Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Tuntaskan Penyidikan, Polda Maluku Limpahkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Ke JPU
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon, Selasa (2/6/2026).Penyerahan tersangka GEG alias Gilcans dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang berkelanjutan dalam memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah seluruh tahapan penyidikan dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan."Polda Maluku berkomitmen menuntaskan setiap perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelimpahan tahap dua ini merupakan bentuk keseriusan penyidik dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban," ujar Kombes Rositah.Menurutnya, penanganan kasus-kasus yang menyasar anak menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan generasi penerus bangsa serta upaya menciptakan ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak."Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak. Setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan anak harus segera dilaporkan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat sesuai mekanisme hukum," tambahnya.Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian diterima dan diregistrasi melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/174/II/2026/SPKT/Polresta Ambon/Polda Maluku. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak.Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka dijerat dengan dugaan pelanggaran Pasal 473 Ayat (1) juncto Ayat (2) huruf b juncto Ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Maluku melalui surat pemberitahuan hasil penyidikan menyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21). Atas dasar tersebut, pada Selasa (2/6/2026), penyidik melaksanakan proses Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon untuk proses penuntutan lebih lanjut.Polda Maluku menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari agenda nasional dalam mewujudkan perlindungan anak dan menjamin hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.Melalui sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, serta masyarakat, diharapkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dapat terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. PNO-12
03 Jun 2026, 16:19 WIT
Turunkan 2 Unit Dapur Lapangan, Brimob Metro Jaya Bantu Korban Kebakaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Satbrimob Polda Metro Jaya mengerahkan dua unit kendaraan dapur lapangan (Randurlap) untuk membantu warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).Dari dapur lapangan tersebut, personel Brimob Metro Jaya membagikan lebih dari 200 kotak nasi kepada warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian pascakebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di belakang Pasar Jiung.Sejak pagi, personel Brimob terlihat menyusuri titik-titik pengungsian sambil menyerahkan makanan siap saji kepada warga, termasuk anak-anak dan lansia. Kehadiran aparat di tengah para korban mendapat respons positif dari masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi usai kebakaran.Kebakaran yang terjadi sebelumnya diketahui menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan membuat ratusan warga terdampak kehilangan tempat tinggal serta harta benda.Kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, agar seluruh personel hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah dan memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat di lapangan.“Brimob harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban kebakaran,” ujarnyaSelain membantu penyaluran makanan, personel Brimob Metro Jaya juga terus bersiaga di sekitar lokasi guna membantu proses pengamanan dan penanganan pascakebakaran bersama unsur terkait. PNO-12
03 Jun 2026, 16:06 WIT
Luncurkan Kompolnas Awards 2026, Polri Apresiasi Kinerja Terbaik Satker
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) resmi memulai rangkaian pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026). Program penghargaan tahunan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada satuan kerja Polri yang menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Sekretaris Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo, menjelaskan bahwa Kompolnas Awards 2026 merupakan penyelenggaraan yang kelima sejak pertama kali digelar. Ia menyebut kegiatan ini dilaksanakan bersama jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia.Sementara itu, Komisioner Kompolnas sekaligus Ketua Pelaksna Kompolnas Awards 2026, Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah penyempurnaan dalam mekanisme penilaian tahun ini. Kategori peserta dibedakan lebih rinci, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres maupun Polsek, guna menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan proporsional.Menurut Ida, Kompolnas Awards bertujuan memberikan penghargaan kepada satuan kerja Polri yang memiliki kinerja terbaik sekaligus menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Kompolnas Awards ini merupakan apresiasi atau penghargaan dari Kompolnas kepada satker Mabes Polri yang sudah berkinerja terbaik. Harapannya dapat memotivasi satker lainnya melalui penerapan best practice sehingga seluruh jajaran Polri dapat terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Ida.Ia menjelaskan, salah satu aspek utama yang menjadi ciri khas penilaian Kompolnas Awards adalah respons satuan kerja terhadap pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima Kompolnas, termasuk kecepatan dan kualitas tindak lanjut yang diberikan.Selain menilai aspek kinerja organisasi, Kompolnas juga akan melakukan proses visitasi lapangan terhadap para nominasi terbaik untuk memastikan kesesuaian data kuantitatif dengan kondisi nyata di lapangan. Penilaian tersebut mengacu pada lima indikator utama atau “5P”, yakni Prosperity, Planet, People, Partnership, dan Peace.“Kami ingin memastikan bahwa data yang kami nilai pada tahap awal benar-benar tercermin dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Karena itu, tim juri akan melakukan visitasi langsung kepada para nominasi terbaik,” jelasnya.Tim juri Kompolnas Awards 2026 terdiri dari unsur Kompolnas, Mabes Polri, akademisi, tokoh masyarakat, dan media. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses penilaian yang independen, objektif, dan komprehensif.Kompolnas juga membuka ruang partisipasi publik dengan mengajak masyarakat, akademisi, media, dan berbagai elemen lainnya untuk memberikan masukan terkait satuan kerja Polri yang dinilai memiliki pelayanan terbaik.“Kami menghimbau masyarakat untuk berkontribusi memberikan masukan mengenai polda, polres, maupun polsek yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik. Ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong Polri semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Ida.Pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 dimulai pada Juni 2026 dan direncanakan mencapai puncaknya melalui malam penganugerahan pada 3 September 2026. PNO-12
03 Jun 2026, 15:52 WIT
Standar Jakarta Patah di Merauke: Guru Terpaksa Langgar Aturan Demi Anak Marind Sekolah
Papuanewsonline.com, Merauke – Indikator pendidikan nasional
yang seragam terbukti gagal membaca realitas anak Marind di pedalaman Merauke.
Sekolah bertahan bukan karena aturan Jakarta, tapi karena diskresi guru, peran
Gereja Katolik, dan prajurit TNI yang turun mengajar.Hal itu diungkap Aulia Rahmi, Mahasiswa Doktoral Ilmu
Pendidikan UNY, dalam rilis tertulisnya Selasa (3/6/2026) pada media
Papuanewsonline,com. Menurutnya, pemerintah pusat kerap memukul rata pendidikan
dengan ukuran kota besar: jumlah guru, kehadiran siswa, capaian kurikulum."Ukuran itu patah di kampung-kampung Marind,"
tulis Aulia.Masalah pendidikan di Merauke bukan sekadar gedung rusak
atau guru kurang. Sekolah harus bernegosiasi dengan rawa, jarak tempuh
berjam-jam, budaya berburu-meramu, hingga tradisi Sasi yang mengikat hidup
anak. "Keberhasilan pendidikan tidak bisa diukur dari
kepatuhan administratif yang dibuat dari Jakarta," tegasnya.Diskresi Guru Jadi Nyawa Sekolah Di lapangan, justru para street-level bureaucrat seperti
guru yang menentukan hidup-matinya sekolah. Teori Michael Lipsky ini nyata di
Merauke. Saat UU Sisdiknas menjamin pendidikan layak, fakta berkata
lain: anak harus jalan jauh, musim hujan melumpuhkan belajar, kurikulum tak
nyambung dengan kebutuhan hidup. "Bagi keluarga Marind, keterampilan berburu, mengolah
sagu, dan memahami wilayah adat lebih penting untuk bertahan hidup," tulis
Aulia. Jika dinilai pakai standar Jakarta, anak Marind langsung
dicap tidak peduli pendidikan. Padahal sistemnya yang tak cocok dengan denyut
nadi kampung.Karena itu guru melakukan diskresi adaptif: longgarkan absen
saat anak ikut upacara adat, ajarkan matematika lewat alat berburu, kaitkan
pelajaran lingkungan dengan tradisi Sasi, pakai bahasa Malind Anim sebagai
jembatan literasi. "Pendekatan ini tidak ada di juknis nasional, tapi
justru yang bikin sekolah relevan," katanya.Gereja dan TNI Isi Kekosongan Negara Guru tak sendiri. Gereja Katolik lewat YPPK sudah puluhan
tahun merawat sekolah sekaligus identitas budaya Marind. YPPK aktif
melestarikan bahasa daerah, nilai budaya lokal, dan pendidikan karakter. Di garis lain, prajurit TNI perbatasan ikut mengajar saat
guru kosong dan merenovasi sekolah rusak. "Pendidikan di Papua tidak bisa dipahami dengan
pendekatan sektoral yang kaku. Ini kerja bersama," tulis Aulia.3 Tuntutan untuk Jakarta
Aulia mendesak pemerintah berhenti ukur Merauke pakai
meteran Jakarta. "Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana sistem
pendidikan mampu menjangkau anak adat tanpa memaksa mereka meninggalkan
identitas budayanya."Ada 3 tuntutan konkret:
Lindungi diskresi guru – beri payung hukum untuk
penyesuaian pembelajaran lokal Legitimasi kurikulum Marind – Sasi, bahasa Malind
Anim, nilai ekologis harus jadi sumber belajar sah Perkuat kolaborasi – Pihak sekolah, Pemda, gereja,
TNI, komunitas adat harus satu meja "Keadilan pendidikan tidak lahir dari keseragaman
aturan. Keadilan lahir dari kemampuan memahami perbedaan," tutup Aulia. "Sebab yang terlihat sebagai penyimpangan dari standar
Jakarta, bisa jadi bentuk keberpihakan paling nyata terhadap anak-anak di batas
negeri." Penulis: Hendrik
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:24 WIT
DPPPAKB Mimika Fokus Perkuat Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Stunting
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPPAKB) Kabupaten Mimika, Johana A.B Arwam, mengatakan ketersediaan alat
kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi tantangan
karena pasokan yang diterima daerah terbatas.Menurut Johana, kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB
cukup tinggi, namun distribusi alat kontrasepsi yang diterima dari pemerintah
pusat melalui BKKBN Provinsi belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan
yang diusulkan daerah.“Kita mengusulkan dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi
yang dapat dipenuhi masih terbatas karena pembagian dari pusat harus disalurkan
ke seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (3/6/2026).Ia menjelaskan, selain program KB, pihaknya juga menjalankan
berbagai program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.
Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang
tersedia.“Kami tetap menjalankan program-program yang wajib
dilaksanakan meskipun anggarannya terbatas. Harapannya ke depan ada peningkatan
dukungan sehingga program-program ini bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini adalah
pelatihan pengolahan pangan lokal bagi kelompok perempuan di wilayah Mimika
Barat dan Mimika Barat Tengah. Program tersebut memanfaatkan bahan pangan lokal
seperti ikan, sagu, dan umbi-umbian.Menurut Johana, pelatihan ini bertujuan meningkatkan
pemanfaatan pangan lokal sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan
peningkatan ekonomi keluarga.“Kalau ikan hanya dibakar atau digoreng mungkin anak-anak
cepat bosan. Tetapi jika diolah menjadi nugget atau produk lain yang menarik,
minat konsumsi pangan bergizi akan meningkat,” jelasnya.Ia menambahkan, pangan lokal seperti sagu memiliki kandungan
gizi yang baik dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi
keluarga.“Selain dikonsumsi dalam keluarga, hasil olahan pangan lokal
juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat,” tambahnya.Di bidang pemberdayaan perempuan, DPPPAKB juga akan
melakukan monitoring terhadap bantuan gerai usaha yang telah diberikan kepada
kelompok perempuan pada tahun sebelumnya. Sekitar 11 hingga 12 unit gerai usaha
yang dibangun pada tahun 2025 akan dievaluasi untuk melihat manfaat dan kendala
yang dihadapi para penerima.“Kami ingin mengetahui apakah usaha mereka berjalan, apakah
ada peningkatan pendapatan, serta kendala apa yang dihadapi. Jika masalahnya
permodalan, nanti akan kami koordinasikan dengan OPD lain yang memiliki
kewenangan di bidang tersebut,” katanya.Pada tahun 2026, DPPPAKB Mimika juga berencana menambah
sekitar 20 hingga 22 unit gerai usaha baru yang akan diprioritaskan di wilayah
perkotaan. Sementara pengembangan program serupa di wilayah pesisir masih dalam
tahap kajian kebutuhan dan manfaat.Selain itu, bidang Pengendalian Penduduk juga memfokuskan
perhatian pada penguatan dan penyelarasan data antarinstansi, termasuk dengan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik
(BPS), dan Dinas Kesehatan.Johana menegaskan pentingnya penggunaan satu data agar
seluruh program pemerintah memiliki acuan yang sama, termasuk dalam penanganan
stunting.“Kami ingin semua menggunakan data yang sama. Untuk data
stunting misalnya, kami mengacu pada data Dinas Kesehatan karena mereka yang
paling banyak berada di lapangan melalui kegiatan posyandu dan pelayanan
kesehatan masyarakat,” ujarnya.Melalui berbagai program tersebut, DPPPAKB Mimika berharap
dapat meningkatkan kualitas keluarga, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi
rumah tangga, serta mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten
Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:20 WIT
Pemkab Mimika Dorong Pemenuhan Hak Anak Melalui Advokasi dan Sosialisasi Forum Anak
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah,
non-pemerintah, media, dan dunia usaha tingkat kabupaten, Rabu (03/06/2026).Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah
dalam memperkuat pemenuhan hak anak sekaligus mendorong partisipasi aktif anak
dalam pembangunan di Kabupaten Mimika.Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Kobeyau, disampaikan
apresiasi kepada DP3AP2KB Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah
menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan
menyelenggarakan kegiatan strategis ini,” ujarnya.Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen
Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengakomodasi partisipasi anak sebagai
pelopor dan pelapor yang tangguh, berani, serta menjadi mitra pemerintah dalam
memperjuangkan hak-hak anak.Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa anak merupakan
amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua,
masyarakat, bangsa, dan negara. Anak juga merupakan generasi penerus yang
memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan
negara di masa depan.“Anak harus disayangi, dihargai, dan dihormati sebagai
individu yang memiliki hak dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Mereka
juga harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial,” katanya.Ia menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh anak agar mampu berkembang
sesuai potensi yang dimiliki.Fransiskus juga menyoroti pentingnya keberadaan Forum Anak
sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Menurutnya, Forum Anak
memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi,
bertukar pikiran, serta berperan aktif dalam berbagai kebijakan yang berkaitan
dengan kepentingan mereka.“Melalui Forum Anak, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan
kepemimpinan, komunikasi, kreativitas, dan kerja sama. Selain itu, Forum Anak
juga menjadi jembatan penghubung antara anak-anak dengan pemerintah dalam
menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka,” jelasnya.Ia berharap melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi ini,
seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, media,
maupun dunia usaha dapat semakin bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Mimika
sebagai daerah yang ramah anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara
optimal.Kegiatan tersebut turut menjadi momentum untuk memperkuat
peran Forum Anak sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pemenuhan
hak dan perlindungan anak di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:16 WIT
Pilihan Redaksi
Tuntaskan Penyidikan, Polda Maluku Limpahkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Ke JPU
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon, Selasa (2/6/2026).Penyerahan tersangka GEG alias Gilcans dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang berkelanjutan dalam memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah seluruh tahapan penyidikan dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan."Polda Maluku berkomitmen menuntaskan setiap perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelimpahan tahap dua ini merupakan bentuk keseriusan penyidik dalam menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban," ujar Kombes Rositah.Menurutnya, penanganan kasus-kasus yang menyasar anak menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan generasi penerus bangsa serta upaya menciptakan ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak."Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak. Setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan anak harus segera dilaporkan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat sesuai mekanisme hukum," tambahnya.Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian diterima dan diregistrasi melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/174/II/2026/SPKT/Polresta Ambon/Polda Maluku. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak.Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka dijerat dengan dugaan pelanggaran Pasal 473 Ayat (1) juncto Ayat (2) huruf b juncto Ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Maluku melalui surat pemberitahuan hasil penyidikan menyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21). Atas dasar tersebut, pada Selasa (2/6/2026), penyidik melaksanakan proses Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon untuk proses penuntutan lebih lanjut.Polda Maluku menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian dari agenda nasional dalam mewujudkan perlindungan anak dan menjamin hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.Melalui sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, serta masyarakat, diharapkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dapat terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. PNO-12
03 Jun 2026, 16:19 WIT
Turunkan 2 Unit Dapur Lapangan, Brimob Metro Jaya Bantu Korban Kebakaran
Papuanewsonline.com, Jakarta - Satbrimob Polda Metro Jaya mengerahkan dua unit kendaraan dapur lapangan (Randurlap) untuk membantu warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).Dari dapur lapangan tersebut, personel Brimob Metro Jaya membagikan lebih dari 200 kotak nasi kepada warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian pascakebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di belakang Pasar Jiung.Sejak pagi, personel Brimob terlihat menyusuri titik-titik pengungsian sambil menyerahkan makanan siap saji kepada warga, termasuk anak-anak dan lansia. Kehadiran aparat di tengah para korban mendapat respons positif dari masyarakat yang masih berupaya memulihkan kondisi usai kebakaran.Kebakaran yang terjadi sebelumnya diketahui menghanguskan ratusan bangunan semi permanen dan membuat ratusan warga terdampak kehilangan tempat tinggal serta harta benda.Kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Henik Maryanto, agar seluruh personel hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah dan memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat di lapangan.“Brimob harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat warga sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban kebakaran,” ujarnyaSelain membantu penyaluran makanan, personel Brimob Metro Jaya juga terus bersiaga di sekitar lokasi guna membantu proses pengamanan dan penanganan pascakebakaran bersama unsur terkait. PNO-12
03 Jun 2026, 16:06 WIT
Luncurkan Kompolnas Awards 2026, Polri Apresiasi Kinerja Terbaik Satker
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) resmi memulai rangkaian pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026). Program penghargaan tahunan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada satuan kerja Polri yang menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Sekretaris Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo, menjelaskan bahwa Kompolnas Awards 2026 merupakan penyelenggaraan yang kelima sejak pertama kali digelar. Ia menyebut kegiatan ini dilaksanakan bersama jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia.Sementara itu, Komisioner Kompolnas sekaligus Ketua Pelaksna Kompolnas Awards 2026, Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah penyempurnaan dalam mekanisme penilaian tahun ini. Kategori peserta dibedakan lebih rinci, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres maupun Polsek, guna menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan proporsional.Menurut Ida, Kompolnas Awards bertujuan memberikan penghargaan kepada satuan kerja Polri yang memiliki kinerja terbaik sekaligus menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Kompolnas Awards ini merupakan apresiasi atau penghargaan dari Kompolnas kepada satker Mabes Polri yang sudah berkinerja terbaik. Harapannya dapat memotivasi satker lainnya melalui penerapan best practice sehingga seluruh jajaran Polri dapat terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Ida.Ia menjelaskan, salah satu aspek utama yang menjadi ciri khas penilaian Kompolnas Awards adalah respons satuan kerja terhadap pengaduan masyarakat (dumas) yang diterima Kompolnas, termasuk kecepatan dan kualitas tindak lanjut yang diberikan.Selain menilai aspek kinerja organisasi, Kompolnas juga akan melakukan proses visitasi lapangan terhadap para nominasi terbaik untuk memastikan kesesuaian data kuantitatif dengan kondisi nyata di lapangan. Penilaian tersebut mengacu pada lima indikator utama atau “5P”, yakni Prosperity, Planet, People, Partnership, dan Peace.“Kami ingin memastikan bahwa data yang kami nilai pada tahap awal benar-benar tercermin dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Karena itu, tim juri akan melakukan visitasi langsung kepada para nominasi terbaik,” jelasnya.Tim juri Kompolnas Awards 2026 terdiri dari unsur Kompolnas, Mabes Polri, akademisi, tokoh masyarakat, dan media. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses penilaian yang independen, objektif, dan komprehensif.Kompolnas juga membuka ruang partisipasi publik dengan mengajak masyarakat, akademisi, media, dan berbagai elemen lainnya untuk memberikan masukan terkait satuan kerja Polri yang dinilai memiliki pelayanan terbaik.“Kami menghimbau masyarakat untuk berkontribusi memberikan masukan mengenai polda, polres, maupun polsek yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik. Ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong Polri semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Ida.Pelaksanaan Kompolnas Awards 2026 dimulai pada Juni 2026 dan direncanakan mencapai puncaknya melalui malam penganugerahan pada 3 September 2026. PNO-12
03 Jun 2026, 15:52 WIT
Standar Jakarta Patah di Merauke: Guru Terpaksa Langgar Aturan Demi Anak Marind Sekolah
Papuanewsonline.com, Merauke – Indikator pendidikan nasional
yang seragam terbukti gagal membaca realitas anak Marind di pedalaman Merauke.
Sekolah bertahan bukan karena aturan Jakarta, tapi karena diskresi guru, peran
Gereja Katolik, dan prajurit TNI yang turun mengajar.Hal itu diungkap Aulia Rahmi, Mahasiswa Doktoral Ilmu
Pendidikan UNY, dalam rilis tertulisnya Selasa (3/6/2026) pada media
Papuanewsonline,com. Menurutnya, pemerintah pusat kerap memukul rata pendidikan
dengan ukuran kota besar: jumlah guru, kehadiran siswa, capaian kurikulum."Ukuran itu patah di kampung-kampung Marind,"
tulis Aulia.Masalah pendidikan di Merauke bukan sekadar gedung rusak
atau guru kurang. Sekolah harus bernegosiasi dengan rawa, jarak tempuh
berjam-jam, budaya berburu-meramu, hingga tradisi Sasi yang mengikat hidup
anak. "Keberhasilan pendidikan tidak bisa diukur dari
kepatuhan administratif yang dibuat dari Jakarta," tegasnya.Diskresi Guru Jadi Nyawa Sekolah Di lapangan, justru para street-level bureaucrat seperti
guru yang menentukan hidup-matinya sekolah. Teori Michael Lipsky ini nyata di
Merauke. Saat UU Sisdiknas menjamin pendidikan layak, fakta berkata
lain: anak harus jalan jauh, musim hujan melumpuhkan belajar, kurikulum tak
nyambung dengan kebutuhan hidup. "Bagi keluarga Marind, keterampilan berburu, mengolah
sagu, dan memahami wilayah adat lebih penting untuk bertahan hidup," tulis
Aulia. Jika dinilai pakai standar Jakarta, anak Marind langsung
dicap tidak peduli pendidikan. Padahal sistemnya yang tak cocok dengan denyut
nadi kampung.Karena itu guru melakukan diskresi adaptif: longgarkan absen
saat anak ikut upacara adat, ajarkan matematika lewat alat berburu, kaitkan
pelajaran lingkungan dengan tradisi Sasi, pakai bahasa Malind Anim sebagai
jembatan literasi. "Pendekatan ini tidak ada di juknis nasional, tapi
justru yang bikin sekolah relevan," katanya.Gereja dan TNI Isi Kekosongan Negara Guru tak sendiri. Gereja Katolik lewat YPPK sudah puluhan
tahun merawat sekolah sekaligus identitas budaya Marind. YPPK aktif
melestarikan bahasa daerah, nilai budaya lokal, dan pendidikan karakter. Di garis lain, prajurit TNI perbatasan ikut mengajar saat
guru kosong dan merenovasi sekolah rusak. "Pendidikan di Papua tidak bisa dipahami dengan
pendekatan sektoral yang kaku. Ini kerja bersama," tulis Aulia.3 Tuntutan untuk Jakarta
Aulia mendesak pemerintah berhenti ukur Merauke pakai
meteran Jakarta. "Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana sistem
pendidikan mampu menjangkau anak adat tanpa memaksa mereka meninggalkan
identitas budayanya."Ada 3 tuntutan konkret:
Lindungi diskresi guru – beri payung hukum untuk
penyesuaian pembelajaran lokal Legitimasi kurikulum Marind – Sasi, bahasa Malind
Anim, nilai ekologis harus jadi sumber belajar sah Perkuat kolaborasi – Pihak sekolah, Pemda, gereja,
TNI, komunitas adat harus satu meja "Keadilan pendidikan tidak lahir dari keseragaman
aturan. Keadilan lahir dari kemampuan memahami perbedaan," tutup Aulia. "Sebab yang terlihat sebagai penyimpangan dari standar
Jakarta, bisa jadi bentuk keberpihakan paling nyata terhadap anak-anak di batas
negeri." Penulis: Hendrik
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:24 WIT
DPPPAKB Mimika Fokus Perkuat Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Stunting
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DPPPAKB) Kabupaten Mimika, Johana A.B Arwam, mengatakan ketersediaan alat
kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi tantangan
karena pasokan yang diterima daerah terbatas.Menurut Johana, kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB
cukup tinggi, namun distribusi alat kontrasepsi yang diterima dari pemerintah
pusat melalui BKKBN Provinsi belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan
yang diusulkan daerah.“Kita mengusulkan dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi
yang dapat dipenuhi masih terbatas karena pembagian dari pusat harus disalurkan
ke seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (3/6/2026).Ia menjelaskan, selain program KB, pihaknya juga menjalankan
berbagai program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.
Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang
tersedia.“Kami tetap menjalankan program-program yang wajib
dilaksanakan meskipun anggarannya terbatas. Harapannya ke depan ada peningkatan
dukungan sehingga program-program ini bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini adalah
pelatihan pengolahan pangan lokal bagi kelompok perempuan di wilayah Mimika
Barat dan Mimika Barat Tengah. Program tersebut memanfaatkan bahan pangan lokal
seperti ikan, sagu, dan umbi-umbian.Menurut Johana, pelatihan ini bertujuan meningkatkan
pemanfaatan pangan lokal sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan
peningkatan ekonomi keluarga.“Kalau ikan hanya dibakar atau digoreng mungkin anak-anak
cepat bosan. Tetapi jika diolah menjadi nugget atau produk lain yang menarik,
minat konsumsi pangan bergizi akan meningkat,” jelasnya.Ia menambahkan, pangan lokal seperti sagu memiliki kandungan
gizi yang baik dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi
keluarga.“Selain dikonsumsi dalam keluarga, hasil olahan pangan lokal
juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat,” tambahnya.Di bidang pemberdayaan perempuan, DPPPAKB juga akan
melakukan monitoring terhadap bantuan gerai usaha yang telah diberikan kepada
kelompok perempuan pada tahun sebelumnya. Sekitar 11 hingga 12 unit gerai usaha
yang dibangun pada tahun 2025 akan dievaluasi untuk melihat manfaat dan kendala
yang dihadapi para penerima.“Kami ingin mengetahui apakah usaha mereka berjalan, apakah
ada peningkatan pendapatan, serta kendala apa yang dihadapi. Jika masalahnya
permodalan, nanti akan kami koordinasikan dengan OPD lain yang memiliki
kewenangan di bidang tersebut,” katanya.Pada tahun 2026, DPPPAKB Mimika juga berencana menambah
sekitar 20 hingga 22 unit gerai usaha baru yang akan diprioritaskan di wilayah
perkotaan. Sementara pengembangan program serupa di wilayah pesisir masih dalam
tahap kajian kebutuhan dan manfaat.Selain itu, bidang Pengendalian Penduduk juga memfokuskan
perhatian pada penguatan dan penyelarasan data antarinstansi, termasuk dengan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik
(BPS), dan Dinas Kesehatan.Johana menegaskan pentingnya penggunaan satu data agar
seluruh program pemerintah memiliki acuan yang sama, termasuk dalam penanganan
stunting.“Kami ingin semua menggunakan data yang sama. Untuk data
stunting misalnya, kami mengacu pada data Dinas Kesehatan karena mereka yang
paling banyak berada di lapangan melalui kegiatan posyandu dan pelayanan
kesehatan masyarakat,” ujarnya.Melalui berbagai program tersebut, DPPPAKB Mimika berharap
dapat meningkatkan kualitas keluarga, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi
rumah tangga, serta mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten
Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:20 WIT
Pemkab Mimika Dorong Pemenuhan Hak Anak Melalui Advokasi dan Sosialisasi Forum Anak
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Advokasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah,
non-pemerintah, media, dan dunia usaha tingkat kabupaten, Rabu (03/06/2026).Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah
dalam memperkuat pemenuhan hak anak sekaligus mendorong partisipasi aktif anak
dalam pembangunan di Kabupaten Mimika.Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Kobeyau, disampaikan
apresiasi kepada DP3AP2KB Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah
menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Mimika beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan
menyelenggarakan kegiatan strategis ini,” ujarnya.Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen
Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengakomodasi partisipasi anak sebagai
pelopor dan pelapor yang tangguh, berani, serta menjadi mitra pemerintah dalam
memperjuangkan hak-hak anak.Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa anak merupakan
amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua,
masyarakat, bangsa, dan negara. Anak juga merupakan generasi penerus yang
memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan
negara di masa depan.“Anak harus disayangi, dihargai, dan dihormati sebagai
individu yang memiliki hak dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Mereka
juga harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang
secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial,” katanya.Ia menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan
perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh anak agar mampu berkembang
sesuai potensi yang dimiliki.Fransiskus juga menyoroti pentingnya keberadaan Forum Anak
sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Menurutnya, Forum Anak
memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi,
bertukar pikiran, serta berperan aktif dalam berbagai kebijakan yang berkaitan
dengan kepentingan mereka.“Melalui Forum Anak, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan
kepemimpinan, komunikasi, kreativitas, dan kerja sama. Selain itu, Forum Anak
juga menjadi jembatan penghubung antara anak-anak dengan pemerintah dalam
menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka,” jelasnya.Ia berharap melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi ini,
seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, media,
maupun dunia usaha dapat semakin bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Mimika
sebagai daerah yang ramah anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara
optimal.Kegiatan tersebut turut menjadi momentum untuk memperkuat
peran Forum Anak sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pemenuhan
hak dan perlindungan anak di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:16 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Standar Jakarta Patah di Merauke: Guru Terpaksa Langgar Aturan Demi Anak Marind Sekolah
Papuanewsonline.com, Merauke – Indikator pendidikan nasional
yang seragam terbukti gagal membaca realitas anak Marind di pedalaman Merauke.
Sekolah bertahan bukan karena aturan Jakarta, tapi karena diskresi guru, peran
Gereja Katolik, dan prajurit TNI yang turun mengajar.Hal itu diungkap Aulia Rahmi, Mahasiswa Doktoral Ilmu
Pendidikan UNY, dalam rilis tertulisnya Selasa (3/6/2026) pada media
Papuanewsonline,com. Menurutnya, pemerintah pusat kerap memukul rata pendidikan
dengan ukuran kota besar: jumlah guru, kehadiran siswa, capaian kurikulum."Ukuran itu patah di kampung-kampung Marind,"
tulis Aulia.Masalah pendidikan di Merauke bukan sekadar gedung rusak
atau guru kurang. Sekolah harus bernegosiasi dengan rawa, jarak tempuh
berjam-jam, budaya berburu-meramu, hingga tradisi Sasi yang mengikat hidup
anak. "Keberhasilan pendidikan tidak bisa diukur dari
kepatuhan administratif yang dibuat dari Jakarta," tegasnya.Diskresi Guru Jadi Nyawa Sekolah Di lapangan, justru para street-level bureaucrat seperti
guru yang menentukan hidup-matinya sekolah. Teori Michael Lipsky ini nyata di
Merauke. Saat UU Sisdiknas menjamin pendidikan layak, fakta berkata
lain: anak harus jalan jauh, musim hujan melumpuhkan belajar, kurikulum tak
nyambung dengan kebutuhan hidup. "Bagi keluarga Marind, keterampilan berburu, mengolah
sagu, dan memahami wilayah adat lebih penting untuk bertahan hidup," tulis
Aulia. Jika dinilai pakai standar Jakarta, anak Marind langsung
dicap tidak peduli pendidikan. Padahal sistemnya yang tak cocok dengan denyut
nadi kampung.Karena itu guru melakukan diskresi adaptif: longgarkan absen
saat anak ikut upacara adat, ajarkan matematika lewat alat berburu, kaitkan
pelajaran lingkungan dengan tradisi Sasi, pakai bahasa Malind Anim sebagai
jembatan literasi. "Pendekatan ini tidak ada di juknis nasional, tapi
justru yang bikin sekolah relevan," katanya.Gereja dan TNI Isi Kekosongan Negara Guru tak sendiri. Gereja Katolik lewat YPPK sudah puluhan
tahun merawat sekolah sekaligus identitas budaya Marind. YPPK aktif
melestarikan bahasa daerah, nilai budaya lokal, dan pendidikan karakter. Di garis lain, prajurit TNI perbatasan ikut mengajar saat
guru kosong dan merenovasi sekolah rusak. "Pendidikan di Papua tidak bisa dipahami dengan
pendekatan sektoral yang kaku. Ini kerja bersama," tulis Aulia.3 Tuntutan untuk Jakarta
Aulia mendesak pemerintah berhenti ukur Merauke pakai
meteran Jakarta. "Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana sistem
pendidikan mampu menjangkau anak adat tanpa memaksa mereka meninggalkan
identitas budayanya."Ada 3 tuntutan konkret:
Lindungi diskresi guru – beri payung hukum untuk
penyesuaian pembelajaran lokal Legitimasi kurikulum Marind – Sasi, bahasa Malind
Anim, nilai ekologis harus jadi sumber belajar sah Perkuat kolaborasi – Pihak sekolah, Pemda, gereja,
TNI, komunitas adat harus satu meja "Keadilan pendidikan tidak lahir dari keseragaman
aturan. Keadilan lahir dari kemampuan memahami perbedaan," tutup Aulia. "Sebab yang terlihat sebagai penyimpangan dari standar
Jakarta, bisa jadi bentuk keberpihakan paling nyata terhadap anak-anak di batas
negeri." Penulis: Hendrik
Editor: GF
03 Jun 2026, 13:24 WIT
BMKG Prakiran Cuaca Sepekan di Mimika: Potensi Hujan Petir dan Angin Kencang
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Mozes Kilangin
memprakirakan kondisi cuaca di Kabupaten Mimika dan wilayah Papua Tengah untuk
periode 2 hingga 10 Juni 2026 umumnya cerah hingga berawan, diselingi hujan ringan
hingga sedang pada waktu tertentu. Suhu udara berkisar 23–31 derajat Celsius
dengan kelembapan cukup tinggi mencapai 98 persen, serta kecepatan angin antara
0,8 hingga 9,4 km/jam yang dapat meningkat hingga 24 km/jam saat terjadi hujan.Khusus pada 1 dan 3 Juni, BMKG mengeluarkan peringatan dini
potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan
angin kencang. Kondisi ini diprediksi terjadi mulai siang hingga malam
hari, bahkan hingga dini hari di berbagai distrik seperti Kuala Kencana, Mimika
Tengah, Iwaka, Mimika Timur, Mimika Baru, Wania, dan Kwamki Narama. Wilayah Pegunungan Timika juga berpotensi mengalami hujan
dengan intensitas lebih tinggi pada malam hari.Secara rinci, cuaca pada 2 Juni cenderung cerah sejak dini
hingga siang hari, kemudian berubah menjadi cerah berawan saat sore dan malam. Sementara mulai 3 hingga 8 Juni, hujan ringan hingga sedang
diprakirakan turun pada siang dan sore hari. Jarak pandang umumnya baik di atas
10 kilometer, namun dapat menurun akibat kabut tipis pada dini hari karena
tingkat kelembapan yang tinggi.Selain cuaca darat, BMKG juga merilis informasi kondisi
maritim untuk Perairan Timika dan Kokonao sebagai panduan bagi nelayan serta
pengguna transportasi laut agar lebih waspada terhadap perubahan cuaca di
tengah laut. Masyarakat diimbau memantau perkembangan informasi terbaru
melalui akun resmi @infobmkgtimika sebelum beraktivitas, baik di darat, laut,
maupun udara. Penulis: Jid
Editor: GF
02 Jun 2026, 12:34 WIT
Tim SAR Gabungan Temukan 13 Potongan Tubuh, Tiga Korban Masih Dicari
Papuanewsonline.com, Biak – Proses pencarian tiga orang
korban yang hilang akibat ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Kompleks
Perumahan Nelayan, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, terus diintensifkan
sejak Senin (1/6/26).Puluhan personel SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI,
Polri, Basarnas, serta dibantu warga setempat, memusatkan penelusuran di
wilayah perairan dan pinggiran pantai yang menjadi titik penyebaran sisa
ledakan.Kapolres Biak Numfor, AKBP Ari Trestiawan, menyampaikan
bahwa pada hari pertama operasi, tim berhasil menemukan sebanyak 13 potongan
tubuh yang diduga milik para korban.“Seluruh temuan tersebut telah segera dievakuasi ke RSUD
Biak untuk penanganan lebih lanjut. Rencananya besok tim DVI dari Polda Papua
akan tiba guna melakukan identifikasi secara pasti terhadap potongan tubuh yang
ditemukan,” jelasnya.Sementara itu, lima korban jiwa yang telah berhasil
diidentifikasi terlebih dahulu, telah dimakamkan secara layak di Tempat
Pemakaman Umum Sorido, Distrik Biak Kota, pada Senin siang hari. Proses pemakaman berjalan khidmat dengan didampingi keluarga
dan pihak berwenang, mengingat peristiwa ini merupakan musibah besar yang
mengguncang masyarakat Biak.Pencarian terhadap tiga orang yang masih dinyatakan hilang
akan kembali dilanjutkan pada Selasa pagi. Tim SAR akan tetap berfokus menelusuri wilayah laut dan
pesisir, sementara tim khusus Jibom Gegana dari Polda Papua akan melakukan
penyisiran serta sterilisasi menyeluruh di sekitar lokasi ledakan untuk
memastikan tidak ada lagi bahaya bahan peledak yang tertinggal.Pihak kepolisian kembali mengimbau masyarakat agar menjauhi
lokasi kejadian demi keselamatan, mengingat masih adanya potensi bahaya. Penulis: Jid
Editor: GF
02 Jun 2026, 12:29 WIT
Polisi Tangani Cepat Kasus Ledakan Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II di Biak
Papuanewsonline.com, Biak - Ledakan hebat yang diduga
berasal dari bom sisa peninggalan Perang Dunia II mengguncang Kompleks
Perikanan di Jalan Walter Mongonsidi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 14.45 WIT. Peristiwa
tragis tersebut mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan berat pada sejumlah
rumah warga di sekitar lokasi kejadian.Berdasarkan informasi awal yang dihimpun aparat kepolisian,
ledakan terjadi di area bawah salah satu rumah panggung yang berada di kompleks
tersebut. Suara ledakan yang sangat keras mengejutkan warga sekitar dan memicu
kepanikan di kawasan permukiman padat tersebut.Menanggapi kejadian itu, Polres Biak Numfor bersama unsur
TNI, Basarnas, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi terkait langsung
bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban, mengamankan area, serta
melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti ledakan.Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito,
S.I.K., M.K.P., menyampaikan rasa duka mendalam kepada keluarga korban yang
terdampak musibah tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus utama aparat saat ini
adalah upaya kemanusiaan dan penyelamatan korban."Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada
keluarga korban. Saat ini fokus utama kami adalah penanganan korban, proses
evakuasi, serta pengamanan lokasi kejadian. Personel di lapangan juga terus
berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh korban dapat
segera ditemukan dan mendapatkan penanganan yang diperlukan," ujar Kombes
Pol. Cahyo Sukarnito.Hingga Minggu sore, tim gabungan telah menemukan lima korban
dalam kondisi meninggal dunia. Empat korban dievakuasi ke RSUD Biak, sementara
satu korban lainnya dibawa ke RSAL Biak untuk proses identifikasi dan
penanganan lebih lanjut.Di sisi lain, upaya pencarian masih terus dilakukan terhadap
tiga korban lain yang dilaporkan belum ditemukan. Tim gabungan melakukan
penyisiran secara intensif di sekitar lokasi ledakan dengan melibatkan berbagai
unsur penyelamat.Selain menimbulkan korban jiwa, ledakan tersebut juga
menyebabkan kerusakan berat pada sedikitnya enam unit rumah warga yang berada
di sekitar titik ledakan. Bangunan yang terdampak mengalami kerusakan pada
bagian struktur utama akibat kuatnya daya ledak.Petugas masih melakukan pendataan serta asesmen terhadap
kerugian material yang ditimbulkan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait
juga mulai menginventarisasi kebutuhan warga yang terdampak langsung akibat
peristiwa tersebut.Sejumlah saksi mata mengaku mendengar suara dentuman sangat
keras sebelum melihat kepulan debu dan puing-puing bangunan beterbangan. Warga
sekitar yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian segera berdatangan untuk
memberikan pertolongan kepada korban sebelum tim gabungan tiba.Sebagai langkah antisipasi, aparat keamanan melakukan
sterilisasi di area ledakan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada
benda berbahaya lain yang masih tersimpan di sekitar lokasi dan berpotensi
menimbulkan ancaman baru bagi masyarakat.Biak Numfor sendiri merupakan salah satu wilayah yang
memiliki sejarah panjang sebagai medan pertempuran pada masa Perang Dunia II.
Karena itu, keberadaan sisa-sisa amunisi atau bahan peledak peninggalan perang
masih kerap ditemukan di beberapa lokasi.Meski demikian, aparat kepolisian menegaskan bahwa penyebab
pasti ledakan masih menunggu hasil penyelidikan dan identifikasi lebih lanjut
oleh tim yang berwenang.Polda Papua juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan
tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Aparat meminta warga
memberikan ruang kepada petugas untuk menyelesaikan proses pencarian korban dan
investigasi secara menyeluruh."Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut
setelah proses pencarian korban dan penyelidikan selesai dilakukan," tutup
Kombes Pol. Cahyo Sukarnito.Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian terhadap tiga
korban yang masih dinyatakan hilang terus berlangsung. Aparat kepolisian
bersama tim gabungan tetap siaga di lokasi untuk memastikan seluruh korban
dapat ditemukan serta kondisi kawasan benar-benar aman bagi masyarakat. (GF)
01 Jun 2026, 12:11 WIT
Ledakan BOM Sisa Perang Dunia II di Biak: 8 Korban Jiwa, 10 Rumah Rusak
Papuanewsonline.com, Biak – Ledakan dahsyat yang diduga
berasal dari bom sisa peninggalan Perang Dunia II mengguncang Kompleks
Perikanan, Jalan Walter Mongonsidi, Kampung Yenures, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, pada Minggu (31/5/2026) pukul 14.45 WIT.Berdasarkan data terbaru yang dihimpun, peristiwa mematikan
ini menewaskan delapan orang, di mana lima jenazah telah berhasil ditemukan dan
dievakuasi, sementara tiga lainnya masih terus dicari oleh tim gabungan. Selain menelan korban jiwa, sedikitnya sepuluh unit rumah
warga dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam akibat
kekuatan ledakan tersebut.Kasat Reskrim Polres Biak, Ipda Daniel Rumpaidus,
membenarkan informasi tersebut dan menyebutkan proses identifikasi korban serta
kerusakan masih berlangsung secara intensif. Sementara itu, Kapolres Biak Numfor, AKBP Ari Trestiawan,
menjelaskan bahwa penyebab ledakan diduga kuat berasal dari bahan peledak lama
yang tertimbun selama puluhan tahun. Tim gabungan TNI dan Polri telah dikerahkan ke lokasi untuk
melakukan evakuasi korban, pengamanan, serta sterilisasi wilayah guna
memastikan tidak ada lagi bahaya yang mengancam keselamatan warga sekitar.Pihak kepolisian telah memasang garis polisi dan menutup
akses menuju tempat kejadian perkara karena kondisi di lokasi dinilai belum
sepenuhnya aman. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Jun 2026, 11:59 WIT
Pengendara Tewas Tabrak Tiang Papan Nama, Diduga Karena Mabuk Alkohol
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah kecelakaan tunggal yang
memakan korban jiwa terjadi di Jalan Hasanuddin, tepatnya di pintu masuk Pasar
Sentral Mimika, pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 06.10 WIT. Peristiwa
nahas ini menimpa E.W, pengendara sepeda motor Yamaha Mio M3 yang saat itu
melaju dari arah Irigasi menuju persimpangan lampu merah Hasanuddin – Budi
Utomo. Di lokasi kejadian, pengendara tersebut diduga kehilangan kendali atas
arah laju kendaraannya hingga menabrak tiang papan nama yang berdiri di sisi
jalan.Kasihumas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, menjelaskan bahwa
setelah kejadian personel Satuan Lantas segera tiba di lokasi dan membawa
korban ke RSUD Mimika untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan
meninggal dunia oleh tim dokter setelah mendapatkan penanganan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, penyebab
utama kecelakaan diduga kuat karena pengendara berada di bawah pengaruh minuman
beralkohol, sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraan dengan aman dan
selamat.Akibat kejadian tersebut, kerugian materiil diperkirakan
mencapai Rp5 juta, sedangkan kendaraan serta barang bukti lainnya telah
diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Lalu Lintas untuk proses pemeriksaan
lebih lanjut.Pihak kepolisian menegaskan bahwa kondisi tubuh yang tidak
segar atau terpengaruh zat tertentu sangat membahayakan keselamatan diri
sendiri maupun orang lain saat berada di jalan raya.Polres Mimika kembali mengimbau seluruh pengguna jalan agar
selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan di setiap
perjalanan. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mei 2026, 20:21 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Penamatan Santri Angkatan II Ponpes Ahsanul Ulum, Kemenag & Pemkab Apresiasi Peran Pesantren
Papuanewsonline.com, Mimika — Pondok Pesantren Tahfidzul
Qur'an Ahsanul Ulum menggelar acara penamatan santri dan santriwati Angkatan II
Tahun 2026 di Mimika, Senin (02/06/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum
penting bagi para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren untuk
melanjutkan perjalanan akademik ke jenjang yang lebih tinggi.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Gabriel
Rettobyaan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelepasan santri bukan sekadar
acara perpisahan, melainkan langkah awal menuju masa depan yang lebih luas.Menurutnya, para santri diharapkan mampu menjadi generasi
penerus bangsa yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, serta mampu menjadi
teladan di tengah masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada para orang
tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada pondok pesantren."Pesantren memiliki peran besar dalam membentuk sumber
daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Nilai-nilai seperti
kejujuran, kesederhanaan, solidaritas, kemandirian, serta pengendalian diri
menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di pesantren," ujarnya.Ia menambahkan, penguatan iman menjadi fondasi utama dalam
membangun karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan
kehidupan di masa mendatang.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Bokeyau, menyampaikan
apresiasi kepada pimpinan pondok pesantren, Yayasan Papua Cerdas Insani, para
ustaz, dan ustazah yang telah dengan tulus dan penuh dedikasi mendidik generasi
muda.Ia menilai keberhasilan menamatkan para santri merupakan
bukti nyata kontribusi pesantren dalam mendukung pembangunan sumber daya
manusia yang cerdas, berakhlak mulia, berintegritas, serta memiliki fondasi
keimanan yang kuat."Kepada para santri, penamatan ini bukanlah akhir dari
proses belajar, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju masa depan. Ilmu
dan nilai-nilai yang diperoleh selama berada di pesantren hendaknya menjadi
bekal untuk melanjutkan pendidikan dan mengamalkan kebaikan di tengah
masyarakat," katanya.Pemerintah Kabupaten Mimika berharap para lulusan Pondok
Pesantren Tahfidzul Qur'an Ahsanul Ulum dapat tumbuh menjadi generasi muda yang
cerdas, santun, menghargai perbedaan, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan
daerah dan bangsa.Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa di tengah
keberagaman suku, budaya, dan agama di Mimika, pesantren memiliki peran
strategis dalam membentuk generasi yang toleran, cinta damai, dan mampu menjadi
perekat persaudaraan.Pemerintah Kabupaten Mimika turut menyampaikan penghargaan
kepada para orang tua yang telah memilih pendidikan berbasis karakter dan agama
bagi anak-anak mereka. Pendidikan tersebut dinilai sebagai investasi terbaik
untuk membangun masa depan yang cerah dan penuh keberkahan.Melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan,
Pemkab Mimika berkomitmen terus mendukung penguatan pendidikan agama dan
pembinaan karakter sebagai bagian dari upaya mewujudkan Mimika yang aman,
cerdas, dan sejahtera.Acara penamatan berlangsung khidmat dan penuh haru, menjadi
momen berharga bagi para santri, orang tua, serta seluruh keluarga besar Pondok
Pesantren Tahfidzul Qur'an Ahsanul Ulum. Penulis: Bim
Editor: GF
03 Jun 2026, 08:35 WIT
Pemuda Lintas Agama Mimika Galang Dana Bangun Kembali Gereja yang Terbakar
Papuanewsonline.com, Timika – Semangat persaudaraan dan
toleransi tampak nyata di persimpangan Jalan Budi Utomo – Jalan Hasanuddin,
Mimika, pada Senin (1/6/2026). Puluhan pemuda dari berbagai latar belakang
agama berkumpul dalam aksi penggalangan dana jalanan untuk membantu pembangunan
kembali Gereja Katolik Stasi Santa Fransiskus Xaverius Poumako yang ludes
terbakar pekan lalu.Kegiatan yang digagas oleh Front Aksi Kemanusiaan ini
direncanakan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu, 3 Juni mendatang.Sebanyak 12 organisasi pemuda dan komunitas turut
berpartisipasi penuh, antara lain PMII, PMKRI, GMNI, GMKI, IMM, Pemuda Muslim
Mimika, Pemuda Katolik, Barisan Merah Putih, Forum Papua Tengah Terang, Pemuda
Sorong Raya, APKM, hingga komunitas penggemar sepak bola Portugal Timika. Berbekal kotak sumbangan dan pduk sederhana, mereka
dengan ramah menyapa para pengendara dan pengguna jalan untuk mengajak berbagi
kebaikan demi sesama yang tertimpa musibah.Koordinator aksi sekaligus Ketua Pemuda Muslim Mimika,
Arifin Letsoin, menyatakan bahwa musibah yang menimpa rumah ibadah tersebut
merupakan duka bersama bagi seluruh warga Mimika tanpa memandang perbedaan
keyakinan.“Mari kita bergerak bersama membangun kembali tempat ibadah
saudara kita. Ini adalah tanggung jawab dan kepedulian kita semua sebagai
sesama anak bangsa,” ujarnyaSeluruh dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan
sepenuhnya untuk proses pembangunan kembali gedung gereja yang berada di
wilayah Distrik Mimika Timur. Gerakan sosial dari kalangan akar rumput ini menjadi bukti
nyata bahwa perbedaan tidak memisahkan persaudaraan, melainkan semakin
mempererat rasa kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi kesulitan. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Jun 2026, 22:20 WIT
Peringati Hari Lahir Pancasila, Pemuda Papua Tengah: Kami Anak Papua, Kami Anak Pancasila
Papuanewsonline.com, Timika – Semangat kebangsaan dan
persatuan berkumandang kencang dari kalangan generasi muda Papua Tengah dalam
peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Mengangkat tema “Anak Papua, Anak
Pancasila”, kegiatan yang digelar di kawasan Pelabuhan Poumako, Mimika, pada Minggu
(31/5/26) ini menjadi ruang refleksi sekaligus ajakan nyata bagi pemuda untuk
menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur dasar negara dalam kehidupan
sehari-hari.Acara ini diselenggarakan oleh Banteng Mienting bersama
Yayasan Althea Mee Papua dan Rembuk Pemuda Papua Tengah, diisi dengan diskusi
kebangsaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan tokoh sipil.Koordinator Rembuk Pemuda Papua Tengah, Brigita Pekey,
menjelaskan bahwa tema tersebut mengandung makna mendalam: pemuda Papua adalah
bagian utuh dari bangsa Indonesia yang memiliki hak dan tanggung jawab yang
sama. “Menjadi Anak Papua sekaligus Anak Pancasila berarti tetap
bangga dengan budaya dan identitas asal, namun tetap menjunjung tinggi
persatuan, gotong royong, serta semangat kebangsaan sebagai warga negara
Indonesia,” tegasnya. Ia menekankan nilai-nilai ini harus dibuktikan dengan
tindakan nyata, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga toleransi, hingga
berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.Brigita mengakui generasi muda kini menghadapi berbagai
tantangan, mulai dari pengaruh buruk media sosial hingga lemahnya pemahaman
kebangsaan. Oleh karena itu, wadah seperti ini penting untuk membangun
ruang edukasi dan dialog yang sehat, agar pemuda tumbuh menjadi agen perubahan
yang cinta tanah air sekaligus memiliki nasionalisme yang kokoh. Berbagai program kolaboratif seperti kegiatan sosial,
diskusi kepemudaan, dan aksi berbagi telah disiapkan, khususnya menyambut HUT
Kemerdekaan RI mendatang. Lokasi di Pelabuhan Poumako sengaja dipilih karena
melambangkan keterbukaan dan konektivitas menuju masa depan yang lebih maju.Harapannya, semangat yang tumbuh dalam peringatan ini tidak
hanya berhenti sebagai seremoni, melainkan terus hidup dan diamalkan. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
01 Jun 2026, 22:07 WIT
Tokoh Pemuda Papua Soroti Ancaman Provokasi Asing dan Kerentanan Sosial di Papua
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh Pemuda Wilayah Adat
Tabi, Paulinus Ohee, menilai berbagai dinamika sosial yang berkembang di Papua
belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh kepentingan luar
yang berupaya memanfaatkan kondisi sosial masyarakat, terutama generasi muda.Menurutnya, kemunculan film “Pesta Babi” dan berbagai narasi
provokatif di ruang publik patut dicermati secara kritis agar tidak menjadi
alat yang memecah persatuan bangsa maupun memicu konflik sosial di Tanah Papua."Indonesia saat ini sedang bergerak menuju kemajuan
besar sebagai kekuatan ekonomi kawasan. Karena itu, menurut dia, terdapat
pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia tumbuh menjadi negara
kuat dan berpengaruh di Asia", katanya dalam keterangan kepada wartawan. Ia bahkan menilai pola-pola propaganda dan pembentukan opini
publik yang berkembang saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang
krisis politik tahun 1998.“Generasi muda, khususnya Gen Z, harus diberikan pemahaman
yang baik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibangun untuk
menciptakan perpecahan. Anak-anak muda Papua harus menjadi generasi yang
kritis, cerdas, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu,” ujar
Paulinus.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan
Papua tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga dipengaruhi
faktor ideologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga masuknya budaya asing
yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Papua. "Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak
tertentu untuk memperkeruh situasi dan menghambat pembangunan di Papua",
tandasnya. Paulinus menilai persoalan ekonomi menjadi salah satu titik
paling rentan yang sering dimanfaatkan untuk mempengaruhi masyarakat Papua.
Ketika kesejahteraan belum merata, lapangan pekerjaan terbatas, dan akses
pendidikan maupun kesehatan masih belum optimal, masyarakat menjadi lebih mudah
diprovokasi dan diarahkan pada konflik yang merugikan masyarakat Papua sendiri.“Di Papua ini banyak masyarakat yang sebenarnya hanya ingin
hidup tenang dan sejahtera. Tetapi ketika ada persoalan ekonomi, pendidikan,
dan lapangan kerja yang belum tuntas, itu sering dimanfaatkan oleh pihak lain
untuk menciptakan konflik dan mempengaruhi masyarakat,” katanya.Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan di Papua
tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata, tetapi harus dibarengi
pendekatan kemanusiaan yang mampu menghadirkan rasa keadilan bagi Orang Asli
Papua. Karena itu, ia berharap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua benar-benar
mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di akar rumput."Negara harus hadir secara utuh melalui pemerataan
pembangunan, penegakan hukum yang adil, peningkatan kualitas pendidikan dan
kesehatan, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat
Papua", tegasnya. Lebih lanjut, ia berharap Orang Asli Papua dapat merasakan
dirinya sebagai tuan di negerinya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).“Harapan kami, Otonomi Khusus benar-benar dirasakan
manfaatnya oleh Orang Asli Papua. Negara harus hadir dengan pendekatan
kemanusiaan, keadilan harus merata, dan hukum ditegakkan dengan adil agar
masyarakat Papua merasa memiliki masa depan yang baik dalam bingkai NKRI,”
tutupnya. Penulis: Jid
Editor: GF
29 Mei 2026, 18:25 WIT
Jamaah Mimika Tetap Khusyuk Salat Iduladha 1447 H di Tengah Guyuran Hujan
Papuanewsonline.com, Timika – Meski diguyur hujan ringan,
suasana kekhusyukan menyelimuti pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah yang
digelar di halaman Gedung Graha Eme Neme Yauware, Kabupaten Mimika, Rabu
(27/5/2026). Ratusan jamaah tetap hadir dan melaksanakan ibadah dengan penuh
semangat serta kebersamaan, menjadikan momen suci ini semakin bermakna meskipun
cuaca kurang bersahabat.Ibadah pagi tersebut dipimpin langsung oleh Imam Ustadz
Kamsir, mengajak seluruh umat untuk merenungi makna pengorbanan dan ketaatan
sejati.Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Mimika, Ustadz Joko
Prianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah tahun ini tersebar luas di
seluruh penjuru wilayah.“Kami menetapkan sebanyak 94 titik pelaksanaan Salat
Iduladha di Mimika, hasil koordinasi bersama Dewan Kemakmuran Masjid, MUI, para
mubaligh, dan berbagai organisasi Islam. Tujuannya agar umat di setiap distrik
maupun kampung dapat merayakan hari raya ini dengan mudah dan nyaman di tempat
terdekat,” jelasnya, menandakan semangat kebersamaan yang tumbuh luas di tengah
masyarakat.Dalam khotbah yang disampaikan KH Abdul Karim Lukman, umat
diajak meneladani keteguhan hati Nabi Ibrahim AS dalam menjaga keimanan dan
selalu mencari kebenaran di tengah kehidupan yang semakin kompleks. “Umat harus bijak menggunakan akal dan hati nurani untuk
memilah mana yang hak dan mana yang batil,” pesannya.Ia juga menekankan pentingnya memelihara hubungan harmonis
antara orang tua dan anak, serta mengingatkan bahwa makna kurban bukan sekadar
menyembelih hewan, melainkan wujud ketulusan hati dan pengorbanan harta demi
meraih ridho Allah SWT.Perayaan Iduladha kali ini menjadi bukti kekuatan
persaudaraan dan iman umat Islam di Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Mei 2026, 18:26 WIT
Sambut Iduladha, Pemuda Muslim Mimika Perkuat Kolaborasi Lewat Lomba Kebersihan Masjid
Papuanewsonline.com, Mimika — Puncak acara Lomba Kebersihan
Lingkungan Masjid se-Distrik Mimika Baru dalam rangka menyambut Hari Raya
Iduladha berlangsung meriah pada Senin, 26 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung
tema “Masjid Bersih, Ibadah Nyaman, Qurban Berkah” ini menjadi momentum
kolaborasi antara pemuda muslim, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan pemerintah
dalam membangun kepedulian terhadap kebersihan lingkungan masjid dan
masyarakat.Dalam perlombaan tersebut, Masjid Nurul Hidayah berhasil
meraih Juara 1, disusul Masjid Asy-Syuhada sebagai Juara 2, Masjid Ittihadul
Ummah sebagai Juara 3, dan Masjid An-Nur sebagai Juara Harapan 1.Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut murni lahir dari semangat
kolaborasi dan dorongan bersama dalam menyambut momentum Iduladha.“Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi bersama pemuda
muslim dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang positif
dan bermanfaat. Kami sangat mengapresiasi langkah teman-teman yang telah ikut
berpartisipasi dalam menjawab berbagai tantangan dan polemik sosial di
lingkungan masyarakat, khususnya terkait kebersihan dan keamanan lingkungan,”
ujarnya.Arifin juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan hari ini
merupakan bentuk kepedulian nyata yang patut diapresiasi bersama. Ia berharap
pemuda muslim dapat terus aktif dan memiliki inisiatif dalam mendampingi
pemerintah daerah membangun Kabupaten Mimika.Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun,
memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan para pemuda muslim dan DKM
se-Distrik Mimika Baru. Menurutnya, kegiatan seperti ini harus terus
dilanjutkan karena menjadi contoh positif bagi generasi muda.“Inilah pemuda yang kami harapkan, pemuda yang juga
diharapkan oleh pemerintah. Banyak dinamika sosial yang harus kita selesaikan
bersama-sama dengan bergandengan tangan,” kata Merlyn.Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melihat dan mendukung
kegiatan nyata yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, program yang sudah
berjalan dan dipublikasikan akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk
memberikan dukungan.Merlyn juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh DKM yang
telah menjadikan masjid sebagai tempat edukasi yang baik bagi masyarakat. Ia
mengajak seluruh pihak untuk terus menghadirkan kegiatan positif yang
melibatkan pemuda.“Pemuda jangan hanya berada di dalam grup-grup WhatsApp.
Silakan kritisi pemerintah, tetapi kami juga membutuhkan pemuda yang mau turun
langsung bekerja bersama-sama di lapangan,” tegasnya.Ia menekankan bahwa program yang bertujuan untuk kebaikan
masyarakat harus dijalankan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan
pribadi.“Kami siap menjembatani, kami siap berbagi, dan kami siap
berkolaborasi,” tutupnya. Penulis: BimEditor: GF
26 Mei 2026, 19:55 WIT
