logo-website
Minggu, 08 Sep 2024,  WIT
BERITA TAG Hukum Homepage
Ditlantas PMJ Lakukan Penyisiran Ranjau Paku, Amankan Perjalanan Pemimpin Gereja Katolik Dunia Papuanewsonline.com, Jakarta - Tim Saber Subditkamsel Ditlantas Polda Metro Jaya beserta puluhan personel dari komunitas ranjau paku melakukan penyisiran ranjau di jalur arteri pada rute yang akan dilewati rangkaian perjalanan Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus, Selasa, 3 September 2024.Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Latif Usman Mengatakan Penyisiran ranjau paku dimulai dari Offramp Semanggi, B5, bunderan Patung Kuda, IRTI, Hingga depan Akomodasi."Hasilnya ditemukan pecahan besi, potongan paku dan serbuk-serbuk besi yang dapat membahayakan para pengendara" Ungkap Latif Saat Memberikan Keterangannya pada Selasa, (03/04/24).Lanjut, Selain penyisiran ranjau paku, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan 4.730 personel gabungan untuk mengawal dan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan selama kunjungan Paus Fransiskus."Keselamatan Paus Fransiskus dan para pengikutnya adalah prioritas utama, dan langkah-langkah keamanan ini merupakan komitmen Polda Metro Jaya untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut"Latif berharap langkah-langkah ini sebagi upaya untuk memastikan keamanan Paus Fransiskus tetapi juga akan membantu dalam mengurangi gangguan lalu lintas dan memastikan kelancaran acara bagi semua yang hadir."ini merupakan bagian dari upaya Polda Metro Jaya yang terpadu, mengedepankan kegiatan pengamanan secara preemtif, preventif, dan penegakan hukum"Ia juga menghimbau masyarakat untuk menghindari kawasan tersebut selama kegiatan berlangsung dan mencari jalur alternatif jika perlu, serta selalu menjaga keamanan dan ketertiban agar kunjungan Paus Fransiskus dapat berjalan dengan aman dan tertib. Pungkasnya. (PNO-12) 04 Sep 2024, 20:15 WIT
Pecalang Apresiasi Pengamanan Polri Atas Suksesnya KTT IAF di Bali Papuanewsonline.com, Bali – Polri sukses lakukan Operasi Puri Agung II 2024 dalam rangka pengamanan KTT Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2. Kesuksesan ini tak lepas dari adanya kolaborasi dengan TNI dan masyarakat Bali.Elemen masyarakat yang terlibat dalam pengamanan IAF yakni pecalang, yang merupakan unsur adat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali.Ketua Pecalang Desa Adat Bualu Wayan Eka, mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh Polri. Ia mengatakan pecalang terus bersinergi dengan TNI-Polri sehingga event internasional itu bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar."Untuk pengamanan yang telah diterapkan di kami, Pecalang Desa Adat Bualu pada khususnya, dari tingkat TNI dan Polri sudah sangat bagus kerjasamanya, kita selalu bersinergitas dan selalu mengedepankan dari unsur TNI dan Polri kita di barisan belakang," kata Wayan, Selasa (3/9/2024).Wayan mengakui, koordinasi pengamanan antara pecalang dan TNI-Polri sudah sangat baik. Oleh sebab itu, pihaknya mendukung penuh IAF dan agenda internasional lainnya."Harapan kedepannya semoga yang telah berjalan saat ini bisa ditingkatkan kembali dan yang sudah berlangsung sudah sangat baik sekali, sudah saling berkoordinasi saling bersinergi baik itu dengan TNI Polri dan Pecalang Desa Adat Bualu, dimanapun berada," katanya."Semoga nanti kedepannya bisa tetap selalu menjalin kerjasama yang baik dan erat ini," pungkasnya. (PNO-12) 04 Sep 2024, 18:37 WIT
Aspidsus Nixon Mahuse Diingatkan Agar Jangan Terlibat Kepentingan Dalam Kasus TPPU JR Papuanewsonline.com, Jakarta- Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Malanesia (APMM), mengingatkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuse, agar jangan terlibat kepentingan dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) yang menyeret  Plt Bupati Mimika Johanes Rettob Cs.Hal ini diingatkan APMM menyusul beredar informasi Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse memiliki hubungan emosional dengan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob." Kami sudah dapat informasi ada kedekatan hubungan emosional antara Aspidsus Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuse dengan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob, sehingga  perlu secara tegas APMM ingatkan, Aspidsus jangan coba-coba masuk angin dalam penanganan perkara ini," tegas Kordinator APMM Dolan Alwindo di Jakarta, Rabu (4/9/2024).Sebut Dolan,  temuan PPATK yang sudah diberikan ke Kejaksaan Tinggi Papua suda menjadi pintu  masuk  untuk membongkar skandal dugaan korupsi  TPPU Johanes Rettob Cs." Kan ada temuan PPATK tentang beberapa item, salah satunya Perjalanan Dinas dari Plt Bupati Bupati Mimika Johanes Rettob, jadi seharusnya Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, tidak perlu menunggu," ucapnya.Dolan menegaskan,  Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin beserta jajaran harus profesional dalam menuntaskan kasus tersebut karena cukup menyitah perhatian publik." Dugaan TPPU Johanes Rettob Cs ini, cukup menyitah perhatian publik, sehingga Kejati Papua diharapkan jangan purah-purah tuli dan mengabaikan perkara ini," terangnya.Lanjut Dolan, APMM akan  akan terus mengawal penanganan perkara tersebut, sehingga jangan terkesan ada pihak yang masuk angin." Sekali lagi kami ingatkan Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse agar jangan terbelengu dengan kepentingan-kepentingan dalam proses penegakan hukum atas dugaan TPPU Johanes Rettob," ujarnya.Dolan mengatakan, Kepercayaan publik terhadap Kejati Papua dalam penegakan hukum di Papua dalam kondisi tidak baik-baik saja, sehingga kehadiran Hendrizal Husin sebagai pucuk pimpinan di Kejaksaan Tinggi Papua, harus membalikan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan di Papua.Sebelumnya diketahui, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono membongkar aromah busuk dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.Witono membenarkan bahwa disaat menjabat, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua   telah mengantongi data dari PPATK terkait dengan dugaan TPPU yang menyeret Johanes Rettob." Benar, sudah ada data dari PPATK, jadi walaupun kasus dugaan kasus korupsi yang bersangkutan sudah punya kekuatan hukum tetap, namun ada data dari PPATK yang yang bisa ditindaklanjuti, karena tidak ada kaitan dengan kasus asal (dugaan korupsinya), saya kira ini menjadi ujian bagi Pak Kajati yang baru," ungkap Witono.Witono menyebutkan, data dari  PPATK tinggal didalami oleh penyidik karena tidak berkaitan dengan kasus asal yang sudah berkekuatan hukum tetap." Tolong dimonitor, karena perkara itu harus dilanjutkan, mengingat ada beberap temuan PPATK  salah satunya, perjalanan dinas dari yang bersangkutan," ungkapnya.Diketahui, skandal dugaan Tindak pencucian uang (TPPU) Johenas Rettob hingga kini masi mengendap di laci penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.Beredar informasi, perkara  kasus dugaan TPPU yang menyeret Johanes Rettob  ini, masi mengendap karena ada hubungan emosional pihak yang  berperkara dengan Aspidsus Kejati Papua.Padahal pada Beberapa waktu lalu Kejati Papua,  menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob. Dimana pihak  Kejati Papua telah mengantongi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono , didampingi Kasipenkum Aguwani, dengan gaganya menerangkan di Media  bahwa, Kejati Papua telah mengantongi bukti awal dugaan TPPU dari Plt Bupati Mimika Johanes Rettob Cs.Alhasil saat itu Witono mengaku pihaknya akan menaikkan status TPPU tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan Johanes Rettob jadi tersangka, sehingga tinggal menunggu waktu, namun dari tahun 2023 hingga akhir 2024 kasus tersebut berjalan ditempat.Hingga berita ini dipublikasikan, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Papua Aguwani, dan Aspidsus Nixon Mahuse  belum dapat dikonfirmasi. (Tim). 04 Sep 2024, 16:20 WIT
Perjalanan Dinas Johanes Rettob Cs Menjadi Pintu Masuk Bagi Jaksa Bongkar TPPU Papuanewsonline.com, Jakarta- Perjalanan dinas dari Plt Bupati Mimika Johanes Rettob yang menjadi temuan PPATK menjadi pintu masuk bagi penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk membongkar skandal dugaan korupsi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Demikian disampaikan kordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia, Dolan Alwindo, di Jakarta, Kamis (4/9/2024)." Perjalanan Dinas dari Plt Bupati Bupati Mimika Johanes Rettob ini, kan sudah masuk temuan PPATK nah ini seharusnya menjadi pintu masuk buat penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk membongkar skandal TPPU," ucapnya.Dolan menyebutkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin beserta jajaran harus profesional dalam menuntaskan kasus tersebut karena cukup menyitah perhatian publik." Dugaan TPPU Johanes Rettob Cs ini, cukup menyitah perhatian publik, sehingga Kejati Papua diharapkan jangan purah-purah tuli dan mengabaikan perkara ini," terangnya.Ia menerangkan APMM akan terus mengawal penanganan perkara tersebut sehingga jangan terkesan ada pihak yang masuk angin." Kami ada mendapat informasi kalau ada pihak di internal Kejati Papua, yang sengaja mengulur-ulur waktu penanganan perkara ini, bahkan ada kedekatan Johanes Rettob dengan sejumlah aparat penegak hukum di Kejati Papua, tapi nanti pada saatnya kita akan bongkar mereka," ucap Dolan.Dolan yang juga Aktifis anti korupsi ini, mengingatkan Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse agar jangan terbelengu dengan kepentingan-kepentingan dalam proses penegakan hukum atas dugaan TPPU Johanes Rettob Cs." Data PPATK kan sudah ada, lagian ada beberapa item yang menjadi temuan, sehingga penyidik Kejati Papua tinggal melakukan pengembangan," tegas Dolan.Dolan menegaskan, Kepercayaan publik terhadap Kejati Papua dalam penegakan hukum di Papua dalam kondisi tidak baik-baik saja, sehingga kehadiran Hendrizal Husin sebagai pucuk pimpinan di Kejaksaan Tinggi Papua seharusnya membalikan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan di Papua.Sebelumnya diketahui, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono membongkar aromah busuk dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.Witono membenarkan bahwa disaat menjabat, Kejaksaan Tinggi Papua   telah mengantongi data dari PPATK terkait dengan dugaan TPPU yang menyeret Johanes Rettob." Benar, sudah ada data dari PPATK, jadi walaupun kasus dugaan kasus kosrupsi yang bersangkutan sudah punya kekuatan hukum tetap, namun ada data dari PPATK yang yang bisa ditindaklanjuti, karena tidak ada kaitan dengan kasus asal (dugaan korupsinya), saya kira ini menjadi ujian bagi Pak Kajati yang baru," ungkap Witono.Witono menyebutkan, data dari  PPATK tinggal didalami oleh penyidik karena tidak berkaitan dengan kasus asal yang sudah berkekuatan hukum tetap." Tolong dimonitor, karena perkara itu harus dilanjutkan, mengingat ada beberap temuan PPATK hal yang tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, misalnya dugaan TPPU terkait perjalanan dinas kan sudah ada data dari PPATK, sehingga ini ujian bagi Pak Kajati yang baru," ujarnya.Terpisah Diketahui, skandal dugaan Tindak pencucian uang (TPPU) Johenas Rettob hingga kini masi mengendap di laci penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.Beredar informasi, mengandap-nya perkara  kasus dugaan TPPU yang menyeret Johanes Rettob  ini, karena ada hubungan emosional pihak berperkara dengan Aspidsus Kejati Papua yang baru.Beberapa waktu lalu Kejati Papua,  menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob. Sehingga Kejati Papua telah mengantongi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Padahal  Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono , disaat menjabat didampingi Kasipenkum Aguwani, dengan gaganya menerangkan di Media  bahwa, Kejati Papua telah mengantongi bukti awal dugaan TPPU dari Plt Bupati Mimika Johanes Rettob Cs dari PPATK.Alhasil saat itu Witono mengaku pihaknya akan menaikkan status TPPU tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan Johanes Rettob jadi tersangka, sehingga tinggal menunggu waktu, namun dari tahun 2023 hingga akhir 2024 kasus tersebut berjalan ditempat, yakni masih mengendap di laci penyidik  Kejaksaan Tinggi Papua.(Tim). 04 Sep 2024, 11:32 WIT
Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Polwan RI Ikuti Studi Komparatif di Chicago Papuanewsonline.com, Chicago - Delegasi Polisi Wanita Republik Indonesia (Polwan RI) yang dipimpin Pakor Polwan RI Brigjen Pol. Desy Andriani yang juga merupakan Psikolog Kepolisian Utama Tk II SSDM Polri, melakukan studi komparatif ke Cook County Sheriff’s Office, Chicago Police Department, dan Cook County Sherriff’s Command Centre di Amerika Serikat. Kegiatan berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Agustus dan diikuti 14 personel yang mayoritas dari Bareskrim dan SSDM Polri. Studi komparatif ini bertujuan untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak serta mendiskusikan praktik terbaik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk yang menggunakan media elektronik. “Kami berada di sini untuk melihat bagaimana cara penanganan kasus kekerasan pada Perempuan dan anak di Amerika Serikat, dan melihat potensi kolaborasi antar instansi dalam memberikan pelayanan dukungan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan,” ujar Brigjen Pol. Desy Andriani.Di kesempatan ini delegasi Polwan RI juga melihat ruang monitor call center 911, dan ruang wawancara tersangka.Partisipasi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan para perwira Polwan RI, tapi juga menunjukkan komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terkait isu-isu perempuan dan anak di Indonesia. Pada setiap kesempatan berbicara di depan anggota dan calon Polisi, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Dedi Prasetyo selalu menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani kasus terutama yang melibatkan anak-anak dan Perempuan. “Saya ingatkan kepada para pengasuh untuk tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada siswa, dan lebih mengutamakan pendekatan yang humanis. Kita ingin menghasilkan Polisi yang profesional. Polisi harus bisa mengayomi dan melindungi masyarakat terutama anak-anak, lansia dan perempuan,”ujar Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat berbicara di depan para pengasuh dan siswa SPN Polda Kaltim beberapa waktu lalu.Selain melakukan studi komparatif, delegasi Polwan RI di Chicago juga mengikuti Konferensi Asosiasi Polisi Wanita Sedunia atau International Association Women Police (IAWP). Sebelum konferensi dimulai sebanyak 800 Polisi Wanita dari 60 negara berparade dari Michigan Avenue dan Balbo menuju Grant Park’s Buckingham Fountain pada hari Minggu (01/09/24) menandai dimulainya Konferensi Asosiasi Polisi Wanita Sedunia 2024. Konferensi yang berlangsung hingga 5 September 2024 ini tidak hanya menjadi ajang berbagi ilmu dan pengalaman, tetapi juga menjadi simbol keberanian, ketangguhan, dan solidaritas polisi wanita di seluruh dunia. (PNO-12) 04 Sep 2024, 08:00 WIT
Skandal Korupsi Dana PON, Kejati Papua Tetapkan 4 Tersangka Papuanewsonline.com, Jayapura- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akhirnya berhasil membongkar kasus korupsi Dana PON Papua dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka.Kasus korupsi dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua ini menelan anggaran kurang lebih 10 Triliun. " Keempat tersangka yaitu TR selaku Bendahara Umum PB PON, RD sebagai Koordinator Bidang Transportasi, RL Ketua BIdang II PB PON, dan VP yang saat itu menjadi koordinator Venue," ujar Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse di Jayapura, Selasa (3/9/2024).Nixon Mahuse mengaku, dari 4 orang tersangka tiga orang langsung dilakukan penahanan." Kami tahan tiga orang, dimana tersangaka TR dan tersangka RD di Lapas Abepura dan sedangkan tersangka  RL  di Lapas Salemba Jakarta," ucap  Nixon Mahuse.Kata Nixon untuk satu tersangka lainya akan dijemput." Untuk jumlah kerugian negara masih terus dihitung, yang pasti bahwa dari anggaran Negara untuk penyelenggaraan PON senilai 10 Triliun, disalah gunakan oleh ke empat tersangka," ujarnya.Lanjut Nixon, Dalam penyelenggaraan PON, banyak penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, sehingga berdampak pada belum adanya pembayaran terhadap pihak ketiga." Penyidik akan mendalami kasus ini, dimana sejauh ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 65 orang sebagai saksi, dan kemungkinan akan bertambah," terangnya.Lanjut Nixon Kerugian negara dalam kasus ini  mencapai ratusan miliar rupiah.Terpisah informasi yang beredar, Kejati Papua hanya Asbun (Asal Bunyi) karena dalam penggunaan dana PON ada pejabat besar yang belum tersentuh hukum, salah satunya dana keamanan PON Papua.(Tim) 03 Sep 2024, 21:26 WIT
Satgas Ops Res Merauke Amankan Tahapan Akhir Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah Papuanewsonline.com, Merauke – Memasuki hari terakhir tahapan pemeriksaan kesehatan bagi para calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Satgas Ops Res Merauke melaksanakan pengamanan ketat di RSUD Merauke, Senin (02/09/2024). Pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja Cartenz (OMPC) II 2024 Papua Selatan, yang melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan tugas, dipimpin oleh perwira yang ditunjuk dari Polsek Merauke Kota.Tahapan pemeriksaan kesehatan ini sangat krusial, mengingat para bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Selatan harus menjalani serangkaian tes kesehatan sebagai syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses pencalonan. Pemeriksaan kesehatan ini telah berlangsung sejak tanggal 29 Agustus 2024 hingga 2 September 2024, setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIT.Kasatgas Humas OMPC II 2024, Kompol Nurjanah, menjelaskan bahwa pengamanan di lokasi kegiatan dilakukan dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk KPU Provinsi Papua Selatan, KPU Kabupaten Merauke, Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Bawaslu Kabupaten Merauke, serta pihak RSUD Merauke."Demi kelancaran kegiatan, kami telah melakukan berbagai persiapan pengamanan dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara serta pengawas Pilkada. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pasangan calon, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dengan aman dan tertib," ujar Kompol Nurjanah pada Selasa (3/9).Kemarin, bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Nicolaus Kondomo dan Baidin Kurita, merupakan pasangan terakhir yang menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Merauke. Hasil pemeriksaan kesehatan ini nantinya akan diserahkan kepada KPU masing-masing, dan pengumuman hasilnya akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.Kompol Nurjanah juga menegaskan bahwa pengamanan ini akan terus dilakukan hingga seluruh tahapan OMPC II 2024 selesai, sebagai wujud komitmen Polda Papua dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung, terutama di wilayah Papua Selatan. "Kami akan terus mengawal seluruh tahapan ini hingga selesai, untuk memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai," pungkasnya. (PNO-12) 03 Sep 2024, 20:23 WIT
Menuju Pilkada Serentak, Polda Papua Gelar Acara Doa Bersama Papuanewsonline.com, Jayapura – Demi terciptanya Pilkada yang Damai, Lancar, Tertib dan Sukses di Tahun 2024 ini, Polda Papua menggelar kegiatan Doa bersama yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Jayapura, JL. Baru Kemiri Sentani, Senin (02/09).Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj. Bupati Jayapura, Ir. Semuel Siriwa, M.Si., Sekda kabupaten Jayapura, Ibu Dr. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP., Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Ibu Cintya Ruliani Talantan S.Kom., Dir Binmas Polda Papua, Kombes Pol. Erick Kadir Sully, S.I.K., Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay, S.IK., serta tamu undangan terhormat lainnya.Dalam kesempatannya Pj. Bupati Jayapura, Ir. Semuel Siriwa, M.Si. menyampaikan bahwa pada kesempatan ini lebih dari 85 hari ke depan Akan dilaksanakan Pilkada tahun 2024, tentunya diharapkan menjadi pemilu yang aman, damai, dan tertib.“Atas sama Pemerintah Kabupaten Jayapura, saya ingin menitip berbagai pesan, termasuk dari Polres Jayapura yang terlebih tadi dari Toko Adat yang diwakili agar Pilkada ini benar-benar aman, damai, tertib dan sukses,” ucapnya.Lebih lanjut Ia menambahkan untuk kepada seluruh masyarakat Kepala Daerah terutama kepada peserta yang mencalonkan diri, agar tentunya masyarakat bisa memilih dengan damai dan tenang untuk menjaga situasi tetap kondusif.“Sebagaimana perkara itu akan terlaksana dengan baik, kita harapkan pasangan-pasangan inilah yang nanti akan mengkondisikan situasi, sehingga seluruh persiapan bahkan sampai pelaksanaan dan pendetapan Bupati, diharapkan dalam kondisi aman, damai, tertib dan sukses.Adapun setelah pelaksanaan sambutan serta, doa Bersama, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dari seluruh instansi maupun stake holder, serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi Pilkada serentak di Kabupaten Jayapura tetap aman dan damai. (PNO-12) 03 Sep 2024, 20:01 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT