Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Otsus Papua Dinilai Kehilangan Ruh, Vinsent Oniyoma Soroti Arah Kebijakan dan Ruang Sipil
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Dewan Adat Daerah
Mimika, Vinsent Oniyoma, menyampaikan pandangannya terkait kondisi Otonomi
Khusus (Otsus) Papua yang dinilai telah kehilangan arah dan substansi. Ia
menilai situasi saat ini menunjukkan perubahan besar dalam tata kelola Papua,
yang tidak lagi sepenuhnya berpihak pada masyarakat asli.Dalam keterangannya pada 26 April 2026, Vinsent menyoroti
tingginya angka investasi di Papua yang tidak sejalan dengan kondisi sosial
masyarakat. Ia menyebut bahwa meskipun nilai investasi mencapai puluhan triliun
rupiah, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat.“Otsus Papua Telah Mati: Kembali ke Era Kontrol Sentral dan
Jalan Bersenjata,” ujarnya.Menurutnya, sejak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus pada
2021, arah kebijakan Papua mengalami perubahan signifikan. Ia menilai bahwa
kebijakan pembangunan kini lebih bergantung pada kepentingan investasi
dibandingkan aspirasi masyarakat Papua.“Ketika Otonomi Khusus Kehilangan Ruh, Nasib Papua
Bergantung pada Investasi, Bukan Keinginan Orang Papua,” tegasnya.Ia menjelaskan bahwa Otsus yang awalnya dirancang sebagai
instrumen untuk memberikan kewenangan luas kepada daerah dan masyarakat adat,
kini dinilai telah melemah. Perubahan regulasi disebut telah mengurangi peran
penting lembaga lokal dalam pengambilan keputusan.Vinsent juga menyoroti perubahan kewenangan Majelis Rakyat
Papua (MRP) yang kini hanya bersifat memberikan pertimbangan, tanpa kekuatan
untuk menentukan keputusan. Kondisi ini dinilai mengurangi fungsi kontrol
terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat.Selain itu, ia mengkritisi meningkatnya peran pemerintah
pusat dalam pengambilan kebijakan di Papua. Menurutnya, sejumlah lembaga baru
yang dibentuk justru mengambil alih kewenangan yang sebelumnya berada di tangan
pemerintah daerah.Vinsent juga menyoroti situasi keamanan di Papua yang dinilai
semakin kompleks. Ia menyebut bahwa ruang sipil semakin terbatas, sementara
pendekatan keamanan dinilai lebih dominan dalam menyikapi berbagai persoalan di
wilayah tersebut.Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada
meningkatnya ketegangan sosial serta memperbesar risiko terhadap masyarakat
sipil. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pendekatan yang lebih inklusif dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.“ini dimana situasi tanah Papua tidak baik baik saja, kita
semua perlu jaga tanah Papua sebagai tanah Damai dan tanah perjanjian.kami
berharap seluruh oimpinan2 daerah mencari solusi dalam menyelamatkan tanah
Papua dari bebranagai ancaman ke depan.” tutupnya.
Vinsent berharap seluruh pemangku kepentingan, baik di
tingkat daerah maupun pusat, dapat bersama-sama mencari solusi untuk menjaga
stabilitas dan masa depan Papua. Ia menegaskan bahwa pembangunan seharusnya
tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memperhatikan aspek sosial,
budaya, dan kemanusiaan. (GF)
28 Apr 2026, 19:38 WIT
Insiden Kereta di Bekasi Timur, Kemenhub Pastikan Evakuasi Cepat dan Investigasi Berjalan
Papuanewsonline,com, Bekasi — Kementerian Perhubungan
menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang melibatkan dua layanan
kereta api di wilayah Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026). Peristiwa
tersebut langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat dampaknya
terhadap keselamatan penumpang dan operasional transportasi publik.Dalam pernyataan resminya tertanggal 28 April 2026, Kemenhub
menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden
ini. Upaya evakuasi dilakukan secara cepat dengan melibatkan berbagai unsur
terkait di lapangan.Kementerian memastikan bahwa seluruh korban terdampak
menjadi fokus utama dalam proses penanganan. Tim gabungan terus bekerja untuk
mengevakuasi penumpang serta memberikan pertolongan medis kepada korban yang
membutuhkan.Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, diketahui langsung
turun ke lokasi kejadian untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik.
Kehadiran Menhub di lapangan menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung
terhadap penanganan situasi darurat tersebut.Selain proses evakuasi, pendataan jumlah korban hingga saat
ini masih terus dilakukan. Kemenhub menegaskan bahwa informasi terkait korban
akan disampaikan secara bertahap sesuai perkembangan di lapangan.Koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat guna
memastikan seluruh proses berjalan optimal. Kemenhub bekerja sama dengan
berbagai pihak terkait untuk mempercepat penanganan serta meminimalisir dampak
lanjutan dari insiden tersebut.Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga mendukung penuh
langkah investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) dan pihak terkait lainnya. Penyelidikan ini bertujuan untuk
mengungkap penyebab pasti insiden serta mencegah kejadian serupa di masa
mendatang.Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memantau
perkembangan situasi hingga seluruh proses evakuasi dan penanganan selesai.
Transparansi informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan
publik terhadap sistem transportasi nasional.Insiden ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan standar
keselamatan dan pengawasan operasional di sektor perkeretaapian. Evaluasi
menyeluruh dipastikan akan dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan. (GF)
28 Apr 2026, 19:35 WIT
Aliansi OAP Desak Pemda Serius Terapkan Perpres 108/2025 dalam Pengadaan
Papuanewsonline.com, Timika — Aliansi Peduli Pengusaha Orang
Asli Papua memberikan respons terhadap kegiatan sosialisasi penguatan peran
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang dilaksanakan oleh BPBJ Setda Mimika. Kegiatan tersebut
dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan tata kelola pengadaan barang
dan jasa pemerintah di daerah.Aliansi menilai, sosialisasi tersebut memiliki peran penting
dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran, meningkatkan tertib
administrasi, serta memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan,
akuntabel, dan tepat waktu. Upaya penguatan peran internal pemerintah ini
dianggap sebagai bagian dari pembenahan sistem yang selama ini masih menghadapi
berbagai tantangan.“Sosialisasi pengadaan tidak boleh hanya berfokus pada
penguatan peran aparatur pemerintah semata. Mereka menilai, pemerintah daerah
perlu melihat secara menyeluruh regulasi yang lebih luas, khususnya Peraturan
Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
rangka percepatan pembangunan di Papua,” Tegas Aliansi dalam keterangannya kepada awak media papuanewsonline.com.Menurut Aliansi, Perpres tersebut merupakan kebijakan
strategis yang secara khusus dirancang untuk memberikan ruang lebih besar
kepada pelaku usaha Orang Asli Papua, termasuk usaha mikro, kecil, dan koperasi
lokal. Regulasi ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah pusat
terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Papua.Aliansi juga menyoroti bahwa Perpres 108 Tahun 2025 telah
resmi berlaku sejak diundangkan pada 9 Oktober 2025 dan menjadi dasar hukum
penting dalam pelaksanaan pengadaan di wilayah Papua. Oleh karena itu, mereka
mempertanyakan mengapa dalam sosialisasi yang dilakukan Pemkab Mimika, regulasi
tersebut belum ditempatkan sebagai materi utama.Mereka menilai, pengabaian terhadap Perpres tersebut
berpotensi membuat tujuan afirmasi bagi pengusaha Orang Asli Papua tidak
tercapai secara maksimal. Padahal, dalam ketentuan regulasi tersebut telah
diatur berbagai mekanisme penting, termasuk verifikasi pelaku usaha OAP,
pencegahan praktik pinjam bendera, hingga metode tender terbatas.Keterlibatan unsur masyarakat adat dinilai sangat penting
untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan afirmatif benar-benar menyentuh
kepentingan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar
formalitas administratif.Aliansi juga menyampaikan sejumlah sikap dan rekomendasi
kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah mendorong dilakukannya
sosialisasi khusus terkait Perpres 108 Tahun 2025 kepada seluruh perangkat
daerah dan pelaku usaha.“Organisasi pengusaha Orang Asli Papua dilibatkan secara
resmi dalam setiap forum pengadaan, serta mendorong peran Dewan Adat dalam
proses verifikasi pelaku usaha agar kebijakan afirmasi tidak disalahgunakan,”
Tegas Aliansi OAP.Aliansi juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog
antara pemerintah daerah dan pengusaha OAP guna merumuskan langkah teknis
implementasi kebijakan tersebut secara konkret di lapangan.Mereka berharap, paket-paket pekerjaan yang tersedia
benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekonomi pelaku usaha Orang Asli Papua,
bukan sekadar memenuhi aspek administratif tanpa dampak nyata.
Dengan adanya Perpres 108 Tahun 2025, Aliansi menilai
pemerintah daerah memiliki landasan kuat untuk menjalankan kebijakan yang lebih
berpihak. Mereka pun berharap implementasi regulasi tersebut dilakukan secara
jujur, terbuka, dan benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua di
Kabupaten Mimika. (GF)
28 Apr 2026, 19:26 WIT
Insiden Kereta di Bekasi Timur, KAI Minta Maaf dan Prioritaskan Evakuasi Penumpang
Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia
(Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan menyusul
insiden operasional yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah
Operasi 1 Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Kejadian tersebut berdampak langsung
terhadap perjalanan kereta api dan menimbulkan kekhawatiran di tengah
masyarakat.Dalam keterangan resminya, KAI menegaskan bahwa saat ini
fokus utama perusahaan adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak
sarana yang terdampak. Upaya evakuasi menjadi prioritas utama, disertai
penanganan korban secara cepat di lokasi kejadian.Proses penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan
berbagai pihak terkait, termasuk tim penyelamat dan aparat setempat. Koordinasi
intensif terus dilakukan guna memastikan seluruh prosedur berjalan optimal
serta risiko lanjutan dapat diminimalkan.Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba,
menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat atas insiden
tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi perhatian utama
dalam setiap langkah penanganan yang dilakukan.“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus
kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan
penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi
dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” ujarnya.Anne juga menambahkan bahwa KAI berkomitmen untuk terus
memberikan informasi terbaru kepada publik secara berkala seiring perkembangan
situasi di lapangan. Transparansi informasi dinilai penting untuk menjaga
kepercayaan masyarakat.Selain itu, KAI membuka layanan komunikasi bagi pelanggan
yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait insiden tersebut. Layanan ini
diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perkembangan
terbaru secara resmi.Pelanggan dapat menghubungi layanan WhatsApp resmi KAI di
nomor 0811-2223-3121 atau Call Center 121 untuk mendapatkan informasi terkini
mengenai kondisi perjalanan dan penanganan yang sedang berlangsung.Insiden ini menjadi perhatian serius bagi KAI dalam
meningkatkan sistem keselamatan dan pelayanan ke depan. Evaluasi menyeluruh
dipastikan akan dilakukan setelah proses evakuasi dan penanganan selesai.
KAI juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan
mengikuti informasi resmi dari perusahaan, sembari memastikan bahwa seluruh
upaya terbaik terus dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. (GF)
28 Apr 2026, 19:23 WIT
Bupati Mimika Ingatkan Pentingnya Kompetensi PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menggelar sosialisasi penguatan peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka percepatan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada
28–29 April 2026.Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan
bahwa penguatan peran PA, KPA, dan PPK merupakan kunci utama dalam mempercepat
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh
pihak dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan benar,”
ujarnya.Ia menjelaskan, PA memiliki tanggung jawab penuh atas
penggunaan anggaran, sementara KPA menjalankan kewenangan yang dilimpahkan
untuk mengelola anggaran di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun
PPK memegang peran teknis penting dalam proses pengadaan, mulai dari
perencanaan, penetapan spesifikasi hingga pengendalian pelaksanaan kontrak.Johannes menekankan bahwa PPK yang ditunjuk harus memiliki
kompetensi dan sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal
ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tepat
waktu, serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti masih adanya OPD
yang belum menetapkan PA, KPA, dan PPK. Menurutnya, kondisi tersebut harus
segera dibenahi karena berpotensi menghambat proses pengadaan dan berdampak
pada lambatnya penyerapan anggaran.“Saya minta pimpinan OPD segera menindaklanjuti hal ini
secara serius,” tegasnya.Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan juga
menjadi perhatian. Ia mengingatkan agar tidak terjadi lagi laporan pekerjaan
yang telah mencapai 100 persen, namun kenyataannya tidak sesuai spesifikasi di
lapangan.Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, termasuk
e-katalog dan kontrak elektronik, juga didorong untuk dimaksimalkan guna
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.Tak hanya itu, Johannes juga mengingatkan agar pelaksanaan
pengadaan tetap memberi ruang bagi pelaku usaha lokal, sehingga pembangunan
yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan
manfaat langsung bagi masyarakat Mimika.Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh pihak dapat
meningkatkan komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga
proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan
optimal. Penulis: Bim
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:16 WIT
Menuju Mimika Berkelanjutan, HMI Mimika Angkat Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Papuanewsonline.com, Mimika — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Persiapan Mimika menggelar seminar bertema “Mimika Pasca Tambang:
Diversifikasi Ekonomi Berbasis Kemandirian Pangan, Ekonomi Lokal, Pariwisata,
Ekonomi Kreatif, dan Keberlanjutan Lingkungan” pada 27 April 2026.Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Mimika, Prayoga Romin
Saputra, dalam sambutannya menyoroti dampak panjang aktivitas pertambangan
terhadap masyarakat dan lingkungan di Mimika.“Faktanya, tambang itu tidak hanya berkaitan dengan
lingkungan, tetapi juga mengubah ekosistem budaya. Bahkan, masyarakat harus
bergeser dari tempat tinggalnya karena pembangunan, dan ini memicu konflik,
baik horizontal maupun vertikal,” ujarnya.Ia menilai bahwa kehadiran tambang belum sepenuhnya
memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya di lapisan bawah.
“Pendapatan daerah memang banyak berasal dari tambang, tetapi hanya sebagian
kecil masyarakat yang benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.Menurut Prayoga, kondisi tersebut menjadi dasar bagi HMI
untuk mendorong lahirnya gagasan “Mimika wajah baru” yang tidak lagi bergantung
pada sektor pertambangan semata. Ia menyebut, potensi lain seperti pariwisata,
ekonomi lokal, dan ekonomi kreatif perlu dikembangkan secara serius.“Kami melihat banyak potensi yang bisa digali. Anak-anak
muda Papua bisa menghasilkan karya kreatif, termasuk di bidang seni dan musik,
yang berangkat dari budaya lokal,” ujarnya.Ia juga mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam
menyiapkan Mimika menghadapi masa depan tanpa ketergantungan pada tambang.
“Sudah seberapa berani pemerintah mengatakan bahwa kita siap menghadapi Mimika
tanpa tambang?” katanya.Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis
komunitas dalam mendorong diversifikasi ekonomi. Menurutnya, pembangunan
ekonomi harus tumbuh dari bawah melalui penguatan ekonomi lokal dan kearifan
masyarakat.“Memang pertumbuhannya tidak akan sebesar tambang, tetapi
ekonomi berbasis komunitas ini lebih berkelanjutan karena tumbuh dari
masyarakat itu sendiri,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk penolakan
terhadap tambang, melainkan penolakan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.
“Kita bukan menolak tambang, tetapi kita menolak kerusakan lingkungan, konflik,
dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua,” tegasnya.Prayoga berharap seminar ini dapat menjadi ruang diskusi
terbuka untuk merumuskan langkah konkret dalam mengembangkan potensi
non-tambang di Mimika.“Forum ini diharapkan melahirkan narasi dan gagasan baru
tentang Mimika yang tidak hanya dikenal sebagai daerah tambang, tetapi juga
sebagai wilayah dengan kekuatan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan,”
pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:10 WIT
Pilihan Redaksi
Otsus Papua Dinilai Kehilangan Ruh, Vinsent Oniyoma Soroti Arah Kebijakan dan Ruang Sipil
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Dewan Adat Daerah
Mimika, Vinsent Oniyoma, menyampaikan pandangannya terkait kondisi Otonomi
Khusus (Otsus) Papua yang dinilai telah kehilangan arah dan substansi. Ia
menilai situasi saat ini menunjukkan perubahan besar dalam tata kelola Papua,
yang tidak lagi sepenuhnya berpihak pada masyarakat asli.Dalam keterangannya pada 26 April 2026, Vinsent menyoroti
tingginya angka investasi di Papua yang tidak sejalan dengan kondisi sosial
masyarakat. Ia menyebut bahwa meskipun nilai investasi mencapai puluhan triliun
rupiah, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat.“Otsus Papua Telah Mati: Kembali ke Era Kontrol Sentral dan
Jalan Bersenjata,” ujarnya.Menurutnya, sejak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus pada
2021, arah kebijakan Papua mengalami perubahan signifikan. Ia menilai bahwa
kebijakan pembangunan kini lebih bergantung pada kepentingan investasi
dibandingkan aspirasi masyarakat Papua.“Ketika Otonomi Khusus Kehilangan Ruh, Nasib Papua
Bergantung pada Investasi, Bukan Keinginan Orang Papua,” tegasnya.Ia menjelaskan bahwa Otsus yang awalnya dirancang sebagai
instrumen untuk memberikan kewenangan luas kepada daerah dan masyarakat adat,
kini dinilai telah melemah. Perubahan regulasi disebut telah mengurangi peran
penting lembaga lokal dalam pengambilan keputusan.Vinsent juga menyoroti perubahan kewenangan Majelis Rakyat
Papua (MRP) yang kini hanya bersifat memberikan pertimbangan, tanpa kekuatan
untuk menentukan keputusan. Kondisi ini dinilai mengurangi fungsi kontrol
terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat.Selain itu, ia mengkritisi meningkatnya peran pemerintah
pusat dalam pengambilan kebijakan di Papua. Menurutnya, sejumlah lembaga baru
yang dibentuk justru mengambil alih kewenangan yang sebelumnya berada di tangan
pemerintah daerah.Vinsent juga menyoroti situasi keamanan di Papua yang dinilai
semakin kompleks. Ia menyebut bahwa ruang sipil semakin terbatas, sementara
pendekatan keamanan dinilai lebih dominan dalam menyikapi berbagai persoalan di
wilayah tersebut.Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada
meningkatnya ketegangan sosial serta memperbesar risiko terhadap masyarakat
sipil. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pendekatan yang lebih inklusif dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.“ini dimana situasi tanah Papua tidak baik baik saja, kita
semua perlu jaga tanah Papua sebagai tanah Damai dan tanah perjanjian.kami
berharap seluruh oimpinan2 daerah mencari solusi dalam menyelamatkan tanah
Papua dari bebranagai ancaman ke depan.” tutupnya.
Vinsent berharap seluruh pemangku kepentingan, baik di
tingkat daerah maupun pusat, dapat bersama-sama mencari solusi untuk menjaga
stabilitas dan masa depan Papua. Ia menegaskan bahwa pembangunan seharusnya
tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memperhatikan aspek sosial,
budaya, dan kemanusiaan. (GF)
28 Apr 2026, 19:38 WIT
Insiden Kereta di Bekasi Timur, Kemenhub Pastikan Evakuasi Cepat dan Investigasi Berjalan
Papuanewsonline,com, Bekasi — Kementerian Perhubungan
menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang melibatkan dua layanan
kereta api di wilayah Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026). Peristiwa
tersebut langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat dampaknya
terhadap keselamatan penumpang dan operasional transportasi publik.Dalam pernyataan resminya tertanggal 28 April 2026, Kemenhub
menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden
ini. Upaya evakuasi dilakukan secara cepat dengan melibatkan berbagai unsur
terkait di lapangan.Kementerian memastikan bahwa seluruh korban terdampak
menjadi fokus utama dalam proses penanganan. Tim gabungan terus bekerja untuk
mengevakuasi penumpang serta memberikan pertolongan medis kepada korban yang
membutuhkan.Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, diketahui langsung
turun ke lokasi kejadian untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik.
Kehadiran Menhub di lapangan menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung
terhadap penanganan situasi darurat tersebut.Selain proses evakuasi, pendataan jumlah korban hingga saat
ini masih terus dilakukan. Kemenhub menegaskan bahwa informasi terkait korban
akan disampaikan secara bertahap sesuai perkembangan di lapangan.Koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat guna
memastikan seluruh proses berjalan optimal. Kemenhub bekerja sama dengan
berbagai pihak terkait untuk mempercepat penanganan serta meminimalisir dampak
lanjutan dari insiden tersebut.Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga mendukung penuh
langkah investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) dan pihak terkait lainnya. Penyelidikan ini bertujuan untuk
mengungkap penyebab pasti insiden serta mencegah kejadian serupa di masa
mendatang.Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memantau
perkembangan situasi hingga seluruh proses evakuasi dan penanganan selesai.
Transparansi informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan
publik terhadap sistem transportasi nasional.Insiden ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan standar
keselamatan dan pengawasan operasional di sektor perkeretaapian. Evaluasi
menyeluruh dipastikan akan dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan. (GF)
28 Apr 2026, 19:35 WIT
Aliansi OAP Desak Pemda Serius Terapkan Perpres 108/2025 dalam Pengadaan
Papuanewsonline.com, Timika — Aliansi Peduli Pengusaha Orang
Asli Papua memberikan respons terhadap kegiatan sosialisasi penguatan peran
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang dilaksanakan oleh BPBJ Setda Mimika. Kegiatan tersebut
dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan tata kelola pengadaan barang
dan jasa pemerintah di daerah.Aliansi menilai, sosialisasi tersebut memiliki peran penting
dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran, meningkatkan tertib
administrasi, serta memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan,
akuntabel, dan tepat waktu. Upaya penguatan peran internal pemerintah ini
dianggap sebagai bagian dari pembenahan sistem yang selama ini masih menghadapi
berbagai tantangan.“Sosialisasi pengadaan tidak boleh hanya berfokus pada
penguatan peran aparatur pemerintah semata. Mereka menilai, pemerintah daerah
perlu melihat secara menyeluruh regulasi yang lebih luas, khususnya Peraturan
Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
rangka percepatan pembangunan di Papua,” Tegas Aliansi dalam keterangannya kepada awak media papuanewsonline.com.Menurut Aliansi, Perpres tersebut merupakan kebijakan
strategis yang secara khusus dirancang untuk memberikan ruang lebih besar
kepada pelaku usaha Orang Asli Papua, termasuk usaha mikro, kecil, dan koperasi
lokal. Regulasi ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah pusat
terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Papua.Aliansi juga menyoroti bahwa Perpres 108 Tahun 2025 telah
resmi berlaku sejak diundangkan pada 9 Oktober 2025 dan menjadi dasar hukum
penting dalam pelaksanaan pengadaan di wilayah Papua. Oleh karena itu, mereka
mempertanyakan mengapa dalam sosialisasi yang dilakukan Pemkab Mimika, regulasi
tersebut belum ditempatkan sebagai materi utama.Mereka menilai, pengabaian terhadap Perpres tersebut
berpotensi membuat tujuan afirmasi bagi pengusaha Orang Asli Papua tidak
tercapai secara maksimal. Padahal, dalam ketentuan regulasi tersebut telah
diatur berbagai mekanisme penting, termasuk verifikasi pelaku usaha OAP,
pencegahan praktik pinjam bendera, hingga metode tender terbatas.Keterlibatan unsur masyarakat adat dinilai sangat penting
untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan afirmatif benar-benar menyentuh
kepentingan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar
formalitas administratif.Aliansi juga menyampaikan sejumlah sikap dan rekomendasi
kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah mendorong dilakukannya
sosialisasi khusus terkait Perpres 108 Tahun 2025 kepada seluruh perangkat
daerah dan pelaku usaha.“Organisasi pengusaha Orang Asli Papua dilibatkan secara
resmi dalam setiap forum pengadaan, serta mendorong peran Dewan Adat dalam
proses verifikasi pelaku usaha agar kebijakan afirmasi tidak disalahgunakan,”
Tegas Aliansi OAP.Aliansi juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog
antara pemerintah daerah dan pengusaha OAP guna merumuskan langkah teknis
implementasi kebijakan tersebut secara konkret di lapangan.Mereka berharap, paket-paket pekerjaan yang tersedia
benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekonomi pelaku usaha Orang Asli Papua,
bukan sekadar memenuhi aspek administratif tanpa dampak nyata.
Dengan adanya Perpres 108 Tahun 2025, Aliansi menilai
pemerintah daerah memiliki landasan kuat untuk menjalankan kebijakan yang lebih
berpihak. Mereka pun berharap implementasi regulasi tersebut dilakukan secara
jujur, terbuka, dan benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua di
Kabupaten Mimika. (GF)
28 Apr 2026, 19:26 WIT
Insiden Kereta di Bekasi Timur, KAI Minta Maaf dan Prioritaskan Evakuasi Penumpang
Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia
(Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan menyusul
insiden operasional yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah
Operasi 1 Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Kejadian tersebut berdampak langsung
terhadap perjalanan kereta api dan menimbulkan kekhawatiran di tengah
masyarakat.Dalam keterangan resminya, KAI menegaskan bahwa saat ini
fokus utama perusahaan adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak
sarana yang terdampak. Upaya evakuasi menjadi prioritas utama, disertai
penanganan korban secara cepat di lokasi kejadian.Proses penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan
berbagai pihak terkait, termasuk tim penyelamat dan aparat setempat. Koordinasi
intensif terus dilakukan guna memastikan seluruh prosedur berjalan optimal
serta risiko lanjutan dapat diminimalkan.Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba,
menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat atas insiden
tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi perhatian utama
dalam setiap langkah penanganan yang dilakukan.“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus
kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan
penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi
dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” ujarnya.Anne juga menambahkan bahwa KAI berkomitmen untuk terus
memberikan informasi terbaru kepada publik secara berkala seiring perkembangan
situasi di lapangan. Transparansi informasi dinilai penting untuk menjaga
kepercayaan masyarakat.Selain itu, KAI membuka layanan komunikasi bagi pelanggan
yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait insiden tersebut. Layanan ini
diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perkembangan
terbaru secara resmi.Pelanggan dapat menghubungi layanan WhatsApp resmi KAI di
nomor 0811-2223-3121 atau Call Center 121 untuk mendapatkan informasi terkini
mengenai kondisi perjalanan dan penanganan yang sedang berlangsung.Insiden ini menjadi perhatian serius bagi KAI dalam
meningkatkan sistem keselamatan dan pelayanan ke depan. Evaluasi menyeluruh
dipastikan akan dilakukan setelah proses evakuasi dan penanganan selesai.
KAI juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan
mengikuti informasi resmi dari perusahaan, sembari memastikan bahwa seluruh
upaya terbaik terus dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. (GF)
28 Apr 2026, 19:23 WIT
Bupati Mimika Ingatkan Pentingnya Kompetensi PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menggelar sosialisasi penguatan peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka percepatan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada
28–29 April 2026.Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan
bahwa penguatan peran PA, KPA, dan PPK merupakan kunci utama dalam mempercepat
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh
pihak dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan benar,”
ujarnya.Ia menjelaskan, PA memiliki tanggung jawab penuh atas
penggunaan anggaran, sementara KPA menjalankan kewenangan yang dilimpahkan
untuk mengelola anggaran di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun
PPK memegang peran teknis penting dalam proses pengadaan, mulai dari
perencanaan, penetapan spesifikasi hingga pengendalian pelaksanaan kontrak.Johannes menekankan bahwa PPK yang ditunjuk harus memiliki
kompetensi dan sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal
ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tepat
waktu, serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti masih adanya OPD
yang belum menetapkan PA, KPA, dan PPK. Menurutnya, kondisi tersebut harus
segera dibenahi karena berpotensi menghambat proses pengadaan dan berdampak
pada lambatnya penyerapan anggaran.“Saya minta pimpinan OPD segera menindaklanjuti hal ini
secara serius,” tegasnya.Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan juga
menjadi perhatian. Ia mengingatkan agar tidak terjadi lagi laporan pekerjaan
yang telah mencapai 100 persen, namun kenyataannya tidak sesuai spesifikasi di
lapangan.Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, termasuk
e-katalog dan kontrak elektronik, juga didorong untuk dimaksimalkan guna
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.Tak hanya itu, Johannes juga mengingatkan agar pelaksanaan
pengadaan tetap memberi ruang bagi pelaku usaha lokal, sehingga pembangunan
yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan
manfaat langsung bagi masyarakat Mimika.Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh pihak dapat
meningkatkan komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga
proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan
optimal. Penulis: Bim
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:16 WIT
Menuju Mimika Berkelanjutan, HMI Mimika Angkat Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Papuanewsonline.com, Mimika — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Persiapan Mimika menggelar seminar bertema “Mimika Pasca Tambang:
Diversifikasi Ekonomi Berbasis Kemandirian Pangan, Ekonomi Lokal, Pariwisata,
Ekonomi Kreatif, dan Keberlanjutan Lingkungan” pada 27 April 2026.Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Mimika, Prayoga Romin
Saputra, dalam sambutannya menyoroti dampak panjang aktivitas pertambangan
terhadap masyarakat dan lingkungan di Mimika.“Faktanya, tambang itu tidak hanya berkaitan dengan
lingkungan, tetapi juga mengubah ekosistem budaya. Bahkan, masyarakat harus
bergeser dari tempat tinggalnya karena pembangunan, dan ini memicu konflik,
baik horizontal maupun vertikal,” ujarnya.Ia menilai bahwa kehadiran tambang belum sepenuhnya
memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya di lapisan bawah.
“Pendapatan daerah memang banyak berasal dari tambang, tetapi hanya sebagian
kecil masyarakat yang benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.Menurut Prayoga, kondisi tersebut menjadi dasar bagi HMI
untuk mendorong lahirnya gagasan “Mimika wajah baru” yang tidak lagi bergantung
pada sektor pertambangan semata. Ia menyebut, potensi lain seperti pariwisata,
ekonomi lokal, dan ekonomi kreatif perlu dikembangkan secara serius.“Kami melihat banyak potensi yang bisa digali. Anak-anak
muda Papua bisa menghasilkan karya kreatif, termasuk di bidang seni dan musik,
yang berangkat dari budaya lokal,” ujarnya.Ia juga mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam
menyiapkan Mimika menghadapi masa depan tanpa ketergantungan pada tambang.
“Sudah seberapa berani pemerintah mengatakan bahwa kita siap menghadapi Mimika
tanpa tambang?” katanya.Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis
komunitas dalam mendorong diversifikasi ekonomi. Menurutnya, pembangunan
ekonomi harus tumbuh dari bawah melalui penguatan ekonomi lokal dan kearifan
masyarakat.“Memang pertumbuhannya tidak akan sebesar tambang, tetapi
ekonomi berbasis komunitas ini lebih berkelanjutan karena tumbuh dari
masyarakat itu sendiri,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk penolakan
terhadap tambang, melainkan penolakan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.
“Kita bukan menolak tambang, tetapi kita menolak kerusakan lingkungan, konflik,
dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua,” tegasnya.Prayoga berharap seminar ini dapat menjadi ruang diskusi
terbuka untuk merumuskan langkah konkret dalam mengembangkan potensi
non-tambang di Mimika.“Forum ini diharapkan melahirkan narasi dan gagasan baru
tentang Mimika yang tidak hanya dikenal sebagai daerah tambang, tetapi juga
sebagai wilayah dengan kekuatan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan,”
pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:10 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Insiden Kereta di Bekasi Timur, Kemenhub Pastikan Evakuasi Cepat dan Investigasi Berjalan
Papuanewsonline,com, Bekasi — Kementerian Perhubungan
menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang melibatkan dua layanan
kereta api di wilayah Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026). Peristiwa
tersebut langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat dampaknya
terhadap keselamatan penumpang dan operasional transportasi publik.Dalam pernyataan resminya tertanggal 28 April 2026, Kemenhub
menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden
ini. Upaya evakuasi dilakukan secara cepat dengan melibatkan berbagai unsur
terkait di lapangan.Kementerian memastikan bahwa seluruh korban terdampak
menjadi fokus utama dalam proses penanganan. Tim gabungan terus bekerja untuk
mengevakuasi penumpang serta memberikan pertolongan medis kepada korban yang
membutuhkan.Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, diketahui langsung
turun ke lokasi kejadian untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik.
Kehadiran Menhub di lapangan menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung
terhadap penanganan situasi darurat tersebut.Selain proses evakuasi, pendataan jumlah korban hingga saat
ini masih terus dilakukan. Kemenhub menegaskan bahwa informasi terkait korban
akan disampaikan secara bertahap sesuai perkembangan di lapangan.Koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat guna
memastikan seluruh proses berjalan optimal. Kemenhub bekerja sama dengan
berbagai pihak terkait untuk mempercepat penanganan serta meminimalisir dampak
lanjutan dari insiden tersebut.Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga mendukung penuh
langkah investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) dan pihak terkait lainnya. Penyelidikan ini bertujuan untuk
mengungkap penyebab pasti insiden serta mencegah kejadian serupa di masa
mendatang.Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memantau
perkembangan situasi hingga seluruh proses evakuasi dan penanganan selesai.
Transparansi informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan
publik terhadap sistem transportasi nasional.Insiden ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan standar
keselamatan dan pengawasan operasional di sektor perkeretaapian. Evaluasi
menyeluruh dipastikan akan dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan. (GF)
28 Apr 2026, 19:35 WIT
Insiden Kereta di Bekasi Timur, KAI Minta Maaf dan Prioritaskan Evakuasi Penumpang
Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia
(Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan menyusul
insiden operasional yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah
Operasi 1 Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Kejadian tersebut berdampak langsung
terhadap perjalanan kereta api dan menimbulkan kekhawatiran di tengah
masyarakat.Dalam keterangan resminya, KAI menegaskan bahwa saat ini
fokus utama perusahaan adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak
sarana yang terdampak. Upaya evakuasi menjadi prioritas utama, disertai
penanganan korban secara cepat di lokasi kejadian.Proses penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan
berbagai pihak terkait, termasuk tim penyelamat dan aparat setempat. Koordinasi
intensif terus dilakukan guna memastikan seluruh prosedur berjalan optimal
serta risiko lanjutan dapat diminimalkan.Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba,
menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat atas insiden
tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi perhatian utama
dalam setiap langkah penanganan yang dilakukan.“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus
kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan
penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi
dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” ujarnya.Anne juga menambahkan bahwa KAI berkomitmen untuk terus
memberikan informasi terbaru kepada publik secara berkala seiring perkembangan
situasi di lapangan. Transparansi informasi dinilai penting untuk menjaga
kepercayaan masyarakat.Selain itu, KAI membuka layanan komunikasi bagi pelanggan
yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait insiden tersebut. Layanan ini
diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perkembangan
terbaru secara resmi.Pelanggan dapat menghubungi layanan WhatsApp resmi KAI di
nomor 0811-2223-3121 atau Call Center 121 untuk mendapatkan informasi terkini
mengenai kondisi perjalanan dan penanganan yang sedang berlangsung.Insiden ini menjadi perhatian serius bagi KAI dalam
meningkatkan sistem keselamatan dan pelayanan ke depan. Evaluasi menyeluruh
dipastikan akan dilakukan setelah proses evakuasi dan penanganan selesai.
KAI juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan
mengikuti informasi resmi dari perusahaan, sembari memastikan bahwa seluruh
upaya terbaik terus dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. (GF)
28 Apr 2026, 19:23 WIT
Menuju Mimika Berkelanjutan, HMI Mimika Angkat Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Papuanewsonline.com, Mimika — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Persiapan Mimika menggelar seminar bertema “Mimika Pasca Tambang:
Diversifikasi Ekonomi Berbasis Kemandirian Pangan, Ekonomi Lokal, Pariwisata,
Ekonomi Kreatif, dan Keberlanjutan Lingkungan” pada 27 April 2026.Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Mimika, Prayoga Romin
Saputra, dalam sambutannya menyoroti dampak panjang aktivitas pertambangan
terhadap masyarakat dan lingkungan di Mimika.“Faktanya, tambang itu tidak hanya berkaitan dengan
lingkungan, tetapi juga mengubah ekosistem budaya. Bahkan, masyarakat harus
bergeser dari tempat tinggalnya karena pembangunan, dan ini memicu konflik,
baik horizontal maupun vertikal,” ujarnya.Ia menilai bahwa kehadiran tambang belum sepenuhnya
memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya di lapisan bawah.
“Pendapatan daerah memang banyak berasal dari tambang, tetapi hanya sebagian
kecil masyarakat yang benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.Menurut Prayoga, kondisi tersebut menjadi dasar bagi HMI
untuk mendorong lahirnya gagasan “Mimika wajah baru” yang tidak lagi bergantung
pada sektor pertambangan semata. Ia menyebut, potensi lain seperti pariwisata,
ekonomi lokal, dan ekonomi kreatif perlu dikembangkan secara serius.“Kami melihat banyak potensi yang bisa digali. Anak-anak
muda Papua bisa menghasilkan karya kreatif, termasuk di bidang seni dan musik,
yang berangkat dari budaya lokal,” ujarnya.Ia juga mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam
menyiapkan Mimika menghadapi masa depan tanpa ketergantungan pada tambang.
“Sudah seberapa berani pemerintah mengatakan bahwa kita siap menghadapi Mimika
tanpa tambang?” katanya.Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis
komunitas dalam mendorong diversifikasi ekonomi. Menurutnya, pembangunan
ekonomi harus tumbuh dari bawah melalui penguatan ekonomi lokal dan kearifan
masyarakat.“Memang pertumbuhannya tidak akan sebesar tambang, tetapi
ekonomi berbasis komunitas ini lebih berkelanjutan karena tumbuh dari
masyarakat itu sendiri,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk penolakan
terhadap tambang, melainkan penolakan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.
“Kita bukan menolak tambang, tetapi kita menolak kerusakan lingkungan, konflik,
dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua,” tegasnya.Prayoga berharap seminar ini dapat menjadi ruang diskusi
terbuka untuk merumuskan langkah konkret dalam mengembangkan potensi
non-tambang di Mimika.“Forum ini diharapkan melahirkan narasi dan gagasan baru
tentang Mimika yang tidak hanya dikenal sebagai daerah tambang, tetapi juga
sebagai wilayah dengan kekuatan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan,”
pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:10 WIT
Ardi S.T Serahkan Bantuan Hadrah di Mimika, Sekolah DDI Dorong Pemerataan Program Pendidikan
Papuanewsonline.com, Timika – Anggota DPRD Provinsi Papua
Tengah, Ardi, ST, M.IST, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah DDI Nurul Islam
SP 1 Mimika (27/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan bantuan berupa
satu set alat hadrah sebagai dukungan nyata terhadap pengembangan seni budaya
Islam dan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah.“Melalui bantuan ini, kami berharap siswa dan guru dapat
mengembangkan bakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan serta
kebersamaan,” ujar Ardi. Selain penyerahan bantuan, kunjungan ini juga menjadi momen
penting untuk menyerap aspirasi. Pihak sekolah menyampaikan harapan agar
lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama juga dapat menikmati
program sekolah gratis yang menjadi kebijakan unggulan Gubernur Papua Tengah.Di sisi lain, pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi
tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas program Makan Bergizi Gratis
(MBG). Program ini dinilai sangat membantu pemenuhan gizi siswa dan
berdampak positif terhadap semangat belajar anak-anak.Menanggapi hal tersebut, Ardi menegaskan akan memperjuangkan
aspirasi tersebut agar kebijakan pendidikan dapat dirasakan secara merata. “Akan saya bawa dan bahas bersama pemerintah provinsi agar
manfaatnya bisa dinikmati semua pihak,” tegasnya. Kegiatan diakhiri dengan dialog hangat dan peninjauan
langsung kondisi sekolah demi kemajuan pendidikan di daerah.
Penulis: Andi IlhamEditor: GF
27 Apr 2026, 20:51 WIT
33 Casis Akpol Polda Maluku Lolos Tes Psikologi Tahap I
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 33 calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) dinyatakan lulus uji psikologi tahap I dalam seleksi penerimaan terpadu Polri Tahun Anggaran 2026 di Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku. Pengumuman hasil disampaikan di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (25/4/2026).Dari total 43 peserta yang mengikuti tes, 33 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara 10 lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).Kegiatan ini dipimpin oleh Kabag Dalpers Biro SDM AKBP Tommy Bambang Souissa, didampingi jajaran pejabat Biro SDM.AKBP Tommy menjelaskan, hasil seleksi diumumkan secara terbuka sebagai bentuk komitmen transparansi kepada peserta dan publik.“Dari 43 peserta, sebanyak 33 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan 10 lainnya belum memenuhi syarat. Seluruh proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Adapun rincian hasil seleksi, yakni 33 peserta lulus terdiri dari 29 pria dan 4 wanita, sementara 10 peserta yang tidak lulus terdiri dari 9 pria dan 1 wanita.Sementara itu, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi, selaku Ketua Panitia Daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Kami memastikan seluruh proses seleksi berjalan objektif dan transparan. Tidak ada ruang bagi praktik kecurangan maupun intervensi. Hasil yang diperoleh peserta sepenuhnya berdasarkan kemampuan masing-masing,” tegasnya.Ia juga menambahkan bahwa aspek humanis tetap dikedepankan dengan memberikan kesempatan kepada peserta yang belum lulus untuk mengetahui kekurangan mereka.“Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan ruang untuk melihat hasil penilaiannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengikuti seleksi di masa mendatang,” tambahnya.Untuk menjamin integritas pelaksanaan, proses seleksi diawasi secara ketat oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, serta pengawas eksternal dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Maluku dan Politeknik Negeri Ambon.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. PNO-12
26 Apr 2026, 14:11 WIT
Karo SDM Polda Maluku Tinjau Langsung Tes Psikologi Akpol 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan tes psikologi dalam rangka seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (25/4/2026), dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi, selaku Ketua Panitia Daerah hadir langsung memantau jalannya seleksi, didampingi Kabidkum Polda Maluku Kombes Pol Aris Bachtiar selaku Ketua Bidang Psikologi. Turut hadir sejumlah pejabat Biro SDM serta tim pelaksana teknis.Dalam keterangannya, Karo SDM menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif dan terbuka.“Kami berkomitmen melaksanakan seluruh proses seleksi ini secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak ada ruang untuk praktik kecurangan ataupun intervensi dari pihak mana pun. Setiap peserta memiliki peluang yang sama dan hasil yang diperoleh murni berdasarkan kemampuan masing-masing,” tegasnya.Sebagai bentuk transparansi, panitia terlebih dahulu melaksanakan audit perangkat sebelum ujian dimulai. Audit melibatkan tenaga ahli dari Politeknik Negeri Ambon dan disaksikan perwakilan peserta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem Computer Assisted Test (CAT) berjalan objektif dan bebas intervensi.Dalam arahannya, Kombes Pol Aris Bachtiar juga menekankan bahwa kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan masing-masing.“Kerjakan soal dengan jujur dan percaya diri. Tidak ada pihak yang dapat membantu saat tes berlangsung. Hasil yang dicapai murni dari usaha sendiri,” ujarnya.Sebanyak 43 peserta mengikuti tes psikologi berbasis CAT yang meliputi empat aspek penilaian, yakni kemampuan kecerdasan, kepribadian, kecermatan, dan ketahanan kerja (pass hand).Untuk menjaga integritas pelaksanaan, panitia menerapkan sterilisasi ruang ujian. Peserta hanya diperbolehkan membawa identitas diri, nomor peserta, dan alat tulis.Proses seleksi juga diawasi secara berlapis oleh unsur internal dan eksternal, di antaranya Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Maluku, Politeknik Negeri Ambon, serta Ombudsman RI Perwakilan Maluku.Melalui proses seleksi yang ketat dan transparan ini, Polda Maluku berkomitmen mencetak calon perwira Polri yang berintegritas, profesional, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
26 Apr 2026, 14:07 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Fatayat NU Papua Tengah Rayakan Harlah ke-76 Dengan Penuh Makna
Papuanewsonline.com, Timika – Peringatan Hari Lahir ke-76
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) wilayah Papua Tengah berlangsung khidmat dan penuh
keakraban. Acara yang digelar di Aula Cenderawasih, Hotel Serayu, Minggu
(26/4/26), ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga momentum memperkuat
peran sosial perempuan serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat
Mimika.Ketua PW Fatayat NU Papua Tengah menegaskan, di usia yang
ke-76, organisasi ini semakin menunjukkan eksistensinya sebagai wadah perempuan
yang matang. "Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh kader
untuk terus bertumbuh, baik dalam pola pikir, manajemen organisasi, maupun
dalam membina keluarga," ujarnya. Ia juga menekankan komitmen untuk terus berkontribusi nyata
dan mendukung program-program positif di daerah.Selain kegiatan keagamaan berupa pengajian akbar yang
menghadirkan penceramah Imam Mawardi Ma’sum, panitia juga memfasilitasi layanan
kesehatan gratis bagi masyarakat. Berkat kerja sama dengan tim medis yang dipimpin dr. Diki
Adrian, puluhan peserta mendapatkan pemeriksaan kesehatan, konsultasi, hingga
pembagian obat-obatan secara cuma-cuma.Dalam tausiyahnya, Imam Mawardi mengajak seluruh hadirin
untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah antar sesama, lintas suku dan
agama. "Tanpa persaudaraan, sulit membangun daerah yang damai
dan toleran," tegasnya. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat tali persaudaraan
dan mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan sosial dan keagamaan di
Bumi Amungme dan Kamoro. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
27 Apr 2026, 09:06 WIT
Lomba Nyanyi “Mimika Rumah Kita” Semarakkan Peringatan Hari Pattimura ke-209
Papuanewsonline.com, Mimika — Lomba nyanyi tunggal bertajuk
“Mimika Rumah Kita” digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Pattimura ke-209,
dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten
Mimika.Bupati Mimika yang diwakili Asisten I Setda Mimika, Ananias
Faot, menyampaikan apresiasi kepada panitia serta Ikatan Keluarga Maluku
(IKEMAL) Kabupaten Mimika atas suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya mengucapkan
terima kasih dan apresiasi kepada IKEMAL Kabupaten Mimika bersama seluruh
panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Pattimura tidak hanya
sebatas mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan
nilai-nilai perjuangan yang relevan hingga saat ini.“Peringatan ini bukan hanya mengenang sosok pahlawan, tetapi
juga menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan, keberanian, persatuan, dan
semangat pantang menyerah,” katanya.Lebih lanjut, ia menilai tema “Mimika Rumah Kita”
mencerminkan realitas masyarakat Mimika yang majemuk, sehingga kebersamaan
menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah.“Mimika adalah rumah bersama bagi kita semua, tanpa
memandang perbedaan suku, agama, maupun latar belakang budaya. Kebersamaan
inilah yang harus terus kita jaga,” jelasnya.Ia pun berharap kegiatan lomba ini dapat menjadi ruang bagi
generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat di bidang seni,
khususnya tarik suara.“Kami berharap dari kegiatan ini lahir talenta-talenta baru
yang mampu berprestasi, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga hingga ke
level yang lebih tinggi,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
26 Apr 2026, 00:15 WIT
HUT ke-6 KKS Mimika: Diana Domakubun Dilantik, Tegaskan Visi Hidup Mengandalkan Tuhan
Papuanewsonline.com, Timika - Kerukunan Keluarga Sather
(KKS) Kabupaten Mimika menggelar ibadah syukur peringatan HUT ke-6 sekaligus
pelantikan Ketua KKS periode 2025-2030, Ibu Diana Domakubun, S.Pd., M.Pd. di
Jalan Gaharu, Kamis 17 April 2026.Ibadah syukuran dipimpin langsung oleh Pendeta S. Marani
dengan tema “Bersyukur kepada Tuhan, Sebab Ia Baik” [Mazmur 107:1]. Sub
temanya: “Melalui HUT KKS ke-6 Tahun Kita Saling Bergandengan Tangan Mewujudkan
Kebersamaan yang Solid, Harmonis dan Tetap Bersyukur dalam Menghadapi
Tantangan.”Visi-Misi: Hidup Mengandalkan Tuhan & Berkarakter
BaikDalam wawancara, Ketua KKS terpilih Diana Domakubun
menyampaikan visi yang ia usung sejak sebelum pemilihan 12 Mei 2025 lalu.“Visi saya adalah hidup kita itu hidup yang mengandalkan
Tuhan. Spiritual kita dibangun melalui ibadah-ibadah yang sudah dijadwalkan
bidang keagamaan,” kata Diana.Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun karakter.
“Karakter kita harus baik, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga.
Dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwa kita anak-anak yang punya karakter
baik. Tidak perlu membuat hura-hara atau konflik, tapi terus membangun
persatuan dan kesatuan,” ujarnya tegas.Diana terpilih sebagai Ketua KKS periode ke-6 setelah
mengungguli empat kandidat lainnya dalam pemilihan 12 Mei 2025. Ia akan
memimpin KKS Mimika untuk periode 2025-2030.Harapan: KKS Jadi Berkat di Tengah Masyarakat MajemukMantan Ketua KKS ke-2, Pendeta S. Marani, berharap
kepemimpinan Diana dapat menyatukan seluruh anggota KKS di Mimika.“Harapan saya ke depan supaya persekutuan ini harus bersatu
sesuai firman Tuhan, supaya ke depan persekutuan ini bisa jadi berkat,”
katanya.Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dan kerja sama seluruh
keluarga besar Sather. “Mesti ada topangan, ada kerja sama yang baik dari KKS
yang ada di Kabupaten. Dukungan keluarga besar Sather supaya mereka saling
menghargai.”Pendeta Marani mengakui ada tantangan di kepemimpinan
sebelumnya. “Waktu ketua keluar ada banyak kritik, mereka tidak mau ikut
ibadah. Padahal persekutuan ini penting. Kita hidup ini tidak seperti batu,
nanti sebentar kita mati. Tujuan persekutuan dibuat untuk merangkul kita
menjadi satu, satu pikiran, satu pendapat untuk menjalankan keperluan bersama,”
ungkapnya.Pesan Penutup: Bersatu dan Melayani TuhanDiana menutup pesannya dengan ajakan persatuan. “Pesan saya,
Kerukunan Keluarga Sather Kabupaten Mimika bersatu, bergandengan tangan,
melayani Tuhan. Baik tutur kata, sikap, dan penampilan harus bersama.”KKS Mimika merupakan salah satu kerukunan keluarga besar
yang ada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penulis: Hendrik
Editor: GF
18 Apr 2026, 08:14 WIT
Halalbihalal dan Hari Kartini, DWP Perkuat Silaturahmi serta Teguhkan Peran Perempuan Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Pusat menggelar kegiatan Halalbihalal yang dirangkaikan dengan peringatan Hari
Kartini sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan peran
perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa, Selasa
(15/4/2026).Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh nuansa
kekeluargaan ini menghadirkan Ustad Maulana sebagai penceramah utama. Tausiah
yang disampaikan menjadi penguat nilai kebersamaan, persaudaraan, dan semangat
perempuan Indonesia untuk terus berkontribusi di berbagai bidang kehidupan.Sebelum tausiah dimulai, acara diawali dengan sambutan Ketua
Umum Dharma Wanita Persatuan, Ida Rachmawati Budi Sadikin. Dalam sambutannya,
ia menegaskan bahwa semangat Halalbihalal dan Hari Kartini menjadi pengingat
penting bagi seluruh anggota untuk menjaga persatuan dan memperluas kontribusi
perempuan.“Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk mempererat
kebersamaan, memperkuat silaturahmi, dan meneladani semangat Kartini yang terus
relevan hingga saat ini,” ujarnya.Senada dengan itu, Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Nova R
Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi inspirasi
bagi seluruh anggota untuk terus berkarya serta memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat luas.“Semangat Kartini harus terus hidup melalui karya nyata,
kepedulian sosial, dan kontribusi perempuan dalam mendukung pembangunan
bangsa,” kata Nova.Usai tausiah yang disampaikan Ustad Maulana, acara
dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pengurus DWP kementerian yang
telah melaksanakan program DWP Mengajar. Penghargaan ini diberikan sebagai
bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam bidang pendidikan
serta pemberdayaan masyarakat.Suasana semakin semarak saat rangkaian kegiatan ditutup
dengan penampilan musikalisasi puisi yang dibawakan oleh anggota Dharma Wanita
Persatuan. Penampilan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga
menunjukkan kreativitas dan ekspresi seni perempuan Indonesia dalam memaknai
perjuangan Kartini di era modern.Dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, turut hadir Ketua DWP Kemenko Kumham
Imipas Nova R Andika Dwi Prasetya, Sekretaris DWP Kemenko Kumham Imipas Nur
Azizah, serta anggota DWP Kemenko Kumham Imipas Dhita Bramastyo. Kehadiran
mereka menjadi simbol dukungan terhadap penguatan sinergi dan solidaritas
antaranggota Dharma Wanita Persatuan.Melalui kegiatan ini, DWP berharap semangat silaturahmi,
pendidikan, dan pemberdayaan perempuan terus tumbuh sebagai fondasi penting
dalam mendukung pembangunan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan. (GF)
16 Apr 2026, 16:57 WIT
Cagar Budaya di Tengah Ancaman Bencana, BNPB Ingatkan Pentingnya Perlindungan Warisan Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ancaman bencana alam di
Indonesia tidak hanya berdampak pada keselamatan manusia, tetapi juga terus
mengintai keberadaan warisan sejarah bangsa. Persoalan ini menjadi sorotan
utama dalam seminar nasional bertajuk “Cagar Budaya yang Tangguh Bencana
Berkelanjutan” yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa
(14/4/2026), dengan menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sebagai narasumber utama.Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon
menegaskan bahwa dampak bencana harus dilihat secara lebih luas, termasuk
terhadap sistem kehidupan dan nilai-nilai sejarah yang melekat pada situs
budaya. “Cagar budaya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang juga rentan
terdampak bencana,” ujarnya saat membuka seminar.Indonesia, lanjutnya, menghadapi tantangan besar karena
berada di wilayah rawan bencana, namun di sisi lain memiliki kekayaan warisan
budaya yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan perlindungan situs budaya
sebagai agenda penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi bencana
nasional.Data BNPB mencatat hingga 13 April 2026 telah terjadi
sebanyak 748 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia, yang mayoritas
didominasi banjir dan cuaca ekstrem. Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa ancaman tersebut
dapat menyebabkan kerusakan serius bahkan menghilangkan jejak sejarah bangsa.
“Cagar budaya berisiko rusak atau hilang akibat bencana atau perang,” tegasnya.Ia menjelaskan, sejumlah kejadian di masa lalu menjadi bukti
nyata besarnya risiko tersebut. Tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, menghancurkan
lebih dari 50 situs budaya. Sementara gempa Yogyakarta tahun 2006 menyebabkan
kerusakan pada struktur Candi Borobudur dan Prambanan. Tidak hanya itu, banjir
dan longsor pada November 2025 juga tercatat merusak puluhan situs bersejarah
di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Menurut Abdul Muhari, perlindungan cagar budaya tidak cukup
hanya dilakukan secara fisik. Situs sejarah, manuskrip kuno, dan artefak juga
perlu dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran untuk memahami pola kebencanaan
di masa lalu. Pengetahuan yang tersimpan dalam warisan budaya dinilai dapat
menjadi referensi penting dalam membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.BNPB juga menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman
negara lain, salah satunya Jepang. Pasca tsunami Tohoku 2011, Jepang dinilai
berhasil melakukan pemulihan situs budaya secara cepat dan sistematis melalui
kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta dukungan anggaran yang
memadai. Konsep build back better menjadi salah satu pendekatan yang dinilai
relevan untuk diterapkan di Indonesia.Sebagai langkah ke depan, BNPB mendorong transformasi
pengelolaan cagar budaya yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
Pemanfaatan teknologi seperti InaRISK disebut menjadi kunci integrasi data
bahaya, kerentanan, dan kapasitas dalam satu platform yang terukur. Dengan
demikian, perlindungan warisan budaya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan
menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional.“Pada akhirnya, cagar budaya bukan sekedar peninggalan masa
lalu. Ia adalah identitas bangsa dan memori kolektif yang harus dijaga.
Melindunginya dari ancaman bencana bukan hanya soal kebijakan, melainkan
tanggung jawab bersama,” tutup Abdul Muhari. (GF)
16 Apr 2026, 00:32 WIT
Dewan Adat Mimika Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Wilayah Meepago Pada Mei 2026
Papuanewsonline.com, Mimika – Di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Vinsent Oniyoma, Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah kini tengah gencar
melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Dewan
Adat Papua wilayah Meepago. Acara akbar yang sangat dinantikan ini dijadwalkan
akan digelar di Timika pada bulan Mei 2026 mendatang.Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen para pemimpin adat
dalam menjaga dan memajukan kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan zaman
sekarang. Pertemuan strategis ini mengusung agenda utama yang sangat
krusial, yaitu melakukan revitalisasi serta pembenahan menyeluruh terhadap
struktur masyarakat adat yang selama ini dianggap belum berjalan maksimal atau
vakum. "Inti dari kegiatan ini adalah memperbaiki dan
menghidupkan kembali struktur adat," tegas Vinsent Oniyoma. Ia menjelaskan bahwa upaya pembenahan akan dilakukan secara
bertahap dan menyeluruh, mulai dari tingkat kampung, suku, hingga level daerah,
agar peran dan fungsi lembaga adat dapat kembali berjalan optimal dan efektif.Selain melakukan perbaikan internal, konferensi ini juga
menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali berbagai pernyataan dan
komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua DAP wilayah Meepago pada
pertemuan di Jayapura tanggal 7-8 April lalu. Hal ini dilakukan demi memperkuat pondasi serta mempertegas
posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Diharapkan, dari forum ini akan lahir berbagai keputusan
strategis yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta
perlindungan hak-hak ulayat dan masyarakat adat di seluruh wilayah Meepago.Guna menyukseskan agenda besar ini, seluruh elemen
masyarakat adat kini mulai melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan.Mulai dari lingkup suku, organisasi, hingga institusi
terkait, semuanya bersatu padu memberikan pemahaman dan edukasi yang baik
kepada seluruh warga. Sinergi dan kesatuan visi ini diharapkan mampu membawa hasil
terbaik demi masa depan yang lebih terhormat dan sejahtera bagi generasi adat
di Papua Tengah. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Apr 2026, 00:22 WIT
