Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Jumat, 26 Jun 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi HOT Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Home Hukrim Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Bantuan Pemda ke Kejari & Lambatnya Kasus dana Rp8 Miliar Perkuat Riset dan Jejaring, Kunci Perlindungan Warga Sipil serta Demokrasi di Papua Judi Ayam, Dadu & Togel Kilo 10 Diduga Kebal Hukum Kepala Suku Dani Tingginambut Sosialisasikan PSN & Salurkan Sembako APPOAP Apresiasi Sikap Kritis DPRP Papua Tengah, Dorong Pemberdayaan Pengusaha OAP di Mimika Pemuda Adat Desak Pemkab Mimika Libatkan Lembaga Adat dalam Verifikasi Tender OAP Dinkes Mimika Luncurkan Program MCU Khusus dengan Anggaran Lebih Rp3 Miliar Satgas Yonif 753 Temukan Ladang Ganja, Diduga Sumber Logistik Kelompok Bersenjata Pemkab Mimika Fasilitasi Perdamaian Kedua Suku Kewenggalen dan Dang Temui Menteri HAM di Jakarta: Pansus DPRK Mimika Kawal Moker PTFI Pakai Perpres 60/2023
BERITA TAG Hukum Homepage
Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Bantuan Pemda ke Kejari & Lambatnya Kasus dana Rp8 Miliar Papuanewsonline.com, Mimika – Komitmen penegakan hukum atas temuan BPK dan dugaan korupsi APBD di Kabupaten Mimika kembali disorot publik. Ketua Pemuda Kei Mimika Edoardus Rahawadan mempertanyakan langkah Pemkab yang memberi bantuan dana/fasilitas ke Kejaksaan Negeri Mimika di tengah lambatnya penanganan kasus ketidaksesuaian dana Rp8 miliar Media Mimika Center.Edoardus menilai Bupati dan Wakil Bupati Mimika belum menunjukkan komitmen nyata menindaklanjuti temuan BPK dan kasus dugaan korupsi APBD. "Alih-alih mendukung penegakan hukum, justru memberikan bantuan dana/fasilitas kepada Kejaksaan Negeri Mimika. Hal ini berisiko merusak independensi lembaga penegak hukum," tegasnya dalam rilis tertulis ke redaksi, Kamis (25/6/2026).Rujuk UU Tipikor: KDH Wajib Fasilitasi Pengembalian Kerugian Negara  Menurut Edoardus, amanat UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jelas. "Setiap kepala daerah wajib memfasilitasi pengembalian kerugian daerah, bukan memberikan bantuan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," katanya.Singgung UU Keuangan Negara & UU Kekuasaan Kehakiman  Ia merujuk UU 1/2004 tentang Keuangan Negara: "APBD harus dialokasikan sesuai peruntukan, dilarang memberi bantuan yang tidak memiliki dasar hukum jelas dan mengganggu netralitas penegak hukum." Ditambah UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Lembaga peradilan/penyidik harus bebas dari pengaruh eksekutif. Bantuan dari Pemda dapat menimbulkan dugaan intervensi," tegas Edoardus.Ketua Pemuda Kei Mimika melempar pertanyaan kritis. "Ada apa sebenarnya antara Pemkab Mimika, Kejaksaan, dan Kepolisian? Mengapa kasus ketidaksesuaian dana seperti Rp8 Miliar Media Mimika Center lambat ditindaklanjuti?" tanyanya.Tanya Tujuan Bantuan: Jamin Hukum atau Lindungi Oknum?  Edoardus mempertanyakan maksud pemberian bantuan tersebut. "Apakah bantuan ini untuk menjamin kelancaran penegakan hukum, atau justru melindungi oknum yang bertanggung jawab?" ujarnya. Redaksi mencatat, ini murni pertanyaan narasumber, bukan kesimpulan redaksi.Garis Bawah: Ini Penilaian Publik, Proses Hukum di Tangan APH  Edoardus menegaskan seluruh pernyataan adalah aspirasi dan penilaian publik. Proses penyelidikan, penyidikan, dan kesimpulan hukum sepenuhnya kewenangan Kejaksaan Negeri Mimika dan Polres Mimika. "Kami menuntut transparansi dan kepastian hukum," katanya.Ia mengajak warga Mimika mengawasi, mengkritik, dan menuntut kebijakan berpihak rakyat. "Penegakan hukum harus setinggi langit - tidak pandang jabatan, tidak terhalang pemberian bantuan, dan tidak mengorbankan uang rakyat," ajaknya.Pemkab, Kejari, Polres Belum Beri Keterangan Resmi  Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Pemkab Mimika, Kejaksaan Negeri Mimika, dan Polres Mimika terkait penilaian Ketua Pemuda Kei Mimika tersebut, termasuk dasar hukum pemberian bantuan dan status penanganan kasus Rp8 miliar Media Mimika Center. Redaksi buka ruang hak jawab seluas-luasnya untuk semua pihak. Penulis: Hend Editor: GF 26 Jun 2026, 02:27 WIT
Anggaran Media Mimika Center Disorot BPK: Ketua Pemuda Kei Mimika Desak Kejaksaan Periksa Papuanewsonline.com, Mimika – Anggaran Rp8 miliar APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 untuk Media Mimika Center kini jadi sorotan tajam publik. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan/BPK atas dana sebesar itu memicu desakan agar aparat penegak hukum turun dan pemerintah daerah membuka data secara terang-benderang.Informasi yang diterima redaksi menyebut BPK menemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran Rp8 miliar untuk Media Mimika Center. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan pengembalian dana sesuai hasil audit. Temuan ini menjadi dasar kuat publik menuntut penjelasan.Ketua Pemuda Kei Mimika Angkat Bicara, Dorong Kejaksaan PeriksaKetua Pemuda Kei Mimika Edoardus Rahawadan secara tegas meminta Kejaksaan Negeri Mimika memeriksa dugaan kasus ketidaksesuaian dana tersebut. "Kami desak Kejaksaan segera turun memeriksa. Uang rakyat Rp8 miliar tidak boleh menguap tanpa kepastian hukum," tegas Edoardus dalam rilis tertulis, Rabu 23/6/2026.Sentil Pemkab: Transparansi Harga Mati, Buka Data SekarangEdoardus menyorot minimnya keterbukaan informasi dari Pemkab Mimika. Ia mendesak Dinas Kominfo dan bendahara pengelola segera membuka rincian penggunaan anggaran, bukti pertanggungjawaban, dan rencana tindak lanjut rekomendasi BPK. "Jangan biarkan publik bertanya-tanya. Buka data, itu hak masyarakat," ujarnya.Ingatkan Konsekuensi: Jika Rugikan Daerah, APH Wajib TindakMenurut Edoardus, jika hasil pemeriksaan membuktikan ada kerugian negara/daerah atau penyimpangan, maka aparat penegak hukum tidak boleh ragu menindak. "Jika ada kerugian daerah, APH jangan tunggu lama. Proses hukum harus jalan agar ada efek jera," katanya.Ia menegaskan, seluruh penyampaian saat ini masih sebatas dugaan berdasarkan temuan BPK. Proses pembuktian, audit investigasi, dan penentuan ada tidaknya unsur pidana sepenuhnya kewenangan Kejaksaan dan lembaga terkait. "Kami serahkan ke proses hukum yang objektif," katanya.Publik Kecewa, Tuntut Akuntabilitas Dana APBDTemuan Rp8 miliar ini memicu kekecewaan warga. Publik menilai, dana sebesar itu seharusnya berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan. Desakan akuntabilitas kini menguat agar kepercayaan masyarakat ke pemerintah tidak terkikis.Pemkab Mimika & Kominfo Bungkam, Belum Ada KlarifikasiHingga berita ini naik, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Mimika, Sekda, Kepala Dinas Kominfo, maupun bendahara terkait. Publik masih menunggu penjelasan detail temuan BPK dan langkah konkret Pemkab dalam menindaklanjuti rekomendasi.Kejaksaan Negeri Mimika Juga Belum BersuaraRedaksi Papuanewsonline,com. telah berupaya mengonfirmasi ke Kejaksaan Negeri Mimika terkait desakan pemeriksaan dari Ketua Pemuda Kei. Hingga berita diturunkan, belum ada jawaban resmi. Redaksi akan segera memuat tanggapan jika sudah diterima. Penulis: Hendrik Editor: GF 24 Jun 2026, 17:16 WIT
Law Firm Golda Minta Propam Polres Mimika Beri Update Perkembangan Aduan Oknum Penyidik Papuanewsonline.com, Timika – Law Firm Golda meminta Propam Polres Mimika segera memberikan pemberitahuan perkembangan aduan kepada pengadu/pelapor terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum penyidik Satuan Narkoba dan Unit PPA Polres Mimika. Permintaan itu disampaikan Hendra Jamlaay, S.H. melalui rilis tertulis yang diterima redaksi, Selasa (23/6/2026), dan ditujukan kepada Kapolres Mimika melalui Kasi Propam Polres Mimika.Dugaan Pelanggaran yang Disampaikan  Dalam rilis tersebut, Hendra Jamlaay menyebut dugaan pelanggaran tidak hanya sebatas masalah prosedur. Menurutnya, pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana berpotensi merampas hak asasi manusia.Ia juga menyoroti keterlibatan oknum advokat/pengacara dari salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Timika yang menurutnya mendukung tindakan tersebut. "Bagaimana nasib setiap warga yang dijadikan tersangka dan diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum yang juga melanggar hukum, lalu hanya dianggap faktor administrasi?" ujarnya dalam rilis.Soal Peran Advokat  Hendra Jamlaay menegaskan, peran advokat untuk mendampingi tersangka/terdakwa telah diatur tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP. Fungsi tersebut, menurutnya, merupakan kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, bukan sekadar pelengkap administrasi perkara. Ia menyayangkan adanya praktik advokat hanya ditunjuk di atas kertas tanpa benar-benar mendampingi tersangka selama proses pemeriksaan.Tuntutan ke Polres Mimika  Law Firm Golda meminta Kapolres Mimika melalui Kasi Propam segera memeriksa oknum-oknum penyidik yang telah diadukan sejak tanggal 25 Mei 2026. Selanjutnya, ia berharap proses pengangkatan dan penempatan penyidik di Polres Mimika ke depan dapat lebih memperhatikan kualitas, baik dari pemahaman terhadap undang-undang maupun hakikat keadilan menurut hukum.Belum Ada Pernyataan Resmi  Hingga berita ini rilis, redaksi papuanewsonline.com belum menerima pernyataan resmi dari Propam Polres Mimika, Kapolres Mimika, maupun pihak Lembaga Bantuan Hukum yang disebut dalam rilis. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak terkait untuk memperoleh keterangan.  Penulis: Hendrik Editor: GF 23 Jun 2026, 20:37 WIT
Perkuat Pengawasan, Komisi I DPRK Mimika Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Penyimpangan Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan daerah. Menurutnya, laporan yang disampaikan warga mengenai ketidaksesuaian program dengan hasil Musrenbang maupun rencana resmi pemerintah menjadi kendali publik yang sangat berharga demi mewujudkan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.“Partisipasi warga adalah bagian penting agar setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan. Laporan ini menjadi peringatan dini sekaligus bukti bahwa pembangunan benar-benar diawasi bersama,” ujarnya (23/6/2026). Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga, tetapi juga hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat.Alfian mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperketat pengawasan internal melalui standar operasional yang jelas. Langkah ini dimaksudkan agar penyimpangan dapat dicegah sejak awal, sebelum berkembang menjadi temuan resmi Inspektorat, BPK, atau BPKP. “Jangan biarkan masalah baru terdeteksi setelah menjadi kasus. Pengawasan dini dapat mencegah kerugian dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.Apabila laporan sudah masuk ke ranah hukum, ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara menyeluruh dan objektif. “Jika terbukti ada pelanggaran, proses hukum harus dilanjutkan. Namun jika tidak ditemukan bukti, kasus harus segera dihentikan agar pejabat tidak terus terbebani tuduhan yang tidak jelas,” jelasnya. Ia juga meminta BPK melakukan pemeriksaan berbasis fakta lapangan, bukan hanya berdasarkan dokumen semata. Penulis: Jid Editor: GF 23 Jun 2026, 19:53 WIT
Pemprov Papua Tengah Sempurnakan Regulasi Penanggulangan Penyakit Menular Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Setda menggelar pencermatan mendalam terhadap Rancangan Peraturan Gubernur. Kegiatan yang berlangsung Senin (22/6/2026) ini mencakup aturan percepatan penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual, rencana penanganan pneumonia dan diare, serta upaya pengendalian Tuberkulosis.Pembahasan ini bertujuan memastikan seluruh materi sesuai peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, serta arah kebijakan pembangunan kesehatan. Rancangan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kokoh agar penanganan berbagai penyakit dapat berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.Tim penyusun bersama Biro Hukum melakukan penyelarasan dan penyempurnaan substansi agar aturan ini nantinya dapat diterapkan secara efektif.Langkah ini merupakan wujud komitmen mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera sesuai visi pembangunan daerah.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr Agus, menegaskan pentingnya regulasi ini. “Dengan dasar hukum yang jelas, seluruh pihak dapat bekerja terpadu untuk menekan angka penyakit menular dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil,” ujarnya. Penulis: Jid Editor: GF 23 Jun 2026, 04:25 WIT
Rp8 Miliar Anggaran APBD 2025 Untuk Media Mimika Center Jadi Temuan BPK, Diskominfo Di pertanyakan Papuanewsonline.com, Timika – Pengelolaan anggaran sebesar Rp8 miliar dari APBD Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang dialokasikan untuk Media Mimika Center menjadi sorotan publik setelah ditemukan adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil pemeriksaan, lembaga tersebut meminta pengembalian dana sesuai dengan temuan yang tercatat dalam laporan auditnya.Kasus ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai tata kelola keuangan yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan dan operasional Media Mimika Center. Sejumlah pihak mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika untuk membuka informasi secara transparan, mulai dari mekanisme penggunaan anggaran hingga pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban pengembalian dana tersebut.Beredar informasi adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana, namun hal ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. “Jika terbukti ada kerugian daerah atau penyimpangan, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” ujar salah satu sumber.BPK memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, termasuk kewajiban mengembalikan dana jika ditemukan kelebihan pembayaran atau ketidaksesuaian.Masyarakat kini menunggu tanggapan resmi dari Kepala Dinas Kominfo, bendahara, serta Pemerintah Kabupaten Mimika terkait langkah penyelesaian temuan ini.Hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan ataupun klarifikasi dari pihak Dinas kominfo maupun pihak terkait temuan BPK, agar pemberitaan ini menjadi berimbang. Penulis: Jid Editor: GF 20 Jun 2026, 18:48 WIT
Bangkai Pesawat Di Timika: "Ini Korupsi Berdarah! Kpk, Seret Bupati Mimika & Asia One" Papuanewsonline.com, Timika - Hanggar Pemda Mimika bukan lagi garasi pesawat, namun berubah menjadi kuburan. Kuburan armada udara rakyat yang dibeli miliaran rupiah dari pajak warga. Kini tinggal bangkai, berkarat dan diam tanpa manfaat. Sementara di atas gunung, warga Tembagapura, Jila, Agimuga, Mimika Timur sedang sekarat.Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, meledak. Tidak ada lagi kata diplomatis. "Cukup! KPK, turun ke Timika! Seret Bupati Mimika dan bos Asia One Air ke penjara!"Uang Rakyat Dibakar Hidup-Hidup  Rabu (17/6/2026), Edoardus dalam Rilis tertulis nya membongkar borok. Ia menuding ada utang-piutang gelap Pemda Mimika dengan Asia One Air. Nilainya? Puluhan miliar. Uang yang harusnya jadi ambulans udara, kini diduga jadi bancakan."APBD Mimika sedang dibantai! Setiap detik uang rakyat menguap. Kalau KPK diam, berarti ikut jadi algojo," seru Edoardus. Monumen Kegagalan Di Depan Mata  Pergi ke hanggar. Lihat sendiri. Pesawat dan helikopter milik rakyat itu kini seperti kerangka dinosaurus. Mesin mati. Sayap patah. Catnya luntur. Jadi sarang tikus dan debu.Ironis. Satu-satunya jalan ke distrik pegunungan dan pesisir Mimika adalah udara. Tapi udara itu dimatikan sendiri oleh pemegang kuasa."Pesawat rakyat, tapi rakyat dikurung! Ini bukan lalai. Ini jahat!" kata Edoardus.Mayat-Masyarakat Yang Tak Tercat  Akibatnya? Berdarah. Guru di Jila tidak bisa mengajar setahun. Ibu hamil di Agimuga meregang nyawa karena tidak ada pesawat rujukan. Anak-anak di Mimika Timur kelaparan karena sembako tidak masuk."Bayangkan! Pajakmu, keringatmu, dipakai beli pesawat. Tapi ibumu mati di jalan karena pesawat itu sengaja dibiarkan busuk. Apa ini namanya kalau bukan pembunuhan?" tuding Edoardus. Ia menepuk meja.Bau Busuk Yang Tak Bisa Ditutupi  Menurut Edoardus, ada 3 borok yang busuknya sudah sampai ke langit:  1. Kontrak Siluman: Nilai sewa, harga beli, utang ke Asia One Air ditutup rapat. Publik dibutakan.  2. Aset Disengaja Dimatikan: Pesawat tidak dirawat agar bisa dibeli lagi. Proyek baru = komisi baru.  3. APBD Jadi Lumbung Pribadi: Tanpa audit terbuka, anggaran Mimika hanya jadi pesta elit."Rakyat berhak tahu! Harga berapa? Utang berapa? Uangnya ke mana? Kalau tidak dijawab, berarti ada yang disembunyikan," desaknya.Ultimatum: 1x24 Jam Untuk KPK  Pemuda Kei tidak lagi memohon. Mereka memerintah.  1. Panggil Bupati Mimika dan Direksi Asia One Air. Hari ini juga.  2. Sita semua dokumen kontrak. Bongkar rekeningnya.  3. Audit BPK total aset udara. Hasilnya wajib dibuka ke publik."Jangan tunggu pesawat terakhir mati. Jangan tunggu anak Papua berikutnya jadi mayat di gunung! KPK, buktikan kau masih punya taring!" tantang Edoardus.Tamparan Terakhir Untuk Kita Semua  Kasus ini tamparan telak. Di Papua, jalan tidak ada. Jembatan tidak ada. Harapan terakhir warga adalah pesawat. Tapi pesawat itu sendiri dibunuh oleh orang-orang yang disumpah melayani rakyat.Kini pertanyaannya satu: KPK mau jadi pahlawan atau penonton?Hingga berita ini tayang, Bupati Mimika dan Asia One Air belum dapat di konfirmasi Redaksi Papuanewsonline.com terus mengejar konfirmasi ke BPKAD Mimika, BPK RI Perwakilan Papua, Kejari Mimika, dan manajemen Asia One Air. Penulis: Hend Editor: GF 18 Jun 2026, 11:16 WIT
Dana Hibah Haji Mimika Kembali Disorot, Bendahara Akui Tak Pegang Uang dan Panitia Belum Dibayar Papuanewsonline.com, Mimika - Dugaan kejanggalan pengelolaan dana hibah kegiatan haji Kabupaten Mimika kembali mencuat. Kontradiksi mencolok terlihat: di satu sisi ada pertemuan untuk "mengkondisikan LPJ", di sisi lain bendahara mengaku buta aliran dana dan panitia belum menerima haknya.Fakta baru ini terungkap setelah redaksi papaunewsonline.com menerima pesan suara dari narasumber yang menolak disebut identitasnya, Minggu 12/6.Bendahara: "Saya Tidak Pegang Uangnya"  Pernyataan paling mengejutkan datang dari B, bendahara kegiatan. Menurut narasumber, B mengeluh tidak mengetahui realisasi anggaran karena tidak memegang uang."B sudah mengeluh karena dia bendahara, dia tidak tahu tentang realisasi anggaran itu karena dia tidak pegang uangnya. Cuma dimainkan sama satu orang saja, itu informasi yang beredar," ungkap narasumber.Kondisi ini memunculkan pertanyaan: jika bendahara tak pegang uang, lalu siapa yang mengendalikan dan mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut?Pertemuan Inisiasi H.H: Agenda "Kondisikan LPJ"  Narasumber membongkar adanya pertemuan yang diinisiasi H.H. Pertemuan itu disebut dihadiri Kepala Kantor Kemenag segmen haji, bendahara B, dan pihak terkait termasuk A."Panggil ketua kepala kantor kementerian haji. Dan haji bendahara semua, mereka pertemuan untuk mau bantu A dalam rangka untuk merealisasikan LPJ mungkin ya. Nah, ini kan sudah mulai mau bantu untuk mengkondisikan," beber narasumber.Kata "mengkondisikan LPJ" memicu tafsir publik. Apakah LPJ disusun sesuai fakta, atau disesuaikan agar "lolos" administrasi?Sebelumnya, narasumber menyebut pihak Kemenag segmen haji sudah menegaskan PPIH Daerah dan Kemenag tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut karena itu anggaran negara.Panitia: "Kami Belum Terima Fee"  Kejanggalan ketiga ada di level paling bawah: panitia pelaksana. Narasumber menegaskan berkali-kali bahwa hak panitia belum dipenuhi."Perlu diangkat kembali bahwa teman-teman panitia juga merasa tidak menerima dan belum menerima fee mereka dalam pelaksanaan kegiatan," tegas narasumber.Jika fee panitia saja belum dibayar, publik berhak bertanya ke mana alokasi dana hibah itu mengalir.Belum Ada Klarifikasi Resmi  Hingga berita ini ditayangkan, pihak A, H.H, B, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika belum memberikan keterangan resmi.Redaksi papaunewsonline.com terus berupaya menghubungi dan meminta hak jawab. Konfirmasi dan dokumen LPJ dari pihak terkait akan dimuat sebagai bagian keberimbangan berita. Penulis: Hendrik Editor: GF 16 Jun 2026, 17:02 WIT
Nakes Jalan Kaki 12 Jam, Pesawat dan Helikopter Pemda Mimika Kapan Terbang Papuanewsonline.com, Mimika,- Pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan tajam setelah terungkap fakta memilukan dimana untuk menyelamatkan pasien yang sakit malaria, tenaga kesehatan di Kampung Arwanop Distrik Tembagapura terpaksa menempuh perjalanan darat berjalan kaki selama 12 jam melewati hutan belantara dan banjir, karena tidak ada persediaan obat dan transportasi.Lucuh dan Ajaibnya, Nakes sudah berupaya sekuat tenaga dalam memberikan  pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, namun bukan mendapat apresiasi dari Bupati Mimika Johanes Rettob.Karena Bupati JR balik mengancam Nakes dengan luapan emosi hingga mengancam akan memecat para Nakes tersebut.Bupati mengakui informasi tersebut tidak benar, Ia bahkan  mengancam  akan mengefaluasi dan memecat para Nakes yang terlibat dalam aksi penyelamat pasien Malaria itu.Mental Emosi tak terkendali dari Bupati Johanes Rettob ini  mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika Eduardus Rahawadan.Bung Edward menilai kecaman Bupati terhadap Nakes,  menunjukan  ketidak kemampuan Bupati sebagai  pemimpin." Bupati ini seakan-akan lupa daratan kalau Visi dan Misi-nya membangun dari Kampung ke Kota, namun peristiwa ini terjadi di kampung, malah tidak diketahui ole Bupati, sudah begitu para Nakes yang sudah berkorban balik diancam ini Bupati model apa? Kalau tidak mampu ya mengundurkan diri," tegas Bung Edward melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Senin (15/5).Terkait dengan pernyataan Bupati secara emosional bahwa  “Ada pesawat, kami bekerja sama dengan Freeport” nan." Pernyataan ini  justru menuai kekecewaan mendalam sekaligus pertanyaan serius dari elemen masyarakat karena mempermalukan diri sendiri," Terangnya. Lanjut Bung Edward, Seharusnya  Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Mimika malu, Jika melayani rakyat saja  harus menggantungkan harapan sepenuhnya pada fasilitas milik perusahaan swasta. " Ini ibarat menjatuhkan harga diri dan meruntuhkan wibawa pemerintahan daerah sendiri,” tegasnya.Bung Edward menyinggung Pesawat dan Helikopter Pemda Mimika yang kini membusuk di hanggar bandara Mosez Kilangin Mimika, padahal uang rakyat APBD Mimika telah dikuras untuk membeli barang mewah tersebut namun tidak ada asas manfaat bagi Masyarakat." Barang Mewah ini menguras APBD Mimika, namun tidak ada asas manfaat yang dinikmati Masyarakat di Timika, sudah begitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga sudah berafiliasi dengan Pemerintah Daerah Mimika untuk Pesawat dan Helikopter ini dijadikan barang rongsokan," ucap bung Edward. Kata dia Pemda berharap PT Freeport untuk memberikan maskapai penerbangan dalam melayani masyarakat sedangkan Pesawat dan Helikopter Pemda tinggal jadi barang rongsokan di Hanggar, hal ini justru mempermalukan Pemerintah Daerah sendiri. “Di mana wibawa pemerintah? Memang wajar meminta bantuan saat benar-benar tidak memiliki kemampuan, namun menjadi keliru fatal jika bergantung secara  terus-menerus,  seolah-olah Pemda tidak punya rencana dan anggaran sendiri," Sorotnya. Bung Edoard menegaskan prinsip kenegaraan memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam hal imi pemerintah daerah bertanggung jawab mutlak untuk melindungi rakyatnya sehingga Pema berharap fasilitas perusahan merupakan perbuatan yang memalukan. “ Bupati harus Tunjukkan kepada masyarakat Mimika! Di mana pesawat dan helikopter yang pernah diklaim akan dibeli atau dimiliki Pemda? Di mana aset daerah yang seharusnya siap siaga melayani nyawa rakyat itu?," Tegasnya. Bung Edward mengingatkan janji lama Bupati Johanes Rettob yang sering diucapkan: “Dulu alasannya jelas: ‘Daripada terus menyewa pesawat dan mengucurkan uang subsidi ke swasta hingga daerah justru merugi, lebih baik kita miliki armada sendiri.’ Janji itu sudah lama terdengar, tapi sampai hari ini faktanya tetap sama."  Di mana buktinya? Pernyataan di depan kamera terasa hampa, sementara tenaga kesehatan dan rakyat harus bertaruh nyawa berjalan kaki berjam-jam menelusuri hutan belantara dan hujan deras apa masi ada nurani untuk membangun Mimika dan Masyarakatnya," Tanya bung Edward. Lanjut dijelaskan bung Edward Kasus ini menampakkan kontradiksi yang menyakitkan: di satu sisi diklaim ada kerja sama dan akses, namun di sisi lain pelayanan nyata gagal terpenuhi. " Jika kerja sama itu nyata dan bisa diandalkan, mengapa tidak dimanfaatkan saat rakyat paling membutuhkan pertolongan darurat? Jika memang belum memiliki sarana sendiri, di mana arah perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah selama ini?," Imbuhnya. Ia menegaskan Bupati Menggantungkan tugas pelayanan dasar yang menjadi kewajiban konstitusional pemerintah pada kebaikan hati perusahaan adalah bukti kegagalan Bupati dalam menata pemerintahan." Bukan berarti kerja sama dilarang, tapi menjadi aib jika itu dijadikan solusi tetap, dan alasan untuk menutupi peswat dan helikopter pemkab Mimika yang saat ini masi di hanggar," Ucapnya.Sosok Pemuda Kei yang kritis  Ini menyebutkan polemik Nakes di Arwahnop, menunjukkan lemahnya prioritas, buruknya akuntabilitas anggaran, serta janji-janji yang ternyata hanya retorika kosong untuk pencitraan semata Bupati dan Wakil Bupati. " Masyarakat Mimika berhak mendapat jawaban yang jelas dan terukur: Ke mana alokasi dana untuk sarana transportasi udara dalam pelayanan publik? Apakah janji memiliki pesawat dan helikopter hanya omong kosong belaka? Atau   pemerintah daerah akan terus nyaman dan lebih bangga menyebut nama perusahaan ketimbang bangga memiliki kemampuan sendiri melayani rakyatnya," Pungkasnya.Pewarta: HendrikEditor     : Gf    15 Jun 2026, 15:34 WIT
Berita utama
Judi Ayam, Dadu & Togel Kilo 10 Diduga Kebal Hukum 26 Jun 2026, 02:09 WIT
Satgas Yonif 753 Temukan Ladang Ganja, Diduga Sumber Logistik Kelompok Bersenjata 25 Jun 2026, 07:28 WIT
Guru SMAN 7 Mimika Sampaikan Keluhan, Minta Bupati Luruskan Penempatan Tendik sesuai Aturan 24 Jun 2026, 17:21 WIT
Temuan BPK Rp8 Miliar Media Mimika Center: Publik Desak Pemkab Mimika Buka Data & Tindak Lanjut 23 Jun 2026, 20:45 WIT
Gelar Kehormatan Bupati Mimika Jadi Sorotan, Warganet Pertanyakan Transparansi Penganugerahan 23 Jun 2026, 19:49 WIT
Berita Terbaru
Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Bantuan Pemda ke Kejari & Lambatnya Kasus dana Rp8 Miliar 26 Jun 2026, 02:27 WIT
Perkuat Riset dan Jejaring, Kunci Perlindungan Warga Sipil serta Demokrasi di Papua 26 Jun 2026, 02:14 WIT
Judi Ayam, Dadu & Togel Kilo 10 Diduga Kebal Hukum 26 Jun 2026, 02:09 WIT
Kepala Suku Dani Tingginambut Sosialisasikan PSN & Salurkan Sembako 25 Jun 2026, 19:16 WIT
APPOAP Apresiasi Sikap Kritis DPRP Papua Tengah, Dorong Pemberdayaan Pengusaha OAP di Mimika 25 Jun 2026, 19:13 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT