Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Dianus Omaleng Kritik Keras Pernyataan Marianus Maknaipeku Soal Dewan Adat Papua dan Freeport
Papuanewsonline.com, Timika - Tokoh intelektual Amungme,
Dianus Omaleng, mengkritik keras pernyataan Marianus Maknaipeku, Sekretaris
LEMASKO, yang meragukan ketangguhan Dewan Adat Papua di hadapan PT Freeport
Indonesia. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pesimisme yang mencederai
marwah kolektif masyarakat adat."Kedaulatan adat tidak bisa diukur dari kekuatan modal
korporasi, melainkan pada hak ulayat yang sakral" ujar Dianus Omaleng
dalam rilis pers yang diterima media papuanewsonline.com. "Sangat
menyedihkan jika pemimpin adat justru memaklumi eksploitasi besar-besaran yang
hasilnya dinikmati oleh berbagai negara, sedangkan pemilik sah tanah Amungme dan
Kamoro hanya ditinggalkan dengan sisa limbah dan ketergantungan yang melemahkan
harga diri." Tambahnya.Dianus Omaleng menekankan pentingnya integritas kepemimpinan
dalam menjaga harga diri bangsa Papua. "Martabat seorang pimpinan adat
diuji dari keberaniannya berdiri tegak menjaga harga diri bangsa Papua, bukan
dengan mengecilkan kekuatan lembaga adat sendiri di hadapan entitas
korporasi," kata Dianus dengan nada tegasSikap yang hanya memuji manfaat materi tanpa mengutuk
kerusakan alam juga dikritik. "Sikap yang hanya memuji manfaat materi
tanpa mengutuk kerusakan alam adalah bentuk pengabaian terhadap warisan masa
depan anak cucu Amungme dan Kamoro demi kenyamanan saat ini," tambah
Dianus Omaleng.Dianus Omaleng juga menyoroti kesadaran global yang ironis,
di mana pemimpin adat merasa cukup dengan pemberian perusahaan, sementara dunia
internasional berpesta atas kekayaan bumi yang dikuras tanpa keadilan ekonomi
yang sejati bagi pemilik tanahnya. Tutup. Penulis: Hend
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:52 WIT
Direktorat Imigrasi Papua Dorong Investasi dan Keamanan Perbatasan di Boven Digoel
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Imigrasi Papua, Samuel Toba, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten
Boven Digoel pada Rabu (8/4/2026) untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah
Daerah dan membahas pengelolaan perlintasan lintas batas negara serta potensi
pengembangan investasi di wilayah perbatasan.Dalam pertemuan dengan Bupati Boven Digoel, Samuel Toba
menyampaikan bahwa Kabupaten Boven Digoel memiliki potensi besar pada sektor
investasi dan mobilitas lintas batas antarnegara. "Kami melihat potensi
besar di Boven Digoel, baik dari sisi sumber daya alam maupun peluang
investasi. Tidak menutup kemungkinan akan hadir investor asing di masa depan,
sehingga perlu kesiapan dalam pengawasan dan perizinan orang asing" ujar
Samuel Toba.Bupati Boven Digoel menyambut baik kunjungan ini dan siap
memberikan dukungan untuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak
Imigrasi. "Kunjungan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat
sinergi antara pemerintah daerah dan pihak Imigrasi, khususnya dalam
pengelolaan mobilitas masyarakat lintas negara serta peningkatan pengawasan
orang asing di wilayah perbatasan" kata Bupati.Samuel Toba juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas
dan sarana pendukung di kawasan perbatasan untuk menunjang pelayanan
keimigrasian dan memperkuat aspek keamanan wilayah. "Aktivitas perlintasan
masyarakat berlangsung cukup tinggi melalui beberapa titik, antara lain Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, serta pos perlintasan lainnya di Waropko
dan Mindiptana" Imigrasi juga mendorong pembangunan pasar tradisional di
kawasan perbatasan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. "Kehadiran pasar
perbatasan diharapkan mampu menarik warga negara Papua Nugini untuk berbelanja
di Indonesia, khususnya di Kabupaten Boven Digoel, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat" Kata Samuel Toba.Bupati Boven Digoel juga menegaskan bahwa Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel siap memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan
fasilitas pos lintas batas serta pengembangan kawasan perbatasan yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kami berharap kunjungan
ini dapat menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah dan
pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang aman,
teratur, dan sejahtera," tutup. Penulis: Hend
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:46 WIT
Layar Tancap “Pesta Babi” Gugah Kesadaran Publik soal Tanah Adat dan Ekologi Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Puluhan warga, pegiat
komunitas, dan aktivis lingkungan berkumpul di Easy Coffee & Eatery, dalam
acara bertajuk "Layar Tancap". Kegiatan yang digagas oleh Singgah
Baca, Eastworks Creative, Lepemawi Timika, dan Greenpeace Indonesia ini
menghadirkan pemutaran film dokumenter serta diskusi terbuka mengenai isu
ekologi dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. 10/4/26)Acara menghadirkan dua narasumber perempuan, Adolfina Kum
dari Lepemawi dan Rossy You dari Greenpeace. Adolfina menekankan bahwa
pembangunan harus berpijak pada kepentingan masyarakat adat, terutama kelompok
rentan yang sering terpinggirkan. Sementara itu, Rossy mengingatkan pentingnya keseimbangan
antara pembangunan dan kelestarian alam, di mana hutan bukan hanya sumber
ekonomi, tapi juga identitas dan kehidupan.Puncak acara ditandai dengan pemutaran film dokumenter
"Pesta Babi" karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film ini menyajikan
kisah perjuangan suku-suku di Papua Selatan seperti Awyu, Muyu, Yei, dan Marind
dalam mempertahankan ruang hidup di tengah ekpsi industri. Visual yang kuat berhasil menyentuh hati penonton dan
membuka wawasan mengenai realitas di lapangan.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang
berlangsung hangat. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan harapan demi
masa depan Papua. Melalui pendekatan kreatif ini, diharapkan kesadaran publik
semakin tumbuh, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga
terlibat aktif menjaga alam dan memperjuangkan hak-hak asli. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:37 WIT
Divpropam Mabes Polri Perkuat Dialog Humanis di Dogiyai, Komunikasi Kunci Jaga Stabilitas Daerah
Papuanewsonline.com, Dogiyai – Upaya menjaga stabilitas
keamanan di Kabupaten Dogiyai terus diperkuat melalui pendekatan humanis dan
pembangunan komunikasi intensif antara masyarakat dan kepolisian. Tim dari
Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri hadir tidak hanya untuk
melakukan pengawasan, tetapi juga membangun jembatan dialog guna mencegah
potensi konflik dan memperkuat kepercayaan publik.Dalam pertemuan yang berlangsung di wilayah hukum Polsek
Kamuu, Sekretaris Biro Provos Divpropam Polri, Kombes Pol Prianto Teguh
Nugroho, menegaskan pentingnya menyelesaikan setiap persoalan sebelum
berkembang menjadi gangguan. “Kami ingin memastikan setiap masalah diselesaikan lewat
komunikasi yang baik, bukan dengan kekerasan,” ujarnya. Pendekatan humanis ini
dinilai kunci agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.Hal senada disampaikan tokoh pemuda, Alex Waine, yang
menyoroti perlunya keterbukaan akses bagi masyarakat dalam penyelesaian
masalah. Ia mencontohkan beberapa insiden sebelumnya yang sempat
memicu ketegangan akibat komunikasi yang terbatas. Oleh karena itu, ruang
dialog yang inklusif harus terus dibuka agar kesalahpahaman tidak terjadi.Kombes Pol Prianto menegaskan komitmen Polri untuk terus
meningkatkan hubungan saling percaya. Kehadiran tim Divpropam diharapkan mampu meningkatkan
kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda, sehingga keamanan
di Dogiyai tetap terjaga kondusif dan stabilitas daerah terpelihara dengan
baik. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:34 WIT
Pihak Sekolah di Mimika Keluhkan MBG Berhenti, Satgas Akan Turun Cek 18 Sppg
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul adanya laporan
dari sejumlah sekolah yang mengaku sempat mendapatkan layanan, namun belakangan
ini justru terhenti dan tidak lagi menerima jatah makan siang.Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong,
menegaskan pihaknya tidak mau hanya mengandalkan laporan di atas kertas. "Selama ini kami terima laporan administratif, tapi
faktanya ada sekolah yang mengeluh tidak dapat lagi. Karena itu kami akan turun
langsung cek kondisi riil di lapangan," ujarnya usai kegiatan di RSUD
Mimika, (10/4/26).Saat ini terdapat 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
yang beroperasi. Evaluasi akan difokuskan pada kualitas dapur, standar
kelayakan, menu, hingga kapasitas distribusi. Pemerintah ingin memastikan apakah SPPG tersebut benar
berjalan efektif atau justru bermasalah sehingga layanan ke sekolah-sekolah
terputus.Hasil pengecekan ini nantinya akan menjadi dasar kebijakan
perbaikan."Yang terpenting program ini memenuhi standar dan
manfaatnya benar sampai ke anak didik, tidak boleh ada yang terhenti tanpa
alasan jelas," tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:28 WIT
Keuskupan Timika Gelar Lokakarya: Bangkitkan Pendidikan Katolik Di Tengah Krisis
Papuanewsonline.com, Timika – Keuskupan Timika mengambil
langkah strategis dengan menyelenggarakan Lokakarya Umum Pendidikan Dasar dan
Menengah yang akan berlangsung pada 14–16 April 2026 di Hotel Swiss-Belinn.
Kegiatan ini mengusung tema "Membangun Kembali Pendidikan Katolik di Tanah
Papua: Menemukan Terobosan di Tengah Krisis" sebagai upaya mencari solusi
atas berbagai tantangan yang ada.Lokakarya ini digelar menyusul berbagai permasalahan
kompleks mulai dari kondisi geografis, keterbatasan tenaga pengajar, pendanaan,
hingga dampak konflik sosial yang menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan,
terutama di daerah pedalaman. Bahkan, sejumlah sekolah yang dulu menjadi
kebanggaan kini tidak lagi berfungsi secara optimal. Forum ini bertujuan mengevaluasi kondisi terkini dan
merumuskan arah kebijakan baru yang lebih adaptif.Sekitar 100 peserta dijadwalkan hadir, mulai dari Uskup
Timika Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA., para imam, tarekat, pengurus YPPK,
kepala sekolah, guru, hingga perwakilan pemerintah dan dunia usaha.Mereka akan mendiskusikan berbagai solusi berbasis karakter
wilayah, baik di daerah konflik, pegunungan, pesisir, maupun perkotaan, dengan
menghadirkan praktik terbaik dari tingkat nasional.Keuskupan berharap kegiatan ini tidak hanya menghasilkan
dokumen strategis dan roadmap yang jelas, tetapi juga menjadi titik awal
kebangkitan pendidikan Katolik. Melalui langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan di Papua
dapat kembali meningkat dan mencetak generasi yang beriman, berbudaya, dan
mandiri. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:25 WIT
Pilihan Redaksi
Dianus Omaleng Kritik Keras Pernyataan Marianus Maknaipeku Soal Dewan Adat Papua dan Freeport
Papuanewsonline.com, Timika - Tokoh intelektual Amungme,
Dianus Omaleng, mengkritik keras pernyataan Marianus Maknaipeku, Sekretaris
LEMASKO, yang meragukan ketangguhan Dewan Adat Papua di hadapan PT Freeport
Indonesia. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk pesimisme yang mencederai
marwah kolektif masyarakat adat."Kedaulatan adat tidak bisa diukur dari kekuatan modal
korporasi, melainkan pada hak ulayat yang sakral" ujar Dianus Omaleng
dalam rilis pers yang diterima media papuanewsonline.com. "Sangat
menyedihkan jika pemimpin adat justru memaklumi eksploitasi besar-besaran yang
hasilnya dinikmati oleh berbagai negara, sedangkan pemilik sah tanah Amungme dan
Kamoro hanya ditinggalkan dengan sisa limbah dan ketergantungan yang melemahkan
harga diri." Tambahnya.Dianus Omaleng menekankan pentingnya integritas kepemimpinan
dalam menjaga harga diri bangsa Papua. "Martabat seorang pimpinan adat
diuji dari keberaniannya berdiri tegak menjaga harga diri bangsa Papua, bukan
dengan mengecilkan kekuatan lembaga adat sendiri di hadapan entitas
korporasi," kata Dianus dengan nada tegasSikap yang hanya memuji manfaat materi tanpa mengutuk
kerusakan alam juga dikritik. "Sikap yang hanya memuji manfaat materi
tanpa mengutuk kerusakan alam adalah bentuk pengabaian terhadap warisan masa
depan anak cucu Amungme dan Kamoro demi kenyamanan saat ini," tambah
Dianus Omaleng.Dianus Omaleng juga menyoroti kesadaran global yang ironis,
di mana pemimpin adat merasa cukup dengan pemberian perusahaan, sementara dunia
internasional berpesta atas kekayaan bumi yang dikuras tanpa keadilan ekonomi
yang sejati bagi pemilik tanahnya. Tutup. Penulis: Hend
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:52 WIT
Direktorat Imigrasi Papua Dorong Investasi dan Keamanan Perbatasan di Boven Digoel
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Imigrasi Papua, Samuel Toba, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten
Boven Digoel pada Rabu (8/4/2026) untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah
Daerah dan membahas pengelolaan perlintasan lintas batas negara serta potensi
pengembangan investasi di wilayah perbatasan.Dalam pertemuan dengan Bupati Boven Digoel, Samuel Toba
menyampaikan bahwa Kabupaten Boven Digoel memiliki potensi besar pada sektor
investasi dan mobilitas lintas batas antarnegara. "Kami melihat potensi
besar di Boven Digoel, baik dari sisi sumber daya alam maupun peluang
investasi. Tidak menutup kemungkinan akan hadir investor asing di masa depan,
sehingga perlu kesiapan dalam pengawasan dan perizinan orang asing" ujar
Samuel Toba.Bupati Boven Digoel menyambut baik kunjungan ini dan siap
memberikan dukungan untuk penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak
Imigrasi. "Kunjungan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat
sinergi antara pemerintah daerah dan pihak Imigrasi, khususnya dalam
pengelolaan mobilitas masyarakat lintas negara serta peningkatan pengawasan
orang asing di wilayah perbatasan" kata Bupati.Samuel Toba juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas
dan sarana pendukung di kawasan perbatasan untuk menunjang pelayanan
keimigrasian dan memperkuat aspek keamanan wilayah. "Aktivitas perlintasan
masyarakat berlangsung cukup tinggi melalui beberapa titik, antara lain Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, serta pos perlintasan lainnya di Waropko
dan Mindiptana" Imigrasi juga mendorong pembangunan pasar tradisional di
kawasan perbatasan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. "Kehadiran pasar
perbatasan diharapkan mampu menarik warga negara Papua Nugini untuk berbelanja
di Indonesia, khususnya di Kabupaten Boven Digoel, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat" Kata Samuel Toba.Bupati Boven Digoel juga menegaskan bahwa Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel siap memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan
fasilitas pos lintas batas serta pengembangan kawasan perbatasan yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kami berharap kunjungan
ini dapat menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah dan
pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang aman,
teratur, dan sejahtera," tutup. Penulis: Hend
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:46 WIT
Layar Tancap “Pesta Babi” Gugah Kesadaran Publik soal Tanah Adat dan Ekologi Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Puluhan warga, pegiat
komunitas, dan aktivis lingkungan berkumpul di Easy Coffee & Eatery, dalam
acara bertajuk "Layar Tancap". Kegiatan yang digagas oleh Singgah
Baca, Eastworks Creative, Lepemawi Timika, dan Greenpeace Indonesia ini
menghadirkan pemutaran film dokumenter serta diskusi terbuka mengenai isu
ekologi dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. 10/4/26)Acara menghadirkan dua narasumber perempuan, Adolfina Kum
dari Lepemawi dan Rossy You dari Greenpeace. Adolfina menekankan bahwa
pembangunan harus berpijak pada kepentingan masyarakat adat, terutama kelompok
rentan yang sering terpinggirkan. Sementara itu, Rossy mengingatkan pentingnya keseimbangan
antara pembangunan dan kelestarian alam, di mana hutan bukan hanya sumber
ekonomi, tapi juga identitas dan kehidupan.Puncak acara ditandai dengan pemutaran film dokumenter
"Pesta Babi" karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film ini menyajikan
kisah perjuangan suku-suku di Papua Selatan seperti Awyu, Muyu, Yei, dan Marind
dalam mempertahankan ruang hidup di tengah ekpsi industri. Visual yang kuat berhasil menyentuh hati penonton dan
membuka wawasan mengenai realitas di lapangan.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang
berlangsung hangat. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan harapan demi
masa depan Papua. Melalui pendekatan kreatif ini, diharapkan kesadaran publik
semakin tumbuh, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga
terlibat aktif menjaga alam dan memperjuangkan hak-hak asli. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:37 WIT
Divpropam Mabes Polri Perkuat Dialog Humanis di Dogiyai, Komunikasi Kunci Jaga Stabilitas Daerah
Papuanewsonline.com, Dogiyai – Upaya menjaga stabilitas
keamanan di Kabupaten Dogiyai terus diperkuat melalui pendekatan humanis dan
pembangunan komunikasi intensif antara masyarakat dan kepolisian. Tim dari
Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri hadir tidak hanya untuk
melakukan pengawasan, tetapi juga membangun jembatan dialog guna mencegah
potensi konflik dan memperkuat kepercayaan publik.Dalam pertemuan yang berlangsung di wilayah hukum Polsek
Kamuu, Sekretaris Biro Provos Divpropam Polri, Kombes Pol Prianto Teguh
Nugroho, menegaskan pentingnya menyelesaikan setiap persoalan sebelum
berkembang menjadi gangguan. “Kami ingin memastikan setiap masalah diselesaikan lewat
komunikasi yang baik, bukan dengan kekerasan,” ujarnya. Pendekatan humanis ini
dinilai kunci agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.Hal senada disampaikan tokoh pemuda, Alex Waine, yang
menyoroti perlunya keterbukaan akses bagi masyarakat dalam penyelesaian
masalah. Ia mencontohkan beberapa insiden sebelumnya yang sempat
memicu ketegangan akibat komunikasi yang terbatas. Oleh karena itu, ruang
dialog yang inklusif harus terus dibuka agar kesalahpahaman tidak terjadi.Kombes Pol Prianto menegaskan komitmen Polri untuk terus
meningkatkan hubungan saling percaya. Kehadiran tim Divpropam diharapkan mampu meningkatkan
kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda, sehingga keamanan
di Dogiyai tetap terjaga kondusif dan stabilitas daerah terpelihara dengan
baik. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:34 WIT
Pihak Sekolah di Mimika Keluhkan MBG Berhenti, Satgas Akan Turun Cek 18 Sppg
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul adanya laporan
dari sejumlah sekolah yang mengaku sempat mendapatkan layanan, namun belakangan
ini justru terhenti dan tidak lagi menerima jatah makan siang.Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong,
menegaskan pihaknya tidak mau hanya mengandalkan laporan di atas kertas. "Selama ini kami terima laporan administratif, tapi
faktanya ada sekolah yang mengeluh tidak dapat lagi. Karena itu kami akan turun
langsung cek kondisi riil di lapangan," ujarnya usai kegiatan di RSUD
Mimika, (10/4/26).Saat ini terdapat 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
yang beroperasi. Evaluasi akan difokuskan pada kualitas dapur, standar
kelayakan, menu, hingga kapasitas distribusi. Pemerintah ingin memastikan apakah SPPG tersebut benar
berjalan efektif atau justru bermasalah sehingga layanan ke sekolah-sekolah
terputus.Hasil pengecekan ini nantinya akan menjadi dasar kebijakan
perbaikan."Yang terpenting program ini memenuhi standar dan
manfaatnya benar sampai ke anak didik, tidak boleh ada yang terhenti tanpa
alasan jelas," tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:28 WIT
Keuskupan Timika Gelar Lokakarya: Bangkitkan Pendidikan Katolik Di Tengah Krisis
Papuanewsonline.com, Timika – Keuskupan Timika mengambil
langkah strategis dengan menyelenggarakan Lokakarya Umum Pendidikan Dasar dan
Menengah yang akan berlangsung pada 14–16 April 2026 di Hotel Swiss-Belinn.
Kegiatan ini mengusung tema "Membangun Kembali Pendidikan Katolik di Tanah
Papua: Menemukan Terobosan di Tengah Krisis" sebagai upaya mencari solusi
atas berbagai tantangan yang ada.Lokakarya ini digelar menyusul berbagai permasalahan
kompleks mulai dari kondisi geografis, keterbatasan tenaga pengajar, pendanaan,
hingga dampak konflik sosial yang menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan,
terutama di daerah pedalaman. Bahkan, sejumlah sekolah yang dulu menjadi
kebanggaan kini tidak lagi berfungsi secara optimal. Forum ini bertujuan mengevaluasi kondisi terkini dan
merumuskan arah kebijakan baru yang lebih adaptif.Sekitar 100 peserta dijadwalkan hadir, mulai dari Uskup
Timika Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA., para imam, tarekat, pengurus YPPK,
kepala sekolah, guru, hingga perwakilan pemerintah dan dunia usaha.Mereka akan mendiskusikan berbagai solusi berbasis karakter
wilayah, baik di daerah konflik, pegunungan, pesisir, maupun perkotaan, dengan
menghadirkan praktik terbaik dari tingkat nasional.Keuskupan berharap kegiatan ini tidak hanya menghasilkan
dokumen strategis dan roadmap yang jelas, tetapi juga menjadi titik awal
kebangkitan pendidikan Katolik. Melalui langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan di Papua
dapat kembali meningkat dan mencetak generasi yang beriman, berbudaya, dan
mandiri. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:25 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Pihak Sekolah di Mimika Keluhkan MBG Berhenti, Satgas Akan Turun Cek 18 Sppg
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
segera melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul adanya laporan
dari sejumlah sekolah yang mengaku sempat mendapatkan layanan, namun belakangan
ini justru terhenti dan tidak lagi menerima jatah makan siang.Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong,
menegaskan pihaknya tidak mau hanya mengandalkan laporan di atas kertas. "Selama ini kami terima laporan administratif, tapi
faktanya ada sekolah yang mengeluh tidak dapat lagi. Karena itu kami akan turun
langsung cek kondisi riil di lapangan," ujarnya usai kegiatan di RSUD
Mimika, (10/4/26).Saat ini terdapat 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
yang beroperasi. Evaluasi akan difokuskan pada kualitas dapur, standar
kelayakan, menu, hingga kapasitas distribusi. Pemerintah ingin memastikan apakah SPPG tersebut benar
berjalan efektif atau justru bermasalah sehingga layanan ke sekolah-sekolah
terputus.Hasil pengecekan ini nantinya akan menjadi dasar kebijakan
perbaikan."Yang terpenting program ini memenuhi standar dan
manfaatnya benar sampai ke anak didik, tidak boleh ada yang terhenti tanpa
alasan jelas," tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:28 WIT
Keuskupan Timika Gelar Lokakarya: Bangkitkan Pendidikan Katolik Di Tengah Krisis
Papuanewsonline.com, Timika – Keuskupan Timika mengambil
langkah strategis dengan menyelenggarakan Lokakarya Umum Pendidikan Dasar dan
Menengah yang akan berlangsung pada 14–16 April 2026 di Hotel Swiss-Belinn.
Kegiatan ini mengusung tema "Membangun Kembali Pendidikan Katolik di Tanah
Papua: Menemukan Terobosan di Tengah Krisis" sebagai upaya mencari solusi
atas berbagai tantangan yang ada.Lokakarya ini digelar menyusul berbagai permasalahan
kompleks mulai dari kondisi geografis, keterbatasan tenaga pengajar, pendanaan,
hingga dampak konflik sosial yang menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan,
terutama di daerah pedalaman. Bahkan, sejumlah sekolah yang dulu menjadi
kebanggaan kini tidak lagi berfungsi secara optimal. Forum ini bertujuan mengevaluasi kondisi terkini dan
merumuskan arah kebijakan baru yang lebih adaptif.Sekitar 100 peserta dijadwalkan hadir, mulai dari Uskup
Timika Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA., para imam, tarekat, pengurus YPPK,
kepala sekolah, guru, hingga perwakilan pemerintah dan dunia usaha.Mereka akan mendiskusikan berbagai solusi berbasis karakter
wilayah, baik di daerah konflik, pegunungan, pesisir, maupun perkotaan, dengan
menghadirkan praktik terbaik dari tingkat nasional.Keuskupan berharap kegiatan ini tidak hanya menghasilkan
dokumen strategis dan roadmap yang jelas, tetapi juga menjadi titik awal
kebangkitan pendidikan Katolik. Melalui langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan di Papua
dapat kembali meningkat dan mencetak generasi yang beriman, berbudaya, dan
mandiri. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:25 WIT
DPRK Dan Pemkab Mimika Tinjau RSUD, Pastikan Pelayanan Optimal
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau
didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, Ketua Komisi III Herman Ghafur, serta
sejumlah anggota dewan lainnya, turut mendampingi Bupati Johannes Rettob dan
Wakil Bupati Emanuel Kemong dalam kunjungan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Mimika. Rombongan melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi
fasilitas serta kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. (10/4/2026)Dalam kunjungan tersebut, mereka didampingi oleh Direktur
RSUD Mimika, dr. Faustina Helena Burdam. Para pimpinan daerah melihat secara
detail kondisi sarana prasarana, mulai dari area perawatan hingga fasilitas
penunjang lainnya. Mereka juga berdialog intensif dengan manajemen rumah sakit
dan tenaga medis guna mendengar langsung berbagai kendala operasional serta
kebutuhan yang mendesak di lapangan.Kunjungan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antara
legislatif dan eksekutif untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal. Mengingat peran strategis RSUD Mimika sebagai pusat rujukan
utama bagi wilayah Papua Tengah, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar
mutu pelayanan terus terjaga dan meningkat.Melalui pemantauan langsung ini, diharapkan dapat ditemukan
solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang ada. Sinergi antara DPRK dan Pemkab ini diharapkan mampu menjawab
kebutuhan masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan di RSUD Mimika dapat
dirasakan secara merata, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pasien. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 12:57 WIT
Herman Gafur: Proyek Air Bersih Atuka Hanya Berfungsi Saat Peresmian
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Komisi III DPRK Mimika,
Herman Gafur, menyoroti kondisi memprihatinkan warga Kampung Atuka, Distrik
Mimika Tengah, yang hingga kini belum menikmati fasilitas air bersih meski
proyek tersebut sudah diresmikan. Hasil kunjungan kerja pada Kamis (9/4/2026)
mengungkap fakta ironis, di mana instalasi diduga hanya beroperasi saat momen
seremonial saja dan mati total setelahnya.“Faktanya sejak peresmian sampai sekarang, masyarakat sama
sekali belum menikmati air bersih. Mereka masih sangat bergantung pada air
tadah hujan, apalagi saat musim kemarau tiba” ungkapnya pada (10/4/2026). Temuan ini juga dibenarkan oleh Kepala SMP Negeri Atuka yang
mengaku krisis air berdampak buruk pada kegiatan belajar mengajar dan sanitasi
sekolah.Herman menegaskan hal ini sangat disayangkan karena air
bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh dijadikan formalitas belaka. “Jika benar hanya berfungsi saat peresmian, ini adalah
kegagalan layanan publik yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Komisi III telah melaporkan temuan ini kepada pimpinan dewan
untuk dijadikan atensi serius.Langkah selanjutnya, pihaknya akan segera memanggil
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait guna meminta klarifikasi dan
pertanggungjawaban. Herman berharap proses ini segera menemukan solusi konkret,
sehingga aset yang dibangun dengan biaya besar dapat benar-benar berfungsi dan
memberikan manfaat nyata bagi warga Atuka. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 12:51 WIT
Gedung Rawat C2 RSUD Mimika Akan Dibangun Dengan Anggaran Rp242 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) resmi menyepakati pembangunan
Gedung Perawatan C2 di RSUD Mimika dengan nilai total mencapai Rp 242 miliar.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Bupati Johannes Rettob
didampingi Wakil Bupati Emanuel, serta Ketua DPRK Primus Natikapereyau dan
pimpinan dewan lainnya, Jumat (10/4/2026) di ruang pertemuan RSUD.Proyek strategis ini direncanakan berlangsung selama tiga
tahun berturut-turut dari 2026 hingga 2028. Tahun pertama dialokasikan Rp 72
miliar, dilanjutkan Rp 110 miliar pada tahun kedua, dan Rp 60 miliar di tahun
ketiga. Johannes Rettob menargetkan pembangunan ini harus rampung
sebelum masa jabatan berakhir atau sebelum 2029. Proses lelang akan dilakukan
satu kali untuk menghindari kendala teknis di tengah jalan.Kebutuhan pembangunan ini sangat mendesak mengingat
kapasitas RSUD yang saat ini hanya memiliki minimal 181 tempat tidur, namun
jumlah pasien rawat inap kerap melonjak hingga mencapai 300 orang. "Kondisi over kapasitas ini menjadi alasan utama agar
pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal dan nyaman bagi masyarakat," jelas
Bupati.Sementara itu, Ketua DPRK Primus Natikapereyau menyambut
baik langkah ini sebagai investasi jangka panjang. Ia meminta pelaksanaan proyek multi years ini direncanakan
matang, tepat waktu, dan pengelolaan anggaran harus efisien serta akuntabel. Pihak legislatif menegaskan akan melakukan pengawasan ketat
agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi
warga. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 12:10 WIT
LamiPak Apresiasi Insan Pers, Pemenang Anugerah Jurnalistik 2026 Resmi Diumumkan
Papuanewsonline.com, Jakarta – PT Lami Packaging Indonesia
(LamiPak) secara resmi mengumumkan para pemenang Anugerah Jurnalistik LamiPak
(AJL) 2026 dalam acara penganugerahan yang berlangsung khidmat di Ruang
Rajawali 2, Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (10/4/2026). Kegiatan ini menjadi
bentuk apresiasi perusahaan kepada insan pers yang telah berkontribusi dalam
menyajikan informasi yang akurat, mendalam, dan edukatif kepada masyarakat.Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan nyata
LamiPak terhadap perkembangan ekosistem media yang sehat di Indonesia.
Kompetisi yang berlangsung sejak 28 Januari hingga 14 Maret 2026 itu berhasil
menjaring hampir seratus karya jurnalistik dari berbagai media nasional maupun
daerah.Dalam proses penilaian, fokus utama dewan juri tahun ini
menitikberatkan pada ketajaman analisis, akurasi data, serta dampak sosial dari
karya yang dihasilkan para jurnalis. Penilaian dilakukan secara anonim atau blind
review, sehingga dewan juri tidak mengetahui identitas peserta maupun asal
medianya demi menjaga objektivitas.Perwakilan Manajemen LamiPak Indonesia menegaskan bahwa
ajang ini merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung
profesionalisme jurnalis serta memberikan ruang bagi media menjalankan fungsi
kontrol sosial, khususnya dalam pemberitaan terkait Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) dari berbagai sudut pandang."Kami percaya bahwa jurnalisme yang kuat adalah pilar
penting dalam kemajuan industri dan bangsa. Melalui AJL 2026, kami ingin
memberikan ruang apresiasi bagi karya-karya yang tidak hanya informatif, tetapi
juga mampu memberikan perspektif baru bagi pembaca," ujar Ahmad Rizalmi
selaku PR Manager PT Lami Packaging Indonesia dalam sambutan di Hotel Ambhara.Dewan juri yang terdiri dari praktisi media senior dan
akademisi kemudian menetapkan pemenang untuk dua kategori utama, yakni Hardnews
dan Feature. Para pemenang tidak hanya menerima plakat penghargaan, tetapi juga
dana pembinaan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas profesi
jurnalistik di Indonesia.Adapun dewan juri terdiri dari Alexander Sudrajat dari
Detik.com mewakili media online, Jajang Dirajanagara dari iNews TV mewakili
media televisi, Ujang Sunda dari Harian Rakyat Merdeka mewakili media cetak,
serta Dr. Yoki Yusanto dari Untirta sebagai unsur akademisi.Berikut daftar pemenang AJL 2026:
Kategori Hardnews
Juara 1: Fadel Prayoga (Daulat.co)
Juara 2: Inung Kurniawati (Poskota Online)
Juara 3: Alfin Wahyu Yulianto (Tribunnews)Kategori Feature
Juara 1: Tatang Budimansyah (iNews)
Juara 2: Dinosius Reynaldo (Kompas.id)
Juara 3: Dionisius Lagaama Rebon (Pos-kupang.com)Acara kemudian ditutup dengan sesi ramah tamah dan diskusi
hangat antara pihak manajemen, dewan juri, serta para finalis. Momentum ini
sekaligus memperkuat sinergi antara dunia industri dan institusi media dalam
membangun literasi informasi yang berkualitas di tengah masyarakat.Sebagai perusahaan penyedia solusi pengemasan aseptik
terkemuka, LamiPak menegaskan komitmennya untuk terus hadir melalui berbagai
inisiatif sosial dan profesional yang mendukung pembangunan ekonomi serta
peningkatan kualitas informasi publik di Indonesia. (GF)
10 Apr 2026, 21:03 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Layar Tancap “Pesta Babi” Gugah Kesadaran Publik soal Tanah Adat dan Ekologi Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Puluhan warga, pegiat
komunitas, dan aktivis lingkungan berkumpul di Easy Coffee & Eatery, dalam
acara bertajuk "Layar Tancap". Kegiatan yang digagas oleh Singgah
Baca, Eastworks Creative, Lepemawi Timika, dan Greenpeace Indonesia ini
menghadirkan pemutaran film dokumenter serta diskusi terbuka mengenai isu
ekologi dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. 10/4/26)Acara menghadirkan dua narasumber perempuan, Adolfina Kum
dari Lepemawi dan Rossy You dari Greenpeace. Adolfina menekankan bahwa
pembangunan harus berpijak pada kepentingan masyarakat adat, terutama kelompok
rentan yang sering terpinggirkan. Sementara itu, Rossy mengingatkan pentingnya keseimbangan
antara pembangunan dan kelestarian alam, di mana hutan bukan hanya sumber
ekonomi, tapi juga identitas dan kehidupan.Puncak acara ditandai dengan pemutaran film dokumenter
"Pesta Babi" karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film ini menyajikan
kisah perjuangan suku-suku di Papua Selatan seperti Awyu, Muyu, Yei, dan Marind
dalam mempertahankan ruang hidup di tengah ekpsi industri. Visual yang kuat berhasil menyentuh hati penonton dan
membuka wawasan mengenai realitas di lapangan.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang
berlangsung hangat. Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan harapan demi
masa depan Papua. Melalui pendekatan kreatif ini, diharapkan kesadaran publik
semakin tumbuh, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga
terlibat aktif menjaga alam dan memperjuangkan hak-hak asli. Penulis: Jid
Editor: GF
11 Apr 2026, 13:37 WIT
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat
Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah
Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau,
Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka
menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport
Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan
berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak
Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang
dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum
Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota
Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi
pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan
karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran
konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung
hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman
dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus
menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi
Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih
dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat
adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan
memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika
dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat
Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah
radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh
wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen
kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
09 Apr 2026, 15:45 WIT
Parade Paskah PGGM: Warga Bersatu Wujudkan Mimika Damai Sejahtera
Papuanewsonline.com, Timika – Persekutuan Gereja-gereja
Mimika (PGGM) memeriahkan perayaan Hari Raya Paskah dengan tema besar
"Kristus Bangkit Membaharui Kemanusiaan Kita" yang berlandaskan kitab
2 Korintus 5:17. Acara sakral ini digelar di Gedung Eme Neme Yauware (7/4/2026),
yang diawali dengan parade penuh semangat dari anak-anak Sekolah Minggu GKI
Pengharapan.Mewakili Kapolres Mimika, Pastor Ibrani Gwijangge Projo
dalam sambutannya mengajak seluruh umat Kristiani untuk senantiasa hidup dalam
kasih dan saling menghormati. Ia khusus menekankan pentingnya menjaga
ketertiban dan keselamatan berlalu lintas."Tunjukkan sikap baik dan bertanggung jawab sebagai
wujud iman. Mari jaga toleransi di jalan karena jalan ini digunakan
bersama," ujarnya, berharap damai Paskah senantiasa menyertai masyarakat.Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan
bahwa makna kebangkitan membawa harapan baru di tengah tantangan hidup. Ia menyoroti bahwa parade Paskah bukan sekadar seremonial,
melainkan bukti nyata persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. "Mimika baru saja lewat Imlek, Tahun Baru Saka, dan
Idul Fitri. Semua perayaan harus dijalani dalam kebersamaan lintas agama,"
tegasnya.Bupati pun mengapresiasi PGGM, FKUB, dan seluruh pihak yang
terlibat. Ia berpesan agar nilai-nilai Paskah seperti kasih dan
kerendahan hati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi teladan di
keluarga dan masyarakat, serta menjadi berkat bagi semua golongan. Ia juga mengingatkan peserta parade untuk tetap tertib demi
mewujudkan Mimika yang aman, damai, dan sejahtera. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Apr 2026, 18:54 WIT
Himtak BKMT Mimika Gelar Pengajian Gabungan: Bersihkan Hati Dan Gerakkan Inovasi
Papuanewsonline.com, Timika – Himpunan Majelis Taklim
Kerukunan (Himtak) BKMT Kabupaten Mimika menggelar pengajian akbar yang
dirangkaikan dengan halal bihalal pada Minggu (05/04/26). Kegiatan ini
mengusung tema "Bersihkan Hati, Kuatkan Silaturahmi, dan Bergerak Bersama
dalam Karya dan Inovasi" sebagai momentum mempererat ukhuwah pascakekberan
Idul Fitri.Acara yang dihadiri oleh ratusan jamaah ini menghadirkan
tausiyah dari Ketua PHBI Kabupaten Mimika, Ustadz H. Joko Prianto, S.E. Dalam
ceramahnya, ia mengajak seluruh umat untuk memanfaatkan suasana Syawal guna
memperbaiki diri dan meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Himtak BKMT, Hj.
Farida, S.KM., M.Kes, dan Ketua BKMT Kabupaten Mimika, drh. Sabelina Fitriani.Hj. Farida dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengajian
gabungan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali.
Saat ini Himtak menaungi sebanyak 27 majelis taklim aktif di Mimika. "Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan
antar majelis. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk melahirkan
karya dan inovasi yang bermanfaat," ujarnya.Salah satu program unggulan yang telah dijalankan adalah
fasilitasi medical check-up (MCU) bagi tokoh agama dan anggota. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai latar belakang
suku dan budaya, Himtak diharapkan terus menjadi motor penggerak persatuan dan
kepedulian sosial. "Kami ingin organisasi ini tidak hanya bergerak di
bidang keagamaan, tetapi juga menciptakan dampak positif nyata bagi masyarakat
luas," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:43 WIT
Polda Metro Jaya Siagakan 4.500 Personel, Pelayanan Ibadah Paskah 2026 Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polda Metro Jaya
menyiagakan sebanyak 4.500 personel untuk melayani sekaligus mengamankan
rangkaian perayaan ibadah Paskah 2026 di seluruh wilayah hukumnya. Langkah ini
dilakukan guna memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman,
nyaman, dan penuh kekhidmatan.Personel yang telah disiapkan akan ditempatkan di berbagai
gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama
perayaan Paskah. Pengamanan ini tidak hanya difokuskan pada aspek keamanan,
tetapi juga sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto
menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa
tenang bagi umat yang melaksanakan ibadah. Menurutnya, Polri hadir sebagai
pelindung sekaligus pelayan masyarakat dalam momentum keagamaan yang penting
ini.“Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan
seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar. Kehadiran
personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat
beribadah dengan tenang dan nyaman,” dalam keterangannya pada Kamis,
(02/04/26).Ia menjelaskan, personel juga disiapkan untuk mendukung
kelancaran teknis pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum
kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di
sekitar area gereja.Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan suasana
yang kondusif, sehingga umat dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah Paskah
dengan lebih fokus dan damai tanpa gangguan keamanan maupun kemacetan di
sekitar lokasi.Lebih lanjut, Budi Hermanto menekankan bahwa pengamanan yang
dilakukan Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan humanis dan pelayanan
kepada masyarakat.“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan
masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Karena itu, pengamanan
Paskah ini tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada
pelayanan kepada umat agar ibadah dapat berlangsung dengan damai dan lancar,”
ujarnya.Selain pengamanan langsung di lapangan, Polda Metro Jaya
juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta
segera melapor kepada petugas terdekat atau melalui layanan darurat 110 apabila
menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat ibadah maupun lingkungan
sekitar.Dengan kesiapan ribuan personel serta pola pelayanan yang
menyeluruh, Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian perayaan Paskah 2026
dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kedamaian bagi seluruh umat Kristiani.
(GF)
03 Apr 2026, 22:58 WIT
Hak Adat Dipertahankan, KAPP Mimika Tegaskan Organisasi Milik Amungme dan Kamoro
Papuanewsonline.com, Timika – Polemik terkait keberadaan
organisasi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Kabupaten Mimika kembali
menjadi sorotan. Menanggapi isu yang berkembang, anggota KAPP sekaligus tokoh
pemuda Mimika, Andrianus Janampa, menegaskan bahwa organisasi tersebut
merupakan milik masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro yang tidak dapat diambil
alih oleh pihak lain.Pernyataan itu disampaikan Andrianus kepada media di Timika,
Selasa (1/4/2026), sebagai bentuk klarifikasi atas adanya dinamika internal dan
isu perebutan organisasi yang belakangan mencuat di tengah masyarakat.Menurut Andrianus, KAPP adalah organisasi yang sah, memiliki
struktur yang jelas, serta dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat
adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat di wilayah
Mimika."Kami di Kabupaten Mimika, dua suku, Amungme dan
Kamoro, dan tujuh suku lain tidak pernah rebutan organisasi di bawah
pemerintah. Sampai sekarang, baru tahun 2025 ini ada rebutan organisasi
kami," kata Andrianus Janampa.Ia menegaskan, secara prinsip organisasi tersebut merupakan
rumah bersama yang lahir dari identitas adat masyarakat Mimika, sehingga
kepemilikannya harus tetap dihormati oleh seluruh pihak."KAPP itu milik Amungme dan Kamoro. Harus Tuhan itu
harus Amungme dan Kamoro. Tidak boleh ambil alih, tidak boleh kalau oke mau
cari anggota. Semua mau bergabung, orang Papua oke bisa gabung. Tapi kalau
untuk Tuhan, jangan," katanya.Lebih lanjut, Andrianus meminta masyarakat luas untuk
menghormati posisi suku Amungme dan Kamoro sebagai tuan di atas tanah Mimika.
Menurutnya, keberadaan organisasi adat harus menjadi wadah yang memperkuat
persatuan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ruang konflik.Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menolak kehadiran
masyarakat Papua lainnya untuk bergabung dan berkontribusi, selama tetap
menghormati struktur serta hak-hak adat yang melekat pada organisasi tersebut."Kami sebagai anak umumnya, kami tidak terima
berlawanan kami. Kalau organisasi lain oke. Tapi kalau itu salah satu untuk
masyarakat Kabupaten Mimika, pada khususnya orang umumnya, orang tujuh suku,
punya tempat saling makan," katanya.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan resmi dari tokoh
adat dan pemuda Mimika bahwa polemik yang terjadi tidak boleh menggeser hak-hak
masyarakat adat sebagai pemilik organisasi.Di akhir keterangannya, Andrianus menutup pernyataan dengan
menegaskan bahwa KAPP tetap menjadi milik suku Amungme dan Kamoro, serta
meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan menghormati hak adat di Kabupaten
Mimika. Penulis: HendrikEditor: GF
02 Apr 2026, 11:19 WIT
