Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Perkuat Stabilitas Kamtibmas, Polri Jalin Kemitraan dengan Berbagai Elemen Masyarakat
Papuanewsonline.com, Badung – Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Silaturahmi Sabuk Kamtibmas bersama komunitas ojek online dan pecalang yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang mempererat hubungan kemitraan, tetapi juga memperkuat kolaborasi dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif.Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pecalang dan komunitas ojek online merupakan mitra strategis Polri atau sabuk kamtibmas yang memiliki peran penting dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Kapolri, tantangan keamanan yang semakin dinamis menuntut hadirnya sinergi yang semakin kuat antara Polri dengan seluruh komponen masyarakat.Bagi masyarakat Bali, keberadaan pecalang selama ini bukan sekadar perangkat pengamanan adat, melainkan representasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjaga harmoni kehidupan masyarakat. Dengan pemahaman yang kuat terhadap adat, budaya, dan karakter wilayahnya, pecalang menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman sekaligus menjaga keseimbangan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.Di sisi lain, komunitas ojek online memiliki mobilitas yang tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah. Posisi tersebut menjadikan komunitas ojek online sebagai mitra strategis dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus menjadi penghubung informasi yang mampu memperkuat respons cepat kepolisian di lapangan.Kapolri menekankan bahwa kegiatan silaturahmi seperti ini perlu terus dilaksanakan sebagai sarana memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antara Polri dengan pecalang maupun komunitas ojek online. Hubungan yang terjalin secara erat diyakini akan semakin memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung keberhasilan berbagai agenda pembangunan nasional.Selain itu, Kapolri berharap komunitas ojek online dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sekaligus berperan aktif melaporkan setiap kejadian maupun potensi gangguan keamanan kepada kepolisian. Dengan jaringan yang luas dan aktivitas yang menjangkau berbagai wilayah, komunitas ojek online diharapkan mampu menjadi bagian dari sistem deteksi dini yang mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.Penguatan sinergi antara Polri, pecalang, dan komunitas ojek online mencerminkan pendekatan pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kemitraan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi implementasi community policing, di mana keamanan dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, dan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa dalam menjaga lingkungan masing-masing.Momentum Silaturahmi Sabuk Kamtibmas di Kabupaten Badung akhirnya tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antara Polri, pecalang, dan komunitas ojek online. Pertemuan tersebut menjadi penegasan bahwa sinergisitas seluruh elemen masyarakat merupakan fondasi penting dalam memperkuat kondusivitas wilayah, sehingga mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan menjaga Bali tetap menjadi daerah yang aman serta kondusif bagi masyarakat maupun wisatawan. PNO-12
16 Jul 2026, 18:21 WIT
Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Site Shelter INPEX Siap Dukung Investasi Strategis Nasional
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Memasuki hari kedua rangkaian peninjauan kesiapan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku meninjau langsung Site Shelter INPEX di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (15/7/2026).Peninjauan tersebut merupakan bagian dari langkah terpadu Pemerintah Provinsi Maluku bersama unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, dan INPEX Masela Ltd. untuk memastikan seluruh aspek kesiapan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek energi nasional yang menjadi salah satu investasi strategis terbesar di Indonesia.Kegiatan dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Kajati Maluku Rudy Irmawan, Dankodaeral IX/Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Pangkoopsud III Marsda TNI Dr. Azhar Aditama, Danguspurla Koarmada III Laksma TNI Andri Kristianto, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, jajaran Forkopimda, perwakilan SKK Migas, serta manajemen INPEX Masela Ltd.Dalam peninjauan tersebut, rombongan meninjau secara langsung kesiapan kawasan Site Shelter INPEX yang akan menjadi salah satu fasilitas pendukung utama aktivitas proyek Blok Masela. Selain memeriksa kesiapan lokasi, rombongan juga mengevaluasi aspek aksesibilitas, dukungan infrastruktur, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan sistem pengamanan terpadu guna menjamin seluruh tahapan groundbreaking dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Blok Masela sebagai salah satu proyek energi yang memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia."Hari kedua peninjauan ini kami fokuskan pada kesiapan Site Shelter INPEX di Desa Lermatang sebagai bagian penting dari ekosistem Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Kami ingin memastikan seluruh aspek pengamanan, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan personel dan sarana pendukung telah dipersiapkan secara maksimal sehingga pelaksanaan groundbreaking dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat," tegas Kapolda.Kapolda menambahkan bahwa keberhasilan pengamanan proyek strategis nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, aparat penegak hukum, hingga pelaku usaha."Polda Maluku siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mengawal investasi strategis nasional. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama agar proyek sebesar Blok Masela dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan energi nasional," tambahnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa peninjauan lapangan yang dilakukan secara bertahap merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko guna memastikan seluruh perangkat pengamanan telah siap sebelum pelaksanaan groundbreaking."Polda Maluku bersama Forkopimda terus melakukan pengecekan langsung terhadap titik-titik strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan groundbreaking PSN Blok Masela. Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh aspek pengamanan, akses mobilitas, dukungan personel, hingga kesiapan koordinasi antarinstansi berjalan optimal. Hal ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan kepastian keamanan bagi investasi strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Menurutnya, sinergi yang dibangun antara Polri, TNI, pemerintah daerah, SKK Migas, dan INPEX Masela Ltd. menjadi modal utama dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan.Peninjauan di Site Shelter INPEX Desa Lermatang berlangsung hingga pukul 14.30 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengecekan akhir menjelang pelaksanaan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela, sekaligus menegaskan kesiapan Polda Maluku bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal salah satu proyek energi terbesar di Indonesia sebagai investasi strategis yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku. PNO-12
16 Jul 2026, 18:01 WIT
Wakapolda Tinjau Langsung Kelengkapan Kendaraan Operasional Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat kesiapan operasional guna memastikan pelayanan publik dan pengamanan di wilayah Maluku berjalan optimal. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pengecekan menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas operasional yang dipimpin langsung Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., di Lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (15/7/2026).Pemeriksaan meliputi kendaraan roda dua, roda empat, hingga roda enam milik seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku. Selain memastikan kondisi fisik kendaraan, pengecekan juga difokuskan pada kelengkapan administrasi, termasuk surat-surat kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), guna menjamin seluruh armada siap digunakan sewaktu-waktu dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.Turut mendampingi Wakapolda dalam kegiatan tersebut yakni Irwasda Polda Maluku, Karo Logistik Polda Maluku, Direktur Samapta, Direktur Polairud, Direktur Lalu Lintas, Kabid Propam, Kabid TIK, serta Kabid Humas Polda Maluku.Pemeriksaan kendaraan operasional ini merupakan bagian dari program evaluasi menyeluruh terhadap seluruh armada dinas di lingkungan Polda Maluku yang dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa hari ke depan. Pada hari pertama, pemeriksaan difokuskan terhadap kendaraan operasional milik Irwasda Polda Maluku, Biro Logistik Polda Maluku, Direktorat Samapta, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud), Direktorat Lalu Lintas, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK), serta Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Maluku. Selanjutnya, pemeriksaan akan terus berlanjut hingga mencakup seluruh kendaraan operasional dari setiap satuan kerja di jajaran Polda Maluku.Melalui pemeriksaan secara bertahap tersebut, Polda Maluku memastikan setiap kendaraan dinas memenuhi standar kelayakan operasional, memiliki kelengkapan administrasi yang tertib, serta siap digerakkan setiap saat untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelayanan publik, penegakan hukum, penanganan bencana, maupun berbagai agenda strategis nasional dan daerah.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., menegaskan bahwa kesiapan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas tugas kepolisian di lapangan."Kendaraan dinas merupakan sarana utama yang mendukung mobilitas personel dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. Karena itu, saya memastikan seluruh kendaraan operasional berada dalam kondisi layak, aman, dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kesiapan sarana ini akan berdampak langsung terhadap optimalisasi pengamanan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan Polri," tegas Brigjen Pol. Arif Budiman.Menurutnya, pemeriksaan berkala juga merupakan bentuk pengawasan terhadap pengelolaan barang milik negara agar dimanfaatkan secara maksimal, dirawat dengan baik, dan memiliki usia pakai yang optimal. Seluruh satuan kerja diminta menjaga disiplin dalam pemeliharaan kendaraan sehingga setiap armada selalu siap mendukung pelaksanaan tugas tanpa kendala.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa kesiapan kendaraan operasional merupakan bagian dari strategi Polda Maluku dalam membangun pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."Masyarakat tentu mengharapkan kehadiran Polri yang cepat setiap kali dibutuhkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesiapan personel harus didukung oleh sarana operasional yang andal. Karena itu, pengecekan kendaraan dinas dilakukan secara berkala agar seluruh armada selalu siap mendukung pengamanan wilayah, pelayanan publik, maupun penanganan situasi kontinjensi. Ini merupakan implementasi Polri Presisi yang mengedepankan profesionalisme, responsivitas, dan akuntabilitas," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan bahwa pemeliharaan kendaraan operasional tidak hanya bertujuan menjaga kesiapan tugas, tetapi juga merupakan wujud akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara agar digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya.Seluruh rangkaian kegiatan pengecekan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapan operasional organisasi sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, dan terpercaya di seluruh wilayah Maluku. PNO-12
16 Jul 2026, 17:29 WIT
Duka Mendalam di Lokasi Pendulangan: Ayah dan Anak Ditemukan Meninggal, Diduga Keracunan
Papuanewsonline.com, Mimika – Warga kawasan pendulangan emas Kali Kabur, Tanggul Barat WMA 215, Mile 28, Timika, sangat berduka dan digegerkan dengan penemuan dua orang meninggal dunia pada Rabu (15/7/2026) sore. Kedua korban diketahui adalah ayah dan anak yang berinisial PK. Sementara itu, istri dari PK juga mengalami gejala yang sama dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis secepat mungkin.Berdasarkan informasi awal yang beredar di lokasi, kejadian naas ini diduga kuat disebabkan oleh keracunan. Namun, hingga saat ini penyebab pasti yang menimpa keluarga tersebut belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi serta penyelidikan mendalam dari pihak berwenang. Proses evakuasi jenazah berlangsung hingga pukul 23.32 WIT sebelum dibawa ke RSUD Mimika.Peristiwa ini turut terekam dalam siaran langsung di media sosial milik salah satu pendulang di lokasi. Dalam tayangan tersebut terlihat jelas proses pemindahan jenazah dilakukan oleh rekan kerja korban dibantu petugas keamanan PT Freeport Indonesia. Situasi di lokasi terlihat penuh kesedihan dan kekhawatiran warga akan penyebab yang sebenarnya menimpa keluarga mereka.Hingga berita ini disusun, pihak Kepolisian Resor Mimika belum mengeluarkan keterangan resmi terkait kasus ini. Seluruh dugaan yang ada saat ini masih bersifat sementara dan belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Pihak kepolisian sedang bekerja keras mengumpulkan fakta dan bukti agar kronologi serta penyebab kematian dapat terungkap dengan jelas dan akurat.Penulis: JidEditor: OF
16 Jul 2026, 12:35 WIT
Tokoh Masyarakat Amungme Desak KPK Periksa LHKPN Kepala BPKAD Mimika Terkait SILPA Rp1,1 Triliun
Papuanewsonline.com, TIMIKA,– Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1,1 triliun menjadi sorotan publik.Tokoh Masyarakat Amungme Yohanis Wantik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan harta benda Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika.Desakan tersebut muncul setelah Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, membenarkan besaran SILPA tersebut."Benar SILPA anggaran Tahun 2025 senilai 1,1 Triliun," ujar Mallisa saat dikonfirmasi media Papuanewsonline.com, Rabu (1/6/2026). Menurut Tokoh Masyarakat Amungme Yohanis Wantik mengatakan bahwa , nilai SILPA yang sangat besar di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat asli di Mimika menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat."Kami sebagai masyarakat adat Amungme meminta KPK jangan tutup mata. Periksa LHKPN Kepala BPKAD Mimika, periksa arus kas daerah, di mana uang Rp1,1 triliun itu disimpan, berapa bunga simpanannya, dan untuk kepentingan siapa," tegas Yohanis Wantik di Timika, Rabu (15/7), Malam.Sosok yang akrab disapa Pak Yoan ini menilai, SILPA bukan sekadar sisa anggaran, tetapi cerminan dari buruknya perencanaan dan penyerapan anggaran yang berpotensi merugikan masyarakat."APBD Mimika itu besar, tapi kalau serapannya rendah dan SILPA-nya sampai Rp1,1 triliun, ada yang tidak beres. Kami minta transparansi. Buka-bukaan soal arus kas dan bunga simpanan daerah," ujarnya.Ia menambahkan, langkah pemeriksaan LHKPN dari KPK penting untuk memastikan tidak ada pengayaan yang tidak wajar dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi kembali pihak BPKAD Mimika terkait mekanisme penyimpanan dana SILPA dan transparansi LHKPN.Penulis: HendrikEditor. : Gf
15 Jul 2026, 22:00 WIT
Muhammad Rullyandi Menilai Penetepan KUHAP Baru Sebagai Penyempurnaan Aturan Sebelumnya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.Menurut Rullyandi, KUHAP baru hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum, termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).“Lahirnya KUHAP baru merupakan paradigma pembaharuan hukum yang telah melalui proses harmonisasi serta mempertimbangkan berbagai perubahan hukum, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari perkembangan hukum acara pidana,” ujar Muhammad Rullyandi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur mengenai perlunya prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim KUHAP lama dan telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru.“Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dipahami dalam konteks keberlakuan KUHAP pada saat itu. Dengan adanya KUHAP baru, terdapat paradigma dan pengaturan baru yang menegaskan mekanisme penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti,” jelasnya.Rullyandi menyebut, KUHAP baru telah mengatur secara tegas bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru.“Ketentuan dalam KUHAP baru memberikan penegasan bahwa dasar utama penetapan tersangka adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum,” katanya.Ia menambahkan, dengan adanya pengaturan baru tersebut, ketentuan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka sebagaimana berkembang dalam praktik berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak lagi menjadi persyaratan mutlak sepanjang penyidik telah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam KUHAP baru.“Sepanjang penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP baru, maka penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagai saksi,” tutur Rullyandi.Lebih lanjut, ia menilai perubahan KUHAP ini harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak warga negara dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.“KUHAP baru pada prinsipnya tetap menjunjung tinggi due process of law, namun di sisi lain memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah,” pungkasnya. PNO-12
14 Jul 2026, 19:08 WIT
Gelar Dialog Publik, Polda Maluku Bahas Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Tanah Adat
Papuanewsonline.com, Ambon – Persoalan sengketa tanah adat di Maluku tidak dapat lagi dipandang sebagai konflik kepemilikan semata, tetapi telah berkembang menjadi isu strategis yang menyangkut kepastian hukum, stabilitas keamanan daerah, perlindungan hak masyarakat adat, hingga keberlangsungan pembangunan dan investasi nasional.Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Polda Maluku bertajuk "Tanah Adat Bukan Medan Konflik; Solusi Hukum dan Adat atas Konflik Lahan" yang diselenggarakan bersama RRI Ambon di Auditorium RRI Ambon dan disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 FM, RRI Digital, serta kanal YouTube RRI Ambon.Dialog menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yakni Kasubdit II Ditreskrimum Polda Maluku AKBP Ismanto Yuwono, S.I.P., S.I.K., pakar hukum Universitas Pattimura Dr. Novyta Uktolseja, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Ahli Muda Kanwil BPN Provinsi Maluku Julianus Keriyoma, S.SiT., S.H., Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku Decky Tanasale, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Dr. Sc. Agr. drh. Faradilla A., MTAPSc.Dialog tersebut menjadi ruang bersama dalam merumuskan pendekatan penyelesaian konflik tanah adat yang mengintegrasikan aspek hukum nasional, hukum adat, administrasi pertanahan, serta peran pemerintah sebagai fasilitator penyelesaian konflik.Dalam pemaparannya, para narasumber menilai sebagian besar konflik pertanahan di Maluku berakar pada persoalan administrasi yang belum tertata dengan baik.Data kepemilikan tanah yang hilang, tidak terdokumentasi secara resmi, batas-batas petuanan adat yang belum memiliki kepastian, hingga perubahan kondisi geografis dari waktu ke waktu menjadi faktor dominan yang memicu sengketa.Persoalan semakin kompleks karena sebagian besar tanah adat di Maluku diwariskan berdasarkan sejarah, silsilah keluarga, tanah dati, tanah marga, tanah soa maupun tanah pusaka yang selama ini lebih banyak didasarkan pada pengakuan adat dibandingkan administrasi formal.Para narasumber juga menegaskan bahwa pada masa lalu konflik seperti ini relatif dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat karena masyarakat masih memegang teguh nilai, sumpah adat, serta kewibawaan para tetua negeri.Namun dalam perkembangan saat ini, meningkatnya kebutuhan ekonomi, pembangunan serta perubahan sosial menyebabkan penyelesaian sengketa adat semakin membutuhkan dukungan kepastian hukum dan administrasi pertanahan.Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sementara itu, pengelolaan sumber daya agraria juga mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Melalui landasan konstitusi tersebut, penyelesaian konflik pertanahan harus tetap menghormati hak masyarakat adat tanpa mengabaikan kepastian hukum nasional.Perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku menegaskan bahwa salah satu langkah preventif paling efektif dalam mengurangi sengketa adalah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran tanah.Dengan administrasi yang jelas, riwayat kepemilikan dapat terdokumentasi secara resmi sehingga meminimalisir potensi konflik di masa mendatang.BPN juga menjelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan tetap terbuka apabila para pihak memiliki dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula bahwa kawasan hutan maupun wilayah pantai memiliki ketentuan tersendiri sesuai regulasi sehingga tidak seluruh bidang tanah dapat diterbitkan sertifikat.Majelis Latupati: Sengketa Tanah Adat Terus MeningkatSekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa hampir setiap hari lembaganya menerima laporan terkait sengketa tanah adat.Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah, peran aktif saniri negeri, pemerintah daerah, tokoh adat serta seluruh pemangku kepentingan agar konflik tidak berkembang menjadi gangguan keamanan maupun konflik sosial yang lebih luas.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa kehadiran Polda Maluku dalam dialog publik tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polri membangun literasi hukum sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyelesaian konflik pertanahan secara damai."Persoalan tanah adat bukan semata persoalan hukum, tetapi juga menyangkut sejarah, nilai budaya, identitas masyarakat, dan hubungan kekeluargaan. Karena itu penyelesaiannya harus mengedepankan dialog, musyawarah, penghormatan terhadap hukum adat, serta didukung kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Menurutnya, Polri terus mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan yang humanis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah."Polda Maluku mendukung langkah pemerintah daerah, BPN, lembaga adat, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat edukasi mengenai administrasi pertanahan. Masyarakat juga diimbau segera mendaftarkan tanahnya agar memiliki kepastian hukum sehingga potensi sengketa di masa depan dapat diminimalkan," tambahnya.Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum ketika konflik telah terjadi, tetapi juga melalui edukasi, pencegahan, serta membangun kesadaran hukum masyarakat.Dialog publik tersebut menghasilkan kesamaan pandangan bahwa penyelesaian konflik tanah adat membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Pertanahan Nasional, aparat penegak hukum, lembaga adat, akademisi, hingga masyarakat.Pendaftaran tanah, penguatan data administrasi, penegasan batas wilayah adat, pelestarian mekanisme musyawarah, serta penghormatan terhadap hukum adat dan hukum nasional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, penyelesaian sengketa tanah adat diharapkan tidak hanya menghadirkan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah dan investasi yang berkelanjutan. PNO-12
14 Jul 2026, 18:48 WIT
Kunjungi Lokasi Groundbreaking Blok Masela, Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Berjalan Lancar
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Dua hari menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meresmikan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku kembali meninjau langsung lokasi pelaksanaan proyek. Peninjauan tersebut menjadi tahap akhir memastikan seluruh aspek pengamanan VVIP, kesiapan teknis, dan operasional telah siap guna mendukung suksesnya agenda kenegaraan sekaligus mengawal salah satu investasi energi terbesar di Indonesia.Peninjauan dilaksanakan di Site Shelter PT INPEX Masela Ltd., Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (14/7/2026), sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektoral yang sebelumnya digelar bersama seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh hasil evaluasi dan keputusan rapat telah diimplementasikan di lapangan sehingga tidak terdapat kendala menjelang pelaksanaan groundbreaking pada 16 Juli 2026.Groundbreaking PSN Blok Masela merupakan momentum strategis nasional yang menandai dimulainya pembangunan salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia. Proyek tersebut diproyeksikan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya tarik investasi, membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Maluku bersama Forkopimda memastikan kesiapan seluruh lokasi yang akan digunakan Presiden RI beserta rombongan, mulai dari area utama groundbreaking, panggung VVIP, jalur kedatangan dan kepulangan Presiden, pusat media, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, area parkir, hingga pengamanan objek-objek vital yang menjadi bagian dari sistem pengamanan terpadu.Selain mengecek kesiapan fisik lokasi, rombongan juga melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan yang akan diterapkan selama kunjungan Presiden RI. Seluruh skenario pengamanan dikaji kembali guna memastikan koordinasi antarinstansi berjalan optimal, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan jalur, pengamanan objek vital nasional, hingga kesiapsiagaan personel TNI-Polri di setiap titik strategis.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh hasil rapat koordinasi benar-benar telah diterapkan sehingga pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela dapat berlangsung aman, lancar, dan sesuai standar pengamanan VVIP."Groundbreaking PSN Blok Masela bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi menjadi momentum strategis yang akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Karena itu, kami kembali turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia telah siap dan setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, pengamanan yang dilakukan Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada keberhasilan kunjungan Presiden RI, tetapi juga merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan kepastian keamanan bagi setiap proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah."Keamanan merupakan fondasi utama investasi. Ketika situasi kamtibmas terjaga, pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, kepercayaan investor semakin kuat, lapangan kerja terbuka, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat. Itulah komitmen Polri dalam mengawal setiap program strategis pemerintah, termasuk Groundbreaking PSN Blok Masela," ujar Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yang didukung deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta kesiapsiagaan personel di seluruh titik strategis. Seluruh personel yang terlibat juga telah diberikan arahan agar melaksanakan tugas secara profesional, responsif, dan humanis sesuai standar pengamanan VVIP."Kami ingin memastikan seluruh agenda Presiden RI di Maluku berlangsung tanpa hambatan. Lebih dari itu, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa Maluku merupakan daerah yang aman, kondusif, dan siap menjadi pusat pengembangan investasi strategis nasional. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, Paspampres, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh stakeholder menjadi kunci utama keberhasilan pengamanan ini," ungkapnya.Peninjauan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas pendukung, termasuk akses menuju lokasi, sistem komunikasi, layanan kesehatan, pusat informasi media, serta sarana pendukung lainnya. Berbagai masukan yang diperoleh di lapangan langsung ditindaklanjuti oleh panitia pelaksana guna menyempurnakan seluruh persiapan menjelang kedatangan Presiden RI.Soliditas yang ditunjukkan Forkopimda Maluku bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., dan seluruh pemangku kepentingan menjadi cerminan kuat komitmen negara dalam mengawal keberhasilan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Keberhasilan groundbreaking ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang kerja dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.Dengan seluruh kesiapan yang telah memasuki tahap akhir, Maluku kini siap menyambut kunjungan Presiden Republik Indonesia sekaligus mengukir sejarah baru melalui dimulainya pembangunan PSN Blok Masela. Keberhasilan agenda tersebut diharapkan menjadi simbol kuat sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal investasi strategis nasional demi mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri di sektor energi dan semakin berdaya saing di tingkat global. PNO-12
14 Jul 2026, 18:08 WIT
Kapolda Maluku dan Forkopimda Finalisasi Pengamanan Kunjungan Presiden
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meresmikan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela pada 16 Juli 2026, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku memfinalisasi seluruh aspek pengamanan dan kesiapan operasional. Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa Maluku siap mengawal salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diproyeksikan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi di kawasan timur Indonesia.Finalisasi kesiapan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Groundbreaking PSN Blok Masela yang berlangsung di Villa Bukit Indah Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Danlantamal IX/Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Danguspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Andri Kristianto, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, jajaran TNI-Polri, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta para pemangku kepentingan lainnya.Rapat koordinasi tersebut menjadi tahapan akhir penyempurnaan seluruh kesiapan menjelang kedatangan Presiden RI yang dijadwalkan meresmikan dimulainya pembangunan Proyek Strategis Nasional Blok Masela bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Groundbreaking ini dipandang sebagai momentum bersejarah karena menandai dimulainya salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia yang akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Dalam rapat, seluruh unsur Forkopimda melakukan sinkronisasi kesiapan secara menyeluruh, mulai dari pengamanan VVIP, kesiapan lokasi kegiatan, jalur kedatangan dan kepulangan Presiden RI beserta rombongan, pengamanan bandar udara, pelabuhan, objek vital nasional, penginapan, distribusi logistik, hingga antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan. Seluruh perangkat pengamanan dirancang secara terpadu dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku telah memfinalisasi seluruh pola pengamanan melalui sinergi erat bersama TNI, pemerintah daerah, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., dan seluruh instansi terkait."Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela bukan hanya menjadi agenda kenegaraan, tetapi juga momentum penting yang akan menentukan masa depan penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi Indonesia. Karena itu, Polda Maluku bersama seluruh unsur Forkopimda memastikan seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal agar kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia berlangsung aman, lancar, dan sukses," tegas Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa pengamanan dilaksanakan melalui sistem berlapis dengan mengedepankan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta pengawasan pada seluruh titik strategis. Seluruh personel yang terlibat telah diberikan arahan untuk bertindak profesional, responsif, dan humanis dalam menjalankan tugas pengamanan."Keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Ketika stabilitas kamtibmas terjaga, maka kepercayaan investor akan semakin kuat, pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, lapangan pekerjaan akan terbuka, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah komitmen Polri dalam mengawal setiap program strategis pemerintah," ujar Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pengamanan kunjungan Presiden RI, tetapi juga memastikan iklim keamanan yang kondusif bagi keberlanjutan investasi nasional di Maluku."Kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat dan dunia usaha bahwa Maluku siap menjadi daerah tujuan investasi strategis. Polri akan terus hadir memberikan kepastian keamanan sehingga seluruh proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.Selain memfinalisasi skema pengamanan, rapat koordinasi juga mengevaluasi hasil peninjauan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Seluruh masukan dari unsur Forkopimda, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta instansi teknis lainnya diakomodasi sebagai bagian dari penyempurnaan aspek operasional guna memastikan seluruh standar penyelenggaraan kunjungan Presiden RI telah terpenuhi.Soliditas yang ditunjukkan Forkopimda Maluku bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, dan PT INPEX Masela Ltd. menjadi cerminan kuat komitmen negara dalam mengawal keberhasilan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Keberhasilan groundbreaking ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang kerja dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Maluku.Dengan seluruh persiapan yang telah memasuki tahap final, Maluku kini siap menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia sekaligus mencatat sejarah baru melalui dimulainya pembangunan PSN Blok Masela proyek energi strategis yang diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian energi dan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global. PNO-12
14 Jul 2026, 17:48 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
