Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Kaesang Bakal Hadiri RAKORWIL di Nabire, DPW PSI Papua Tengah Gelar Rapat Persiapan.
Papuanewsonline.com, Nabire - Jelang kedatangan Ketua Umum DPP
PSI di Nabire, DPW PSI Papua Tengah mengadakan rapat persiapan pada hari Rabu, 22/04/2026 di kediaman ketua
DPW PSI Papua Tengah. Rapat yang diawali ramah tamah
dan perkenalan dengan Ketua DPW yang baru saja mendapatkan mandat dari Ketua
Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep yaitu bro Isaias Douw yang menggantikan (alm) bro Nesco Wonda ini dihadiri oleh unsur pimpinan
DPW PSI Papua Tengah, DPD dari 8 kabupaten serta anggota legislative dari PSI
di Papua Tengah. DPP PSI meyakini bahwa hadirnya
Isaias Douw dengan berbagai pengalaman politiknya selama ini dapat membawa
angin segar bagi kemajuan dan eksistensi PSI di Papua Tengah. Apalagi jika
dilihat dari perolehan kursi legislatif,, Papua Tengah menempati urutan kedua
terbanyak di Indonesia setelah Propinsi NTT. Selain ramah tamah, Rapat
Pimpinan DPW dan DPD ini juga membahas kesiapan jelang pelaksanaan Rapat Koordinasi
Wilayah (RAKORWIL) perdana yang berisikan beberapa agenda penting, antara lain
Pelantikan Pengurus DPW Papua Tengah, DPD 8 kabupaten oleh Ketua Umum DPP PSI
Kaesang Pangarep, serta materi-materi pendukung bagi penguatan struktur Partai secara
internal dan persiapan verifikasi Partai Politik. Rapat dipimpin langsung oleh
Ketua DPW PSI Papua Tengah, bro Isaias Douw didampingi Sekretaris bro Jemi
Patabang yang juga anggota DPR Propinsi Papua Tengah dan Bendahara sist Ina Erari serta beberapa pengurus di tingkat DPW. Selain itu hadir pula ketua-ketua
DPD dari 8 kabupaten yaitu Nabire, Mimika, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya,
Puncak, Puncak Jaya serta anggota legislative masing-masing.
RAKORWIL yang akan berlangsung
pada tanggal 07 Mei 2026 di Nabire tersebut akan menghadirkan Ketua Umum DPP
PSI, Kaesang Pangarep beserta rombongan yang juga melakukan lawatan ke Propinsi
lainya se-Papua Raya. Hal ini sebagai wujud komitmen dan keseriusan PSI untuk “berperang”
di 2029 dengan melakukan penguatan struktur dari pusat hingga daerah bahkan
kampung. Penulis : Hendrik Editor : GF
24 Apr 2026, 17:02 WIT
Bantuan Pangan Cair Di Mimika, 27.209 Keluarga Terima Beras Dan Minyak
Papuanewsonline.com, Timika - Pemerintah melalui Perum Bulog
Cabang Timika segera menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu di
Kabupaten Mimika. Total bantuan yang disiapkan mencapai 544.180 kg beras dan
108.836 Liter minyak goreng. Bantuan ini merupakan alokasi untuk periode
Februari dan Maret 2026 yang penyalurannya diperpanjang hingga bulan ini dan
Mei mendatang, menyasar sebanyak 27.209 penerima yang tersebar di 18 distrik.Kepala Bulog Timika, Dedy Wahyudi, menjelaskan bahwa setiap
keluarga penerima manfaat akan mendapatkan paket bantuan sekaligus untuk dua
bulan. "Mereka akan menerima total 20 kg beras dan 4 Liter
minyak goreng. Data penerima ini murni berasal dari Bapanas yang berbasis pada
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos," ungkapnya (23/4/2026)."Kami berharap penyaluran ini berjalan lancar, tepat
waktu, dan yang paling penting tepat sasaran. Semoga bantuan ini dapat
meringankan beban ekonomi masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok
keluarga di tengah kondisi saat ini," ujar Dedy menyampaikan harapannya.Untuk memastikan distribusi berjalan aman dan tertib, Bulog
akan berkoordinasi penuh bersama pemerintah distrik serta melibatkan dukungan
keamanan dari TNI dan Polri.Penyerahan akan dilakukan secara kolektif di titik-titik
yang telah ditentukan, agar bantuan dapat diterima langsung oleh yang namanya
terdaftar sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP). Penulis: Andy Ilham
Editor: GF
24 Apr 2026, 13:10 WIT
SPPG Oyehe Nabire 002 Dipuji, Program MBG Dinilai Nyata Gerakkan Ekonomi Rakyat
Papuanewsonline.com, Timika – Pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Papua Tengah mulai menunjukkan dampak nyata di
lapangan. Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah SPPG Oyehe Nabire 002
yang dinilai berhasil menggabungkan kualitas pelayanan dengan pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal.Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Aliansi
Pengusaha Papua di Timika setelah melakukan pemantauan dan analisa langsung
terhadap operasional dapur tersebut.Ketua Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Emus Kogoya,
menegaskan bahwa SPPG Oyehe Nabire 002 telah menjalankan program dengan standar
yang baik serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.“Setelah kami melakukan pantauan dan analisa secara
langsung, kami melihat langkah-langkah pelayanan dari SPPG Oyehe Nabire 002 ini
sangat baik. Ini yang kami bilang, program seperti ini jangan hanya berjalan,
tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Dan di sini kami melihat manfaat
itu nyata,” tegas Emus Kogoya.Menurutnya, salah satu keunggulan utama dapur tersebut
adalah keberpihakan terhadap pelaku ekonomi kecil, terutama mama-mama Papua
yang berjualan di pasar tradisional.“Yang paling penting bagi kami adalah dapur ini membeli
langsung bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar. Ini langkah
yang sangat positif, karena ekonomi masyarakat kecil ikut bergerak. Program MBG
jangan sampai hanya bicara makanan, tetapi juga harus menghadirkan keadilan
ekonomi bagi rakyat kecil. Itu yang kami lihat berjalan di sini,” ujarnya.Emus menilai pendekatan tersebut selaras dengan semangat
pemerintah pusat dalam memastikan program strategis benar-benar berdampak
langsung bagi masyarakat bawah.“Kalau masyarakat kecil ikut tumbuh, pedagang kecil ikut
hidup, nelayan kecil ikut mendapat manfaat, maka di situlah letak keberhasilan
program pemerintah. Jadi kami sangat mengapresiasi cara kerja seperti ini,”
katanya.Tidak hanya memberdayakan pedagang pasar, SPPG Oyehe Nabire
002 juga dinilai menjaga kualitas bahan pangan secara serius. Untuk kebutuhan
ikan, dapur tersebut membeli langsung dari nelayan kecil, termasuk mama-mama
Papua yang baru kembali melaut.Sekretaris Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Aji Lemauk,
menilai penggunaan bahan baku segar menjadi indikator penting profesionalisme
dapur dalam menjalankan program MBG.“Kami melihat mereka sangat serius dalam memilih bahan baku.
Ikan yang dibeli itu segar, langsung dari nelayan kecil. Sayur, buah, dan bumbu
juga dalam kondisi segar. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak asal memasak,
tetapi benar-benar memperhatikan kualitas makanan yang akan dikonsumsi,” kata
Aji Lemauk.Ia menambahkan bahwa kualitas bahan pangan menjadi faktor
utama dalam mendukung tujuan besar program MBG, yakni menciptakan generasi yang
sehat dan kuat.“Kalau mau menciptakan generasi hebat dan masa depan cerah,
maka makanan yang disiapkan juga harus benar-benar berkualitas. Kami melihat
SPPG Oyehe Nabire 002 punya kesadaran itu,” ujarnya.Selain kualitas bahan, aspek disiplin kerja juga menjadi
perhatian dalam penilaian Aliansi Pengusaha Papua. Mereka melihat seluruh
proses operasional dapur berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).“Program ini besar, menyangkut kebutuhan masyarakat dan masa
depan anak-anak. Karena itu tidak boleh dikerjakan sembarangan. Harus ada SOP
yang jelas, disiplin yang kuat, dan pengawasan yang baik. Kami melihat hal itu
dijalankan di SPPG Oyehe Nabire 002,” tegas Aji.Sementara itu, anggota Aliansi Pengusaha Papua, Faya Naa,
menyoroti penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai cukup
ketat di dapur tersebut.“Kami melihat penerapan safety atau K3 di dapur ini cukup
ketat. Ini sangat penting, karena dapur yang baik bukan hanya soal hasil akhir
makanan, tetapi juga soal bagaimana prosesnya dijalankan secara aman, tertib,
bersih, dan bertanggung jawab,” ungkap Faya Naa.Menurutnya, penerapan K3 yang baik akan memberikan dampak
positif terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan.“Bagi kami, ini nilai tambah yang besar. Karena dengan
penerapan K3 yang baik, maka lingkungan kerja lebih aman, kebersihan lebih
terjaga, dan kualitas pelayanan juga ikut meningkat. Hal seperti ini sangat
patut ditiru oleh dapur-dapur SPPG lainnya,” katanya.Lebih jauh, Faya menekankan bahwa keberhasilan program MBG
tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari dampak sosial dan
ekonomi yang ditimbulkan.“Kalau program ini dijalankan dengan pola seperti ini,
membeli dari masyarakat lokal, menjaga kualitas bahan, disiplin pada SOP, dan
menerapkan K3 secara ketat, maka manfaatnya akan jauh lebih besar. Program ini
bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus penopang lahirnya generasi
Papua yang sehat dan cerdas,” ujarnya.Secara keseluruhan, Aliansi Pengusaha Papua di Timika
menilai SPPG Oyehe Nabire 002 telah menunjukkan praktik ideal dalam pelaksanaan
program MBG.Model kerja yang profesional sekaligus berpihak pada
masyarakat dinilai penting untuk direplikasi di berbagai daerah, khususnya di
Papua Tengah.Emus Kogoya pun berharap praktik baik tersebut dapat menjadi
standar bagi dapur MBG lainnya.“Kami berharap ini jangan berhenti di sini. Apa yang baik
harus dijadikan contoh. SPPG Oyehe Nabire 002 sudah memperlihatkan bahwa
program MBG bisa dijalankan dengan baik, tertib, aman, dan berpihak kepada
rakyat kecil. Ini model yang harus didorong bersama,” tandasnya.Dengan pola kerja yang disiplin, penggunaan bahan segar,
serta keterlibatan aktif masyarakat lokal, SPPG Oyehe Nabire 002 dinilai
berhasil menghadirkan manfaat ganda, yakni peningkatan gizi sekaligus penguatan
ekonomi kerakyatan. (GF)
23 Apr 2026, 20:47 WIT
Evaluasi Kinerja Layanan Publik 2026, MPP Mimika Dapat Apresiasi dan Siap Ekspansi ke Distrik
Papuanewsonline.com, Mimika — Evaluasi kinerja layanan
publik di Kabupaten Mimika tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, khususnya
pada pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Slamet Sutejo saat diwawancarai
pada Rabu, (22/04/2026).
Dalam keterangannya, Slamet menegaskan bahwa prinsip utama
dalam pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama dalam aspek pelaporan.
Namun, hal tersebut dipastikan akan segera dilengkapi.
“Perlu dipahami bahwa urusan pelaporan bukan berada di MPP,
melainkan leading sector-nya ada di bagian organisasi dan tata laksana (Orta),”
jelasnya.
Terkait MPP, Slamet menyampaikan bahwa layanan tersebut
mendapat apresiasi sejak diresmikan hingga saat ini. MPP Mimika dinilai mampu
berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Bahkan, MPP fisik dan digital di Mimika telah berjalan secara bersamaan,
menjadikannya salah satu daerah di Papua yang mampu mengintegrasikan kedua
sistem tersebut.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak cepat berpuas
diri. Ke depan, layanan publik yang sudah terpusat di MPP diharapkan dapat
diperluas hingga ke tingkat distrik. Saat ini, langkah awal sudah mulai
terlihat, seperti hadirnya layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) di
beberapa distrik.
“Nantinya, OPD teknis lainnya juga dapat bergabung di bawah
koordinasi Dinas PTSP, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perizinan dan
administrasi langsung di distrik,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, masyarakat di wilayah seperti
Mapurujaya, Wania, hingga Kuala Kencana tidak perlu lagi datang ke pusat kota
untuk mendapatkan layanan. Terlebih, kawasan tersebut memiliki aktivitas
ekonomi yang cukup tinggi. Pemanfaatan kantor distrik yang sudah memadai juga
menjadi bagian dari strategi, dengan lantai bawah difungsikan sebagai pusat
layanan publik.
Selain penguatan layanan, Slamet menekankan pentingnya
inovasi berkelanjutan dalam MPP. Ia menyebutkan bahwa peningkatan kualitas
layanan harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem pelaporan sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas.
Untuk mengukur kualitas layanan, pemerintah menggunakan
sejumlah indikator, salah satunya indeks kepuasan masyarakat. Penilaian ini
mencakup kemudahan prosedur, kecepatan layanan, hingga penanganan pengaduan.
Respons masyarakat, baik melalui survei, forum publik, media sosial, maupun
ulasan daring, menjadi tolok ukur utama.
“Tidak ada layanan yang sempurna, tetapi setiap kekurangan
harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kualitas
pelayanan di lapangan dan kelengkapan administrasi pelaporan. Menurutnya,
pelayanan yang sudah baik harus didukung dengan pelaporan yang lengkap agar
penilaian kinerja tetap optimal.
Secara keseluruhan, Slamet menegaskan bahwa kualitas
pelayanan publik harus tercermin baik secara faktual maupun administratif.
Keduanya harus berjalan selaras guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penulis: Bim
Editor: GF
23 Apr 2026, 00:05 WIT
Refleksi Kedatangan Wapres di Mimika, Dewan Adat Soroti Krisis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Mimika – Kedatangan Wakil Presiden RI
dalam kunjungan kerja pada 20–21 April 2026 di Kabupaten Mimika memunculkan
berbagai dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Dewan
Adat Daerah Kabupaten Mimika, Vinsen Oniyoma, yang menyampaikan refleksi kritis
atas situasi sosial dan pemerintahan di daerah tersebut.Dalam pandangannya, kunjungan tersebut justru membuka
realitas yang selama ini dirasakan masyarakat, yakni menumpuknya aspirasi yang
belum tersalurkan secara maksimal."Aspirasi Membuludak, harapan kosong ke jakarta”
ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada media.Ia menilai, kondisi pelayanan publik di Mimika saat ini
ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat akumulasi kekecewaan
masyarakat."Protokoler dan akumulasi kekecewaan pelayanan publik
di Mimika ibarat BOM waktu yang meledak." tegasnya.Menurut Vinsen, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya
kecenderungan sentralisasi harapan masyarakat kepada pemerintah pusat, bukan
lagi kepada pemerintah daerah.“Sentralisasi Harapan" dimana masayarakat merasa hanya
pemerintah pusat yang mampu memberikan harapan, solusi atau perbaikan dari pada
pemerintah daerah serta pelayanan.Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk "mosi tidak
percaya" secara sosiologis, yang mencerminkan krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pimpinan daerah.Dalam refleksinya, Vinsen menjelaskan bahwa ketidakpercayaan
tersebut dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari buruknya pelayanan
publik hingga praktik birokrasi yang dinilai berbelit."Ketidak percayaan ini biasanya dipicu oleh pelayanan
publik yang buruk, birokrasi berbelit-belit,Pekraktek KKN,atau kebijakan yang
tumpah tindi di daerah."Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan sinyal kuat
adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera
dibenahi."Ini adalah sinyal kuat adanya masalah serius dalam
tata kelola pemerintahan di daerah."Secara umum, Vinsen melihat adanya penurunan legitimasi
kepemimpinan di tingkat lokal yang berdampak pada meningkatnya harapan
masyarakat kepada pemerintah pusat."Otoritas moral dan kepercayaan kepemimpinan sedang
runtuh sehingga legitimasi kepemimpinan pusat diharapkan mengambil alih atau
mengintervensi."Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan krisis
yang lebih luas dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah."Situasi di mana masyarakat secara luas tidak percaya
kepada pimpinan daerah ( Bupati, Gubernur dan DPRP dan DPRD), namun mereka
masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat.ini sebuah fenomena
krisis."Dalam penilaiannya, masyarakat mulai meragukan kemampuan
pimpinan daerah dalam mengelola kepentingan publik dan mewakili aspirasi
rakyat."Masayarakat menilai pimpinan2 lokal daerah gagal dalam
mewakili aspirasi, dalam mengelola keoentingan publik."Ia menambahkan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian
serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika sebagai penyelenggara
pelayanan publik.Vinsen juga menyampaikan sejumlah
rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk segera melakukan pembenahan. Di antaranya adalah evaluasi sistem protokoler dalam
penyambutan tamu negara, agar lebih tertata dan melibatkan masyarakat adat
secara layak. Ia juga mendorong evaluasi terhadap
kepala-kepala OPD yang dinilai belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Otonomi
Khusus di Mimika.Vinsen menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar
menyentuh masyarakat adat Papua sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga meminta adanya teguran terhadap biro protokoler agar
setiap kunjungan kenegaraan ke depan dapat dirancang dengan lebih inklusif.Dengan refleksi ini, Dewan Adat berharap pemerintah daerah
dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan
masyarakat.Kunjungan Wakil Presiden pun dinilai menjadi momentum
penting untuk membaca kondisi riil di lapangan sekaligus memperbaiki arah
kebijakan pembangunan di Mimika. (GF)
22 Apr 2026, 23:58 WIT
Menhub Lepas Kloter Pertama Haji 2026, Layanan Khusus dan Keselamatan Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Tangerang – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama tahun
1447H/2026M di Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten, Rabu (22/4/2026).Pelepasan ini turut dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah
Mochamad Irfan Yusuf serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto,
sebagai penanda dimulainya operasional penyelenggaraan angkutan haji tahun ini.Kegiatan tersebut menjadi momentum penting yang menunjukkan
kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji sejak
keberangkatan hingga kepulangan.Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa
seluruh fasilitas di Terminal 2F telah dipersiapkan secara optimal untuk
menunjang kenyamanan jemaah.“Terminal 2F telah kami siapkan secara khusus untuk
memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, mulai dari fasilitas hingga alur
pelayanan yang terintegrasi. Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan
pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar sejak dari tanah air,” ujar
Menhub Dudy.Terminal 2F sendiri difungsikan sebagai terminal khusus haji
yang dilengkapi dengan layanan Mecca Route, sehingga proses keimigrasian Arab
Saudi dapat dilakukan lebih awal di Indonesia.Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, pemerintah
menyediakan 10 konter imigrasi guna mempercepat layanan bagi para jemaah.Pada kesempatan ini, kloter pertama yang diberangkatkan
adalah Banten 1 dengan jumlah 393 jemaah menggunakan penerbangan GA 7302 tujuan
Madinah.Penerbangan haji dari terminal ini dilayani oleh maskapai
Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang telah disiapkan untuk mengangkut
jemaah secara bertahap.Menhub Dudy juga memastikan bahwa seluruh armada pesawat
yang digunakan telah melalui pemeriksaan kelayakan yang ketat."Seluruh pesawat yang digunakan telah melalui ramp
inspection dan dinyatakan laik udara sehingga aspek keselamatan penerbangan
dapat terjamin. Kami juga menyiapkan rute alternatif sebagai langkah mitigasi
jika terjadi gangguan pada jalur utama penerbangan," tutur Menhub Dudy.Secara nasional, pada tahun 2026 pemerintah akan
memberangkatkan lebih dari 221.000 jemaah haji dari 14 bandara embarkasi di
seluruh Indonesia melalui 525 kloter penerbangan.Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu embarkasi terbesar
dengan total 34.557 jemaah atau sekitar 16,99 persen dari total nasional.Selain di Tangerang, pada hari yang sama Menhub juga melepas
keberangkatan jemaah haji kloter pertama dari embarkasi Kertajati, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat.Sebanyak 441 jemaah diberangkatkan dari embarkasi tersebut,
yang merupakan bagian dari total 17.460 jemaah yang akan berangkat melalui
Kertajati.Dalam kesempatan itu, Menhub juga menyampaikan pesan kepada
seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur perjalanan
dengan baik."Kami berharap perjalanan Bapak dan Ibu dapat berjalan
dengan lancar, sampai di Tanah Suci dengan selamat untuk menjalankan ibadah
haji dengan lancar. Semoga menjadi Haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga sehat
selalu. Begitu juga nanti dalam kepulangannya, semoga berjalan dengan lancar
dan sampai ke Tanah Air dengan selamat dan sehat," kata Menhub Dudy.Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk terus
meningkatkan kualitas layanan transportasi udara dalam mendukung kelancaran
penyelenggaraan ibadah haji.Pemerintah juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan
ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta
memperoleh predikat haji yang mabrur. (GF)
22 Apr 2026, 23:50 WIT
Pilihan Redaksi
Kaesang Bakal Hadiri RAKORWIL di Nabire, DPW PSI Papua Tengah Gelar Rapat Persiapan.
Papuanewsonline.com, Nabire - Jelang kedatangan Ketua Umum DPP
PSI di Nabire, DPW PSI Papua Tengah mengadakan rapat persiapan pada hari Rabu, 22/04/2026 di kediaman ketua
DPW PSI Papua Tengah. Rapat yang diawali ramah tamah
dan perkenalan dengan Ketua DPW yang baru saja mendapatkan mandat dari Ketua
Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep yaitu bro Isaias Douw yang menggantikan (alm) bro Nesco Wonda ini dihadiri oleh unsur pimpinan
DPW PSI Papua Tengah, DPD dari 8 kabupaten serta anggota legislative dari PSI
di Papua Tengah. DPP PSI meyakini bahwa hadirnya
Isaias Douw dengan berbagai pengalaman politiknya selama ini dapat membawa
angin segar bagi kemajuan dan eksistensi PSI di Papua Tengah. Apalagi jika
dilihat dari perolehan kursi legislatif,, Papua Tengah menempati urutan kedua
terbanyak di Indonesia setelah Propinsi NTT. Selain ramah tamah, Rapat
Pimpinan DPW dan DPD ini juga membahas kesiapan jelang pelaksanaan Rapat Koordinasi
Wilayah (RAKORWIL) perdana yang berisikan beberapa agenda penting, antara lain
Pelantikan Pengurus DPW Papua Tengah, DPD 8 kabupaten oleh Ketua Umum DPP PSI
Kaesang Pangarep, serta materi-materi pendukung bagi penguatan struktur Partai secara
internal dan persiapan verifikasi Partai Politik. Rapat dipimpin langsung oleh
Ketua DPW PSI Papua Tengah, bro Isaias Douw didampingi Sekretaris bro Jemi
Patabang yang juga anggota DPR Propinsi Papua Tengah dan Bendahara sist Ina Erari serta beberapa pengurus di tingkat DPW. Selain itu hadir pula ketua-ketua
DPD dari 8 kabupaten yaitu Nabire, Mimika, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya,
Puncak, Puncak Jaya serta anggota legislative masing-masing.
RAKORWIL yang akan berlangsung
pada tanggal 07 Mei 2026 di Nabire tersebut akan menghadirkan Ketua Umum DPP
PSI, Kaesang Pangarep beserta rombongan yang juga melakukan lawatan ke Propinsi
lainya se-Papua Raya. Hal ini sebagai wujud komitmen dan keseriusan PSI untuk “berperang”
di 2029 dengan melakukan penguatan struktur dari pusat hingga daerah bahkan
kampung. Penulis : Hendrik Editor : GF
24 Apr 2026, 17:02 WIT
Bantuan Pangan Cair Di Mimika, 27.209 Keluarga Terima Beras Dan Minyak
Papuanewsonline.com, Timika - Pemerintah melalui Perum Bulog
Cabang Timika segera menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu di
Kabupaten Mimika. Total bantuan yang disiapkan mencapai 544.180 kg beras dan
108.836 Liter minyak goreng. Bantuan ini merupakan alokasi untuk periode
Februari dan Maret 2026 yang penyalurannya diperpanjang hingga bulan ini dan
Mei mendatang, menyasar sebanyak 27.209 penerima yang tersebar di 18 distrik.Kepala Bulog Timika, Dedy Wahyudi, menjelaskan bahwa setiap
keluarga penerima manfaat akan mendapatkan paket bantuan sekaligus untuk dua
bulan. "Mereka akan menerima total 20 kg beras dan 4 Liter
minyak goreng. Data penerima ini murni berasal dari Bapanas yang berbasis pada
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos," ungkapnya (23/4/2026)."Kami berharap penyaluran ini berjalan lancar, tepat
waktu, dan yang paling penting tepat sasaran. Semoga bantuan ini dapat
meringankan beban ekonomi masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok
keluarga di tengah kondisi saat ini," ujar Dedy menyampaikan harapannya.Untuk memastikan distribusi berjalan aman dan tertib, Bulog
akan berkoordinasi penuh bersama pemerintah distrik serta melibatkan dukungan
keamanan dari TNI dan Polri.Penyerahan akan dilakukan secara kolektif di titik-titik
yang telah ditentukan, agar bantuan dapat diterima langsung oleh yang namanya
terdaftar sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP). Penulis: Andy Ilham
Editor: GF
24 Apr 2026, 13:10 WIT
SPPG Oyehe Nabire 002 Dipuji, Program MBG Dinilai Nyata Gerakkan Ekonomi Rakyat
Papuanewsonline.com, Timika – Pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Papua Tengah mulai menunjukkan dampak nyata di
lapangan. Salah satu yang mendapat sorotan positif adalah SPPG Oyehe Nabire 002
yang dinilai berhasil menggabungkan kualitas pelayanan dengan pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal.Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Aliansi
Pengusaha Papua di Timika setelah melakukan pemantauan dan analisa langsung
terhadap operasional dapur tersebut.Ketua Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Emus Kogoya,
menegaskan bahwa SPPG Oyehe Nabire 002 telah menjalankan program dengan standar
yang baik serta memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.“Setelah kami melakukan pantauan dan analisa secara
langsung, kami melihat langkah-langkah pelayanan dari SPPG Oyehe Nabire 002 ini
sangat baik. Ini yang kami bilang, program seperti ini jangan hanya berjalan,
tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Dan di sini kami melihat manfaat
itu nyata,” tegas Emus Kogoya.Menurutnya, salah satu keunggulan utama dapur tersebut
adalah keberpihakan terhadap pelaku ekonomi kecil, terutama mama-mama Papua
yang berjualan di pasar tradisional.“Yang paling penting bagi kami adalah dapur ini membeli
langsung bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar. Ini langkah
yang sangat positif, karena ekonomi masyarakat kecil ikut bergerak. Program MBG
jangan sampai hanya bicara makanan, tetapi juga harus menghadirkan keadilan
ekonomi bagi rakyat kecil. Itu yang kami lihat berjalan di sini,” ujarnya.Emus menilai pendekatan tersebut selaras dengan semangat
pemerintah pusat dalam memastikan program strategis benar-benar berdampak
langsung bagi masyarakat bawah.“Kalau masyarakat kecil ikut tumbuh, pedagang kecil ikut
hidup, nelayan kecil ikut mendapat manfaat, maka di situlah letak keberhasilan
program pemerintah. Jadi kami sangat mengapresiasi cara kerja seperti ini,”
katanya.Tidak hanya memberdayakan pedagang pasar, SPPG Oyehe Nabire
002 juga dinilai menjaga kualitas bahan pangan secara serius. Untuk kebutuhan
ikan, dapur tersebut membeli langsung dari nelayan kecil, termasuk mama-mama
Papua yang baru kembali melaut.Sekretaris Aliansi Pengusaha Papua di Timika, Aji Lemauk,
menilai penggunaan bahan baku segar menjadi indikator penting profesionalisme
dapur dalam menjalankan program MBG.“Kami melihat mereka sangat serius dalam memilih bahan baku.
Ikan yang dibeli itu segar, langsung dari nelayan kecil. Sayur, buah, dan bumbu
juga dalam kondisi segar. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak asal memasak,
tetapi benar-benar memperhatikan kualitas makanan yang akan dikonsumsi,” kata
Aji Lemauk.Ia menambahkan bahwa kualitas bahan pangan menjadi faktor
utama dalam mendukung tujuan besar program MBG, yakni menciptakan generasi yang
sehat dan kuat.“Kalau mau menciptakan generasi hebat dan masa depan cerah,
maka makanan yang disiapkan juga harus benar-benar berkualitas. Kami melihat
SPPG Oyehe Nabire 002 punya kesadaran itu,” ujarnya.Selain kualitas bahan, aspek disiplin kerja juga menjadi
perhatian dalam penilaian Aliansi Pengusaha Papua. Mereka melihat seluruh
proses operasional dapur berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).“Program ini besar, menyangkut kebutuhan masyarakat dan masa
depan anak-anak. Karena itu tidak boleh dikerjakan sembarangan. Harus ada SOP
yang jelas, disiplin yang kuat, dan pengawasan yang baik. Kami melihat hal itu
dijalankan di SPPG Oyehe Nabire 002,” tegas Aji.Sementara itu, anggota Aliansi Pengusaha Papua, Faya Naa,
menyoroti penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai cukup
ketat di dapur tersebut.“Kami melihat penerapan safety atau K3 di dapur ini cukup
ketat. Ini sangat penting, karena dapur yang baik bukan hanya soal hasil akhir
makanan, tetapi juga soal bagaimana prosesnya dijalankan secara aman, tertib,
bersih, dan bertanggung jawab,” ungkap Faya Naa.Menurutnya, penerapan K3 yang baik akan memberikan dampak
positif terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan.“Bagi kami, ini nilai tambah yang besar. Karena dengan
penerapan K3 yang baik, maka lingkungan kerja lebih aman, kebersihan lebih
terjaga, dan kualitas pelayanan juga ikut meningkat. Hal seperti ini sangat
patut ditiru oleh dapur-dapur SPPG lainnya,” katanya.Lebih jauh, Faya menekankan bahwa keberhasilan program MBG
tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari dampak sosial dan
ekonomi yang ditimbulkan.“Kalau program ini dijalankan dengan pola seperti ini,
membeli dari masyarakat lokal, menjaga kualitas bahan, disiplin pada SOP, dan
menerapkan K3 secara ketat, maka manfaatnya akan jauh lebih besar. Program ini
bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus penopang lahirnya generasi
Papua yang sehat dan cerdas,” ujarnya.Secara keseluruhan, Aliansi Pengusaha Papua di Timika
menilai SPPG Oyehe Nabire 002 telah menunjukkan praktik ideal dalam pelaksanaan
program MBG.Model kerja yang profesional sekaligus berpihak pada
masyarakat dinilai penting untuk direplikasi di berbagai daerah, khususnya di
Papua Tengah.Emus Kogoya pun berharap praktik baik tersebut dapat menjadi
standar bagi dapur MBG lainnya.“Kami berharap ini jangan berhenti di sini. Apa yang baik
harus dijadikan contoh. SPPG Oyehe Nabire 002 sudah memperlihatkan bahwa
program MBG bisa dijalankan dengan baik, tertib, aman, dan berpihak kepada
rakyat kecil. Ini model yang harus didorong bersama,” tandasnya.Dengan pola kerja yang disiplin, penggunaan bahan segar,
serta keterlibatan aktif masyarakat lokal, SPPG Oyehe Nabire 002 dinilai
berhasil menghadirkan manfaat ganda, yakni peningkatan gizi sekaligus penguatan
ekonomi kerakyatan. (GF)
23 Apr 2026, 20:47 WIT
Evaluasi Kinerja Layanan Publik 2026, MPP Mimika Dapat Apresiasi dan Siap Ekspansi ke Distrik
Papuanewsonline.com, Mimika — Evaluasi kinerja layanan
publik di Kabupaten Mimika tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, khususnya
pada pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Slamet Sutejo saat diwawancarai
pada Rabu, (22/04/2026).
Dalam keterangannya, Slamet menegaskan bahwa prinsip utama
dalam pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama dalam aspek pelaporan.
Namun, hal tersebut dipastikan akan segera dilengkapi.
“Perlu dipahami bahwa urusan pelaporan bukan berada di MPP,
melainkan leading sector-nya ada di bagian organisasi dan tata laksana (Orta),”
jelasnya.
Terkait MPP, Slamet menyampaikan bahwa layanan tersebut
mendapat apresiasi sejak diresmikan hingga saat ini. MPP Mimika dinilai mampu
berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Bahkan, MPP fisik dan digital di Mimika telah berjalan secara bersamaan,
menjadikannya salah satu daerah di Papua yang mampu mengintegrasikan kedua
sistem tersebut.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak cepat berpuas
diri. Ke depan, layanan publik yang sudah terpusat di MPP diharapkan dapat
diperluas hingga ke tingkat distrik. Saat ini, langkah awal sudah mulai
terlihat, seperti hadirnya layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) di
beberapa distrik.
“Nantinya, OPD teknis lainnya juga dapat bergabung di bawah
koordinasi Dinas PTSP, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perizinan dan
administrasi langsung di distrik,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, masyarakat di wilayah seperti
Mapurujaya, Wania, hingga Kuala Kencana tidak perlu lagi datang ke pusat kota
untuk mendapatkan layanan. Terlebih, kawasan tersebut memiliki aktivitas
ekonomi yang cukup tinggi. Pemanfaatan kantor distrik yang sudah memadai juga
menjadi bagian dari strategi, dengan lantai bawah difungsikan sebagai pusat
layanan publik.
Selain penguatan layanan, Slamet menekankan pentingnya
inovasi berkelanjutan dalam MPP. Ia menyebutkan bahwa peningkatan kualitas
layanan harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem pelaporan sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas.
Untuk mengukur kualitas layanan, pemerintah menggunakan
sejumlah indikator, salah satunya indeks kepuasan masyarakat. Penilaian ini
mencakup kemudahan prosedur, kecepatan layanan, hingga penanganan pengaduan.
Respons masyarakat, baik melalui survei, forum publik, media sosial, maupun
ulasan daring, menjadi tolok ukur utama.
“Tidak ada layanan yang sempurna, tetapi setiap kekurangan
harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kualitas
pelayanan di lapangan dan kelengkapan administrasi pelaporan. Menurutnya,
pelayanan yang sudah baik harus didukung dengan pelaporan yang lengkap agar
penilaian kinerja tetap optimal.
Secara keseluruhan, Slamet menegaskan bahwa kualitas
pelayanan publik harus tercermin baik secara faktual maupun administratif.
Keduanya harus berjalan selaras guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penulis: Bim
Editor: GF
23 Apr 2026, 00:05 WIT
Refleksi Kedatangan Wapres di Mimika, Dewan Adat Soroti Krisis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Mimika – Kedatangan Wakil Presiden RI
dalam kunjungan kerja pada 20–21 April 2026 di Kabupaten Mimika memunculkan
berbagai dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Dewan
Adat Daerah Kabupaten Mimika, Vinsen Oniyoma, yang menyampaikan refleksi kritis
atas situasi sosial dan pemerintahan di daerah tersebut.Dalam pandangannya, kunjungan tersebut justru membuka
realitas yang selama ini dirasakan masyarakat, yakni menumpuknya aspirasi yang
belum tersalurkan secara maksimal."Aspirasi Membuludak, harapan kosong ke jakarta”
ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada media.Ia menilai, kondisi pelayanan publik di Mimika saat ini
ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat akumulasi kekecewaan
masyarakat."Protokoler dan akumulasi kekecewaan pelayanan publik
di Mimika ibarat BOM waktu yang meledak." tegasnya.Menurut Vinsen, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya
kecenderungan sentralisasi harapan masyarakat kepada pemerintah pusat, bukan
lagi kepada pemerintah daerah.“Sentralisasi Harapan" dimana masayarakat merasa hanya
pemerintah pusat yang mampu memberikan harapan, solusi atau perbaikan dari pada
pemerintah daerah serta pelayanan.Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk "mosi tidak
percaya" secara sosiologis, yang mencerminkan krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pimpinan daerah.Dalam refleksinya, Vinsen menjelaskan bahwa ketidakpercayaan
tersebut dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari buruknya pelayanan
publik hingga praktik birokrasi yang dinilai berbelit."Ketidak percayaan ini biasanya dipicu oleh pelayanan
publik yang buruk, birokrasi berbelit-belit,Pekraktek KKN,atau kebijakan yang
tumpah tindi di daerah."Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan sinyal kuat
adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera
dibenahi."Ini adalah sinyal kuat adanya masalah serius dalam
tata kelola pemerintahan di daerah."Secara umum, Vinsen melihat adanya penurunan legitimasi
kepemimpinan di tingkat lokal yang berdampak pada meningkatnya harapan
masyarakat kepada pemerintah pusat."Otoritas moral dan kepercayaan kepemimpinan sedang
runtuh sehingga legitimasi kepemimpinan pusat diharapkan mengambil alih atau
mengintervensi."Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan krisis
yang lebih luas dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah."Situasi di mana masyarakat secara luas tidak percaya
kepada pimpinan daerah ( Bupati, Gubernur dan DPRP dan DPRD), namun mereka
masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat.ini sebuah fenomena
krisis."Dalam penilaiannya, masyarakat mulai meragukan kemampuan
pimpinan daerah dalam mengelola kepentingan publik dan mewakili aspirasi
rakyat."Masayarakat menilai pimpinan2 lokal daerah gagal dalam
mewakili aspirasi, dalam mengelola keoentingan publik."Ia menambahkan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian
serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika sebagai penyelenggara
pelayanan publik.Vinsen juga menyampaikan sejumlah
rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk segera melakukan pembenahan. Di antaranya adalah evaluasi sistem protokoler dalam
penyambutan tamu negara, agar lebih tertata dan melibatkan masyarakat adat
secara layak. Ia juga mendorong evaluasi terhadap
kepala-kepala OPD yang dinilai belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Otonomi
Khusus di Mimika.Vinsen menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar
menyentuh masyarakat adat Papua sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga meminta adanya teguran terhadap biro protokoler agar
setiap kunjungan kenegaraan ke depan dapat dirancang dengan lebih inklusif.Dengan refleksi ini, Dewan Adat berharap pemerintah daerah
dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan
masyarakat.Kunjungan Wakil Presiden pun dinilai menjadi momentum
penting untuk membaca kondisi riil di lapangan sekaligus memperbaiki arah
kebijakan pembangunan di Mimika. (GF)
22 Apr 2026, 23:58 WIT
Menhub Lepas Kloter Pertama Haji 2026, Layanan Khusus dan Keselamatan Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Tangerang – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama tahun
1447H/2026M di Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten, Rabu (22/4/2026).Pelepasan ini turut dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah
Mochamad Irfan Yusuf serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto,
sebagai penanda dimulainya operasional penyelenggaraan angkutan haji tahun ini.Kegiatan tersebut menjadi momentum penting yang menunjukkan
kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji sejak
keberangkatan hingga kepulangan.Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa
seluruh fasilitas di Terminal 2F telah dipersiapkan secara optimal untuk
menunjang kenyamanan jemaah.“Terminal 2F telah kami siapkan secara khusus untuk
memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, mulai dari fasilitas hingga alur
pelayanan yang terintegrasi. Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan
pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar sejak dari tanah air,” ujar
Menhub Dudy.Terminal 2F sendiri difungsikan sebagai terminal khusus haji
yang dilengkapi dengan layanan Mecca Route, sehingga proses keimigrasian Arab
Saudi dapat dilakukan lebih awal di Indonesia.Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, pemerintah
menyediakan 10 konter imigrasi guna mempercepat layanan bagi para jemaah.Pada kesempatan ini, kloter pertama yang diberangkatkan
adalah Banten 1 dengan jumlah 393 jemaah menggunakan penerbangan GA 7302 tujuan
Madinah.Penerbangan haji dari terminal ini dilayani oleh maskapai
Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang telah disiapkan untuk mengangkut
jemaah secara bertahap.Menhub Dudy juga memastikan bahwa seluruh armada pesawat
yang digunakan telah melalui pemeriksaan kelayakan yang ketat."Seluruh pesawat yang digunakan telah melalui ramp
inspection dan dinyatakan laik udara sehingga aspek keselamatan penerbangan
dapat terjamin. Kami juga menyiapkan rute alternatif sebagai langkah mitigasi
jika terjadi gangguan pada jalur utama penerbangan," tutur Menhub Dudy.Secara nasional, pada tahun 2026 pemerintah akan
memberangkatkan lebih dari 221.000 jemaah haji dari 14 bandara embarkasi di
seluruh Indonesia melalui 525 kloter penerbangan.Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu embarkasi terbesar
dengan total 34.557 jemaah atau sekitar 16,99 persen dari total nasional.Selain di Tangerang, pada hari yang sama Menhub juga melepas
keberangkatan jemaah haji kloter pertama dari embarkasi Kertajati, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat.Sebanyak 441 jemaah diberangkatkan dari embarkasi tersebut,
yang merupakan bagian dari total 17.460 jemaah yang akan berangkat melalui
Kertajati.Dalam kesempatan itu, Menhub juga menyampaikan pesan kepada
seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur perjalanan
dengan baik."Kami berharap perjalanan Bapak dan Ibu dapat berjalan
dengan lancar, sampai di Tanah Suci dengan selamat untuk menjalankan ibadah
haji dengan lancar. Semoga menjadi Haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga sehat
selalu. Begitu juga nanti dalam kepulangannya, semoga berjalan dengan lancar
dan sampai ke Tanah Air dengan selamat dan sehat," kata Menhub Dudy.Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk terus
meningkatkan kualitas layanan transportasi udara dalam mendukung kelancaran
penyelenggaraan ibadah haji.Pemerintah juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan
ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta
memperoleh predikat haji yang mabrur. (GF)
22 Apr 2026, 23:50 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Kemenkes Wajibkan Label “Nutri Level”, Langkah Tegas Kendalikan Konsumsi Gula Berlebih
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Kesehatan resmi
menerbitkan kebijakan baru untuk menekan konsumsi gula berlebih di masyarakat
melalui penerapan label gizi “Nutri Level” pada pangan siap saji, khususnya
minuman berpemanis. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis
pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang
lebih sehat.Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan
(KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan
kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4). Kebijakan
ini difokuskan pada pelaku usaha skala besar sebagai tahap awal implementasi.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa
kebijakan ini merupakan upaya edukatif untuk menekan konsumsi gula, garam, dan
lemak (GGL) yang berlebihan, yang selama ini menjadi pemicu utama berbagai
penyakit tidak menular.“Karena itu, perlu dilakukan upaya melalui pemberian
informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap
saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya,” ujar Menkes.Ia menjelaskan bahwa tingginya konsumsi GGL berkontribusi
besar terhadap peningkatan kasus penyakit seperti obesitas, hipertensi,
penyakit kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2, yang berdampak
langsung pada beban pembiayaan kesehatan nasional.Sebagai ilustrasi, beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk
penyakit gagal ginjal meningkat lebih dari 400 persen, dari Rp2,32 triliun pada
2019 menjadi Rp13,38 triliun pada 2025. Angka ini menunjukkan urgensi
intervensi kebijakan berbasis pencegahan.Lebih lanjut, Menkes menambahkan bahwa kebijakan ini juga
merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan yang mendorong sinergi lintas
sektor dalam upaya pencegahan penyakit.“UU Kesehatan mengamanatkan agar kebijakan lintas sektor
diselaraskan. Kemenkes bertanggungjawab untuk mengatur pangan siap saji,
sementara untuk pangan olahan atau produk pabrikan menjadi ranah Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM),” jelasnya.Dalam implementasinya, Nutri Level akan ditampilkan dalam
bentuk label dengan kode warna dan huruf, mulai dari Level A (hijau tua) dengan
kandungan GGL rendah hingga Level D (merah) yang menunjukkan kandungan GGL
tinggi.Label ini diwajibkan untuk dicantumkan pada berbagai media
informasi seperti daftar menu, kemasan, brosur, hingga platform digital,
sehingga mudah diakses oleh konsumen sebelum membeli produk.Namun demikian, kebijakan ini belum menyasar pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah seperti warteg, pedagang kaki lima, dan restoran
kecil. Pemerintah memilih pendekatan bertahap agar implementasi berjalan
efektif tanpa membebani pelaku usaha kecil.Dengan adanya kebijakan ini, Kementerian Kesehatan berharap
masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih konsumsi sehari-hari, sekaligus
mendorong pelaku usaha untuk menyediakan pilihan produk yang lebih sehat. (GF)
21 Apr 2026, 23:20 WIT
Gletser Di Puncak Jaya Terancam Hilang, Suhu Global Menggerus Es Carstensz
Papuanewsonline.com, Jayawijaya – Keberadaan gletser di
Puncak Jaya, Papua, kini berada di ambang kepunahan akibat dampak nyata dari
pemanasan global. Data terbaru BMKG mencatat, pada akhir tahun 2024 lalu, luas
wilayah es abadi ini hanya tersisa sekitar 0,11 hingga 0,16 kilometer persegi.Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan jika
dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang masih mencapai 0,23 kilometer
persegi. Para ahli memprediksi, jika laju pencairan terus berlanjut, keunikan
alam tropis ini bisa lenyap dalam waktu dekat.Menurut peneliti Emilya Nurjani, salah satu faktor utama
yang memperparah kondisi ini adalah penutupan lahan yang masif. Hal ini
menyebabkan nilai albedo atau kemampuan memantulkan sinar matahari menurun,
sehingga energi panas lebih banyak terserap oleh permukaan bumi.“Ini memicu kenaikan suhu yang lebih cepat di area puncak
dan mempercepat proses pencairan es,” jelasnya. Dampaknya tidak hanya terjadi di pegunungan, tetapi juga
dirasakan hingga ke pesisir, salah satunya memicu kenaikan muka air laut dan
abrasi yang mulai terlihat di wilayah utara Jawa seperti Semarang.“Kita semua harus prihatin dan menyadari bahwa ini adalah
peringatan keras bagi kelestarian alam. Hilangnya gletser Papua bukan hanya
kerugian bangsa Indonesia, tapi juga tanda bahaya bagi keseimbangan iklim
dunia. Mari kita bertindak sebelum terlambat,” ujarnya menekankan urgensi
situasi tersebut.Untuk menahan laju kerusakan ini, langkah mitigasi mendesak
sangat diperlukan, mulai dari upaya dekarbonisasi, pengetatan regulasi tata
guna lahan, hingga kesadaran masyarakat. Masyarakat diimbau untuk mengurangi penggunaan bahan bakar
fosil, menghemat energi, dan aktif melakukan penghijauan demi menyelamatkan
warisan alam yang sangat berharga ini. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Apr 2026, 19:10 WIT
TPNPB Desak TNI Hentikan Peran Medis di Papua, Minta Penanganan Diserahkan ke Palang Merah
Papuanewsonline.com, Jayapura – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB mendesak pemerintah Indonesia menghentikan keterlibatan aparat
militer dan tenaga kesehatan non-medis di wilayah konflik bersenjata di Tanah
Papua. TPNPB meminta agar penanganan korban sipil diserahkan sepenuhnya kepada
Palang Merah Indonesia dan Internasional.Desakan itu disampaikan dalam siaran pers yang dirilis Jumat
17 April 2026 oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom atas nama Panglima Tinggi
Jenderal Goliath Tabuni.Dalam pernyataan itu, TPNPB mengimbau Presiden Prabowo
Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto,
dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar tidak mengambil alih fungsi tenaga
kesehatan di daerah konflik.“Fungsi dan tugas Tentara Indonesia adalah perang dan
operasi militer. Kami menilai tugas dan fungsi aparat militer Indonesia sebagai
tenaga medis telah melanggar UU No.36 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap
orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik
tenaga kesehatan,” tulis Sebby Sambom dalam siaran pers.TPNPB juga meminta seluruh tenaga kesehatan yang disebutnya
menjadi agen intelijen militer pemerintah Indonesia segera keluar dari wilayah
konflik demi keamanan. Mereka mendesak Palang Merah Indonesia dan Internasional
bertindak sebagai pihak netral untuk membantu korban sipil.Selain itu, TPNPB mendesak PBB, Palang Merah Internasional,
dan lembaga HAM internasional membantu para pengungsi di Tanah Papua. Mengutip
laporan Human Rights Monitor per April 2026, TPNPB menyebut lebih dari 107.039
warga sipil masih mengungsi di berbagai kabupaten di Tanah Papua. Angka itu
meningkat dari laporan Agustus 2025 yang mencatat 100.313 pengungsi.“Pemerintah Indonesia segera membuka akses yang
seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga HAM internasional yang netral untuk dapat
menangani para pengungsi di Tanah Papua,” bunyi siaran pers tersebut.Empat poin pernyataan sikap TPNPB:1. Pemerintah Indonesia membuka akses bagi media nasional
dan internasional untuk meliput wilayah konflik secara netral dan transparan.2. Presiden Prabowo selaku Presiden Dewan HAM PBB diminta
membuka akses ICRC atau Palang Merah Internasional dan memberikan bantuan bagi
warga sipil korban konflik.3. TPNPB menyatakan siap melakukan perundingan dengan
pemerintah Indonesia yang dimediasi PBB atau lembaga internasional di bawah
PBB.4. TPNPB menegaskan akan tetap melakukan “perang revolusi
total” demi kemerdekaan Papua jika akar persoalan konflik tidak diselesaikan.
TPNPB menyebut hal itu dapat mengakibatkan korban jiwa terus berjatuhan.Hingga berita ini diturunkan Jumat 17 April 2026 pukul 23.45
WIT, belum ada keterangan resmi dari TNI, Polri, Kemenkes, maupun Kementerian
Luar Negeri terkait isi siaran pers TPNPB. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi
pihak-pihak tersebut untuk mendapat hak jawab. Penulis: Hendrik
Editor: GF
18 Apr 2026, 22:03 WIT
BGN Kucurkan Hampir 1 Triliun Per Hari Untuk MBG Dari Aceh Hingga Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menggelontorkan
anggaran fantastis mencapai hampir Rp1 triliun setiap harinya untuk mendukung
program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony
Sonjaya, memastikan total dana sebesar Rp986 miliar per hari tersebut disalurkan
merata ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari Aceh
hingga ke wilayah Papua.Menurut Sony, aliran dana besar ini tidak hanya berfungsi
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi
daerah. "Sekitar 70 persen atau lebih dari Rp600 miliar per
hari digunakan khusus untuk membeli bahan pokok seperti beras, sayur, ikan, dan
daging langsung dari petani lokal," ujarnya. Selain itu, sekitar Rp117 miliar per hari disiapkan untuk
insentif 1,2 juta relawan yang rata-rata menerima Rp100 ribu per hari.Ia menegaskan mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung
dan transparan melalui sistem virtual account. "Uang mengalir ke setiap SPPG tanpa mampir ke
pemerintah daerah atau kota/kabupaten. Pencairannya pun ketat, memerlukan dua
tahap otorisasi, yaitu pengajuan dan persetujuan kepala SPPG," jelasnya.Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada kebocoran anggaran
dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di desa maupun
kota, termasuk di wilayah terjauh. Program ini dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi
sekaligus memastikan kualitas gizi masyarakat terpenuhi sesuai target nasional. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:58 WIT
Rikkes Bintara Polri Polda Maluku Masuki Hari Ketiga
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes) bagi calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari ketiga, seleksi difokuskan untuk memastikan seluruh peserta memenuhi standar kesehatan fisik sebagai syarat utama menjadi anggota Polri.Kegiatan pemeriksaan berlangsung di Gedung Faisal Heluth, SPN Polda Maluku, Rabu (15/4/2026), dengan melibatkan tim medis dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes).Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pengecekan gigi, telinga, hidung, tenggorokan (THT), mata, serta kondisi fisik secara menyeluruh.Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku AKBP Tommy Bambang Souissa menegaskan, seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).“Setiap peserta dinilai secara objektif sesuai kondisi kesehatannya. Tidak ada ruang bagi praktik titipan atau kecurangan dalam proses seleksi ini,” ujarnya.Untuk menjaga integritas, proses seleksi diawasi oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, mulai dari pelaksanaan pemeriksaan hingga pengolahan hasil.Seleksi Bintara Polri dengan kompetensi khusus di bidang pelayanan kepolisian (SPKT) ini diharapkan mampu menghasilkan personel yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga siap memberikan pelayanan cepat dan profesional kepada masyarakat.Tahapan pemeriksaan kesehatan akan terus berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia daerah. PNO-12
16 Apr 2026, 21:17 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
HUT ke-6 KKS Mimika: Diana Domakubun Dilantik, Tegaskan Visi Hidup Mengandalkan Tuhan
Papuanewsonline.com, Timika - Kerukunan Keluarga Sather
(KKS) Kabupaten Mimika menggelar ibadah syukur peringatan HUT ke-6 sekaligus
pelantikan Ketua KKS periode 2025-2030, Ibu Diana Domakubun, S.Pd., M.Pd. di
Jalan Gaharu, Kamis 17 April 2026.Ibadah syukuran dipimpin langsung oleh Pendeta S. Marani
dengan tema “Bersyukur kepada Tuhan, Sebab Ia Baik” [Mazmur 107:1]. Sub
temanya: “Melalui HUT KKS ke-6 Tahun Kita Saling Bergandengan Tangan Mewujudkan
Kebersamaan yang Solid, Harmonis dan Tetap Bersyukur dalam Menghadapi
Tantangan.”Visi-Misi: Hidup Mengandalkan Tuhan & Berkarakter
BaikDalam wawancara, Ketua KKS terpilih Diana Domakubun
menyampaikan visi yang ia usung sejak sebelum pemilihan 12 Mei 2025 lalu.“Visi saya adalah hidup kita itu hidup yang mengandalkan
Tuhan. Spiritual kita dibangun melalui ibadah-ibadah yang sudah dijadwalkan
bidang keagamaan,” kata Diana.Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun karakter.
“Karakter kita harus baik, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga.
Dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwa kita anak-anak yang punya karakter
baik. Tidak perlu membuat hura-hara atau konflik, tapi terus membangun
persatuan dan kesatuan,” ujarnya tegas.Diana terpilih sebagai Ketua KKS periode ke-6 setelah
mengungguli empat kandidat lainnya dalam pemilihan 12 Mei 2025. Ia akan
memimpin KKS Mimika untuk periode 2025-2030.Harapan: KKS Jadi Berkat di Tengah Masyarakat MajemukMantan Ketua KKS ke-2, Pendeta S. Marani, berharap
kepemimpinan Diana dapat menyatukan seluruh anggota KKS di Mimika.“Harapan saya ke depan supaya persekutuan ini harus bersatu
sesuai firman Tuhan, supaya ke depan persekutuan ini bisa jadi berkat,”
katanya.Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dan kerja sama seluruh
keluarga besar Sather. “Mesti ada topangan, ada kerja sama yang baik dari KKS
yang ada di Kabupaten. Dukungan keluarga besar Sather supaya mereka saling
menghargai.”Pendeta Marani mengakui ada tantangan di kepemimpinan
sebelumnya. “Waktu ketua keluar ada banyak kritik, mereka tidak mau ikut
ibadah. Padahal persekutuan ini penting. Kita hidup ini tidak seperti batu,
nanti sebentar kita mati. Tujuan persekutuan dibuat untuk merangkul kita
menjadi satu, satu pikiran, satu pendapat untuk menjalankan keperluan bersama,”
ungkapnya.Pesan Penutup: Bersatu dan Melayani TuhanDiana menutup pesannya dengan ajakan persatuan. “Pesan saya,
Kerukunan Keluarga Sather Kabupaten Mimika bersatu, bergandengan tangan,
melayani Tuhan. Baik tutur kata, sikap, dan penampilan harus bersama.”KKS Mimika merupakan salah satu kerukunan keluarga besar
yang ada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penulis: Hendrik
Editor: GF
18 Apr 2026, 08:14 WIT
Halalbihalal dan Hari Kartini, DWP Perkuat Silaturahmi serta Teguhkan Peran Perempuan Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Pusat menggelar kegiatan Halalbihalal yang dirangkaikan dengan peringatan Hari
Kartini sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan peran
perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa, Selasa
(15/4/2026).Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh nuansa
kekeluargaan ini menghadirkan Ustad Maulana sebagai penceramah utama. Tausiah
yang disampaikan menjadi penguat nilai kebersamaan, persaudaraan, dan semangat
perempuan Indonesia untuk terus berkontribusi di berbagai bidang kehidupan.Sebelum tausiah dimulai, acara diawali dengan sambutan Ketua
Umum Dharma Wanita Persatuan, Ida Rachmawati Budi Sadikin. Dalam sambutannya,
ia menegaskan bahwa semangat Halalbihalal dan Hari Kartini menjadi pengingat
penting bagi seluruh anggota untuk menjaga persatuan dan memperluas kontribusi
perempuan.“Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk mempererat
kebersamaan, memperkuat silaturahmi, dan meneladani semangat Kartini yang terus
relevan hingga saat ini,” ujarnya.Senada dengan itu, Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Nova R
Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi inspirasi
bagi seluruh anggota untuk terus berkarya serta memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat luas.“Semangat Kartini harus terus hidup melalui karya nyata,
kepedulian sosial, dan kontribusi perempuan dalam mendukung pembangunan
bangsa,” kata Nova.Usai tausiah yang disampaikan Ustad Maulana, acara
dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pengurus DWP kementerian yang
telah melaksanakan program DWP Mengajar. Penghargaan ini diberikan sebagai
bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam bidang pendidikan
serta pemberdayaan masyarakat.Suasana semakin semarak saat rangkaian kegiatan ditutup
dengan penampilan musikalisasi puisi yang dibawakan oleh anggota Dharma Wanita
Persatuan. Penampilan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga
menunjukkan kreativitas dan ekspresi seni perempuan Indonesia dalam memaknai
perjuangan Kartini di era modern.Dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, turut hadir Ketua DWP Kemenko Kumham
Imipas Nova R Andika Dwi Prasetya, Sekretaris DWP Kemenko Kumham Imipas Nur
Azizah, serta anggota DWP Kemenko Kumham Imipas Dhita Bramastyo. Kehadiran
mereka menjadi simbol dukungan terhadap penguatan sinergi dan solidaritas
antaranggota Dharma Wanita Persatuan.Melalui kegiatan ini, DWP berharap semangat silaturahmi,
pendidikan, dan pemberdayaan perempuan terus tumbuh sebagai fondasi penting
dalam mendukung pembangunan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan. (GF)
16 Apr 2026, 16:57 WIT
Cagar Budaya di Tengah Ancaman Bencana, BNPB Ingatkan Pentingnya Perlindungan Warisan Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ancaman bencana alam di
Indonesia tidak hanya berdampak pada keselamatan manusia, tetapi juga terus
mengintai keberadaan warisan sejarah bangsa. Persoalan ini menjadi sorotan
utama dalam seminar nasional bertajuk “Cagar Budaya yang Tangguh Bencana
Berkelanjutan” yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa
(14/4/2026), dengan menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sebagai narasumber utama.Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon
menegaskan bahwa dampak bencana harus dilihat secara lebih luas, termasuk
terhadap sistem kehidupan dan nilai-nilai sejarah yang melekat pada situs
budaya. “Cagar budaya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang juga rentan
terdampak bencana,” ujarnya saat membuka seminar.Indonesia, lanjutnya, menghadapi tantangan besar karena
berada di wilayah rawan bencana, namun di sisi lain memiliki kekayaan warisan
budaya yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan perlindungan situs budaya
sebagai agenda penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi bencana
nasional.Data BNPB mencatat hingga 13 April 2026 telah terjadi
sebanyak 748 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia, yang mayoritas
didominasi banjir dan cuaca ekstrem. Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa ancaman tersebut
dapat menyebabkan kerusakan serius bahkan menghilangkan jejak sejarah bangsa.
“Cagar budaya berisiko rusak atau hilang akibat bencana atau perang,” tegasnya.Ia menjelaskan, sejumlah kejadian di masa lalu menjadi bukti
nyata besarnya risiko tersebut. Tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, menghancurkan
lebih dari 50 situs budaya. Sementara gempa Yogyakarta tahun 2006 menyebabkan
kerusakan pada struktur Candi Borobudur dan Prambanan. Tidak hanya itu, banjir
dan longsor pada November 2025 juga tercatat merusak puluhan situs bersejarah
di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Menurut Abdul Muhari, perlindungan cagar budaya tidak cukup
hanya dilakukan secara fisik. Situs sejarah, manuskrip kuno, dan artefak juga
perlu dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran untuk memahami pola kebencanaan
di masa lalu. Pengetahuan yang tersimpan dalam warisan budaya dinilai dapat
menjadi referensi penting dalam membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.BNPB juga menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman
negara lain, salah satunya Jepang. Pasca tsunami Tohoku 2011, Jepang dinilai
berhasil melakukan pemulihan situs budaya secara cepat dan sistematis melalui
kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta dukungan anggaran yang
memadai. Konsep build back better menjadi salah satu pendekatan yang dinilai
relevan untuk diterapkan di Indonesia.Sebagai langkah ke depan, BNPB mendorong transformasi
pengelolaan cagar budaya yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
Pemanfaatan teknologi seperti InaRISK disebut menjadi kunci integrasi data
bahaya, kerentanan, dan kapasitas dalam satu platform yang terukur. Dengan
demikian, perlindungan warisan budaya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan
menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional.“Pada akhirnya, cagar budaya bukan sekedar peninggalan masa
lalu. Ia adalah identitas bangsa dan memori kolektif yang harus dijaga.
Melindunginya dari ancaman bencana bukan hanya soal kebijakan, melainkan
tanggung jawab bersama,” tutup Abdul Muhari. (GF)
16 Apr 2026, 00:32 WIT
Dewan Adat Mimika Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Wilayah Meepago Pada Mei 2026
Papuanewsonline.com, Mimika – Di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Vinsent Oniyoma, Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah kini tengah gencar
melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Dewan
Adat Papua wilayah Meepago. Acara akbar yang sangat dinantikan ini dijadwalkan
akan digelar di Timika pada bulan Mei 2026 mendatang.Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen para pemimpin adat
dalam menjaga dan memajukan kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan zaman
sekarang. Pertemuan strategis ini mengusung agenda utama yang sangat
krusial, yaitu melakukan revitalisasi serta pembenahan menyeluruh terhadap
struktur masyarakat adat yang selama ini dianggap belum berjalan maksimal atau
vakum. "Inti dari kegiatan ini adalah memperbaiki dan
menghidupkan kembali struktur adat," tegas Vinsent Oniyoma. Ia menjelaskan bahwa upaya pembenahan akan dilakukan secara
bertahap dan menyeluruh, mulai dari tingkat kampung, suku, hingga level daerah,
agar peran dan fungsi lembaga adat dapat kembali berjalan optimal dan efektif.Selain melakukan perbaikan internal, konferensi ini juga
menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali berbagai pernyataan dan
komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua DAP wilayah Meepago pada
pertemuan di Jayapura tanggal 7-8 April lalu. Hal ini dilakukan demi memperkuat pondasi serta mempertegas
posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Diharapkan, dari forum ini akan lahir berbagai keputusan
strategis yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta
perlindungan hak-hak ulayat dan masyarakat adat di seluruh wilayah Meepago.Guna menyukseskan agenda besar ini, seluruh elemen
masyarakat adat kini mulai melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan.Mulai dari lingkup suku, organisasi, hingga institusi
terkait, semuanya bersatu padu memberikan pemahaman dan edukasi yang baik
kepada seluruh warga. Sinergi dan kesatuan visi ini diharapkan mampu membawa hasil
terbaik demi masa depan yang lebih terhormat dan sejahtera bagi generasi adat
di Papua Tengah. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Apr 2026, 00:22 WIT
Layar Tancap “Pesta Babi” Gugah Kesadaran Publik soal Tanah Adat dan Ekologi Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Puluhan warga, pegiat
komunitas, dan aktivis lingkungan berkumpul di Easy Coffee & Eatery, dalam
acara bertajuk "Layar Tancap". Kegiatan yang digagas oleh Singgah
Baca, Eastworks Creative, Lepemawi Timika, dan Greenpeace Indonesia ini
menghadirkan pemutaran film dokumenter serta diskusi terbuka mengenai isu
ekologi dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. 10/4/26)Acara menghadirkan dua narasumber perempuan, Adolfina Kum
dari Lepemawi dan Rossy You dari Greenpeace. Adolfina menekankan bahwa
pembangunan harus berpijak pada kepentingan masyarakat adat, terutama kelompok
rentan yang sering terpinggirkan. Sementara itu, Rossy mengingatkan pentingnya keseimbangan
antara pembangunan dan kelestarian alam, di mana hutan bukan hanya sumber
ekonomi, tapi juga identitas dan kehidupan.Puncak acara ditandai dengan pemutaran film dokumenter
"Pesta Babi" karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film ini menyajikan
kisah perjuangan suku-suku di Papua Selatan seperti Awyu, Muyu, Yei, dan Marind
dalam mempertahankan ruang hidup di tengah ekpsi industri. Visual yang kuat berhasil menyentuh hati penonton dan
membuka wawasan mengenai realitas di lapangan.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang
berlangsung hangat. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan harapan demi
masa depan Papua. Melalui pendekatan kreatif ini, diharapkan kesadaran publik
semakin tumbuh, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga
terlibat aktif menjaga alam dan memperjuangkan hak-hak asli. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:37 WIT
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat
Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah
Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau,
Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka
menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport
Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan
berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak
Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang
dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum
Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota
Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi
pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan
karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran
konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung
hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman
dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus
menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi
Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih
dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat
adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan
memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika
dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat
Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah
radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh
wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen
kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:45 WIT
