30 personel yang dipimpin Komandan Kompi (Danki) 3 Batalyon A Pelopor, AKP Robby Sinay, S.Sos., dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.Pemadaman dimulai sekitar pukul 18.20 WIT dengan mengerahkan Armoured Water Cannon (AWC) serta menggunakan peralatan pendukung yang tersedia di lapangan. Upaya tersebut dilakukan secara cepat untuk mengendalikan kobaran api agar tidak berkembang dan meluas.Setelah sekitar satu jam penanganan, api berhasil dipadamkan pada pukul 19.25 WIT. Proses pemadaman dan memastikan kondisi benar-benar aman kemudian diselesaikan pada pukul 19.35 WIT.Situasi di lokasi setelah penanganan dilaporkan aman dan terkendali.Danki 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku, AKP Robby Sinay, S.Sos., mengatakan pengerahan personel dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan adanya kebakaran.Menurutnya, penanganan api tidak boleh dilakukan secara lambat karena kebakaran yang tidak segera dikendalikan berpotensi meluas, terutama ketika berada di area yang memiliki vegetasi atau material yang mudah terbakar.“Begitu mengetahui adanya kebakaran, personel langsung kami kerahkan untuk melakukan pemadaman. Prioritas kami adalah mengendalikan api secepat mungkin agar tidak meluas dan memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman,” ujar Robby.Ia menegaskan, kesiapsiagaan personel menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah hukum Polda Maluku.“Personel akan terus disiapkan untuk merespons setiap situasi yang membutuhkan penanganan cepat. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran yang tidak terkendali,” katanya.Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Tedy Purnanto, S.I.K., menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Menurutnya, kemampuan personel untuk bergerak cepat dengan dukungan sarana yang tersedia menjadi salah satu faktor penting dalam mengantisipasi kebakaran agar tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.“Satbrimob Polda Maluku selalu menyiagakan personel dan sarana untuk mendukung penanganan berbagai situasi yang membutuhkan respons cepat, termasuk kebakaran. Prinsipnya, setiap potensi kebakaran harus ditangani sedini mungkin agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar,” tegas Dansat Brimob Polda Maluku.Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat.“Pencegahan jauh lebih penting. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran. Kecepatan informasi akan sangat membantu kecepatan penanganan di lapangan,” ujarnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan langkah cepat personel Satbrimob di Namlea menunjukkan kesiapsiagaan Polri dalam merespons berbagai potensi gangguan yang dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.Menurutnya, penanganan kebakaran merupakan bagian dari upaya preventif dan responsif kepolisian, khususnya dalam menghadapi potensi karhutla yang membutuhkan kecepatan, koordinasi dan keterlibatan masyarakat.“Polda Maluku berkomitmen untuk terus hadir dan bergerak cepat ketika terjadi kondisi yang dapat membahayakan masyarakat maupun lingkungan. Penanganan kebakaran di Namlea menjadi contoh bahwa kecepatan respons di lapangan sangat penting untuk mencegah api berkembang menjadi lebih besar,” kata Rositah.Ia menambahkan, upaya pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan personel dan peralatan pemadam. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya titik api.“Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan melakukan pembakaran secara sembarangan dan segera laporkan apabila melihat adanya titik api. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan,” ujarnya.Rositah menegaskan bahwa Polda Maluku akan terus memperkuat kesiapsiagaan personel di seluruh jajaran dalam menghadapi potensi kebakaran maupun berbagai keadaan darurat lainnya.“Polri tidak hanya hadir ketika situasi sudah berkembang menjadi masalah besar. Kehadiran personel sejak awal untuk mencegah dan mengendalikan potensi ancaman merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” pungkasnya.Langkah cepat Satbrimob Polda Maluku di Namlea sekaligus menegaskan pentingnya early response dalam penanggulangan kebakaran. Dengan deteksi dini, pengerahan personel secara cepat, pemanfaatan sarana yang tersedia serta dukungan masyarakat, potensi kebakaran dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.Polda Maluku memastikan kesiapsiagaan tersebut akan terus dipelihara sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat, melindungi lingkungan dan memastikan keamanan wilayah Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:14 WIT
PSI Bagikan Ratusan Buku dan Alat Tulis, Dukung Semangat Belajar Anak-anak Kampung Hiripau
Papuanewsonline.com, Mimika — Menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mimika menyalurkan bantuan berupa ratusan buku dan alat tulis kepada anak-anak di Kampung Hiripau, Mimika Timur, Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya Madubun, didampingi jajaran pengurus DPD, DPC, hingga Dewan Pengurus Ranting di wilayah Mimika.Suraya Madubun menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian PSI terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi para siswa yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Semangat kemerdekaan, menurutnya, sejalan dengan semangat anak-anak untuk terus belajar, mengembangkan wawasan, dan meraih cita-cita setinggi langit. Bantuan buku dan alat tulis tersebut diserahkan kepada anak-anak mulai dari jenjang TK hingga SMP.Suasana kehangatan terasa saat anak-anak tampak antusias menerima buku-buku yang diserahkan. Ketika mereka mengetahui bahwa sosok yang tergambar pada salah satu buku adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, spontanitas mereka pun terpancar. “Terima kasih Bapak Jokowi!” seru mereka dengan wajah berseri.Bahkan anak-anak menyampaikan harapan agar Bapak Jokowi kelak dapat hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Mimika.Kegiatan sederhana namun penuh makna ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pendidikan tidak harus selalu dalam bentuk yang besar dan megah. Sesuatu yang sederhana seperti buku dan alat tulis dapat menjadi jendela luas yang membuka wawasan serta harapan baru bagi anak-anak. PSI Mimika berharap dukungan ini dapat memotivasi mereka untuk terus belajar dengan tekun dan meraih masa depan yang cerah.Penulis: JidEditor: OF
13 Agu 2026, 20:47 WIT
Bupati Boven Digoel Sampaikan 9 Usulan Strategis Ke Komisi II DPR RI Dan Mendagri
Papuanewsonline.com, Merauke – Bupati Boven Digoel menyampaikan 9 usulan dan permasalahan prioritas daerah dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Selatan, serta tamu undangan lainnya di Jakarta, Selasa 12 Agustus 2026.Dalam kesempatan itu Bupati berharap sembilan poin tersebut mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Pusat guna mempercepat pembangunan di Boven Digoel.Sembilan Poin Prioritas Boven Digoel1. Penegasan Batas Wilayah Bupati menyoroti persoalan perbatasan Boven Digoel dengan Kabupaten Merauke dan Negara Papua Nugini. Kepastian batas disebut penting untuk keamanan, penataan wilayah, dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan.2. Status Aset BandaraPemerintah daerah mengusulkan penyelesaian status *aset bandara milik Kementerian Perhubungan RI agar pengelolaan dan pengembangannya lebih jelas.3. Penyelesaian BUMD Terkait BUMD yang saat ini masih berproses di Kejaksaan, Bupati meminta dukungan pendampingan hukum dan tata kelola agar BUMD dapat segera beroperasi dan berkontribusi pada PAD.4. Kebutuhan ASN Pemda mengusulkan penerimaan pegawai dan tambahan kuota formasi ASN tahun ini* untuk mengisi kekurangan tenaga di sejumlah OPD dan layanan publik.5. Investasi Berdampak Bupati mendorong masuknya investasi yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal.6. Pembangunan Dua Bandara Ada dua bandara di Boven Digoel yang pembangunannya belum dikerjakan. Pemda berharap ada alokasi anggaran dan percepatan dari Kementerian Perhubungan.7. Kendala Program MBG Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Boven Digoel menghadapi sejumlah kendala teknis dan distribusi. Bupati meminta dukungan kebijakan dan anggaran agar program berjalan optimal.8. Akses Antar Wilayah Akses jalan antar-distrik dan antar-kampung masih menjadi kendala utama. Kondisi ini menghambat mobilitas warga, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan maupun pendidikan.9. Peningkatan Pelayanan Publik Secara umum Bupati menekankan perlunya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat agar kualitas hidup warga Boven Digoel semakin baik.Harapan ke Pemerintah Pusat dan ProvinsiBupati menegaskan, sembilan poin tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Boven Digoel. Ia berharap pembahasan dalam pertemuan ini dapat ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.Pertemuan ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, DPR, dan pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua Selatan.Penulis: HendrikEditor: OF
13 Agu 2026, 15:19 WIT
Pilihan Redaksi
Resmi! Iptu Chalid Waliulu Diangkat Sebagai Kapolsek Leihitu
Papuanewsonline.com, Leihitu - Kepolisian Daerah Maluku bergerak cepat melakukan pembenahan internal menyusul penindakan terhadap IPTU La Ode Muhamad Yusdiman, S.H., yang sebelumnya menjabat Ps. Kapolsek Leihitu Polresta Ambon dan P.P. Lease.Sebagai bagian dari langkah tegas tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. melakukan pergantian pimpinan di Polsek Leihitu.IPTU Chalid Waliulu, S.E., yang sebelumnya menjabat Ps. Panit Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Maluku, resmi ditunjuk menggantikan IPTU La Ode Muhamad Yusdiman, S.H.Terhitung mulai Kamis (13/8/2026), IPTU Chalid Waliulu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ps. Kapolsek Leihitu.Pergantian tersebut menjadi bagian dari langkah cepat Polda Maluku untuk memastikan roda organisasi, pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Leihitu tetap berjalan optimal.Karo SDM Polda Maluku menegaskan bahwa pergantian pimpinan di Polsek Leihitu merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus langkah pembenahan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.“Pergantian ini merupakan bagian dari langkah organisasi untuk memastikan pelaksanaan tugas di Polsek Leihitu tetap berjalan secara optimal. Kapolda Maluku memberikan perhatian serius agar setiap proses pembenahan internal tidak mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” ujar Karo SDM Polda Maluku.Menurutnya, penempatan IPTU Chalid Waliulu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi personel untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan di tingkat kewilayahan.“Setiap personel yang diberikan amanah jabatan harus mampu menunjukkan integritas, disiplin dan profesionalitas. Jabatan adalah amanah sekaligus tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.Karo SDM menambahkan, pembinaan dan pengawasan terhadap personel akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya Polda Maluku membangun sumber daya manusia Polri yang profesional dan berintegritas.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan pergantian Kapolsek Leihitu merupakan konsekuensi organisasi setelah Kapolda Maluku mengambil langkah tegas terhadap personel yang bermasalah.Menurutnya, Kapolda Maluku tidak hanya menekankan aspek penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memastikan organisasi segera melakukan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.“Bapak Kapolda menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus diproses dan ditindak sesuai ketentuan. Pada saat yang sama, organisasi harus segera melakukan langkah pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” kata Rositah.Ia menjelaskan, penunjukan IPTU Chalid Waliulu sebagai Ps. Kapolsek Leihitu merupakan bagian dari upaya memastikan kepemimpinan di tingkat kewilayahan tetap berjalan efektif.Rositah menegaskan, kasus yang menimpa pejabat sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh personel Polda Maluku bahwa jabatan di lingkungan Polri merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.“Pesan Kapolda sangat jelas, tidak ada ruang bagi personel yang menyalahgunakan narkotika. Setiap anggota harus mampu menjaga kehormatan institusi dan menjadi contoh dalam menaati hukum,” tegasnya.Menurut Rositah, Polda Maluku akan terus memperkuat pengawasan internal melalui kegiatan Penegakan, Penertiban dan Disiplin (Gaktiblin)“Pengawasan internal akan terus dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses sesuai aturan. Namun di sisi lain, kami juga memastikan organisasi tetap berjalan dan masyarakat mendapatkan pelayanan kepolisian secara maksimal,” katanya.Dengan mulai bertugasnya IPTU Chalid Waliulu, Polda Maluku berharap pelaksanaan tugas Polsek Leihitu semakin diperkuat, khususnya dalam menjaga kamtibmas, meningkatkan respons terhadap laporan masyarakat dan membangun komunikasi yang semakin erat dengan tokoh masyarakat serta seluruh elemen warga.Pergantian ini sekaligus menegaskan bahwa penegakan disiplin dan pembenahan organisasi berjalan beriringan. Polda Maluku memastikan tindakan tegas terhadap pelanggaran internal tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk membangun institusi yang profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap jajaran kepolisian tetap hadir untuk memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. PNO-12
13 Agu 2026, 21:58 WIT
Dukung Perencanaan Anggaran, Kapolda Maluku Pastikan Setiap Program Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperkuat kualitas perencanaan umum dan penganggaran sebagai fondasi utama untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta berdampak langsung terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat.Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (13/8/2026).Kegiatan yang merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Tahun 2026 tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.Rapat kerja diikuti Wakapolda Maluku, Irwasda, para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang, Dansat Brimob, Kepala SPN, pejabat utama lainnya, para Kasubag Renmin dan Kaur Ren Satker Polda, serta para Kabag Ren Polres jajaran beserta operator.Forum ini tidak hanya membahas aspek administratif perencanaan dan anggaran, tetapi diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program dan penggunaan sumber daya organisasi benar-benar terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa kondisi keamanan di wilayah Maluku secara umum semakin kondusif. Namun, kondisi tersebut harus terus dijaga melalui kemampuan jajaran kepolisian dalam merespons setiap gangguan secara cepat, tepat dan tuntas.“Situasi di wilayah kita saat ini semakin kondusif. Walaupun masih ada sedikit kejadian dan permasalahan, hal itu tidak terlalu memengaruhi situasi Kamtibmas secara keseluruhan. Indikatornya sederhana, masyarakat dapat berangkat ke kantor, sekolah, bekerja maupun ke pasar dengan aman dan lancar tanpa rasa takut,” tegas Dadang.Menurut Kapolda, kondisi Kamtibmas yang kondusif bukan alasan bagi jajaran untuk mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya, setiap informasi mengenai kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman harus segera direspons agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.“Apabila ada informasi atau laporan tentang kejadian, baik kriminalitas, kejahatan jalanan, bencana alam maupun bencana musiman, harus direspons dengan cepat dan ditangani dengan baik hingga tuntas. Jangan sampai persoalan kecil membias ke mana-mana,” ujarnya.Kapolda juga meminta seluruh satuan kewilayahan memaksimalkan kegiatan kepolisian sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.Dadang menegaskan, kualitas perencanaan harus diukur dari sejauh mana program yang disusun mampu menjawab persoalan masyarakat.Karena itu, setiap keluhan maupun komplain masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Harkamtibmas dan pelayanan kepolisian harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan.“Apabila ada komplain dari masyarakat terkait tugas Harkamtibmas maupun pelayanan kita, harus diterima dan direspons dengan cepat. Lakukan pembenahan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terpenuhi sesuai tugas pokok kita sebagai institusi pemelihara Kamtibmas,” kata Kapolda.Ia mengingatkan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh tugas tersebut, kata dia, harus diterjemahkan sejak awal melalui perencanaan yang matang dan strategis.“Tugas pokok kita harus bisa diterjemahkan dalam bentuk perencanaan yang baik dan strategis. Saya harapkan rapat kerja fungsi perencanaan umum dan anggaran ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian ke depan di wilayah Maluku,” tandasnya.Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda Maluku menegaskan bahwa rapat kerja fungsi perencanaan dan anggaran menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan seluruh satuan kerja dengan arah kebijakan Polri.Menurutnya, proses perencanaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi harus memastikan kesinambungan antara program, kebutuhan organisasi, dukungan anggaran dan hasil yang ingin dicapai.“Perencanaan harus menjadi instrumen untuk memastikan seluruh program kepolisian berjalan terarah, terukur dan sesuai dengan prioritas organisasi. Setiap kebutuhan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan dikaitkan dengan target kinerja yang jelas,” ujar Karo Rena.Ia menambahkan, keterlibatan para pejabat perencanaan dari tingkat Polda hingga Polres jajaran penting untuk membangun kesamaan persepsi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan di setiap satuan kerja benar-benar menggambarkan kebutuhan pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan demikian, dukungan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan paparan mengenai timeline penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) di lingkungan Polri oleh Kabag Renprograr sebagai bagian dari penyamaan pemahaman terhadap tahapan perencanaan organisasi.Rapat kerja juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan pelayanan publik terbaik dari Polri kepada Kapolres Buru yang diserahkan langsung oleh Kapolda Maluku.Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dari kinerja kepolisian yang harus terus diperkuat.Kapolres Buru yang menerima penghargaan juga menyampaikan testimoni terkait capaian pelayanan publik yang diraih satuannya.Kapolda menegaskan bahwa penghargaan tersebut harus dipandang sebagai motivasi bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata sebagai capaian administratif.Kabidhumas Polda Maluku menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran memiliki hubungan erat dengan keberhasilan Polri membangun kepercayaan publik.Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai Polri dari hasil penegakan hukum, tetapi juga dari kecepatan merespons persoalan, kualitas pelayanan, kehadiran polisi di tengah masyarakat dan kemampuan menjaga situasi tetap kondusif.“Perencanaan yang baik pada akhirnya harus terlihat dalam kualitas pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Ketika program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten, maka manfaatnya akan dirasakan langsung dan kepercayaan publik terhadap Polri semakin kuat,” ujar Kabidhumas Polda Maluku.Ia mengatakan, jajaran Humas juga memiliki peran strategis dalam memastikan informasi mengenai program dan kinerja kepolisian tersampaikan secara terbuka, proporsional dan mudah dipahami masyarakat.“Transparansi informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Karena itu, capaian maupun program kepolisian harus dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan Polri dan bagaimana manfaatnya bagi mereka,” katanya.Rapat Kerja Fungsi Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Maluku Tahun Anggaran 2026 berlangsung lancar hingga selesai.Melalui forum tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola perencanaan yang semakin strategis, berbasis kebutuhan, terukur dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap dukungan sumber daya organisasi benar-benar memperkuat pelaksanaan tugas Polri sekaligus memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:44 WIT
Polda Maluku Tegaskan Tidak Ada Toleransi Terhadap Anggota Positif Narkotika
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan internal dan menindak tegas setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri (KEPP), termasuk penyalahgunaan narkotika.Komitmen tersebut diwujudkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku melalui kegiatan Penegakan, Penertiban dan Disiplin (Gaktiblin) Rutin dengan sasaran judi online, penyalahgunaan senpi dan penyalahgunaan narkoba berupa pemeriksaan urine rutin terhadap personel Polri.Dalam kegiatan gatiblin pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2026, Bidpropam Polda Maluku, menemukan salah satu anggota yang berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin, zat yang merupakan kandungan narkotika jenis sabu.Personel yang bersangkutan adalah IPTU LOY, salah satu Kapolsek pada jajaran Polresta Ambon dan P.P. Lease.Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 11 Agustus 2026, hasil pemeriksaan terhadap IPTU LOY dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin.Pemeriksaan dilakukan menggunakan alat Regen Kit Narkoba dan diperkuat dengan keterangan petugas Biddokkes Polda Maluku yang melaksanakan pemeriksaan.Kabid Propam Polda Maluku KOMBES POL. JAROT SUNGKOWO S.H, S.I.K, M.H menegaskan bahwa temuan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan peraturan internal Polri.“Setiap anggota Polri wajib menjadi contoh dalam menaati hukum dan menjaga kehormatan institusi. Ketika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, Bidpropam akan melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegas Kabid Propam Polda Maluku.Setelah hasil pemeriksaan urine diketahui, Bidpropam Polda Maluku melakukan gelar perkara pada Selasa malam. Gelar perkara melibatkan unsur Itwasda, SDM dan Bidkum Polda Maluku serta dipimpin Ps. Kasubbidwabprof Bidpropam.Hasil gelar perkara merekomendasikan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Terhadap yang bersangkutan juga direkomendasikan untuk ditempatkan di tempat khusus (Patsus) dan perkara tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat.Selanjutnya, IPTU LOY ditempatkan di tempat khusus selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 11 s.d. 30 Agustus 2026.“Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Polda Maluku dalam menegakkan disiplin dan kode etik. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri. Namun seluruh proses tetap dilaksanakan berdasarkan mekanisme pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kabid Propam.Selain proses pelanggaran KEPP, Bidpropam Polda Maluku juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk menindaklanjuti aspek pidana dari temuan tersebut.Langkah ini dilakukan untuk memastikan dugaan penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri tidak berhenti pada proses internal, tetapi juga ditangani sesuai ketentuan hukum pidana apabila memenuhi unsur.Kabid Propam menegaskan bahwa pengawasan internal merupakan bagian dari upaya menjaga integritas institusi sekaligus memastikan anggota Polri tidak menyalahgunakan kewenangan maupun kedudukannya.“Pengawasan internal akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Gaktiblin dan pemeriksaan urine bukan semata-mata kegiatan pemeriksaan, tetapi instrumen untuk memastikan personel Polri tetap berada dalam koridor disiplin, etika dan hukum,” katanya.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto melalui Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa Polda Maluku akan memproses dan menindak tegas personel yang terbukti melakukan pelanggaran.Kapolda menekankan bahwa institusi tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada anggota yang melanggar hukum maupun kode etik profesi.“Terhadap yang bersangkutan akan kami proses dan tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada yang akan ditutup-tutupi. Setiap anggota harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan,” tegas Kapolda Maluku melalui Kabid Humas.Kapolda juga menegaskan bahwa konsekuensi terhadap yang bersangkutan tidak hanya menyangkut proses pidana, tetapi juga proses pelanggaran kode etik profesi serta dilepas dari jabatannya“Yang bersangkutan harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, termasuk proses kode etik. Untuk jabatan yang bersangkutan, akan dilakukan langkah sesuai ketentuan, termasuk pelepasan dari jabatan atau non-job sebagai bagian dari penegakan disiplin dan pembenahan internal,” ujar Kapolda melalui Kabid Humas.Menurut Kapolda, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk menjaga marwah dan kredibilitas institusi Polri.Saya tidak ingin ada anggota yang merasa kebal terhadap aturan karena jabatan yang diembannya. Polri harus menjadi institusi yang memberikan contoh dalam penegakan hukum. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari internal dan dilakukan secara konsisten,” tegasnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan langkah yang dilakukan Bidpropam merupakan bentuk komitmen institusi dalam melakukan pembenahan dari dalam sekaligus memastikan kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga.“Polda Maluku tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polri. Setiap personel harus menjadi teladan dalam menaati hukum, bukan justru melakukan pelanggaran hukum,” kata Rositah. PNO-12
13 Agu 2026, 21:26 WIT
Respons Cepat Karhutla di Namlea, Brimob Polda Maluku Padamkan Kobaran Api
Papuanewsonline.com, Buru - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di wilayah Maluku. Langkah tersebut diwujudkan melalui respons cepat personel di lapangan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.Respons cepat itu ditunjukkan personel Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku saat melakukan pemadaman api di sekitar depan Mako Kompi 3 Batalyon A Pelopor, Namlea, Kabupaten Buru, Minggu (9/8/2026).Sebanyak 30 personel yang dipimpin Komandan Kompi (Danki) 3 Batalyon A Pelopor, AKP Robby Sinay, S.Sos., dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.Pemadaman dimulai sekitar pukul 18.20 WIT dengan mengerahkan Armoured Water Cannon (AWC) serta menggunakan peralatan pendukung yang tersedia di lapangan. Upaya tersebut dilakukan secara cepat untuk mengendalikan kobaran api agar tidak berkembang dan meluas.Setelah sekitar satu jam penanganan, api berhasil dipadamkan pada pukul 19.25 WIT. Proses pemadaman dan memastikan kondisi benar-benar aman kemudian diselesaikan pada pukul 19.35 WIT.Situasi di lokasi setelah penanganan dilaporkan aman dan terkendali.Danki 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku, AKP Robby Sinay, S.Sos., mengatakan pengerahan personel dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan adanya kebakaran.Menurutnya, penanganan api tidak boleh dilakukan secara lambat karena kebakaran yang tidak segera dikendalikan berpotensi meluas, terutama ketika berada di area yang memiliki vegetasi atau material yang mudah terbakar.“Begitu mengetahui adanya kebakaran, personel langsung kami kerahkan untuk melakukan pemadaman. Prioritas kami adalah mengendalikan api secepat mungkin agar tidak meluas dan memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman,” ujar Robby.Ia menegaskan, kesiapsiagaan personel menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah hukum Polda Maluku.“Personel akan terus disiapkan untuk merespons setiap situasi yang membutuhkan penanganan cepat. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran yang tidak terkendali,” katanya.Sementara itu, Dansat Brimob Polda Maluku Kombes Pol Tedy Purnanto, S.I.K., menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Menurutnya, kemampuan personel untuk bergerak cepat dengan dukungan sarana yang tersedia menjadi salah satu faktor penting dalam mengantisipasi kebakaran agar tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih besar.“Satbrimob Polda Maluku selalu menyiagakan personel dan sarana untuk mendukung penanganan berbagai situasi yang membutuhkan respons cepat, termasuk kebakaran. Prinsipnya, setiap potensi kebakaran harus ditangani sedini mungkin agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar,” tegas Dansat Brimob Polda Maluku.Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat.“Pencegahan jauh lebih penting. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran. Kecepatan informasi akan sangat membantu kecepatan penanganan di lapangan,” ujarnya.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan langkah cepat personel Satbrimob di Namlea menunjukkan kesiapsiagaan Polri dalam merespons berbagai potensi gangguan yang dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.Menurutnya, penanganan kebakaran merupakan bagian dari upaya preventif dan responsif kepolisian, khususnya dalam menghadapi potensi karhutla yang membutuhkan kecepatan, koordinasi dan keterlibatan masyarakat.“Polda Maluku berkomitmen untuk terus hadir dan bergerak cepat ketika terjadi kondisi yang dapat membahayakan masyarakat maupun lingkungan. Penanganan kebakaran di Namlea menjadi contoh bahwa kecepatan respons di lapangan sangat penting untuk mencegah api berkembang menjadi lebih besar,” kata Rositah.Ia menambahkan, upaya pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan personel dan peralatan pemadam. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya titik api.“Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan melakukan pembakaran secara sembarangan dan segera laporkan apabila melihat adanya titik api. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan,” ujarnya.Rositah menegaskan bahwa Polda Maluku akan terus memperkuat kesiapsiagaan personel di seluruh jajaran dalam menghadapi potensi kebakaran maupun berbagai keadaan darurat lainnya.“Polri tidak hanya hadir ketika situasi sudah berkembang menjadi masalah besar. Kehadiran personel sejak awal untuk mencegah dan mengendalikan potensi ancaman merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” pungkasnya.Langkah cepat Satbrimob Polda Maluku di Namlea sekaligus menegaskan pentingnya early response dalam penanggulangan kebakaran. Dengan deteksi dini, pengerahan personel secara cepat, pemanfaatan sarana yang tersedia serta dukungan masyarakat, potensi kebakaran dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.Polda Maluku memastikan kesiapsiagaan tersebut akan terus dipelihara sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keselamatan masyarakat, melindungi lingkungan dan memastikan keamanan wilayah Maluku. PNO-12
13 Agu 2026, 21:14 WIT
PSI Bagikan Ratusan Buku dan Alat Tulis, Dukung Semangat Belajar Anak-anak Kampung Hiripau
Papuanewsonline.com, Mimika — Menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mimika menyalurkan bantuan berupa ratusan buku dan alat tulis kepada anak-anak di Kampung Hiripau, Mimika Timur, Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya Madubun, didampingi jajaran pengurus DPD, DPC, hingga Dewan Pengurus Ranting di wilayah Mimika.Suraya Madubun menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian PSI terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi para siswa yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Semangat kemerdekaan, menurutnya, sejalan dengan semangat anak-anak untuk terus belajar, mengembangkan wawasan, dan meraih cita-cita setinggi langit. Bantuan buku dan alat tulis tersebut diserahkan kepada anak-anak mulai dari jenjang TK hingga SMP.Suasana kehangatan terasa saat anak-anak tampak antusias menerima buku-buku yang diserahkan. Ketika mereka mengetahui bahwa sosok yang tergambar pada salah satu buku adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, spontanitas mereka pun terpancar. “Terima kasih Bapak Jokowi!” seru mereka dengan wajah berseri.Bahkan anak-anak menyampaikan harapan agar Bapak Jokowi kelak dapat hadir langsung di tengah-tengah masyarakat Mimika.Kegiatan sederhana namun penuh makna ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pendidikan tidak harus selalu dalam bentuk yang besar dan megah. Sesuatu yang sederhana seperti buku dan alat tulis dapat menjadi jendela luas yang membuka wawasan serta harapan baru bagi anak-anak. PSI Mimika berharap dukungan ini dapat memotivasi mereka untuk terus belajar dengan tekun dan meraih masa depan yang cerah.Penulis: JidEditor: OF
13 Agu 2026, 20:47 WIT
Bupati Boven Digoel Sampaikan 9 Usulan Strategis Ke Komisi II DPR RI Dan Mendagri
Papuanewsonline.com, Merauke – Bupati Boven Digoel menyampaikan 9 usulan dan permasalahan prioritas daerah dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Selatan, serta tamu undangan lainnya di Jakarta, Selasa 12 Agustus 2026.Dalam kesempatan itu Bupati berharap sembilan poin tersebut mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Pusat guna mempercepat pembangunan di Boven Digoel.Sembilan Poin Prioritas Boven Digoel1. Penegasan Batas Wilayah Bupati menyoroti persoalan perbatasan Boven Digoel dengan Kabupaten Merauke dan Negara Papua Nugini. Kepastian batas disebut penting untuk keamanan, penataan wilayah, dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan.2. Status Aset BandaraPemerintah daerah mengusulkan penyelesaian status *aset bandara milik Kementerian Perhubungan RI agar pengelolaan dan pengembangannya lebih jelas.3. Penyelesaian BUMD Terkait BUMD yang saat ini masih berproses di Kejaksaan, Bupati meminta dukungan pendampingan hukum dan tata kelola agar BUMD dapat segera beroperasi dan berkontribusi pada PAD.4. Kebutuhan ASN Pemda mengusulkan penerimaan pegawai dan tambahan kuota formasi ASN tahun ini* untuk mengisi kekurangan tenaga di sejumlah OPD dan layanan publik.5. Investasi Berdampak Bupati mendorong masuknya investasi yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal.6. Pembangunan Dua Bandara Ada dua bandara di Boven Digoel yang pembangunannya belum dikerjakan. Pemda berharap ada alokasi anggaran dan percepatan dari Kementerian Perhubungan.7. Kendala Program MBG Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Boven Digoel menghadapi sejumlah kendala teknis dan distribusi. Bupati meminta dukungan kebijakan dan anggaran agar program berjalan optimal.8. Akses Antar Wilayah Akses jalan antar-distrik dan antar-kampung masih menjadi kendala utama. Kondisi ini menghambat mobilitas warga, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan maupun pendidikan.9. Peningkatan Pelayanan Publik Secara umum Bupati menekankan perlunya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat agar kualitas hidup warga Boven Digoel semakin baik.Harapan ke Pemerintah Pusat dan ProvinsiBupati menegaskan, sembilan poin tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Boven Digoel. Ia berharap pembahasan dalam pertemuan ini dapat ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.Pertemuan ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, DPR, dan pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua Selatan.Penulis: HendrikEditor: OF
13 Agu 2026, 15:19 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Wamendagri Ribka Haluk Sambut 65 Pelajar Papua: Pendidikan Jembatan Masa Depan yang Lebih Cerah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyambut hangat kedatangan 65 pelajar asal berbagai wilayah pedalaman dan pegunungan Papua yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Mereka menempuh perjalanan laut selama tujuh hari dari Jayapura sebelum melanjutkan pendidikan di Tangerang, Banten. Mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ribka menyampaikan selamat datang sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membuka jalan bagi kesempatan berharga ini.Para pelajar berasal dari sejumlah daerah, antara lain Nalca, Korupun, Danowage, Daboto, Mokndoma, Waisai, Sentani, dan Tarup, terdiri dari siswa kelas 7 hingga kelas 10. Dalam perjalanan tersebut, mereka didampingi oleh 32 orang, meliputi rohaniawan, guru, dokter, perawat, serta tenaga medis. Langkah ini merupakan bagian dari program Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP) yang didampingi sejak jenjang SMP, termasuk penyediaan asrama, hingga dukungan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.“Saya sudah mengikuti perkembangan program ini sejak 2023. Begitu direkrut dari SMP, difasilitasi asrama, semuanya, hingga dibantu sampai ke perguruan tinggi. Ini pekerjaan yang luar biasa,” ujar Ribka. Ia menegaskan bahwa membawa anak-anak dari wilayah yang sulit dijangkau bukanlah hal mudah, melainkan sebuah perjuangan menembus batas. “Atas nama seluruh masyarakat di Papua, saya ucapkan terima kasih. Ini tidak gampang,” tambahnya tulus.Kepada para pelajar, Ribka berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka juga diminta mampu beradaptasi dengan lingkungan baru di Tangerang. “Ibu harap kalian belajar baik-baik di sini. Kebiasaan yang kurang baik di sana, tinggalkan. Bawa semangat baru, ilmu yang bermanfaat, dan harapan yang tinggi,” ungkapnya. Para siswa nantinya akan menempuh pendidikan di SLH Gunung Moria, Tangerang.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 21:00 WIT
Program Magang Nasional 2026 Dibuka, 150 Ribu Kesempatan Bagi Lulusan Perguruan Tinggi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Program Magang Nasional tahun 2026, yang menyediakan 150 ribu kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperkuat keterampilan sekaligus memperluas peluang kerja. Pembukaan dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/8/2026), oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meningkat dari 100 ribu peserta pada tahun 2025 menjadi 150 ribu peserta tahun ini.Penyaluran peserta dilakukan secara bertahap: 50 ribu orang pada tahap pertama yang mulai dibuka hari ini, disusul 50 ribu pada bulan berikutnya, dan 50 ribu lagi pada bulan selanjutnya. Para peserta akan menjalani magang selama enam bulan dan menerima uang saku yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota di tempat penempatan. Dari capaian tahun lalu, sekitar 30 hingga 40 persen peserta langsung diangkat menjadi karyawan setelah menyelesaikan program.“Faktanya, hampir 40 persen peserta tahun lalu langsung bekerja. Itu menunjukkan kualitas rekrutmen dan pembinaan berjalan baik,” ujar Seskab Teddy. Salah satu peserta yang ditempatkan di Jakarta memperoleh uang saku sekitar Rp5,5 hingga Rp5,7 juta per bulan. Program ini juga terbuka bagi penyandang disabilitas, sebagai wujud pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat.Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menambahkan bahwa program ini bukan sekadar bekal kerja, melainkan juga bagian dari stimulus ekonomi. Uang saku yang diterima peserta turut meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus membantu industri memperoleh tenaga kerja yang terlatih. Pemerintah juga terus membuka ruang evaluasi dan menerima masukan dari peserta agar pelaksanaan ke depan semakin baik.Ferdian, salah satu peserta dari Universitas Brawijaya yang ditempatkan di PT Telkom Indonesia, menyambut gembira kesempatan ini dan berharap dapat berkarier secara tetap di perusahaan tersebut.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 20:46 WIT
KKN UPGRIS Ajak Siswa MTs Ibrohimiyyah Seimbangkan Dunia Digital dan Dunia Nyata
Papuanewsonline.com,
Demak – Mahasiswa
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 41 Desa Brumbung Universitas PGRI Semarang
(UPGRIS) menggelar kegiatan sosialisasi mengenai cara bijak dalam menggunakan
gawai bagi 30 siswa kelas 7B di MTs Ibrohimiyyah, Desa Brumbung, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak, pada Senin, 10/08/2026. Kegiatan
bidang pendidikan ini sengaja dipilih karena maraknya penggunaan gawai di
kalangan remaja yang sering kali berlebihan sehingga mengganggu kesehatan,
menurunkan konsentrasi belajar, hingga membuat anak malas bergerak. Guna
mengantisipasi dampak negatif tersebut, mahasiswa KKN UPGRIS memaparkan materi
interaktif mulai dari pengenalan fungsi gawai, ciri-ciri ketergantungan gawai,
hingga perbandingan penting antara keseruan dunia layar dan keindahan interaksi
di dunia nyata. Proses
pembelajarannya sendiri dibagi ke dalam tiga tahap. Pertama, mahasiswa
memberikan penjelasan dasar mengenai batasan waktu hiburan maksimal 1 hingga 2
jam sehari. Kedua, mereka mengenalkan aturan praktis "20-20-20",
yaitu mengistirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki
setelah 20 menit menatap layar HP. Terakhir, para siswa diajak berkomitmen
untuk selalu mendahulukan tugas sekolah serta meminta izin orang tua sebelum
membuka gawai mereka. Inovasi
metode pembelajaran ini langsung mendapatkan sambutan hangat dan nilai positif
dari pihak madrasah karena dinilai memberikan panduan penggunaan teknologi yang
sangat dibutuhkan siswa di era modern. "Tanggapan
kami mengenai materi sosialisasi penggunaan gawai secara bijak yang dibawakan
oleh adik-adik KKN hari ini sangat bagus dan sangat relevan dengan tantangan
anak zaman sekarang. Harapan kami, setelah mengikuti kegiatan ini, para siswa
bisa lebih disiplin membagi waktu antara belajar, beribadah, dan tidak melulu
ketergantungan pada layar HP," kata Bapak Muhamad Zubaidi selaku Kepala
Sekolah MTs Ibrohimiyyah. Keceriaan
yang sama juga diungkapkan langsung oleh salah satu siswi yang merasa senang
bisa mendapatkan tips menjaga kesehatan mata dari para mahasiswa secara santai. "Seneng
banget hari ini. Yang paling aku ingat dari materinya itu kita jangan
keseringan main HP, soalnya nanti bisa bikin mata capek. Makasih buat
kakak-kakak KKN yang udah nemenin kita di kelas 7B hari ini," cerita Winda
Ayu Maulidya, siswi kelas 7B MTs Ibrohimiyyah.
Melalui
sosialisasi ini, dampak positifnya langsung terlihat dari suasana kelas yang
menjadi lebih hidup dan interaktif saat para siswa diajak bercerita tentang
kebiasaan mereka sehari-hari. Manfaat nyata dari kegiatan ini adalah memberikan
panduan praktis yang mudah dipahami, seperti tips menjaga kesehatan mata,
sehingga para siswa punya bekal untuk mulai membatasi waktu layar secara
mandiri demi mendukung kelancaran aktivitas belajar mereka. (Red)
12 Agu 2026, 19:49 WIT
Wamenko Otto Hasibuan Terima Audiensi BEM FH Undip, Bahas Reformasi Polri dan Perubahan Kultur
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (BEM FH Undip), Senin (10/8/2026), di Ruang Rapat Wamenko Kumham Imipas, Gedung Trinity, Kuningan, Jakarta. Pertemuan ini membahas kajian mahasiswa terkait reformasi Kepolisian Republik Indonesia, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian, dengan didampingi Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Isu Strategis, Karjono.Ketua BEM FH Undip, Ilman Nurfathan, beserta jajarannya menyampaikan sejumlah pandangan mengenai arah reformasi kepolisian. Salah satu sorotan utama adalah adanya kecenderungan pergeseran pendekatan Polri dari paradigma preventif menuju pendekatan yang dinilai semakin represif. Selain itu, mahasiswa juga menekankan pentingnya menjaga supremasi sipil serta memastikan proses regenerasi di tubuh kepolisian berjalan sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum.Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Otto Hasibuan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian mahasiswa terhadap isu hukum dan reformasi institusi kepolisian. Ia menegaskan bahwa masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan publik. “Saya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan BEM FH Undip yang sudah memberikan perhatian. Bernegara ternyata tidak mudah,” ujar Otto, yang juga mengingatkan tim reformasi Polri untuk senantiasa terbuka terhadap pandangan kritis.Lebih jauh, Otto menjelaskan bahwa reformasi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan peraturan maupun struktur organisasi, melainkan juga menyangkut perubahan budaya dan cara pandang di dalamnya. Perubahan kultur ini dinilai jauh lebih kompleks dan membutuhkan waktu serta konsistensi. “Bagaimana nilai-nilai perubahan ini bisa ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten, terus-menerus? Itulah tantangan terbesarnya,” tegasnya.Pemerintah menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan dan akan mengkoordinasikannya dengan kementerian serta lembaga terkait untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan.Penulis: JidEditor: OF
12 Agu 2026, 19:11 WIT
Pemkab Boven Digoel Ingatkan Bahaya KBGO, Dorong Remaja Bijak di Ruang Digital
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mendorong anak dan remaja untuk cerdas dan beretika dalam bermedia digital di tengah maraknya ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online KBGO.Peringatan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, Fabiasnus Sabi, S.Sos., MM saat membuka kegiatan Literasi Digital bertema "Kekerasan Berbasis Gender Online" dalam rangka Hari Remaja Internasional, di Boven Digoel, Rabu, 12 Agustus 2026.Fabiasnus yang mewakili Bupati Boven Digoel mengapresiasi Lembaga Advokasi Peduli Perempuan Kabupaten Merauke, We Speak Up, dan Tim Literasi Digital Fokus Anak Boven Digoel sebagai penyelenggara kegiatan.Manfaat Besar, Risiko NyataMenurut Fabiasnus, digitalisasi memberi manfaat signifikan bagi pelajar: mendukung proses belajar, memperluas komunikasi, hingga membuka akses informasi dan ruang kreativitas.Namun, di balik itu, risiko kekerasan digital mengintai anak dan remaja."Kekerasan berbasis gender online dapat menimpa anak dan remaja dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan melalui media sosial, penghinaan, ancaman, penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan, pemerasan seksual, perundungan siber hingga berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital," ujar Fabiasnus.Ia menegaskan, dampak KBGO kerap tidak kasat mata, tetapi merusak rasa aman, kepercayaan diri, pendidikan, relasi sosial, hingga masa depan korban.Ruang Digital Bukan Ruang Tanpa Tanggung JawabFabiasnus menekankan, aktivitas di dunia maya adalah bagian dari kehidupan nyata yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial.Kepada peserta, ia berpesan agar tidak sekadar mahir mengoperasikan gawai, tetapi menjadi pengguna yang bijak, aman, kritis, dan beretika."Jangan takut untuk mengatakan tidak terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan di ruang digital. Jangan mudah percaya kepada orang yang baru dikenal melalui internet. Jagalah data pribadi dan informasi yang bersifat sensitif serta pikirkan baik-baik sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu," tegasnya.Ia meminta korban atau saksi KBGO untuk tidak diam dan segera melapor kepada orang dewasa yang dipercaya, guru, orang tua, pendamping, atau aparat berwenang."Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Meminta bantuan adalah bentuk keberanian untuk melindungi diri," katanya.Seruan untuk Orang Tua dan Pemangku KepentinganFabiasnus juga meminta orang tua tidak hanya melarang penggunaan gawai, melainkan aktif mendampingi dan membangun komunikasi terbuka agar anak merasa aman untuk bercerita.Pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas diminta bersinergi membangun ekosistem digital yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak."Anak dan remaja bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi generasi penerus sekaligus bagian penting dari pembangunan daerah dan bangsa," ujarnya.Peringatan Hari Remaja Internasional, kata dia, harus menjadi momentum memastikan anak dan remaja Boven Digoel tumbuh aman di dunia nyata maupun digital, mendapat pendidikan berkualitas, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi."Jadikan teknologi sebagai sarana untuk belajar, berkarya, berprestasi dan membangun masa depan yang lebih baik," pungkas Fabiasnus.Penulis: MuhtarEditor: OF
12 Agu 2026, 19:06 WIT
Polri dan Kemenkeu Kolaborasi Persiapkan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP Angkatan ke-280
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dalam mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia unggul. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Angkatan ke-280 di Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri, Jakarta, Tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026.Kegiatan pembekalan ini diikuti 230 peserta yang terdiri dari 119 peserta laki-laki dan 111 peserta perempuan. Para peserta merupakan calon mahasiswa jenjang magister dan doktor yang telah berhasil melewati tahapan seleksi dan bersiap melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terkemuka, baik nasional maupun internasional.Kerja sama lintas kementerian/lembaga antara Polri dan Kemenkeu tersebut diwujudkan melalui penguatan wawasan kebangsaan serta pembekalan karakter kepemimpinan dan kedisiplinan. Rangkaian program dirancang untuk memastikan para awardee memiliki ketahanan mental, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang kokoh.Kalemdiklat Polri Komjen Pol Drs. R.Z Panca Putra S. M.Si. mengatakan keterlibatan Polri dalam program LPDP merupakan bentuk komitmen penuh Polri dalam mengawal program prioritas pemerintah menuju Indonesia Emas.“Melalui lingkungan kedisiplinan di Lembaga Pendidikan Polri, termasuk di Sekolah Bahasa Polri, para peserta dibentuk agar tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga mampu bertindak sebagai duta bangsa yang membawa nilai-nilai integritas, berkarakter kebangsaan, cinta tanah air, dan mampu menjadi agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai Astacita,” ujar Panca dalam Keterangannya, Selasa, (11/08).Dengan penyelenggaraan kegiatan Persiapan Keberangkatan ini, para peserta diharapkan siap menempuh studi dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air serta kembali membawa kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara di masa mendatang. PNO-12
12 Agu 2026, 14:20 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Subuh Berjamaah di Masjid Al-Hijrah, Kapolda Maluku Jalin Silaturahmi dengan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon - Membangun keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dilakukan melalui kegiatan penegakan hukum, tetapi juga dengan memperkuat komunikasi, silaturahmi dan kepercayaan publik.Pesan tersebut tercermin dalam langkah Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., yang melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah Keliling sekaligus silaturahmi bersama masyarakat di Masjid Al-Hijrah, Kapaha, Kota Ambon, Rabu (12/8/2026).Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 04.45 WIT tersebut diikuti Dirlantas Polda Maluku, Ps. Kanit Standar Tindak dan Cegah Subdit Kamsel Ditlantas Polda Maluku, sejumlah personel Ditlantas Polda Maluku, Imam Masjid Al-Hijrah serta para jamaah.Sholat Subuh berjamaah berlangsung khidmat. Setelah ibadah, Kapolda Maluku tidak langsung meninggalkan masjid, tetapi melanjutkan kegiatan dengan bersilaturahmi dan berdialog bersama Imam Masjid serta para jamaah.Interaksi langsung tersebut menjadi ruang bagi Kapolda untuk mendengar sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat. Pendekatan seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan emosional dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi harus terus dibangun secara langsung dan berkelanjutan.“Keamanan dan ketertiban tidak dapat dibangun hanya oleh Polri. Kita membutuhkan kebersamaan, komunikasi dan kepercayaan dari seluruh masyarakat. Karena itu, silaturahmi seperti ini penting untuk mendengar langsung apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjaga kamtibmas,” ujar Kapolda Maluku.Menurut Dadang, masjid dan tempat-tempat ibadah memiliki peran penting dalam membangun nilai kebersamaan, kepedulian sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat.Masjid bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, kepedulian dan kebersamaan. Polri harus hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang humanis dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri,katanya.Kapolda menegaskan, pendekatan kepada masyarakat harus terus dikembangkan agar tercipta hubungan yang semakin terbuka antara kepolisian dengan warga.“Kami ingin terus membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Kalau komunikasi berjalan baik, persoalan-persoalan di tengah masyarakat dapat kita deteksi dan selesaikan bersama lebih awal. Ini adalah bagian dari upaya menjaga Maluku tetap aman, damai dan kondusif,” tegasnya.Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Polda Maluku memperkuat kemitraan dengan tokoh agama dan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan, kegiatan Kapolda Maluku bersama masyarakat melalui sholat berjamaah dan silaturahmi menunjukkan bahwa pendekatan humanis merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.“Kehadiran Kapolda di tengah masyarakat melalui kegiatan sholat Subuh berjamaah dan silaturahmi merupakan bentuk nyata pendekatan Polri yang humanis. Polri tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan, tetapi juga hadir untuk membangun komunikasi, mendengar masyarakat dan memperkuat kebersamaan,” ujar Rositah.Menurutnya, hubungan yang kuat antara Polri dengan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.“Keamanan yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu, komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen warga harus terus diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas,” jelasnya.Rositah menambahkan, Polda Maluku akan terus mendorong jajaran kepolisian untuk membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang humanis, komunikatif dan berorientasi pada pelayanan.“Semangatnya adalah membangun polisi yang semakin dekat dengan masyarakat. Ketika masyarakat merasa didengar, dihargai dan dilibatkan, maka kepercayaan publik akan semakin kuat. Dari kepercayaan itulah kemitraan dalam menjaga keamanan dapat tumbuh,” katanya.Bagi Polda Maluku, silaturahmi bersama masyarakat menjadi bagian dari strategi membangun keamanan yang tidak hanya bertumpu pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan, komunikasi publik, penguatan nilai kebersamaan dan partisipasi masyarakat.Pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang memiliki keragaman masyarakat, budaya dan komunitas sosial. Dalam konteks tersebut, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah potensi gangguan kamtibmas.Melalui kegiatan Sholat Subuh Berjamaah Keliling, Polda Maluku ingin memastikan bahwa kehadiran Polri tidak berjarak dengan masyarakat.Polri hadir untuk mendengar, melayani dan membangun kepercayaan karena keamanan yang kuat tidak hanya lahir dari penegakan hukum, tetapi juga dari hubungan yang erat antara polisi dan masyarakat.Kegiatan berakhir sekitar pukul 05.35 WIT dan berlangsung aman, tertib serta kondusif. PNO-12
12 Agu 2026, 14:31 WIT
Sang Merah Putih Terbesar Berkibar Di Gunung Cycloop, Ribuan Warga Papua Serukan Persatuan
Papuanewsonline.com, Jayapura — Semangat nasionalisme menyelimuti kawasan Gunung Cycloop, Kabupaten Jayapura, Papua, saat sekitar 1.200 prajurit TNI, Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan masyarakat mengikuti Kirab serta Pembentangan Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (10/8/2026).Kegiatan yang berlangsung di Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, tersebut dipimpin langsung Panglima Komando Operasi TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga. Rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di Tanah Papua.Pangkoops TNI Habema hadir bersama Dansatgas Teritorial Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan dan Dansatgas Banmin Brigjen TNI Zamril Philiang. Kegiatan juga melibatkan unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Jayapura, pelajar, serta masyarakat setempat.Kehadiran para peserta disambut Tari Yop yang dibawakan Sanggar Tari SMKS YPKP Sentani binaan Satgas Teritorial. Tarian khas Papua tersebut menjadi bagian dari penyambutan sekaligus menggambarkan keterlibatan generasi muda dan masyarakat dalam kegiatan kebangsaan.Setelah itu, Pangkoops TNI Habema secara resmi melepas Kirab Merah Putih yang diiringi penampilan Grup Drumband SMKS YPKP Sentani. Para peserta kemudian berjalan menyusuri jalur kirab sepanjang sekitar satu kilometer menuju kawasan Bukit Paralayang Rindam XVII/Cenderawasih.Ribuan peserta dari berbagai unsur berjalan dalam satu barisan membawa semangat persatuan. Keterlibatan prajurit, aparat keamanan, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat menjadi gambaran kolaborasi berbagai elemen dalam menyambut momentum kemerdekaan Indonesia.Sesampainya di kawasan Bukit Paralayang Rindam XVII/Cenderawasih, peserta menyaksikan pembentangan Sang Merah Putih berukuran sekitar 120 meter x 80 meter di kawasan Gunung Cycloop. Bendera berukuran besar tersebut dibentangkan di tengah panorama pegunungan Papua.Penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih kemudian dilakukan dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Momen tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebanggaan dan menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan serta pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.Mayjen TNI Yudha Airlangga mengatakan, Kirab dan Pembentangan Bendera Merah Putih merupakan wujud penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat.Menurutnya, berkibarnya Merah Putih di kawasan Gunung Cycloop membawa pesan bahwa semangat menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terus dijaga dari Tanah Papua.Keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut juga dinilai memiliki arti penting karena generasi muda merupakan bagian dari penerus perjuangan bangsa. Mereka diharapkan terus menjaga persaudaraan, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air.Rangkaian kegiatan mulai dari Tari Yop, penampilan drumband, kirab, hingga pembentangan bendera menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Papua dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat nilai persatuan di tengah keberagaman masyarakatDari Gunung Cycloop, berkibarnya Sang Merah Putih menjadi simbol pesan persatuan dari Tanah Cenderawasih untuk Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat kebangsaan dan mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persaudaraan serta keutuhan NKRI.Editor: OF
10 Agu 2026, 22:05 WIT
Karnaval Budaya Meriahkan HUT RI ke-81 di Boven Digoel, Wakil Bupati Tekankan Semangat Persatuan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menggelar Karnaval Budaya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (10/8/2026).Meski cuaca kurang mendukung, kegiatan tetap berlangsung meriah. Pemerintah daerah bersama berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), kelompok etnis, komunitas, serta masyarakat dari berbagai kalangan terlihat antusias mengambil bagian dalam karnaval tersebut.Wakil Bupati Boven Digoel, Drs. Marlinus, mengapresiasi semangat masyarakat yang tetap mengikuti rangkaian kegiatan meskipun kondisi cuaca kurang bersahabat.“Walaupun cuaca kurang mendukung, tetapi semangat yang luar biasa dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat tidak luntur untuk melaksanakan karnaval ini,” ujar Marlinus saat ditemui di sela-sela kegiatan.Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa semangat memperingati kemerdekaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari kebersamaan seluruh masyarakat Boven Digoel.Marlinus menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD, kelompok etnis, komunitas dan masyarakat yang telah mengambil bagian dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.“Saya sangat mengapresiasi para OPD, etnis, komunitas serta seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dan mengambil bagian dalam perayaan ini,” katanya.Ia juga mengajak seluruh suku, etnis, ras dan agama yang berada di Kabupaten Boven Digoel untuk terus membangun kebersamaan serta meningkatkan semangat dalam setiap momentum perayaan kemerdekaan.Marlinus berharap semangat kebangsaan dan persatuan yang telah terbangun di tengah masyarakat dapat terus dipelihara dan menjadi kekuatan dalam menjaga kerukunan di Boven Digoel.“Kita berharap ke depan semua suku, etnis, ras dan agama yang ada di Boven Digoel sama-sama memiliki antusias dan semangat untuk bersama-sama dengan pemerintah serta seluruh unsur masyarakat dalam memeriahkan HUT RI,” tuturnya.Ia menegaskan, kebersamaan dan persatuan merupakan modal penting bagi masyarakat untuk menjaga kedamaian serta mendukung pembangunan daerah.“Semangat kebangsaan dan semangat persatuan yang ada ini akan terus kita bina. Ke depan, kita berharap semuanya dapat berlangsung dengan baik, sehingga kita boleh hidup rukun dan damai di atas tanah ini, dan umumnya di Indonesia,” pungkasnya.Karnaval Budaya tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat Boven Digoel untuk menunjukkan keberagaman budaya sekaligus memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan di tengah kemajemukan masyarakat.Penulis : MuhtarEditor: OF
10 Agu 2026, 17:33 WIT
Merah Putih Berkibar di Puncak Bukit Walesi, Simbol Persatuan di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Walesi – Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, prajurit Pos Kotis Walesi Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 645/Gardatama Yudha bersama pelajar, guru, dan warga Distrik Walesi mendaki bukit untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di puncak Bukit Walesi, Sabtu (8/8/2026). Perjalanan yang menyeberangi sungai dan menanjak bersama menjadi bukti bahwa semangat kebangsaan tidak terhalang oleh medan maupun jarak.Kegiatan diawali dengan pemberian pemahaman kebangsaan dan pembagian atribut Merah Putih kepada para siswa. Selanjutnya, seluruh peserta berjalan kaki bersama membawa tiang bendera menuju puncak. Sesampainya di sana, semuanya bergotong royong mendirikan tiang dan mengibarkan bendera, dilanjutkan dengan penghormatan terpimpin sebagai tanda cinta dan hormat kepada simbol negara. Suasana kehangatan terasa saat semua menikmati hidangan sederhana bersama setelah upacara. Dansatgas Yonif 645/Gardatama Yudha Letkol Inf Yan Rangga Rahabistara menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar seremonial. “Kami ingin memastikan semangat kemerdekaan RI sampai ke pelosok Papua. Kebersamaan hari ini menunjukkan betapa eratnya kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda sejak dini.Pengibaran bendera di ketinggian ini membawa pesan bahwa kemerdekaan milik seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali mereka yang tinggal di kampung, pegunungan, hingga perbatasan. Bagi anak-anak Walesi, mendaki bersama, mendirikan tiang, dan memberi hormat menjadi pengalaman nyata bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:53 WIT
TNI-Polri Usut Kelompok Bersenjata yang Menembak Dua Warga di Festival Lembah Baliem
Papuanewsonline.com, Jayapura – Aparat gabungan TNI dan Polri tengah menelusuri identitas kelompok bersenjata yang diduga menembaki warga sipil di kawasan penutupan Festival Budaya Lembah Baliem 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Sabtu (8/8/2026). Serangan mendadak itu menimpa warga yang hendak menyaksikan kegiatan budaya tahunan tersebut dan menyebabkan dua orang terluka.Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Robbi Suryadi membenarkan kedua korban telah dievakuasi dan mendapat penanganan medis di RSUD Wamena. Korban pertama, Laode Muhammad (43), menderita luka tembak di lutut, sedangkan korban kedua, Salbia (50), mengalami luka tembak di paha kanan. “Kondisi keduanya saat ini dalam keadaan stabil,” ujarnya dari Jayapura.Pasca-kejadian, prioritas utama aparat keamanan adalah mengamankan dan mengevakuasi warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Hal itu membuat penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi kelompok yang bertanggung jawab masih terus berjalan. “Kami belum dapat memastikan asal kelompok pelaku, namun pengejaran dan penyelidikan terus dilakukan secara intensif,” tegas Robbi.Kegiatan festival yang berlangsung 7–8 Agustus sempat terganggu, namun petugas keamanan gabungan segera mengendalikan situasi dan membersihkan lokasi. Acara yang seharusnya menjadi ajang merawat warisan budaya dan mempererat persaudaraan justru diwarnai tindakan kekerasan yang menakutkan dan merugikan warga sipil.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:50 WIT
