Papuanewsonline.com
Berita Terbaru
Lihat semua
Rumah Makan Gacoan Menjadi Wajah Toleransi di Bumi Amungsa
Papuanewsonline.com, Timika, - Di tengah keberagaman Timika yang kerap diwarnai isu perbedaan suku, sebuah pemandangan mengharukan justru datang dari sebuah rumah makan. Aksi spontan puluhan karyawan muda Rumah Makan Gacoan Mile 21, Jalan Cendrawasih, menjadi potret nyata toleransi dan persaudaraan.Momen itu mendapat apresiasi khusus dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Wilayah Se-Tanah Papua, Idam Khalid. Ia menyebut kebersamaan tersebut harus menjadi barometer kerukunan di Bumi Amungsa.Peristiwa itu terjadi pada Rabu (30/7/2026) malam. Idam Khalid yang saat itu sedang makan bersama istri dan anaknya di Resto Gacoan, menjadi saksi langsung.Kejutan Ultah yang MengharukanPusat perhatian adalah seorang waiter bernama Elisa Isir. Tanpa diduga, sekitar 20 orang rekan kerjanya memberikan kejutan ulang tahun.Dengan penuh kegembiraan, para karyawan bernyanyi, menepuk meja, piring dan gelas, sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. "Mereka bernyanyi, memukul meja, piring dan gelas sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. Si Elisa sampai menangis terharu karena tidak menyangka dapat surprise. Ini anak-anak muda, usianya sekitar 20 tahun," ungkap Idam.Barometer Toleransi TimikaBagi Idam, yang menyaksikan adalah lebih dari sekadar perayaan ulang tahun. Itu adalah pelajaran berharga tentang kebersamaan lintas suku tanpa sekat jabatan dan latar belakang."Ini harus jadi barometer untuk Timika dan Papua pada umumnya. Jangan ada lagi istilah 'kau suku ini, kau suku itu'. Yang ada hanya rasa kebersamaan sebagai saudara," tegas Idam.Idam yang juga merupakan Direktur LPK Idaman Karya Mandiri Training Center dan tokoh masyarakat Timika itu menilai, apa yang dilakukan karyawan Gacohan adalah cerminan kepedulian generasi muda Papua."Semua dirangkul tanpa memandang posisi. Ini bentuk kepedulian anak Papua kepada sesama anak Papua. Sebagai pemerhati anak dan remaja, saya sangat mengapresiasi kejadian ini," ujarnya.Ia berharap, budaya kerja yang penuh kekeluargaan seperti di Resto Gacohan dapat ditiru oleh tempat kerja lain di Kabupaten Mimika."Kebersamaan seperti inilah yang kita butuhkan untuk menjaga kerukunan di Bumi Amungsa. Mari kita jaga Papua dengan kasih, bukan dengan perbedaan," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 00:42 WIT
Kontak Senjata di Korowai Boven Digoel, TPNPB Klaim Tembak 4 Aparat Indonesia
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB) merilis Siaran Pers Ke-IV pada Kamis, 30 Juli 2026 terkait kontak senjata di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.Dalam siaran pers yang ditandatangani Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom, TPNPB mengklaim telah terjadi baku tembak antara pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dengan aparat militer Indonesia pada periode 19-30 Juli 2026.Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom membenarkan telah mendapat laporan dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka. Dalam laporan itu disebutkan, pasukan TPNPB berhasil menembak empat orang aparat militer Indonesia, sementara dari pihak TPNPB satu anggota atas nama Estibaga Heluka gugur dan tiga warga sipil tewas.Akibat kontak tembak tersebut, kata Sebby, ratusan warga sipil mengungsi ke hutan-hutan di sekitar Korowai dan tersebar ke Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat, dan Boven Digoel.Sebby mengatakan, setelah insiden penembakan terhadap aparat, militer Indonesia melakukan serangan balasan menggunakan tiga unit helikopter militer dengan penembakan dan pengeboman dari udara yang menyasar pemukiman warga sipil di Korowai.Menurut Sebby, para pengungsi tersebut merupakan warga dari berbagai wilayah di Papua yang sedang mencari nafkah sebagai pendulang emas di Korowai. Mereka disebut mendirikan kamp-kamp pengungsian darurat di hutan untuk menghindari konflik.Dalam siaran persnya, KOMNAS TPNPB melalui juru bicara Sebby Sambom mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menghentikan operasi darat dan udara di pemukiman warga sipil.Selain itu, TPNPB mengutip laporan lembaga kemanusiaan internasional berbasis di Jerman, Human Rights Monitor, yang menyebutkan lebih dari 125.931 warga sipil telah mengungsi secara internal di berbagai daerah di Tanah Papua hingga Juni 2026.Lanjut kata Sebby Sambom, angka tersebut menunjukkan adanya krisis kemanusiaan tanpa bantuan yang memadai.Atas dasar itu, TPNPB mendesak PBB untuk memberikan mandat kepada Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB untuk menyelidiki konflik bersenjata di Papua, serta mendesak Palang Merah Internasional (ICRC) untuk turun langsung menangani pengungsi, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, perempuan dan lansia.Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari TNI/Polri maupun pemerintah Indonesia terkait klaim baku tembak di Korowai, Boven Digoel tersebut.Jumlah korban dan pengungsi yang disebutkan masih merupakan klaim sepihak dari TPNPB dan belum dapat diverifikasi secara independen oleh media Papuanewsonline.com.Siaran pers TPNPB ini turut ditandatangani penanggung jawab KOMNAS TPNPB-OPM, yaitu Jenderal Goliath Tabuni sebagai Panglima Tinggi, Letjen Melkisedek Awom sebagai Wakil Panglima, Mayjen Terianus Satto sebagai Kasum, dan Mayjen Lekagak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum.Penulis: AbimEditor. : Of
31 Jul 2026, 00:23 WIT
Ring Road Jayapura: Putusan MA Final, Eksekusi Tuntas, Gubernur MDF Masih Jegal Hak Warga
Papuanewsonline.com, Jayapura, – Topeng taat hukum Pemerintah Provinsi Papua rontok. Di balik jargon pembangunan, Gubernur Papua MDF dan jajarannya diduga mempertontonkan pembangkangan hukum secara telanjang, karena kalah telak hingga Mahkamah Agung, sudah dieksekusi, tapi tetap ngotot menahan hak warga pemilik tanah Ring Road Jayapura, yang bersertifikat.Kuasa hukum pemilik tanah Skyland, Agus, menyebut manuver Pemprov yang tiba-tiba mempersoalkan "kejanggalan prosedur" di MA sebagai dagelan hukum paling memalukan. Dalih itu hanya tameng pengecut untuk menghindar dari kewajiban membayar."Ini bukan mencari keadilan, ini cari alasan buat ngemplang. Gubernur MDF dan Pemprov tidak mau bayar. Titik. Selama putusan MA tidak dibatalkan, tidak ada satu pasal pun yang membenarkan penahanan uang rakyat," tegas Agus.Sudah Kalah, Sudah Dieksekusi, Masih Drama Faktanya telak dan tidak bisa dibantahTiga perkara ganti rugi tanah Ring Road dimenangkan warga hingga tingkat MA. Kasasi Pemprov kalah. Peninjauan Kembali (PK) Pemprov ditolak MA. Pengadilan Negeri Jayapura sudah melakukan eksekusi resmi pada 30 Mei 2024 dan memerintahkan Pemprov menganggarkan pembayaran di APBD maupun APBD-P.Secara hukum, perkara ini TAMAT"Kalau PK saja sudah ditolak, pintu hukum atau upaya hukum sudah tertutup. Yang dilakukan Gubernur MDF hari ini bukan upaya hukum, tapi akal-akalan mengulur waktu. Prosedur dijadikan senjata untuk menginjak hak warga," serang Agus.Ia menilai narasi Pemprov soal kecepatan pemeriksaan kasasi, cara kirim salinan putusan, hingga jarak eksekusi adalah pengaburan isu yang disengaja."Publik tidak butuh drama birokrasi ala Gubernur MDF. Publik butuh pemimpin yang tunduk pada putusan pengadilan, bukan pemimpin yang tebang pilih putusan mana yang mau ditaati," Tegasnya.Berhenti Bersembunyi di Balik Surat-MenyuratAgus membongkar trik Pemprov yang memprotes prosedural ke Badan Pengawasan MA. Menurutnya, itu adalah upaya mencari pintu belakang setelah kalah di pintu depan, karena kamar pengawasan Mahkamah Agung bukan membatalkan isi putusan, tetapi kamar pengawasan MA menjaga agar isi putusan tersebut tetap terlaksana ."Pengawasan internal MA bukan alat untuk menghapus putusan dan utang ganti rugi. Gubernur MDF tahu betul, selama amar putusan tidak dibatalkan, kewajiban bayar tetap 100% utuh. Menahan pembayaran sambil berlindung di balik surat-menyurat ke Mahkamah Agung adalah bentuk pengelabuan publik dan pembangkangan terhadap negara," katanya.Ia menegaskan Gubernur MDF melakukan pembangkangan terhadap putusan adalah pelanggaran terhadap sumpah janji jabatan yang serius, sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah."Kalau model begini dibiarkan, untuk apa rakyat Papua cari keadilan ke pengadilan? Menang sampai MA pun masih bisa diinjak-injak Gubernur. Ini pesan berbahaya bahwa di Papua, hukum bisa dikangkangi penguasa," tegasnya.Tiga Warga Jadi Korban, Pemerintah Pusat Harus TurunDi balik istilah kasasi, PK, dan eksekusi, ada tiga warga negara yang haknya dirampas secara nyata yaitu, Fonny Hovan, Alterina Hovan, dan Emi Surya.Kata Dia, Tanah tiga warga di Skyland Vihara sudah bertahun-tahun diaspal jadi Ring Road kebanggaan Pemprov, bahkan ribuan orang lewat setiap hari. Pemerintah bangga-bangga foto di atas jalan itu, tapi pemilik sahnya dibiarkan gigit jari di bawah kepemimpinan Gubernur MDF."Jalannya dipakai untuk pencitraan, pemiliknya dibiarkan menderita. Ini ironi paling menyakitkan dari proyek infrastruktur di Papua," ujar Agus.Karena itu, Agus mendesak agar Kemendagri Tito Carnavian Segera tegur keras dan beri sanksi administratif kepada Gubernur MDF yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.Agus juga meminta Komnas HAM RI turun tangan, karena ini bukan sengketa biasa, ini pelanggaran hak atas kepemilikan dan kepastian hukum.Ia juga berharap Ombudsman RI Selidiki dugaan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan penundaan berlarut yang dilakukan Pemprov Papua."Ini bukan soal satu-dua bidang tanah. Ini soal apakah seorang Gubernur di Republik ini boleh seenaknya menginjak-injak putusan Mahkamah Agung tanpa konsekuensi. Jika pusat diam, maka runtuhlah kepercayaan rakyat Papua pada hukum," tutupnya.Hingga berita ini dipublikasikan Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn.) Mathius Derek Fakhiri dan Pemprov Papua belum dapat dikonfirmasi untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.Penulis: HendrikEditor. : Of
30 Jul 2026, 23:47 WIT
PH Pemilik Tanah Skyland Bongkar Kebohongan Pemprov Papua Soal 3 Putusan MA
Papuanewsonline.com, Jayapura,- Klaim Pemprov Papua yang mengaku menghormati hukum dibantah telak. Kuasa Hukum pemilik tanah Ring Road Skyland Jayapura menyebut pemerintah hanya pandai beretorika, namun nol dalam pelaksanaan."Jangan bodohi publik. Menghormati putusan itu artinya BAYAR, bukan tunda 11 tahun. Ini kontradiksi dan pembangkangan hukum yang dipertontonkan Pemprov sendiri," tegas Kuasa Hukum pemilik tanah, Agus, SH.Kamis (30/7/2026) di Jayapura.Pernyataan keras itu merupakan jawaban atas siaran pers Kuasa Hukum Pemprov Papua, Yohanis G. Bonai, SH, yang mendadak mempertanyakan prosedur Mahkamah Agung setelah 11 tahun kalah telak.Agus menegaskan, tidak ada lagi ruang untuk berdebat, karena Tiga Putusan Sakti Yang Sudah Inkracht Sejak 2015Fakta hukumnya jelas dan tidak bisa dipelintir:1. Putusan MA RI No. 617 K/Pdt/2015 - Alterina Hovan Vs Gubernur Papua. 2. Putusan MA RI No. 618 K/Pdt/2015 - Emi Surya Vs Gubernur Papua.3.Putusan MA RI No. 761 K/Pdt/2015 - Fonny Hovan Vs Gubernur Papua.Ketiganya sudah berkekuatan hukum tetap Inkracht. Bahkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemprov Papua sendiri sudah DITOLAK Mahkamah Agung."Jadi kalau hari ini masih meragukan prosedur, itu dagelan hukum. Dalil itu sudah diuji di MA dan ditolak. Titik," kata Agus.Lebih jauh, Pengadilan Negeri Jayapura melalui Penetapan Ketua PN Jayapura pada 30 Mei 2024 telah menyatakan EKSEKUSI SELESAI dan memerintahkan Pemprov Papua wajib menganggarkan pembayaran ganti rugi melalui APBD dan APBD-P.Alasan Pemprov Cuma Akal-Akalan Untuk Membangkang Putusan Lembaga Peradilan NegaraAgus membongkar tiga alasan Pemprov yang dinilainya mengada-ada:1. Dalih Putusan Kilat Kurang Dari 5 Bulan."Itu kebodohan hukum. Cepat atau lambat itu kewenangan Majelis Hakim Agung. Itu justru asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Bukan cacat prosedur. Kalau tidak terima, kenapa tidak dilawan waktu PK? PK kalian saja ditolak," sergahnya.2. Dalih Cuma Terima 2 Salinan & Tidak Lewat Juru Sita."Ini alasan anak kecil. Aturan acara jelas, salinan resmi MA ada di PN Jayapura, silakan ambil sendiri. Fakta kalian dapat salinan dari kami justru membuktikan kalian tahu isinya. Untuk Putusan No. 761 K/Pdt/2015, salinannya nangkring di PN sejak tahun 2015, tidak pernah kalian ambil. Kalau kalian tidak terima salinan putusannya, kok bisa menyusun PK, atas dasar apa kalian menyusun PK tanpa salinan putusan," bongkarnya.3. Dalih Jarak Putusan incracht tahun 2015 dan Eksekusi tahun 2024 Terlalu Lama."Tidak ada kadaluwarsa untuk eksekusi perkara perdata yang sudah inkracht. Kami eksekusi tahun 2024 karena kami kasih hati, kasih waktu beberapa tahun untuk Pemprov bayar sukarela. Selama ini kami sabar, tidak dibayar. Jeda itu bukti kami sangat menghormati pemerintah, pemerintah yang harusnya melindungi hak-hak warganya tetapi malah menginjak2 hak kami," tegasnya.Agus menyebut manuver Pemprov yang berkirim surat ke Kamar Pengawasan MA pada tahun 2022, tahun 2024, dan tahun 2026 adalah jurus mengulur waktu yang memalukan."Kamar Pengawasan itu bukan pengadilan bandingan. Dia tidak bisa batalkan putusan. Satu-satunya upaya hukum itu PK, dan PK kalian SUDAH KALAH. Berhenti bersandiwara dan mengeluarkan karangan bebas tanpa dasar hukum," tandasnya.Ia menegaskan, kliennya Fonny Hovan, Alterina Hovan, dan Emi Surya adalah pemilik sah yang tanahnya dirampas untuk proyek prestisius Ring Road Skyland belasan tahun tanpa ganti rugi layak."Tidak ada lagi perdebatan hukum. Kewajiban Pemprov Papua sekarang cuma satu: BAYAR! Jangan berlindung di balik surat menunggu jawaban MA, karena eksekusi sudah selesai. Gubernur Papua harus patuh dan tunduk pada hukum," pungkas Agus.Penulis: HendrikEditor. : Of
30 Jul 2026, 22:50 WIT
Seorang Penumpang KM Sabuk Nusantara 75 Diduga Terjatuh di Perairan Kaimana
Papuanewsonline.com, Mimika – Seorang penumpang KM Sabuk Nusantara 75 bernama Gilbert Saflambolo (18) dilaporkan hilang saat kapal berlayar dari Timika menuju Kaimana. Korban diduga terjatuh ke laut ketika kapal melintasi perairan sekitar Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Papua Barat.Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 01.30 WIT. Setelah menerima laporan kehilangan, awak kapal bersama para penumpang melakukan pencarian di seluruh bagian kapal. Namun, korban tidak ditemukan sehingga diduga telah jatuh ke laut.Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Kamis (30/7/2026) pagi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, I Wayan Suyatna, S.H., M.M., memberangkatkan tim SAR gabungan dari Pos SAR Kaimana menggunakan satu unit Rigid Inflatable Boat (RIB) berkekuatan 400 PK milik Basarnas.Tim melakukan penyisiran di sepanjang rute pelayaran KM Sabuk Nusantara 75 hingga kawasan Teluk Etna. Selain itu, tim SAR gabungan juga dikerahkan menggunakan KM Sabuk Nusantara 75 yang berlayar dari Timika menuju Kaimana untuk membantu proses pencarian.Hingga Kamis sore, upaya pencarian terhadap korban belum membuahkan hasil. Operasi SAR dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Jumat (31/7/2026) dengan memperluas area pencarian sesuai rencana Operasi SAR hari kedua (H.2).Dalam pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi cuaca di lokasi pencarian. Kencangnya angin dan tingginya gelombang di perairan Teluk Etna menjadi tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas proses pencarian terhadap korban.Penulis: BimEditor: OF
30 Jul 2026, 21:09 WIT
Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi, Percepat Pengurangan Backlog Perumahan
Papuanewsonline.com, Batang – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar serentak di 165 titik, mencakup 372 kabupaten/kota di 36 provinsi, Kamis (30/7/2026). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak.Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menilai keberhasilan penyediaan rumah subsidi merupakan hasil gotong royong pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan.Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan semangat belajar menjadi fondasi penting bagi setiap keluarga Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik.Program FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi melalui FLPP dan 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif berupa suku bunga FLPP tetap sebesar 5 persen, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, hingga subsidi bantuan uang muka.Pemerintah mencatat hingga Juli 2026 sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat FLPP. Tingkat keterhunian rumah subsidi tersebut juga mencapai 93,35 persen, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program perumahan bersubsidi.Akad massal yang melibatkan sekitar 62 ribu debitur kali ini menjadi yang terbesar sepanjang pelaksanaan program FLPP. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pengurangan backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.Selain menyediakan hunian, sektor perumahan juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang luas. Pemerintah mencatat sektor ini menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja atau sekitar 5,86 persen dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menggerakkan industri konstruksi, perbankan, pengembang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, setiap rumah yang berhasil dimiliki keluarga Indonesia menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 21:05 WIT
Pilihan Redaksi
Rumah Makan Gacoan Menjadi Wajah Toleransi di Bumi Amungsa
Papuanewsonline.com, Timika, - Di tengah keberagaman Timika yang kerap diwarnai isu perbedaan suku, sebuah pemandangan mengharukan justru datang dari sebuah rumah makan. Aksi spontan puluhan karyawan muda Rumah Makan Gacoan Mile 21, Jalan Cendrawasih, menjadi potret nyata toleransi dan persaudaraan.Momen itu mendapat apresiasi khusus dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Wilayah Se-Tanah Papua, Idam Khalid. Ia menyebut kebersamaan tersebut harus menjadi barometer kerukunan di Bumi Amungsa.Peristiwa itu terjadi pada Rabu (30/7/2026) malam. Idam Khalid yang saat itu sedang makan bersama istri dan anaknya di Resto Gacoan, menjadi saksi langsung.Kejutan Ultah yang MengharukanPusat perhatian adalah seorang waiter bernama Elisa Isir. Tanpa diduga, sekitar 20 orang rekan kerjanya memberikan kejutan ulang tahun.Dengan penuh kegembiraan, para karyawan bernyanyi, menepuk meja, piring dan gelas, sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. "Mereka bernyanyi, memukul meja, piring dan gelas sambil membawa kue ulang tahun dan merangkul Elisa. Si Elisa sampai menangis terharu karena tidak menyangka dapat surprise. Ini anak-anak muda, usianya sekitar 20 tahun," ungkap Idam.Barometer Toleransi TimikaBagi Idam, yang menyaksikan adalah lebih dari sekadar perayaan ulang tahun. Itu adalah pelajaran berharga tentang kebersamaan lintas suku tanpa sekat jabatan dan latar belakang."Ini harus jadi barometer untuk Timika dan Papua pada umumnya. Jangan ada lagi istilah 'kau suku ini, kau suku itu'. Yang ada hanya rasa kebersamaan sebagai saudara," tegas Idam.Idam yang juga merupakan Direktur LPK Idaman Karya Mandiri Training Center dan tokoh masyarakat Timika itu menilai, apa yang dilakukan karyawan Gacohan adalah cerminan kepedulian generasi muda Papua."Semua dirangkul tanpa memandang posisi. Ini bentuk kepedulian anak Papua kepada sesama anak Papua. Sebagai pemerhati anak dan remaja, saya sangat mengapresiasi kejadian ini," ujarnya.Ia berharap, budaya kerja yang penuh kekeluargaan seperti di Resto Gacohan dapat ditiru oleh tempat kerja lain di Kabupaten Mimika."Kebersamaan seperti inilah yang kita butuhkan untuk menjaga kerukunan di Bumi Amungsa. Mari kita jaga Papua dengan kasih, bukan dengan perbedaan," pungkasnya.Penulis: HendrikEditor. : Of
31 Jul 2026, 00:42 WIT
Kontak Senjata di Korowai Boven Digoel, TPNPB Klaim Tembak 4 Aparat Indonesia
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB) merilis Siaran Pers Ke-IV pada Kamis, 30 Juli 2026 terkait kontak senjata di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.Dalam siaran pers yang ditandatangani Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom, TPNPB mengklaim telah terjadi baku tembak antara pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dengan aparat militer Indonesia pada periode 19-30 Juli 2026.Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom membenarkan telah mendapat laporan dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka. Dalam laporan itu disebutkan, pasukan TPNPB berhasil menembak empat orang aparat militer Indonesia, sementara dari pihak TPNPB satu anggota atas nama Estibaga Heluka gugur dan tiga warga sipil tewas.Akibat kontak tembak tersebut, kata Sebby, ratusan warga sipil mengungsi ke hutan-hutan di sekitar Korowai dan tersebar ke Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat, dan Boven Digoel.Sebby mengatakan, setelah insiden penembakan terhadap aparat, militer Indonesia melakukan serangan balasan menggunakan tiga unit helikopter militer dengan penembakan dan pengeboman dari udara yang menyasar pemukiman warga sipil di Korowai.Menurut Sebby, para pengungsi tersebut merupakan warga dari berbagai wilayah di Papua yang sedang mencari nafkah sebagai pendulang emas di Korowai. Mereka disebut mendirikan kamp-kamp pengungsian darurat di hutan untuk menghindari konflik.Dalam siaran persnya, KOMNAS TPNPB melalui juru bicara Sebby Sambom mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menghentikan operasi darat dan udara di pemukiman warga sipil.Selain itu, TPNPB mengutip laporan lembaga kemanusiaan internasional berbasis di Jerman, Human Rights Monitor, yang menyebutkan lebih dari 125.931 warga sipil telah mengungsi secara internal di berbagai daerah di Tanah Papua hingga Juni 2026.Lanjut kata Sebby Sambom, angka tersebut menunjukkan adanya krisis kemanusiaan tanpa bantuan yang memadai.Atas dasar itu, TPNPB mendesak PBB untuk memberikan mandat kepada Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB untuk menyelidiki konflik bersenjata di Papua, serta mendesak Palang Merah Internasional (ICRC) untuk turun langsung menangani pengungsi, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, perempuan dan lansia.Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari TNI/Polri maupun pemerintah Indonesia terkait klaim baku tembak di Korowai, Boven Digoel tersebut.Jumlah korban dan pengungsi yang disebutkan masih merupakan klaim sepihak dari TPNPB dan belum dapat diverifikasi secara independen oleh media Papuanewsonline.com.Siaran pers TPNPB ini turut ditandatangani penanggung jawab KOMNAS TPNPB-OPM, yaitu Jenderal Goliath Tabuni sebagai Panglima Tinggi, Letjen Melkisedek Awom sebagai Wakil Panglima, Mayjen Terianus Satto sebagai Kasum, dan Mayjen Lekagak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum.Penulis: AbimEditor. : Of
31 Jul 2026, 00:23 WIT
Ring Road Jayapura: Putusan MA Final, Eksekusi Tuntas, Gubernur MDF Masih Jegal Hak Warga
Papuanewsonline.com, Jayapura, – Topeng taat hukum Pemerintah Provinsi Papua rontok. Di balik jargon pembangunan, Gubernur Papua MDF dan jajarannya diduga mempertontonkan pembangkangan hukum secara telanjang, karena kalah telak hingga Mahkamah Agung, sudah dieksekusi, tapi tetap ngotot menahan hak warga pemilik tanah Ring Road Jayapura, yang bersertifikat.Kuasa hukum pemilik tanah Skyland, Agus, menyebut manuver Pemprov yang tiba-tiba mempersoalkan "kejanggalan prosedur" di MA sebagai dagelan hukum paling memalukan. Dalih itu hanya tameng pengecut untuk menghindar dari kewajiban membayar."Ini bukan mencari keadilan, ini cari alasan buat ngemplang. Gubernur MDF dan Pemprov tidak mau bayar. Titik. Selama putusan MA tidak dibatalkan, tidak ada satu pasal pun yang membenarkan penahanan uang rakyat," tegas Agus.Sudah Kalah, Sudah Dieksekusi, Masih Drama Faktanya telak dan tidak bisa dibantahTiga perkara ganti rugi tanah Ring Road dimenangkan warga hingga tingkat MA. Kasasi Pemprov kalah. Peninjauan Kembali (PK) Pemprov ditolak MA. Pengadilan Negeri Jayapura sudah melakukan eksekusi resmi pada 30 Mei 2024 dan memerintahkan Pemprov menganggarkan pembayaran di APBD maupun APBD-P.Secara hukum, perkara ini TAMAT"Kalau PK saja sudah ditolak, pintu hukum atau upaya hukum sudah tertutup. Yang dilakukan Gubernur MDF hari ini bukan upaya hukum, tapi akal-akalan mengulur waktu. Prosedur dijadikan senjata untuk menginjak hak warga," serang Agus.Ia menilai narasi Pemprov soal kecepatan pemeriksaan kasasi, cara kirim salinan putusan, hingga jarak eksekusi adalah pengaburan isu yang disengaja."Publik tidak butuh drama birokrasi ala Gubernur MDF. Publik butuh pemimpin yang tunduk pada putusan pengadilan, bukan pemimpin yang tebang pilih putusan mana yang mau ditaati," Tegasnya.Berhenti Bersembunyi di Balik Surat-MenyuratAgus membongkar trik Pemprov yang memprotes prosedural ke Badan Pengawasan MA. Menurutnya, itu adalah upaya mencari pintu belakang setelah kalah di pintu depan, karena kamar pengawasan Mahkamah Agung bukan membatalkan isi putusan, tetapi kamar pengawasan MA menjaga agar isi putusan tersebut tetap terlaksana ."Pengawasan internal MA bukan alat untuk menghapus putusan dan utang ganti rugi. Gubernur MDF tahu betul, selama amar putusan tidak dibatalkan, kewajiban bayar tetap 100% utuh. Menahan pembayaran sambil berlindung di balik surat-menyurat ke Mahkamah Agung adalah bentuk pengelabuan publik dan pembangkangan terhadap negara," katanya.Ia menegaskan Gubernur MDF melakukan pembangkangan terhadap putusan adalah pelanggaran terhadap sumpah janji jabatan yang serius, sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah."Kalau model begini dibiarkan, untuk apa rakyat Papua cari keadilan ke pengadilan? Menang sampai MA pun masih bisa diinjak-injak Gubernur. Ini pesan berbahaya bahwa di Papua, hukum bisa dikangkangi penguasa," tegasnya.Tiga Warga Jadi Korban, Pemerintah Pusat Harus TurunDi balik istilah kasasi, PK, dan eksekusi, ada tiga warga negara yang haknya dirampas secara nyata yaitu, Fonny Hovan, Alterina Hovan, dan Emi Surya.Kata Dia, Tanah tiga warga di Skyland Vihara sudah bertahun-tahun diaspal jadi Ring Road kebanggaan Pemprov, bahkan ribuan orang lewat setiap hari. Pemerintah bangga-bangga foto di atas jalan itu, tapi pemilik sahnya dibiarkan gigit jari di bawah kepemimpinan Gubernur MDF."Jalannya dipakai untuk pencitraan, pemiliknya dibiarkan menderita. Ini ironi paling menyakitkan dari proyek infrastruktur di Papua," ujar Agus.Karena itu, Agus mendesak agar Kemendagri Tito Carnavian Segera tegur keras dan beri sanksi administratif kepada Gubernur MDF yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.Agus juga meminta Komnas HAM RI turun tangan, karena ini bukan sengketa biasa, ini pelanggaran hak atas kepemilikan dan kepastian hukum.Ia juga berharap Ombudsman RI Selidiki dugaan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, dan penundaan berlarut yang dilakukan Pemprov Papua."Ini bukan soal satu-dua bidang tanah. Ini soal apakah seorang Gubernur di Republik ini boleh seenaknya menginjak-injak putusan Mahkamah Agung tanpa konsekuensi. Jika pusat diam, maka runtuhlah kepercayaan rakyat Papua pada hukum," tutupnya.Hingga berita ini dipublikasikan Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn.) Mathius Derek Fakhiri dan Pemprov Papua belum dapat dikonfirmasi untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.Penulis: HendrikEditor. : Of
30 Jul 2026, 23:47 WIT
PH Pemilik Tanah Skyland Bongkar Kebohongan Pemprov Papua Soal 3 Putusan MA
Papuanewsonline.com, Jayapura,- Klaim Pemprov Papua yang mengaku menghormati hukum dibantah telak. Kuasa Hukum pemilik tanah Ring Road Skyland Jayapura menyebut pemerintah hanya pandai beretorika, namun nol dalam pelaksanaan."Jangan bodohi publik. Menghormati putusan itu artinya BAYAR, bukan tunda 11 tahun. Ini kontradiksi dan pembangkangan hukum yang dipertontonkan Pemprov sendiri," tegas Kuasa Hukum pemilik tanah, Agus, SH.Kamis (30/7/2026) di Jayapura.Pernyataan keras itu merupakan jawaban atas siaran pers Kuasa Hukum Pemprov Papua, Yohanis G. Bonai, SH, yang mendadak mempertanyakan prosedur Mahkamah Agung setelah 11 tahun kalah telak.Agus menegaskan, tidak ada lagi ruang untuk berdebat, karena Tiga Putusan Sakti Yang Sudah Inkracht Sejak 2015Fakta hukumnya jelas dan tidak bisa dipelintir:1. Putusan MA RI No. 617 K/Pdt/2015 - Alterina Hovan Vs Gubernur Papua. 2. Putusan MA RI No. 618 K/Pdt/2015 - Emi Surya Vs Gubernur Papua.3.Putusan MA RI No. 761 K/Pdt/2015 - Fonny Hovan Vs Gubernur Papua.Ketiganya sudah berkekuatan hukum tetap Inkracht. Bahkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemprov Papua sendiri sudah DITOLAK Mahkamah Agung."Jadi kalau hari ini masih meragukan prosedur, itu dagelan hukum. Dalil itu sudah diuji di MA dan ditolak. Titik," kata Agus.Lebih jauh, Pengadilan Negeri Jayapura melalui Penetapan Ketua PN Jayapura pada 30 Mei 2024 telah menyatakan EKSEKUSI SELESAI dan memerintahkan Pemprov Papua wajib menganggarkan pembayaran ganti rugi melalui APBD dan APBD-P.Alasan Pemprov Cuma Akal-Akalan Untuk Membangkang Putusan Lembaga Peradilan NegaraAgus membongkar tiga alasan Pemprov yang dinilainya mengada-ada:1. Dalih Putusan Kilat Kurang Dari 5 Bulan."Itu kebodohan hukum. Cepat atau lambat itu kewenangan Majelis Hakim Agung. Itu justru asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Bukan cacat prosedur. Kalau tidak terima, kenapa tidak dilawan waktu PK? PK kalian saja ditolak," sergahnya.2. Dalih Cuma Terima 2 Salinan & Tidak Lewat Juru Sita."Ini alasan anak kecil. Aturan acara jelas, salinan resmi MA ada di PN Jayapura, silakan ambil sendiri. Fakta kalian dapat salinan dari kami justru membuktikan kalian tahu isinya. Untuk Putusan No. 761 K/Pdt/2015, salinannya nangkring di PN sejak tahun 2015, tidak pernah kalian ambil. Kalau kalian tidak terima salinan putusannya, kok bisa menyusun PK, atas dasar apa kalian menyusun PK tanpa salinan putusan," bongkarnya.3. Dalih Jarak Putusan incracht tahun 2015 dan Eksekusi tahun 2024 Terlalu Lama."Tidak ada kadaluwarsa untuk eksekusi perkara perdata yang sudah inkracht. Kami eksekusi tahun 2024 karena kami kasih hati, kasih waktu beberapa tahun untuk Pemprov bayar sukarela. Selama ini kami sabar, tidak dibayar. Jeda itu bukti kami sangat menghormati pemerintah, pemerintah yang harusnya melindungi hak-hak warganya tetapi malah menginjak2 hak kami," tegasnya.Agus menyebut manuver Pemprov yang berkirim surat ke Kamar Pengawasan MA pada tahun 2022, tahun 2024, dan tahun 2026 adalah jurus mengulur waktu yang memalukan."Kamar Pengawasan itu bukan pengadilan bandingan. Dia tidak bisa batalkan putusan. Satu-satunya upaya hukum itu PK, dan PK kalian SUDAH KALAH. Berhenti bersandiwara dan mengeluarkan karangan bebas tanpa dasar hukum," tandasnya.Ia menegaskan, kliennya Fonny Hovan, Alterina Hovan, dan Emi Surya adalah pemilik sah yang tanahnya dirampas untuk proyek prestisius Ring Road Skyland belasan tahun tanpa ganti rugi layak."Tidak ada lagi perdebatan hukum. Kewajiban Pemprov Papua sekarang cuma satu: BAYAR! Jangan berlindung di balik surat menunggu jawaban MA, karena eksekusi sudah selesai. Gubernur Papua harus patuh dan tunduk pada hukum," pungkas Agus.Penulis: HendrikEditor. : Of
30 Jul 2026, 22:50 WIT
Seorang Penumpang KM Sabuk Nusantara 75 Diduga Terjatuh di Perairan Kaimana
Papuanewsonline.com, Mimika – Seorang penumpang KM Sabuk Nusantara 75 bernama Gilbert Saflambolo (18) dilaporkan hilang saat kapal berlayar dari Timika menuju Kaimana. Korban diduga terjatuh ke laut ketika kapal melintasi perairan sekitar Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Papua Barat.Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 01.30 WIT. Setelah menerima laporan kehilangan, awak kapal bersama para penumpang melakukan pencarian di seluruh bagian kapal. Namun, korban tidak ditemukan sehingga diduga telah jatuh ke laut.Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Kamis (30/7/2026) pagi, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, I Wayan Suyatna, S.H., M.M., memberangkatkan tim SAR gabungan dari Pos SAR Kaimana menggunakan satu unit Rigid Inflatable Boat (RIB) berkekuatan 400 PK milik Basarnas.Tim melakukan penyisiran di sepanjang rute pelayaran KM Sabuk Nusantara 75 hingga kawasan Teluk Etna. Selain itu, tim SAR gabungan juga dikerahkan menggunakan KM Sabuk Nusantara 75 yang berlayar dari Timika menuju Kaimana untuk membantu proses pencarian.Hingga Kamis sore, upaya pencarian terhadap korban belum membuahkan hasil. Operasi SAR dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Jumat (31/7/2026) dengan memperluas area pencarian sesuai rencana Operasi SAR hari kedua (H.2).Dalam pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi cuaca di lokasi pencarian. Kencangnya angin dan tingginya gelombang di perairan Teluk Etna menjadi tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas proses pencarian terhadap korban.Penulis: BimEditor: OF
30 Jul 2026, 21:09 WIT
Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Rumah Subsidi, Percepat Pengurangan Backlog Perumahan
Papuanewsonline.com, Batang – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung akad massal 62 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar serentak di 165 titik, mencakup 372 kabupaten/kota di 36 provinsi, Kamis (30/7/2026). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak.Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menilai keberhasilan penyediaan rumah subsidi merupakan hasil gotong royong pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan.Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan semangat belajar menjadi fondasi penting bagi setiap keluarga Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik.Program FLPP merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi melalui FLPP dan 400 ribu unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif berupa suku bunga FLPP tetap sebesar 5 persen, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, hingga subsidi bantuan uang muka.Pemerintah mencatat hingga Juli 2026 sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah menerima manfaat FLPP. Tingkat keterhunian rumah subsidi tersebut juga mencapai 93,35 persen, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program perumahan bersubsidi.Akad massal yang melibatkan sekitar 62 ribu debitur kali ini menjadi yang terbesar sepanjang pelaksanaan program FLPP. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pengurangan backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.Selain menyediakan hunian, sektor perumahan juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang luas. Pemerintah mencatat sektor ini menyerap sekitar 8,65 juta tenaga kerja atau sekitar 5,86 persen dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menggerakkan industri konstruksi, perbankan, pengembang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, setiap rumah yang berhasil dimiliki keluarga Indonesia menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 21:05 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Wakasad Pimpin Penerimaan 429 Paja Dikmapa PK, Tekankan Penguatan SDM TNI AD
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Tradisi Penerimaan 429 Perwira Remaja (Paja) Abituren Pendidikan Pembentukan Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) Tahun Anggaran 2026 di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (27/7/2026). Tradisi tersebut menandai bergabungnya para perwira muda ke dalam keluarga besar TNI Angkatan Darat sekaligus menjadi awal pengabdian mereka sebagai pemimpin di satuan.Sebanyak 429 Perwira Remaja yang diterima terdiri atas 373 perwira pria dan 56 perwira Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Sebelumnya, di hari yang sama, mereka telah dilantik melalui Upacara Prasetya Perwira (Praspa) yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap.Dalam amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang dibacakan Wakasad, ditegaskan bahwa perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, serta pergeseran karakter ancaman menuntut TNI AD terus membangun kekuatan yang progresif, adaptif, dan berkelanjutan.“Perang siber, perang informasi, penggunaan kecerdasan artifisial, sistem tanpa awak, mahadata, serta perkembangan teknologi militer telah menciptakan ruang pertempuran baru yang menuntut kecerdasan intelektual, kecermatan strategi, kecepatan respons, dan penguasaan teknologi modern,” kutip Wakasad.Kasad juga menegaskan bahwa kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga unggul secara intelektual, adaptif dalam berpikir, serta mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.“Dalam konteks inilah, kehadiran para perwira remaja dari berbagai latar belakang pendidikan tinggi, seperti kesehatan, siber, intelijen, penerbangan, biologi, kimia, fisika, matematika, teknik, dan disiplin ilmu lainnya, bukan sekadar pelengkap organisasi namun merupakan bagian penting dalam penguatan struktur TNI AD agar semakin mampu menjawab tantangan zaman melalui pendekatan ilmiah, berbasis data dan teknologi, serta berorientasi pada solusi dan modernisasi pertahanan nasional,” imbuhnya.Para Perwira Remaja tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan telah dipersiapkan untuk mengemban tugas sesuai kompetensi masing-masing guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD. Tradisi penerimaan ini juga menjadi bagian dari pembinaan personel untuk menanamkan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas.Bergabungnya 429 Perwira Remaja Abituren Dikmapa PK TA 2026 semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Darat yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi guna menjawab tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks. PNO-12
30 Jul 2026, 13:05 WIT
Tito Karnavian: Lulusan IPDN Angkatan XXXIII Akan Ditempatkan ke Seluruh Penjuru Tanah Air
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto merupakan aset berharga bangsa yang akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Penempatan ini mencakup daerah terdepan, terluar, dan tertinggal guna memperkokoh wawasan kebangsaan sekaligus menguatkan kapasitas kepemimpinan daerah.Dalam keterangannya usai upacara pelantikan di Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (29/7/2026), Tito menyampaikan rasa syukur karena proses rekrutmen dan pembinaan berjalan baik. Hal ini terlihat dari peraih prestasi terbaik yang justru berasal dari latar belakang keluarga sederhana, menjadi bukti bahwa pendidikan di lembaga ini bersih dari praktik yang tidak seharusnya.“Kami berupaya agar mereka tidak langsung kembali ke daerah asalnya, melainkan merasakan dan mengenal keberagaman Indonesia secara langsung. Pengalaman ini akan membentuk karakter pemimpin yang luas pandangannya,” ujarnya. Langkah ini sekaligus menyiapkan generasi yang kelak akan mengawal cita-cita Indonesia Emas tahun 2045.Para lulusan yang sebelumnya telah diwisuda sebagai Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan kini resmi berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil. Mereka diharapkan membawa semangat baru, menjadi agen perubahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tempat mereka bertugas nanti.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:55 WIT
Presiden Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN, Siap Mengabdi ke Seluruh Daerah
Papuanewsonline.com, Jatinangor – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam upacara khidmat di Lapangan Parade Kampus IPDN, Rabu (29/7/2026). Mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian beserta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.Upacara berlangsung khidmat dengan penyematan pangkat kepada perwakilan lulusan serta pengambilan sumpah jabatan secara bersama-sama. Kini mereka resmi berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, setelah sebelumnya diwisuda sebagai Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan pada Minggu lalu.Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengapresiasi jalan mulia yang dipilih para lulusan untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara. Ia mengingatkan agar senantiasa hadir di tengah masyarakat saat menghadapi kesulitan, menjadi pelita harapan, serta siap membantu seperti yang telah ditunjukkan saat menangani bencana sebelumnya.Suasana haru menyelimuti lokasi upacara saat para orang tua berjumpa langsung dengan putra-putri mereka. Para pejabat tinggi negara yang hadir turut menyaksikan momen bersejarah ini sebagai tanda dukungan penuh terhadap regenerasi aparatur pemerintahan di tanah air.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:52 WIT
PUTRA MALUKU KE PANGGUNG NASIONAL, Kombes Alfaris Pattiwael Raih Doktor Cumlaude di Undip
Papuanewsonline.com, Semarang, - Dari ujung timur Indonesia ke panggung nasional. Kombes Pol. Dr. Alfaris Pattiwael, S.I.K., M.H., resmi mengukuhkan diri sebagai Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Cumlaude dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.Gelar doktor itu dikukuhkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Undip, Rabu (29/7/2026).Ini bukan sekadar tambahan gelar. Di tengah tuntutan transformasi Polri Presisi, Alfaris menunjukkan standar baru perwira, operasional jalan, akademik tancap gas.Bukan Nama Baru di MalukuNama Alfaris punya jejak kuat di Maluku. Saat menjabat Kapolres Maluku Tenggara 2020-2021, ia tidak memilih jalan keras. Ia justru merangkul.Pendekatannya humanis. Ia membangun jembatan dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah di Tual dan Maluku Tenggara. Doktrinnya jelas keamanan bukan soal berapa banyak yang ditindak, tapi seberapa besar kepercayaan publik yang dimenangkan.Sekolah Kepemimpinan NasionalGelar doktor ini ia tempuh bukan untuk gaya-gayaan. Ia menyebutnya sebagai investasi kepemimpinan.Buktinya, saat ini Alfaris juga sedang digembleng di kawah candradimuka pemimpin nasional, sebagai peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXX Tahun 2026 di Lemhannas RI. P4N adalah sekolah para calon pemimpin strategis bangsa.Kelas DuniaProfilnya tidak kaleng-kaleng. Spesialisasinya ditempa di pusat-pusat pelatihan kepolisian modern di dunia, yakni:Jepang: Ia menempu pendidikan di Community Policing Course di Hokkaido dan Country Focused Training Course di Tokyo.Thailand: Menempu pendidikan di Public Integrity Investigation Course dan Human Trafficking and Child Exploitation Course di ILEA Bangkok.Filipina: Menempu pendidikan di Border Crossing Cooperation di Manila.Dari sana, ia mengunci keahlian pada isu-isu paling krusial, mulai dari pemberantasan perdagangan orang (TPPO), perlindungan perempuan dan anak, penguatan integritas, hingga kejahatan transnasional.Dengan kombinasi pengalaman lapangan di Maluku, kapasitas akademik cumlaude, dan wawasan global, Kombes Dr. Alfaris Pattiwael kini bukan lagi sekadar perwira Maluku. Ia adalah representasi Polri masa depan - perwira dengan kualifikasi pemimpin nasional yang siap naik kelas ke jenjang pengabdian yang lebih tinggi.(Redaksi)
29 Jul 2026, 20:45 WIT
Jerit Keadilan di Koridor RSUD Merauke, "HANYA SAKIT LIVER KOK!"
Papuanewsonline.com, Merauke,- Kalimat enteng itu melukai hati seorang istri. "Hanya sakit liver saja kok." Ucapan yang dilontarkan oknum dokter di Poli Penyakit Dalam RSUD Merauke itulah yang membuat Bernike Serlina Kaiba, perempuan asli Papua yang juga seorang tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Merauke, tak kuasa menahan amarah dan melakukan aksi protes spontan di koridor rumah sakit pelat merah tersebut.Bagi Bernike, itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah bentuk arogansi dan cerminan betapa murahnya nyawa pasien di mata oknum tenaga medis.Darai video yang beredar luas yang diterima Redaksi Media Papuanewsonline.com, Rabu 29 Juli, diketahui Kejadian itu bermula saat Bernike mengantar suaminya yang sakit untuk berobat. Prosedur resmi ia tempuh, mulai dari antre di loket pendaftaran hingga masuk ke Poli Penyakit Dalam. Namun, pelayanan yang ia dapat justru kekecewaan.Bukannya mendapat penjelasan medis yang komprehensif, ia justru mendapat vonis yang terkesan menyepelekan. Puncaknya, saat membahas rujukan, dokter tersebut disebut hanya mau memberi surat rujukan dengan stempel Rujukan atas Permintaan Sendiri/ Keluarga (APS).Bernike naik pitam. Sebagai nakes, ia paham betul jebakan administrasi di balik kalimat itu."Kalau rujukannya ditulis atas permintaan keluarga, itu artinya dokter lepas tanggung jawab. Di rumah sakit rujukan nanti, pasien bisa ditolak BPJS, dianggap memaksakan diri, dan tidak ditangani maksimal karena bukan indikasi medis dari dokter. Ini akal-akalan!" tegas Bernike dengan nada geram.Ia menilai, praktik pemberian stempel APS untuk pasien yang secara medis memang butuh dirujuk adalah bentuk malpraktik administrasi yang sangat merugikan pasien."Saya ini tenaga medis, saya tahu prosedur. Saya saja diperlakukan begini, dipersulit, diremehkan. Lalu bagaimana nasib mama-mama Papua di kampung yang tidak tahu apa-apa, yang hanya tahu datang berobat untuk sembuh? Mereka pasti hanya diam dan jadi korban," teriaknya saat aksi.Aksi protes Bernike pun menjadi tamparan keras bagi wajah pelayanan kesehatan di ujung timur Indonesia. Ia dengan tegas meminta manajemen RSUD Merauke untuk tidak diam dan mengevaluasi oknum dokter tersebut.Bahkan, dalam kekecewaannya, ia melontarkan pernyataan keras agar dokter yang tidak memiliki empati terhadap orang Papua tidak bertugas di atas Tanah Papua.Kasus ini kini menjadi perbincangan hangat di Merauke. Publik menanti ketegasan Direktur RSUD Merauke, Bupati Merauke, dan Gubernur Papua Selatan. Jangan sampai slogan "pelayanan kesehatan untuk semua" hanya menjadi jargon kosong di atas baliho, sementara di dalam poli, pasien masih harus berjuang untuk sekadar mendapat surat rujukan yang layak.Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi masih berupaya mengkonfirmasi pihak manajemen RSUD Merauke terkait dugaan pelayanan yang tidak sesuai prosedur ini.Penulis: HendrikEditor. : Of
29 Jul 2026, 09:27 WIT
Bupati Roni Omba Serahkan Bus Sekolah ke SMPN 1 Tanah Merah, Dukung Akses Pendidikan Merata
Papuanewsonline.com, Tanah Merah – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel bersama Dinas Perhubungan secara resmi menyerahkan satu unit bus operasional sekolah kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah, Selasa (28/7/2026). Bantuan ini bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2024 melalui Pemerintah Provinsi Papua Selatan, guna memperlancar akses transportasi siswa menuju tempat belajar.Bupati Boven Digoel Roni Omba menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi atas dukungan nyata bagi kemajuan pendidikan di daerahnya. Ia berharap kendaraan ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan dan tidak dialihkan untuk keperluan lain. Kepada para siswa, ia berpesan agar senantiasa menghormati guru, menjauhi kebiasaan buruk, dan menanamkan kedisiplinan sebagai bekal meraih cita-cita.“Sekolah ini telah melahirkan dua orang Bupati, artinya kesempatan kalian pun sama besarnya untuk menjadi pemimpin di masa depan,” ujar Roni. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lusius Apayman menjelaskan bantuan ini khusus untuk melayani siswa yang berdomisili jauh dari sekolah, seperti warga Kampung Mawan dan sekitarnya. Penyerahan disertai perjanjian agar sekolah bertanggung jawab penuh atas penggunaan serta perawatan kendaraan.Kepala SMP Negeri 1 Tanah Merah mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas perhatian pemerintah. Kehadiran bus ini diharapkan mampu mengurangi kendala jarak tempuh yang selama ini dirasakan siswa, sehingga kehadiran dan semangat belajar mereka semakin meningkat. Fasilitas ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak.Penulis: JidEditor: OF
28 Jul 2026, 20:17 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampyore 2026 Berjalan Sukses
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Ketua Panitia Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampyore 2026, MATEUS LONDAR, S.ST.Par., yang akrab dipanggil MALO menyampaikan apresiasi tinggi dan terima kasih yang mendalam kepada Kapolres Kepulauan Tanimbar beserta seluruh jajarannya.Dukungan pengamanan dari pihak Kepolisian berpadu sinergis dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Pusat, sehingga festival seni tahunan yang digelar pada, Sabtu (25/07/26) malam ini dapat berjalan dengan sukses, aman, dan kondusif.Kegiatan festival yang menjadi wadah kreativitas ini tentunya berhasil terselenggara berkat dukungan yang penuh dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesiana, serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).Sinergi lintas sektor yang terhubung ini tentunya membuktikan komitmen yang kuat dalam mendorong pemajuan kebudayaan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) salah satunya seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Selain menjadi panggung pelestarian budaya, festival ini juga diselenggarakan secara khusus untuk membantu menggeliatkan sektor perekonomian para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kota Saumlaki dan sekitarnya."Saya atas nama Panitia MATEUS LONDAR (MALO) dan seluruh Masyarakat penikmat seni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan Bapak Kapolres AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., dalam kegiatan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampyore 2026," ujar MALO dalam keterangan resminya pada, Minggu (26/07/27).Menurut MALO, kehadiran Personel Polres Kepulauan Tanimbar di lokasi acara berhasil menciptakan atmosfer yang sangat kondusif. Rasa aman dan nyaman yang dihadirkan Aparat keamanan membuat para seniman muda Daerah dapat mengeksplorasi karya Mereka secara maksimal di atas panggung."Terima kasih telah menghadirkan rasa aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Panggung ini membuat para seniman muda Tanimbar dapat berkarya dan menampilkannya dengan penuh semangat. Dukungan Bapak Kapolres sangat berarti bagi tumbuh kembangnya kreativitas generasi muda di Daerah ini" lanjutnya.Di akhir penyataannya, MALO berharap agar kolaborasi yang positif antara Kementerian, Lembaga pendanaan, pelaku seni, Masyarakat, beserta institusi Polri dapat terus terjaga demi kelestarian warisan leluhur, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar."Semoga Polri semakin dicintai Masyarakat dan terus menjadi pelindung serta mitra terbaik dalam menjaga kelestarian tradisi dan budaya lokal, salam hormat Bapak Kapolres” pungkas MALO. PNO-12
27 Jul 2026, 09:16 WIT
FBI Kembalikan Artefak Budaya Asli Papua, Bukti Kedaulatan Budaya Semakin Kokoh
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation Amerika Serikat, Kash Patel, di Kediaman Kertanegara, Jakarta, Rabu (22/7). Dalam pertemuan tersebut, Direktur FBI secara langsung menyerahkan sejumlah artefak budaya Indonesia yang berhasil dipulihkan melalui kerja sama repatriasi antara kedua negara.Fadli Zon menjelaskan benda-benda tersebut merupakan warisan budaya asli dari tanah Papua, tepatnya milik Suku Dani, Suku Asmat, dan masyarakat di kawasan Danau Sentani. Awalnya artefak ini diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat, namun setelah melalui penelusuran asal-usul yang teliti, kini dapat dikembalikan ke tanah air. “Ini adalah benda yang sangat berharga, dan proses ini merupakan langkah nyata memulihkan kedaulatan budaya kita,” ujarnya.Ia menambahkan kerja sama semacam ini sebenarnya sudah terjalin sebelumnya, di mana FBI telah berkali-kali membantu mengembalikan berbagai peninggalan bersejarah seperti arca perunggu dan artefak dari situs-situs budaya lainnya. Dukungan Sekretariat Negara serta Kementerian Luar Negeri dinilai sangat penting agar hubungan baik ini terus diperkuat di masa mendatang.Ke depannya, seluruh artefak yang telah pulih akan dipamerkan secara resmi di Museum Nasional. Langkah ini diambil agar masyarakat luas dapat menikmati, mempelajari, dan lebih mengenal kekayaan sejarah serta identitas budaya bangsa yang sejati. Pengembalian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah menjaga dan mengembalikan hak milik budaya Indonesia.Penulis: JidEditor: OF
24 Jul 2026, 08:40 WIT
Meriahkan Hari Anak Nasional ke-42, Ribuan Anak PAUD-TK Mimika Tampil Pesona Budaya Nusantara
Papuanewsonline.com, Mimika – Halaman Gedung Eme Neme Yauware dipenuhi keceriaan ribuan anak usia dini dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Kamis (23/7). Sebanyak 2.000 peserta dari 78 satuan PAUD dan TK tampil memukau dalam pawai budaya mengenakan beragam busana adat, mulai dari kekhasan Papua hingga berbagai daerah di Nusantara. Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Pendidikan Mimika bersama IGTKI dengan mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”.Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, menjelaskan tema tersebut mengandung pesan mendalam bagi seluruh elemen masyarakat.“Sayang Anak mengajak kita memberikan perhatian dan pengasuhan yang positif tanpa diskriminasi; Lindungi bermakna menjauhkan mereka dari kekerasan, perundungan, dan bahaya; serta Bangun Masa Depan menekankan pentingnya akses pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal,” ujarnya.Ketua IGTKI Mimika, Antoneta Manuhutu, menambahkan pawai ini bukan sekadar kemeriahan, melainkan sarana menanamkan cinta budaya dan karakter sejak dini. Lewat penampilan ini, anak-anak belajar menghargai keberagaman, mencintai tanah air, serta tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia dan siap berkontribusi. Dukungan penuh dari guru, orang tua, dan masyarakat semakin memperkokoh semangat kegiatan ini.Antusiasme yang tinggi menunjukkan kesadaran bersama bahwa anak adalah amanah sekaligus harapan masa depan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat yang penuh kasih, aman, dan membuka peluang terbaik bagi anak-anak Mimika.Penulis: JidEditor: OF
23 Jul 2026, 17:24 WIT
Rapsodia Nusantara 10 Angkat Pianis Remaja Simalungun Berjaya Di Kansas City
Papuanewsonline.com, Kansas City, Amerika Serikat – Seorang pianis berdarah Simalungun berusia 16 tahun, Yonggi Fayden Cordias Purba, berhasil meraih Juara II pada kompetisi International Piano Professional Association (IPPA) Conero yang digelar di Swarthout Recital Hall, Kansas University, Missouri, Kamis (16/7/2026). Yonggi yang beberapa bulan lalu baru kehilangan ayahnya berangkat ke Amerika Serikat dari Jakarta didampingi sang ibu, Eylianti Sumbayak.Usai pengumuman pemenang, Yonggi membagikan ungkapan syukur melalui akun Facebook miliknya. "Puji Tuhan, setelah menunggu pengumuman yang sangat dinantikan, saya dinyatakan meraih Juara 2 pada IPPA Conero International Piano Competition di Kansas, USA, kategori Young Artist. Kalau pada Babak Semifinal di Indonesia saya membawakan karya Ananda Sukarlan, yaitu Rapsodia Nusantara No. 26, maka pada babak Final ini saya membawakan karya beliau yaitu Rapsodia Nusantara No. 10 (yang mengambil motif lagu Janger, Lagu Daerah asal Bali) dengan durasi 6 menit. Karena di Final ini harus membawakan minimal 2 lagu dengan durasi 12 menit, maka saya memilih satu karya lagi yakni karya Nikolai Kapustin, Etude Op. 40 No. 6 "Pastoral". Kedua lagu ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat sangat tinggi karena harus memainkannya dengan variasi tempo dan range nada yang sangat luas dan sulit."Rapsodia Nusantara No. 10 merupakan salah satu dari 44 karya Rapsodia Nusantara ciptaan maestro Indonesia Ananda Sukarlan yang dikenal memiliki tingkat virtuositas tinggi. Karya tersebut sebelumnya juga mengantarkan sejumlah pianis Indonesia meraih prestasi di panggung internasional, di antaranya Anthony Hartono pada Maj Lind Competition di Finlandia serta Dr. Edith Widayani yang menjadikannya sebagai bahan disertasi doktoral di Eastman School of Music.Yonggi merupakan siswa bimbingan Devina Novia Ferty di KITA Anak Negeri, Depok. Pada babak final IPPA Conero, ia mewakili kawasan Asia Tenggara setelah berhasil melewati babak preliminary dan semifinal sepanjang tahun 2025. Pada dua tahap tersebut, ia membawakan karya "Rapsodia Nusantara No. 26" ciptaan Ananda Sukarlan yang menggunakan motif lagu daerah Nias, "Tano Niha".Prestasi Yonggi menambah daftar musisi muda asal Sumatera Utara yang berkiprah di dunia musik klasik internasional. Sebelumnya, Calvin Abdiel Tambunan sukses menjadi pemenang utama Ananda Sukarlan Award 2020 serta meraih Juara III Sydney International Piano Competition 2021. Permainan Calvin membawakan berbagai nomor Rapsodia Nusantara, termasuk No. 10, juga menjadi referensi bagi banyak pianis karena nilai artistik dan tingkat virtuositasnya.Pada Agustus 2026 mendatang, Kota Medan dijadwalkan menjadi salah satu dari 11 kota penyelenggara Kompetisi Piano Nusantara Plus, yang dikenal sebagai salah satu kompetisi musik klasik terbesar di Indonesia. Para pemenang kompetisi tersebut nantinya akan memperoleh Golden Ticket menuju babak final Ananda Sukarlan Award 2027.Di usianya yang masih remaja, Yonggi dinilai berhasil memadukan kemampuan teknis yang tinggi dengan musikalitas yang matang melalui interpretasinya terhadap berbagai nomor Rapsodia Nusantara. Penampilannya tidak hanya menunjukkan penguasaan teknik bermain piano, tetapi juga menghadirkan emosi yang mendalam sehingga mampu memberikan pengalaman musikal yang berkesan bagi penonton maupun dewan juri.Pada kategori Young Artist, dewan juri terdiri atas Lorenzo Di Bella, Yong Hi Moon, Wei-Han Su, Scott McBride Smith, Nancy Weems, Jack Winerock, serta dipimpin President of Jury Dr. Hye-Jung Hong. Adapun hasil akhir kompetisi menempatkan Emilie Zhai (Kanada) sebagai Juara I, Yonggi Fayden Cordias Purba (Indonesia) sebagai Juara II, dan Yoav Ovrutsky (Amerika Serikat) sebagai Juara III.Penulis: JidEditor: OF
18 Jul 2026, 11:31 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Apresiasi Pelatihan Musik Tradisional Untuk Generasi Muda Amungme Dan Kamoro
Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Pemuda Amungsa (APA) Kabupaten Mimika menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika di bawah kepemimpinan Bupati Yoel, melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, atas terobosan yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan pelatihan musik tradisional bagi generasi muda Suku Amungme dan Kamoro (AMOR).Dalam pernyataan sikapnya, APA menilai program tersebut merupakan langkah yang sangat positif dalam menjaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda di Kabupaten Mimika.Menurut APA, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama agar generasi muda Mimika tidak melupakan jati diri, adat istiadat, serta warisan budaya leluhur.Aliansi Pemuda Amungsa berharap kegiatan pelatihan musik tradisional dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak generasi muda, khususnya dari Suku Amungme dan Kamoro.Melalui program tersebut, APA juga berharap budaya Amungme dan Kamoro tetap hidup, terus berkembang, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Mimika di tengah dinamika perkembangan zaman."Budaya adalah jati diri bangsa, dan generasi muda adalah pewarisnya."Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian budaya daerah sekaligus mendorong pemerintah agar terus menghadirkan program-program yang memperkuat identitas budaya masyarakat asli Mimika.Penulis: JidEditor: OF
18 Jul 2026, 08:56 WIT
Angel Awom, Putri Papua Tengah Siap Bersaing Di Miss Bintang Indonesia Junior
Papuanewsonline.com, Mimika – Kabar membanggakan datang dari bumi Cenderawasih. Seorang putri berbakat asal Papua Tengah, Angel Awom, telah terpilih untuk mewakili daerahnya di ajang bergengsi nasional, Miss Bintang Indonesia Junior. Kepercayaan ini menjadi kehormatan sekaligus bukti nyata bahwa potensi dan pesona anak-anak muda Papua mampu bersinar di kancah yang lebih luas.Angel Awom membawa harapan dan doa seluruh masyarakat Papua Tengah untuk tampil memukau di tingkat nasional. Ia tidak hanya membawa nama baik pribadi, melainkan juga memperkenalkan kekayaan budaya, keindahan alam, serta semangat pemuda yang tumbuh kuat di wilayahnya. Kehadirannya diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus bermimpi dan berusaha mewujudkannya.Persiapan matang telah dilakukan Angel guna mempersiapkan diri menghadapi para peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ia bertekad menampilkan karakter yang ramah, cerdas, dan berwibawa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang tumbuh di lingkungan masyarakat Papua Tengah. Semangat ini menjadi bekal berharga dalam mengarungi persaingan yang positif dan sehat.Seluruh elemen masyarakat, pemuda, hingga tokoh-tokoh daerah menyampaikan dukungan dan harapan terbaik bagi Angel. Mereka percaya bahwa dengan pembawaan yang tenang dan kemampuan yang dimiliki, Angel mampu mengharumkan nama daerah dan membawa pulang hasil terbaik bagi Papua Tengah yang kita cintai bersama.Langkah Angel Awom ini membuktikan bahwa di mana pun kita berada, bakat dan tekad yang kuat akan membawa kita menuju kesuksesan. Semoga Angel tampil percaya diri, menebar kebaikan, dan menjadikan pengalaman ini sebagai awal perjalanan gemilang bagi masa depan yang cerah.Penulis: JidEditor: OF
16 Jul 2026, 21:52 WIT
