Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Patroli "Blue Light" Samapta Polda Maluku Redam Ketegangan Warga di Air Besar Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Samapta menggelar patroli skala besar dengan nama Blue Light Patrol pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (11-12/10/2025) di kota Ambon.Patroli yang dipimpin langsung oleh Direktur Samapta Polda Maluku Kombes Pol. Agus Pudjianto, SH., M.Si ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, atau tindak kejahatan di ibukota provinsi Maluku.Menggunakan sejumlah kendaraan bermotor, personel Samapta Polda Maluku melaksanakan patroli di sejumlah daerah rawan di Ambon termasuk menyasar kawasan Aster, Batu Merah, Belakang Soya, Taman Pattimura, Jalan Ay. Patty, Tugu Trikora, Batu Gantong, Belakang Amplas, Pelabuhan Slamet Riyadi, Pasar Mardika, Ongko Liong hingga kembali ke Markas Ditsamapta di Tantui.Dalam kegiatan tersebut, para personel juga menyapa dan berdialog dengan masyarakat untuk menerima saran dan masukan. Termasuk menghampiri sekelompok pemuda yang masih nongkrong di tengah jalan."Kami berdialog dengan masyarakat, dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas," kata Kombes Agus.Pada kesempatan itu, tim juga melakukan sosialisasi terkait Call Center 110 sebagai layanan pengaduan masyarakat kepada pihak Kepolisian."Daerah titik rawan premanisme juga kami sasar. Termasuk patroli ke tempat pemukiman warga, tempat keramaian/hiburan, serta memonitor kegiatan masyarakat," ungkapnya.Tak menggunakan kendaraan bermotor, patroli juga dilakukan dengan cara berjalan kaki. Tim menghampiri masyarakat yang sementara duduk berkelompok secara humanis, menyapa menjalin kedekatan, menyerap informasi keluhan dan laporan masyarakat. "Kami juga menghimbau dan mengajak masyarakat untuk bersama - sama menjaga situasi Kamtibmas di seputaran Kota Ambon," ungkapnya.Patroli yang kerap dilaksanakan ini juga merupakan komitmen Polda Maluku untuk selalu hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat."Patroli yang dilakukan ini juga untuk mencegah terjadinya potensi gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata karena adanya niat dan kesempatan," ungkapnya.Saat patroli digelar, tim juga menerima laporan terjadinya bentrok antar warga di kawasan Air Besar. Kedua kelompok massa yang bertikai akhirnya berhasil dipisahkan."Saat itu petugas mencari tau sebab terjadinya bentrok dan mengamankan kedua pihak, kemudian melakukan pendekatan secara humanis, membangun komunikasi, dan berdialog dengan kelompok masyarakat," jelasnya.Pada kesempatan itu, selain meminta kedua belah pihak kembali ke rumah masing-masing, tim patroli juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras."Kami juga memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Juga melakukan pendekatan secara humanis dengan tokoh masyarakat yang berada di daerah Kahena," jelasnya. PNO-12
13 Okt 2025, 07:52 WIT
RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Terima Kunjungan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta - Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri menerima kunjungan dari perwakilan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang lebih efektif antara Koroner Inggris dengan otoritas terkait di Indonesia, terutama dalam hal penanganan autopsi jenazah yang akan direpatriasi ke Inggris serta penanganan kasus hukum yang berkaitan dengan kondisi kematian jenazah tersebut.Rombongan dari Kedutaan Besar Inggris terdiri dari Poonam Jandu selaku Coroner Liaison Officer, Falma Kemalasari selaku Vice Consul - British Embassy Jakarta, dan Gilang Ahmad Rizki selaku Pro-Consul - British Embassy Jakarta. dan diterima langsung oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. Prima Heru Yulihartono, M.Kes., M.H., beserta jajaran pejabat utama dan tim dari Instalasi Kedokteran Forensik.Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang prosedur dan layanan forensik di Indonesia, sekaligus berbagi pengalaman terkait penanganan jenazah warga negara asing (WNA) dalam proses repatriasi, baik di Indonesia maupun di Inggris. Kepala RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas negara di bidang forensik.“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini. Komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak kedutaan sangat penting untuk memastikan proses forensik berjalan profesional dan transparan,” ujarnya pada Jumat, (10/10/2025).Perwakilan Kedutaan Besar Inggris juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung mengenai praktik forensik di Indonesia.Melalui kunjungan ini, RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri dan Kedutaan Besar Inggris berharap dapat terus memperkuat kerja sama di bidang kedokteran forensik serta membangun sinergi dalam penanganan kasus kemanusiaan lintas negara. PNO-12
12 Okt 2025, 19:35 WIT
Densus 88 AT Polri Gelar Seminar Nasional Kolaboratif Agama dan Radikalisme
Papuanewsonline.com, Jakarta - Densus 88 AT Polri melalui Direktorat Pencegahan berkolaborasi dengan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu menggelar Seminar Nasional Kolaboratif Agama dan Radikalisme dengan tema "Sinergi dalam Menangkal Ideologi Radikal di Era Digital" pada Kamis, 9 Oktober 2025.Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta dan diisi oleh narasumber Dr. M. Najih Arromadhoini, M.Ag. Dalam materinya, Dr. Najih menjelaskan tentang fenomena global terorisme yang menjadi ancaman beragama dan trend radikalisme yang sudah berkembang sejak tahun 1960-an.Dr. Najih juga menjelaskan bahwa radikalisme dapat terjadi pada semua agama, dan kelompok radikal memiliki afiliasi di Indonesia seperti Al-Qaeda dan JAD. Ia juga menekankan pentingnya menguatkan wawasan keagamaan dan kebangsaan untuk mencegah radikalisme.Sesi tanya jawab juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini, di mana peserta aktif bertanya dan berdiskusi dengan narasumber tentang ideologi yang benar, cara membedakan ajaran radikalisme di media sosial, dan mengapa banyak golongan-golongan dalam Islam.Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Bengkulu. PNO-12
12 Okt 2025, 19:32 WIT
Komitmen Dukung Demokrasi, STIK Lemdiklat Tekankan Peran Polri Jaga Keamanan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Seminar Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. sebagai narasumber dengan materi “Polisi sebagai Guardian of Democracy.” Dalam paparannya, beliau menekankan peran strategis Polri dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas keamanan dan perlindungan hak-hak demokratis warga negara. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi ilmiah bagi para aparatur dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mendiskusikan sinergi antara fungsi Aparatur Negara dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM dalam sistem demokrasi modern.Ketua STIK juga menegaskan bahwa transformasi Polri harus diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan internal yang memperkuat konsep Democratic Policing. Dalam paradigma ini Polri tidak sekadar bertindak sebagai alat negara, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan supremasi hukum.Transformasi Polri meliputi tiga dimensi perubahan: kebijakan dan regulasi, operasional, serta kultur organisasi. Inovasi seperti penerapan Body-Worn Camera (BWC), penguatan pengawasan independen, dan pendidikan HAM berkelanjutan menjadi langkah konkret untuk membangun kepolisian yang humanis dan berkeadaban. Melalui kegiatan ini STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya sebagai pusat keilmuan yang aktif mendukung reformasi kepolisian yang demokratis, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri. PNO-12
12 Okt 2025, 19:09 WIT
Diduga Kematian Pemuda di Ngadi Tidak Wajar, Polres Tual Gelar Penyelidikan Ulang
Papuanewsonline.com, Tual - Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tual secara cepat berhasil mengungkap kasus kematian NB, yang ditemukan di Persimpangan Jalan Desa Ngadi, tepatnya di dekat toko Fikal, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, Rabu (8/10/2025).Korban NB tewas karena diduga mengalami tindak pidana kekerasan bersama. Para pelaku kemudian melakukan rekayasa seakan-akan korban meregang nyawa akibat mengalami kecelakaan lalu lintas."Para tersangka membuat sebuah skenario kematian korban adalah akibat kecelakaan lalu-lintas," ungkap Kapolres Tual AKBP. Adrian S.Y. Tuuk, S.I.K., M.H, melalui keterangannya, Sabtu (11/10/2025).Berkat keahlian tim penyidik yang merasa ada kejanggalan atas kematian korban akibat kecelakaan lalu lintas, kasus ini pun diselidiki secara intens. Tim penyidik bekerja maraton mengumpulkan sejumlah alat bukti, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap enam terduga pelaku sebagai saksi.Berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara oleh penyidik yang di pimpin Kasat Reskrim Polres Tual IPTU Aji Prakoso Trisaputra, S.Tr. K., M.Si, maka kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Keenam terduga pelaku penganiayaan yang sebelumnya berstatus sebagai saksi, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka."Para tersangka membuat sebuah skenario kematian Korban adalah akibat kecelakaan lalu-lintas, dengan merekayasa Tempat Kejadian Perkara (TKP)," katanya.Para Tersangka melakukan rekayasa kematian Korban, dengan menjatuhkan sepeda motor dan menendang tempat penjualan minyak di TKP. "Pelaku yang lain membawa Korban dan meletakannya di Gazebo yang ada di dekat TKP," jelasnya.Tim penyidik menetapkan keenam Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor; LP-B/91/2025/SPKT/POLRES TUAL/POLDA MALUKU. Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penahan terhadap mereka."Para tersangka dijerat dengan Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 56 ke-1 Jo pasal 221 KUHPidana. Tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan turut serta melakukan kejahatan dan tindakan menghalang-halangi proses hukum," ungkapnya.Kapolres Tual mengungkapkan, keenam di rumah tahanan Polres Tual. "Kami memberikan apresiasi atas kerja cepat dan responsif dari Sat Reskrim Polres Tual. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Ngadi dan Polsek Dullah Utara atas kerja sama secara profesional serta transparan dalam setiap proses penyidikan," ucapnya.Pada kesempatan tersebut, Kapolres Tual juga menghimbau kepada keluarga korban dan masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas yang sudah aman dan kondusif di Kota Tual. PNO-12
11 Okt 2025, 21:00 WIT
Tempatkan Oknum Anggota Brimob di Ruangan Khusus, Kabid Humas Tegaskan Hukum Tetap Berjalan
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas institusi Polri dengan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum anggota Brimob berinisial Bripka R.N.Sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan kasus yang tengah diproses oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku, terhadap oknum anggota tersebut telah dijatuhkan hukuman tindakan penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak 9 Oktober hingga 28 Oktober 2025.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dalam keterangan resminya, Kamis (9/10/2025), menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam menjamin proses pemeriksaan berjalan secara objektif dan transparan.“Penempatan di tempat khusus dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap oknum anggota Brimob berinisial Bripka R.N. Hal ini merupakan prosedur yang lazim dan tegas untuk memastikan proses etik berjalan tanpa intervensi,” ujar Kabid Humas.Dijelaskan, penempatan di tempat khusus tersebut dilakukan setelah Bidpropam Polda Maluku melakukan serangkaian klarifikasi terhadap korban, saksi-saksi, serta terlapor. Saat ini, penyidik Propam terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap berbagai pihak terkait untuk mendalami bukti-bukti yang ada.“Langkah ini menunjukkan keseriusan Polda Maluku dalam menegakkan hukum secara profesional dan tidak pandang bulu, termasuk terhadap anggota Polri yang diduga melanggar hukum maupun kode etik,” tambah Roem.Selain proses etik, Polda Maluku juga memastikan bahwa penanganan aspek pidana dari perkara ini tetap berjalan paralel oleh penyidik yang berwenang, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.“Kami pastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Jika terbukti bersalah, maka akan diberikan sanksi tegas, baik secara pidana maupun etik,” tegasnya.Polda Maluku juga berkoordinasi dengan instansi dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan korban mendapat pendampingan psikologis dan hukum yang memadai selama proses pemeriksaan berlangsung.Kabid Humas menambahkan, institusi Polri tidak akan mentolerir bentuk pelanggaran yang merusak kepercayaan publik.“Kami ingin menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dengan menegakkan hukum secara terbuka, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya. PNO-12
10 Okt 2025, 21:01 WIT
Akibat Pengrusakan Kantor DPD Golkar, Kerugian Materil Capai Rp70 juta
Papuanewsonline.com, Ambon – Kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap barang dan/atau pengrusakan yang terjadi di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku kini resmi dilaporkan ke Polda Maluku. Laporan tersebut dibuat oleh Theodoron Makarios Soulisa, S.H., selaku pelapor sekaligus Wakil Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM DPD Golkar Maluku, pada Kamis, (19/10/2025.)Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K mengatakan, Peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada Kamis, 9 Oktober 2025 sekitar pukul 15.00 WIT, di Jl. Ade Irma Nasution, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di area kantor DPD Partai Golkar Maluku.Menurut Rositah, sesuai laporan yang diterima, terlapor dalam kasus tersebut adalah JFM bersama sekitar 30 orang lainnya, yang diduga datang ke lokasi dan melakukan tindakan pengrusakan terhadap bangunan kantor serta sejumlah barang inventaris milik DPD Partai Golkar Maluku. Setelah melakukan aksi tersebut, para pelaku kemudian meninggalkan tempat kejadian perkara.Akibat dari peristiwa itu, pihak DPD Partai Golkar Maluku mengaku mengalami kerugian materiil sekitar Rp70 juta. Barang-barang yang menjadi sasaran antara lain perabotan kantor dan perlengkapan administrasi organisasi.Sementara itu, pelapor, Theodoron Makarios Soulisa, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.“Kami berharap kepolisian dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan, agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Partai Golkar menghormati hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang,” ujarnya.Dari hasil pemeriksaan awal, motif dugaan pengrusakan tersebut diduga dipicu oleh kesalahpahaman internal, sementara modus operandi para pelaku adalah dengan cara merusak barang dan fasilitas di dalam kantor.Kasus ini kini tengah dalam proses penyelidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku, dengan sangkaan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap barang atau orang secara bersama-sama di muka umum, dan/atau Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan barang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Polda Maluku memastikan bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi semua pihak yang terlibat. PNO-12
10 Okt 2025, 20:41 WIT
Polda Maluku Lakukan Penyelidikan Terkait Insiden Penyerangan Kantor DPD Golkar
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tengah menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan/atau pengerusakan yang terjadi di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Jalan Ade Irma Nasution, Karang Panjang, Kota Ambon. Peristiwa ini terjadi pada Kamis, (9/10/ 2025), sekitar pukul 15.00 WIT.Kasus tersebut dilaporkan oleh Theodoron Makarios Soulisa, S.H., dengan terlapor JM alias Jul Cs. Dugaan pelanggaran hukum yang disangkakan adalah Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP tentang kekerasan bersama dan pengerusakan terhadap barang.Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pada Kamis sore (9/10/2025), terlapor JM alias Jul Cs, sekitar 20 orang mendatangi Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku untuk menanyakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di internal partai.Setelah diizinkan masuk, JM bersama beberapa perwakilan melakukan diskusi dengan pihak pengurus partai. Dalam proses diskusi, pelapor Theodoron Soulisa memukul meja, yang kemudian dibalas dengan lemparan kursi oleh JM dan GLKemudian Beberapa orang yang berada di lokasi ikut melakukan pengrusakan dengan cara membalik meja pimpong, memukul kaca jendela menggunakan kayu dan helm, sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi rusak.Dalam proses penyelidikan, aparat kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.Selain itu, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi, untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa tersebut.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional dan transparan tanpa intervensi pihak mana pun.“Polda Maluku berkomitmen menangani kasus ini secara objektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami memastikan proses penyelidikan hingga penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak berpihak kepada siapa pun,” ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi, di Ambon, Jumat (10/10/2025).Ia menambahkan bahwa Polri menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap penegakan hukum.“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak terprovokasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada kepolisian,” tambahnya. PNO-12
10 Okt 2025, 20:18 WIT
Terima Kunjungan FKUB Maluku, Kapolda: Perkuat Kerukunan, Kesadaran Hukum, dan Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama memperkuat kerukunan hidup antar sesama, perkuat kesadaran hukum dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.Ajakan ini disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan silaturahmi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku di ruang tamu Mapolda Maluku, Kamis (9/10/25).Pertemuan yang berlangsung hangat dalam suasana penuh kekeluargaan ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas iman untuk membangun Maluku yang aman, damai dan sejahtera.Dalam pertemuan itu, Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, Ps. Kabag Bin Ops Dit Binmas, dan Kasubdit III Dit Intelkam. Sementara dari FKUB hadir Ketua FKUB Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I., Wakil Ketua Pdt. Ricardo Rikumahur, M.Th., beserta para pengurus seperti Prof. Dr. Patrik Rahabav, Drs. H. Abdul Kadir El, M.Si., Pdt. WB. Pariama, S.Th., Pdt. Hendrik Siahaya, S.Si., dan Ho Lih Lih.Kapolda Maluku dalam pertemuan itu menyampaikan pandangan mendalam mengenai pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Baginya, situasi kamtibmas merupakan fondasi utama pembangunan suatu daerah. Irjen Dadang menegaskan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada rasa aman, harmoni sosial, dan ketertiban umum.“Kalau kita bicara kemajuan, maka kesejahteraan itu bukan hanya soal angka ekonomi, melainkan bagaimana masyarakat hidup dalam damai, merasa aman, dan percaya terhadap penegakan hukum. Untuk mencapai itu, kita harus menyiapkan dasar yang paling penting yaitu keamanan dan ketertiban. Tanpa kamtibmas yang baik, pembangunan tidak akan berkelanjutan,” tegas Kapolda.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku, terutama dalam mengelola konflik sosial yang kerap muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, konflik sosial di Maluku sering kali bukan karena perbedaan agama atau suku, melainkan akibat miskomunikasi, pengaruh emosi sesaat, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.Permasalahan di Maluku, lanjut Kapolda, sebagian besar berakar dari cara pandang dan kebiasaan yang belum sepenuhnya matang dalam menyelesaikan perbedaan. Konflik kecil bisa menjadi besar karena tidak ada kontrol diri dan masih sering terjadi perilaku kekerasan. "Ini yang harus kita ubah bersama. Masyarakat harus kita ajak berpikir damai, menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi atau kekerasan. Masyarakat harus kita ajak untuk menghilangkan perilaku kekerasan yang selama masih sering terjadi di masyarakat Maluku,” tegas Kapolda.Tak hanya itu, Kapolda juga menyoroti peran media sosial dalam memperkeruh suasana saat terjadi konflik. Banyak peristiwa lama yang kembali beredar seolah baru terjadi, sehingga memunculkan kepanikan dan persepsi negatif terhadap Maluku. Informasi yang beredar di dunia digital, menurut Kapolda, seringkali tidak berimbang dan tidak mencantumkan konteks waktu. Akibatnya, masyarakat luar menilai Maluku seakan-akan selalu bergejolak, padahal tidak demikian. "Ini tantangan kita bersama untuk meluruskan dan mengedukasi publik agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita menyesatkan,” tambahnya.Polda Maluku saat ini, lanjut Irjen Dadang, telah memetakan berbagai wilayah yang memiliki potensi konflik dan menggagas program *Rumah Baileo Emarina* atau *Rumah Damai*. Wadah ini merupakan sebuah inisiatif yang berfokus pada pencegahan konflik dan penguatan kohesi sosial di tingkat akar rumput. Program ini menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, serta generasi muda untuk memperkuat dialog lintas komunitas dan mengedepankan solusi berbasis musyawarah.“Pencegahan konflik harus dimulai dari bawah, dari desa, dari komunitas. Kita tidak bisa menunggu sampai konflik pecah baru bertindak. Karena itu, kami membuat Rumah Baileo Emarina sebagai wadah dialog dan rekonsiliasi sosial. Saya ingin generasi muda menjadi bagian utama dari gerakan ini. Mereka yang nanti akan membawa Maluku ke masa depan yang lebih baik,” harapnya.Kapolda menekankan kunci keberhasilan menjaga kedamaian terletak pada sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga Maluku.“Kalau bicara keamanan, itu bukan hanya tugas polisi atau tentara. Ini tanggung jawab kita semua. Pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, semua harus bergandengan tangan. Tidak boleh kita bekerja sendiri-sendiri. Hanya dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, Maluku bisa terus maju,” jelasnya.Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyinggung fenomena masyarakat yang masih cenderung melindungi pelaku kejahatan karena hubungan emosional atau kekeluargaan. “Ini kebiasaan yang harus kita ubah. Melindungi pelaku sama saja menutup keadilan bagi korban. Polri telah berupaya melakukan pendekatan humanis dan edukatif, tapi kita butuh dukungan semua pihak. FKUB Saya harapkan menjadi pelopor pencerahan moral, agar masyarakat sadar bahwa menegakkan hukum itu harus ditegakkan, ini merupakan langkah menuju keadilan dan kedamaian,” tandasnya.Sementara itu, Ketua FKUB Maluku, Prof. Dr. Abdullah Latuapo, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kapolda Maluku dalam menjalin komunikasi lintas agama. FKUB, kata Latuapo, siap bersinergi dengan Polda Maluku dan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan serta mengatasi potensi konflik sosial di berbagai wilayah.“FKUB beranggotakan lintas agama, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan kami siap membantu TNI-Polri dalam menjaga harmoni masyarakat. Kami juga sedang menyiapkan program dialog terbuka di daerah-daerah rawan konflik, agar masyarakat dapat berbicara langsung dan mencari solusi bersama dengan aparat dan pemerintah,” ungkapnya.Latuapo menambahkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah masih adanya budaya melindungi pelaku kejahatan, yang perlu diatasi melalui pendekatan agama dan moralitas sosial. “Kami percaya bahwa pendekatan yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat akan efektif membangun kesadaran kolektif agar masyarakat taat hukum dan menjauhi kekerasan,” ujar Latuapo.Menutup pertemuan, Kapolda Maluku kembali mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dan menjaga kamtibmas sebagai bentuk cinta terhadap tanah Maluku.“Maluku ini rumah kita bersama. Jangan biarkan konflik atau perbedaan memecah kita. Saya mengajak seluruh tokoh agama, pemuda, dan masyarakat untuk terus membangun kedamaian. Mari kita jaga kamtibmas, saling menghargai, dan terus biking bae Maluku yang katong cintai. Karena hanya dengan hati yang damai, Maluku bisa benar-benar maju dan sejahtera,” tutup Kapolda dengan penuh semangat. PNO-12
10 Okt 2025, 20:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
