Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Peringati HUT ke-81 RI, Wakil Bupati Mimika Serahkan Remisi kepada 230 Warga Binaan Lapas Timika
Papuanewsonline.com, Mimika — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong memimpin upacara peringatan kemerdekaan pada Senin, 17 Agustus 2026, sekaligus menyerahkan remisi yang menjadi berkah kemerdekaan bagi warga binaan. Turut hadir Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Pj Sekda Abraham Kateyau, Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah.Dalam upacara tersebut, Emanuel Kemong membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menteri menyampaikan pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan sebagai wujud peringatan kemerdekaan. Tema kemerdekaan “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi landasan moral: berdaulat berarti negara hadir menegakkan hukum secara adil; adil berarti hukum memberi kepastian yang berkeadaban; makmur berarti masyarakat aman dan produktif, termasuk kesempatan bagi mantan narapidana untuk kembali berkontribusi.Pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana bagi 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Remisi ini menjadi penghargaan atas kemajuan pembinaan sekaligus jalan reintegrasi sosial. Di Lapas Timika sendiri, sebanyak 230 warga binaan berhak menerima remisi, dan tiga orang di antaranya langsung bebas setelah menjalani masa pidana.Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan pesan agar warga binaan yang telah bebas tidak kembali ke tempat ini, melainkan berbaur dan berkarya di tengah masyarakat. Bagi yang belum menerima remisi bebas, ia mengajak tetap semangat dan percaya akan ada waktu yang baik. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak Lapas yang telah membina warga binaan dengan penuh kesabaran dan ketulusan.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:05 WIT
Puisi "Hanya Joel Yang Tidak Bohong" Jadi Bumerang, Edoardus: Janji Kampanye Kosong Belaka
Papuanewsonline.com, Mimika – Sepotong puisi kampanye Bupati Mimika kini kembali mengemuka dan menjadi sorotan publik. Pengamat sosial dan pemerhati pembangunan daerah, Edoardus Rahawadan, menilai isi puisi tersebut kini menjadi bukti nyata bahwa janji politik pasangan Joel saat kampanye tidak terpenuhi.Puisi yang dilantunkan saat kampanye itu berbunyi: “Di sana bohong, di sini bohong Di tengah-tengah ada buah kedondong Di sana bohong, di sini bohong Hanya Joel yang tidak bohong”Menurut Edoardus, kalimat yang dulu digunakan untuk menarik suara pemilih itu kini berbalik menampar kinerja pemerintahan saat ini.“Puisi itu kini bukan lagi sekadar untaian kata untuk menarik suara pemilih, melainkan cermin besar kinerja hari ini. Kalimat 'hanya Joel yang tidak bohong' ternyata justru menjadi ironi terbesar. Fakta di lapangan membuktikan: di sana bohong, di sini bohong, dan hampir seluruh janji yang disampaikan pasangan Joel terbukti kosong dan tidak memiliki landasan realisasi,” tegas Edoardus dalam keterangan tertulisnya kepada media Papuanewsonline.com, Rabu (19/8).Infrastruktur dan Air Bersih Disorot GagalEdoardus menyoroti dua sektor utama yang menjadi andalan kampanye namun dinilai gagal: pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan air bersih di wilayah pesisir.Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar yang digembar-gemborkan sebagai program unggulan jauh dari layak. Banyak proyek belum tersentuh, atau jika sudah dibangun kualitasnya rendah.“Pembangunan infrastruktur dasar yang diklaim sebagai prioritas utama, itu semua adalah kebohongan publik. Anggaran telah digelontorkan, namun apa yang diterima masyarakat? Jalan rusak masih banyak, dan fasilitas umum yang dibangun tidak menjawab kebutuhan nyata warga. Ini bentuk ketidakjujuran dalam menjalankan amanah rakyat,” ujarnya.Selain itu, Edoardus juga mengkritisi peresmian fasilitas air bersih di beberapa titik pesisir Mimika yang dilakukan secara seremonial. Menurutnya, peresmian itu hanya pertunjukan politik karena warga belum merasakan manfaatnya.“Peresmian air bersih di pesisir itu juga bagian dari kebohongan publik yang dilakukan Bupati Mimika. Papan nama sudah dipasang, pidato sudah disampaikan, foto sudah diambil, tetapi kenyataannya air tidak mengalir atau kualitasnya tidak layak pakai. Rakyat tetap kesulitan mendapatkan air bersih, sementara pemimpin sudah mengaku telah menunaikan janji,” tambahnya.Desak Audit dan EvaluasiEdoardus menegaskan janji politik adalah kontrak moral antara pemimpin dan rakyat. Ketika kontrak itu dilanggar, legitimasi pemerintahan patut dipertanyakan.Ia meminta aparat pengawasan dan lembaga terkait menelusuri penggunaan anggaran untuk program-program tersebut.“Jika dulu dikatakan 'hanya Joel yang tidak bohong', maka hari ini rakyat Mimika melihat bukti sebaliknya. Kami berharap hal ini menjadi evaluasi keras, dan pemerintah daerah segera memperbaiki kinerja, bukan sibuk dengan seremonial tanpa hasil nyata. Rakyat butuh bukti, bukan puisi kosong,” pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi terkait kritik tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
19 Agu 2026, 10:41 WIT
BPK Bongkar Pengadaan Brosur KPU Mimika Rp3,7M Tanpa Invoice, Desak Setor Rp24,4M Ke Kas Negara
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Mimika Tahun 2024. Mulai dari pengadaan brosur senilai miliaran tanpa bukti lengkap, hingga kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas negara mencapai Rp24,4 miliar.Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas penggunaan dana hibah Pilkada.Pengadaan Brosur 300 Ribu Lembar DipertanyakanDalam tanggapannya ke BPK, KPU Kabupaten Mimika menyatakan brosur dibagikan tidak hanya ke badan adhoc, tetapi juga ke masyarakat agar memahami pengisian Form C Hasil. Jumlah cetak mencapai 300.000 lembar dengan perhitungan DPT 242.224 ditambah 2,5% dan badan adhoc. Berat total brosur disebut mencapai 3.243 kg.KPU beralasan pengadaan dilakukan di Jakarta secara manual karena waktu mepet kurang dari 1 minggu dan percetakan di Timika tidak sanggup. Sebagai bukti, KPU melampirkan dokumentasi barang terbungkus dan surat pernyataan dari Sdr. EF selaku Marketing PT PCI.Namun BPK menyatakan tidak sependapat. Dalam dokumen pendukung yang disampaikan, belum terdapat invoice atau dokumen tagihan dari penyedia yang memuat nama, cap penyedia, tanggal pengadaan, jumlah, serta harga satuan brosur. Akibatnya kuantitas dan nilai pengadaan tidak dapat dinilai kesesuaiannya.Selain itu, KPU Kabupaten Mimika juga tidak dapat menyampaikan surat jalan/pengiriman yang memuat tanggal pengiriman dan jasa yang digunakan. KPU juga tidak dapat menjelaskan metode pembagian brosur kepada masyarakat sesuai jumlah DPT.Desak Kembalikan Kelebihan Bayar Rp24,4 MiliarBPK merekomendasikan Ketua KPU Kabupaten Mimika memerintahkan Sekretaris untuk lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian anggaran.PPK diinstruksikan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menagih ke penyedia dan menyetor ke kas negara. Rinciannya: 1. PT APM sebesar Rp2.880.400.000,002. CV BCL sebesar Rp888.550.000,003. Kelebihan pembayaran belanja Pilkada lainnya sebesar Rp24.413.155.485,00 yang terdiri dari perjalanan dinas dan SPBy ganda Rp455.247.200,00 serta pos lainnya.Bendahara Pengeluaran juga diminta mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp44.224.540,00 dan menyetorkannya ke kas negara.Laporan Sisa Dana Hibah Rp140 M Belum DisampaikanBPK juga menyorot kewajiban pelaporan. KPU Kabupaten Mimika dan Puncak menerima dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp140.910.206.500,00 berdasarkan NPHD 639/KU.07/9404/2023 tanggal 10 November 2023. Sesuai ketentuan, KPU Kabupaten Mimika wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada kepala daerah dan mengembalikan sisa dana hibah. Hingga pemeriksaan dilakukan, kewajiban tersebut belum dipenuhi.Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPU Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi terkait rekomendasi BPK.Penulis: HendrikEditor: OF
19 Agu 2026, 10:36 WIT
BPK Bongkar SPBy Ganda Di KPU Mimika, Negara Potensi Rugi Rp455 Juta
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah menemukan kejanggalan dalam pengelolaan dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Mimika. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pembayaran (SPBy) ganda yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp455.247.200,00.Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas penggunaan dana hibah Pilkada Tahun 2024.Berdasarkan LHP tersebut, KPU Kabupaten Mimika menerbitkan 439 SPBy untuk penggunaan dana periode Januari 2024 sampai Mei 2025. Penerbitan SPBy baru dilakukan mulai 26 Agustus 2024, setelah anggaran Hibah Pilkada termuat dalam DIPA Satker. Penerbitan SPBy oleh PPK dilakukan berdasarkan catatan Buku Kas Umum (BKU) manual yang telah disusun sebelumnya oleh Bendahara Pengeluaran, sehingga SPBy yang diterbitkan tidak mencerminkan waktu pembayaran yang sebenarnya.Dari hasil uji petik dan konfirmasi kepada pihak penyedia, BPK menemukan 14 SPBy diterbitkan dan dicairkan untuk bukti pengeluaran yang sama atau telah dibayar sebelumnya. Total nilai SPBy ganda tersebut mencapai Rp1.911.523.600,00."Dana hibah dari SPBy yang telah dibayarkan sebelumnya tersebut telah digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk membiayai belanja perjalanan dinas serta belanja pengeluaran rutin," demikian tertulis dalam laporan BPK.Dari total Rp1,9 miliar tersebut, Bendahara Pengeluaran baru menyampaikan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.456.276.400,00. Sehingga masih terdapat selisih Rp455.247.200,00 yang belum didukung bukti. Atas pengeluaran tersebut juga belum tercatat pada BKU serta belum dilakukan pengesahan belanjanya pada aplikasi SAKTI.BPK menyebut hal itu merupakan kelalaian PPK dan Bendahara Pengeluaran. Penggunaan dana Hibah Pilkada sudah dilakukan sejak awal Tahun 2024, namun penginputan pengesahan belanja serta penerbitan SPBy baru dapat dilakukan setelah Oktober 2024 melalui aplikasi SAKTI. Ketidaktertiban Bendahara dalam menatausahakan bukti pengeluaran kemudian mengakibatkan terjadinya penerbitan SPBy ganda.Atas permasalahan ini, PPK menyatakan bersedia bertanggung jawab.BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 59 ayat 2, serta PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 Pasal 8 dan Pasal 24.Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPU Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi telah dilakukan.Penulis: HendrikEditor: OF
19 Agu 2026, 10:33 WIT
Temuan BPK: Dana Hibah Pilkada KPU Mimika Rp11,2 Miliar Bocor ke Kegiatan Pemilu 2024
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah Pilkada 2024 di KPU Kabupaten Mimika. Sebanyak Rp11.237.237.000,00 dana hibah yang seharusnya untuk Pilkada, justru digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilu 2024.Hal itu terungkap dalam hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan permintaan keterangan BPK terhadap KPU Kabupaten Mimika.Berdasarkan hasil pemeriksaan DIPA, terdapat revisi DIPA ke-5 Nomor DIPA-076.01.2.659818/2025 tanggal 20 Juni 2025. Revisi tersebut tidak mengubah total nilai hibah, namun hanya melakukan pergeseran antar rekening belanja barang dan belanja modal pada komponen "Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi".BPK menyebut perubahan itu tidak didukung dengan kertas kerja perubahan pada RKB. Selain itu, ada juga perubahan kegiatan yang tidak diikuti revisi RKB maupun anggaran."Bagian keuangan KPU Kabupaten Mimika tidak dapat merinci atau menginventarisir perubahan kegiatan tersebut," tulis BPK dalam laporannya.Dari penelusuran dokumen BKU dan bukti pertanggungjawaban, BPK mendapati realisasi belanja yang tidak sesuai RKB. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan Pemilu 2024. Rinciannya mulai dari transportasi dan konsumsi pleno Rp32.230.000, koordinasi dan bimtek Rp350.789.000, sewa Hotel Binus Jakarta Rp803.447.000, operasional Panwaslu Rp445.500.000, sosialisasi rekapitulasi Rp444.000.000, pembayaran BPJS Kesehatan badan adhoc Rp1.888.496.000, hingga jaminan kecelakaan kerja KPPS Rp320.331.000. Total keseluruhan mencapai Rp11.237.237.000,00.Atas temuan tersebut, Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Mimika berdalih bahwa belanja di luar RKB Pilkada dilakukan karena ada kegiatan yang harus dilaksanakan namun tidak tersedia anggarannya.Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Ketua KPU Kabupaten Mimika terkait rekomendasi dan tindak lanjut atas temuan BPK tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
19 Agu 2026, 10:30 WIT
Pengibaran Merah Putih HUT ke-81 RI di Boven Digoel Berlangsung Aman dan Lancar
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Boven Digoel berlangsung aman, tertib, dan lancar, Senin (17/8/2026).Pelaksanaan upacara menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bersama masyarakat untuk jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan.Bupati Boven Digoel, Roni Omba, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan baik.“Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Boven Digoel telah terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Roni Omba.Menurutnya, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mempererat persaudaraan dan membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat.Roni berharap semangat kemerdekaan terus menjadi energi positif bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendorong pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.“Semoga semangat kemerdekaan ini terus menyatukan kita, memperkuat persaudaraan, dan menjadi motivasi untuk bersama-sama membangun Boven Digoel yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.Ia juga mengajak seluruh masyarakat Boven Digoel menjadikan peringatan HUT ke-81 RI sebagai momentum untuk memperkuat persatuan serta berkontribusi sesuai peran masing-masing dalam pembangunan daerah.“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!” tegasnya.Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Boven Digoel diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat gotong royong, menjaga persatuan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Boven Digoel yang semakin maju dan sejahtera. Penulis: MuhtarEditor: OF
18 Agu 2026, 19:48 WIT
Pilihan Redaksi
Peringati HUT ke-81 RI, Wakil Bupati Mimika Serahkan Remisi kepada 230 Warga Binaan Lapas Timika
Papuanewsonline.com, Mimika — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong memimpin upacara peringatan kemerdekaan pada Senin, 17 Agustus 2026, sekaligus menyerahkan remisi yang menjadi berkah kemerdekaan bagi warga binaan. Turut hadir Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Pj Sekda Abraham Kateyau, Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah.Dalam upacara tersebut, Emanuel Kemong membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menteri menyampaikan pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan sebagai wujud peringatan kemerdekaan. Tema kemerdekaan “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi landasan moral: berdaulat berarti negara hadir menegakkan hukum secara adil; adil berarti hukum memberi kepastian yang berkeadaban; makmur berarti masyarakat aman dan produktif, termasuk kesempatan bagi mantan narapidana untuk kembali berkontribusi.Pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana bagi 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Remisi ini menjadi penghargaan atas kemajuan pembinaan sekaligus jalan reintegrasi sosial. Di Lapas Timika sendiri, sebanyak 230 warga binaan berhak menerima remisi, dan tiga orang di antaranya langsung bebas setelah menjalani masa pidana.Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan pesan agar warga binaan yang telah bebas tidak kembali ke tempat ini, melainkan berbaur dan berkarya di tengah masyarakat. Bagi yang belum menerima remisi bebas, ia mengajak tetap semangat dan percaya akan ada waktu yang baik. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak Lapas yang telah membina warga binaan dengan penuh kesabaran dan ketulusan.Penulis: JidEditor: OF
19 Agu 2026, 19:05 WIT
Puisi "Hanya Joel Yang Tidak Bohong" Jadi Bumerang, Edoardus: Janji Kampanye Kosong Belaka
Papuanewsonline.com, Mimika – Sepotong puisi kampanye Bupati Mimika kini kembali mengemuka dan menjadi sorotan publik. Pengamat sosial dan pemerhati pembangunan daerah, Edoardus Rahawadan, menilai isi puisi tersebut kini menjadi bukti nyata bahwa janji politik pasangan Joel saat kampanye tidak terpenuhi.Puisi yang dilantunkan saat kampanye itu berbunyi: “Di sana bohong, di sini bohong Di tengah-tengah ada buah kedondong Di sana bohong, di sini bohong Hanya Joel yang tidak bohong”Menurut Edoardus, kalimat yang dulu digunakan untuk menarik suara pemilih itu kini berbalik menampar kinerja pemerintahan saat ini.“Puisi itu kini bukan lagi sekadar untaian kata untuk menarik suara pemilih, melainkan cermin besar kinerja hari ini. Kalimat 'hanya Joel yang tidak bohong' ternyata justru menjadi ironi terbesar. Fakta di lapangan membuktikan: di sana bohong, di sini bohong, dan hampir seluruh janji yang disampaikan pasangan Joel terbukti kosong dan tidak memiliki landasan realisasi,” tegas Edoardus dalam keterangan tertulisnya kepada media Papuanewsonline.com, Rabu (19/8).Infrastruktur dan Air Bersih Disorot GagalEdoardus menyoroti dua sektor utama yang menjadi andalan kampanye namun dinilai gagal: pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan air bersih di wilayah pesisir.Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar yang digembar-gemborkan sebagai program unggulan jauh dari layak. Banyak proyek belum tersentuh, atau jika sudah dibangun kualitasnya rendah.“Pembangunan infrastruktur dasar yang diklaim sebagai prioritas utama, itu semua adalah kebohongan publik. Anggaran telah digelontorkan, namun apa yang diterima masyarakat? Jalan rusak masih banyak, dan fasilitas umum yang dibangun tidak menjawab kebutuhan nyata warga. Ini bentuk ketidakjujuran dalam menjalankan amanah rakyat,” ujarnya.Selain itu, Edoardus juga mengkritisi peresmian fasilitas air bersih di beberapa titik pesisir Mimika yang dilakukan secara seremonial. Menurutnya, peresmian itu hanya pertunjukan politik karena warga belum merasakan manfaatnya.“Peresmian air bersih di pesisir itu juga bagian dari kebohongan publik yang dilakukan Bupati Mimika. Papan nama sudah dipasang, pidato sudah disampaikan, foto sudah diambil, tetapi kenyataannya air tidak mengalir atau kualitasnya tidak layak pakai. Rakyat tetap kesulitan mendapatkan air bersih, sementara pemimpin sudah mengaku telah menunaikan janji,” tambahnya.Desak Audit dan EvaluasiEdoardus menegaskan janji politik adalah kontrak moral antara pemimpin dan rakyat. Ketika kontrak itu dilanggar, legitimasi pemerintahan patut dipertanyakan.Ia meminta aparat pengawasan dan lembaga terkait menelusuri penggunaan anggaran untuk program-program tersebut.“Jika dulu dikatakan 'hanya Joel yang tidak bohong', maka hari ini rakyat Mimika melihat bukti sebaliknya. Kami berharap hal ini menjadi evaluasi keras, dan pemerintah daerah segera memperbaiki kinerja, bukan sibuk dengan seremonial tanpa hasil nyata. Rakyat butuh bukti, bukan puisi kosong,” pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi terkait kritik tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
19 Agu 2026, 10:41 WIT
BPK Bongkar Pengadaan Brosur KPU Mimika Rp3,7M Tanpa Invoice, Desak Setor Rp24,4M Ke Kas Negara
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Mimika Tahun 2024. Mulai dari pengadaan brosur senilai miliaran tanpa bukti lengkap, hingga kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas negara mencapai Rp24,4 miliar.Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas penggunaan dana hibah Pilkada.Pengadaan Brosur 300 Ribu Lembar DipertanyakanDalam tanggapannya ke BPK, KPU Kabupaten Mimika menyatakan brosur dibagikan tidak hanya ke badan adhoc, tetapi juga ke masyarakat agar memahami pengisian Form C Hasil. Jumlah cetak mencapai 300.000 lembar dengan perhitungan DPT 242.224 ditambah 2,5% dan badan adhoc. Berat total brosur disebut mencapai 3.243 kg.KPU beralasan pengadaan dilakukan di Jakarta secara manual karena waktu mepet kurang dari 1 minggu dan percetakan di Timika tidak sanggup. Sebagai bukti, KPU melampirkan dokumentasi barang terbungkus dan surat pernyataan dari Sdr. EF selaku Marketing PT PCI.Namun BPK menyatakan tidak sependapat. Dalam dokumen pendukung yang disampaikan, belum terdapat invoice atau dokumen tagihan dari penyedia yang memuat nama, cap penyedia, tanggal pengadaan, jumlah, serta harga satuan brosur. Akibatnya kuantitas dan nilai pengadaan tidak dapat dinilai kesesuaiannya.Selain itu, KPU Kabupaten Mimika juga tidak dapat menyampaikan surat jalan/pengiriman yang memuat tanggal pengiriman dan jasa yang digunakan. KPU juga tidak dapat menjelaskan metode pembagian brosur kepada masyarakat sesuai jumlah DPT.Desak Kembalikan Kelebihan Bayar Rp24,4 MiliarBPK merekomendasikan Ketua KPU Kabupaten Mimika memerintahkan Sekretaris untuk lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian anggaran.PPK diinstruksikan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menagih ke penyedia dan menyetor ke kas negara. Rinciannya: 1. PT APM sebesar Rp2.880.400.000,002. CV BCL sebesar Rp888.550.000,003. Kelebihan pembayaran belanja Pilkada lainnya sebesar Rp24.413.155.485,00 yang terdiri dari perjalanan dinas dan SPBy ganda Rp455.247.200,00 serta pos lainnya.Bendahara Pengeluaran juga diminta mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp44.224.540,00 dan menyetorkannya ke kas negara.Laporan Sisa Dana Hibah Rp140 M Belum DisampaikanBPK juga menyorot kewajiban pelaporan. KPU Kabupaten Mimika dan Puncak menerima dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp140.910.206.500,00 berdasarkan NPHD 639/KU.07/9404/2023 tanggal 10 November 2023. Sesuai ketentuan, KPU Kabupaten Mimika wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada kepala daerah dan mengembalikan sisa dana hibah. Hingga pemeriksaan dilakukan, kewajiban tersebut belum dipenuhi.Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPU Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi terkait rekomendasi BPK.Penulis: HendrikEditor: OF
19 Agu 2026, 10:36 WIT
BPK Bongkar SPBy Ganda Di KPU Mimika, Negara Potensi Rugi Rp455 Juta
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Tengah menemukan kejanggalan dalam pengelolaan dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Mimika. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pembayaran (SPBy) ganda yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp455.247.200,00.Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas penggunaan dana hibah Pilkada Tahun 2024.Berdasarkan LHP tersebut, KPU Kabupaten Mimika menerbitkan 439 SPBy untuk penggunaan dana periode Januari 2024 sampai Mei 2025. Penerbitan SPBy baru dilakukan mulai 26 Agustus 2024, setelah anggaran Hibah Pilkada termuat dalam DIPA Satker. Penerbitan SPBy oleh PPK dilakukan berdasarkan catatan Buku Kas Umum (BKU) manual yang telah disusun sebelumnya oleh Bendahara Pengeluaran, sehingga SPBy yang diterbitkan tidak mencerminkan waktu pembayaran yang sebenarnya.Dari hasil uji petik dan konfirmasi kepada pihak penyedia, BPK menemukan 14 SPBy diterbitkan dan dicairkan untuk bukti pengeluaran yang sama atau telah dibayar sebelumnya. Total nilai SPBy ganda tersebut mencapai Rp1.911.523.600,00."Dana hibah dari SPBy yang telah dibayarkan sebelumnya tersebut telah digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk membiayai belanja perjalanan dinas serta belanja pengeluaran rutin," demikian tertulis dalam laporan BPK.Dari total Rp1,9 miliar tersebut, Bendahara Pengeluaran baru menyampaikan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.456.276.400,00. Sehingga masih terdapat selisih Rp455.247.200,00 yang belum didukung bukti. Atas pengeluaran tersebut juga belum tercatat pada BKU serta belum dilakukan pengesahan belanjanya pada aplikasi SAKTI.BPK menyebut hal itu merupakan kelalaian PPK dan Bendahara Pengeluaran. Penggunaan dana Hibah Pilkada sudah dilakukan sejak awal Tahun 2024, namun penginputan pengesahan belanja serta penerbitan SPBy baru dapat dilakukan setelah Oktober 2024 melalui aplikasi SAKTI. Ketidaktertiban Bendahara dalam menatausahakan bukti pengeluaran kemudian mengakibatkan terjadinya penerbitan SPBy ganda.Atas permasalahan ini, PPK menyatakan bersedia bertanggung jawab.BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 dan Pasal 59 ayat 2, serta PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 Pasal 8 dan Pasal 24.Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPU Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi telah dilakukan.Penulis: HendrikEditor: OF
19 Agu 2026, 10:33 WIT
Temuan BPK: Dana Hibah Pilkada KPU Mimika Rp11,2 Miliar Bocor ke Kegiatan Pemilu 2024
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah Pilkada 2024 di KPU Kabupaten Mimika. Sebanyak Rp11.237.237.000,00 dana hibah yang seharusnya untuk Pilkada, justru digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilu 2024.Hal itu terungkap dalam hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan permintaan keterangan BPK terhadap KPU Kabupaten Mimika.Berdasarkan hasil pemeriksaan DIPA, terdapat revisi DIPA ke-5 Nomor DIPA-076.01.2.659818/2025 tanggal 20 Juni 2025. Revisi tersebut tidak mengubah total nilai hibah, namun hanya melakukan pergeseran antar rekening belanja barang dan belanja modal pada komponen "Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi".BPK menyebut perubahan itu tidak didukung dengan kertas kerja perubahan pada RKB. Selain itu, ada juga perubahan kegiatan yang tidak diikuti revisi RKB maupun anggaran."Bagian keuangan KPU Kabupaten Mimika tidak dapat merinci atau menginventarisir perubahan kegiatan tersebut," tulis BPK dalam laporannya.Dari penelusuran dokumen BKU dan bukti pertanggungjawaban, BPK mendapati realisasi belanja yang tidak sesuai RKB. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan Pemilu 2024. Rinciannya mulai dari transportasi dan konsumsi pleno Rp32.230.000, koordinasi dan bimtek Rp350.789.000, sewa Hotel Binus Jakarta Rp803.447.000, operasional Panwaslu Rp445.500.000, sosialisasi rekapitulasi Rp444.000.000, pembayaran BPJS Kesehatan badan adhoc Rp1.888.496.000, hingga jaminan kecelakaan kerja KPPS Rp320.331.000. Total keseluruhan mencapai Rp11.237.237.000,00.Atas temuan tersebut, Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Mimika berdalih bahwa belanja di luar RKB Pilkada dilakukan karena ada kegiatan yang harus dilaksanakan namun tidak tersedia anggarannya.Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Ketua KPU Kabupaten Mimika terkait rekomendasi dan tindak lanjut atas temuan BPK tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
19 Agu 2026, 10:30 WIT
Pengibaran Merah Putih HUT ke-81 RI di Boven Digoel Berlangsung Aman dan Lancar
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Boven Digoel berlangsung aman, tertib, dan lancar, Senin (17/8/2026).Pelaksanaan upacara menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bersama masyarakat untuk jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan.Bupati Boven Digoel, Roni Omba, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan baik.“Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Boven Digoel telah terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Roni Omba.Menurutnya, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mempererat persaudaraan dan membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat.Roni berharap semangat kemerdekaan terus menjadi energi positif bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendorong pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.“Semoga semangat kemerdekaan ini terus menyatukan kita, memperkuat persaudaraan, dan menjadi motivasi untuk bersama-sama membangun Boven Digoel yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.Ia juga mengajak seluruh masyarakat Boven Digoel menjadikan peringatan HUT ke-81 RI sebagai momentum untuk memperkuat persatuan serta berkontribusi sesuai peran masing-masing dalam pembangunan daerah.“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!” tegasnya.Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Boven Digoel diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat gotong royong, menjaga persatuan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Boven Digoel yang semakin maju dan sejahtera. Penulis: MuhtarEditor: OF
18 Agu 2026, 19:48 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Hadir di Ujung Perbatasan, Bupati Boven Digoel Roni Omba Resmikan SD Negeri di Ninati
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Komitmen menghadirkan pelayanan pendidikan hingga ke wilayah perbatasan ditunjukkan Bupati Boven Digoel, Roni Omba. Ia meresmikan SD Negeri Persiapan Amupkim yang berlokasi di Kampung Timbuka, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Jumat (14/8/2026).Peresmian ditandai dengan pemberkatan gedung sekolah oleh Pastor Paroki Distrik Ninati, dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Bupati bersama Pastor Paroki.Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimdistrik, Kapospol Ninati, Kapolsek Waropko, Danpos Satgas Pamtas Ninati, kepala sekolah, dewan guru, orang tua murid, para siswa, serta masyarakat setempat.Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa sekolah ini merupakan milik bersama yang harus dijaga keberlanjutannya."Sekolah ini adalah milik kita bersama. Karena itu, mari kita jaga dan rawat dengan baik agar anak-anak kita dapat belajar dengan nyaman," ujar Roni Omba.Terkait status lahan, Bupati menjelaskan bahwa proses pelepasan tanah sekolah telah diperoleh. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel akan berupaya menyelesaikan pembayaran lahan tersebut pada tahun anggaran mendatang.Di hadapan para siswa, Bupati berpesan agar tekun belajar, menghormati guru, dan menjauhi pengaruh negatif. Pesan itu ditekankan mengingat Distrik Ninati merupakan salah satu distrik yang berada langsung di kawasan perbatasan negara.Pada kesempatan yang sama, Roni Omba juga meminta kepada para kepala kampung di Distrik Ninati agar selalu berada di tempat tugas, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.Usai prosesi peresmian, Bupati meninjau langsung ruang-ruang kelas dan fasilitas penunjang sekolah.Rangkaian kunjungan kerja di Ninati dilanjutkan dengan penyerahan bantuan untuk pembangunan gereja, dialog dengan masyarakat di pasar lokal, serta pemberian bantuan pribadi berupa bahan makanan di sejumlah titik.Kehadiran Bupati di Ninati mendapat sambutan antusias dari warga. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk memastikan kehadiran negara dan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke distrik dan kampung terluar di wilayah perbatasan.Penulis: MuhtarEditor: OF
16 Agu 2026, 20:30 WIT
Tim Ekspedisi Patriot ITB Dorong Penataan Drainase dan Sanitasi Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jayapura — Tim Ekspedisi Patriot ITB 2026, Tim 15, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai infrastruktur drainase dan sanitasi di Balai Pertemuan Distrik Yapsi, Kampung SP2 Bumi Sahaja, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (14/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Patriot Transmigrasi di bawah Kementerian Transmigrasi.FGD dipimpin oleh Abdul Rohman Supandi, Ph.D., dosen Program Studi Kimia FMIPA ITB, selaku Ketua Tim, dan dihadiri oleh perwakilan Distrik Yapsi, Polsek dan Koramil Distrik Yapsi, Puskesmas, serta seluruh kepala kampung di wilayah Distrik Yapsi.Pertemuan ini menjadi langkah awal penyusunan strategi penataan drainase dan sanitasi berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan selama hampir dua minggu sejak kedatangan di Yapsi pada 1 Agustus 2026. Program akan berlangsung hingga akhir November 2026, dengan fokus pada pendataan, pengkoneksian, penataan, dan optimalisasi fungsi drainase dan sanitasi, termasuk pengembangan pilot project yang dapat diterapkan langsung di masyarakat.Dalam pemaparannya, Abdul Rohman Supandi menjelaskan bahwa penataan tidak hanya diarahkan pada fungsi teknis, tetapi juga kualitas lingkungan dan keberlanjutan pemeliharaannya.“Kami tidak hanya mendata kondisi drainase dan sanitasi, tetapi menentukan bagian yang perlu ditata, dihubungkan, dan diperbaiki agar berfungsi baik, memiliki nilai estetis dan nilai tambah. Kami juga akan melihat titik genangan, saluran yang terputus atau tersumbat, serta pengelolaan air limbah agar tidak membahayakan lingkungan. Dari hasil tersebut, kami akan menentukan lokasi yang dapat dikembangkan menjadi percontohan. Yang penting, masyarakat harus dilibatkan dalam penataan dan pemeliharaannya,” jelasnya.Temuan Lapangan dan Kebutuhan MasyarakatHasil survei menunjukkan berbagai persoalan drainase di sejumlah kampung. Di Ongan Jaya, saluran ditemukan menjadi tempat pembuangan sampah dan tertutup semak serta mengalami genangan. Di Bumi Sahaja ditemukan saluran terputus, genangan, semak, dan endapan pasir. Kondisi berupa saluran terputus, lumut, semak, dan endapan juga ditemukan di Nawa Mulya, Nawa Mukti, dan Takwa Bangun. Sementara di Tabbeyan, ditemukan longsoran di sekitar sungai dekat posyandu.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan drainase tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga keterhubungan saluran, pemeliharaan, pengelolaan limbah, genangan, dan perilaku masyarakat.Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan yang lebih luas, terutama terkait air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Markus Agung dari Ongan Jaya berharap hasil survei tidak berhenti sebagai laporan.Perwakilan Kampung Bundru juga menyoroti keterbatasan MCK dan air bersih bagi masyarakat kampung lokal. Aspirasi tersebut menegaskan harapan agar hasil survei dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang dirasakan masyarakat.Foto: Pemaparan yang Dilakukan oleh Ketua Tim dan Koordinator Lapangan TimDrainase dengan Nilai Estetika dan Nilai TambahPenataan drainase tidak hanya diarahkan agar saluran mampu mengalirkan air dengan baik. Saluran yang bersih dan tertata diharapkan menjadi bagian dari lingkungan yang lebih sehat, memiliki nilai estetika, dan memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat.Pada bagian atau titik yang memungkinkan secara teknis, sistem drainase dapat dikembangkan dengan fungsi tambahan, seperti pemanfaatan bagian pelebaran saluran, kolam penampungan, atau bagian akhir aliran untuk budidaya ikan, serta penanaman vegetasi yang bermanfaat di sekitar saluran. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus potensi ekonomi dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat.Fungsi tambahan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi setiap lokasi dan tidak menghambat fungsi utama drainase sebagai pengalir air dan pengendali genangan.Foto: Penyampaian Aspirasi dari Perwakilan Tokoh MasyarakatDrainase, Sanitasi, dan KesehatanPersoalan drainase juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Perwakilan Puskesmas menyampaikan bahwa kondisi drainase berimbas terhadap meningkatnya risiko malaria di wilayah Yapsi. Puskesmas juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).Dalam konsep yang dibahas, fungsi drainase dan sanitasi tetap dibedakan. Drainase berfungsi mengalirkan air, sedangkan limbah domestik perlu dikelola melalui sistem sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan badan air. Selain mendorong pemanfaatan dan pemeliharaan MCK yang telah tersedia, direncanakan pula MCK umum percontohan yang akan dikembangkan bersama masyarakat lokal.FGD juga mengungkap persoalan banjir di SP6 yang telah berlangsung sejak 2019 dan dikaitkan dengan kondisi bendungan yang tidak terawat. Dampaknya turut dirasakan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Persoalan ini membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk penanganan dan mitigasi jangka panjang.Dari FGD Menuju AksiBerbagai masukan dalam FGD akan menjadi dasar penyusunan masterplan penataan kawasan dan penentuan prioritas intervensi, termasuk pipanisasi air bersih di SP2 dan Tabbeyan, fasilitas MCK di Bundru, serta penataan dan pemeliharaan drainase di sejumlah kampung.Selain perencanaan, akan didorong kerja bakti bersama masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun pola pemeliharaan yang dapat diteruskan oleh masyarakat dan pemerintah kampung. Pengembangan pilot project juga akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.FGD ini menjadi titik awal untuk bergerak dari survei menuju aksi nyata. Penataan yang diharapkan bukan hanya menghasilkan drainase dan sanitasi yang berfungsi lebih baik, tetapi juga lingkungan yang lebih sehat dan tertata serta infrastruktur yang memiliki nilai estetika dan manfaat tambahan bagi masyarakat, dengan tetap mempertahankan fungsi utamanya dan dikelola secara berkelanjutan.Editor: OF
16 Agu 2026, 14:33 WIT
Karya Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda Segera Hadir, Bahas Hukum Acara Sengketa Pemilu
Papuanewsonline.com, Jakarta – Karya tulis berjudul “Hukum Acara Sengketa Pemilu di Indonesia” karya Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dikabarkan segera hadir untuk melengkapi referensi di bidang hukum tata negara, hukum kepartaian, serta penyelenggaraan pemilu. Kabar ini disampaikan melalui media sosial dengan harapan buku tersebut bermanfaat luas bagi dunia akademik maupun praktik ketatanegaraan.Buku ini mengupas secara mendalam teori, praktik, serta dinamika penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Penulis menyajikan pembahasan yang menyeluruh mulai dari sistem pemilu, landasan hukum, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku, sekaligus menyoroti berbagai tantangan dan permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya di lapangan.Kehadiran karya ini diharapkan menjadi bahan masukan berharga dalam upaya penyempurnaan desain dan regulasi kepemiluan nasional, termasuk dalam kerangka penyusunan Revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan agar sistem demokrasi semakin berkualitas dan dipercaya rakyat.Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan yang memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara, hukum kepartaian, serta studi demokrasi dan politik di Indonesia. Bagi akademisi, peneliti, praktisi hukum, maupun penyelenggara pemilu, karya ini menjadi pelengkap pemahaman yang komprehensif dan mendalam.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 11:08 WIT
"Pilih Hidup Sehat atau Hidup Jokowi" Zumba Party PSI Mimika Jadi Sarana Sehat
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mimika menggelar kegiatan Zumba Party secara gratis di Pelataran Hotel Serayu, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.00 pagi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD PSI Mimika, Suraya Madubun, bersama para kader dari tingkat DPD, DPC, hingga Dewan Pengurus Ranting, serta dihadiri luas oleh masyarakat Mimika. Tujuannya sederhana: mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh bersama-sama.Antusiasme peserta terlihat sangat luar biasa, terutama dari kalangan ibu-ibu dan generasi muda yang tampak semangat mengikuti irama musik dan gerakan Zumba bersama instruktur ZIN Yanti dan kawan-kawan. Suraya Madubun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader dan simpatisan yang hadir dengan penuh semangat. “Kegiatan ini membuat PSI semakin nyata kehadirannya dan semakin dekat di hati masyarakat,” ujarnya tulus.Salah satu daya tarik yang menyita perhatian masyarakat, terutama generasi muda, adalah kalimat yang tertulis pada pduk kegiatan: “Pilih Hidup Sehat atau Hidup Jokowi.” Kalimat ini menjadi candaan hangat sekaligus cerminan rasa hormat dan kebanggaan yang begitu besar masyarakat Mimika terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini membuat PSI semakin dikenal dan disukai karena kedekatannya dengan sosok yang dicintai rakyat.Di samping canda dan tawa, kegiatan ini juga menjadi momen berharga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Diiringi alunan musik yang penuh semangat, setiap gerakan menjadi sarana menyegarkan tubuh sekaligus mempererat persaudaraan antarwarga. Kegiatan sederhana namun bermakna ini membuktikan bahwa kebersamaan yang hangat dapat tumbuh lewat hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan.Penulis: JidEditor: OF
15 Agu 2026, 21:32 WIT
Pidato Prabowo: 108 Juta Orang Ikut Cek Kesehatan Gratis, Negara Fokus Cegah Bukan Cuma Obati
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengubah haluan kebijakan kesehatan nasional. Fokusnya tidak lagi hanya mengobati saat sakit, tapi mencegah sejak dini dan memastikan layanan sampai ke pelosok.Arah baru itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.108 Juta Warga Jalani Cek Kesehatan GratisBukti nyata perubahan itu adalah program Cek Kesehatan Gratis. Sejak diluncurkan Februari 2025, program ini sudah menjangkau 108 juta orang.Rinciannya: 70,2 juta peserta pada 2025, dan 59,5 juta peserta hingga Juni 2026. Layanan kini tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi."Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat," tegas Prabowo.4 Jurus Kuatkan Kesehatan: Cegah, Bangun, Biayai, Tambah DokterPrabowo memaparkan penguatan kesehatan ditempuh lewat 4 jalur sekaligus:1. Pencegahan MasifLewat Cek Kesehatan Gratis di puskesmas agar penyakit terdeteksi sebelum parah.2. Bangun & Tingkatkan FasilitasPemerintah membangun dan meningkatkan 66 RSUD di daerah 3T - Tertinggal, Terdepan, Terluar. Sebanyak 20 rumah sakit baru milik pemerintah juga sudah beroperasi.3. Jamin PembiayaanIuran Jaminan Kesehatan Nasional - JKN ditanggung penuh negara untuk 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu. Tujuannya agar uang tidak jadi penghalang berobat.4. Kejar Kekurangan DokterIni PR besar. Data Kemenkes: 474 kabupaten/kota butuh 84.781 dokter umum. 505 kabupaten/kota butuh 127.580 dokter gigi. 481 kabupaten/kota butuh 55.712 dokter spesialis. Kebutuhan paling banyak ada di luar Jawa dan Indonesia Timur.Untuk menjawab itu, dalam 21 bulan terakhir pemerintah membuka 9 fakultas kedokteran baru dan 170 program studi spesialis serta subspesialis. Untuk pertama kalinya, prodi spesialis dibuka di 11 provinsi."Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita," ujar Prabowo.Kesehatan Jadi Fondasi ManusiaMenurut Prabowo, kesehatan bukan sekadar urusan rumah sakit. Ini fondasi pembangunan manusia Indonesia."Penguatan layanan kesehatan dengan demikian ditempuh melalui sejumlah jalur sekaligus, mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan fasilitas, perlindungan pembiayaan hingga penambahan tenaga medis," katanya.Dengan begitu, kata Prabowo, masyarakat bisa mendapat layanan yang lebih dekat, lebih terjangkau, dan berkelanjutan.Penulis: HendrikEditor: OF
15 Agu 2026, 06:08 WIT
Boven Digoel Siaga! Bupati Roni Omba: Lawan TBC Sampai Stroke Butuh Gerakan Bersama
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Bupati Boven Digoel Roni Omba gebrak barisan kesehatan. Ia menegaskan, perang melawan penyakit menular dan tidak menular di Boven Digoel tidak bisa dititipkan ke Dinas Kesehatan saja.Pernyataan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Program Penyakit Menular dan Tidak Menular 2026, di Boven Digoel, Kamis (13/8/2026).Acara dihadiri Forkopimda, Dinkes Provinsi Papua Selatan, Plt. Kadinkes Boven Digoel, pimpinan OPD, kepala distrik, kepala kampung, kapus, nakes, dan kader kesehatan.Bupati menyebut kesehatan adalah modal produktivitas. Fakta di lapangan, Boven Digoel masih dihantam dua beban sekaligus yaitu penyakit Menular sperti TBC, HIV/AIDS, Malaria, dan DBD.Sedangkan penyakit tidak Menular juga terus naik seperti Hipertensi, diabetes, jantung, stroke, kanker, gagal ginjal. Pemicunya gaya hidup tidak sehat, makan sembarangan, mager, dan rokok."Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat," tegas Roni Omba.Jangan Cuma Seremonial!Bupati minta sosialisasi ini tidak berhenti di ruangan dan hanya sekedar acara seremonial, tapi para peserta wajib teruskan ilmu deteksi dini dan pencegagan ke keluarga di kampung-kampung." Pemerintah juga akan perkuat pelayanan di Puskesmas dengan meningkatkan fasilitas mendorong kapasitas Nakes lebih profesional dan memberikan edukasi kepada masyarakat," tandas Bupati.Bupati juga menekankan pentingnya Disiplin PHBS, karena harus Rutin cek kesehatan, imunisasi, jaga kebersihan lingkungan, makan bergizi, rajin olahraga, dn stop perilaku berisiko.Ia juga memberi apresiasi untuk nakes dan kader yang jadi ujung tombak di distrik terpencil."Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat, kita optimistis dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif dan sejahtera," pungkasnya.Penulis: MuhtarEditor: OF
14 Agu 2026, 11:03 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
"Tong Masih di Sini": Kreativitas Anak Muda Papua Berkumpul di Papua Kreatif
Papuanewsonline.com, Jayapura – Komunitas kreatif Imaji Papua menggelar “Papua Kreatif: Film, Budaya & Kreativitas” di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih, Jayapura, Rabu (12/8/2026). Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Pemuda Internasional itu menjadi ruang pertemuan bagi generasi muda Papua untuk menampilkan karya, memperluas jejaring, serta membuka peluang kolaborasi di bidang ekonomi kreatif.Kegiatan ini memperlihatkan bahwa kreativitas anak muda Papua terus berkembang dan mampu mengolah kekayaan budaya lokal menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi. Sineas, fotografer, desainer, ilustrator, musisi hingga pelaku UMKM melebur dalam satu ruang untuk memperkuat ekosistem kreatif berbasis komunitas.Kolaborasi Kunci Kembangkan Ekonomi KreatifKetua Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan kolaborasi menjadi kunci agar potensi ekonomi kreatif Papua dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.“Kalau berkolaborasi, akan jauh lebih meyakinkan semua pihak, bisa bergandengan tangan, dan tumbuh bersama. Hari ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” ujar Yulika Anastasia.Film “Tong Masih di Sini” Rekam Kehidupan Pelaku Ekonomi LokalSalah satu karya yang menjadi perhatian adalah film dokumenter berdurasi 33 menit berjudul “Tong Masih di Sini”. Film garapan Yulika Anastasia tersebut merekam kehidupan pelaku ekonomi lokal, mulai dari anak muda yang menjadi petani kopi, petani sagu, pedagang pinang hingga petani sayur-mayur. Cerita tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat biasa turut berperan menggerakkan ekonomi daerah.Fashion Show Noken Tampilkan Karya Lima Desainer MudaSemangat serupa terlihat dalam Fashion Show Noken yang menghadirkan lima desainer muda Papua, yakni Agusta Bunai, Pretty Syul Rogi, Margaretha Uktoselya, Lusi Umbora dan Alfianty Mandosir. Mereka memadukan kearifan lokal dengan sentuhan desain kontemporer.Desainer Agusta Bunai menilai panggung tersebut memberikan ruang penting bagi talenta lokal untuk meningkatkan nilai karya sekaligus memperkenalkan produk Papua kepada khalayak yang lebih luas.“Panggung Papua Kreatif menjadi kesempatan besar untuk memamerkan karya, meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, sekaligus menambah jam terbang,” ujar Agusta Bunai.240 Karya Foto Pamerkan Keindahan dan Aktivitas Masyarakat PapuaDari bidang fotografi, sebanyak 240 karya hasil kurasi 34 fotografer muda dipamerkan. Karya tersebut merekam keindahan alam, budaya, aktivitas ekonomi masyarakat hingga perkembangan pembangunan Papua dari perspektif kreator lokal. Koordinator Pameran Yosin Kogoya mengatakan karya fotografi tersebut dihadirkan untuk mengajak publik melihat Papua melalui pengalaman dan cerita masyarakatnya sendiri.Pemerintah Kota Jayapura Dukung Kreativitas Generasi MudaDukungan terhadap kreativitas generasi muda juga disampaikan Pemerintah Kota Jayapura. Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Pemkot Jayapura Sem Meraudje menilai kemampuan anak muda Papua memanfaatkan film, media digital dan seni audio-visual semakin kuat.“Anak-anak muda Papua semakin cerdas dan adaptif memanfaatkan platform digital, film, media sosial, hingga seni audio-visual untuk menceritakan realitas dan keindahan tanah Papua secara utuh kepada dunia,” tegas Sem Meraudje.Menurut Sem Meraudje, karya kreatif tersebut tidak hanya menjadi sarana menjaga identitas budaya, tetapi juga berpotensi membawa nama Papua ke tingkat nasional hingga internasional.“Tong masih ada di sini, tra habis. Daya cinta itu masih ada, masih bisa bangkit dan terus berkarya. Keberadaan ini membawa nilai-nilai positif bagi tanah ini,” pungkas Sem Meraudje.Papua Kreatif pun menjadi bukti bahwa kreativitas generasi muda dapat menjadi kekuatan baru dalam memperkenalkan wajah Papua yang kaya budaya, produktif, adaptif dan penuh peluang. Penulis: HendrikEditor: OF
16 Agu 2026, 23:07 WIT
"Di Bawah Langit Timur": Kisah Cinta Tanah Air dari Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Papua — Sebuah karya sinematik penuh makna hadir menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Film pendek musikal berjudul "Di Bawah Langit Timur" yang disutradarai oleh Abet Fahmi mengambil latar di Distrik Wamena, Papua Selatan, mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Libo dari pedalaman menuju upacara pengibaran bendera. Perjalanan itu menjadi jendela untuk menyampaikan pesan tentang perjuangan, harapan, persatuan, dan kecintaan kepada Indonesia dari perspektif bagian timur negeri ini.Sutradara memilih Papua bukan sekadar sebagai latar yang indah, melainkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas yang tercermin dari kekayaan kisah di setiap penjuru tanah air. "Kemerdekaan itu harus dirasakan sebagai milik semua orang, dari Sabang sampai Merauke," ujar Abet. Demi menjaga kejujuran cerita, pemeran utama pun dipilih anak Papua asli yang tinggal di sana, bukan berdasarkan popularitas, melainkan kesesuaian karakter agar terasa natural dan dekat dengan kehidupan masyarakat sesungguhnya.Film ini tidak mengajak kita menyamakan segala sesuatu agar bersatu, melainkan mengajak melihat Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun dari beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Melengkapi pesan tersebut, lagu "Fajar Indonesia" yang mengiringi karya ini merangkai kearifan lokal dari berbagai suku bangsa, mulai dari Bugis, Mandar, Dayak, Jawa, Sunda, Minangkabau, hingga Batak menjadi satu melodi persaudaraan yang menyentuh hati.Musik dan liriknya lahir dari semangat cinta tanah air yang tulus, bahwa mengabdi pada negeri adalah panggilan sejati setiap anak bangsa. Nasionalisme, menurut pesan yang disampaikan, bukan sekadar tuntutan kepada orang lain, melainkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk mencintai dan mengabdi kepada Indonesia sepanjang hayat. Pesan yang sederhana namun mendalam itu menyatu dengan alur cerita yang hangat dan menyentuh jiwa.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:59 WIT
Jelang Muktamar ke-35 NU, Forbes NU 26 Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait Konsesi Tambang
Papuanewsonline.com, Bogor — Dua belas hari menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Jabodetabek di Institut Pertanian Bogor, Sabtu (15/8/2026). Diskusi bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan” digelar sebulan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengoreksi dasar hukum pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.Forum menegaskan bahwa persoalan konsesi tambang tidak cukup dinilai dari pertanyaan fikih semata soal “boleh atau tidak boleh”. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kehormatan organisasi, kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan gender, keselamatan warga, serta kelestarian lingkungan hidup. Semua aspek itu harus dipertimbangkan secara utuh dan seimbang sebelum mengambil keputusan yang berjangka panjang.Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa frasa “pemberian prioritas” dalam UU Minerba tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung. Jika pun diberikan prioritas, harus didasarkan pada parameter yang jelas, penilaian objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan prosedur dinilai berpotensi membuka ruang yang merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.Dr. Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa persoalan tambang harus dilihat sekaligus dengan persoalan kemandirian desa. “Jangan sampai desa kehilangan uang untuk membiayai koperasi, lalu kehilangan tanah untuk membiayai tambang. Kalau nilai tambahnya dibawa keluar, sementara desa hanya menanggung dampaknya, itu bukan kemandirian desa,” tegasnya. Pembangunan pun sebaiknya memperkuat kemampuan warga mengelola kekayaan sendiri, bukan justru menciptakan ketergantungan baru.Penulis: JidEditor: OF
16 Agu 2026, 14:53 WIT
Jelang HUT ke-81 RI, Tokoh Adat Puncak Jaya Salurkan Bantuan dan Ajak Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Mulia - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh adat di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kota Mulia, Sabtu (15/8/2026).Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Suku Distrik Pegelimi, Waitelenggen. Sebanyak 150 paket sembako, tiga net bola voli, dan enam bola voli diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian menjelang peringatan 17 Agustus.Penyaluran bantuan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara tokoh adat dan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan sosial serta mendorong kebersamaan di tengah masyarakat Puncak Jaya.Warga yang menerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas perhatian yang dirasakan masyarakat.Waitelenggen mengatakan bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan stabilitas keamanan di wilayah Puncak Jaya.“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang peringatan 17 Agustus 2026,” ujar Waitelenggen.Selain bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan olahraga yang diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif. Aktivitas olahraga dinilai dapat menjadi sarana mempererat hubungan dan kebersamaan antarwarga.Waitelenggen juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif diperlukan agar seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI dapat berlangsung dengan lancar.Ajakan tersebut disampaikan menjelang perayaan kemerdekaan yang akan dipusatkan pada 17 Agustus 2026. Masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan masing-masing serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu situasi keamanan.Di tengah adanya informasi mengenai larangan dari kelompok KSTP terkait kegiatan peringatan HUT RI, kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya hingga kini dilaporkan masih kondusif.Bendera Merah Putih dan berbagai umbul-umbul dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI juga masih terlihat terpasang di sejumlah kantor pemerintahan, objek vital, serta fasilitas umum di wilayah tersebut.Selama kegiatan penyaluran bantuan berlangsung hingga selesai, tidak ditemukan adanya aksi sabotase berupa pengrusakan ataupun pencabutan bendera dan umbul-umbul yang telah dipasang.Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi sosial antara tokoh adat dan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan seluruh elemen dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Puncak Jaya menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Editor: OF
15 Agu 2026, 21:14 WIT
Gempa M 7,7 Guncang Nagekeo NTT, BMKG Sempat Keluarkan Peringatan Tsunami
Papuanewsonline.com, NTT - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (15/08) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada pukul 05:58 WITA.Pusat gempa berada di kedalaman dangkal 15 kilometer, dengan episenter 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT. Gempa ini tergolong dangkal akibat aktivitas subduksi dengan mekanisme sesar naik (thrust fault), yang berpotensi memicu tsunami.BMKG langsung menerbitkan peringatan dini tsunami atas peristiwa tersebut. Peringatan tersebut dinyatakan telah berakhir setelah dilakukan pemantauan.Hingga pukul 07:07 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan aktivitas susulan masih terus terjadi. Tercatat sebanyak 37 gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo 3,7 hingga 6,2.Di sejumlah wilayah pesisir, tsunami dengan ketinggian kecil terpantau oleh tide gauge yakni-Bakalang, Alor, NTT: tsunami setinggi 0,14 meter terdeteksi pada pukul 05:41 WIB-Dompu, NTB: tsunami setinggi 0,17 meter -Flores Timur, Labuan Bajo, dan Sikka ketinggian muka air antara 0,19 hingga 0,36 meter .BMKG mengimbau masyarakat di wilayah pesisir Nagekeo, Flores, Alor, Sikka, Labuan Bajo, Dompu dan sekitarnya untuk tetap tenang namun waspada, menjauhi pantai dan bangunan yang retak akibat gempa, serta hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG.Belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan dan korban jiwa hingga berita ini diturunkan.Editor: OF
15 Agu 2026, 21:06 WIT
Semarakkan HUT ke-81 RI di Jayapura, Maxim Gratiskan Perjalanan dengan Mobil Berdekorasi Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jayapura — Maxim Indonesia menghadirkan program khusus dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 81 unit Maxim Car dihias dengan desain bertema kepulauan Indonesia dan akan beroperasi di 19 kota, termasuk Kota Jayapura, Papua.Program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati perjalanan gratis pada 17 Agustus 2026. Pengguna yang secara kebetulan mendapatkan mobil dengan desain khusus kemerdekaan saat melakukan pemesanan akan memperoleh perjalanan tanpa biaya.Sementara bagi pengguna yang belum mendapatkan mobil dengan dekorasi khusus tersebut, Maxim tetap memberikan potongan harga sebesar 17 persen. Promo ini berlaku secara nasional mulai 11 hingga 21 Agustus 2026.Masyarakat dapat melakukan pemesanan layanan Maxim seperti biasa melalui aplikasi. Sistem akan secara otomatis menentukan pengemudi dan kendaraan yang tersedia, termasuk kemungkinan mendapatkan salah satu mobil yang telah dihias khusus untuk perayaan HUT RI.Selain Jayapura, mobil dengan desain kemerdekaan tersebut juga beroperasi di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Ambon, Makassar, Kendari, Cilegon, Serang, Kupang, Balikpapan, Bandar Lampung, Batam, Palembang, Malang, Pekanbaru, Timika, Bukittinggi, dan Bau-Bau.Program tersebut menjangkau berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Pada setiap kendaraan, terdapat stiker bergambar kepulauan Indonesia yang menggambarkan keberagaman sekaligus persatuan masyarakat.Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan program tersebut merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam merayakan momentum kemerdekaan bersama masyarakat di berbagai daerah.“Kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah momen untuk merayakan persatuan dan rasa bangga sebagai bagian dari Indonesia,” ujar Dirhamsyah.Menurutnya, perjalanan gratis dengan kendaraan berdesain khusus tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk sederhana untuk ikut menciptakan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah. Maxim juga ingin menunjukkan bahwa layanan transportasi dapat hadir dalam berbagai momen penting yang dirasakan masyarakat.Dirhamsyah menambahkan, keberadaan Maxim di berbagai kota tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, perusahaan berupaya menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat berhubungan dengan budaya maupun tradisi masyarakat.“Melalui kampanye ini, perusahaan ingin menunjukkan bahwa layanan Maxim juga dapat menjadi bagian dari budaya perkotaan dan tradisi masyarakat dalam merayakan momen nasional,” katanya.Maxim telah beroperasi di Indonesia sejak 2018 dan pada tahun ini memasuki tahun kedelapan kehadirannya di Tanah Air. Saat ini, layanan tersebut telah tersedia di lebih dari 400 kota di Indonesia dan terus melakukan pengembangan untuk menjangkau wilayah lainnya.Melalui program kemerdekaan tersebut, Maxim berharap kehadiran layanan transportasi daring tidak hanya memberikan kemudahan mobilitas, tetapi juga dapat menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat. Semangat persatuan dan keberagaman diharapkan terus terjaga melalui berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat di seluruh Indonesia.Editor: OF
15 Agu 2026, 06:32 WIT
