Papuanewsonline.com
Sinergi Kapolda Maluku Bersama IMM Dorong Pembentukan Kampung Inggris Hingga UMKM
Audit Itwasum Polri Tahap II Evaluasi 11 Polres/Ta Jajaran Polda Maluku
Dirresnarkoba Pimpin Apel Gabungan Polda Maluku, Tegaskan Perang Narkoba Dimulai dari Internal Polri
Diduga Salah Bayar Rp19,4 Miliar! Ahli Waris OAP Somasi Bupati Mimika Dan PT Petrosea
Pemkab Boven Digoel Luncurkan Tiga Platform Digital, Pendataan OAP Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken Surat Edaran Bersama, Permudah BPHTB dan Layanan Pertanahan
Pemerintah Cairkan Rp18,9 Triliun ke 546 Daerah, Pastikan PPPK Terbayar dan Pembangunan Berjalan
Inflasi Juli 2,88 Persen, Mendagri Tito: Masih dalam Rentang Ideal Pemerintah
DJP Klarifikasi: Pajak Rumah Kontrakan Bukan Pajak Baru, Belum Ada Program Khusus di 2027
Panik! Gubernur Meki Nawipa Diduga Perintahkan Banggar Rapat Kilat Bahas Dana Hiba Rp 491,8 Miliar
Berita Terbaru
Lihat semua
Sinergi Kapolda Maluku Bersama IMM Dorong Pembentukan Kampung Inggris Hingga UMKM
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menggandeng Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat.Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat menerima audiensi jajaran DPP IMM Maluku di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Senin (10/8/2026). Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi setelah pelantikan kepengurusan baru IMM Maluku, tetapi berkembang menjadi ruang dialog strategis mengenai masa depan Maluku.Kapolda menilai mahasiswa dan pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan, mencegah konflik sosial, sekaligus menjadi kekuatan intelektual dan motor pembangunan daerah.Pertemuan tersebut dihadiri Kapolda Maluku, Wakapolda Maluku, Dir Intelkam Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Dari DPP IMM Maluku hadir Ketua Umum DPP IMM Maluku Muhammad Saleh Soawakil, Pengurus Pusat IMM Bidang Kemaritiman Abubakar Mahu, Sekretaris DPP IMM Maluku Mustaqim Helut, Bendahara DPP IMM Maluku A. Harmadi Tuahaan, S.T., serta sejumlah pengurus bidang.Kapolda menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran IMM Maluku sekaligus mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan baru. Ia berharap komunikasi antara Polda Maluku dan IMM semakin terbuka dan berkembang menjadi kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.“Terima kasih atas kunjungan dan kedatangan adik-adik dari IMM. Saya mengucapkan selamat atas pelantikan yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan silaturahmi dan komunikasi kita dapat terus terjalin dengan baik,” ujar Kapolda.Kapolda menegaskan, organisasi kemahasiswaan seperti IMM memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai kelompok intelektual dan ruang kaderisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut menjaga persatuan serta menciptakan suasana yang kondusif.Karena itu, Kapolda mendorong IMM untuk ikut mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan sosial di tengah masyarakat dan mengambil peran dalam mencegah persoalan berkembang menjadi konflik.Menurutnya, dinamika keamanan saat ini semakin kompleks. Perubahan situasi dapat berlangsung cepat sehingga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kemampuan deteksi dan pencegahan sejak dini.“Kita perlu melihat berbagai potensi kerawanan di lingkungan kita. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan tersebut harus kita pikirkan bersama. Dinamika saat ini semakin kompleks dan perubahan bisa terjadi dengan cepat,” jelasnya.Kapolda juga mengajak generasi muda Maluku menjadikan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi pada 1999 sebagai pembelajaran bersama.Ia mengingatkan, sebagian generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik tersebut. Karena itu, pengalaman generasi sebelumnya harus menjadi pelajaran agar konflik tidak diwariskan dalam bentuk prasangka, kebencian maupun permusuhan.“Tidak ada yang benar-benar menang dan tidak ada yang benar-benar kalah. Yang ada adalah korban. Banyak saudara kita yang menjadi korban, baik Muslim maupun non-Muslim, masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri. Pada akhirnya kita kembali bersatu, tetapi akibat konflik tersebut kita mengalami kemunduran,” tutur Kapolda.Menurutnya, sejarah tersebut harus menjadi energi bagi generasi muda untuk membangun Maluku yang lebih maju, aman dan damai.Stabilitas keamanan, kata Kapolda, merupakan fondasi penting bagi bergeraknya pendidikan, investasi, pariwisata, aktivitas ekonomi dan pembangunan masyarakat.Karena itu, penyampaian aspirasi mahasiswa tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun dilakukan secara tertib, bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum.“Kita tunjukkan bahwa masyarakat Maluku mampu menyampaikan pendapat dengan tertib, dewasa, dan bertanggung jawab. Kita harus menjaga agar tidak terjadi perkelahian antarkelompok, antarnegeri, maupun konflik sosial lainnya,” tegasnya.Selain aspek Kamtibmas, Kapolda mendorong IMM mengambil peran lebih besar dalam pembangunan kualitas manusia Maluku.Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Maluku harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mampu mengelola, mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai potensi tersebut.Kapolda menilai kemampuan membaca, berpikir kritis, menguasai teknologi, memiliki karakter serta kemampuan berkomunikasi secara global merupakan modal penting bagi generasi muda untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.“Kita harus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang memiliki 5kemampuan intelektual, keterampilan, karakter, dan daya saing. Anak-anak Maluku sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah mengisi kemampuan kognitif mereka dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat,” katanya.Salah satu gagasan yang didorong Kapolda adalah membuat membuat kampung Inggris pada satu desa di kota Ambon yang menjadi pilot project,Program tersebut dapat dimulai dari satu desa sebagai proyek percontohan. Di desa tersebut dibangun lingkungan yang mendorong budaya membaca, berdiskusi, belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.Kapolda membuka peluang agar program tersebut melibatkan perguruan tinggi melalui mahasiswa dan dosen, termasuk dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian maupun program akademik lainnya.“Tidak perlu langsung membuat program yang besar. Kita pilih satu desa terlebih dahulu. Di desa tersebut kita bangun suasana yang mendukung kegiatan membaca dan berbahasa Inggris. Kalau tidak mampu dilakukan sendiri, kita dapat mengajak dunia kampus untuk bekerja sama,” jelasnya.Kapolda menilai program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga dapat menjadi ruang perjumpaan positif antarmasyarakat.Semakin banyak ruang interaksi yang sehat, menurutnya, semakin besar peluang tumbuhnya rasa saling percaya dan semakin kuat pula ketahanan sosial masyarakat.Peningkatan literasi dan kemampuan bahasa Inggris juga dinilai dapat membuka akses generasi muda Maluku terhadap berbagai peluang pendidikan, termasuk beasiswa dari pemerintah, lembaga swasta maupun institusi internasional.“Kalau kita berhasil meningkatkan kemampuan membaca, literasi, dan kemampuan berbahasa Inggris, maka peluang anak-anak Maluku untuk mendapatkan beasiswa juga semakin besar. Banyak beasiswa yang diberikan pemerintah maupun lembaga swasta, termasuk lembaga internasional,” ungkapnya.Kapolda juga mendorong IMM tidak hanya bergerak dalam ruang akademik dan sosial, tetapi ikut mengambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.Maluku, kata dia, memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.Salah satu gagasan yang dibahas adalah pemanfaatan limbah ikan yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal.Limbah tersebut, dengan dukungan penelitian dan teknologi yang tepat, dapat dikembangkan menjadi bahan pakan ikan maupun pupuk sehingga tidak berhenti sebagai sisa produksi.“Maluku memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Kalau kita mampu menghasilkan produk unggulan yang berasal dari sumber daya alam kita sendiri, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan limbah ikan,” ungkap Kapolda.Kapolda mendorong agar pengembangan gagasan tersebut dimulai dari skala kecil melalui pilot project yang terukur. Jika berhasil, model tersebut dapat dikembangkan dan direplikasi di wilayah lainnya.“Tidak perlu bermimpi terlalu besar pada tahap awal. Mulailah dari sesuatu yang kecil, tetapi nyata dan dapat dilaksanakan. Kita mulai dari skala kecil, kita petakan prosesnya, kita lihat produk yang dihasilkan dan nilai ekonominya. Kalau berhasil, kemudian kita kembangkan,” jelasnya.Menurut Kapolda, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan kemampuan program tersebut untuk berkelanjutan.Ketua Umum DPP IMM Maluku Muhammad Saleh Soawakil menyambut positif gagasan kolaborasi yang disampaikan Kapolda Maluku.Ia mengatakan, audiensi tersebut merupakan langkah awal kepengurusan baru IMM Maluku untuk membangun komunikasi sekaligus menyampaikan gagasan mengenai kontribusi mahasiswa terhadap persoalan keamanan, pendidikan dan pembangunan daerah.“Kedatangan kami merupakan silaturahmi pertama dengan Ayahanda Kapolda setelah kami dilantik. Kami ingin membangun komunikasi sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Maluku, khususnya mengenai konsep kolaborasi anak muda dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kemajuan daerah,” ujar Muhammad Saleh.Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Pemuda, mahasiswa, organisasi masyarakat, pemerintah, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga Maluku tetap aman dan damai.DPP IMM Maluku juga tengah mendorong gagasan desa binaan IMM yang dapat menjadi ruang bagi kader untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi lokal.Gagasan tersebut sejalan dengan dorongan Kapolda untuk membangun program yang bersifat konkret dan berkelanjutan, termasuk pengembangan potensi perikanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.“Kami ingin agar IMM tidak hanya hadir dalam kegiatan diskusi dan akademik, tetapi juga benar-benar hadir di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat,” katanya.Selain ekonomi, IMM memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).IMM berencana mengoptimalkan kader yang memiliki latar belakang pendidikan untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.“Kami ingin membuat program yang memiliki semangat seperti Polisi Mengajar. Kader-kader IMM dapat turun langsung ke masyarakat dan mengabdi melalui pendidikan. Akan sangat baik apabila program tersebut dapat dikolaborasikan dengan Polda Maluku,” jelas Muhammad Saleh.Menurutnya, IMM memiliki keterbatasan sumber daya, tetapi memiliki kader, gagasan dan semangat untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan Polda Maluku, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi penting untuk memastikan gagasan tersebut dapat diwujudkan.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengatakan, audiensi tersebut menunjukkan pentingnya membangun ruang komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan organisasi kemahasiswaan.Menurutnya, pemuda dan mahasiswa memiliki posisi strategis karena tidak hanya memiliki energi dan gagasan, tetapi juga kapasitas intelektual untuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.“Polda Maluku memandang pemuda dan mahasiswa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai mitra strategis yang memiliki energi, gagasan, dan kapasitas intelektual untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi dengan IMM Maluku akan terus kami dorong agar menghasilkan program yang konkret, edukatif, preventif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rositah.Ia menegaskan, menjaga stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Organisasi mahasiswa memiliki ruang strategis untuk menjadi jembatan komunikasi, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, menangkal provokasi dan mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog.“Menjaga Maluku tetap aman, damai dan kondusif bukan hanya tugas Polri. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Organisasi mahasiswa memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan komunikasi, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, menangkal provokasi, sekaligus mengajak masyarakat menyelesaikan persoalan melalui dialog dan cara-cara yang damai,” jelasnya.Rositah menambahkan, kolaborasi Polda Maluku dan IMM diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan, literasi, pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan sosial.“Yang paling penting adalah bagaimana silaturahmi ini dapat ditindaklanjuti menjadi kerja bersama yang terukur dan berkelanjutan. Polda Maluku terbuka terhadap gagasan-gagasan positif dari mahasiswa dan pemuda untuk bersama-sama membangun Maluku,” tegasnya.Kapolda Maluku menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, demikian pula organisasi mahasiswa dan pemuda.Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, dunia usaha dan masyarakat perlu diarahkan pada program yang mampu menjawab persoalan sekaligus membangun fondasi masa depan.Kapolda berharap IMM dapat menjadi salah satu kekuatan intelektual dan moral yang ikut menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong peningkatan kualitas SDM dan ekonomi masyarakat.Ia menekankan pentingnya meninggalkan program yang memiliki dampak dan dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya.“Seorang pemimpin harus memiliki legasi. Tidak perlu meninggalkan banyak program. Cukup satu atau dua program yang benar-benar berhasil, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan dapat terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya,” tegas Kapolda.Audiensi Polda Maluku dan DPP IMM Maluku tersebut berakhir pukul 14.45 WIT dalam suasana penuh keakraban, aman, tertib dan kondusif.Pertemuan tersebut menegaskan satu pesan penting: pemuda Maluku tidak hanya memiliki peran menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai motor pembangunan SDM, pendidikan dan ekonomi daerah.Kolaborasi Polda Maluku dan IMM diharapkan menjadi langkah awal menghadirkan kerja bersama yang konkret dari mencegah konflik, membangun budaya literasi, meningkatkan kompetensi generasi muda, hingga mengolah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi untuk mewujudkan Maluku yang semakin aman, damai, maju dan berdaya saing. PNO-12
11 Agu 2026, 14:51 WIT
Audit Itwasum Polri Tahap II Evaluasi 11 Polres/Ta Jajaran Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memperkuat tata kelola dan akuntabilitas organisasi melalui pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 Polres/Ta jajaran.Audit tersebut dilaksanakan secara bertahap pada Sabtu (8/8/2026) dan Senin (10/8/2026), dengan menyasar berbagai aspek penyelenggaraan tugas kepolisian, mulai dari anggaran dan keuangan, logistik, sumber daya manusia (SDM), hingga operasional.Pengawasan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal Polri untuk memastikan seluruh sumber daya negara yang dikelola satuan kewilayahan digunakan secara efektif, efisien, sesuai ketentuan, serta memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.Pada pelaksanaan Sabtu (8/8/2026), audit Itwasum Polri menyasar enam satuan kewilayahan, yakni Polres Kepulauan Tanimbar (KKT), Polres Maluku Barat Daya (MBD), Polres Maluku Tenggara (Malra), Polres Tual, Polres Kepulauan Aru, dan Polres Buru Selatan.Selanjutnya, pada pelaksanaan Senin (10/8/2026), audit dilaksanakan terhadap lima satuan kewilayahan lainnya, yakni Polresta Ambon, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Seram Bagian Timur (SBT), dan Polres Seram Bagian Barat (SBB).Dengan demikian, rangkaian Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 mencakup 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku, sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Maluku berjalan dengan prinsip profesionalitas, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.Untuk pelaksanaan audit terhadap lima satuan kewilayahan pada Senin (10/8/2026), kegiatan dipusatkan di Aula Polresta Ambon dan dilaksanakan oleh Tim Itwasum Polri bersama personel Itwasda Polda Maluku.Pelaksanaan audit tersebut turut diawasi langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta bersama para Pemeriksa Itwasda Polda Maluku.Sejumlah pejabat utama kewilayahan turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Kapolresta Ambon Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang, Kapolres SBT AKBP Alhajat, Kapolres Maluku Tengah AKBP Widy Irazwan, serta Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli.Audit kinerja tersebut mencakup sejumlah bidang strategis yang menjadi penopang pelaksanaan tugas kepolisian, meliputi anggaran dan keuangan, logistik, SDM, serta operasional.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan audit kinerja Itwasum Polri merupakan bagian penting dari sistem pengawasan internal untuk memastikan penyelenggaraan tugas kepolisian di tingkat Polda hingga satuan kewilayahan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola organisasi yang baik.“Audit kinerja ini bukan semata-mata pemeriksaan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, pengelolaan logistik, pembinaan SDM maupun pelaksanaan operasional benar-benar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rositah.Menurutnya, cakupan audit terhadap 11 Polres/Ta menunjukkan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan pelayanan yang beragam.“Dengan dilakukannya audit secara menyeluruh terhadap satuan kewilayahan, kita dapat melihat sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana setiap satuan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya,” ujarnya.Rositah menegaskan, pengawasan internal tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan pemeriksaan, melainkan harus menjadi instrumen perbaikan organisasi secara berkelanjutan.“Melalui audit ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu mengidentifikasi kekurangan, melakukan perbaikan dan memastikan seluruh sumber daya organisasi digunakan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.Ia menambahkan, penguatan tata kelola internal memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Organisasi yang tertib dalam mengelola anggaran, personel, logistik dan operasional akan lebih mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.“Prinsipnya adalah bagaimana setiap anggaran, personel, sarana prasarana dan kegiatan operasional memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, pengawasan dan evaluasi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan,” tegas Rositah.Menurutnya, hasil audit juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap satuan kewilayahan mampu menjalankan program dan kegiatan secara tepat sasaran serta menghindari terjadinya pemborosan sumber daya.“Setiap hasil audit akan menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan. Polda Maluku berkomitmen memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal,” katanya.Lebih jauh, Rositah mengatakan penguatan akuntabilitas internal merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam membangun institusi yang profesional, modern dan dipercaya masyarakat.“Akuntabilitas bukan hanya tentang bagaimana anggaran digunakan, tetapi juga bagaimana seluruh sumber daya organisasi dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian organisasi dari tingkat Polda hingga satuan kewilayahan.Pengawasan yang mencakup aspek anggaran, keuangan, logistik, SDM dan operasional diharapkan mampu memastikan setiap satuan kerja memiliki tata kelola yang semakin tertib sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Polda Maluku untuk membangun organisasi yang tidak hanya kuat dalam pelaksanaan tugas operasional, tetapi juga memiliki sistem tata kelola yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.Dengan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap 11 Polres/Ta, Polda Maluku menegaskan bahwa penguatan profesionalitas Polri harus berjalan beriringan dengan penguatan akuntabilitas internal.Pada akhirnya, seluruh proses pengawasan tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan setiap sumber daya negara yang dikelola Polri benar-benar digunakan secara efektif untuk mendukung tugas pokok kepolisian dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan dan dipercaya masyarakat. PNO-12
11 Agu 2026, 14:30 WIT
Dirresnarkoba Pimpin Apel Gabungan Polda Maluku, Tegaskan Perang Narkoba Dimulai dari Internal Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Komitmen Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ditegaskan tidak hanya melalui penindakan terhadap masyarakat, tetapi juga dimulai dari lingkungan internal Polri.Pesan tersebut disampaikan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., M.H. saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Senin (10/8/2026).Apel tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Kapolri Polda Maluku, serta personel gabungan Polda Maluku.Dalam arahannya, Dirresnarkoba menekankan pentingnya keterlibatan seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026, yang saat ini tengah digelar Polda Maluku sebagai bagian dari upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.“Operasi Antik Salawaku 2026 sedang berlangsung. Saya berharap personel yang masuk dalam surat perintah operasi dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sementara personel yang tidak masuk dalam sprint juga tetap dapat memberikan kontribusi dalam penanganan dan pemberantasan peredaran narkotika,” tegas Indera.Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh kekuatan organisasi. Setiap personel Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kerja dan masyarakat dari ancaman narkotika.Lebih tegas lagi, Indera memberikan peringatan kepada seluruh anggota Polri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.“Kepada seluruh anggota yang saat ini merasa sebagai pengguna maupun pengedar narkotika, segera hentikan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun apabila kemudian ditemukan terlibat, tentu akan diproses dan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.Peringatan tersebut menegaskan bahwa Polda Maluku menerapkan prinsip tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk apabila melibatkan anggota Polri.Sikap tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari keteladanan aparat penegak hukum. Polri tidak hanya dituntut melakukan penindakan terhadap jaringan narkotika di masyarakat, tetapi juga memastikan personelnya terbebas dari penyalahgunaan narkoba.Sementara itu, terkait agenda institusi, Dirresnarkoba juga mengingatkan kesiapan personel menjelang kunjungan Ketua Umum Bhayangkari ke Maluku yang dijadwalkan pada 28 Agustus 2026.Ia meminta seluruh personel yang telah ditugaskan melalui surat perintah untuk menjalankan tanggung jawab sesuai seksi masing-masing secara disiplin dan profesional.“Kita harus bersama-sama menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Personel yang telah ditugaskan agar melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan seksi masing-masing sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.Dalam apel tersebut, Dirresnarkoba juga mengingatkan seluruh personel mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kesiapan fisik dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang membutuhkan mobilitas dan kesiapsiagaan tinggi.“Jaga kesehatan, karena kesehatan merupakan modal utama agar kita dapat menjalankan tugas dengan baik,” pesannya.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan, arahan Dirresnarkoba dalam apel gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat disiplin dan integritas personel, khususnya dalam menghadapi ancaman narkotika yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur kepolisian.“Pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh personel Polda Maluku harus memiliki komitmen yang sama untuk memerangi narkoba, baik melalui pelaksanaan Operasi Antik Salawaku maupun dengan menjaga institusi dari kemungkinan keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” kata Rositah.Ia menegaskan, Polda Maluku tidak akan memberikan ruang bagi personel yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.“Polri harus menjadi institusi yang memberikan keteladanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap anggota wajib menjaga integritas dan menjauhkan diri dari narkotika. Apabila terdapat anggota yang terbukti terlibat, tentu akan ditindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal yang berlaku,” tegasnya.Menurut Rositah, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan Polri membangun lingkungan organisasi yang bersih, berintegritas dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.“Pesan pimpinan jelas, perang terhadap narkoba harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya kepada jaringan yang beroperasi di luar, tetapi juga dimulai dari internal institusi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan Polri tetap berada di garis terdepan dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika,” pungkasnya. PNO-12
11 Agu 2026, 14:05 WIT
Diduga Salah Bayar Rp19,4 Miliar! Ahli Waris OAP Somasi Bupati Mimika Dan PT Petrosea
Papuanewsonline.com, Mimika – Konflik agraria di pusat Kota Timika memasuki babak baru. Seorang warga Orang Asli Papua, Helena Beanai. melalui kuasa hukum Jermias M. Patty, SH., MH & Rekan resmi melayangkan Surat Teguran/Somasi kepada Bupati Mimika, Kepala Dinas PUPR, dan Camat Mimika Baru.Somasi bernomor 09/JMP-Rek/VIII/2026 tertanggal 7 Agustus 2026, itu menyoroti dugaan pembayaran ganti rugi lahan Bundaran Cendrawasih seluas ±13.000 m² senilai Rp19.457.600.000 yang dinilai salah sasaran.AHLI WARIS KLAIM PUNYA ALAS HAK SAH SEJAK 1985Dalam rilisnya, kuasa hukum menegaskan kliennya adalah ahli waris sah dari Alm. Dominikus Beanal. Klaim itu didukung 3 dokumen penting:1. SKHG No. 02/HG/DaSkw/XII/1985 tanggal 17 Desember 1985 2. SKHG No. 593/02/SKHG/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dilegalisir3. Surat Pelepasan Hak Ulayat No. 400/K-1/KBA.MMK/III/2021 dari LMA Suku Imamukawe Kapuwe tanggal 20 Maret 2021"Dengan rangkaian bukti ini, secara hukum klien kami yang berhak menerima ganti rugi dari Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Mimika tahun anggaran 2023," tulis Jermias.Pihaknya juga menyebut pernah melakukan pemalangan dan koordinasi ke Dinas Perumahan terkait objek sengketa tersebut.PT PETROSEA DIDUGA TERIMA GANTI RUGI PADAHAL SHGB CACATInti persoalan ada di sini. Berdasarkan informasi dari Pemkab Mimika, uang ganti rugi atas objek tanah yang sama justru telah diserahkan kepada PT Petrosea Tbk Mimika pada 2023.Padahal merujuk Putusan PN Timika No. 54/Pdt.G/2024/PN.Tim, PT Petrosea hanya mengantongi SHGB No. 0668 seluas 42.459 m² yang terindikasi cacat hukum. Ada pencoretan dan perubahan tanggal berakhirnya hak dari 2018 menjadi 1928 menggunakan tinta bolpoint.Selain itu PT Petrosea juga tidak dapat menunjukkan: bukti pelepasan hak ulayat dari Suku Komoro dan Amungme, serta Akta Jual Beli dari Notaris/PPAT Timika."Ini indikasi penggunaan dokumen palsu/bodong dengan cara tipu muslihat. Perbuatan tersebut dapat dijerat Pasal 394 dan Pasal 373 ayat 1 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta autentik," tegas Jermias.Kuasa hukum juga menyorot mediasi di Kantor PUPR pada 29 Desember 2023 yang dihadiri semua pihak termasuk perwakilan PT Petrosea. Rekaman videonya disebut telah diserahkan ke PN Mimika.3 TUNTUTAN KERAS: HENTIKAN PEMBANGUNAN & ANCAM LAPOR POLISISebagai langkah hukum, kuasa hukum menyampaikan 3 poin somasi: 1. Memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah adat dan menjaga kenyamanan hidup OAP2. Melarang melanjutkan pembersihan dan pembangunan di lokasi sampai ada pembayaran ganti rugi kepada Helena Beanai3. Jika diabaikan, akan melakukan perlawanan hukum di lokasi dan melaporkan Bupati, Kadis PUPR, dan Camat ke Kepolisian dan/atau KejaksaanSurat ini ditembuskan ke Kejaksaan Agung, Gubernur Papua Tengah, MRP, Kapolda, Ketua PT Papua, Kanwil BPN, dan media.Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi ke Pemkab Mimika dan PT Petrosea Tbk belum diperoleh.ANALISIS: ADA POTENSI KONFLIK HUKUM & SOSIAL GANDAKasus ini bukan sekadar sengketa perdata biasa. Ada 3 simpul masalah yang bertabrakan:1. Sengketa Ganti Rugi Ganda: Jika benar ganti rugi telah cair ke 2 pihak berbeda untuk objek yang sama, maka Pemkab Mimika berpotensi menghadapi tuntutan kerugian negara.2. Keabsahan Dokumen: Indikasi cacat pada SHGB dan tidak adanya pelepasan hak ulayat menjadi celah hukum kuat bagi penggugat. Ini juga menyentuh hak masyarakat adat Komoro dan Amungme yang belum terselesaikan.3. Dampak Sosial: Lokasi Bundaran Cendrawasih adalah ruang publik vital di Timika. Jika pembangunan terus dipaksa tanpa penyelesaian, potensi gesekan horizontal antara warga, perusahaan, dan pemerintah sangat besar.Somasi ini menjadi sinyal keras bahwa penyelesaian konflik lahan di Papua tidak bisa lagi mengabaikan bukti adat dan prosedur hukum. Bola panas kini ada di tangan Pemkab Mimika untuk membuktikan transparansi proses pembayaran ganti rugi tahun 2023.Penulis: HendrikEditor: OF
11 Agu 2026, 14:13 WIT
Pemkab Boven Digoel Luncurkan Tiga Platform Digital, Pendataan OAP Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat pendataan Orang Asli Papua (OAP). Langkah tersebut ditandai dengan kegiatan Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua sekaligus launching Website Profil, Website Pelayanan Online, dan Aplikasi SIDIGOEL, Selasa (11/8/2026).Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan OAP, narasumber serta para peserta sosialisasi.Bupati Boven Digoel dalam sambutan yang disampaikan Wakil Bupati Boven Digoel, Drs. Marlinus, menegaskan bahwa pendataan Orang Asli Papua bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan amanat konstitusi dan regulasi yang harus dilaksanakan secara serius.Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, memberdayakan dan memajukan Orang Asli Papua. Karena itu, keberadaan data yang valid, terpadu, serta berbasis by name by address menjadi kebutuhan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.“Pendataan Orang Asli Papua bukan hanya kegiatan administratif, tetapi ini adalah amanat konstitusi dan regulasi,” tegas Marlinus dalam sambutannya.Ia menjelaskan, pelaksanaan pendataan OAP memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendataan, Pemeliharaan dan Perlindungan Hak-Hak Orang Asli Papua.Marlinus mengatakan, selama ini pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menyusun perencanaan pembangunan karena belum tersedianya data OAP yang dapat diakses secara terpadu oleh seluruh OPD.“Data inilah yang nantinya menjadi dasar kita dalam berbagai kebijakan, mulai dari penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan afirmasi, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan OAP, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan, hingga kebijakan afirmasi 80 persen jabatan ASN dan rekrutmen tenaga kerja,” jelasnya.Selain pendataan OAP, Pemkab Boven Digoel juga meluncurkan tiga inovasi pelayanan digital yang diharapkan mampu mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.Pertama, Website Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel yang dirancang sebagai wajah sekaligus pintu informasi resmi pemerintah kepada masyarakat dan investor. Platform tersebut memuat informasi mengenai data, potensi daerah serta berbagai capaian pembangunan.Kedua, Website Pelayanan Online yang dihadirkan untuk memangkas jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi. Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi harus datang langsung ke kantor untuk mengurus berbagai kebutuhan pelayanan, termasuk surat-menyurat, perizinan maupun menyampaikan pengaduan.“Di era digital saat ini, pelayanan publik harus cepat, mudah dan transparan. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor. Urusan pelayanan bisa dilakukan dari kampung, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya,” kata Marlinus.Ketiga, Aplikasi SIDIGOEL (Sistem Informasi Digital Boven Digoel) yang menjadi salah satu upaya mengintegrasikan berbagai layanan OPD dalam satu sistem digital sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan pelayanan dengan lebih mudah.Marlinus menegaskan, ketiga platform tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mempermudah masyarakat sekaligus mempercepat proses birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.Wakil Bupati juga meminta seluruh OPD untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sistem digital tersebut, khususnya dengan melakukan pembaruan dan penginputan data secara rutin.Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai platform digital yang telah disediakan pemerintah daerah.“Ketiga platform ini harus benar-benar dimanfaatkan dan dijaga. Saya meminta kepada seluruh OPD untuk menginput data secara rutin dan kepada masyarakat untuk mengakses serta memanfaatkannya,” ujarnya.Di akhir sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan pendataan OAP dan inovasi pelayanan digital tersebut.Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga transformasi digital tidak hanya menjadi sebuah program, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.“Mari kita sukseskan pendataan Orang Asli Papua demi Boven Digoel yang maju, mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.Penulis: MuhtarEditor: OF
11 Agu 2026, 14:07 WIT
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken Surat Edaran Bersama, Permudah BPHTB dan Layanan Pertanahan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8/2026), menjadi langkah konkret mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat integrasi data pertanahan dan perpajakan.Mendagri menjelaskan bahwa SEB ini intinya membangun koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan kantor ATR/BPN di seluruh provinsi, kabupaten, maupun kota. Selama ini masih terdapat kendala berupa integrasi data yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada lambatnya proses penerbitan BPHTB. “Kalau lambat, masyarakat mengeluh karena pengurusan sertifikat tanah pun ikut tertunda,” ujar Tito.Melalui SEB ini, kini terdapat payung hukum yang jelas mengenai pembagian tugas dan standar waktu pelayanan. Mendagri meminta kepala daerah segera menugaskan Badan Pendapatan Daerah untuk berkoordinasi secara aktif dengan kantor BPN di daerah masing-masing. “Dulu mungkin enggan atau bingung harus mulai dari mana. Sekarang sudah ada panduannya, silakan bergerak bersama di lapangan,” tegasnya.Perbaikan layanan ini diharapkan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih sehat dan berkeadilan. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang kemudahan pengajuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Daerah yang aktif mengusulkan akan segera ditindaklanjuti, sebaliknya yang pasif tidak dapat berharap banyak. “Jangan mengeluh kalau rumah yang dibedah di daerahmu sedikit, karena memang tidak diusulkan,” tandasnya.Penulis: JidEditor: OF
11 Agu 2026, 13:27 WIT
Pilihan Redaksi
Sinergi Kapolda Maluku Bersama IMM Dorong Pembentukan Kampung Inggris Hingga UMKM
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menggandeng Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat.Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat menerima audiensi jajaran DPP IMM Maluku di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Senin (10/8/2026). Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi setelah pelantikan kepengurusan baru IMM Maluku, tetapi berkembang menjadi ruang dialog strategis mengenai masa depan Maluku.Kapolda menilai mahasiswa dan pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan, mencegah konflik sosial, sekaligus menjadi kekuatan intelektual dan motor pembangunan daerah.Pertemuan tersebut dihadiri Kapolda Maluku, Wakapolda Maluku, Dir Intelkam Polda Maluku dan Kabid Humas Polda Maluku. Dari DPP IMM Maluku hadir Ketua Umum DPP IMM Maluku Muhammad Saleh Soawakil, Pengurus Pusat IMM Bidang Kemaritiman Abubakar Mahu, Sekretaris DPP IMM Maluku Mustaqim Helut, Bendahara DPP IMM Maluku A. Harmadi Tuahaan, S.T., serta sejumlah pengurus bidang.Kapolda menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran IMM Maluku sekaligus mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan baru. Ia berharap komunikasi antara Polda Maluku dan IMM semakin terbuka dan berkembang menjadi kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.“Terima kasih atas kunjungan dan kedatangan adik-adik dari IMM. Saya mengucapkan selamat atas pelantikan yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan silaturahmi dan komunikasi kita dapat terus terjalin dengan baik,” ujar Kapolda.Kapolda menegaskan, organisasi kemahasiswaan seperti IMM memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai kelompok intelektual dan ruang kaderisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut menjaga persatuan serta menciptakan suasana yang kondusif.Karena itu, Kapolda mendorong IMM untuk ikut mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan sosial di tengah masyarakat dan mengambil peran dalam mencegah persoalan berkembang menjadi konflik.Menurutnya, dinamika keamanan saat ini semakin kompleks. Perubahan situasi dapat berlangsung cepat sehingga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kemampuan deteksi dan pencegahan sejak dini.“Kita perlu melihat berbagai potensi kerawanan di lingkungan kita. Kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan tersebut harus kita pikirkan bersama. Dinamika saat ini semakin kompleks dan perubahan bisa terjadi dengan cepat,” jelasnya.Kapolda juga mengajak generasi muda Maluku menjadikan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi pada 1999 sebagai pembelajaran bersama.Ia mengingatkan, sebagian generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik tersebut. Karena itu, pengalaman generasi sebelumnya harus menjadi pelajaran agar konflik tidak diwariskan dalam bentuk prasangka, kebencian maupun permusuhan.“Tidak ada yang benar-benar menang dan tidak ada yang benar-benar kalah. Yang ada adalah korban. Banyak saudara kita yang menjadi korban, baik Muslim maupun non-Muslim, masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri. Pada akhirnya kita kembali bersatu, tetapi akibat konflik tersebut kita mengalami kemunduran,” tutur Kapolda.Menurutnya, sejarah tersebut harus menjadi energi bagi generasi muda untuk membangun Maluku yang lebih maju, aman dan damai.Stabilitas keamanan, kata Kapolda, merupakan fondasi penting bagi bergeraknya pendidikan, investasi, pariwisata, aktivitas ekonomi dan pembangunan masyarakat.Karena itu, penyampaian aspirasi mahasiswa tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun dilakukan secara tertib, bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum.“Kita tunjukkan bahwa masyarakat Maluku mampu menyampaikan pendapat dengan tertib, dewasa, dan bertanggung jawab. Kita harus menjaga agar tidak terjadi perkelahian antarkelompok, antarnegeri, maupun konflik sosial lainnya,” tegasnya.Selain aspek Kamtibmas, Kapolda mendorong IMM mengambil peran lebih besar dalam pembangunan kualitas manusia Maluku.Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Maluku harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mampu mengelola, mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai potensi tersebut.Kapolda menilai kemampuan membaca, berpikir kritis, menguasai teknologi, memiliki karakter serta kemampuan berkomunikasi secara global merupakan modal penting bagi generasi muda untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.“Kita harus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang memiliki 5kemampuan intelektual, keterampilan, karakter, dan daya saing. Anak-anak Maluku sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah mengisi kemampuan kognitif mereka dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat,” katanya.Salah satu gagasan yang didorong Kapolda adalah membuat membuat kampung Inggris pada satu desa di kota Ambon yang menjadi pilot project,Program tersebut dapat dimulai dari satu desa sebagai proyek percontohan. Di desa tersebut dibangun lingkungan yang mendorong budaya membaca, berdiskusi, belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.Kapolda membuka peluang agar program tersebut melibatkan perguruan tinggi melalui mahasiswa dan dosen, termasuk dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian maupun program akademik lainnya.“Tidak perlu langsung membuat program yang besar. Kita pilih satu desa terlebih dahulu. Di desa tersebut kita bangun suasana yang mendukung kegiatan membaca dan berbahasa Inggris. Kalau tidak mampu dilakukan sendiri, kita dapat mengajak dunia kampus untuk bekerja sama,” jelasnya.Kapolda menilai program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga dapat menjadi ruang perjumpaan positif antarmasyarakat.Semakin banyak ruang interaksi yang sehat, menurutnya, semakin besar peluang tumbuhnya rasa saling percaya dan semakin kuat pula ketahanan sosial masyarakat.Peningkatan literasi dan kemampuan bahasa Inggris juga dinilai dapat membuka akses generasi muda Maluku terhadap berbagai peluang pendidikan, termasuk beasiswa dari pemerintah, lembaga swasta maupun institusi internasional.“Kalau kita berhasil meningkatkan kemampuan membaca, literasi, dan kemampuan berbahasa Inggris, maka peluang anak-anak Maluku untuk mendapatkan beasiswa juga semakin besar. Banyak beasiswa yang diberikan pemerintah maupun lembaga swasta, termasuk lembaga internasional,” ungkapnya.Kapolda juga mendorong IMM tidak hanya bergerak dalam ruang akademik dan sosial, tetapi ikut mengambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.Maluku, kata dia, memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.Salah satu gagasan yang dibahas adalah pemanfaatan limbah ikan yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal.Limbah tersebut, dengan dukungan penelitian dan teknologi yang tepat, dapat dikembangkan menjadi bahan pakan ikan maupun pupuk sehingga tidak berhenti sebagai sisa produksi.“Maluku memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Kalau kita mampu menghasilkan produk unggulan yang berasal dari sumber daya alam kita sendiri, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan limbah ikan,” ungkap Kapolda.Kapolda mendorong agar pengembangan gagasan tersebut dimulai dari skala kecil melalui pilot project yang terukur. Jika berhasil, model tersebut dapat dikembangkan dan direplikasi di wilayah lainnya.“Tidak perlu bermimpi terlalu besar pada tahap awal. Mulailah dari sesuatu yang kecil, tetapi nyata dan dapat dilaksanakan. Kita mulai dari skala kecil, kita petakan prosesnya, kita lihat produk yang dihasilkan dan nilai ekonominya. Kalau berhasil, kemudian kita kembangkan,” jelasnya.Menurut Kapolda, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan kemampuan program tersebut untuk berkelanjutan.Ketua Umum DPP IMM Maluku Muhammad Saleh Soawakil menyambut positif gagasan kolaborasi yang disampaikan Kapolda Maluku.Ia mengatakan, audiensi tersebut merupakan langkah awal kepengurusan baru IMM Maluku untuk membangun komunikasi sekaligus menyampaikan gagasan mengenai kontribusi mahasiswa terhadap persoalan keamanan, pendidikan dan pembangunan daerah.“Kedatangan kami merupakan silaturahmi pertama dengan Ayahanda Kapolda setelah kami dilantik. Kami ingin membangun komunikasi sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Maluku, khususnya mengenai konsep kolaborasi anak muda dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kemajuan daerah,” ujar Muhammad Saleh.Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Pemuda, mahasiswa, organisasi masyarakat, pemerintah, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga Maluku tetap aman dan damai.DPP IMM Maluku juga tengah mendorong gagasan desa binaan IMM yang dapat menjadi ruang bagi kader untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi lokal.Gagasan tersebut sejalan dengan dorongan Kapolda untuk membangun program yang bersifat konkret dan berkelanjutan, termasuk pengembangan potensi perikanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.“Kami ingin agar IMM tidak hanya hadir dalam kegiatan diskusi dan akademik, tetapi juga benar-benar hadir di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat,” katanya.Selain ekonomi, IMM memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).IMM berencana mengoptimalkan kader yang memiliki latar belakang pendidikan untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.“Kami ingin membuat program yang memiliki semangat seperti Polisi Mengajar. Kader-kader IMM dapat turun langsung ke masyarakat dan mengabdi melalui pendidikan. Akan sangat baik apabila program tersebut dapat dikolaborasikan dengan Polda Maluku,” jelas Muhammad Saleh.Menurutnya, IMM memiliki keterbatasan sumber daya, tetapi memiliki kader, gagasan dan semangat untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan Polda Maluku, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi penting untuk memastikan gagasan tersebut dapat diwujudkan.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengatakan, audiensi tersebut menunjukkan pentingnya membangun ruang komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan organisasi kemahasiswaan.Menurutnya, pemuda dan mahasiswa memiliki posisi strategis karena tidak hanya memiliki energi dan gagasan, tetapi juga kapasitas intelektual untuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.“Polda Maluku memandang pemuda dan mahasiswa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai mitra strategis yang memiliki energi, gagasan, dan kapasitas intelektual untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi dengan IMM Maluku akan terus kami dorong agar menghasilkan program yang konkret, edukatif, preventif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rositah.Ia menegaskan, menjaga stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Organisasi mahasiswa memiliki ruang strategis untuk menjadi jembatan komunikasi, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, menangkal provokasi dan mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog.“Menjaga Maluku tetap aman, damai dan kondusif bukan hanya tugas Polri. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Organisasi mahasiswa memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan komunikasi, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, menangkal provokasi, sekaligus mengajak masyarakat menyelesaikan persoalan melalui dialog dan cara-cara yang damai,” jelasnya.Rositah menambahkan, kolaborasi Polda Maluku dan IMM diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan, literasi, pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan sosial.“Yang paling penting adalah bagaimana silaturahmi ini dapat ditindaklanjuti menjadi kerja bersama yang terukur dan berkelanjutan. Polda Maluku terbuka terhadap gagasan-gagasan positif dari mahasiswa dan pemuda untuk bersama-sama membangun Maluku,” tegasnya.Kapolda Maluku menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, demikian pula organisasi mahasiswa dan pemuda.Karena itu, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, dunia usaha dan masyarakat perlu diarahkan pada program yang mampu menjawab persoalan sekaligus membangun fondasi masa depan.Kapolda berharap IMM dapat menjadi salah satu kekuatan intelektual dan moral yang ikut menjaga stabilitas sosial sekaligus mendorong peningkatan kualitas SDM dan ekonomi masyarakat.Ia menekankan pentingnya meninggalkan program yang memiliki dampak dan dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya.“Seorang pemimpin harus memiliki legasi. Tidak perlu meninggalkan banyak program. Cukup satu atau dua program yang benar-benar berhasil, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan dapat terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya,” tegas Kapolda.Audiensi Polda Maluku dan DPP IMM Maluku tersebut berakhir pukul 14.45 WIT dalam suasana penuh keakraban, aman, tertib dan kondusif.Pertemuan tersebut menegaskan satu pesan penting: pemuda Maluku tidak hanya memiliki peran menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai motor pembangunan SDM, pendidikan dan ekonomi daerah.Kolaborasi Polda Maluku dan IMM diharapkan menjadi langkah awal menghadirkan kerja bersama yang konkret dari mencegah konflik, membangun budaya literasi, meningkatkan kompetensi generasi muda, hingga mengolah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi untuk mewujudkan Maluku yang semakin aman, damai, maju dan berdaya saing. PNO-12
11 Agu 2026, 14:51 WIT
Audit Itwasum Polri Tahap II Evaluasi 11 Polres/Ta Jajaran Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memperkuat tata kelola dan akuntabilitas organisasi melalui pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 Polres/Ta jajaran.Audit tersebut dilaksanakan secara bertahap pada Sabtu (8/8/2026) dan Senin (10/8/2026), dengan menyasar berbagai aspek penyelenggaraan tugas kepolisian, mulai dari anggaran dan keuangan, logistik, sumber daya manusia (SDM), hingga operasional.Pengawasan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal Polri untuk memastikan seluruh sumber daya negara yang dikelola satuan kewilayahan digunakan secara efektif, efisien, sesuai ketentuan, serta memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.Pada pelaksanaan Sabtu (8/8/2026), audit Itwasum Polri menyasar enam satuan kewilayahan, yakni Polres Kepulauan Tanimbar (KKT), Polres Maluku Barat Daya (MBD), Polres Maluku Tenggara (Malra), Polres Tual, Polres Kepulauan Aru, dan Polres Buru Selatan.Selanjutnya, pada pelaksanaan Senin (10/8/2026), audit dilaksanakan terhadap lima satuan kewilayahan lainnya, yakni Polresta Ambon, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Seram Bagian Timur (SBT), dan Polres Seram Bagian Barat (SBB).Dengan demikian, rangkaian Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 mencakup 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku, sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Maluku berjalan dengan prinsip profesionalitas, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.Untuk pelaksanaan audit terhadap lima satuan kewilayahan pada Senin (10/8/2026), kegiatan dipusatkan di Aula Polresta Ambon dan dilaksanakan oleh Tim Itwasum Polri bersama personel Itwasda Polda Maluku.Pelaksanaan audit tersebut turut diawasi langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta bersama para Pemeriksa Itwasda Polda Maluku.Sejumlah pejabat utama kewilayahan turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Kapolresta Ambon Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang, Kapolres SBT AKBP Alhajat, Kapolres Maluku Tengah AKBP Widy Irazwan, serta Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli.Audit kinerja tersebut mencakup sejumlah bidang strategis yang menjadi penopang pelaksanaan tugas kepolisian, meliputi anggaran dan keuangan, logistik, SDM, serta operasional.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan audit kinerja Itwasum Polri merupakan bagian penting dari sistem pengawasan internal untuk memastikan penyelenggaraan tugas kepolisian di tingkat Polda hingga satuan kewilayahan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola organisasi yang baik.“Audit kinerja ini bukan semata-mata pemeriksaan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, pengelolaan logistik, pembinaan SDM maupun pelaksanaan operasional benar-benar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rositah.Menurutnya, cakupan audit terhadap 11 Polres/Ta menunjukkan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan pelayanan yang beragam.“Dengan dilakukannya audit secara menyeluruh terhadap satuan kewilayahan, kita dapat melihat sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana setiap satuan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya,” ujarnya.Rositah menegaskan, pengawasan internal tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan pemeriksaan, melainkan harus menjadi instrumen perbaikan organisasi secara berkelanjutan.“Melalui audit ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu mengidentifikasi kekurangan, melakukan perbaikan dan memastikan seluruh sumber daya organisasi digunakan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.Ia menambahkan, penguatan tata kelola internal memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Organisasi yang tertib dalam mengelola anggaran, personel, logistik dan operasional akan lebih mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.“Prinsipnya adalah bagaimana setiap anggaran, personel, sarana prasarana dan kegiatan operasional memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, pengawasan dan evaluasi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan,” tegas Rositah.Menurutnya, hasil audit juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap satuan kewilayahan mampu menjalankan program dan kegiatan secara tepat sasaran serta menghindari terjadinya pemborosan sumber daya.“Setiap hasil audit akan menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan. Polda Maluku berkomitmen memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal,” katanya.Lebih jauh, Rositah mengatakan penguatan akuntabilitas internal merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam membangun institusi yang profesional, modern dan dipercaya masyarakat.“Akuntabilitas bukan hanya tentang bagaimana anggaran digunakan, tetapi juga bagaimana seluruh sumber daya organisasi dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 terhadap 11 Polres/Ta jajaran Polda Maluku tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian organisasi dari tingkat Polda hingga satuan kewilayahan.Pengawasan yang mencakup aspek anggaran, keuangan, logistik, SDM dan operasional diharapkan mampu memastikan setiap satuan kerja memiliki tata kelola yang semakin tertib sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Polda Maluku untuk membangun organisasi yang tidak hanya kuat dalam pelaksanaan tugas operasional, tetapi juga memiliki sistem tata kelola yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.Dengan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap 11 Polres/Ta, Polda Maluku menegaskan bahwa penguatan profesionalitas Polri harus berjalan beriringan dengan penguatan akuntabilitas internal.Pada akhirnya, seluruh proses pengawasan tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan setiap sumber daya negara yang dikelola Polri benar-benar digunakan secara efektif untuk mendukung tugas pokok kepolisian dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan dan dipercaya masyarakat. PNO-12
11 Agu 2026, 14:30 WIT
Dirresnarkoba Pimpin Apel Gabungan Polda Maluku, Tegaskan Perang Narkoba Dimulai dari Internal Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Komitmen Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ditegaskan tidak hanya melalui penindakan terhadap masyarakat, tetapi juga dimulai dari lingkungan internal Polri.Pesan tersebut disampaikan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., M.H. saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Senin (10/8/2026).Apel tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Penata Kebijakan Kapolri Polda Maluku, serta personel gabungan Polda Maluku.Dalam arahannya, Dirresnarkoba menekankan pentingnya keterlibatan seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026, yang saat ini tengah digelar Polda Maluku sebagai bagian dari upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.“Operasi Antik Salawaku 2026 sedang berlangsung. Saya berharap personel yang masuk dalam surat perintah operasi dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sementara personel yang tidak masuk dalam sprint juga tetap dapat memberikan kontribusi dalam penanganan dan pemberantasan peredaran narkotika,” tegas Indera.Menurutnya, pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh kekuatan organisasi. Setiap personel Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kerja dan masyarakat dari ancaman narkotika.Lebih tegas lagi, Indera memberikan peringatan kepada seluruh anggota Polri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.“Kepada seluruh anggota yang saat ini merasa sebagai pengguna maupun pengedar narkotika, segera hentikan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun apabila kemudian ditemukan terlibat, tentu akan diproses dan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.Peringatan tersebut menegaskan bahwa Polda Maluku menerapkan prinsip tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk apabila melibatkan anggota Polri.Sikap tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari keteladanan aparat penegak hukum. Polri tidak hanya dituntut melakukan penindakan terhadap jaringan narkotika di masyarakat, tetapi juga memastikan personelnya terbebas dari penyalahgunaan narkoba.Sementara itu, terkait agenda institusi, Dirresnarkoba juga mengingatkan kesiapan personel menjelang kunjungan Ketua Umum Bhayangkari ke Maluku yang dijadwalkan pada 28 Agustus 2026.Ia meminta seluruh personel yang telah ditugaskan melalui surat perintah untuk menjalankan tanggung jawab sesuai seksi masing-masing secara disiplin dan profesional.“Kita harus bersama-sama menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Personel yang telah ditugaskan agar melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan seksi masing-masing sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.Dalam apel tersebut, Dirresnarkoba juga mengingatkan seluruh personel mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kesiapan fisik dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang membutuhkan mobilitas dan kesiapsiagaan tinggi.“Jaga kesehatan, karena kesehatan merupakan modal utama agar kita dapat menjalankan tugas dengan baik,” pesannya.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan, arahan Dirresnarkoba dalam apel gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat disiplin dan integritas personel, khususnya dalam menghadapi ancaman narkotika yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur kepolisian.“Pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh personel Polda Maluku harus memiliki komitmen yang sama untuk memerangi narkoba, baik melalui pelaksanaan Operasi Antik Salawaku maupun dengan menjaga institusi dari kemungkinan keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” kata Rositah.Ia menegaskan, Polda Maluku tidak akan memberikan ruang bagi personel yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.“Polri harus menjadi institusi yang memberikan keteladanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap anggota wajib menjaga integritas dan menjauhkan diri dari narkotika. Apabila terdapat anggota yang terbukti terlibat, tentu akan ditindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal yang berlaku,” tegasnya.Menurut Rositah, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan Polri membangun lingkungan organisasi yang bersih, berintegritas dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.“Pesan pimpinan jelas, perang terhadap narkoba harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya kepada jaringan yang beroperasi di luar, tetapi juga dimulai dari internal institusi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan Polri tetap berada di garis terdepan dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika,” pungkasnya. PNO-12
11 Agu 2026, 14:05 WIT
Diduga Salah Bayar Rp19,4 Miliar! Ahli Waris OAP Somasi Bupati Mimika Dan PT Petrosea
Papuanewsonline.com, Mimika – Konflik agraria di pusat Kota Timika memasuki babak baru. Seorang warga Orang Asli Papua, Helena Beanai. melalui kuasa hukum Jermias M. Patty, SH., MH & Rekan resmi melayangkan Surat Teguran/Somasi kepada Bupati Mimika, Kepala Dinas PUPR, dan Camat Mimika Baru.Somasi bernomor 09/JMP-Rek/VIII/2026 tertanggal 7 Agustus 2026, itu menyoroti dugaan pembayaran ganti rugi lahan Bundaran Cendrawasih seluas ±13.000 m² senilai Rp19.457.600.000 yang dinilai salah sasaran.AHLI WARIS KLAIM PUNYA ALAS HAK SAH SEJAK 1985Dalam rilisnya, kuasa hukum menegaskan kliennya adalah ahli waris sah dari Alm. Dominikus Beanal. Klaim itu didukung 3 dokumen penting:1. SKHG No. 02/HG/DaSkw/XII/1985 tanggal 17 Desember 1985 2. SKHG No. 593/02/SKHG/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dilegalisir3. Surat Pelepasan Hak Ulayat No. 400/K-1/KBA.MMK/III/2021 dari LMA Suku Imamukawe Kapuwe tanggal 20 Maret 2021"Dengan rangkaian bukti ini, secara hukum klien kami yang berhak menerima ganti rugi dari Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Mimika tahun anggaran 2023," tulis Jermias.Pihaknya juga menyebut pernah melakukan pemalangan dan koordinasi ke Dinas Perumahan terkait objek sengketa tersebut.PT PETROSEA DIDUGA TERIMA GANTI RUGI PADAHAL SHGB CACATInti persoalan ada di sini. Berdasarkan informasi dari Pemkab Mimika, uang ganti rugi atas objek tanah yang sama justru telah diserahkan kepada PT Petrosea Tbk Mimika pada 2023.Padahal merujuk Putusan PN Timika No. 54/Pdt.G/2024/PN.Tim, PT Petrosea hanya mengantongi SHGB No. 0668 seluas 42.459 m² yang terindikasi cacat hukum. Ada pencoretan dan perubahan tanggal berakhirnya hak dari 2018 menjadi 1928 menggunakan tinta bolpoint.Selain itu PT Petrosea juga tidak dapat menunjukkan: bukti pelepasan hak ulayat dari Suku Komoro dan Amungme, serta Akta Jual Beli dari Notaris/PPAT Timika."Ini indikasi penggunaan dokumen palsu/bodong dengan cara tipu muslihat. Perbuatan tersebut dapat dijerat Pasal 394 dan Pasal 373 ayat 1 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta autentik," tegas Jermias.Kuasa hukum juga menyorot mediasi di Kantor PUPR pada 29 Desember 2023 yang dihadiri semua pihak termasuk perwakilan PT Petrosea. Rekaman videonya disebut telah diserahkan ke PN Mimika.3 TUNTUTAN KERAS: HENTIKAN PEMBANGUNAN & ANCAM LAPOR POLISISebagai langkah hukum, kuasa hukum menyampaikan 3 poin somasi: 1. Memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah adat dan menjaga kenyamanan hidup OAP2. Melarang melanjutkan pembersihan dan pembangunan di lokasi sampai ada pembayaran ganti rugi kepada Helena Beanai3. Jika diabaikan, akan melakukan perlawanan hukum di lokasi dan melaporkan Bupati, Kadis PUPR, dan Camat ke Kepolisian dan/atau KejaksaanSurat ini ditembuskan ke Kejaksaan Agung, Gubernur Papua Tengah, MRP, Kapolda, Ketua PT Papua, Kanwil BPN, dan media.Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi ke Pemkab Mimika dan PT Petrosea Tbk belum diperoleh.ANALISIS: ADA POTENSI KONFLIK HUKUM & SOSIAL GANDAKasus ini bukan sekadar sengketa perdata biasa. Ada 3 simpul masalah yang bertabrakan:1. Sengketa Ganti Rugi Ganda: Jika benar ganti rugi telah cair ke 2 pihak berbeda untuk objek yang sama, maka Pemkab Mimika berpotensi menghadapi tuntutan kerugian negara.2. Keabsahan Dokumen: Indikasi cacat pada SHGB dan tidak adanya pelepasan hak ulayat menjadi celah hukum kuat bagi penggugat. Ini juga menyentuh hak masyarakat adat Komoro dan Amungme yang belum terselesaikan.3. Dampak Sosial: Lokasi Bundaran Cendrawasih adalah ruang publik vital di Timika. Jika pembangunan terus dipaksa tanpa penyelesaian, potensi gesekan horizontal antara warga, perusahaan, dan pemerintah sangat besar.Somasi ini menjadi sinyal keras bahwa penyelesaian konflik lahan di Papua tidak bisa lagi mengabaikan bukti adat dan prosedur hukum. Bola panas kini ada di tangan Pemkab Mimika untuk membuktikan transparansi proses pembayaran ganti rugi tahun 2023.Penulis: HendrikEditor: OF
11 Agu 2026, 14:13 WIT
Pemkab Boven Digoel Luncurkan Tiga Platform Digital, Pendataan OAP Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat pendataan Orang Asli Papua (OAP). Langkah tersebut ditandai dengan kegiatan Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua sekaligus launching Website Profil, Website Pelayanan Online, dan Aplikasi SIDIGOEL, Selasa (11/8/2026).Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan OAP, narasumber serta para peserta sosialisasi.Bupati Boven Digoel dalam sambutan yang disampaikan Wakil Bupati Boven Digoel, Drs. Marlinus, menegaskan bahwa pendataan Orang Asli Papua bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan amanat konstitusi dan regulasi yang harus dilaksanakan secara serius.Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, memberdayakan dan memajukan Orang Asli Papua. Karena itu, keberadaan data yang valid, terpadu, serta berbasis by name by address menjadi kebutuhan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.“Pendataan Orang Asli Papua bukan hanya kegiatan administratif, tetapi ini adalah amanat konstitusi dan regulasi,” tegas Marlinus dalam sambutannya.Ia menjelaskan, pelaksanaan pendataan OAP memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendataan, Pemeliharaan dan Perlindungan Hak-Hak Orang Asli Papua.Marlinus mengatakan, selama ini pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menyusun perencanaan pembangunan karena belum tersedianya data OAP yang dapat diakses secara terpadu oleh seluruh OPD.“Data inilah yang nantinya menjadi dasar kita dalam berbagai kebijakan, mulai dari penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan afirmasi, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan OAP, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan, hingga kebijakan afirmasi 80 persen jabatan ASN dan rekrutmen tenaga kerja,” jelasnya.Selain pendataan OAP, Pemkab Boven Digoel juga meluncurkan tiga inovasi pelayanan digital yang diharapkan mampu mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.Pertama, Website Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel yang dirancang sebagai wajah sekaligus pintu informasi resmi pemerintah kepada masyarakat dan investor. Platform tersebut memuat informasi mengenai data, potensi daerah serta berbagai capaian pembangunan.Kedua, Website Pelayanan Online yang dihadirkan untuk memangkas jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi. Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi harus datang langsung ke kantor untuk mengurus berbagai kebutuhan pelayanan, termasuk surat-menyurat, perizinan maupun menyampaikan pengaduan.“Di era digital saat ini, pelayanan publik harus cepat, mudah dan transparan. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor. Urusan pelayanan bisa dilakukan dari kampung, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya,” kata Marlinus.Ketiga, Aplikasi SIDIGOEL (Sistem Informasi Digital Boven Digoel) yang menjadi salah satu upaya mengintegrasikan berbagai layanan OPD dalam satu sistem digital sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan pelayanan dengan lebih mudah.Marlinus menegaskan, ketiga platform tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mempermudah masyarakat sekaligus mempercepat proses birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.Wakil Bupati juga meminta seluruh OPD untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sistem digital tersebut, khususnya dengan melakukan pembaruan dan penginputan data secara rutin.Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai platform digital yang telah disediakan pemerintah daerah.“Ketiga platform ini harus benar-benar dimanfaatkan dan dijaga. Saya meminta kepada seluruh OPD untuk menginput data secara rutin dan kepada masyarakat untuk mengakses serta memanfaatkannya,” ujarnya.Di akhir sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan pendataan OAP dan inovasi pelayanan digital tersebut.Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga transformasi digital tidak hanya menjadi sebuah program, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.“Mari kita sukseskan pendataan Orang Asli Papua demi Boven Digoel yang maju, mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.Penulis: MuhtarEditor: OF
11 Agu 2026, 14:07 WIT
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken Surat Edaran Bersama, Permudah BPHTB dan Layanan Pertanahan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8/2026), menjadi langkah konkret mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat integrasi data pertanahan dan perpajakan.Mendagri menjelaskan bahwa SEB ini intinya membangun koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan kantor ATR/BPN di seluruh provinsi, kabupaten, maupun kota. Selama ini masih terdapat kendala berupa integrasi data yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada lambatnya proses penerbitan BPHTB. “Kalau lambat, masyarakat mengeluh karena pengurusan sertifikat tanah pun ikut tertunda,” ujar Tito.Melalui SEB ini, kini terdapat payung hukum yang jelas mengenai pembagian tugas dan standar waktu pelayanan. Mendagri meminta kepala daerah segera menugaskan Badan Pendapatan Daerah untuk berkoordinasi secara aktif dengan kantor BPN di daerah masing-masing. “Dulu mungkin enggan atau bingung harus mulai dari mana. Sekarang sudah ada panduannya, silakan bergerak bersama di lapangan,” tegasnya.Perbaikan layanan ini diharapkan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih sehat dan berkeadilan. Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyosialisasikan Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang kemudahan pengajuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Daerah yang aktif mengusulkan akan segera ditindaklanjuti, sebaliknya yang pasif tidak dapat berharap banyak. “Jangan mengeluh kalau rumah yang dibedah di daerahmu sedikit, karena memang tidak diusulkan,” tandasnya.Penulis: JidEditor: OF
11 Agu 2026, 13:27 WIT
Berita utama
Hukum & Kriminal
Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Tag Berita
Pendidikan & Kesehatan
Lihat semua
Skandal LPTQ Mimika Terbongkar! Pemuda Muslim Ngamuk, Desak Bupati Copot Ketua Sekarang Juga
Papuanewsonline.com, Mimika - Gelombang kekecewaan terhadap kepemimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Mimika memuncak. Bupati Mimika didesak segera melakukan evaluasi total dan mencopot Ketua LPTQ Kabupaten Mimika yang dinilai telah mencederai marwah dan kredibilitas lembaga penjaga generasi Qur'ani tersebut.Desakan keras ini disuarakan oleh Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoen. Ia menegaskan, LPTQ bukan milik segelintir orang dan bukan panggung kepentingan pribadi. LPTQ adalah amanah umat."LPTQ memiliki peran vital membina, mengembangkan, dan mewadahi generasi muda Qur'ani. Setiap kebijakan harus menjunjung tinggi keadilan, transparansi, profesionalitas, dan nilai-nilai Al-Qur'an itu sendiri. Fakta di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya," tegas Arifin.Arifin menyoroti carut-marut dalam proses pembinaan hingga pengiriman peserta MTQ yang mengabaikan hak para pejuang Qur'an. Ada indikasi kuat kepentingan tertentu telah mengalahkan hak peserta yang telah berjuang mengharumkan nama Kabupaten Mimika."Jangan sampai keringat dan air mata anak-anak kita yang berprestasi diinjak-injak oleh kepentingan elit LPTQ. Ini penghinaan terhadap perjuangan generasi Qur'ani!" kecamnya.Ia memperingatkan Bupati Mimika agar tidak tutup mata. Jika dibiarkan, LPTQ akan kehilangan kepercayaan umat sepenuhnya."Kami meminta dengan tegas kepada Bupati Mimika untuk segera evaluasi kinerja dan kepemimpinan Ketua LPTQ, kembalikan LPTQ ke khitahnya, dan ambil langkah tegas termasuk mengganti ketuanya," tandasnya."Kami tidak menyerang pribadi siapa pun. Kami sedang menjaga marwah lembaga, menjaga kepercayaan umat, dan memperjuangkan keadilan bagi anak-anak muda yang mengabdikan hidupnya untuk Al-Qur'an," Pungkasnya.Penulis: HendrikEditor: OF
11 Agu 2026, 07:32 WIT
Sekolah Nasional Terintegrasi, Wujud Negara Hadirkan Pendidikan Berkualitas hingga Pelosok Negeri
Papuanewsonline.com, Bogor - Komitmen negara dalam menghadirkan pendidikan berkualitas hingga ke pelosok negeri diwujudkan melalui peluncuran Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menghadiri langsung peluncuran Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 7 Bogor sekaligus membuka secara resmi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran Baru, Senin (10/8).Peluncuran SNT 7 Bogor ini menjadi momen bersejarah karena dilakukan secara serentak bersama 16 Sekolah Nasional Terintegrasi lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Peluncuran serentak tersebut menandai dimulainya operasional SNT angkatan pertama di seluruh Indonesia.Dalam sambutannya, KSP menegaskan bahwa kehadiran SNT memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekadar pembangunan fisik sekolah."SNT bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi merupakan intervensi strategis negara untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita," ujar Dudung.Program SNT dirancang sebagai model sekolah unggulan yang terintegrasi, yang diharapkan mampu memangkas kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dan memberikan akses yang setara bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.Lebih lanjut, KSP memastikan akan terus mengawal keberlangsungan program prioritas Presiden ini.Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal pelaksanaan Program SNT bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, pihak sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan berbagai hambatan di lapangan dapat segera diurai dan program berjalan optimal.Pemerintah menegaskan, pembangunan SNT merupakan bagian dari visi besar pembangunan sumber daya manusia.Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa.Editor: OF
10 Agu 2026, 18:07 WIT
VIRAL - SKANDAL MTQ PAPUA TENGAH: Juara I Dibuang, Juara II Melenggang ke Nasional - Iskandar Diblok
Papuanewsonline.com, Mimika - Dunia MTQ Papua Tengah tercoreng. Sebuah kejanggalan fatal terjadi di tubuh LPTQ. Iskandar, Juara I MTQ Tingkat Provinsi Papua Tengah, justru dicoret dari daftar peserta MTQ Nasional di Semarang. Ironisnya, Juara II yang diberangkatkan.Prestasi tertinggi dibalas dengan pemblokiran nomor telepon. Ini bukan sekadar soal anggaran, ini soal keadilan dan transparansi lembaga keagamaan.Kepada media ini, Iskandar membongkar kronologi carut-marutnya LPTQ Kabupaten Mimika.ALASAN PLIN-PLAN: DARI TIDAK ADA ANGGARAN JADI PENDAFTARAN TUTUPKejadian bermula 4 Juli. Ketua LPTQ Kabupaten Mimika menelepon Iskandar."Alasannya tidak tersedia anggaran, dan pihak provinsi juga tidak memiliki anggaran untuk memberangkatkan peserta dari luar daerah," ujar Iskandar.Namun, fakta di lapangan berkata lain. Dua peserta lain bernama Desi dan Muhammad (Pak Aji) yang disebut sebagai Juara II tetap diberangkatkan ke Semarang."Penjelasan yang saya dapat, mereka bisa berangkat karena biayanya ditanggung oleh daerah masing-masing," ungkapnya.Demi nama baik Mimika dan Papua Tengah, Iskandar bahkan menyatakan siap berangkat dengan biaya sendiri."Orang tua, istri, anak-anak saya di Bima sudah bangga. Saya bilang, Bismillah, saya berangkat biaya sendiri," tegasnya.Namun pada 5 Juli, saat ia menawarkan opsi biaya mandiri, alasan LPTQ Mimika tiba-tiba berubah 180 derajat."Jawabannya bukan soal anggaran lagi, tapi pendaftaran sudah ditutup tanggal 31," beber Iskandar.4 KEJANGGALAN YANG WAJIB DIJAWAB LPTQ MIMIKA & PROVINSI PAPUA TENGAHKasus ini menyisakan 4 pertanyaan besar yang menjadi sorotan publik dan wajib dijawab secara tertulis oleh LPTQ:1. KENAPA JUARA I TIDAK DIBERANGKATKAN?Ini adalah pelanggaran logika MTQ. Dalam aturan mana pun, Juara I adalah wakil mutlak provinsi ke tingkat nasional. Mengapa hak Iskandar sebagai Juara I justru dihilangkan tanpa SK resmi?2. JIKA ALASAN ANGGARAN, KENAPA JUARA II BISA BERANGKAT?Jika Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah beralasan tidak ada anggaran, lalu mengapa Juara II bisa melenggang ke Semarang? Apakah anggaran hanya tidak ada untuk Juara I?3. JIKA JUARA II BERANGKAT BIAYA SENDIRI, KENAPA JUARA I TIDAK DIBERI INFO SEBELUM PENDAFTARAN TUTUP?Ini yang paling menyakitkan. Jika memang skemanya biaya mandiri, mengapa Juara I tidak pernah diinformasikan sejak awal untuk opsi yang sama? Mengapa informasi itu baru muncul setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 31? Ada unsur kesengajaan membiarkan Juara I gugur demi meloloskan Juara II?4. BENARKAH LPTQ MIMIKA MEMAKAI QORI IMPOR DARI LUAR PAPUA TENGAH?Informasi yang dihimpun media ini, LPTQ Kabupaten Mimika menggunakan qori-qoriah dari luar Papua Tengah untuk ajang provinsi. Jika benar, lalu setelah juara tidak diberangkatkan, di mana letak pembinaan generasi Qur'ani asli Papua Tengah? Apakah MTQ hanya jadi ajang sewa-menyewa juara?Iskandar menegaskan, ia datang ke Papua Tengah bukan atas kemauan pribadi. Ia didatangkan atas permintaan dan kepercayaan LPTQ Mimika, rela meninggalkan istri, anak, dan keluarga selama 17 hari."Jika memang sejak awal saya tidak bisa diberangkatkan, seharusnya ada penjelasan terbuka, jelas, dan tertulis. Bukan setelah saya tahu ada peserta lain yang berangkat," tegasnya.MINTA SURAT RESMI, MALAH DIBLOKIRPuncak arogansi terjadi pada 7 Juli. Saat Iskandar meminta surat resmi tertulis tentang alasan pencoretannya, nomornya justru DIBLOKIR oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika."Sebagai lembaga yang membawa nama LPTQ, seharusnya setiap persoalan diselesaikan dengan komunikasi yang baik, terbuka, profesional, dan berlandaskan aturan. Bukan dengan memblokir," sesalnya.Iskandar kini secara resmi menuntut:1. Klarifikasi tertulis alasan Juara I tidak diutus. 2. Bukti valid penutupan pendaftaran tanggal 31. 3. Surat Keputusan resmi dari LPTQ Provinsi Papua Tengah. 4. Mekanisme penetapan peserta yang berangkat ke nasional. 5. Penjelasan statusnya sebagai Juara I. Ia juga meminta datanya sebagai kafilah Mimika dicabut jika memang sudah tidak dianggap."MTQ bukanlah hajatan pribadi. Ini agenda agama negara. Jangan nodai dengan ketidakadilan," pungkasnya.Hingga berita ini naik, Ketua LPTQ Kabupaten Mimika dan Ketua LPTQ Provinsi Papua Tengah belum memberikan klarifikasi resmi.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 23:28 WIT
EKSKLUSIF - Juara I MTQ Papua Tengah Tidak Diutus ke Nasional, Iskandar: Saya Diblokir
Papuanewsonline.com, Mimika - Prestasi sebagai Juara I Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Papua Tengah justru berbuah kekecewaan mendalam bagi Iskandar. Alih-alih mewakili Papua Tengah ke MTQ Tingkat Nasional di Semarang, haknya sebagai juara I diduga diganjal tanpa kejelasan dan tanpa surat resmi dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Mimika.Kepada media ini, Iskandar mengungkapkan kronologi yang menurutnya janggal, tidak transparan, dan tidak profesional.Kekecewaan itu bermula pada 4 Juli lalu. Iskandar mengaku dihubungi via telepon oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika. Tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya, ia diberitahu tidak akan diutus ke tingkat nasional."Alasannya tidak tersedia anggaran, dan pihak provinsi juga tidak memiliki anggaran untuk memberangkatkan peserta dari luar daerah," ujar Iskandar menirukan penjelasan Ketua LPTQ Mimika.Kejanggalan mulai tercium saat ia menanyakan nasib dua peserta lain, Desi dan Muhammad (Pak Aji). Keduanya ternyata tetap berangkat."Penjelasan yang saya dapat, mereka bisa berangkat karena biayanya ditanggung oleh daerah masing-masing," ungkap Iskandar.Merasa terpukul, Iskandar tidak menyerah. Demi membawa nama baik Kabupaten Mimika dan Papua Tengah, ia bahkan menyatakan siap berangkat dengan biaya pribadi."Orang tua, istri, anak-anak, keluarga, serta tokoh-tokoh agama di kampung halaman saya di Bima sudah tahu dan bangga. Saya katakan dalam hati, Bismillah, saya akan berangkat dengan biaya sendiri," tuturnya.Namun harapan itu kembali dipatahkan. Pada 5 Juli, saat ia menyampaikan niat untuk berangkat mandiri, alasan yang diberikan LPTQ Mimika berubah total."Jawaban yang saya terima justru membuat saya semakin kecewa. Dibilang persoalannya bukan anggaran, tetapi karena pendaftaran sudah ditutup pada tanggal 31 sebelumnya," beber Iskandar.Perubahan alasan inilah yang menjadi puncak persoalan."Jika memang pendaftaran telah ditutup, mengapa sejak awal tidak ada pemberitahuan resmi kepada saya sebagai Juara I? Jika memang sejak awal saya dinyatakan tidak bisa diberangkatkan, seharusnya ada penjelasan terbuka, jelas, dan tertulis. Bukan setelah saya tahu ada peserta lain yang berangkat," tegasnya.Iskandar menegaskan, ia dan peserta lainnya datang ke Papua Tengah bukan atas kemauan pribadi, melainkan atas permintaan dan kepercayaan dari LPTQ Kabupaten Mimika. Mereka rela meninggalkan keluarga dan aktivitas selama kurang lebih 17 hari untuk berjuang.Puncaknya, pada 7 Juli, Iskandar secara resmi meminta dibuatkan surat keterangan tertulis yang menjelaskan alasan dirinya sebagai Juara I tidak didaftarkan ke MTQ Nasional.Bukannya mendapat surat resmi, nomor teleponnya justru diblokir oleh Ketua LPTQ Kabupaten Mimika."Saya mempertanyakan sikap tersebut. Sebagai lembaga yang membawa nama LPTQ, setiap persoalan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, terbuka, profesional, dan berlandaskan aturan," sesalnya.Menurut Iskandar, MTQ bukanlah hajatan pribadi, melainkan agenda keagamaan negara untuk pembinaan generasi Qur'ani. Maka setiap keputusan harus transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.Melalui pernyataan resminya, Iskandar menuntut 5 hal kepada LPTQ Kabupaten Mimika:1. Memberikan klarifikasi resmi dan tertulis mengenai alasan tidak diutusnya Juara I ke tingkat nasional. 2. Menjelaskan kebenaran informasi penutupan pendaftaran pada tanggal 31. 3. Menjelaskan apakah ada surat atau keputusan resmi dari LPTQ Provinsi Papua Tengah terkait hal tersebut. 4. Menjelaskan dasar dan mekanisme penetapan peserta yang diberangkatkan ke nasional. 5. Memberikan penjelasan terbuka mengenai statusnya sebagai Juara I MTQ Provinsi Papua Tengah. Ia juga meminta agar datanya sebagai kafilah Kabupaten Mimika dicabut atau diperbarui apabila memang sudah tidak dianggap sebagai bagian dari kafilah."Saya menyampaikan ini bukan untuk protes semata. Saya hanya ingin memperjuangkan hak saya sebagai Juara I. Saya berharap ini jadi pelajaran agar ke depan tidak ada lagi peserta yang merasa diperlakukan tidak adil," pungkasnya.Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua LPTQ Kabupaten Mimika dan LPTQ Provinsi Papua Tengah terkait pernyataan Juara I tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 22:59 WIT
946 Calon Taruna Kemenhub Jalani Madatukar Di Bandung, Dibekali Karakter Dan Kedisiplinan
Papuanewsonline.com, Bandung — Sebanyak 946 calon taruna perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar) Batch 1 Tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi (BP3KSDMT), Bandung, Jawa Barat.Kegiatan yang berlangsung selama 14 hari tersebut menjadi tahap awal bagi para calon taruna sebelum memasuki kehidupan pendidikan di perguruan tinggi Kementerian Perhubungan. Mereka mengikuti berbagai pembelajaran dan praktik yang dirancang untuk membentuk karakter serta kebiasaan positif.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Suharto membuka kegiatan Madatukar di Bandung pada Sabtu (8/8/2026). Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun karakter calon taruna sebelum menjalani pendidikan secara penuh.Menurut Suharto, peserta perlu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh karena berbagai nilai yang ditanamkan selama Madatukar akan menjadi bekal dalam perjalanan mereka sebagai calon sumber daya manusia transportasi.“Kedisiplinan, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, serta pengendalian diri akan menjadi bekal penting dalam perjalanan kalian menjadi SDM transportasi,” ujar Suharto.Ia juga meminta para calon taruna memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Sebab, kebutuhan sektor transportasi ke depan tidak hanya menuntut tenaga yang kompeten secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dan berinovasi.Suharto menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Karena itu, calon taruna diharapkan mampu membangun karakter yang disiplin, bertanggung jawab, adaptif, inovatif, serta memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan keberlanjutan transportasi.Madatukar Batch 1 Tahun 2026 diikuti 727 calon taruna dan taruni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang serta 219 calon taruna dan taruni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal. Dari total peserta, sebanyak 794 orang merupakan laki-laki dan 152 orang perempuan.Direktur BP3KSDMT Eko Sudarmanto menjelaskan, pembentukan karakter dilakukan melalui perpaduan antara pembelajaran dan praktik. Para peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilatih menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan kerja sama dalam berbagai aktivitas.Peserta juga diarahkan untuk mengenali potensi diri, meningkatkan kemampuan berinteraksi, memahami peran dalam kelompok, serta membangun sikap yang diperlukan selama menjalani kehidupan pendidikan di perguruan tinggi masing-masing.Materi Madatukar mencakup empat kompetensi soft skill, yakni manajemen diri atau intrapersonal, manajemen hubungan dengan orang lain atau interpersonal, manajemen organisasional, serta manajemen spiritual.Kegiatan tersebut berlangsung mulai 5 hingga 18 Agustus 2026 dengan total 168 jam pelajaran. Rinciannya terdiri atas 105 jam pelajaran materi dan 63 jam pelajaran praktik yang diberikan oleh tenaga pengajar dari unsur TNI AD, Polisi Wanita, widyaiswara, serta tenaga pendidik bersertifikasi BNSP.Pelaksanaan Madatukar mengacu pada Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 8 Tahun 2024 tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan.Melalui kegiatan tersebut, BPSDMP menargetkan calon taruna memiliki fondasi karakter, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, serta kemauan untuk terus belajar dan berinovasi sebelum menjalani pendidikan. Bekal itu diharapkan dapat mendorong lahirnya SDM transportasi yang mampu memberikan kontribusi bagi kebutuhan transportasi Indonesia di masa mendatang.Editor: OF
09 Agu 2026, 21:41 WIT
Hari Terakhir Pengabdian di Sekolah Rakyat, Taruna Akpol: Tanamkan Semangat Meraih Masa Depan
Papuanewsonline.com, Ambon - Pengabdian lima Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Sekolah Rakyat Ambon resmi berakhir, Jumat (7/8/2026). Namun, hari terakhir kegiatan tidak sekadar menjadi penutup rangkaian pembinaan, melainkan menjadi momentum untuk menanamkan karakter, membangun kepercayaan diri, dan menyalakan semangat para siswa dalam meraih masa depan.Selama berada di lingkungan Sekolah Rakyat, para Taruna Akpol tidak hanya hadir untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan para siswa melalui bimbingan, motivasi, serta penguatan nilai-nilai kedisiplinan dan semangat belajar.Pada hari terakhir, para taruna memberikan motivasi sekaligus menyerahkan cenderamata sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme dan semangat belajar para siswa. Kegiatan tersebut diikuti 85 siswa-siswi Sekolah Rakyat bersama jajaran dewan guru.Penutupan kegiatan dihadiri Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., Dosen Madya Akpol Lemdiklat Polri AKBP Indra Heryanto, S.S., M.H., Wakapolsek Leihitu Ipda Johanis Darmapan, S.Tr.I.K., serta para Taruna Akpol dan jajaran guru.Lima Taruna Akpol yang melaksanakan pengabdian tersebut yakni Brigadir Kepala Taruna Sultan Pasha Ramadhan, Brigadir Kepala Taruna Andika Thariq Siraj Simatupang, Brigadir Kepala Taruna Achmad Rasya Rifai, Brigadir Kepala Taruna Teuku Satria Nurkholid, dan Brigadir Kepala Taruna Narendra Darma Salman Soumena.Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berbicara tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter, keberanian bermimpi, kedisiplinan, serta kemampuan untuk bangkit menghadapi tantangan.Menurutnya, generasi muda harus dipersiapkan menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri, integritas dan semangat untuk terus berkembang. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting bagi mereka untuk menentukan masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.“Anak-anak harus berani bermimpi, percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak mudah menyerah. Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk karakter dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan,” ujar Rositah.Ia mengajak para siswa untuk menjadikan kesempatan belajar sebagai bagian dari proses mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya.“Teruslah belajar, gali potensi diri dan jangan takut memiliki cita-cita yang tinggi. Masa depan Maluku dan Indonesia ada di tangan generasi muda. Karena itu, kalian harus mempersiapkan diri sejak sekarang dengan karakter yang kuat, disiplin dan semangat untuk terus maju,” pesannya.Kegiatan pengabdian ini juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter para Taruna Akpol sebagai calon perwira Polri. Kehadiran mereka di tengah lingkungan pendidikan memberikan pengalaman langsung mengenai pentingnya membangun komunikasi, empati dan kepedulian terhadap masyarakat.Bagi para taruna, interaksi dengan siswa Sekolah Rakyat menjadi ruang pembelajaran untuk memahami bahwa tugas kepolisian di masa depan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun kepercayaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.Karena itu, pengabdian di Sekolah Rakyat menjadi pengalaman yang mempertemukan dua proses pembentukan karakter sekaligus: para siswa didorong untuk memiliki disiplin dan optimisme dalam mengejar masa depan, sementara para Taruna Akpol belajar memahami kebutuhan serta harapan generasi muda.Pada penghujung kegiatan, Dosen Madya Akpol AKBP Indra Heryanto bersama perwakilan Taruna Akpol menyerahkan cenderamata kepada Kepala Sekolah Rakyat sebagai simbol apresiasi dan tali kasih.Suasana haru dan kebersamaan kemudian terasa ketika para taruna, jajaran Polda Maluku, dosen pendamping, guru dan seluruh siswa mengabadikan momen terakhir kegiatan melalui foto bersama.Berakhirnya penugasan para Taruna Akpol di Sekolah Rakyat bukan sekadar menandai berakhirnya sebuah kegiatan. Lebih dari itu, pengabdian tersebut meninggalkan pesan bahwa pembangunan masa depan bangsa dimulai dari keberanian untuk mendidik, membentuk karakter, menumbuhkan harapan, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang.Dari Sekolah Rakyat di Maluku, pesan itu kembali ditegaskan: generasi muda bukan hanya penerima masa depan, tetapi mereka adalah pihak yang akan menentukan seperti apa masa depan Indonesia. PNO-12
09 Agu 2026, 15:40 WIT
Seni & Budaya
Lihat semua
Sang Merah Putih Terbesar Berkibar Di Gunung Cycloop, Ribuan Warga Papua Serukan Persatuan
Papuanewsonline.com, Jayapura — Semangat nasionalisme menyelimuti kawasan Gunung Cycloop, Kabupaten Jayapura, Papua, saat sekitar 1.200 prajurit TNI, Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan masyarakat mengikuti Kirab serta Pembentangan Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (10/8/2026).Kegiatan yang berlangsung di Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, tersebut dipimpin langsung Panglima Komando Operasi TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga. Rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di Tanah Papua.Pangkoops TNI Habema hadir bersama Dansatgas Teritorial Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan dan Dansatgas Banmin Brigjen TNI Zamril Philiang. Kegiatan juga melibatkan unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Jayapura, pelajar, serta masyarakat setempat.Kehadiran para peserta disambut Tari Yop yang dibawakan Sanggar Tari SMKS YPKP Sentani binaan Satgas Teritorial. Tarian khas Papua tersebut menjadi bagian dari penyambutan sekaligus menggambarkan keterlibatan generasi muda dan masyarakat dalam kegiatan kebangsaan.Setelah itu, Pangkoops TNI Habema secara resmi melepas Kirab Merah Putih yang diiringi penampilan Grup Drumband SMKS YPKP Sentani. Para peserta kemudian berjalan menyusuri jalur kirab sepanjang sekitar satu kilometer menuju kawasan Bukit Paralayang Rindam XVII/Cenderawasih.Ribuan peserta dari berbagai unsur berjalan dalam satu barisan membawa semangat persatuan. Keterlibatan prajurit, aparat keamanan, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat menjadi gambaran kolaborasi berbagai elemen dalam menyambut momentum kemerdekaan Indonesia.Sesampainya di kawasan Bukit Paralayang Rindam XVII/Cenderawasih, peserta menyaksikan pembentangan Sang Merah Putih berukuran sekitar 120 meter x 80 meter di kawasan Gunung Cycloop. Bendera berukuran besar tersebut dibentangkan di tengah panorama pegunungan Papua.Penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih kemudian dilakukan dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Momen tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebanggaan dan menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan serta pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.Mayjen TNI Yudha Airlangga mengatakan, Kirab dan Pembentangan Bendera Merah Putih merupakan wujud penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat.Menurutnya, berkibarnya Merah Putih di kawasan Gunung Cycloop membawa pesan bahwa semangat menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terus dijaga dari Tanah Papua.Keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut juga dinilai memiliki arti penting karena generasi muda merupakan bagian dari penerus perjuangan bangsa. Mereka diharapkan terus menjaga persaudaraan, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air.Rangkaian kegiatan mulai dari Tari Yop, penampilan drumband, kirab, hingga pembentangan bendera menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Papua dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat nilai persatuan di tengah keberagaman masyarakatDari Gunung Cycloop, berkibarnya Sang Merah Putih menjadi simbol pesan persatuan dari Tanah Cenderawasih untuk Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat kebangsaan dan mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persaudaraan serta keutuhan NKRI.Editor: OF
10 Agu 2026, 22:05 WIT
Karnaval Budaya Meriahkan HUT RI ke-81 di Boven Digoel, Wakil Bupati Tekankan Semangat Persatuan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menggelar Karnaval Budaya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (10/8/2026).Meski cuaca kurang mendukung, kegiatan tetap berlangsung meriah. Pemerintah daerah bersama berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), kelompok etnis, komunitas, serta masyarakat dari berbagai kalangan terlihat antusias mengambil bagian dalam karnaval tersebut.Wakil Bupati Boven Digoel, Drs. Marlinus, mengapresiasi semangat masyarakat yang tetap mengikuti rangkaian kegiatan meskipun kondisi cuaca kurang bersahabat.“Walaupun cuaca kurang mendukung, tetapi semangat yang luar biasa dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat tidak luntur untuk melaksanakan karnaval ini,” ujar Marlinus saat ditemui di sela-sela kegiatan.Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa semangat memperingati kemerdekaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari kebersamaan seluruh masyarakat Boven Digoel.Marlinus menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD, kelompok etnis, komunitas dan masyarakat yang telah mengambil bagian dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.“Saya sangat mengapresiasi para OPD, etnis, komunitas serta seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dan mengambil bagian dalam perayaan ini,” katanya.Ia juga mengajak seluruh suku, etnis, ras dan agama yang berada di Kabupaten Boven Digoel untuk terus membangun kebersamaan serta meningkatkan semangat dalam setiap momentum perayaan kemerdekaan.Marlinus berharap semangat kebangsaan dan persatuan yang telah terbangun di tengah masyarakat dapat terus dipelihara dan menjadi kekuatan dalam menjaga kerukunan di Boven Digoel.“Kita berharap ke depan semua suku, etnis, ras dan agama yang ada di Boven Digoel sama-sama memiliki antusias dan semangat untuk bersama-sama dengan pemerintah serta seluruh unsur masyarakat dalam memeriahkan HUT RI,” tuturnya.Ia menegaskan, kebersamaan dan persatuan merupakan modal penting bagi masyarakat untuk menjaga kedamaian serta mendukung pembangunan daerah.“Semangat kebangsaan dan semangat persatuan yang ada ini akan terus kita bina. Ke depan, kita berharap semuanya dapat berlangsung dengan baik, sehingga kita boleh hidup rukun dan damai di atas tanah ini, dan umumnya di Indonesia,” pungkasnya.Karnaval Budaya tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat Boven Digoel untuk menunjukkan keberagaman budaya sekaligus memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan di tengah kemajemukan masyarakat.Editor: OF
10 Agu 2026, 17:33 WIT
Merah Putih Berkibar di Puncak Bukit Walesi, Simbol Persatuan di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Walesi – Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, prajurit Pos Kotis Walesi Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 645/Gardatama Yudha bersama pelajar, guru, dan warga Distrik Walesi mendaki bukit untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di puncak Bukit Walesi, Sabtu (8/8/2026). Perjalanan yang menyeberangi sungai dan menanjak bersama menjadi bukti bahwa semangat kebangsaan tidak terhalang oleh medan maupun jarak.Kegiatan diawali dengan pemberian pemahaman kebangsaan dan pembagian atribut Merah Putih kepada para siswa. Selanjutnya, seluruh peserta berjalan kaki bersama membawa tiang bendera menuju puncak. Sesampainya di sana, semuanya bergotong royong mendirikan tiang dan mengibarkan bendera, dilanjutkan dengan penghormatan terpimpin sebagai tanda cinta dan hormat kepada simbol negara. Suasana kehangatan terasa saat semua menikmati hidangan sederhana bersama setelah upacara. Dansatgas Yonif 645/Gardatama Yudha Letkol Inf Yan Rangga Rahabistara menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar seremonial. “Kami ingin memastikan semangat kemerdekaan RI sampai ke pelosok Papua. Kebersamaan hari ini menunjukkan betapa eratnya kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujarnya. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda sejak dini.Pengibaran bendera di ketinggian ini membawa pesan bahwa kemerdekaan milik seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali mereka yang tinggal di kampung, pegunungan, hingga perbatasan. Bagi anak-anak Walesi, mendaki bersama, mendirikan tiang, dan memberi hormat menjadi pengalaman nyata bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:53 WIT
TNI-Polri Usut Kelompok Bersenjata yang Menembak Dua Warga di Festival Lembah Baliem
Papuanewsonline.com, Jayapura – Aparat gabungan TNI dan Polri tengah menelusuri identitas kelompok bersenjata yang diduga menembaki warga sipil di kawasan penutupan Festival Budaya Lembah Baliem 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Sabtu (8/8/2026). Serangan mendadak itu menimpa warga yang hendak menyaksikan kegiatan budaya tahunan tersebut dan menyebabkan dua orang terluka.Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Robbi Suryadi membenarkan kedua korban telah dievakuasi dan mendapat penanganan medis di RSUD Wamena. Korban pertama, Laode Muhammad (43), menderita luka tembak di lutut, sedangkan korban kedua, Salbia (50), mengalami luka tembak di paha kanan. “Kondisi keduanya saat ini dalam keadaan stabil,” ujarnya dari Jayapura.Pasca-kejadian, prioritas utama aparat keamanan adalah mengamankan dan mengevakuasi warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Hal itu membuat penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi kelompok yang bertanggung jawab masih terus berjalan. “Kami belum dapat memastikan asal kelompok pelaku, namun pengejaran dan penyelidikan terus dilakukan secara intensif,” tegas Robbi.Kegiatan festival yang berlangsung 7–8 Agustus sempat terganggu, namun petugas keamanan gabungan segera mengendalikan situasi dan membersihkan lokasi. Acara yang seharusnya menjadi ajang merawat warisan budaya dan mempererat persaudaraan justru diwarnai tindakan kekerasan yang menakutkan dan merugikan warga sipil.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:50 WIT
Dari Belanda ke Mimika: Seabad Kasih Tanpa Pamrih Suster Santo Fransiskus Charitas
Papuanewsonline.com, Mimika – Perjalanan kasih yang dimulai dari sebuah biara kecil di Belanda kini telah menembus samudera, melintasi pulau Sumatera, hingga berakar dan berbuah lebat di tanah Papua. Tahun 2026 menjadi saksi genap satu abad kehadiran Kongregasi Suster-Suster Santo Fransiskus Charitas (FCh) di Indonesia, yang dirayakan dengan penuh syukur dalam Misa Syukur di Keuskupan Timika, dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Baru, pada Selasa (7/8/2026).Sejarah berawal pada 9 Juli 1926, ketika lima suster perintis pertama menginjakkan kaki di tepian Sungai Musi, Palembang. Di bawah semangat Santo Fransiskus, kesederhanaan, kerendahan hati, dan kasih kepada yang kecil, mereka merawat orang sakit, mendidik, dan mendampingi tanpa pamrih. Cabang Indonesia kemudian tumbuh mandiri pada 1 Desember 1991, dan tak lama berselang, pada tahun 1998, panggilan baru datang: melayani di tanah Mimika. Dua suster dikirim meninjau, dan dari kunjungan itu lahirlah kesepakatan untuk mengelola Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) yang dibangun atas kerja sama PT Freeport Indonesia, YPMAK, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Keuskupan Jayapura.Pada 20 Agustus 1999, RSMM mulai melayani dengan hanya sepuluh pasien per hari dan kapasitas 69 tempat tidur. Kini, 27 tahun kemudian, rumah sakit yang akrab disebut warga “Charitas” itu telah berkembang menjadi Rumah Sakit Kelas C berakreditasi KARS dengan 156 tempat tidur, didukung sekitar 370 tenaga, dan telah melayani lebih dari tiga juta pasien. Pelayanan meluas dari rawat jalan hingga UGD 24 jam, poliklinik spesialis, serta Klinik Mitra Masyarakat yang menjangkau wilayah lebih luas. Tak hanya di kota, kehadiran kasih itu pun hadir di pesisir melalui Biara Charitas Bintang Laut di Kaokanao.Yang paling mengesankan, benih kasih itu kini mulai tumbuh dari tanah sendiri: putri daerah Papua pun mulai bergabung menjadi bagian keluarga besar FCh, menandakan bahwa pengabdian ini bukan lagi sekadar perutusan dari jauh, melainkan telah berakar di hati masyarakat Amungsa. Jalan di depan rumah sakit pun kini bernama Jalan Charitas nama yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga Mimika.Penulis: JidEditor: OF
09 Agu 2026, 08:54 WIT
