Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Judi Togel di Puncak Jaya Semakin Marak, Bandar Terkenal Pengusaha Yang Kebal Hukum
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya-, Aktifitas judi Toto Gelap (togel) semakin marak di Kabupaten Puncak Jaya, provinsi Papua Tengah.Bebasnya peredaran barang haram ini, karena bandarnya sosok pengusaha yang dikenal kebal terhadap hukum.Bagaimana tidak, Rakyat melalui tokoh pemuda, tokoh agama, hingga tokoh adat di Kabupaten Puncak Jaya terus berteriak di Media untuk hentikan aktifitas ilegal tersebut, namun tidak dihiraukan Kapolres Puncak Jaya AKBP Achmad Fauzan beserta jajaranya.Bandar judi togel di Kabupaten Puncak Jaya teridentifikasi atas nama Hj Sul Daeng Mangun dan anaknya Zulkifli Dahlan.Selain bandar togel, Hj Sul dan anaknya Zulkifli Dahlan dikenal sebagai sosok pengusaha mentereng di Kabupaten Puncak Jaya yang memiliki kedekatan dengan Kapolres Puncak Jaya AKBP Achmad Fauzan.Dari data yang dihimpun Media ini, menyebutkan bebasnya aktivitas judi toto gelap (togel) di Kabupaten Puncak Jaya Mulia karena sengaja dipelihara oleh penegak hukum, karena setiap minggu ada jatah yang diterimah.Salah satu sumber terpercaya media ini melalui sambungan telepon selulernya dari Puncak Jaya membenarkan bahwa aktifitas judi togel di Kabupaten tersebut susah ditutup karena semua pihak menerima jata setiap minggu." Peredaran togel milik Hj Sul dan anaknya Sulkifli bukan hanya di Kota Mulia, tapi sudah sampai ke Distrik dan Kampung-kampung di Kabupaten Puncak Jaya," ujar Sumber melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (12/7/2025).Sumber mengatakan aktifitas Judi togel di Puncak Jaya sulit ditutup karena banyak pihak yang menerima jata setiap minggu." Sulit untuk tutup, karena banyak pihak sudah terima jatah tiap minggu, bukan per bulan, dan jatah mereka puluhan juta per minggu," Jelasnya.Sumber mengatakan banyak pihak menolak aktifitas judi togel di Puncak Jaya, karena judi togel mencoreng budaya orang Papua. “ Masyarakat dari dulu tidak mengenal judi togel ini karena judi Ini bukan budaya Papua," Tegasnya.Dari hasil pantauan Media ini, terkait dengan aktifitas judi togel ini, walaupun Sejumlah tokoh agama dan masyarakat menyoroti kinerja Polres Puncak Jaya namun Kapolres AKBP Achmad Fauzan beserta jajarnya, belum menunjukkan aksi nyata untuk memberantas bisnis haram tersebut.Diketahui dari hasil judi togel itu bandar Hj Sul Daeng Mangun dan anaknya Zulkifli Dahlan memiliki rekening gendut dan memiliki sejumlah bangunan maupun kendaraan dan barang berharga lainya, bandar yang dikenal sebagai pengusaha yang kebal hukum ini, kalau Kapolres Puncak Jaya berani melalukan proses hukum dengan menangkap keduanya, maka mereka bisa dikenakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Hingga berita ini dipublikasikan Kapolres Puncak Jaya AKBP Achmad Fauzan belum memberikan keterangan, Media ini sudah berupaya melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon selulernya dan pesan singkat via WhatsApp namun tidak ada balasn, kendati telepon seluler dari Kapolres sedang aktif.(red)
12 Jul 2025, 18:52 WIT
8 Pelaku Penyerangan Guru dan Nakes di Yahukimo Berhasil Diamankan
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Tim Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Sat Reskrim Polres Yahukimo terus bergerak cepat menindaklanjuti kasus penyerangan brutal terhadap guru dan tenaga kesehatan yang terjadi di Distrik Anggruk pertengahan Bulan Maret lalu. Hingga Jumat, (11/7 2025), sebanyak delapan terduga pelaku telah berhasil diamankan dalam serangkaian operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya.Kedelapan pelaku yang diamankan diketahui merupakan bagian dari kelompok KKB yang dikenal sebagai Batalyon Eden Sawi Yali, di bawah komando Ohion Helembo alias Bapa Simpan, yang berafiliasi langsung dengan Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak.Dari delapan yang sudah diamankan, tiga yang sudah terbukti sebagai tersangka, yakni atas nama Aris Pahabol, DH, dan NS, serta kelima sisanya masih dalam proses pendalaman. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. didampingi Wakaops Damai Cartenz Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menyatakan bahwa penanganan kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pelaku dan jaringannya.“Kami serius menangani kasus ini. Pelaku yang terlibat akan kami proses secara tegas dan profesional. Tindakan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan tidak bisa ditoleransi karena mereka adalah simbol kemanusiaan dan pelayanan,” tegas Brigjen Pol. Faizal.Senada dengan itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T. menyampaikan bahwa pengungkapan ini menjadi bukti kerja keras aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan.“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aparat keamanan hadir untuk melindungi masyarakat dan menindak tegas kelompok-kelompok yang mengganggu kedamaian,” ujar Kombes Pol. Yusuf.Hingga saat ini, tim investigasi gabungan masih melakukan pendalaman terhadap kelima pelaku yang sudah diamankan serta terus memburu sisa anggota kelompok bersenjata yang diduga kuat terlibat dalam aksi biadab tersebut. PNO-12
12 Jul 2025, 14:37 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Penyerahan Penghargaan ITUC-ASIA Pacific Kepada Kapolri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menghadiri acara penyerahan penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP) kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Acara ini diselenggarakan pada Kamis, 10 Juli 2025, pukul 18.00 WIB di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.Penghargaan dari organisasi buruh tingkat Asia Pasifik ini menjadi tonggak bersejarah, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Kapolri yang dinilai berhasil membangun jembatan dialog konstruktif antara institusi Polri dan elemen serikat pekerja di Indonesia. Ini juga menandai pengakuan internasional terhadap kontribusi aktif Polri dalam mendukung keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja.Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ibu Ketua Umum Bhayangkari, General Secretary ITUC-Asia Pacific Shoya Yoshida, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Presiden KSPI, Presiden KSBSI, Presiden KSPSI, Irwasum Polri, para Pejabat Utama Mabes Polri, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Maluku beserta 14 Kapolda lainnya, serta para pengurus dan anggota serikat pekerja serta tamu undangan lainnya.General Secretary ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida, dalam sambutannya menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas pendekatan humanis Polri dalam menjaga keamanan, khususnya dalam pengawalan demonstrasi buruh serta upaya aktif Polri dalam mendukung penempatan kembali ribuan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.“Malam ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah. ITUC memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas komitmennya dalam melindungi pekerja dan mendukung serikat buruh secara konkret,” ungkap Yoshida.Kapolri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, seraya menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan serikat pekerja adalah bagian dari strategi bersama menghadapi tantangan ketenagakerjaan dalam dinamika global yang terus berubah.“Kita berharap sinergisitas ini menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, yang berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja. Alhamdulillah, hasil komunikasi yang telah dibangun menunjukkan potensi terbukanya 35.000 lapangan kerja baru untuk rekan-rekan yang terdampak PHK,” ujar Kapolri.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menyampaikan bahwa buruh di Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada Kapolri atas pendekatan yang persuasif dan kebijakan nyata melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri.“Polri di bawah Jenderal Sigit telah menunjukan keberpihakan moral terhadap pekerja. Ini bukan hanya apresiasi simbolik, tetapi pengakuan terhadap langkah konkret yang dirasakan langsung oleh buruh,” ujarnya.Menanggapi penghargaan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolri dan menilai bahwa pencapaian ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi representasi semangat seluruh jajaran Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan refleksi atas komitmen moral dan profesionalisme yang telah ditanamkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran. Kami di Polda Maluku menjadikan hal ini sebagai cermin dan pemicu semangat untuk memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang melayani dan melindungi seluruh elemen bangsa, termasuk kaum pekerja,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, bahwa keberhasilan ini menegaskan arah transformasi Polri yang semakin inklusif, terbuka terhadap dialog sosial, dan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penegak hukum.“Kepemimpinan yang mengakar pada empati dan keberpihakan terhadap keadilan sosial adalah napas baru bagi institusi Polri. Di Maluku, kami berkomitmen mengemban semangat ini dalam pendekatan kami terhadap masyarakat, tanpa terkecuali,” pungkasnya.Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehormatan dan solidaritas lintas sektor, mencerminkan eratnya hubungan antara negara dan rakyatnya. Acara ditutup dalam situasi aman, tertib, dan penuh kehangatan. PNO-12
12 Jul 2025, 14:26 WIT
Karena Hal Ini, Kemenko Polkam Dorong Pengawasan di Ruang Siber Harus Diperketat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI Heri Wiranto menyarankan agar ada penguatan kelembagaan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.Selain itu, perlu juga pengawasan di ruang siber yang berpotensi menciptakan dan berpengaruh terhadap munculnya tindak kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya."Percepat pula pembentukan Direktorat Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat kewilayahan. Hal ini untuk mendukung upaya penegakan hukum kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya," kata Heri Wiranto melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Sabtu (12/7/2025).Heri menyampaikan, sejak Januari - Juli 2025 terdapat 14.385 kasus kekerasan di Indonesia. Dalam waktu 2 minggu, terjadi lonjakan lebih dari 2 ribu kasus. Korban kekerasan diantaranya anak-anak 62,5%, dan perempuan 80,7%. Sementara pelaku kekerasan yaitu anak-anak 17,4% dan dewasa 82,7%."Tugas Kemenko Polkam yaitu akan mengoordinasikan Gerakan Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN AKPA) lintas lembaga hukum dan keamanan, mengoordinasikan penanganan kekerasan daring dan perdagangan orang, dan mengintegrasikan isu perlindungan dalam kebijakan keamanan nasional," Pungkas Heri.(Ning)
12 Jul 2025, 13:36 WIT
Selesaikan Konflik di Papua, TPNPB/OPM Mengaku Siap Duduk Satu Meja Dengan Pemerintah Indonesia
Papuanewsonline.com, Jayapura-, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB bersedia duduk satu meja berunding dengan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua.Hal ini disampaikan juru bicara TPNPB/OPM Sebby Sambom melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Jumat (11/7/2025)." Kami menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Natalius Pigay, Yusril Izha Mahendra dan kepada semua kabinet merah putih dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bahwa TPNPB bersedia melakukan perundingan dan mengakhiri perang antara kami dengan Militer Pemerintah Indonesia diatas Tanah Papua," ucap Sebby Sambom.Lanjut Sebby kalaupun Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan TPNPB/OPM, maka harus difasilitasi oleh PBB atau lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia." Bisa juga difasilitasi oleh Negara tetangga dalam perundingan ini," Tegasnya.Lanjut Sebby bahwa Tujuan dari perundingan tersebut ialah demi kemanusiaan sehingga lebih dari 97.000 warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di Tanah Papua bisa kembali ke rumah mereka masing-masing." Selain kembali, para pengungsi ini juga diharapkan mendapat bantuan kemanusiaan dari Lembaga-lembaga terkait setelah mengungsi diberbagai daerah di Tanah Papua," Terangnya.Ditambahkan Sebby, penarikan seluruh personel militer indonesia dari Tanah Papua adalah sebagai bentuk menuju kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun lebih antara TPNPB dengan Militer Pemerintah Indonesia." Kami dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dan 36 Kodap menolak dengan tegas penunjukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan penyelesaian persoalan HAM di Tanah Papua," Tegas Sebby Sambom.Kata Dia, Penunjukan Gibran ke Papua hanya sebagai pencitraan negara indonesia dimata dunia internasional atas desakan PBB dan masyarakat Internasional kepada negara indonesia." Hanya pencitraan untuk menghambat akses kunjungan PBB ke Tanah Papua terkait persoalan konflik bersenjata di Tanah Papua yang telah menimbulkan pelanggaran HAM terhadap warga sipil," Sorotnya.Sebby menjelaskan TPNPB/OPM menganggap penunjukan Wapres Gibran ke Papua sebagai sebuah kekeliruan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia." Persoalan konflik di Papua karena ada sejarah yang harus diluruskan oleh kami dengan pemerintah indonesia, sehingga PBB harus terlibat dalam penyelesaian akar persoalan konflik di Papua sebagaimana pada tanggal 15 Agustus 1962, PBB juga aktif terlibat dalam sengketa wilayah West Niew Guinea sekarang West Papua," Imbuhnya.Lanjut Sebby, Sejarah Papua harus diluruskan dan diselesaikan terlebih dahulu." Jika tidak maka semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Papua dan penyelesaian persoalan HAM di Tanah Papua hanya membuang-buang waktu dan energi sendiri, karena kami siap lawan," tandas Sebby.Sebby secara tegas mengatakan bahwa Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menolak semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan di Tanah Papua, Karena pembangunan bukan solusi utama penyelesaian akar persoalan konflik." Konflik bersenjata antara Militer Pemerintah Indonesia dengan pasukan TPNPB di seluruh Tanah Papua terjadi karena ada persoalan sejarah Papua yang harus di diselesaikan oleh kami dengan pemerintah indonesia di Markas PBB," Pungkasnya.(red)
11 Jul 2025, 16:46 WIT
Polda Maluku Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Kerajaan Belanda
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menerima kunjungan dari delegasi Parlemen Kerajaan Belanda, Jumat (11/7/2025).Pertemuan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di bidang keamanan dan diplomasi, ini berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku.Kedatangan delegasi parlemen kerajaan Belanda diterima langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, mewakili Kapolda Maluku. Ia didampingi Karo SDM dan Direktur Intelkam Polda Maluku.Delegasi parlemen kerajaan Belanda yang hadir yakni Jesse Klaver, Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Kati Piri (Greenleft–Labour Alliance), Eric van der Burg (Party for Freedom & Democracy), dan empat anggota lainnya.Kedatangan mereka juga didampingi oleh jajaran Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, yaitu Adrian Palm (Deputy Head of Mission), Maresa Oosterman (Kepala Bidang Politik), serta Edwin Arifin (Senior Policy Advisor Bidang Politik). Hadir juga Pimpinan Konsulat Belanda di Ambon, Kun Kusno, didampingi mantan Duta Besar RI untuk Serbia, Samuel Samson, serta staf Konsulat Belanda, Priscilia Tuhuteru.Kurang lebih satu jam, pertemuan yang berlangsung menjadi momen strategis dalam memperkuat kerja sama antara kedua pihak.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan dan perhatian terhadap upaya-upaya Polda Maluku dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah yang kaya akan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama tersebut."Kami menyampaikan selamat datang di Polda Maluku. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik dalam membangun kemitraan ke depan," harap Wakapolda.Dalam pertemuan tersebut, para delegasi parlemen kerajaan Belanda menyatakan kekaguman atas peran strategis yang dijalankan oleh institusi Kepolisian dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Mereka secara khusus mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan dalam menjalankan tugas, termasuk dalam penanganan potensi konflik sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.Para delegasi tertarik memahami bagaimana Polri, khususnya di Maluku, menjaga kohesi sosial dalam konteks keberagaman, serta peran aktif aparat kepolisian dalam program-program kemitraan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.Para anggota parlemen Belanda juga mencatat Polda Maluku sebagai institusi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan timur Indonesia, sekaligus menjadi representasi dari diplomasi keamanan berbasis nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan.Polda Maluku sendiri berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional, khususnya mitra strategis seperti Kerajaan Belanda, demi memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perdamaian di wilayah Maluku. PNO-12
11 Jul 2025, 16:15 WIT
Kunjungan Ke Maluku, Kakor Polairud Baharkam Polri Tekankan Kordinasi Lintas Sektoral
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Badan Pemelihara Keamanan (Kakor Polairud Baharkam) Polri, Irjen Pol R. Firdaus Kurniawan, S.I.K., M.H melaksanakan kunjungan kerja di Maluku, Kamis (10/7/2025).Irjen Firdaus menyambangi Markas Polairud Polda Maluku pada siang tadi. Ia didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Imam Thobroni S.IK., M.H, Direktur Polairud Polda Maluku, dan pejabat kepolisian lainnya.Dalam arahannya, Irjen Firdaus Kurniawan mengaku kunjungannya merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap bulan ke berbagai Polda jajaran.“Kami setiap bulan rutin melakukan kunjungan ke Polda-Polda jajaran, minimal dua sampai tiga Polda setiap bulannya," kata Irjen Firdaus."Kunjungan rutin yang dilaksanakan bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mencatat secara detail apa saja yang menjadi kekurangan atau kebutuhan operasional di masing-masing Polda yang dikunjungi," jelasnya.Pada kesempatan itu, Irjen Firdaus menekankan pentingnya profesionalisme, respon cepat terhadap dinamika keamanan laut, serta optimalisasi sumber daya dan sarana pendukung yang dimiliki oleh jajaran Polairud di daerah. "Setiap personel Polairud agar tetap semangat dalam menjalankan tugas, menjaga kekompakan, dan meningkatkan koordinasi lintas instansi, terutama di wilayah perairan yang memiliki potensi gangguan keamanan maupun sosial," harapnya.Di tempat yang sama, Wakapolda Maluku memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan komitmen Kakorpolairud dalam membina satuan Polairud di wilayah timur Indonesia. Brigjen Imam menegaskan kesiapan jajaran Polda Maluku untuk terus berbenah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maritim, serta menjaga stabilitas keamanan laut yang strategis di Maluku."Polda Maluku siap menjaga stabilitas keamanan maritim di provinsi Maluku," pungkasnya. PNO-12
11 Jul 2025, 09:43 WIT
Terseret Skandal Korupsi 2,1 Triliun, KPK Cekal 13 Orang Pejabat Direksi BRI Jangan Keluar Negeri
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal 13 orang pejabat pada direksi pada BNK Plat Merah BRI untuk tidak bepergian ke luar negeri.Pencekalan ini dilakukan untuk mempermudah rangkaian proses penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero dengan nilai Rp 2,1 Triliun.Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur membenarkan pencekalan tersebut. Asep mengatakan dari perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, terdiri pejabat di pihak BRI dan dari pihak swasta." Benar, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu mantan Wakil Direktur Utama (Wadirut) BRI Catur Budi Harto mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI, Indra Utoyo; mantan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, Dedi Sunardi, ada dari pihak swasta yakni perwakilan dari PT Pasifik Cipta Solusi, Elvizar, dan perwakilan PT Bringin Inti Teknologi, Rudy Suprayudi Karyltadidjaja," ujar Asep melalui keterangan tertulis yang diterima Media Papuanewsonline.com, Jumat (11/7/2025), Pagi.Asep mengaku, Para tersangka diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 744.540.374.314 (Rp744 miliar).Berikut Pejabat Direksi BRI Yang Dicekal Jangan Bepergian Keluar Negeri:Direktur Utama: Hery GunardiWakil Direktur Utama: Agus NoorsantoDirektur Human Capital & Compliance: Ahmad Solichin LutfiyantoDirektur Operations: Hakim PutratamaDirektur Corporate Banking: Riko TasmayaDirektur Network dan Retail Funding: Aquarius RudiantoDirektur Treasury dan International Banking: Farida ThamrinDirektur Micro: Akhmad PurwakajayaDirektur Commercial Banking: Alexander Dippo Paris Y SDirektur Consumer Banking: Nancy AdistyasariDirektur Finance & Strategy: Viviana Dyah Ayu Retno KumalasariDirektur Manajemen Risiko: MucharomDirektur Information Technology: Saladin Dharma Nugraha Effendi.(Ning)
11 Jul 2025, 09:51 WIT
Terima Audiensi Komnas HAM Maluku, Wakapolda Komitmen Tegakkan Prinsip-Prinsip HAM
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H., menerima audiensi dari jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Maluku. Kegiatan berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Kamis (10/7/2025).Dalam pertemuan itu, hadir mendampingi Wakapolda yakni Kabid Hukum Polda Maluku. Sementara dari Komnas HAM yaitu Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Edy Sutichno dan sejumlah stafnya.Kunjungan Komnas HAM bertujuan untuk menjalin komunikasi strategis dan kolaboratif antara institusi Kepolisian dan Komnas HAM, khususnya dalam penanganan isu-isu HAM yang relevan dengan konteks sosial di wilayah Provinsi Maluku, termasuk penanganan konflik dan potensi pelanggaran HAM dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.Wakapolda Maluku saat menerima pimpinan Komnas HAM menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan komitmen Polda Maluku untuk mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian."Kami berkomitmen dalam pelaksanaan tugas kepolisian mengedepankan prinsip-prinsip HAM," ungkapnya.Brigjen Imam juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama, khususnya dalam konteks penanganan potensi konflik sosial dan budaya di berbagai wilayah di Maluku.“Kami sangat terbuka untuk membangun sinergi yang kuat dalam upaya menjamin rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Polda Maluku akan terus mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional, terutama dalam merespons dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM,” kata Wakapolda.Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Edy Sutichno dalam pertemuan itu menyampaikan keprihatinan atas sejumlah potensi konflik sosial yang masih muncul di beberapa daerah, seperti terkait batas wilayah adat, diskriminasi, serta penanganan pasca-konflik komunal. Edy juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih integratif antara aparat keamanan dan masyarakat sipil, serta pentingnya peran kepolisian dalam memastikan tidak terjadi kekerasan yang melanggar hak dasar warga.Dalam diskusi tersebut juga dibahas sejumlah kasus dan dinamika HAM di Maluku, termasuk Penanganan konflik adat dan tapal batas antar desa/kecamatan; Keterlibatan aparat dalam penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat; Penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan ujaran kebencian berbasis identitas.Komnas HAM juga menyampaikan harapannya agar ke depan dapat dilakukan pelatihan bersama antara Polda Maluku dan Komnas HAM untuk meningkatkan pemahaman personel kepolisian tentang standar-standar HAM internasional dalam konteks penegakan hukum di lapangan. PNO-12
11 Jul 2025, 09:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
