Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Babak Baru Kasus Penipuan CPNS, Polda Maluku Tahan Tersangka; Pastikan Proses Hukum Berjalan Efektif
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku resmi menahan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku. Tersangka berinisial FS alias Ibu Ika kini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Maluku setelah melalui rangkaian proses hukum yang berjalan bertahap dan sesuai prosedur.Penahanan dilakukan pada Kamis, 23 April 2026 sekitar pukul 18.45 WIT oleh penyidik Subdit III Ditreskrimum Polda Maluku, sebagai bagian dari tindak lanjut penyidikan atas laporan masyarakat.Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi, menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.“Penanganan perkara ini dilakukan secara bertahap, mulai dari laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dan penahanan. Semua proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada Desember 2025 terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari pelapor dan saksi-saksi, serta menelusuri fakta-fakta hukum untuk memastikan adanya unsur tindak pidana.Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta meminta keterangan dari terlapor. Selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa dokumen perjanjian dan kwitansi yang kemudian diperkuat melalui mekanisme penyitaan sesuai ketentuan hukum.Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menggelar perkara dan meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara. Selanjutnya, melalui gelar perkara lanjutan, FS ditetapkan sebagai tersangka setelah dinilai telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah.Setelah penetapan tersangka, penyidik melaksanakan pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Sebagai bagian dari rangkaian proses hukum, penyidik kemudian melakukan langkah penegakan hukum berupa penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan guna kepentingan penyidikan.“Penahanan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” tambah Rositah.Tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP dan Pasal 486 KUHP juncto Pasal 126 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.Saat dilakukan penahanan, tersangka dalam kondisi sehat dan telah ditempatkan di Rumah Tahanan Polda Maluku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara transparan, profesional, dan akuntabel tanpa pandang bulu.“Kami pastikan setiap proses berjalan objektif dan sesuai aturan hukum. Penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berkeadilan,” tegasnya.Dengan penahanan ini, penanganan kasus dugaan penipuan CPNS tersebut memasuki tahap lanjutan dalam proses penyidikan guna kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya. PNO-12
25 Apr 2026, 14:45 WIT
Kapolda Maluku Konsolidasikan “Baileo Emarina”, Perkuat Rumah Damai guna Redam Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin Zoom Meeting bersama perangkat Baileo Emarina se-Provinsi Maluku, Rabu (22/4/2026), sebagai langkah konsolidasi awal dalam memperkuat peran “Rumah Damai” guna meredam potensi konflik sosial di daerah.Pertemuan yang berlangsung di Command Center Polda Maluku ini menjadi forum perdana sejak program Baileo Emarina diluncurkan. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Polda, seluruh Kapolres, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda dari berbagai wilayah di Maluku.Berdasarkan data, saat ini terdapat sebanyak 53 Baileo Emarina yang telah dibentuk oleh Polda Maluku bersama jajaran sebagai wadah penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal di tengah masyarakat.Kapolda Maluku menegaskan, forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang komunikasi aktif antara aparat dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan secara dialogis dan konstruktif.“Ini bukan forum satu arah, tetapi ruang interaksi dan silaturahmi. Kita ingin setiap persoalan diselesaikan bersama melalui pendekatan yang bijak dan damai,” ujar Kapolda.Ia menekankan, Baileo Emarina merupakan representasi nilai kearifan lokal Maluku yang mengedepankan musyawarah, persaudaraan, dan semangat orang basudara sebagai fondasi utama dalam penyelesaian konflik.Dalam sesi dialog, sejumlah perangkat Baileo Emarina menyampaikan kondisi kamtibmas di wilayah masing-masing, termasuk potensi konflik antar kelompok, peredaran minuman keras, hingga penyalahgunaan narkoba.Kapolda menilai, persoalan tersebut menjadi faktor dominan pemicu konflik yang harus ditangani secara kolaboratif oleh seluruh elemen masyarakat.“Baileo Emarina adalah jembatan. Jika ada persoalan, jangan langsung menjadi konflik terbuka. Duduk bersama, cari solusi. Di situlah kekuatan orang basudara,” tegasnya.Ia juga mengajak seluruh pihak untuk aktif menekan sumber konflik, khususnya peredaran miras, narkoba, serta sikap egoisme kelompok yang dapat memicu gesekan sosial.“Kalau kita bisa kendalikan miras, narkoba, dan provokasi, maka kita sudah menjaga masa depan Maluku,” katanya.Kapolda memastikan, forum komunikasi seperti ini akan dilakukan secara berkala sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.Kegiatan berlangsung interaktif dan ditutup dengan komitmen bersama untuk mengoptimalkan Baileo Emarina sebagai ruang mediasi berbasis masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku. PNO-12
25 Apr 2026, 14:37 WIT
Kabid Humas Polda Maluku Hadiri Dies Natalis ke-63 dan Wisuda Unpatti
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menghadiri Rapat Terbuka Senat Luar Biasa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Kamis (23/4/2026), dalam rangka Dies Natalis ke-63 serta wisuda sarjana dan pascasarjana.Kehadiran Polda Maluku dalam kegiatan akademik tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung penguatan sumber daya manusia sekaligus mengajak lulusan menjadi mitra Polri untuk menjaga stabilitas kamtibmas.Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Dr. Edi Soeparno, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, unsur Forkopimda, Wakil Wali Kota Ambon, para rektor perguruan tinggi, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya.Rapat senat terbuka dipimpin Ketua Senat Unpatti, Prof. Dr. Tonny D. Pariela. Dalam kesempatan tersebut, Unpatti mewisuda sebanyak 1.298 lulusan dari program sarjana dan pascasarjana, baik dari kampus induk maupun kampus cabang di sejumlah kabupaten di Maluku.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan bahwa Polri siap mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman dan kondusif sebagai bagian dari pembangunan generasi muda.“Polri, khususnya Polda Maluku, berkomitmen untuk terus mendukung dunia pendidikan dengan menjaga stabilitas keamanan, termasuk di lingkungan kampus. Lingkungan yang aman akan melahirkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing,” ujar Rositah.Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem akademik yang sehat.“Kami mengajak seluruh elemen, baik civitas akademika maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif, sehingga proses pendidikan dapat berjalan optimal,” tambahnya.Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam sambutannya menyoroti pentingnya kolaborasi dalam memajukan pendidikan tinggi di daerah.“Kemajuan universitas akan melahirkan generasi penerus Maluku yang berkualitas. Karena itu, semua pihak harus mendorong perguruan tinggi menjadi lebih modern dan kompetitif,” ujarnya.Ia juga menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan kampus merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.“Kampus yang aman dan nyaman akan menarik minat masyarakat. Konflik di lingkungan kampus harus dihentikan karena tidak mencerminkan dunia akademik yang sehat,” tegasnya.Di akhir kegiatan, seluruh pihak diajak untuk terus menjaga harmonisasi, toleransi, dan komunikasi yang baik demi terciptanya Maluku yang aman dan damai.Kehadiran Polda Maluku dalam momentum akademik ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor pendidikan dan keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. PNO-12
25 Apr 2026, 14:28 WIT
"Polri Mengajar" di Pelosok Tanimbar, Polisi Tanamkan Kesadaran Hukum dan Cegah Kenakalan
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Sektor Tanimbar Utara, Polres Kepulauan Tanimbar, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga masa depan generasi muda melalui program Polri Mengajar, yang merupakan implementasi dari program Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, dalam memperkuat peran Polri di dunia pendidikan.Program ini diwujudkan melalui pemberian edukasi langsung kepada para pelajar terkait bahaya kenakalan remaja serta pemahaman hukum sejak dini.Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026) pukul 08.05 WIT di ruang kelas SMA Negeri 7 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Keliobar, dipimpin oleh Waka Polsek Tanimbar Utara IPDA Rahmin B.B., S.M., M.Si dan diikuti sekitar 40 siswa-siswi, dewan guru, Kepala Sekolah Pius Fenanlambir, serta Bhabinkamtibmas Desa Keliobar Briptu Jonas Narahawarin.Dalam materi yang disampaikan, para siswa diberikan pemahaman tentang berbagai bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, balapan liar, konsumsi minuman keras, perjudian hingga tindak kriminal yang berpotensi merusak masa depan generasi muda.Selain itu, siswa juga diberikan edukasi mengenai ancaman hukum berdasarkan KUHP Baru dan Undang-Undang Lalu Lintas, agar para pelajar memahami bahwa setiap tindakan menyimpang memiliki konsekuensi pidana.Kapolsek Tanimbar Utara Iptu Everardus Fasse, menegaskan bahwa program Polri Mengajar merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan sosial.“Melalui program Polri Mengajar, kami ingin membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar sejak dini. Pencegahan kenakalan remaja tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari edukasi yang berkelanjutan agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter,” ujar Kapolsek Tanimbar Utara.Ia menambahkan bahwa sekolah menjadi ruang strategis bagi Polri untuk hadir sebagai sahabat sekaligus pembina masyarakat, khususnya dalam menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum kepada para pelajar.Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, menilai bahwa langkah Polsek Tanimbar Utara merupakan implementasi nyata transformasi Polri yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia“Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pendidikan masyarakat. Program Polri Mengajar menjadi bagian penting dari upaya membentuk generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan siap menjadi kekuatan bangsa di masa depan. Ini adalah investasi sosial untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari akar yang paling dasar, yaitu generasi pelajar,” tegas Kapolres Kepulauan Tanimbar.Program ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Polri menjangkau hingga wilayah terluar, dengan membawa misi edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di daerah.Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, langkah preventif seperti Polri Mengajar menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta mencegah lahirnya potensi gangguan keamanan sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 11.15 WIT, dengan harapan materi yang diberikan dapat membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin, sadar hukum, dan menjauhi perilaku menyimpang.Melalui kegiatan ini, Polri kembali menegaskan perannya sebagai pelindung, pengayom, sekaligus pendidik masyarakat, dalam rangka menciptakan generasi muda yang unggul demi masa depan bangsa yang aman dan berdaya saing. PNO-12
25 Apr 2026, 14:15 WIT
Polri Humanis: Polsek Bula Dukung Transformasi Aula Menjadi Ruang Ujian Digital
Papuanewsonline.com, Bula - Peran aktif Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia kembali ditunjukkan melalui langkah konkret Polsek Bula, Polres Seram Bagian Timur (SBT), Polda Maluku. Aula Polsek Bula disulap menjadi ruang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Ujian Sekolah tingkat Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2025–2026, guna menjamin kelancaran ujian berbasis digital di wilayah tersebut.Sebanyak 46 siswa dari dua sekolah, yakni SD Negeri 2 Bula (43 siswa) dan SD Tafilidan (3 siswa), mengikuti ujian yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026, dengan dukungan penuh fasilitas ruangan representatif dan jaringan internet stabil dari kepolisian.Kapolsek Bula, Iptu Izaac Tahapary, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan yang kini semakin bergantung pada teknologi.“Kami menginisiasi penggunaan aula Polsek sebagai ruang ujian untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang layak, terutama jaringan internet yang stabil. Dengan begitu, kemampuan akademik siswa dapat terukur secara optimal tanpa kendala teknis,” ujar Iptu Tahapary.Ia menambahkan bahwa dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor krusial dalam menyukseskan sistem evaluasi pendidikan berbasis digital, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.Langkah ini mendapat apresiasi luas dari kalangan pendidik. Kepala SD Negeri 2 Bula, Jena Alhamid, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Polri terhadap keberlangsungan pendidikan di daerahnya.“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Polsek Bula. Fasilitas yang diberikan membuat anak-anak dapat mengikuti ujian dengan lebih fokus, tenang, dan tanpa hambatan teknis,” ungkapnya.Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Timur, AKBP Alhajat, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pendidikan merupakan bagian dari strategi besar institusi dalam mendukung kemajuan bangsa melalui peningkatan kualitas generasi muda.“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan manusia. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, dan kami berkomitmen untuk terus bersinergi membantu menciptakan akses yang merata dan berkualitas, termasuk di wilayah terpencil,” tegas Kapolres.Ia juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan, terutama di era digitalisasi yang menuntut kesiapan infrastruktur dan adaptasi cepat.Inisiatif Polsek Bula ini menjadi contoh nyata transformasi peran Polri yang semakin humanis dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.Dengan dukungan tersebut, diharapkan para siswa dapat meraih hasil terbaik dan menjadi bagian dari generasi unggul yang akan membawa kemajuan bagi Seram Bagian Timur dan Indonesia secara keseluruhan. PNO-12
25 Apr 2026, 14:01 WIT
Polda Maluku dan BRI Kolaborasi Wujudkan Pos Pam STAIN Air Besar
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin peletakan batu pertama pembangunan Pos Pengamanan (Pos Pam) di kawasan STAIN Air Besar, sekaligus menandatangani kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (22/4/2026).Kegiatan yang berlangsung di kawasan pertigaan STAIN–Air Besar, Desa Batu Merah, Kota Ambon ini menjadi langkah konkret memperkuat keamanan di wilayah dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah.Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan institusi semata.“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kehadiran Pos Pam diharapkan mampu meningkatkan rasa aman di kawasan ini,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, keamanan merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi fondasi bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.“Keamanan sering kali tidak terasa saat situasi kondusif. Namun ketika terganggu, dampaknya sangat besar. Karena itu, penguatan sistem keamanan harus terus dilakukan,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan pedoman kerja sama antara Polda Maluku dan BRI sebagai langkah memperkuat sinergi kelembagaan.Area Head BRI Wilayah Maluku, Wawan Indarno, menyatakan bahwa dukungan terhadap pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.“Keamanan adalah modal utama dalam mendorong aktivitas ekonomi. Karena itu, kami mendukung penuh pembangunan fasilitas pengamanan ini,” katanya.Kapolda juga mengapresiasi peran masyarakat, termasuk kontribusi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Pos Pam.Menurutnya, partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara aparat dan masyarakat.Kehadiran Pos Pam STAIN Air Besar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengamanan sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kegiatan berlangsung lancar dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku. PNO-12
25 Apr 2026, 13:46 WIT
Pilihan Redaksi
Babak Baru Kasus Penipuan CPNS, Polda Maluku Tahan Tersangka; Pastikan Proses Hukum Berjalan Efektif
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku resmi menahan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok penerimaan CPNS di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku. Tersangka berinisial FS alias Ibu Ika kini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Maluku setelah melalui rangkaian proses hukum yang berjalan bertahap dan sesuai prosedur.Penahanan dilakukan pada Kamis, 23 April 2026 sekitar pukul 18.45 WIT oleh penyidik Subdit III Ditreskrimum Polda Maluku, sebagai bagian dari tindak lanjut penyidikan atas laporan masyarakat.Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi, menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.“Penanganan perkara ini dilakukan secara bertahap, mulai dari laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka dan penahanan. Semua proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada Desember 2025 terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari pelapor dan saksi-saksi, serta menelusuri fakta-fakta hukum untuk memastikan adanya unsur tindak pidana.Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta meminta keterangan dari terlapor. Selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa dokumen perjanjian dan kwitansi yang kemudian diperkuat melalui mekanisme penyitaan sesuai ketentuan hukum.Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menggelar perkara dan meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara. Selanjutnya, melalui gelar perkara lanjutan, FS ditetapkan sebagai tersangka setelah dinilai telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah.Setelah penetapan tersangka, penyidik melaksanakan pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Sebagai bagian dari rangkaian proses hukum, penyidik kemudian melakukan langkah penegakan hukum berupa penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan guna kepentingan penyidikan.“Penahanan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” tambah Rositah.Tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP dan Pasal 486 KUHP juncto Pasal 126 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun.Saat dilakukan penahanan, tersangka dalam kondisi sehat dan telah ditempatkan di Rumah Tahanan Polda Maluku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara transparan, profesional, dan akuntabel tanpa pandang bulu.“Kami pastikan setiap proses berjalan objektif dan sesuai aturan hukum. Penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berkeadilan,” tegasnya.Dengan penahanan ini, penanganan kasus dugaan penipuan CPNS tersebut memasuki tahap lanjutan dalam proses penyidikan guna kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya. PNO-12
25 Apr 2026, 14:45 WIT
Kapolda Maluku Konsolidasikan “Baileo Emarina”, Perkuat Rumah Damai guna Redam Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin Zoom Meeting bersama perangkat Baileo Emarina se-Provinsi Maluku, Rabu (22/4/2026), sebagai langkah konsolidasi awal dalam memperkuat peran “Rumah Damai” guna meredam potensi konflik sosial di daerah.Pertemuan yang berlangsung di Command Center Polda Maluku ini menjadi forum perdana sejak program Baileo Emarina diluncurkan. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Polda, seluruh Kapolres, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda dari berbagai wilayah di Maluku.Berdasarkan data, saat ini terdapat sebanyak 53 Baileo Emarina yang telah dibentuk oleh Polda Maluku bersama jajaran sebagai wadah penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal di tengah masyarakat.Kapolda Maluku menegaskan, forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang komunikasi aktif antara aparat dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan secara dialogis dan konstruktif.“Ini bukan forum satu arah, tetapi ruang interaksi dan silaturahmi. Kita ingin setiap persoalan diselesaikan bersama melalui pendekatan yang bijak dan damai,” ujar Kapolda.Ia menekankan, Baileo Emarina merupakan representasi nilai kearifan lokal Maluku yang mengedepankan musyawarah, persaudaraan, dan semangat orang basudara sebagai fondasi utama dalam penyelesaian konflik.Dalam sesi dialog, sejumlah perangkat Baileo Emarina menyampaikan kondisi kamtibmas di wilayah masing-masing, termasuk potensi konflik antar kelompok, peredaran minuman keras, hingga penyalahgunaan narkoba.Kapolda menilai, persoalan tersebut menjadi faktor dominan pemicu konflik yang harus ditangani secara kolaboratif oleh seluruh elemen masyarakat.“Baileo Emarina adalah jembatan. Jika ada persoalan, jangan langsung menjadi konflik terbuka. Duduk bersama, cari solusi. Di situlah kekuatan orang basudara,” tegasnya.Ia juga mengajak seluruh pihak untuk aktif menekan sumber konflik, khususnya peredaran miras, narkoba, serta sikap egoisme kelompok yang dapat memicu gesekan sosial.“Kalau kita bisa kendalikan miras, narkoba, dan provokasi, maka kita sudah menjaga masa depan Maluku,” katanya.Kapolda memastikan, forum komunikasi seperti ini akan dilakukan secara berkala sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.Kegiatan berlangsung interaktif dan ditutup dengan komitmen bersama untuk mengoptimalkan Baileo Emarina sebagai ruang mediasi berbasis masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku. PNO-12
25 Apr 2026, 14:37 WIT
Kabid Humas Polda Maluku Hadiri Dies Natalis ke-63 dan Wisuda Unpatti
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menghadiri Rapat Terbuka Senat Luar Biasa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Kamis (23/4/2026), dalam rangka Dies Natalis ke-63 serta wisuda sarjana dan pascasarjana.Kehadiran Polda Maluku dalam kegiatan akademik tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung penguatan sumber daya manusia sekaligus mengajak lulusan menjadi mitra Polri untuk menjaga stabilitas kamtibmas.Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Dr. Edi Soeparno, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, unsur Forkopimda, Wakil Wali Kota Ambon, para rektor perguruan tinggi, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya.Rapat senat terbuka dipimpin Ketua Senat Unpatti, Prof. Dr. Tonny D. Pariela. Dalam kesempatan tersebut, Unpatti mewisuda sebanyak 1.298 lulusan dari program sarjana dan pascasarjana, baik dari kampus induk maupun kampus cabang di sejumlah kabupaten di Maluku.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan bahwa Polri siap mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman dan kondusif sebagai bagian dari pembangunan generasi muda.“Polri, khususnya Polda Maluku, berkomitmen untuk terus mendukung dunia pendidikan dengan menjaga stabilitas keamanan, termasuk di lingkungan kampus. Lingkungan yang aman akan melahirkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing,” ujar Rositah.Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem akademik yang sehat.“Kami mengajak seluruh elemen, baik civitas akademika maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif, sehingga proses pendidikan dapat berjalan optimal,” tambahnya.Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam sambutannya menyoroti pentingnya kolaborasi dalam memajukan pendidikan tinggi di daerah.“Kemajuan universitas akan melahirkan generasi penerus Maluku yang berkualitas. Karena itu, semua pihak harus mendorong perguruan tinggi menjadi lebih modern dan kompetitif,” ujarnya.Ia juga menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan kampus merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.“Kampus yang aman dan nyaman akan menarik minat masyarakat. Konflik di lingkungan kampus harus dihentikan karena tidak mencerminkan dunia akademik yang sehat,” tegasnya.Di akhir kegiatan, seluruh pihak diajak untuk terus menjaga harmonisasi, toleransi, dan komunikasi yang baik demi terciptanya Maluku yang aman dan damai.Kehadiran Polda Maluku dalam momentum akademik ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor pendidikan dan keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. PNO-12
25 Apr 2026, 14:28 WIT
"Polri Mengajar" di Pelosok Tanimbar, Polisi Tanamkan Kesadaran Hukum dan Cegah Kenakalan
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Sektor Tanimbar Utara, Polres Kepulauan Tanimbar, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga masa depan generasi muda melalui program Polri Mengajar, yang merupakan implementasi dari program Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, dalam memperkuat peran Polri di dunia pendidikan.Program ini diwujudkan melalui pemberian edukasi langsung kepada para pelajar terkait bahaya kenakalan remaja serta pemahaman hukum sejak dini.Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026) pukul 08.05 WIT di ruang kelas SMA Negeri 7 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Keliobar, dipimpin oleh Waka Polsek Tanimbar Utara IPDA Rahmin B.B., S.M., M.Si dan diikuti sekitar 40 siswa-siswi, dewan guru, Kepala Sekolah Pius Fenanlambir, serta Bhabinkamtibmas Desa Keliobar Briptu Jonas Narahawarin.Dalam materi yang disampaikan, para siswa diberikan pemahaman tentang berbagai bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, balapan liar, konsumsi minuman keras, perjudian hingga tindak kriminal yang berpotensi merusak masa depan generasi muda.Selain itu, siswa juga diberikan edukasi mengenai ancaman hukum berdasarkan KUHP Baru dan Undang-Undang Lalu Lintas, agar para pelajar memahami bahwa setiap tindakan menyimpang memiliki konsekuensi pidana.Kapolsek Tanimbar Utara Iptu Everardus Fasse, menegaskan bahwa program Polri Mengajar merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan sosial.“Melalui program Polri Mengajar, kami ingin membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar sejak dini. Pencegahan kenakalan remaja tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari edukasi yang berkelanjutan agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter,” ujar Kapolsek Tanimbar Utara.Ia menambahkan bahwa sekolah menjadi ruang strategis bagi Polri untuk hadir sebagai sahabat sekaligus pembina masyarakat, khususnya dalam menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum kepada para pelajar.Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, menilai bahwa langkah Polsek Tanimbar Utara merupakan implementasi nyata transformasi Polri yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia“Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pendidikan masyarakat. Program Polri Mengajar menjadi bagian penting dari upaya membentuk generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan siap menjadi kekuatan bangsa di masa depan. Ini adalah investasi sosial untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari akar yang paling dasar, yaitu generasi pelajar,” tegas Kapolres Kepulauan Tanimbar.Program ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Polri menjangkau hingga wilayah terluar, dengan membawa misi edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di daerah.Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, langkah preventif seperti Polri Mengajar menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta mencegah lahirnya potensi gangguan keamanan sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 11.15 WIT, dengan harapan materi yang diberikan dapat membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin, sadar hukum, dan menjauhi perilaku menyimpang.Melalui kegiatan ini, Polri kembali menegaskan perannya sebagai pelindung, pengayom, sekaligus pendidik masyarakat, dalam rangka menciptakan generasi muda yang unggul demi masa depan bangsa yang aman dan berdaya saing. PNO-12
25 Apr 2026, 14:15 WIT
Polri Humanis: Polsek Bula Dukung Transformasi Aula Menjadi Ruang Ujian Digital
Papuanewsonline.com, Bula - Peran aktif Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia kembali ditunjukkan melalui langkah konkret Polsek Bula, Polres Seram Bagian Timur (SBT), Polda Maluku. Aula Polsek Bula disulap menjadi ruang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Ujian Sekolah tingkat Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2025–2026, guna menjamin kelancaran ujian berbasis digital di wilayah tersebut.Sebanyak 46 siswa dari dua sekolah, yakni SD Negeri 2 Bula (43 siswa) dan SD Tafilidan (3 siswa), mengikuti ujian yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026, dengan dukungan penuh fasilitas ruangan representatif dan jaringan internet stabil dari kepolisian.Kapolsek Bula, Iptu Izaac Tahapary, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan yang kini semakin bergantung pada teknologi.“Kami menginisiasi penggunaan aula Polsek sebagai ruang ujian untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang layak, terutama jaringan internet yang stabil. Dengan begitu, kemampuan akademik siswa dapat terukur secara optimal tanpa kendala teknis,” ujar Iptu Tahapary.Ia menambahkan bahwa dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor krusial dalam menyukseskan sistem evaluasi pendidikan berbasis digital, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.Langkah ini mendapat apresiasi luas dari kalangan pendidik. Kepala SD Negeri 2 Bula, Jena Alhamid, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Polri terhadap keberlangsungan pendidikan di daerahnya.“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Polsek Bula. Fasilitas yang diberikan membuat anak-anak dapat mengikuti ujian dengan lebih fokus, tenang, dan tanpa hambatan teknis,” ungkapnya.Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Timur, AKBP Alhajat, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pendidikan merupakan bagian dari strategi besar institusi dalam mendukung kemajuan bangsa melalui peningkatan kualitas generasi muda.“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan manusia. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, dan kami berkomitmen untuk terus bersinergi membantu menciptakan akses yang merata dan berkualitas, termasuk di wilayah terpencil,” tegas Kapolres.Ia juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan, terutama di era digitalisasi yang menuntut kesiapan infrastruktur dan adaptasi cepat.Inisiatif Polsek Bula ini menjadi contoh nyata transformasi peran Polri yang semakin humanis dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.Dengan dukungan tersebut, diharapkan para siswa dapat meraih hasil terbaik dan menjadi bagian dari generasi unggul yang akan membawa kemajuan bagi Seram Bagian Timur dan Indonesia secara keseluruhan. PNO-12
25 Apr 2026, 14:01 WIT
Polda Maluku dan BRI Kolaborasi Wujudkan Pos Pam STAIN Air Besar
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin peletakan batu pertama pembangunan Pos Pengamanan (Pos Pam) di kawasan STAIN Air Besar, sekaligus menandatangani kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (22/4/2026).Kegiatan yang berlangsung di kawasan pertigaan STAIN–Air Besar, Desa Batu Merah, Kota Ambon ini menjadi langkah konkret memperkuat keamanan di wilayah dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah.Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan institusi semata.“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kehadiran Pos Pam diharapkan mampu meningkatkan rasa aman di kawasan ini,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, keamanan merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi fondasi bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.“Keamanan sering kali tidak terasa saat situasi kondusif. Namun ketika terganggu, dampaknya sangat besar. Karena itu, penguatan sistem keamanan harus terus dilakukan,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan pedoman kerja sama antara Polda Maluku dan BRI sebagai langkah memperkuat sinergi kelembagaan.Area Head BRI Wilayah Maluku, Wawan Indarno, menyatakan bahwa dukungan terhadap pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.“Keamanan adalah modal utama dalam mendorong aktivitas ekonomi. Karena itu, kami mendukung penuh pembangunan fasilitas pengamanan ini,” katanya.Kapolda juga mengapresiasi peran masyarakat, termasuk kontribusi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Pos Pam.Menurutnya, partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara aparat dan masyarakat.Kehadiran Pos Pam STAIN Air Besar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengamanan sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kegiatan berlangsung lancar dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku. PNO-12
25 Apr 2026, 13:46 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
"Polri Mengajar" di Pelosok Tanimbar, Polisi Tanamkan Kesadaran Hukum dan Cegah Kenakalan
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Sektor Tanimbar Utara, Polres Kepulauan Tanimbar, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga masa depan generasi muda melalui program Polri Mengajar, yang merupakan implementasi dari program Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, dalam memperkuat peran Polri di dunia pendidikan.Program ini diwujudkan melalui pemberian edukasi langsung kepada para pelajar terkait bahaya kenakalan remaja serta pemahaman hukum sejak dini.Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026) pukul 08.05 WIT di ruang kelas SMA Negeri 7 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Keliobar, dipimpin oleh Waka Polsek Tanimbar Utara IPDA Rahmin B.B., S.M., M.Si dan diikuti sekitar 40 siswa-siswi, dewan guru, Kepala Sekolah Pius Fenanlambir, serta Bhabinkamtibmas Desa Keliobar Briptu Jonas Narahawarin.Dalam materi yang disampaikan, para siswa diberikan pemahaman tentang berbagai bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, balapan liar, konsumsi minuman keras, perjudian hingga tindak kriminal yang berpotensi merusak masa depan generasi muda.Selain itu, siswa juga diberikan edukasi mengenai ancaman hukum berdasarkan KUHP Baru dan Undang-Undang Lalu Lintas, agar para pelajar memahami bahwa setiap tindakan menyimpang memiliki konsekuensi pidana.Kapolsek Tanimbar Utara Iptu Everardus Fasse, menegaskan bahwa program Polri Mengajar merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan sosial.“Melalui program Polri Mengajar, kami ingin membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar sejak dini. Pencegahan kenakalan remaja tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari edukasi yang berkelanjutan agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter,” ujar Kapolsek Tanimbar Utara.Ia menambahkan bahwa sekolah menjadi ruang strategis bagi Polri untuk hadir sebagai sahabat sekaligus pembina masyarakat, khususnya dalam menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum kepada para pelajar.Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, menilai bahwa langkah Polsek Tanimbar Utara merupakan implementasi nyata transformasi Polri yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia“Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pendidikan masyarakat. Program Polri Mengajar menjadi bagian penting dari upaya membentuk generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan siap menjadi kekuatan bangsa di masa depan. Ini adalah investasi sosial untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari akar yang paling dasar, yaitu generasi pelajar,” tegas Kapolres Kepulauan Tanimbar.Program ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Polri menjangkau hingga wilayah terluar, dengan membawa misi edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di daerah.Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, langkah preventif seperti Polri Mengajar menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta mencegah lahirnya potensi gangguan keamanan sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 11.15 WIT, dengan harapan materi yang diberikan dapat membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin, sadar hukum, dan menjauhi perilaku menyimpang.Melalui kegiatan ini, Polri kembali menegaskan perannya sebagai pelindung, pengayom, sekaligus pendidik masyarakat, dalam rangka menciptakan generasi muda yang unggul demi masa depan bangsa yang aman dan berdaya saing. PNO-12
25 Apr 2026, 14:15 WIT
Polri Humanis: Polsek Bula Dukung Transformasi Aula Menjadi Ruang Ujian Digital
Papuanewsonline.com, Bula - Peran aktif Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia kembali ditunjukkan melalui langkah konkret Polsek Bula, Polres Seram Bagian Timur (SBT), Polda Maluku. Aula Polsek Bula disulap menjadi ruang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Ujian Sekolah tingkat Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2025–2026, guna menjamin kelancaran ujian berbasis digital di wilayah tersebut.Sebanyak 46 siswa dari dua sekolah, yakni SD Negeri 2 Bula (43 siswa) dan SD Tafilidan (3 siswa), mengikuti ujian yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026, dengan dukungan penuh fasilitas ruangan representatif dan jaringan internet stabil dari kepolisian.Kapolsek Bula, Iptu Izaac Tahapary, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan yang kini semakin bergantung pada teknologi.“Kami menginisiasi penggunaan aula Polsek sebagai ruang ujian untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang layak, terutama jaringan internet yang stabil. Dengan begitu, kemampuan akademik siswa dapat terukur secara optimal tanpa kendala teknis,” ujar Iptu Tahapary.Ia menambahkan bahwa dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor krusial dalam menyukseskan sistem evaluasi pendidikan berbasis digital, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.Langkah ini mendapat apresiasi luas dari kalangan pendidik. Kepala SD Negeri 2 Bula, Jena Alhamid, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Polri terhadap keberlangsungan pendidikan di daerahnya.“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Polsek Bula. Fasilitas yang diberikan membuat anak-anak dapat mengikuti ujian dengan lebih fokus, tenang, dan tanpa hambatan teknis,” ungkapnya.Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Timur, AKBP Alhajat, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pendidikan merupakan bagian dari strategi besar institusi dalam mendukung kemajuan bangsa melalui peningkatan kualitas generasi muda.“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan manusia. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, dan kami berkomitmen untuk terus bersinergi membantu menciptakan akses yang merata dan berkualitas, termasuk di wilayah terpencil,” tegas Kapolres.Ia juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan, terutama di era digitalisasi yang menuntut kesiapan infrastruktur dan adaptasi cepat.Inisiatif Polsek Bula ini menjadi contoh nyata transformasi peran Polri yang semakin humanis dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.Dengan dukungan tersebut, diharapkan para siswa dapat meraih hasil terbaik dan menjadi bagian dari generasi unggul yang akan membawa kemajuan bagi Seram Bagian Timur dan Indonesia secara keseluruhan. PNO-12
25 Apr 2026, 14:01 WIT
66 Mahasiswa Keperawatan Institut Nani Hasanuddin Resmi Yudisium di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Sebanyak 66 mahasiswa
mengikuti Yudisium Sarjana Program Studi S1 Keperawatan jalur kerja sama
angkatan pertama periode I tahun 2026 di Institut Nani Hasanuddin, Jumat
(24/4/2026).Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob,
menyampaikan sambutan sekaligus pesan kepada para lulusan agar mampu menjadi
tenaga keperawatan yang profesional dan berintegritas.Ia menegaskan bahwa perawat memiliki peran strategis dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, para lulusan
diminta tidak hanya berorientasi pada gelar semata, tetapi mampu menunjukkan
kualitas melalui kerja nyata, pelayanan yang tulus, serta sikap empati kepada
masyarakat.“Jadilah perawat yang bekerja dengan hati, memiliki dedikasi
tinggi, serta menjunjung integritas dalam setiap pelayanan,” ujarnya.Bupati juga mengingatkan agar para lulusan tetap menjaga
semangat kerja, disiplin, dan tanggung jawab meskipun telah menyandang gelar
sarjana. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten
Mimika.Ia menyebutkan bahwa indeks kesehatan di Kabupaten Mimika
mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, masih
terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait keluhan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan.“Saya berharap ke depan angka keluhan masyarakat dapat terus
menurun, bahkan tidak ada lagi, melalui pelayanan yang profesional dan
berintegritas,” tambahnya.Selain itu, Bupati juga mendorong para lulusan untuk terus
mengembangkan diri dan tidak berhenti belajar, termasuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kompetensi.Dalam sambutannya, ia turut menyampaikan apresiasi kepada
keluarga, orang tua, serta pasangan para mahasiswa yang telah memberikan
dukungan penuh hingga mereka berhasil menyelesaikan pendidikan. Apresiasi juga
diberikan kepada civitas akademika Institut Nani Hasanuddin atas dedikasi dalam
mendidik dan membimbing mahasiswa.Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap ilmu yang telah
diperoleh para lulusan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri,
tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Mimika serta bangsa dan negara.“Selamat kepada seluruh lulusan. Semoga sukses dalam
pengabdian ke depan. Teruslah berkarya, jaga etika profesi, dan utamakan
nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelayanan,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
24 Apr 2026, 20:02 WIT
Kemenkes Wajibkan Label “Nutri Level”, Langkah Tegas Kendalikan Konsumsi Gula Berlebih
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Kesehatan resmi
menerbitkan kebijakan baru untuk menekan konsumsi gula berlebih di masyarakat
melalui penerapan label gizi “Nutri Level” pada pangan siap saji, khususnya
minuman berpemanis. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis
pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang
lebih sehat.Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan
(KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan
kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4). Kebijakan
ini difokuskan pada pelaku usaha skala besar sebagai tahap awal implementasi.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa
kebijakan ini merupakan upaya edukatif untuk menekan konsumsi gula, garam, dan
lemak (GGL) yang berlebihan, yang selama ini menjadi pemicu utama berbagai
penyakit tidak menular.“Karena itu, perlu dilakukan upaya melalui pemberian
informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap
saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya,” ujar Menkes.Ia menjelaskan bahwa tingginya konsumsi GGL berkontribusi
besar terhadap peningkatan kasus penyakit seperti obesitas, hipertensi,
penyakit kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2, yang berdampak
langsung pada beban pembiayaan kesehatan nasional.Sebagai ilustrasi, beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk
penyakit gagal ginjal meningkat lebih dari 400 persen, dari Rp2,32 triliun pada
2019 menjadi Rp13,38 triliun pada 2025. Angka ini menunjukkan urgensi
intervensi kebijakan berbasis pencegahan.Lebih lanjut, Menkes menambahkan bahwa kebijakan ini juga
merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan yang mendorong sinergi lintas
sektor dalam upaya pencegahan penyakit.“UU Kesehatan mengamanatkan agar kebijakan lintas sektor
diselaraskan. Kemenkes bertanggungjawab untuk mengatur pangan siap saji,
sementara untuk pangan olahan atau produk pabrikan menjadi ranah Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM),” jelasnya.Dalam implementasinya, Nutri Level akan ditampilkan dalam
bentuk label dengan kode warna dan huruf, mulai dari Level A (hijau tua) dengan
kandungan GGL rendah hingga Level D (merah) yang menunjukkan kandungan GGL
tinggi.Label ini diwajibkan untuk dicantumkan pada berbagai media
informasi seperti daftar menu, kemasan, brosur, hingga platform digital,
sehingga mudah diakses oleh konsumen sebelum membeli produk.Namun demikian, kebijakan ini belum menyasar pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah seperti warteg, pedagang kaki lima, dan restoran
kecil. Pemerintah memilih pendekatan bertahap agar implementasi berjalan
efektif tanpa membebani pelaku usaha kecil.Dengan adanya kebijakan ini, Kementerian Kesehatan berharap
masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih konsumsi sehari-hari, sekaligus
mendorong pelaku usaha untuk menyediakan pilihan produk yang lebih sehat. (GF)
21 Apr 2026, 23:20 WIT
Gletser Di Puncak Jaya Terancam Hilang, Suhu Global Menggerus Es Carstensz
Papuanewsonline.com, Jayawijaya – Keberadaan gletser di
Puncak Jaya, Papua, kini berada di ambang kepunahan akibat dampak nyata dari
pemanasan global. Data terbaru BMKG mencatat, pada akhir tahun 2024 lalu, luas
wilayah es abadi ini hanya tersisa sekitar 0,11 hingga 0,16 kilometer persegi.Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan jika
dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang masih mencapai 0,23 kilometer
persegi. Para ahli memprediksi, jika laju pencairan terus berlanjut, keunikan
alam tropis ini bisa lenyap dalam waktu dekat.Menurut peneliti Emilya Nurjani, salah satu faktor utama
yang memperparah kondisi ini adalah penutupan lahan yang masif. Hal ini
menyebabkan nilai albedo atau kemampuan memantulkan sinar matahari menurun,
sehingga energi panas lebih banyak terserap oleh permukaan bumi.“Ini memicu kenaikan suhu yang lebih cepat di area puncak
dan mempercepat proses pencairan es,” jelasnya. Dampaknya tidak hanya terjadi di pegunungan, tetapi juga
dirasakan hingga ke pesisir, salah satunya memicu kenaikan muka air laut dan
abrasi yang mulai terlihat di wilayah utara Jawa seperti Semarang.“Kita semua harus prihatin dan menyadari bahwa ini adalah
peringatan keras bagi kelestarian alam. Hilangnya gletser Papua bukan hanya
kerugian bangsa Indonesia, tapi juga tanda bahaya bagi keseimbangan iklim
dunia. Mari kita bertindak sebelum terlambat,” ujarnya menekankan urgensi
situasi tersebut.Untuk menahan laju kerusakan ini, langkah mitigasi mendesak
sangat diperlukan, mulai dari upaya dekarbonisasi, pengetatan regulasi tata
guna lahan, hingga kesadaran masyarakat. Masyarakat diimbau untuk mengurangi penggunaan bahan bakar
fosil, menghemat energi, dan aktif melakukan penghijauan demi menyelamatkan
warisan alam yang sangat berharga ini. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Apr 2026, 19:10 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
HUT ke-6 KKS Mimika: Diana Domakubun Dilantik, Tegaskan Visi Hidup Mengandalkan Tuhan
Papuanewsonline.com, Timika - Kerukunan Keluarga Sather
(KKS) Kabupaten Mimika menggelar ibadah syukur peringatan HUT ke-6 sekaligus
pelantikan Ketua KKS periode 2025-2030, Ibu Diana Domakubun, S.Pd., M.Pd. di
Jalan Gaharu, Kamis 17 April 2026.Ibadah syukuran dipimpin langsung oleh Pendeta S. Marani
dengan tema “Bersyukur kepada Tuhan, Sebab Ia Baik” [Mazmur 107:1]. Sub
temanya: “Melalui HUT KKS ke-6 Tahun Kita Saling Bergandengan Tangan Mewujudkan
Kebersamaan yang Solid, Harmonis dan Tetap Bersyukur dalam Menghadapi
Tantangan.”Visi-Misi: Hidup Mengandalkan Tuhan & Berkarakter
BaikDalam wawancara, Ketua KKS terpilih Diana Domakubun
menyampaikan visi yang ia usung sejak sebelum pemilihan 12 Mei 2025 lalu.“Visi saya adalah hidup kita itu hidup yang mengandalkan
Tuhan. Spiritual kita dibangun melalui ibadah-ibadah yang sudah dijadwalkan
bidang keagamaan,” kata Diana.Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun karakter.
“Karakter kita harus baik, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga.
Dimanapun kita berada, kita tunjukkan bahwa kita anak-anak yang punya karakter
baik. Tidak perlu membuat hura-hara atau konflik, tapi terus membangun
persatuan dan kesatuan,” ujarnya tegas.Diana terpilih sebagai Ketua KKS periode ke-6 setelah
mengungguli empat kandidat lainnya dalam pemilihan 12 Mei 2025. Ia akan
memimpin KKS Mimika untuk periode 2025-2030.Harapan: KKS Jadi Berkat di Tengah Masyarakat MajemukMantan Ketua KKS ke-2, Pendeta S. Marani, berharap
kepemimpinan Diana dapat menyatukan seluruh anggota KKS di Mimika.“Harapan saya ke depan supaya persekutuan ini harus bersatu
sesuai firman Tuhan, supaya ke depan persekutuan ini bisa jadi berkat,”
katanya.Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dan kerja sama seluruh
keluarga besar Sather. “Mesti ada topangan, ada kerja sama yang baik dari KKS
yang ada di Kabupaten. Dukungan keluarga besar Sather supaya mereka saling
menghargai.”Pendeta Marani mengakui ada tantangan di kepemimpinan
sebelumnya. “Waktu ketua keluar ada banyak kritik, mereka tidak mau ikut
ibadah. Padahal persekutuan ini penting. Kita hidup ini tidak seperti batu,
nanti sebentar kita mati. Tujuan persekutuan dibuat untuk merangkul kita
menjadi satu, satu pikiran, satu pendapat untuk menjalankan keperluan bersama,”
ungkapnya.Pesan Penutup: Bersatu dan Melayani TuhanDiana menutup pesannya dengan ajakan persatuan. “Pesan saya,
Kerukunan Keluarga Sather Kabupaten Mimika bersatu, bergandengan tangan,
melayani Tuhan. Baik tutur kata, sikap, dan penampilan harus bersama.”KKS Mimika merupakan salah satu kerukunan keluarga besar
yang ada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penulis: Hendrik
Editor: GF
18 Apr 2026, 08:14 WIT
Halalbihalal dan Hari Kartini, DWP Perkuat Silaturahmi serta Teguhkan Peran Perempuan Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Pusat menggelar kegiatan Halalbihalal yang dirangkaikan dengan peringatan Hari
Kartini sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus meneguhkan peran
perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa, Selasa
(15/4/2026).Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh nuansa
kekeluargaan ini menghadirkan Ustad Maulana sebagai penceramah utama. Tausiah
yang disampaikan menjadi penguat nilai kebersamaan, persaudaraan, dan semangat
perempuan Indonesia untuk terus berkontribusi di berbagai bidang kehidupan.Sebelum tausiah dimulai, acara diawali dengan sambutan Ketua
Umum Dharma Wanita Persatuan, Ida Rachmawati Budi Sadikin. Dalam sambutannya,
ia menegaskan bahwa semangat Halalbihalal dan Hari Kartini menjadi pengingat
penting bagi seluruh anggota untuk menjaga persatuan dan memperluas kontribusi
perempuan.“Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk mempererat
kebersamaan, memperkuat silaturahmi, dan meneladani semangat Kartini yang terus
relevan hingga saat ini,” ujarnya.Senada dengan itu, Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Nova R
Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi inspirasi
bagi seluruh anggota untuk terus berkarya serta memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat luas.“Semangat Kartini harus terus hidup melalui karya nyata,
kepedulian sosial, dan kontribusi perempuan dalam mendukung pembangunan
bangsa,” kata Nova.Usai tausiah yang disampaikan Ustad Maulana, acara
dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pengurus DWP kementerian yang
telah melaksanakan program DWP Mengajar. Penghargaan ini diberikan sebagai
bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam bidang pendidikan
serta pemberdayaan masyarakat.Suasana semakin semarak saat rangkaian kegiatan ditutup
dengan penampilan musikalisasi puisi yang dibawakan oleh anggota Dharma Wanita
Persatuan. Penampilan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga
menunjukkan kreativitas dan ekspresi seni perempuan Indonesia dalam memaknai
perjuangan Kartini di era modern.Dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, turut hadir Ketua DWP Kemenko Kumham
Imipas Nova R Andika Dwi Prasetya, Sekretaris DWP Kemenko Kumham Imipas Nur
Azizah, serta anggota DWP Kemenko Kumham Imipas Dhita Bramastyo. Kehadiran
mereka menjadi simbol dukungan terhadap penguatan sinergi dan solidaritas
antaranggota Dharma Wanita Persatuan.Melalui kegiatan ini, DWP berharap semangat silaturahmi,
pendidikan, dan pemberdayaan perempuan terus tumbuh sebagai fondasi penting
dalam mendukung pembangunan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan. (GF)
16 Apr 2026, 16:57 WIT
Cagar Budaya di Tengah Ancaman Bencana, BNPB Ingatkan Pentingnya Perlindungan Warisan Bangsa
Papuanewsonline.com, Jakarta – Ancaman bencana alam di
Indonesia tidak hanya berdampak pada keselamatan manusia, tetapi juga terus
mengintai keberadaan warisan sejarah bangsa. Persoalan ini menjadi sorotan
utama dalam seminar nasional bertajuk “Cagar Budaya yang Tangguh Bencana
Berkelanjutan” yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa
(14/4/2026), dengan menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sebagai narasumber utama.Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon
menegaskan bahwa dampak bencana harus dilihat secara lebih luas, termasuk
terhadap sistem kehidupan dan nilai-nilai sejarah yang melekat pada situs
budaya. “Cagar budaya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang juga rentan
terdampak bencana,” ujarnya saat membuka seminar.Indonesia, lanjutnya, menghadapi tantangan besar karena
berada di wilayah rawan bencana, namun di sisi lain memiliki kekayaan warisan
budaya yang sangat besar. Kondisi ini menjadikan perlindungan situs budaya
sebagai agenda penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mitigasi bencana
nasional.Data BNPB mencatat hingga 13 April 2026 telah terjadi
sebanyak 748 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia, yang mayoritas
didominasi banjir dan cuaca ekstrem. Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa ancaman tersebut
dapat menyebabkan kerusakan serius bahkan menghilangkan jejak sejarah bangsa.
“Cagar budaya berisiko rusak atau hilang akibat bencana atau perang,” tegasnya.Ia menjelaskan, sejumlah kejadian di masa lalu menjadi bukti
nyata besarnya risiko tersebut. Tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, menghancurkan
lebih dari 50 situs budaya. Sementara gempa Yogyakarta tahun 2006 menyebabkan
kerusakan pada struktur Candi Borobudur dan Prambanan. Tidak hanya itu, banjir
dan longsor pada November 2025 juga tercatat merusak puluhan situs bersejarah
di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Menurut Abdul Muhari, perlindungan cagar budaya tidak cukup
hanya dilakukan secara fisik. Situs sejarah, manuskrip kuno, dan artefak juga
perlu dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran untuk memahami pola kebencanaan
di masa lalu. Pengetahuan yang tersimpan dalam warisan budaya dinilai dapat
menjadi referensi penting dalam membangun sistem mitigasi yang lebih kuat.BNPB juga menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman
negara lain, salah satunya Jepang. Pasca tsunami Tohoku 2011, Jepang dinilai
berhasil melakukan pemulihan situs budaya secara cepat dan sistematis melalui
kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, serta dukungan anggaran yang
memadai. Konsep build back better menjadi salah satu pendekatan yang dinilai
relevan untuk diterapkan di Indonesia.Sebagai langkah ke depan, BNPB mendorong transformasi
pengelolaan cagar budaya yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko.
Pemanfaatan teknologi seperti InaRISK disebut menjadi kunci integrasi data
bahaya, kerentanan, dan kapasitas dalam satu platform yang terukur. Dengan
demikian, perlindungan warisan budaya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan
menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional.“Pada akhirnya, cagar budaya bukan sekedar peninggalan masa
lalu. Ia adalah identitas bangsa dan memori kolektif yang harus dijaga.
Melindunginya dari ancaman bencana bukan hanya soal kebijakan, melainkan
tanggung jawab bersama,” tutup Abdul Muhari. (GF)
16 Apr 2026, 00:32 WIT
Dewan Adat Mimika Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Wilayah Meepago Pada Mei 2026
Papuanewsonline.com, Mimika – Di bawah kepemimpinan Ketua
Umum Vinsent Oniyoma, Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah kini tengah gencar
melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Dewan
Adat Papua wilayah Meepago. Acara akbar yang sangat dinantikan ini dijadwalkan
akan digelar di Timika pada bulan Mei 2026 mendatang.Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen para pemimpin adat
dalam menjaga dan memajukan kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan zaman
sekarang. Pertemuan strategis ini mengusung agenda utama yang sangat
krusial, yaitu melakukan revitalisasi serta pembenahan menyeluruh terhadap
struktur masyarakat adat yang selama ini dianggap belum berjalan maksimal atau
vakum. "Inti dari kegiatan ini adalah memperbaiki dan
menghidupkan kembali struktur adat," tegas Vinsent Oniyoma. Ia menjelaskan bahwa upaya pembenahan akan dilakukan secara
bertahap dan menyeluruh, mulai dari tingkat kampung, suku, hingga level daerah,
agar peran dan fungsi lembaga adat dapat kembali berjalan optimal dan efektif.Selain melakukan perbaikan internal, konferensi ini juga
menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali berbagai pernyataan dan
komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua DAP wilayah Meepago pada
pertemuan di Jayapura tanggal 7-8 April lalu. Hal ini dilakukan demi memperkuat pondasi serta mempertegas
posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Diharapkan, dari forum ini akan lahir berbagai keputusan
strategis yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta
perlindungan hak-hak ulayat dan masyarakat adat di seluruh wilayah Meepago.Guna menyukseskan agenda besar ini, seluruh elemen
masyarakat adat kini mulai melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan.Mulai dari lingkup suku, organisasi, hingga institusi
terkait, semuanya bersatu padu memberikan pemahaman dan edukasi yang baik
kepada seluruh warga. Sinergi dan kesatuan visi ini diharapkan mampu membawa hasil
terbaik demi masa depan yang lebih terhormat dan sejahtera bagi generasi adat
di Papua Tengah. Penulis: Jid
Editor: GF
16 Apr 2026, 00:22 WIT
Layar Tancap “Pesta Babi” Gugah Kesadaran Publik soal Tanah Adat dan Ekologi Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Puluhan warga, pegiat
komunitas, dan aktivis lingkungan berkumpul di Easy Coffee & Eatery, dalam
acara bertajuk "Layar Tancap". Kegiatan yang digagas oleh Singgah
Baca, Eastworks Creative, Lepemawi Timika, dan Greenpeace Indonesia ini
menghadirkan pemutaran film dokumenter serta diskusi terbuka mengenai isu
ekologi dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. 10/4/26)Acara menghadirkan dua narasumber perempuan, Adolfina Kum
dari Lepemawi dan Rossy You dari Greenpeace. Adolfina menekankan bahwa
pembangunan harus berpijak pada kepentingan masyarakat adat, terutama kelompok
rentan yang sering terpinggirkan. Sementara itu, Rossy mengingatkan pentingnya keseimbangan
antara pembangunan dan kelestarian alam, di mana hutan bukan hanya sumber
ekonomi, tapi juga identitas dan kehidupan.Puncak acara ditandai dengan pemutaran film dokumenter
"Pesta Babi" karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film ini menyajikan
kisah perjuangan suku-suku di Papua Selatan seperti Awyu, Muyu, Yei, dan Marind
dalam mempertahankan ruang hidup di tengah ekpsi industri. Visual yang kuat berhasil menyentuh hati penonton dan
membuka wawasan mengenai realitas di lapangan.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang
berlangsung hangat. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan harapan demi
masa depan Papua. Melalui pendekatan kreatif ini, diharapkan kesadaran publik
semakin tumbuh, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga
terlibat aktif menjaga alam dan memperjuangkan hak-hak asli. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:37 WIT
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat
Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah
Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau,
Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka
menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport
Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan
berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak
Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang
dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum
Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota
Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi
pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan
karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran
konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung
hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman
dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus
menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi
Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih
dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat
adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan
memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika
dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat
Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah
radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh
wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen
kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:45 WIT
