Papuanewsonline.com
19,4 M Ganti Rugi Bundaran Petrosea Mimika Masuk Rek PT Petrosea Dipertanyakan Pemilik Hak Ulayat
Bapenda Mimika Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi di Bulan Penuh Berkah
Dana Hibah Pilkada Mimika Tersendat, Laporan Molor, Sisa Dana Belum Disetor, KPU Langgar Aturan?
TPNPB UMUMKAN SERANGAN TERHADAP ANGGOTA TNI DI PAPUA, 1 TEWAS DAN 2 LUKA-LUKA
KIPP Empat DOB Papua Target Selesai 2028, Wamendagri Berharap Diresmikan Presiden
UNCEN Gelar Wisuda Periode I 2026, Luluskan 508 Mahasiswa
GARUDA INDONESIA BUKA RUTE JAKARTA-DENPASAR-TIMIKA, MIMIKA SIAP RAIH MANFAAT EKONOMI
Menhub Dudy Tegaskan Keselamatan Penerbangan Jadi Prioritas Strategis Nasional Jelang Lebaran 2026
BPK “Semprot” KPU Mimika: Kelebihan Bayar Puluhan Miliar, Sisa Dana Hibah Pilkada Terlambat
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Bagikan Bantuan Sosial, Tunjukkan Sentuhan Kemanusiaan Di Mimika
Berita Terbaru
Lihat semua
19,4 M Ganti Rugi Bundaran Petrosea Mimika Masuk Rek PT Petrosea Dipertanyakan Pemilik Hak Ulayat
BPN: “Kami Bisa Dipenjara!”MIMIKA, Papua Tengah, Papuanewsonline.com– Polemik pembayaran ganti rugi lahan Bundaran Petrosea senilai Rp 19.457.600.000 kian memanas. Berdasarkan fakta persidangan dan rekaman video yang dimiliki pemilik hak ulayat, Helena Beanal, membuka dugaan praktik janggal dalam mekanisme pembayaran uang konsinyasi proyek jalan Cendrawasih dan Bundaran Petrosea.Pertemuan penting yang mempertemukan pejabat Pemkab Mimika, BPN, aparat kepolisian, hingga perwakilan manajemen PT Petrosea Tbk disebut menyisakan perdebatan sengit.Berdasarkan laporan kronologis, Kuasa Hukum, Helena Beanal yaitu Jermias M. Patty, S.H, M.H, menyebutkan dalam pertemuan tanggal 29 Desember 2023, hadir sejumlah pejabat strategis Kabupaten Mimika, di antaranya:1. Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert H. Mayaut, M.Si2. Sekretaris PUPR, Piter Edoway3. Kabid Bina Marga PUPR, Aldi Padua4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Suharso, S.E, M.MP5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Mimika, Yosep Simon Done.6.AIPTU Nanang Eko W. ( Pihak Kepolisian 7.HRD PT Petrosea Tbk Mimika, Reynold Donny Kabiai.8. Salfinus Panti Datun, Jasatua, Budi dan Kuasa Hukum PT. Petrosea Tbk.9. Helena Beanal dan Kerabatnya10. Notaris / PPAT, Santi BR Kaban, S.H, M.KnDalam pertemuan itu membahas pembayaran ganti rugi tanah yang diklaim sebagai hak ulayat Helena Beanal.Uang Rp 19,4 Miliar Mau Disimpan di Rekening PT Petrosea?Dalam perdebatan yang terekam video, Patty menegaskan, Panitia Pengadaan Tanah disebut memberikan opsi pembayaran ganti rugi akan ditransfer dan disimpan di rekening bank milik PT Petrosea Tbk.Lebih jauh, pihak manajemen perusahaan bahkan menganjurkan agar dana sebesar Rp 19.457.600.000 tersebut dimasukkan ke rekening perusahaan yakni PT. Petrosea Tbk.Namun Helena Beanal dengan tegas menolak. " Itu tanah hak ulayat marga Beanal, termasuk yang ditempati PT. Petrosea Tbk, saya ambil contoh kita mau buat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), ada syarat yang harus dibawah, " Tegas Adik Helena Beanal, dalam pertemuan di Kantor PUPR Mimika waktu itu.Adik Helena menegaskan, tempat yang ada saat ini adalah hak ulayat suku besar Amungme dan Kamoro, sehingga perusahan besar sekelas PT. Petrosea Tbk hadir di Mimika, pasti memiliki surat pelepsan dari kedua lembaga adat." Yang punya hak ulayat, Helena Beanal, dia yang harus buat pelepasan kepada perusahan, baru terbitkan sertifikat, itu khan tidak ada, sertifikat siapa saja bisa buat, kalau barang diatas meja, " Jelasnya.Dia minta dalam pertemuan itu agar PT. Petrosea Tbk, tunjukan surat pelepasan dari kedua lembaga adat Amungme dan Kamoro." Kalau naik ke pengadilan tetap kami menang, karena saya masuk dengan hak ulayat. Sertifikat ini sudah saya punya kulit dan rambut, saya tidak perlu dengan perusahan punya sertifikat itu, " Tegas Adik Helena.Ia meminta agar uang tersebut dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Mimika, sebagaimana lazimnya prosedur dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Yang mengejutkan, Kepala BPN Mimika dalam forum itu disebut menyatakan, “Kalau uang itu dimasukkan ke rekening Petrosea, kita semua bisa dipenjara, ” Ungkap Kuasa Hukum Helena Beanal.Pernyataan ini memantik tanda tanya besar, mengapa sampai ada kekhawatiran pidana jika uang dimasukkan ke rekening PT. Petrosea Tbk ?Fakta di Pengadilan: Tidak Ada Konsinyasi!Untuk memastikan kebenaran mekanisme pembayaran, pada 6 Juni 2024 Helena Beanal bersama kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Negeri Mimika.Mereka menanyakan, apakah benar dana Rp 19,4 miliar telah dititipkan melalui konsinyasi. Namun jawaban dari Panitera Pengganti mengejutkan:" Tidak ada dokumen penyerahan uang konsinyasi dari Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Mimika tahun 2023, " Ungkap Panitera Pengganti ( PP ) Pengadilan Negeri Mimika, Bapak Budi, kepada Helena Beanal dan Kuasa Hukumnya.Artinya, kata Patty hingga saat itu, tidak ditemukan bukti resmi bahwa dana tersebut dititipkan melalui pengadilan Negeri Mimika sebagaimana disarankan Helena.Kuasa hukum Helena, Jermias M. Patty, SH, MH, menilai kondisi ini sebagai indikasi kuat perbuatan melawan hukum oleh panitia pengadaan tanah.Dugaan Manipulasi Data Sertifikat?Tak berhenti di sana, muncul temuan lain yang lebih serius. Dalam data Pemerintah Kabupaten Mimika, disebutkan adanya perubahan data sertifikat, awalnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 0668 atas nama PT Petrosea Tbk, namun dalam database panitia pengadaan berubah menjadi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0668 atas nama Reynold Donny Kabian/Kabiai, Luas: 12.743 m²" Jika benar terjadi perubahan status dan nama pemegang hak dalam database panitia, pertanyaannya, ???? Siapa yang mengubah????? Atas dasar apa????? Apakah ada dokumen hukum yang sah?Fakta Persidangan dengan Nomor perkara 54/Pdt.G/2024/PN Tim.Sementara dalam sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Mimika, PT Petrosea disebut hanya dapat menunjukkan, HGB Nomor 0668 atas nama perusahaan, namun tidak dapat membuktikan, dan Akta Jual Beli (AJB), atau dokumen pelepasan hak ulayat atas objek tanah sekitar 4 hektar serta ±1.300 m² yang dipakai untuk pelebaran jalan Bundaran Cendrawasih / Petrosea.Ketiadaan dokumen alas hak ini menjadi salah satu titik krusial dalam gugatan. Kasus ini kini bukan sekadar sengketa tanah. Publik Mimika mempertanyakan, mengapa uang ganti rugi diarahkan ke rekening perusahaan?, mengapa tidak ada bukti konsinyasi di pengadilan?, apakah terjadi maladministrasi atau penyimpangan prosedur?, dan apakah ada potensi pidana jika mekanisme pembayaran tidak sesuai aturan?Transparansi menjadi kunci. Jika tidak, kasus ini berpotensi menyeret lebih banyak pihak ke pusaran hukum.Namun satu hal pasti Rp19,4 miliar bukan angka kecil. Dan hak ulayat bukan perkara sepele.Bupati Mimika Johanes Rettob diduga juga ikut terseret dalam skandal pembayaran dobol ganti rugi lahan bundaran Petrosi Mimika ini, yang pembayaran awal 19, 4 Miliar kemudian dibayar lagi 11 Miliar.Hingga berita ini dipublikasikan, Bupati Mimika, Johanis Rettob, belum dapat dikonfirmasi. Namun patut diduga surat resmi Bupati Mimika Johanes Rettob dengan Nomor : 900.1.1.4/0797/2023, tertanggal 16 Juli 2025, yang menyatakan seperti ini !" TANAH BUNDARAN PETROSEA SUDAH DIMENANGKAN TINGKAT MA TINGGAL DI BAYAR KE PETROSEA" Dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.000.000.000, - ( Sebelas miliar rupiah ).Bersambung Edisi Berikutnya...!Penulis. : Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 23:41 WIT
Bapenda Mimika Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi di Bulan Penuh Berkah
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan buka puasa bersama dalam rangka
mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan (27/02/26). Kegiatan yang
berlangsung penuh kehangatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai di
lingkungan Bapenda.Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, dalam sambutannya
menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarpegawai dalam lingkup kantor.
Menurutnya, momentum buka puasa bersama bukan sekadar kegiatan seremonial,
melainkan bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan kekompakan dalam
menjalankan tugas.“Buka bersama ini menjadi bagian dari pada mempererat tali
silaturahmi sesama pegawai. Dengan hubungan yang baik dan solid, tentu kinerja
kita dalam melayani masyarakat juga akan semakin optimal,” ujarnya.Selain sambutan dari pimpinan, kegiatan juga diisi dengan
tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Zakir. Dalam ceramahnya, ia
mengingatkan bahwa waktu menjelang berbuka puasa merupakan salah satu waktu
yang mustajab untuk berdoa.“Sesaat lagi kita akan berbuka puasa. Inilah waktu yang
mustajab untuk berdoa, maka marilah kita memperbanyak doa kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala,” tuturnya.Ia juga menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan
lapar dan dahaga, tetapi menjadi madrasah bagi jiwa untuk melatih kesabaran,
ketakwaan, serta meningkatkan kepedulian sosial. Melalui Ramadan, umat Islam
diajak untuk merasakan penderitaan saudara-saudara yang kekurangan dan
terdorong untuk lebih peduli serta gemar berbagi.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa momentum buka puasa
bersama menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat persaudaraan, baik
ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah
(persaudaraan sebangsa), maupun ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama
manusia).
Kegiatan ditutup dengan doa bersama menjelang azan Magrib
dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan
dan kekeluargaan.Penulis: JidEditor: GF
27 Feb 2026, 22:45 WIT
Dana Hibah Pilkada Mimika Tersendat, Laporan Molor, Sisa Dana Belum Disetor, KPU Langgar Aturan?
Mimika, Papua Tengah, Papuanewsonline.com – Pengelolaan dana hibah Pilkada oleh KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, kini menjadi sorotan serius.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan ( LHP BPK ) yang dimiliki, Papuanewsonline.com, menyebutkan keterlambatan penyampaian laporan penggunaan anggaran serta belum disetorkannya sisa dana ke kas daerah memunculkan dugaan kuat adanya kelalaian dalam tata kelola keuangan.
BPK menegaskan, dalam permintaan keterangan kepada Sekretaris KPU Mimika selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran, terungkap bahwa keterlambatan terjadi karena bukti transaksi dan dokumen pertanggungjawaban belanja belum seluruhnya terkumpul atau terlambat diserahkan ke bendahara.Alasan administratif ini, kata BPK, justru memunculkan pertanyaan baru, bagaimana mungkin anggaran miliaran rupiah dikelola tanpa kontrol dokumen yang memadai?Tenggat Jelas, Tapi Diabaikan?
BPK menyebutkan, regulasi sebenarnya sudah sangat tegas, yakni peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 mengatur bahwa: Laporan penggunaan dana hibah wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan calon terpilih." Jika terdapat sisa dana, wajib dikembalikan ke kas daerah paling lambat 3 bulan setelah tahapan tersebut, " ujarnya.
Tidak ada ruang tafsir. Tidak ada celah toleransi.
Namun fakta di lapangan, menurut BPKmenunjukkan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tepat waktu.Tak hanya itu, kata BPK keputusan KPU Nomor 950 Tahun 2024 yang juga mengatur bahwa laporan akhir tahun anggaran wajib disampaikan paling lambat 15 Januari tahun berikutnya dengan format resmi HIBAH.23." Jika laporan molor dan sisa dana belum disetor, maka publik berhak bertanya: apakah ini sekadar kelalaian administratif atau indikasi lemahnya pengendalian anggaran?, " Sorotnya.
Risiko Utang Belanja Mengintai
Sekretaris KPU selaku KPA dan PPK bahkan disebut perlu memastikan seluruh tagihan telah dibayarkan, agar tidak menimbulkan risiko utang belanja.
Pernyataan ini mengindikasikan hingga batas waktu pelaporan, masih terdapat tagihan yang belum sepenuhnya tuntas.
" Situasi ini berbahaya. Jika benar ada kewajiban yang belum dibayarkan, maka potensi munculnya utang belanja terbuka lebar, " terang BPK.
Terikat Kontrak, Bukan Sekadar AdministrasiMenurut BPK, KPU Mimika juga terikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 639/KU.07/9404/2023 tertanggal 10 November 2023.
" NPHD bukan dokumen simbolik. Itu adalah perjanjian hukum yang mengikat antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, " Jelasnya.Dikatakan, setiap kewajiban pelaporan dan pengembalian dana memiliki konsekuensi hukum dan administratif.
" Jika kewajiban tersebut diabaikan atau terlambat dipenuhi, maka konsekuensinya bukan sekadar teguran, tetapi bisa berujung pada pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat pengawas internal maupun eksternal, " Tegas BPK RI.Transparansi DipertaruhkanBPK katakan, dana hibah Pilkada berasal dari APBD uang rakyat.
" Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara tepat waktu dan transparan, " Tegasnya.BPK mengungkapkan, keterlambatan laporan dan penyetoran sisa dana bukan perkara teknis belaka.
" Ini menyangkut integritas pengelolaan keuangan publik, " Pungkasnya.
Penulis : Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 21:20 WIT
TPNPB UMUMKAN SERANGAN TERHADAP ANGGOTA TNI DI PAPUA, 1 TEWAS DAN 2 LUKA-LUKA
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dalam siaran pers kedua
yang diterbitkan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada Kamis (26/02/2026),
pihaknya mengumumkan telah melakukan serangan terhadap aparat militer yang
mereka sebut sebagai "kolonial Indonesia" di Kabupaten Puncak. Siaran
pers yang dibacakan oleh Jubir TPNPB OPM Sebby Sambom menyatakan bahwa serangan
dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap XXVII Sinak, Kodap XXVIII Yambi, dan Kodap
XXVI Kiyawagi pada hari Senin (23/2/26) sekitar pukul 08.00 WIT.Menurut laporan resmi yang diterima dari Komandan Operasi
Umum TPNPB Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, serangan tersebut mengakibatkan
baku tembak yang berlangsung hingga beberapa hari kemudian, sehingga menghambat
upaya evakuasi korban dari pihak militerPihak TPNPB menyatakan bahwa satu anggota militer tewas dan
dua lainnya luka-luka, sementara korban jiwa maupun luka-luka tidak terjadi
pada pasukan mereka. Korban dari pihak militer baru dapat dievakuasi pada hari
Kamis menggunakan dua unit helikopter untuk membawa mayat dan korban keluar
dari wilayah yang disebut sebagai medan perang.Mayor Jenderal Lekagak Telenggen dalam siaran pers tersebut
menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa serangan dan
penembakan terhadap pos-pos militer merupakan bagian dari revolusi tahapan
menuju revolusi total untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua.Ia juga mengimbau seluruh warga yang disebut sebagai
"imigran Indonesia" dan warga negara asing yang melakukan
pertambangan emas ilegal serta mencuri sumber daya alam Papua untuk segera
keluar dari wilayah operasi TPNPB yang mencakup 36 Komando Daerah Pertahanan di
seluruh Tanah Papua, karena operasi akan terus ditingkatkan.Selain itu, pihak TPNPB menegaskan siap bertanggung jawab
atas seluruh aksi kejadian dan penembakan terhadap aparat militer Indonesia
serta agen intelijen yang memasuki wilayah yang mereka anggap sebagai wilayah
perang. Mereka juga menyerukan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan lainnya
segera dikosongkan sebelum terjadi serangan. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB meminta kepada Dewan
Keamanan PBB dan Palang Merah Internasional untuk memberikan ruang dan jaminan
keamanan bagi warga sipil yang terkena dampak konflik. Pihaknya menyatakan bahwa jika aparat militer Indonesia
masih menggunakan fasilitas sekolah, gereja, rumah sakit, dan fasilitas publik
lainnya sebagai pos militer, maka fasilitas tersebut akan menjadi target
penyerangan, dan menyerukan agar negara yang mereka sebut sebagai
"kolonialisme Indonesia" mematuhi hukum humaniter internasional agar
warga sipil tidak menjadi korban. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:50 WIT
KIPP Empat DOB Papua Target Selesai 2028, Wamendagri Berharap Diresmikan Presiden
Papuanewsonline.com, Papua – Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan
target penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat
Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada tahun 2028. Wakil Menteri Dalam Negeri
Ribka Haluk menyampaikan harapan agar proyek strategis ini dapat langsung
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat yang tepat."Kita memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan
pembangunan KIPP sebagai fondasi kemajuan daerah di Papua, semoga Presiden
Prabowo Subianto atau Wakil Presiden dapat hadir secara langsung pada acara
peresmiannya," ujarnya (26/02/26).Ribka menjelaskan bahwa pembangunan KIPP mencakup
pembangunan fasilitas utama seperti kantor gubernur, gedung DPRD, kantor
Majelis Rakyat Papua (MRP), serta infrastruktur pendukung meliputi jalan raya,
sistem sanitasi, dan fasilitas publik lainnya. Proses pembangunan harus senantiasa mengedepankan kepastian
hukum serta kerja sama sinergis antara berbagai kementerian dan lembaga
terkait. Berdasarkan hasil kunjungan kerja sebelumnya, progres
pembangunan di sebagian DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan,
meskipun masih terdapat beberapa aspek hukum dan administrasi yang perlu segera
diselesaikan. "Kami meminta dukungan penuh dari gubernur
masing-masing daerah, bersama masyarakat dan Forkopimda untuk menjaga
kelancaran seluruh tahapan pembangunan," tambahnya.Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di
Provinsi Papua Pegunungan yang masih memerlukan penyelesaian dokumen kelayakan
atau feasibility study (FS) serta master plan yang komprehensif. Pembahasan
terkait penentuan lokasi KIPP di provinsi tersebut telah dilakukan pada tanggal
6 Februari lalu. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pihak
berwenang berharap acara peresmian dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil
Presiden setelah seluruh tahapan pembangunan selesai secara sempurna. "KIPP bukan hanya sekadar infrastruktur fisik,
melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh
rakyat Papua," jelas Ribka.Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti
menyebutkan bahwa tiga provinsi di antara empat DOB telah menunjukkan progres
yang baik. Provinsi Papua Barat Daya sudah rampung, Papua Selatan
bahkan telah dapat difungsikan, dan Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan
pembangunan yang intensif. Sedangkan Papua Pegunungan masih dalam tahap menunggu
kelengkapan dokumen FS dan master plan yang ditargetkan selesai pada tahun ini
agar pembangunan segera dapat berjalan lancar."Kita berharap target tahun 2028 dapat terealisasi
sesuai kesepakatan bersama Komisi II DPR RI. Semoga dengan pembangunan KIPP
ini, kita dapat membawa perubahan nyata yang berdampak positif bagi kehidupan
masyarakat di Papua," pungkas Diana dengan harapan yang tinggi. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:45 WIT
UNCEN Gelar Wisuda Periode I 2026, Luluskan 508 Mahasiswa
Papuanewsonline.com, Jayapura – Universitas Cenderawasih
(Uncen) kembali menyelenggarakan Rapat Terbuka Senat wisuda Program Doktor,
Magister, dan Sarjana Periode I tahun 2026. Kegiatan yang penuh kebanggaan
berlangsung di Auditorium Uncen Abepura pada hari Kamis (26/02/26). Sebagai
universitas tertua dan terbesar di tanah Papua, Uncen menunjukkan komitmennya
dalam mencetak generasi muda berkualitas yang siap berkontribusi bagi kemajuan
daerah dan bangsa.Rektor Uncen, Oscar Oswald O. Wambrauw, menyampaikan bahwa
institusi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan sumber daya
manusia unggul yang mampu mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya di
wilayah Papua. "Kami terus berupaya memperkuat mutu pendidikan serta
mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat Papua, dengan
fokus pada riset dan inovasi yang relevan dengan kearifan lokal serta mampu
menghadapi tantangan global," ucap Prof Oscar dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa prestasi yang diraih para wisudawan dan
wisudawati bukanlah hasil yang datang begitu saja."Di balik toga dan senyum kebanggaan yang terpampang,
terdapat perjalanan panjang penuh kerja keras, doa dari orang tua, bimbingan
yang mendalam dari para dosen, serta pengorbanan keluarga yang tidak terhitung
banyaknya," ujarnya. Prof Oscar juga menyampaikan penghormatan dan ucapan terima
kasih yang mendalam kepada para orang tua dan keluarga yang telah mempercayakan
putra-putrinya untuk menimba ilmu di Universitas Cenderawasih. "Wisuda ini bukanlah garis akhir dari perjalanan
pendidikan, melainkan gerbang awal bagi sebuah perjalanan baru yang penuh
tantangan dan peluang," ungkapnya.Rektor memberikan pesan bahwa dunia kerja saat ini sangat
membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik yang
tinggi, tetapi juga dilengkapi dengan karakter yang kuat, integritas yang
terjaga, kemampuan berkolaborasi, serta kepekaan sosial terhadap lingkungan
sekitar. Pada periode wisuda ini, Uncen meluluskan sebanyak 508
mahasiswa yang terdiri dari 17 orang dari Pascasarjana, 152 orang dari Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 14 orang dari Fakultas Ilmu Hukum, serta
49 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dengan demikian, jumlah
keseluruhan alumni Uncen sampai dengan periode pertama tahun 2026 mencapai
96.620 orang. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:40 WIT
Pilihan Redaksi
19,4 M Ganti Rugi Bundaran Petrosea Mimika Masuk Rek PT Petrosea Dipertanyakan Pemilik Hak Ulayat
BPN: “Kami Bisa Dipenjara!”MIMIKA, Papua Tengah, Papuanewsonline.com– Polemik pembayaran ganti rugi lahan Bundaran Petrosea senilai Rp 19.457.600.000 kian memanas. Berdasarkan fakta persidangan dan rekaman video yang dimiliki pemilik hak ulayat, Helena Beanal, membuka dugaan praktik janggal dalam mekanisme pembayaran uang konsinyasi proyek jalan Cendrawasih dan Bundaran Petrosea.Pertemuan penting yang mempertemukan pejabat Pemkab Mimika, BPN, aparat kepolisian, hingga perwakilan manajemen PT Petrosea Tbk disebut menyisakan perdebatan sengit.Berdasarkan laporan kronologis, Kuasa Hukum, Helena Beanal yaitu Jermias M. Patty, S.H, M.H, menyebutkan dalam pertemuan tanggal 29 Desember 2023, hadir sejumlah pejabat strategis Kabupaten Mimika, di antaranya:1. Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert H. Mayaut, M.Si2. Sekretaris PUPR, Piter Edoway3. Kabid Bina Marga PUPR, Aldi Padua4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Suharso, S.E, M.MP5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Mimika, Yosep Simon Done.6.AIPTU Nanang Eko W. ( Pihak Kepolisian 7.HRD PT Petrosea Tbk Mimika, Reynold Donny Kabiai.8. Salfinus Panti Datun, Jasatua, Budi dan Kuasa Hukum PT. Petrosea Tbk.9. Helena Beanal dan Kerabatnya10. Notaris / PPAT, Santi BR Kaban, S.H, M.KnDalam pertemuan itu membahas pembayaran ganti rugi tanah yang diklaim sebagai hak ulayat Helena Beanal.Uang Rp 19,4 Miliar Mau Disimpan di Rekening PT Petrosea?Dalam perdebatan yang terekam video, Patty menegaskan, Panitia Pengadaan Tanah disebut memberikan opsi pembayaran ganti rugi akan ditransfer dan disimpan di rekening bank milik PT Petrosea Tbk.Lebih jauh, pihak manajemen perusahaan bahkan menganjurkan agar dana sebesar Rp 19.457.600.000 tersebut dimasukkan ke rekening perusahaan yakni PT. Petrosea Tbk.Namun Helena Beanal dengan tegas menolak. " Itu tanah hak ulayat marga Beanal, termasuk yang ditempati PT. Petrosea Tbk, saya ambil contoh kita mau buat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), ada syarat yang harus dibawah, " Tegas Adik Helena Beanal, dalam pertemuan di Kantor PUPR Mimika waktu itu.Adik Helena menegaskan, tempat yang ada saat ini adalah hak ulayat suku besar Amungme dan Kamoro, sehingga perusahan besar sekelas PT. Petrosea Tbk hadir di Mimika, pasti memiliki surat pelepsan dari kedua lembaga adat." Yang punya hak ulayat, Helena Beanal, dia yang harus buat pelepasan kepada perusahan, baru terbitkan sertifikat, itu khan tidak ada, sertifikat siapa saja bisa buat, kalau barang diatas meja, " Jelasnya.Dia minta dalam pertemuan itu agar PT. Petrosea Tbk, tunjukan surat pelepasan dari kedua lembaga adat Amungme dan Kamoro." Kalau naik ke pengadilan tetap kami menang, karena saya masuk dengan hak ulayat. Sertifikat ini sudah saya punya kulit dan rambut, saya tidak perlu dengan perusahan punya sertifikat itu, " Tegas Adik Helena.Ia meminta agar uang tersebut dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Mimika, sebagaimana lazimnya prosedur dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Yang mengejutkan, Kepala BPN Mimika dalam forum itu disebut menyatakan, “Kalau uang itu dimasukkan ke rekening Petrosea, kita semua bisa dipenjara, ” Ungkap Kuasa Hukum Helena Beanal.Pernyataan ini memantik tanda tanya besar, mengapa sampai ada kekhawatiran pidana jika uang dimasukkan ke rekening PT. Petrosea Tbk ?Fakta di Pengadilan: Tidak Ada Konsinyasi!Untuk memastikan kebenaran mekanisme pembayaran, pada 6 Juni 2024 Helena Beanal bersama kuasa hukumnya mendatangi Pengadilan Negeri Mimika.Mereka menanyakan, apakah benar dana Rp 19,4 miliar telah dititipkan melalui konsinyasi. Namun jawaban dari Panitera Pengganti mengejutkan:" Tidak ada dokumen penyerahan uang konsinyasi dari Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Mimika tahun 2023, " Ungkap Panitera Pengganti ( PP ) Pengadilan Negeri Mimika, Bapak Budi, kepada Helena Beanal dan Kuasa Hukumnya.Artinya, kata Patty hingga saat itu, tidak ditemukan bukti resmi bahwa dana tersebut dititipkan melalui pengadilan Negeri Mimika sebagaimana disarankan Helena.Kuasa hukum Helena, Jermias M. Patty, SH, MH, menilai kondisi ini sebagai indikasi kuat perbuatan melawan hukum oleh panitia pengadaan tanah.Dugaan Manipulasi Data Sertifikat?Tak berhenti di sana, muncul temuan lain yang lebih serius. Dalam data Pemerintah Kabupaten Mimika, disebutkan adanya perubahan data sertifikat, awalnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 0668 atas nama PT Petrosea Tbk, namun dalam database panitia pengadaan berubah menjadi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0668 atas nama Reynold Donny Kabian/Kabiai, Luas: 12.743 m²" Jika benar terjadi perubahan status dan nama pemegang hak dalam database panitia, pertanyaannya, ???? Siapa yang mengubah????? Atas dasar apa????? Apakah ada dokumen hukum yang sah?Fakta Persidangan dengan Nomor perkara 54/Pdt.G/2024/PN Tim.Sementara dalam sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Mimika, PT Petrosea disebut hanya dapat menunjukkan, HGB Nomor 0668 atas nama perusahaan, namun tidak dapat membuktikan, dan Akta Jual Beli (AJB), atau dokumen pelepasan hak ulayat atas objek tanah sekitar 4 hektar serta ±1.300 m² yang dipakai untuk pelebaran jalan Bundaran Cendrawasih / Petrosea.Ketiadaan dokumen alas hak ini menjadi salah satu titik krusial dalam gugatan. Kasus ini kini bukan sekadar sengketa tanah. Publik Mimika mempertanyakan, mengapa uang ganti rugi diarahkan ke rekening perusahaan?, mengapa tidak ada bukti konsinyasi di pengadilan?, apakah terjadi maladministrasi atau penyimpangan prosedur?, dan apakah ada potensi pidana jika mekanisme pembayaran tidak sesuai aturan?Transparansi menjadi kunci. Jika tidak, kasus ini berpotensi menyeret lebih banyak pihak ke pusaran hukum.Namun satu hal pasti Rp19,4 miliar bukan angka kecil. Dan hak ulayat bukan perkara sepele.Bupati Mimika Johanes Rettob diduga juga ikut terseret dalam skandal pembayaran dobol ganti rugi lahan bundaran Petrosi Mimika ini, yang pembayaran awal 19, 4 Miliar kemudian dibayar lagi 11 Miliar.Hingga berita ini dipublikasikan, Bupati Mimika, Johanis Rettob, belum dapat dikonfirmasi. Namun patut diduga surat resmi Bupati Mimika Johanes Rettob dengan Nomor : 900.1.1.4/0797/2023, tertanggal 16 Juli 2025, yang menyatakan seperti ini !" TANAH BUNDARAN PETROSEA SUDAH DIMENANGKAN TINGKAT MA TINGGAL DI BAYAR KE PETROSEA" Dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.000.000.000, - ( Sebelas miliar rupiah ).Bersambung Edisi Berikutnya...!Penulis. : Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 23:41 WIT
Bapenda Mimika Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturahmi di Bulan Penuh Berkah
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan buka puasa bersama dalam rangka
mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan (27/02/26). Kegiatan yang
berlangsung penuh kehangatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai di
lingkungan Bapenda.Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah, dalam sambutannya
menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarpegawai dalam lingkup kantor.
Menurutnya, momentum buka puasa bersama bukan sekadar kegiatan seremonial,
melainkan bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan kekompakan dalam
menjalankan tugas.“Buka bersama ini menjadi bagian dari pada mempererat tali
silaturahmi sesama pegawai. Dengan hubungan yang baik dan solid, tentu kinerja
kita dalam melayani masyarakat juga akan semakin optimal,” ujarnya.Selain sambutan dari pimpinan, kegiatan juga diisi dengan
tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Zakir. Dalam ceramahnya, ia
mengingatkan bahwa waktu menjelang berbuka puasa merupakan salah satu waktu
yang mustajab untuk berdoa.“Sesaat lagi kita akan berbuka puasa. Inilah waktu yang
mustajab untuk berdoa, maka marilah kita memperbanyak doa kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala,” tuturnya.Ia juga menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan
lapar dan dahaga, tetapi menjadi madrasah bagi jiwa untuk melatih kesabaran,
ketakwaan, serta meningkatkan kepedulian sosial. Melalui Ramadan, umat Islam
diajak untuk merasakan penderitaan saudara-saudara yang kekurangan dan
terdorong untuk lebih peduli serta gemar berbagi.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa momentum buka puasa
bersama menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat persaudaraan, baik
ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah
(persaudaraan sebangsa), maupun ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama
manusia).
Kegiatan ditutup dengan doa bersama menjelang azan Magrib
dan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan
dan kekeluargaan.Penulis: JidEditor: GF
27 Feb 2026, 22:45 WIT
Dana Hibah Pilkada Mimika Tersendat, Laporan Molor, Sisa Dana Belum Disetor, KPU Langgar Aturan?
Mimika, Papua Tengah, Papuanewsonline.com – Pengelolaan dana hibah Pilkada oleh KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, kini menjadi sorotan serius.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan ( LHP BPK ) yang dimiliki, Papuanewsonline.com, menyebutkan keterlambatan penyampaian laporan penggunaan anggaran serta belum disetorkannya sisa dana ke kas daerah memunculkan dugaan kuat adanya kelalaian dalam tata kelola keuangan.
BPK menegaskan, dalam permintaan keterangan kepada Sekretaris KPU Mimika selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran, terungkap bahwa keterlambatan terjadi karena bukti transaksi dan dokumen pertanggungjawaban belanja belum seluruhnya terkumpul atau terlambat diserahkan ke bendahara.Alasan administratif ini, kata BPK, justru memunculkan pertanyaan baru, bagaimana mungkin anggaran miliaran rupiah dikelola tanpa kontrol dokumen yang memadai?Tenggat Jelas, Tapi Diabaikan?
BPK menyebutkan, regulasi sebenarnya sudah sangat tegas, yakni peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 mengatur bahwa: Laporan penggunaan dana hibah wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan calon terpilih." Jika terdapat sisa dana, wajib dikembalikan ke kas daerah paling lambat 3 bulan setelah tahapan tersebut, " ujarnya.
Tidak ada ruang tafsir. Tidak ada celah toleransi.
Namun fakta di lapangan, menurut BPKmenunjukkan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tepat waktu.Tak hanya itu, kata BPK keputusan KPU Nomor 950 Tahun 2024 yang juga mengatur bahwa laporan akhir tahun anggaran wajib disampaikan paling lambat 15 Januari tahun berikutnya dengan format resmi HIBAH.23." Jika laporan molor dan sisa dana belum disetor, maka publik berhak bertanya: apakah ini sekadar kelalaian administratif atau indikasi lemahnya pengendalian anggaran?, " Sorotnya.
Risiko Utang Belanja Mengintai
Sekretaris KPU selaku KPA dan PPK bahkan disebut perlu memastikan seluruh tagihan telah dibayarkan, agar tidak menimbulkan risiko utang belanja.
Pernyataan ini mengindikasikan hingga batas waktu pelaporan, masih terdapat tagihan yang belum sepenuhnya tuntas.
" Situasi ini berbahaya. Jika benar ada kewajiban yang belum dibayarkan, maka potensi munculnya utang belanja terbuka lebar, " terang BPK.
Terikat Kontrak, Bukan Sekadar AdministrasiMenurut BPK, KPU Mimika juga terikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 639/KU.07/9404/2023 tertanggal 10 November 2023.
" NPHD bukan dokumen simbolik. Itu adalah perjanjian hukum yang mengikat antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, " Jelasnya.Dikatakan, setiap kewajiban pelaporan dan pengembalian dana memiliki konsekuensi hukum dan administratif.
" Jika kewajiban tersebut diabaikan atau terlambat dipenuhi, maka konsekuensinya bukan sekadar teguran, tetapi bisa berujung pada pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat pengawas internal maupun eksternal, " Tegas BPK RI.Transparansi DipertaruhkanBPK katakan, dana hibah Pilkada berasal dari APBD uang rakyat.
" Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara tepat waktu dan transparan, " Tegasnya.BPK mengungkapkan, keterlambatan laporan dan penyetoran sisa dana bukan perkara teknis belaka.
" Ini menyangkut integritas pengelolaan keuangan publik, " Pungkasnya.
Penulis : Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 21:20 WIT
TPNPB UMUMKAN SERANGAN TERHADAP ANGGOTA TNI DI PAPUA, 1 TEWAS DAN 2 LUKA-LUKA
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dalam siaran pers kedua
yang diterbitkan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pada Kamis (26/02/2026),
pihaknya mengumumkan telah melakukan serangan terhadap aparat militer yang
mereka sebut sebagai "kolonial Indonesia" di Kabupaten Puncak. Siaran
pers yang dibacakan oleh Jubir TPNPB OPM Sebby Sambom menyatakan bahwa serangan
dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap XXVII Sinak, Kodap XXVIII Yambi, dan Kodap
XXVI Kiyawagi pada hari Senin (23/2/26) sekitar pukul 08.00 WIT.Menurut laporan resmi yang diterima dari Komandan Operasi
Umum TPNPB Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, serangan tersebut mengakibatkan
baku tembak yang berlangsung hingga beberapa hari kemudian, sehingga menghambat
upaya evakuasi korban dari pihak militerPihak TPNPB menyatakan bahwa satu anggota militer tewas dan
dua lainnya luka-luka, sementara korban jiwa maupun luka-luka tidak terjadi
pada pasukan mereka. Korban dari pihak militer baru dapat dievakuasi pada hari
Kamis menggunakan dua unit helikopter untuk membawa mayat dan korban keluar
dari wilayah yang disebut sebagai medan perang.Mayor Jenderal Lekagak Telenggen dalam siaran pers tersebut
menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa serangan dan
penembakan terhadap pos-pos militer merupakan bagian dari revolusi tahapan
menuju revolusi total untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua.Ia juga mengimbau seluruh warga yang disebut sebagai
"imigran Indonesia" dan warga negara asing yang melakukan
pertambangan emas ilegal serta mencuri sumber daya alam Papua untuk segera
keluar dari wilayah operasi TPNPB yang mencakup 36 Komando Daerah Pertahanan di
seluruh Tanah Papua, karena operasi akan terus ditingkatkan.Selain itu, pihak TPNPB menegaskan siap bertanggung jawab
atas seluruh aksi kejadian dan penembakan terhadap aparat militer Indonesia
serta agen intelijen yang memasuki wilayah yang mereka anggap sebagai wilayah
perang. Mereka juga menyerukan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan lainnya
segera dikosongkan sebelum terjadi serangan. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB meminta kepada Dewan
Keamanan PBB dan Palang Merah Internasional untuk memberikan ruang dan jaminan
keamanan bagi warga sipil yang terkena dampak konflik. Pihaknya menyatakan bahwa jika aparat militer Indonesia
masih menggunakan fasilitas sekolah, gereja, rumah sakit, dan fasilitas publik
lainnya sebagai pos militer, maka fasilitas tersebut akan menjadi target
penyerangan, dan menyerukan agar negara yang mereka sebut sebagai
"kolonialisme Indonesia" mematuhi hukum humaniter internasional agar
warga sipil tidak menjadi korban. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:50 WIT
KIPP Empat DOB Papua Target Selesai 2028, Wamendagri Berharap Diresmikan Presiden
Papuanewsonline.com, Papua – Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan
target penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat
Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada tahun 2028. Wakil Menteri Dalam Negeri
Ribka Haluk menyampaikan harapan agar proyek strategis ini dapat langsung
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat yang tepat."Kita memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan
pembangunan KIPP sebagai fondasi kemajuan daerah di Papua, semoga Presiden
Prabowo Subianto atau Wakil Presiden dapat hadir secara langsung pada acara
peresmiannya," ujarnya (26/02/26).Ribka menjelaskan bahwa pembangunan KIPP mencakup
pembangunan fasilitas utama seperti kantor gubernur, gedung DPRD, kantor
Majelis Rakyat Papua (MRP), serta infrastruktur pendukung meliputi jalan raya,
sistem sanitasi, dan fasilitas publik lainnya. Proses pembangunan harus senantiasa mengedepankan kepastian
hukum serta kerja sama sinergis antara berbagai kementerian dan lembaga
terkait. Berdasarkan hasil kunjungan kerja sebelumnya, progres
pembangunan di sebagian DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan,
meskipun masih terdapat beberapa aspek hukum dan administrasi yang perlu segera
diselesaikan. "Kami meminta dukungan penuh dari gubernur
masing-masing daerah, bersama masyarakat dan Forkopimda untuk menjaga
kelancaran seluruh tahapan pembangunan," tambahnya.Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di
Provinsi Papua Pegunungan yang masih memerlukan penyelesaian dokumen kelayakan
atau feasibility study (FS) serta master plan yang komprehensif. Pembahasan
terkait penentuan lokasi KIPP di provinsi tersebut telah dilakukan pada tanggal
6 Februari lalu. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pihak
berwenang berharap acara peresmian dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil
Presiden setelah seluruh tahapan pembangunan selesai secara sempurna. "KIPP bukan hanya sekadar infrastruktur fisik,
melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh
rakyat Papua," jelas Ribka.Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti
menyebutkan bahwa tiga provinsi di antara empat DOB telah menunjukkan progres
yang baik. Provinsi Papua Barat Daya sudah rampung, Papua Selatan
bahkan telah dapat difungsikan, dan Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan
pembangunan yang intensif. Sedangkan Papua Pegunungan masih dalam tahap menunggu
kelengkapan dokumen FS dan master plan yang ditargetkan selesai pada tahun ini
agar pembangunan segera dapat berjalan lancar."Kita berharap target tahun 2028 dapat terealisasi
sesuai kesepakatan bersama Komisi II DPR RI. Semoga dengan pembangunan KIPP
ini, kita dapat membawa perubahan nyata yang berdampak positif bagi kehidupan
masyarakat di Papua," pungkas Diana dengan harapan yang tinggi. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:45 WIT
UNCEN Gelar Wisuda Periode I 2026, Luluskan 508 Mahasiswa
Papuanewsonline.com, Jayapura – Universitas Cenderawasih
(Uncen) kembali menyelenggarakan Rapat Terbuka Senat wisuda Program Doktor,
Magister, dan Sarjana Periode I tahun 2026. Kegiatan yang penuh kebanggaan
berlangsung di Auditorium Uncen Abepura pada hari Kamis (26/02/26). Sebagai
universitas tertua dan terbesar di tanah Papua, Uncen menunjukkan komitmennya
dalam mencetak generasi muda berkualitas yang siap berkontribusi bagi kemajuan
daerah dan bangsa.Rektor Uncen, Oscar Oswald O. Wambrauw, menyampaikan bahwa
institusi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan sumber daya
manusia unggul yang mampu mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya di
wilayah Papua. "Kami terus berupaya memperkuat mutu pendidikan serta
mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat Papua, dengan
fokus pada riset dan inovasi yang relevan dengan kearifan lokal serta mampu
menghadapi tantangan global," ucap Prof Oscar dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa prestasi yang diraih para wisudawan dan
wisudawati bukanlah hasil yang datang begitu saja."Di balik toga dan senyum kebanggaan yang terpampang,
terdapat perjalanan panjang penuh kerja keras, doa dari orang tua, bimbingan
yang mendalam dari para dosen, serta pengorbanan keluarga yang tidak terhitung
banyaknya," ujarnya. Prof Oscar juga menyampaikan penghormatan dan ucapan terima
kasih yang mendalam kepada para orang tua dan keluarga yang telah mempercayakan
putra-putrinya untuk menimba ilmu di Universitas Cenderawasih. "Wisuda ini bukanlah garis akhir dari perjalanan
pendidikan, melainkan gerbang awal bagi sebuah perjalanan baru yang penuh
tantangan dan peluang," ungkapnya.Rektor memberikan pesan bahwa dunia kerja saat ini sangat
membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik yang
tinggi, tetapi juga dilengkapi dengan karakter yang kuat, integritas yang
terjaga, kemampuan berkolaborasi, serta kepekaan sosial terhadap lingkungan
sekitar. Pada periode wisuda ini, Uncen meluluskan sebanyak 508
mahasiswa yang terdiri dari 17 orang dari Pascasarjana, 152 orang dari Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 14 orang dari Fakultas Ilmu Hukum, serta
49 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dengan demikian, jumlah
keseluruhan alumni Uncen sampai dengan periode pertama tahun 2026 mencapai
96.620 orang. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:40 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
UNCEN Gelar Wisuda Periode I 2026, Luluskan 508 Mahasiswa
Papuanewsonline.com, Jayapura – Universitas Cenderawasih
(Uncen) kembali menyelenggarakan Rapat Terbuka Senat wisuda Program Doktor,
Magister, dan Sarjana Periode I tahun 2026. Kegiatan yang penuh kebanggaan
berlangsung di Auditorium Uncen Abepura pada hari Kamis (26/02/26). Sebagai
universitas tertua dan terbesar di tanah Papua, Uncen menunjukkan komitmennya
dalam mencetak generasi muda berkualitas yang siap berkontribusi bagi kemajuan
daerah dan bangsa.Rektor Uncen, Oscar Oswald O. Wambrauw, menyampaikan bahwa
institusi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan sumber daya
manusia unggul yang mampu mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya di
wilayah Papua. "Kami terus berupaya memperkuat mutu pendidikan serta
mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat Papua, dengan
fokus pada riset dan inovasi yang relevan dengan kearifan lokal serta mampu
menghadapi tantangan global," ucap Prof Oscar dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa prestasi yang diraih para wisudawan dan
wisudawati bukanlah hasil yang datang begitu saja."Di balik toga dan senyum kebanggaan yang terpampang,
terdapat perjalanan panjang penuh kerja keras, doa dari orang tua, bimbingan
yang mendalam dari para dosen, serta pengorbanan keluarga yang tidak terhitung
banyaknya," ujarnya. Prof Oscar juga menyampaikan penghormatan dan ucapan terima
kasih yang mendalam kepada para orang tua dan keluarga yang telah mempercayakan
putra-putrinya untuk menimba ilmu di Universitas Cenderawasih. "Wisuda ini bukanlah garis akhir dari perjalanan
pendidikan, melainkan gerbang awal bagi sebuah perjalanan baru yang penuh
tantangan dan peluang," ungkapnya.Rektor memberikan pesan bahwa dunia kerja saat ini sangat
membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik yang
tinggi, tetapi juga dilengkapi dengan karakter yang kuat, integritas yang
terjaga, kemampuan berkolaborasi, serta kepekaan sosial terhadap lingkungan
sekitar. Pada periode wisuda ini, Uncen meluluskan sebanyak 508
mahasiswa yang terdiri dari 17 orang dari Pascasarjana, 152 orang dari Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 14 orang dari Fakultas Ilmu Hukum, serta
49 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dengan demikian, jumlah
keseluruhan alumni Uncen sampai dengan periode pertama tahun 2026 mencapai
96.620 orang. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:40 WIT
GARUDA INDONESIA BUKA RUTE JAKARTA-DENPASAR-TIMIKA, MIMIKA SIAP RAIH MANFAAT EKONOMI
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
menyambut positif dengan penuh antusiasme rencana pembukaan rute penerbangan
baru oleh Garuda Indonesia yang akan melayani jalur Jakarta–Denpasar–Timika
(bolak-balik) mulai tanggal 29 Maret 2026 mendatang. Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menyampaikan hal tersebut setelah menerima kunjungan audiensi dari
jajaran PT Garuda Indonesia Branch Office Timika di kantornya.Pertemuan tersebut fokus membahas tentang penguatan akses
transportasi udara guna mendukung mobilitas masyarakat serta percepatan
pembangunan daerah. Kedua pihak juga membahas berbagai langkah pendukung untuk
memastikan operasional rute baru berjalan lancar dan memberikan manfaat
maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Bupati menyampaikan bahwa kehadiran rute penerbangan baru
ini menjadi bukti perhatian terhadap perkembangan wilayah Mimika sebagai salah
satu daerah penting di Papua.Kehadiran rute baru Jakarta–Denpasar–Timika diperkirakan
akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi masyarakat yang membutuhkan
akses perjalanan lebih mudah dan nyaman, tetapi juga menjadi pendorong utama
bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Rute tersebut dinilai akan memperlancar arus penumpang dari
dan menuju Timika, termasuk kalangan pelaku usaha, investor potensial,
wisatawan domestik maupun mancanegara, serta masyarakat umum yang memiliki
keperluan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun aktivitas bisnis.Bupati berharap, peningkatan konektivitas udara ini mampu
mendorong sektor pariwisata dan perdagangan di Mimika untuk semakin berkembang
pesat, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pertumbuhan
ekonomi di wilayah Papua. Dengan beroperasinya rute baru tersebut pada akhir Maret
2026, Pemerintah Kabupaten Mimika sangat optimis bahwa konektivitas wilayah
akan semakin kuat dan membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:38 WIT
Dinkes Mimika Targetkan 2 Juta Tes Malaria Tahun 2026, Angkakasus Tercatat Turun Signifikan
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya eliminasi
penyakit malaria, dengan menetapkan target pelaksanaan sebanyak dua juta tes
malaria bagi seluruh warga di wilayahnya pada tahun 2026.Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Rizal Ubra,
menyampaikan bahwa penanganan malaria tetap menjadi prioritas utama dalam
program kesehatan daerah tahun ini, seiring dengan tren positif penurunan kasus
yang tercatat pada tahun sebelumnya."Target kami untuk tahun 2026 adalah mencapai dua juta
tes malaria. Pada tahun 2025, kasus malaria di Mimika mengalami penurunan yang
cukup signifikan. Dari satu juta tes yang dilakukan, rata-rata kasus positif
hanya mencapai 15 persen, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai
angka 22 persen," jelas Reynold saat memberikan keterangan di Timika. Menurutnya, penurunan angka kasus tersebut menjadi bukti
nyata bahwa upaya eliminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika
telah memberikan dampak yang positif dan berarti bagi masyarakat.Selain menggencarkan kegiatan pemeriksaan atau testing,
Dinkes Mimika juga fokus pada pengendalian vektor malaria sebagai bagian dari
strategi utama penanganan. Upaya ini meliputi pembersihan lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi sarang perindukan nyamuk secara efektif. Dalam pelaksanaannya, pihaknya aktif melibatkan partisipasi
masyarakat untuk menekan populasi nyamuk penyebar malaria secara berkelanjutan.
"Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kami
meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) serta bekerja sama
erat dengan kader kesehatan di tingkat kampung untuk bersama-sama mengendalikan
penyebaran vektor penyakit," tambahnya.Tak hanya memperkuat sisi deteksi dan pencegahan, Dinkes
Mimika juga memastikan ketersediaan logistik pengobatan malaria yang memadai. Obat-obatan akan didistribusikan secara merata ke seluruh
fasilitas kesehatan di Mimika, baik yang dikelola pemerintah maupun sektor
swasta."Tujuan utama dari langkah ini adalah agar seluruh
masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan deteksi dini serta mendapatkan
pengobatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku," pungkas
Reynold. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:55 WIT
Sambangi Pondok Pesantren di Tual, Kapolda Maluku: Jadilah Agen Perdamaian dan Generasi Berkualitas
Papuanewsonline.com, Tual - Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, melaksanakan kunjungan ke Pondok Pesantren Istana Yatim Ulfa Mutia di Kota Tual, Rabu (25/2/2026). Kunjungan ini menjadi yang pertama dilakukan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di wilayah Tual, sekaligus wujud komitmen Polri dalam membangun kedekatan dengan lembaga pendidikan keagamaan dan generasi muda.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku beserta rombongan menggelar buka puasa bersama anak-anak yatim, dilanjutkan dengan salat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah. Suasana penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan, yang kemudian ditutup dengan sambutan singkat Kapolda kepada para santri dan pengasuh pondok pesantren.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan peran strategis santri sebagai agen perdamaian, penyejuk suasana, sekaligus generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan. Ia berharap Maluku senantiasa berada dalam kondisi aman, tertib, damai, dan terus berkembang.“Ilmu yang adik-adik peroleh dari Al-Qur’an dan Hadis merupakan bekal yang sangat berharga untuk masa depan. Santri harus menjadi teladan, pembawa kedamaian, dan bagian dari solusi bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.Kapolda Maluku juga mengajak para santri untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan tugas aparat keamanan di wilayah Tual dan Maluku secara umum, agar seluruh tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.“Doa-doa dari para santri sangat berarti bagi kami. Kami memohon doa agar pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dan Polri di Tual berjalan dengan lancar. Dengan doa, insya Allah setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” tambahnya.Selanjutnya menurut Kabid Humas, Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku mengapresiasi semangat para santri yang datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Tual, tetapi juga dari Ambon hingga Timika, demi menuntut ilmu di pondok pesantren. Menurutnya, tekad dan pengorbanan tersebut merupakan modal penting untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan, bangsa, dan negara.Di tengah suasana Ramadan, Kapolda Maluku turut mengimbau seluruh masyarakat untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga persatuan dan toleransi antarumat beragama sebagai fondasi utama stabilitas keamanan.“Ramadan adalah momentum untuk memperbanyak doa, menjaga persaudaraan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Mari kita rawat kebersamaan ini demi Maluku yang aman, damai, dan sejuk,” tegas Kapolda.Kapolda Maluku juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak pondok pesantren dan para santri, serta berjanji akan terus menjaga tali silaturahmi yang telah terbangun, meskipun nantinya kembali melaksanakan tugas di Ambon.Kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan lembaga pendidikan, sekaligus menegaskan peran strategis santri dalam menjaga keamanan, persatuan, dan masa depan Maluku yang lebih baik.Kunjungan Kapolda Maluku ke pondok pesantren di Kota Tual menunjukkan pendekatan keamanan yang semakin inklusif dan berorientasi jangka panjang. Di tengah tantangan sosial yang kerap muncul di wilayah kepulauan dengan keragaman latar belakang budaya dan agama, pesantren ditempatkan bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi sebagai simpul strategis pembangunan karakter dan moderasi beragama.Langkah Kapolda Maluku merangkul santri dan anak yatim melalui kegiatan keagamaan di bulan Ramadan mencerminkan pergeseran paradigma keamanan nasional: dari pendekatan koersif menuju pendekatan humanis dan preventif. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra moral dan sosial masyarakat.Santri, dalam konteks ini, diposisikan sebagai agen perdamaian yang memiliki peran penting dalam menangkal paham ekstremisme, merawat toleransi, dan menjaga kohesi sosial. Pendidikan berbasis Al-Qur’an dan Hadis yang dikombinasikan dengan nilai kebangsaan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya SDM unggul beriman, berilmu, dan berwawasan kebhinekaan.Di tengah dinamika global dan tantangan disrupsi sosial, pesan yang disampaikan Kapolda Maluku menjadi relevan secara nasional: keamanan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh generasi muda yang moderat, toleran, dan berkarakter kuat. Dari pesantren, harapan tentang Indonesia yang damai dan maju itu dirawat. PNO-12
27 Feb 2026, 08:10 WIT
Ibu Pencari Karaka Diterkam Buaya di Sungai Agimuga, Tim Sar Gabungan Laksanakan Pencarian
Papuanewsonline.com, Timika – Seorang ibu pencari karaka
(kepiting bakau) bernama Meriamewa (46 tahun) dilaporkan mengalami kejadian
tragis setelah diterkam buaya di Sungai Agimuga, Kabupaten Mimika, pada hari
Kamis (25/2/26) sekitar pukul 12.00 WIT. Kejadian tersebut membuat warga
sekitar dan pihak berwenang segera bergerak melakukan upaya pencarian guna
menemukan korban.Saksi mata bernama Julian melaporkan insiden ini kepada
petugas pengawal Kantor SAR Timika. Menurut keterangannya, korban bersama
anaknya sedang membersihkan hasil tangkapan berupa karaka dan kerang di tepian
sungai ketika secara tiba-tiba diserang buaya dan diseret menjauh ke kedalaman
air. Anak korban yang menyaksikan kejadian tersebut langsung
berteriak meminta bantuan dan melaporkan peristiwa ini kepada masyarakat
sekitar.Keluarga korban dan warga setempat segera melakukan upaya
pencarian mandiri, namun hingga saat ini korban belum berhasil ditemukan.Setelah menerima laporan resmi terkait kejadian ini, Kepala
Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika I Wayan Suyatna melalui Kasubsie
Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Y. Batlajery segera mengerahkan tim SAR
gabungan untuk mendukung upaya pencarian. Tim yang terdiri dari personel
rescuer SAR Timika, anggota Polisi Udara dan Angkatan Laut (Pol Airud), serta
sukarelawan masyarakat setempat berangkat menuju lokasi kejadian menggunakan
dua jenis perahu, yaitu perahu RBB berkapasitas 600 PK milik Basarnas dan perahu
karet berkapasitas 30 PK.Setibanya di lokasi, tim gabungan langsung melakukan
penyelidikan mendalam dan menggelar operasi pencarian di seluruh area sekitar
titik kejadian.Hingga berita ini diterbitkan, upaya pencarian masih terus
dilakukan dengan penuh semangat oleh seluruh anggota tim.Pihak berwenang mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih
meningkatkan kewaspadaan ketika berada di sekitar sungai yang menjadi habitat
alami buaya, terutama pada jam-jam tertentu yang memiliki potensi risiko lebih
tinggi. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 19:53 WIT
95 Persen Kasus Malaria Nasional dari Papua, Kemenkes Dorong Skrining Melalui CKG
Papuanewsonline.com, Papua – Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) mengumumkan bahwa skrining malaria di Tanah Papua mengalami
peningkatan drastis sebesar 337 persen selama empat tahun terakhir. Jumlah
pemeriksaan meningkat dari 983 ribu kali pada 2021 menjadi 4,3 juta kali pada
2025.Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji
Muhawarman menyampaikan bahwa peningkatan ini menunjukkan kemajuan signifikan
dalam sistem deteksi penyakit. "Kita semakin mampu menemukan kasus-kasus
yang sebelumnya tidak teridentifikasi, sehingga dapat segera diberikan
penanganan yang tepat," ujarnya. (26/2/26) Dari hasil pemeriksaan tersebut, penemuan kasus juga naik
136 persen, dari sekitar 282 ribu kasus pada 2021 menjadi 667 ribu kasus pada
2025. Namun, Aji menjelaskan bahwa peningkatan kasus tidak selalu berarti
penularan semakin tinggi, melainkan karena cakupan pemeriksaan atau Annual
Blood Examination Rate (ABER) meningkat pesat dari 22 persen menjadi 74 persen.
"Positivity rate justru menurun dari sekitar 29 persen
menjadi 16 persen, yang menunjukkan bahwa upaya kita untuk mengendalikan
penyebaran sudah mulai memberikan hasil," jelasnya.Terkait tren kasus, pada 2025 tercatat 699.992 kasus dengan
124 kematian, sedangkan per 23 Februari 2026 ditemukan 53.246 kasus dengan 20
kematian. Secara nasional, sekitar 80 persen kabupaten dan kota telah
mencapai eliminasi malaria, namun di Tanah Papua baru 3 dari 42 kabupaten yang
berhasil melakukannya. Sebesar 95 persen kasus malaria nasional terkonsentrasi di
Papua, menjadikannya episentrum perjuangan eliminasi penyakit ini. "Kita harus fokus memperkuat diagnosis cepat,
pengobatan tepat, dan pengendalian vektor untuk terus menekan angka
kasus," tambah Aji.Pada tahun ini, skrining malaria akan diintegrasikan ke
dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara bertahap di daerah endemis
tinggi, dengan fokus awal pada anak usia sekolah. Pemerintah juga memastikan bahwa obat malaria yang digunakan
masih efektif, berdasarkan studi efikasi tahun 2024–2025 bersama WHO dan mitra
yang menunjukkan obat utama DHP serta alternatif ASPY dan AL masih bekerja
dengan baik. "Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai
eliminasi malaria pada 2030. Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan, kita
bisa segera mewujudkan target tersebut," pungkas Aji. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:44 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
PERSONEL LANUD YKU TIMIKA GELAR DOA BERSAMA RAMADHAN, PERKUAT IMAN DAN SOLIDARITAS
Papuanewsonline.com, Timika – Personel Lanud Yohanis Kapiyau
(Lanud YKU) Timika menggelar kegiatan doa bersama yang penuh khidmat dalam
menyambut bulan Ramadhan, dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta memperkuat tali persaudaraan antar personel. Kegiatan yang diselenggarakan
di Masjid Babul Jannah Lanud YKU (26/2/26) menunjukkan komitmen aparat udara
dalam menyelaraskan tugas pelayanan dengan penguatan nilai-nilai spiritual.Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan Shalat Duha secara
berjamaah yang diikuti oleh seluruh personel dengan sangat tertib dan khusyuk.
Setelah itu, rangkaian ibadah dilanjutkan dengan pembacaan Surah Yaasin secara
bersama-sama, menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan keheningan. Suasana religius yang mendalam memberikan kesempatan bagi
setiap peserta untuk merenung serta memperdalam hubungan dengan Tuhan selama
bulan suci yang penuh berkah ini.Selanjutnya, acara diisi dengan sesi ceramah agama yang
mengangkat tema pentingnya memperbanyak amal shaleh dan menjauhi segala bentuk
kedurhakaan selama Ramadhan. Dalam penyampaian materi, pembicara menegaskan bahwa bulan
suci ini menjadi momentum emas untuk meningkatkan kualitas diri pribadi,
mempererat hubungan silaturahmi antar sesama, serta menguatkan komitmen dalam
menjalankan tugas dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab. Acara ditutup dengan doa bersama yang dipanjatkan untuk
kelancaran seluruh tugas operasional dan keamanan wilayah Mimika, serta untuk
kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Personel Lanud YKU juga mendapatkan pengingat untuk terus
menjaga semangat beribadah dan menerapkan nilai-nilai positif Ramadhan dalam
setiap aktivitas, baik di lingkungan kerja maupun dalam interaksi daring
melalui berbagai grup komunikasi. Penulis: Abim
Editor: GF
26 Feb 2026, 20:01 WIT
Ramadhan Penuh Makna, Polda Maluku Tebar Kepedulian Lewat Aksi Berbagi Takjil di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Semangat berbagi dan kepedulian sosial mewarnai hari keenam Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah di Maluku. Polda Maluku kembali turun langsung ke tengah masyarakat melalui aksi berbagi takjil sebagai bagian dari penguatan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial Polri.Kegiatan yang digelar pada Selasa, (24 /2/2026) ini melibatkan tiga satuan kerja Polda Maluku, yakni Biro SDM, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum), dan Bidang Hukum (Bid Kum). Aksi tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah ruas jalan strategis di Kota Ambon, menyasar masyarakat yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir dengan pendekatan yang humanis dan membumi, khususnya di momentum Ramadhan.“Ramadhan adalah bulan penuh keberkahan dan kepedulian. Melalui kegiatan berbagi takjil ini, Polda Maluku ingin berbagi kebahagiaan sederhana sekaligus mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Ini adalah wujud nyata Polri yang humanis dan peduli,” ujar Kabid Humas Polda Maluku.Secara teknis, Biro SDM Polda Maluku yang dipimpin Iptu Sumijo bersama 15 personel melaksanakan pembagian takjil di ruas Jalan A.M. Sangaji. Sementara itu, Dit Reskrimum Polda Maluku di bawah pimpinan Penata Tingkat I Maria Nari, S.H., bersama 15 personel membagikan takjil kepada pengguna jalan di Jalan Sultan Babullah. Adapun Bid Kum Polda Maluku yang dipimpin Pembina Mika Buyang, S.H., dengan 15 personel menyasar masyarakat di Jalan A.Y. Patty.Takjil yang dibagikan berupa paket makanan ringan berisi aneka kue, air mineral, kolak pisang, serta es pisang ijo. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat yang masih dalam perjalanan, juru parkir, hingga warga yang membutuhkan.Kabid Humas Polda Maluku menambahkan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Polda Maluku Menyapa Masyarakat selama Ramadhan 1447 Hijriah, yang sejalan dengan agenda Corporate Social Responsibility (CSR) Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam aksi sosial dan kemanusiaan,” tambahnya.Respons positif masyarakat terhadap kegiatan ini menjadi motivasi bagi Polda Maluku untuk terus menebar kebaikan dan menjaga semangat kebersamaan, sebagaimana slogan Kapolda Maluku, “Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae.”Melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna ini, Polda Maluku menegaskan bahwa Ramadhan adalah momentum memperkuat nilai empati, solidaritas, dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. PNO-12
25 Feb 2026, 10:31 WIT
Polda Maluku Gelar Buka Puasa Bersama Forkopimda
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dengan Forkopimda Maluku dan stakeholder terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Minggu (22/2/2026).Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama Pangdam XV/Pattimura, Dankodaeral Ambon, Sekda Maluku, dan Forkopimda lainnya hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan.Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat dan menjadi momentum merajut toleransi beragama di Maluku ini mengusung tema "Ramadhan membawa kita menjadi insan yang cinta kedamaian, bulan suci Ramadhan membawa kedamaian dan kesejukan untuk kemajuan basudara Maluku manise".Kapolda Maluku dalam sambutannya pertama-tama menyapa para Forkopimda bersama seluruh undangan yang hadir. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena telah bersama-sama menjaga kedamaian di tanah Para Raja-raja."Kita tau bahwa buka puasa bersama ini adalah bentuk silaturahmi dan kebersamaan antara Polri, Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Ormas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku," ungkapnya.Seperti diketahui, lanjut Kapolda, puasa memiliki hikmah yang sangat tinggi, dan bermakna bagi semua. Puasa memberikan pengendalian diri, mengendalikan hawa nafsu dan keinginan duniawi. "Puasa dalam bulan Ramadan juga akan meningkatkan ketakwaan bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memperkuat iman kita," ungkapnya.Lebih lanjut, Kapolda mengaku bulan puasa juga akan mengasah empati diri sehingga membuat merasakan kesulitan orang lain yang mungkin tidak beruntung. Selain itu, bulan puasa juga membersihkan jiwa dari dosa-dosa. "Kami berharap melalui puasa ini silaturahmi keimanan dan ketakwaan kita akan memberikan pengaruh terhadap perilaku kita baik perilaku dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan di dalam pekerjaan kita," harapnya.PESAN UNTUK ANGGOTA POLRIKhusus kepada anggota Polri, Orang nomor 1 Polda Maluku menekankan pentingnya menjadikan hikmah puasa benar-benar dan sungguh-sungguh memperkuat Iman. Sehingga jiwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia benar-benar dilaksanakan dengan baik. "Puasa adalah bentuk pengawasan internal yang dibangun dalam diri kita sendiri. Selain itu tentu diharapkan toleransi yang terus kita bangun di Maluku ini untuk membawa kedamaian agar Maluku menjadi lebih maju lagi," pungkasnya. PNO-12
24 Feb 2026, 18:59 WIT
Warga Kampung Kaugapu Palang Jalan Poros Timika-Pomako, Lalu lintas Lumpuh Total
Papuanewsonline.com, Mimika – Warga Kampung Kaugapu, Distrik
Mimika Timur, Kabupaten Mimika melakukan aksi pemalangan jalan pada Jalan Poros
Timika – Pomako, membuat arus lalu lintas menuju Pelabuhan Pomako dan arah
sebaliknya lumpuh total. Aksi ini dilakukan dengan menempatkan batang pohon
besar di tengah jalan, membuat kendaraan tidak dapat melintas sama sekali.
(24/2/26)Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi pemalangan
tersebut diduga dipicu oleh kematian seekor anjing peliharaan milik salah satu
warga. Hewan tersebut diduga mengalami kematian karena dipotong
ekor atau diracun oleh orang yang tidak dikenal. Kondisi ini membuat warga merasa tidak puas dan mengambil
langkah untuk menyampaikan protes dengan cara memblokir akses jalan utama.Dalam beberapa rekaman video yang beredar di tengah
masyarakat, terlihat jelas bahwa badan jalan ditutup menggunakan ranting pohon,
balok kayu, serta tumpukan batu. Bahkan bangkai anjing yang meninggal tersebut juga
ditempatkan di tengah jalan sebagai bentuk penanda protes dari warga. "Di lokasi ada kepala kampung yang berada di tempat
kejadian. Bangkai anjing juga diletakkan di tengah jalan, sehingga kendaraan
dari Pomako maupun dari Timika tidak bisa lewat sama sekali," ujar salah
seorang warga yang merekam situasi.Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman saat
dikonfirmasi terkait insiden ini menyatakan akan melakukan pemeriksaan lebih
lanjut terlebih dahulu. "Saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait
situasi yang terjadi," katanya. Hingga berita ini dipublikasikan, pemalangan masih
berlangsung dan arus lalu lintas di ruas jalan tersebut tetap terhenti tanpa
bisa dilalui kendaraan apa pun. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 17:24 WIT
Tempat Hiburan Malam Mimika Ditetapkan Jam Operasi Selama Ramadhan, Satpol PP Awasi Ketaatan
Papuanewsonline.com, Timika – Berdasarkan Peraturan Bupati
(Perbub) Mimika Nomor 7 Tahun 2026, seluruh tempat hiburan malam seperti bar,
diskotik, kafe, klub malam, tempat hiburan biliar, dan sarana hiburan lainnya
diatur untuk beroperasi pada pukul 22.00 hingga 02.00 WIT selama bulan Ramadhan
1447 Hijriah.Selain itu, para pedagang juga dilarang melakukan tindakan
penimbunan bahan kebutuhan pokok yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan
mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat.Untuk memastikan penerapan kebijakan tersebut berjalan
dengan baik, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika
membentuk tim gabungan yang melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tim ini telah menetapkan penanggung jawab khusus dan membagi
area patroli untuk mengawasi setiap wilayah di Kabupaten Mimika.Kepala Dinas Satpol PP Mimika, Ronny S Marjen mengungkapkan
bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat, tetapi juga membutuhkan
dukungan aktif dari masyarakat. "Kita sangat mengharapkan masukan dari masyarakat yang
memiliki informasi terkait pelanggaran, baik dari lingkungan RT/RW
masing-masing maupun data pendukung lainnya. Di era digital saat ini, semua
dapat dilaporkan secara transparan, jadi jika ada bukti atau dokumentasi
silakan segera hubungi kami," ujarnya (23/2/26).Pelanggaran terhadap instruksi yang telah ditetapkan akan
dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari
penutupan sementara tempat usaha, pencabutan izin usaha, hingga tindakan pidana
jika diperlukan. "Sanksi yang diberikan jelas dan tegas. Kami akan
berkoordinasi erat dengan pihak kepolisian untuk menindak setiap pelanggaran
sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku," tambahnya. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 00:24 WIT
NU Mimika Gelar Kick Off Safari Ramadhan 1447 H, Ajak Jaga Harmoni Antarumat Beragama
Papuanewsonline.com, Timika – Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama (PCNU) Kabupaten Mimika menyelenggarakan kegiatan Kick Off Ramadhan 1447
Hijriah di Kantor PCNU Jalan Pattimura, Minggu (22/2/26). Kegiatan ini
bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan mengajak seluruh elemen masyarakat
menjaga keharmonisan antarumat beragama selama bulan suci.Dalam sambutannya, Ketua PCNU Mimika H. Imam Mulyadi
menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan untuk terlaksananya agenda
positif tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut di
tahun-tahun mendatang."Kita bisa menyelenggarakan acara sejenis di berbagai
distrik, bahkan dapat digabungkan dengan program pemerintah daerah seperti yang
telah kita lakukan di distrik Kokonao," ujarnya.Menurutnya, acara Kick Off Ramadhan menjadi momen krusial
untuk memperkuat rasa saling menghormati dan kedamaian di tengah keragaman
masyarakat Mimika."Bulan Ramadhan ini kita fokus pada ibadah, sementara
umat Kristen memasuki masa persiapan Paskah, dan tidak lama lagi kita akan
menyambut perayaan Nyepi. Semua ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya
kehidupan beragama di daerah kita," tuturnya. Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan ketenteraman, serta menghindari tindakan yang dapat
merusak nama baik diri maupun kelompok masing-masing.Ia menegaskan bahwa meskipun mungkin terdapat perbedaan
pandangan terhadap beberapa kebijakan, seluruh langkah yang diambil adalah demi
kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Mimika. "Kondisi keamanan di daerah kita pada dasarnya
kondusif. Informasi yang menyebutkan sebaliknya terkadang berkaitan dengan
kepentingan tertentu, bukan kondisi faktual yang ada di lapangan,"
jelasnya. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh
oleh berita yang tidak jelas sumbernya, terutama terkait situasi di beberapa
wilayah yang telah mendapatkan penyelesaian.Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Ulama (PDNU)
Kabupaten Mimika Imam Mawardi Maksum menjelaskan bahwa kegiatan Kick Off Sadari
Ramadhan merupakan kerja sama antara PCNU dan berbagai lembaga bawah naungan
PBNU. Safari Ramadhan yang akan berlangsung selama sebulan ke
depan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas
antarwarga NU di Mimika. "Sebagian besar basis NU berada di distrik-distrik
pelosok, sehingga kegiatan ini menjadi wadah penting untuk bersatu dan menjalin
hubungan yang baik," ujarnya. Program ini memasuki tahun keenam
pelaksanaannya dan telah mendapatkan sambutan hangat dari seluruh lapisan
masyarakat. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah
daerah dalam pembangunan sarana prasarana kantor PCNU yang kini telah mencapai
tahap penyelesaian lantai tiga, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung
terlaksananya program Ramadhan tahun ini. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Feb 2026, 23:09 WIT
