Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
TPNPB Umumkan Dua Anggota Gugur Dan Seorang Warga Sipil Ditembak Mati Oleh Aparat Militer Indonesia
Papuanewsonline.com, Yahukimo-, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka dari markas TPNPB di Kota Dekai dua anggota TPNPB gugur dan satu warga sipil ditembak mati oleh militer Indonesia." Kami secara resmi mengumumkan duka nasional kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua, karena dua pasukan khusus TPNPB atas nama Homilek Heluka dan Ereminus Heluka gugur ditembak mati oleh aparat militer Indonesia pada 17 Juli 2026 di pusat Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Tengah," ucap jubir TPNPB Sebby Sambom melalui siaran pers yang diterima Media Papuanewsonline.com, Sabtu (18/7).Kata Sebby Sambom Komando Kodap Yahukimo Mayor Kopitua Heluka juga melaporkan bahwa seorang warga sipil atas nama Yafulok Heluka juga di tembak mati di hari yang sama oleh aparat militer Indonesia." Ada seorang warga sipil juga atas nama Yafulok Heluka ditembak mati oleh militer Indonesia pada hari yang sama di pusat Kota Dekai saat operasi militer Indonesia berlangsung," ungkap Febby.Lanjut Febby Sambom bahwa Dalam operasi tersebut aparat militer Indonesia juga melakukan penembakan di pemukiman warga sipil sehingga warga mengungsi akibat takut menjadi sasaran penembakan dan penangkapan oleh aparat militer Indonesia.Berikut indentitas dua anggota TPNPB Kodap XVI Yahukimo yang gugur dan seorang warga sipil yang ditembak mati;1. Nama: Homilek Heluka Umur: 22 Tahun TTL : Amuma, 1 Maret 2004 Status: Anggota aktif TPNPB Kodap XVI Yahukimo sejak 2024-2026Gugur : 17 Juli 20262. Nama: Ereminus HelukaUmur : 20 tahunTTL : Amuma, 2 Desember 2026Status : Anggota aktif TPNPB Kodap XVI Yahukimo (Batalyon Yamue) sejak tahun 2024-2026Gugur : 17 Juli 20263. Nama: Yafulok HelukaUmur : 30 tahunTTL : Amuma, 18 Maret 1996Status : Warga sipilSebby Sambom dari marakas pusat komando TPNPB menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak orang tua dan keluarga yang telah menyerahkan Homilek Heluka dan Ereminus Heluka untuk bergabung bersama TPNPB dalam medan perang." Atas nama TPNPB 36 Kodap menyapampaikan belasungkawa dan berduka cita atas gugurnya dua prajurit terbaik, serta semua prajurit yang telah gugur dalam perjuangan merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua dari jajahan kolonialisme Indonesia," Tegasnya.Lanjut Sebby Sambom, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengumumkan duka nasional atas gugurnya dua prajurit TPNPB yang ditembak mati serta meminta kepada semua pihak untuk dapat melakukan penyelidikan terkait kematian Yafulok Heluka yang ditembak mati oleh aparat militer Indonesia saat operasi berlangsung. " Kami juga menegaskan kepada aparat militer Indonesia, agar tidak melakukan operasi militer dan penembakan di pemukiman warga sipil, kami meminta seluruh pos-pos militer Indonesia yang berada di pemukiman warga sipil segera dicabut karena dapat membahayakan warga sipil jika serangan dari TPNPB akan dilakukan secara mendadak di semua 36 Kodap," Pungkasnya.Penulis: AbimEditor. : Gf
18 Jul 2026, 14:03 WIT
Law Firm Golda Gelar Penyuluhan Sadar Hukum Di SMK Filadelfia Timika
Papuanewsonline,com. Mimika – Law Firm Golda menggelar kegiatan Penyuluhan Sadar Hukum di SMK Filadelfia Timika. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik memahami hak-hak mereka saat berhadapan dengan masalah hukum.Penyuluhan berlangsung dengan jumlah peserta 50 orang perwakilan dari Kelas 10, 11 dan 12.TUJUAN KEGIATAN Penyuluhan hukum yang dilakukan bertujuan agar setiap warga negara mengetahui hak-haknya jika berhadapan dengan masalah hukum."Kami ingin siswa tidak takut pada hukum. Justru hukum hadir untuk melindungi. Kalau tahu haknya, mereka tidak akan mudah diintimidasi," ujar Jefton Dokainubun, S.H., Sekretaris Law Firm Golda.HAK ATAS BANTUAN HUKUM Materi yang disampaikan merujuk pada amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Setiap Tersangka yang dijerat hukuman lebih dari 5 tahun berhak didampingi Advokat/Pengacara. Jika Tersangka tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), maka penyidik wajib menunjuk Advokat untuk mendampingi. Biaya ditanggung Negara dan pemberiannya berpedoman pada kode etik.HAK MENUNJUK ADVOKAT SENDIRI Hak yang sama juga berlaku bagi Tersangka, Pelapor, Saksi dan Korban untuk menunjuk sendiri Advokatnya.HAK TIDAK TANDATANGAN BAP Seorang Tersangka berhak untuk tidak membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini dapat dilakukan jika isi BAP tidak sesuai dengan keterangan, atau jika Tersangka diintimidasi dan diarahkan untuk mengakui hal yang tidak dilakukannya.HAK INGKAR DI PERSIDANGAN Hak ingkar dapat dilakukan oleh Terdakwa saat perkara disidangkan di pengadilan. Ini terjadi jika saat diperiksa sebagai Tersangka ada dugaan paksaan, intimidasi dan ancaman kekerasan, sehingga isi BAP tidak sesuai dengan yang sebenarnya diketahui.MATERI LAINNYA Selain hak-hak dalam KUHAP, pemateri juga membagikan pengetahuan tentang cara menciptakan budaya hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga.PEMATERI DAN PESERTA Pemateri dalam penyuluhan ini adalah Hendra Jamlaay selaku Direktur dan Lukman Chakim selaku Kabid Advokasi dan Penanganan Perkara Law Firm Golda. Kegiatan ini diikuti 50 peserta didik perwakilan Kelas 10, 11 dan 12 SMK Filadelfia.PENYERAHAN BUKU SADAR HUKUM Di akhir kegiatan, Law Firm Golda menyerahkan 10 (sepuluh) Buku Sadar Hukum kepada peserta melalui Wakil Ketua OSIS SMK Filadelfia. Buku tersebut diharapkan menjadi referensi pengetahuan hukum secara berkesinambungan di lingkungan sekolah. Penulis: HendrikEditor: OF
18 Jul 2026, 12:36 WIT
KPK dan Empat Polda Se-Tanah Papua Perkuat Sinergi Berantas Korupsi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkokoh kerja sama dengan jajaran Kepolisian Daerah di seluruh wilayah Tanah Papua guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hal ini ditegaskan Ketua KPK Setyo Budiyanto seusai memimpin Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digelar di Polda Papua, Jumat (17/7/2026). Kegiatan ini dihadiri penyidik dari Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Papua Tengah, dan Polda Papua Barat Daya, baik secara langsung maupun daring.Setyo menjelaskan forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan pemahaman terkait tugas, kewenangan, sekaligus menampung berbagai kendala yang dialami para penyidik di lapangan. “Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi guna memastikan seluruh langkah penanganan perkara berjalan sesuai aturan serta mengatasi hambatan yang ditemui,” ujarnya. Selain hal teknis, KPK juga memberikan penguatan strategi penindakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi nyata di wilayah Papua.Ia berharap pertemuan ini tidak berhenti pada seremonial semata, melainkan melahirkan kerja sama yang lebih erat, terpadu, dan berkelanjutan. “Harapannya, seluruh proses penegakan hukum yang kita jalankan benar-benar mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang sesungguhnya,” tegas Setyo. Selama berlangsungnya rapat, suasana diskusi berjalan sangat aktif, terbuka, dan konstruktif saat para peserta saling bertukar pandangan serta menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan.Kesepakatan yang terjalin menjadi pondasi kuat agar tidak ada lagi sekat dalam penindakan kejahatan korupsi. Sinergi ini menjamin setiap perkara ditangani secara profesional, tuntas, dan berlandaskan hukum yang adil, tanpa memandang kedudukan atau wilayah. Ke depannya, koordinasi dan pengawasan bersama akan terus ditingkatkan guna menutup celah penyimpangan yang merugikan negara dan rakyat.Penulis: JidEditor: OF
18 Jul 2026, 10:19 WIT
Jalin Sinergi Tanpa Sekat, Kapolres Baru Alredo Agustinus Rumbiak Silaturahmi ke Kejari Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Kapolres Mimika yang baru menjabat, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, melakukan kunjungan silaturahmi resmi ke Kejaksaan Negeri Mimika di Jalan Agimuga, Mile 32, Jumat (17/7/2026). Kedatangan ini disambut langsung Kepala Kejari Mimika, Dr. I Putu Eka Suyantha, bersama jajaran pimpinan kedua lembaga. Langkah ini menjadi awal pembangunan hubungan kerja sama yang lebih erat, kokoh, dan bermakna bagi penegakan hukum di wilayah Mimika.Dalam pertemuan tersebut, Alredo menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial perkenalan jabatan semata. Ia juga menegaskan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan adalah dua pilar utama dalam satu sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi yang berjalan seiring sejalan mutlak diperlukan agar setiap proses hukum berjalan lancar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.“Kita harus berjalan bersama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergitas ini sangat penting untuk memastikan masyarakat merasakan pelayanan hukum yang terbaik, serta mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang nyata,” ujar Alredo. Ia berharap ke depannya tidak ada lagi sekat yang memisahkan, melainkan semangat gotong royong dalam menindak tegas setiap pelanggaran hukum demi menjaga ketertiban umum.Kepala Kejari Mimika, Dr. I Putu Eka Suyantha, menyambut hangat dan sangat mengapresiasi langkah awal yang diambil Kapolres. Beliau sepakat bahwa pertemuan ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat. Kedua belah pihak bersepakat menjaga hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung, dan saling melengkapi demi mewujudkan suasana yang aman, tenteram, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh warga Timika.Penulis: JidEditor: OF
18 Jul 2026, 10:08 WIT
Kejari Mimika Terapkan Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum Semakin Humanis dan Berkeadilan
Papuanewsonline.com, Mimika – Kejaksaan Negeri Mimika kembali menunjukkan komitmen menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya tegas, namun juga berkeadilan dan humanis. Melalui ekspose perkara secara virtual bersama Direktorat A Jampidum Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Papua pada Kamis (16/7/2026), lembaga ini resmi mendapatkan persetujuan penerapan mekanisme Keadilan Restoratif untuk perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang menjerat tersangka berinisial ARS.Kegiatan ini dihadiri Wakil Kajati Papua Asmadi, Asisten Tindak Pidana Umum Dr. Lapatawe B. Hamka, serta jajaran terkait. Kepala Kejari Mimika, Dr. I Putu Eka Suyantha, didampingi jajaran memaparkan perkara yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk adanya perdamaian murni antara pelaku dan korban, serta pertimbangan yuridis dan sosiologis yang mendukung penyelesaian tanpa sidang pengadilan.Kajari Mimika menjelaskan, disetujuinya permohonan ini menjadi bukti nyata arah reformasi hukum yang tidak lagi semata mengutamakan pemenjaraan. Mekanisme ini justru lebih memprioritaskan pemulihan hak korban, pemulihan hubungan sosial, serta kembalinya keharmonisan di tengah masyarakat. “Keadilan Restoratif mengajarkan kami bahwa hukum bukan sekadar alat menghukum, melainkan sarana merawat keadilan dan kemanusiaan yang utuh,” tegasnya.Penerapan kebijakan ini juga dinilai langkah strategis untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus mengajarkan pelaku bertanggung jawab secara wajar sesuai kesepakatan bersama korban. Ke depannya, Kejari Mimika menegaskan akan menerapkan pendekatan ini secara selektif, objektif, dan akuntabel hanya pada perkara yang benar-benar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.Penulis: JidEditor: OF
18 Jul 2026, 10:05 WIT
Kapolda Maluku Perkuat Kolaborasi Bersama Kejati
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai bagian dari upaya membangun penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan, dan memberikan kepastian hukum guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan nasional.Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat (17/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan sebagai dua pilar utama dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) guna menghadirkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Maluku, serta para Pejabat Utama Polda Maluku. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan, S.H., M.H., didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, S.H., M.H., Asisten Pemulihan Aset Devi Muskitta, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha Aryanto Novindra, S.H., M.H., serta para Koordinator Kejaksaan Tinggi Maluku, yakni Abraham J. Batoek, S.H., M.H., Samy Sappulete, S.H., M.H., dan Amri Kurniawan, S.H., M.H.Selain mempererat hubungan kelembagaan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Kapolda untuk memperkenalkan Wakapolda Maluku beserta sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku yang baru melaksanakan serah terima jabatan. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menghadapi dinamika penegakan hukum, menjaga stabilitas keamanan daerah, serta mendukung iklim pembangunan dan investasi di Provinsi Maluku.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa hubungan harmonis antara Polri dan Kejaksaan bukan sekadar bagian dari agenda silaturahmi, melainkan fondasi penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan daerah."Silaturahmi ini bukan hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang semakin solid. Hubungan kerja yang baik akan memperkuat kualitas penegakan hukum, menghadirkan kepastian hukum, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, tantangan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di Provinsi Maluku semakin kompleks sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat antarpenegak hukum. Oleh karena itu, sinergi yang selama ini terjalin harus terus dipelihara agar setiap persoalan hukum dapat ditangani secara profesional, proporsional, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.Ia menambahkan, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, koordinasi yang baik antara Polri, Kejaksaan, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim keamanan yang kondusif."Keamanan yang kondusif merupakan fondasi pembangunan. Ketika koordinasi antarlembaga berjalan baik, maka proses penegakan hukum akan semakin efektif, kepastian hukum semakin terjamin, kepercayaan masyarakat meningkat, dan iklim pembangunan maupun investasi dapat tumbuh dengan baik," ujar Kapolda.Kapolda juga menegaskan bahwa Polda Maluku senantiasa membuka ruang komunikasi dengan seluruh lembaga negara maupun pemangku kepentingan sebagai bentuk implementasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif."Polda Maluku selalu terbuka untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh mitra strategis. Sinergi yang kuat akan menghasilkan pelayanan hukum yang lebih baik sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudy Irmawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Maluku beserta jajaran sebagai wujud nyata komitmen memperkuat hubungan antarpenegak hukum.Menurut Kajati, kerja sama yang selama ini terjalin antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku telah berjalan dengan baik dan menjadi modal penting dalam menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, serta semakin dipercaya masyarakat."Kami mengapresiasi kunjungan Bapak Kapolda beserta jajaran. Sinergi yang telah terbangun selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum semakin efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Rudy Irmawan.Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai dinamika hukum, meningkatkan efektivitas komunikasi antarlembaga, serta memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Maluku.Penguatan sinergi antara Polri dan Kejaksaan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung sistem penegakan hukum nasional yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mampu mendorong iklim pembangunan dan investasi yang sehat.Secara terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan kunjungan tersebut merupakan implementasi komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Sinergitas antara Polri dan Kejaksaan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Melalui komunikasi dan koordinasi yang semakin solid, Polda Maluku berkomitmen menjaga stabilitas keamanan daerah, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung agenda pembangunan nasional melalui terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut berakhir pada pukul 10.00 WIT. Pertemuan itu menegaskan komitmen bersama Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk terus memperkuat koordinasi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. PNO-12
18 Jul 2026, 08:02 WIT
Kunker ke Sorong, Astamaops Kapolri Dorong Transformasi Layanan 110 dan Command Center
Papuanewsonline.com, Sorong – Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) Komjen Pol. Dr. M. Fadil Imran, M.Si., mendorong transformasi pelayanan kepolisian melalui penguatan integrasi Layanan Polisi 110, Command Center, SPKT, Samapta, serta fungsi patroli agar mampu menghadirkan respons yang lebih cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.Hal tersebut disampaikan Komjen Pol. Fadil Imran saat melakukan kunjungan kerja ke Polresta Sorong Kota, Papua Barat Daya, Kamis (16/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Astamaops Kapolri meninjau langsung pelaksanaan Layanan Polisi 110, mekanisme Command Center, hingga pola koordinasi antara operator, Pamapta, SPKT, dan personel yang bertugas di lapangan.Berdasarkan data Posko Command Center 110 Mabes Polri, sepanjang Januari hingga Juni 2026 Layanan Polisi 110 Polresta Sorong Kota menerima 3.392 panggilan, dengan 2.672 panggilan berhasil dijawab dan success call rate mencapai 88,18 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada pada angka 80,37 persen sekaligus menempatkan Polresta Sorong Kota pada posisi kedua di jajaran Polda Papua Barat Daya.Meski mengapresiasi peningkatan tersebut, Fadil menegaskan bahwa indikator keberhasilan pelayanan tidak berhenti pada jumlah panggilan yang berhasil dijawab."Telepon terjawab adalah awal dari pelayanan, bukan akhir. Yang harus kita pastikan adalah setelah masyarakat menyampaikan masalahnya, siapa yang bergerak, berapa lama polisi sampai, dan apakah persoalan masyarakat benar-benar tertangani," ujar Fadil.Menurutnya, paradigma pelayanan kepolisian perlu bergeser dari sekadar menerima laporan menuju memastikan setiap laporan memperoleh tindak lanjut hingga masyarakat benar-benar mendapatkan bantuan.Ia menjelaskan bahwa alur pelayanan harus berjalan secara utuh, dimulai dari laporan diterima melalui Layanan Polisi 110, diverifikasi, diteruskan kepada personel terdekat, ditindaklanjuti di lapangan, hingga hasil penanganannya kembali dimonitor."Jangan hanya bertanya berapa telepon yang kita jawab. Mulai bertanya, berapa masyarakat yang benar-benar kita bantu. Itu ukuran pelayanan yang jauh lebih penting," katanya.Untuk mendukung hal tersebut, Astamaops Kapolri meminta jajaran mulai mengukur waktu respons secara bertahap, mulai dari waktu laporan diterima, waktu penugasan personel, hingga waktu kedatangan anggota di lokasi. Pengukuran tersebut dinilai penting agar pimpinan dapat mengetahui setiap tahapan pelayanan yang masih perlu diperbaiki.Selain memperkuat Layanan Polisi 110, Fadil juga menekankan pentingnya integrasi antar fungsi kepolisian agar masyarakat tidak dibebani dengan struktur internal organisasi."Masyarakat tidak perlu memikirkan ini urusan fungsi yang mana. Bagi masyarakat sederhana: saya membutuhkan polisi. Tugas kitalah memastikan kebutuhan itu diteruskan kepada personel yang paling tepat dan paling cepat," tegasnya.Menurutnya, Layanan Polisi 110, Pamapta, SPKT, Samapta, patroli, Lantas hingga Reskrim harus menjadi bagian dari satu sistem pelayanan yang saling terhubung sehingga setiap informasi yang diterima dapat segera berubah menjadi keputusan operasional dan tindakan di lapangan.Dalam kesempatan tersebut, Fadil juga memperkenalkan paradigma baru mengenai fungsi Command Center. Ia menegaskan bahwa Command Center tidak boleh dipandang semata sebagai ruangan dengan layar besar dan teknologi canggih, melainkan sebagai pusat komando yang mampu menerima informasi, menganalisis situasi, mengambil keputusan, menggerakkan personel, dan memastikan setiap persoalan masyarakat terselesaikan."Command Center jangan selalu dibayangkan sebagai ruangan besar dengan banyak layar atau teknologi yang mahal. Semua itu adalah alat. Hakikat Command Center adalah bagaimana kita menerima informasi, memahami masalah, mengambil keputusan, menggerakkan anggota, dan memastikan masalah masyarakat ditangani," jelasnya.Karena itu, ia meminta seluruh jajaran tidak menunggu kelengkapan fasilitas untuk mulai membangun sistem pelayanan yang efektif. Menurutnya, Command Center dapat berjalan optimal selama memiliki operator yang siap, Layanan Polisi 110 yang aktif, komunikasi radio yang terhubung, data personel yang dapat digerakkan, serta pimpinan yang mampu mengambil keputusan secara cepat.Selain memperkuat pelayanan yang bersifat responsif, Astamaops Kapolri juga mendorong pemanfaatan data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan kejahatan.Berdasarkan data DORS Polri, sepanjang tahun 2025 tercatat 2.429 kasus kejahatan di wilayah hukum Polresta Sorong Kota, sedangkan periode Januari hingga Juni 2026 tercatat 1.503 kasus. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi jenis kejahatan yang paling dominan, dengan 613 kasus pada tahun 2025 dan 363 kasus selama Januari–Juni 2026.Fadil meminta data tersebut tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi diterjemahkan menjadi informasi operasional melalui pemetaan lokasi dan waktu rawan kejahatan sehingga patroli dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran."Data harus bisa menjawab: kejahatan paling sering terjadi di mana, jam berapa paling rawan, bagaimana pola kejadiannya, dan patroli mana yang paling dekat. Dari situ kita bisa menggerakkan anggota dengan lebih tepat," ujarnya.Ia berharap pendekatan berbasis data mampu mengubah pola kerja kepolisian dari yang semula lebih banyak bersifat reaktif menjadi semakin preventif melalui kehadiran personel pada lokasi dan waktu yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.Menutup arahannya, Fadil menegaskan bahwa seluruh transformasi tersebut pada akhirnya bertujuan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin cepat, humanis, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat."Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai seberapa canggih teknologi yang kita miliki ataupun seberapa besar layar yang ada di Command Center. Masyarakat menilai apakah ketika membutuhkan pertolongan, polisi dapat hadir dengan cepat dan membantu menyelesaikan masalahnya," pungkasnya. PNO-12
18 Jul 2026, 07:53 WIT
Hadiri Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela, Kapolda Maluku Kawal Investasi Strategis Nasional
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Babak baru pembangunan sektor energi nasional resmi dimulai dengan pelaksanaan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela di Site Shelter PT INPEX Masela Ltd., Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (16/7/2026). Proyek bernilai investasi sekitar USD20–21 miliar atau lebih dari Rp340 triliun tersebut menjadi tonggak penting penguatan ketahanan energi nasional sekaligus menandai dimulainya pembangunan salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menghadiri langsung prosesi groundbreaking bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, President & CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, pimpinan SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PETRONAS, serta para pemangku kepentingan lainnya.Peresmian groundbreaking dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui sambungan video dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa proyek LNG Abadi Masela merupakan proyek strategis yang telah dinantikan selama puluhan tahun dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi, mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan investasi nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan proyek tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Pemerintah meminta agar penyelesaian hak-hak masyarakat dilakukan secara adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tenaga kerja lokal diprioritaskan, pelaku usaha daerah dilibatkan, serta seluruh tahapan pembangunan dijalankan secara transparan dan akuntabel.Dalam laporannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa LNG Abadi Masela merupakan salah satu proyek energi paling strategis di Indonesia yang diproyeksikan memiliki kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun. Selain memperkuat pasokan energi nasional, proyek tersebut diharapkan meningkatkan penerimaan negara, menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Menurut Bahlil, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak masyarakat terdampak melalui mekanisme penyelesaian yang mengedepankan prinsip keadilan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, dalam menjaga stabilitas keamanan agar pembangunan berjalan sesuai target.Di sela kegiatan, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen penuh mengawal seluruh tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan iklim investasi nasional."Groundbreaking LNG Abadi Masela bukan sekadar dimulainya pembangunan sebuah proyek energi, tetapi merupakan tonggak sejarah pembangunan nasional yang akan menentukan masa depan ketahanan energi Indonesia. Karena itu, Polda Maluku bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memberikan jaminan keamanan yang profesional, humanis, dan berkelanjutan agar seluruh tahapan pembangunan berlangsung aman, tertib, dan lancar," tegas Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan melalui pola terpadu yang melibatkan seluruh fungsi operasional kepolisian, mulai dari pengamanan VVIP, pengamanan objek vital nasional, pengamanan jalur distribusi logistik, pengamanan kawasan proyek, pengaturan arus lalu lintas, hingga deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.Menurutnya, keberhasilan investasi sangat ditentukan oleh terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Karena itu, Polri hadir tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kepastian keamanan yang dibutuhkan dunia usaha dan investor."Keamanan merupakan fondasi utama pembangunan. Ketika stabilitas terjaga, investasi akan tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, perekonomian daerah bergerak, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Polri akan terus mengawal setiap tahapan pembangunan PSN LNG Abadi Masela demi kepentingan masyarakat, daerah, dan bangsa Indonesia," ujar Kapolda.Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta mendukung pembangunan proyek strategis nasional tersebut agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Maluku, khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan keberhasilan pelaksanaan groundbreaking yang berlangsung aman dan tertib merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., PT Pertamina (Persero), PETRONAS, serta seluruh pemangku kepentingan."Polda Maluku telah menyiapkan pengamanan secara terpadu sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan groundbreaking. Pengamanan tidak hanya difokuskan pada pejabat negara dan tamu VVIP, tetapi juga mencakup objek vital, jalur distribusi logistik, kawasan proyek, serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan agar seluruh rangkaian agenda nasional ini berlangsung aman, tertib, dan kondusif," ujar Rositah.Kabid Humas menambahkan, keberhasilan pengamanan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah sekaligus menciptakan kepastian keamanan yang dibutuhkan dunia usaha untuk berinvestasi di Indonesia."Polri akan terus mengawal setiap tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan Presisi. Kami ingin memastikan iklim investasi di Maluku tetap kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, memperkuat ketahanan energi nasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela menjadi tonggak penting bagi pembangunan nasional. Selain memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama industri gas alam dunia, proyek ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal.Dengan pengamanan yang terintegrasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan pembangunan PSN LNG Abadi Masela sebagai wujud dukungan Polri terhadap keberhasilan program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. PNO-12
17 Jul 2026, 11:02 WIT
Groundbreaking PSN Resmi Dimulai, Kapolda Maluku Sambut Kedatangan Para Menteri dan Investor
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Tahapan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Kamis (16/7/2026). Sebagai salah satu proyek energi terbesar dan paling strategis di Indonesia, pelaksanaan agenda nasional tersebut mendapat pengamanan maksimal dari Polda Maluku yang bersinergi dengan TNI, Paspampres, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, menyambut langsung kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Dr. Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, serta CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, bersama jajaran pimpinan perusahaan migas nasional dan internasional yang akan menghadiri rangkaian groundbreaking.Penyambutan dilaksanakan di Base Ops Lanud IG Dewanto dan Bandar Udara Mathilda Batlayeri, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran para menteri, pimpinan lembaga negara, serta investor global tersebut menandai dimulainya fase penting pembangunan PSN LNG Abadi Masela yang diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama ketahanan energi nasional sekaligus investasi strategis terbesar di kawasan timur Indonesia.Selain Forkopimda Provinsi Maluku, penyambutan turut dihadiri unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta sejumlah pejabat kementerian, BUMN sektor energi, dan mitra strategis lainnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan, Polda Maluku telah menyiapkan sistem pengamanan secara menyeluruh melalui pola pengamanan berlapis untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kedatangan pejabat negara, investor, jalur pergerakan rombongan, lokasi akomodasi, objek vital nasional, hingga kawasan pelaksanaan groundbreaking."Groundbreaking LNG Abadi Masela merupakan agenda strategis nasional yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan ketahanan energi Indonesia sekaligus pembangunan Provinsi Maluku. Karena itu, kami memastikan seluruh personel pengamanan telah menempati titik-titik strategis sesuai rencana operasi yang telah disusun. Seluruh unsur pengamanan bekerja secara terpadu bersama TNI, Paspampres, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pejabat negara, tamu VVIP, investor, maupun masyarakat," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, pengamanan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga mengedepankan deteksi dini, pengamanan objek vital, pengamanan jalur distribusi, pengawasan potensi gangguan keamanan, serta koordinasi lintas sektoral guna memastikan seluruh agenda negara berlangsung aman, tertib, dan tanpa hambatan."Keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan investasi. Oleh karena itu, Polri berkomitmen menghadirkan situasi kamtibmas yang kondusif agar seluruh tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela berjalan lancar, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional," ujar Kapolda.Ia menambahkan, proyek LNG Abadi Masela memiliki arti strategis tidak hanya bagi Provinsi Maluku, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan produksi gas bumi, menarik investasi bernilai besar, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam industri energi global.Kapolda menegaskan, Polda Maluku akan terus mengawal seluruh tahapan pembangunan proyek tersebut melalui pengamanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keamanan yang mendukung iklim investasi nasional.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pengamanan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela dilaksanakan melalui operasi yang melibatkan seluruh fungsi kepolisian dengan dukungan penuh TNI, Paspampres, pemerintah daerah, SKK Migas, serta seluruh pemangku kepentingan.Polda Maluku telah menyiapkan pengamanan secara terpadu mulai dari kedatangan pejabat negara, pengamanan jalur, lokasi kegiatan, hingga objek-objek vital yang menjadi bagian dari rangkaian Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela. Seluruh personel bekerja secara profesional, presisi, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar," ujar Rositah.Menurutnya, keberhasilan pengamanan agenda nasional tersebut menjadi bukti kuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program prioritas pemerintah."Polri berkomitmen mengawal setiap tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian keamanan bagi investasi. Keamanan yang kondusif akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia," tutup Kabid Humas.Seluruh rangkaian penyambutan pejabat negara, investor, dan tamu VVIP berlangsung aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan tersebut menjadi cerminan kuatnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal dimulainya pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela, yang diharapkan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi, peningkatan investasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. PNO-12
16 Jul 2026, 18:29 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
