Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Aliran Dana Otonomi Khusus, Antara Realitas Dan Persepsi Kosong Di Kalangan Pengusaha Asli Papua
Papuanewsonline.com, Papua – Kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua yang telah berjalan lebih dari dua dekade senantiasa menjadi topik kajian yang menarik sekaligus mengundang perdebatan dalam lingkup pembangunan nasional. Secara ketentuan peraturan perundang-undangan, dana Otonomi Khusus dialokasikan secara berkala dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memberdayakan potensi ekonomi penduduk asli Papua di seluruh wilayah Tanah Papua.Berdasarkan data administrasi keuangan negara yang tercatat pada kurun waktu lima tahun terakhir, terungkap bahwa 90 persen dari total dana Otonomi Khusus yang diterima tingkat provinsi telah disalurkan lebih lanjut kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Tanah Papua. Tingkat penyaluran tersebut secara statistik menunjukkan angka yang tinggi dan diharapkan mampu menciptakan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara besarnya aliran dana dengan persepsi yang berkembang di kalangan pengusaha asli Papua.Sebagian besar pengusaha yang berasal dari masyarakat asli Papua secara konsisten menyampaikan kesan bahwa manfaat dana Otonomi Khusus belum benar-benar mereka rasakan. Persepsi tersebut dinilai bukan sekadar pandangan subjektif, melainkan mencerminkan adanya persoalan struktural dalam mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana. Berbagai pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan.Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan program pemerintah daerah dengan kebutuhan riil para pengusaha lokal. Sebagian besar anggaran masih berfokus pada pembangunan sarana fisik, sementara alokasi yang secara khusus ditujukan untuk penguatan usaha milik warga asli dinilai masih terbatas dan tidak selalu tercantum secara jelas dalam dokumen anggaran. Kedua, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari persyaratan administrasi yang rumit hingga persaingan yang dinilai belum seimbang bagi pelaku usaha asli Papua.Ketiga, lemahnya sistem pemantauan, pengawasan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat turut menambah ketidakjelasan perjalanan dana tersebut. Jarang tersedia laporan yang mudah dipahami mengenai besaran dana yang diterima, peruntukannya, maupun pihak-pihak yang dapat mengaksesnya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan kesan bahwa dana tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi kelompok sasaran.Keempat, belum terbangunnya mekanisme pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan. Dana yang besar belum sepenuhnya diikuti dengan program pelatihan, pendampingan, dan pembinaan yang sistematis guna meningkatkan daya saing usaha milik warga asli. Akibatnya, kemampuan pengusaha lokal untuk memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia masih dinilai belum optimal.Fenomena ini menegaskan bahwa angka penyaluran dana sebesar 90 persen belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Masih terdapat jarak antara dana yang telah masuk ke kas daerah dengan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh pengusaha asli Papua. Persepsi bahwa "tidak ada dana otonomi khusus" yang dirasakan dipandang sebagai cerminan belum optimalnya tata kelola, keadilan akses, serta arah kebijakan pada tahap pelaksanaan.Bagi para pemangku kepentingan, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyaluran dana saja belum cukup untuk mencapai tujuan pembangunan. Diperlukan penyusunan perencanaan yang lebih melibatkan pengusaha asli Papua, penyederhanaan akses terhadap program pemerintah, peningkatan transparansi penggunaan anggaran, serta penguatan pemberdayaan usaha lokal agar tujuan Otonomi Khusus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
17 Jul 2026, 21:30 WIT
Lurah Otomona dan Oknum P3K Diduga Jadi Dalang Hilangkan 3 Ton Beras Hak Warga
Papuanewsonline.com, Timika, - Dugaan penyelewengan bantuan beras sebanyak 3 ton mencuat di Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Lurah Otomona atas nama Farida dan seorang oknum pegawai P3K di kelurahan tersebut diduga menjadi dalang raibnya hak warga tersebut.Dugaan itu disampaikan langsung oleh warga Kelurahan Otomona, Jumat (17/7).Menurut warga, bantuan beras yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin dan Orang Asli Papua (OAP) di Otomona justru tidak tepat sasaran. Bantuan tersebut diduga disalurkan kepada warga yang berdomisili di luar Kelurahan Otomona.Salah seorang warga Otomona, Anton, mengatakan beras bantuan itu diberikan kepada keluarga oknum pegawai P3K kelurahan."Beras yang menjadi hak warga Kelurahan Otomona ini diberikan kepada warga bukan dari Kelurahan Otomona. Ini permainan oknum pegawai P3K yang diketahui Ibu Lurah," ujar Anton.Akibat dugaan penyelewengan itu, banyak kepala keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. " Jelas Warga sangat kecewa dengan pemerintahan Pak JR ini oleh oknum Lurah," Ucapnya.Kata Anton warga mendesak Bupati segera mencopot Lurah Otomona sehingga bantuan dari pemerintah, bisa dirasakan oleh masyarakat Otomona.Desak Transparansi Data PenerimaWarga juga meminta pihak Kelurahan Otomona untuk membuka data penerima bantuan secara transparan kepada publik. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari kecurigaan dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat."Bantuan ini untuk rakyat kecil. Jadi harus adil dan tepat sasaran," ucap Anton.Hingga berita ini ditayangkan, Papuanewsonline.com telah berupaya menghubungi Lurah Otomona, Faridah, untuk meminta klarifikasi terkait mekanisme penyaluran dan data penerima bantuan. Namun, belum ada klarifikasi resmi yang diberikan.Kasus ini menjadi sorotan warga yang berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Mimika, segera turun tangan melakukan audit dan evaluasi penyaluran bantuan sosial di tingkat kelurahan agar tepat sasaran dan berkeadilan.Penulis: HendrikEditor. : Gf
17 Jul 2026, 18:53 WIT
Ketua Pemuda Muslim Mimika: Dapur MBG Se-Kabupaten Mimika Wajib Ambil Hasil Tani Mama-Mama Papua
Papuanewsonline.com, Mimika – Kehadiran Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika diharapkan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan gizi bagi masyarakat dan peserta didik, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi petani lokal, khususnya mama-mama Papua.Hal tersebut disampaikan Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, dalam rilis tertulis kepada media Papuanewsonline.com, Kamis 16 Juli 2026.DESAK DAPUR MBG SE-KABUPATEN PRIORITASKAN PETANI LOKALArifin meminta agar seluruh pengelola Dapur MBG se-Kabupaten Mimika memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani lokal. Menurutnya, program nasional yang hadir di daerah semestinya turut menggerakkan ekonomi masyarakat akar rumput.“Kami meminta seluruh Dapur MBG yang ada di Kabupaten Mimika dapat mengambil hasil tani mama-mama Papua. Jangan sampai kebutuhan pangan yang begitu besar justru lebih banyak didatangkan dari luar, sementara petani lokal kesulitan memasarkan hasil panennya,” ujar Arifin.HASIL TANI LOKAL PUNYA POTENSI BESARIa menilai hasil pertanian masyarakat seperti sayur-mayur, umbi-umbian, buah-buahan, dan komoditas pangan lainnya memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok Dapur MBG. Dengan adanya penyerapan hasil panen secara berkelanjutan, kesejahteraan keluarga petani diyakini akan meningkat.Arifin juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika melalui dinas terkait untuk membangun sistem kemitraan yang jelas antara pengelola Dapur MBG dan kelompok tani lokal. Pendampingan, pelatihan, serta kepastian pasar dinilai penting agar petani mampu memenuhi kebutuhan dari sisi jumlah dan kualitas.MAMA-MAMA PAPUA PAHLAWAN EKONOMI“Mama-mama Papua adalah pahlawan ekonomi keluarga. Mereka bekerja sejak pagi hingga sore di kebun untuk menghasilkan pangan. Karena itu, sudah sewajarnya mereka mendapatkan ruang yang adil dalam program-program pemerintah,” katanya.Selain memberikan manfaat ekonomi, keterlibatan petani lokal juga dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi apabila hasil pertanian masyarakat diberdayakan secara maksimal.HARAP ADA MEKANISME BERPIHAKPemuda Muslim Mimika berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pengelola Dapur MBG, hingga pelaku usaha, dapat duduk bersama menyusun mekanisme yang berpihak pada petani lokal tanpa mengabaikan standar kualitas dan ketentuan yang berlaku dalam program tersebut.“Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi berkah bagi semua. Anak-anak mendapatkan makanan yang sehat, sementara mama-mama Papua mendapatkan kepastian pasar untuk hasil kebun mereka. Inilah bentuk pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Arifin.Dengan semangat pemberdayaan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua, harapan agar Dapur MBG menjadi motor penggerak ekonomi rakyat kini semakin menguat. Masyarakat menanti langkah nyata agar hasil tani mama-mama Papua dapat terserap secara optimal di seluruh Kabupaten Mimika.Penulis: HendrikEditor: OF
17 Jul 2026, 18:23 WIT
Ibu-Ibu Rt 19 Pasar Sentral Gotong Royong, Desak Pemda Pasang Lampu Di Titik Rawan Begal
Papuanewsonline.com, Mimika – Semangat kebersamaan warga RT 19 Kelurahan Pasar Sentral kembali terlihat. Di bawah pimpinan Ibu Aligonda Rado, puluhan ibu-ibu turun langsung membersihkan jalan lingkungan secara sukarela pada Kamis 17 Juli 2026.Kegiatan pembersihan ini murni dilakukan atas inisiatif masyarakat. Tanpa menunggu bantuan, para ibu bahu-membahu menyapu, memotong rumput, dan mengangkat sampah di sepanjang jalan RT 19.Menurut warga, kegiatan gotong royong seperti ini rutin dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Namun di tengah kegiatan tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi penting kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.Aspirasi itu terkait minimnya penerangan jalan di wilayah mereka. Warga meminta agar Pemda segera memasang lampu penerangan jalan di area jalan Busiry ujung, tepatnya di ujung SMA 6 tembusan jln, Petrosea.Alasannya, kawasan tersebut dinilai sangat gelap dan rawan kejahatan saat malam hari. "Karena area jalan tersebut sangat rawan kalau malam hari banyak terjadi kejadian-kejadian seperti begal dan lain-lain yang di harapkan masyarakat," ujar perwakilan ibu-ibu RT 19.Warga berharap suara mereka segera didengar. Mereka menilai penerangan jalan sangat penting untuk keamanan anak sekolah, pekerja, dan warga yang beraktivitas di malam hari."Kami sudah berinisiatif jaga kebersihan. Sekarang kami minta pemerintah bantu kami dengan lampu jalan agar tidak ada lagi kejadian yang tidak diinginkan," tutup warga. Penulis: HendrikEditor: OF
17 Jul 2026, 18:20 WIT
Langkah Nyata Menjaga Papua Damai: Koops TNI Habema Kuasai Honai Kelompok Bersenjata OPM
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Dalam upaya menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Tim Patroli Komando Operasi (Koops) TNI Habema melaksanakan operasi penguasaan terhadap sebuah honai yang menjadi lokasi transit kelompok bersenjata OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya di sekitar Kampung Abundoga, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (16/7).Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian informasi intelijen yang mengindikasikan adanya rencana aksi bersenjata terhadap aparat keamanan, serta kegiatan konsolidasi kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Setelah melalui proses pengintaian, verifikasi, dan perencanaan yang matang, pasukan bergerak menuju lokasi untuk mengamankan sasaran dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat.Dalam pelaksanaan operasi keamanan, personel Satgas berhasil menguasai honai yang digunakan sebagai tempat transit kelompok bersenjata OPM. Dari lokasi tersebut diamankan satu pucuk senjata api organik jenis Lee Enfield kaliber 7,62 mm, dua pucuk senjata api rakitan kaliber 5,56 mm, satu pucuk senapan angin dalam kondisi terbongkar, sejumlah munisi, serta berbagai perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut.Keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam mengurangi potensi ancaman terhadap masyarakat sipil sekaligus mencegah penggunaan senjata untuk melakukan aksi kekerasan di wilayah Intan Jaya. Kehadiran personel TNI bertujuan untuk memastikan warga dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aman dan damai.Di tengah pelaksanaan operasi, empat warga yang berada di sekitar lokasi secara sukarela menyampaikan harapan agar kampung mereka tetap damai, aman, dan terbebas dari kekerasan. Mereka menyatakan komitmen untuk bersama-sama menjaga ketenangan lingkungan serta mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.Peristiwa ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Papua yang damai memerlukan keseimbangan antara menjaga keamanan dan membangun kepercayaan melalui pendekatan yang humanis, dengan mengedepankan dialog, kepedulian, dan penghormatan terhadap masyarakat.Keberhasilan operasi ini juga menjadi bukti dedikasi dan profesionalisme prajurit TNI yang menjalankan tugas dengan penuh keberanian, disiplin, dan pengorbanan demi menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata.Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa setiap operasi keamanan yang dilaksanakan Koops TNI Habema selalu berlandaskan prinsip selektif, terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.“Tugas utama kami adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua. Setiap tindakan dilakukan secara terukur berdasarkan informasi yang valid, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Keamanan yang terjaga merupakan fondasi bagi berlangsungnya pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Koops TNI Habema kembali mengajak seluruh anggota kelompok bersenjata OPM yang hingga kini masih berada di hutan agar menghentikan kekerasan dan memilih jalan damai. Negara tetap membuka ruang dialog dan kesempatan bagi siapa pun yang ingin kembali melalui jalur damai, bermartabat, dan sesuai ketentuan hukum. Bersama masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa, Papua yang aman, damai, dan sejahtera merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama.Penulis: JidEditor: OF
17 Jul 2026, 18:13 WIT
Gembala Dan Tiga Warga Sipil Hilang Ditangkap Aparat Di Intan Jaya, TPNPB Desak Penyelidikan
Papuanewsonline.com, Mimika – Sebuah laporan mengkhawatirkan datang dari Kabupaten Intan Jaya. Berdasarkan siaran pers resmi Komando Nasional TPNPB-OPM yang dirilis Jumat (17/7/2026), dilaporkan bahwa seorang gembala bernama Yonas Nambagani beserta tiga warga sipil lainnya—Simon Kopeau, Yosep Pogau, dan Agus Nabelau—diduga diculik atau ditangkap aparat militer Indonesia. Kejadian ini berlangsung saat berlangsungnya operasi militer di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, pada Kamis siang, 16 Juli 2026.Hingga saat ini, keberadaan dan nasib keempat warga tersebut belum diketahui secara pasti. Warga setempat telah berupaya mencari mereka di pos militer terdekat, namun tidak ditemukan. Pihak TPNPB menyampaikan kekhawatiran yang mendalam bahwa para korban dituduh sebagai anggota kelompok bersenjata Kodap VIII Intan Jaya, sehingga dikhawatirkan keselamatan mereka terancam, bahkan diduga kuat telah disergap atau ditembak.Selain di Kampung Jalai, operasi militer juga meluas hingga ke Kampung Abundoga dan pemukiman lain di wilayah tersebut. Namun, keterbatasan jaringan komunikasi dan akses membuat informasi mengenai dampak serta jumlah korban di daerah-daerah lain belum dapat dipastikan secara lengkap dan akurat. Situasi ini semakin menambah ketakutan dan kecemasan warga sipil yang tinggal di wilayah tersebut.Merespons peristiwa ini, pihak TPNPB memohon perhatian serius dari lembaga Hak Asasi Manusia baik di tingkat nasional maupun internasional untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan guna memastikan keselamatan para korban. Mereka pun meminta pihak militer segera membebaskan warga sipil yang tidak bersalah ini. “Jangan tangkap dan tuduh warga sipil sembarangan. Jika ingin berhadapan, datanglah ke markas kami, bukan ke pemukiman warga,” tegas pernyataan tersebut.Tindakan menangkap dan menuduh warga sipil tanpa bukti dinilai sebagai pelanggaran berat HAM dan kejahatan perang. Pihak mereka menegaskan agar Presiden Prabowo Subianto segera bertanggung jawab penuh atas segala peristiwa yang merugikan dan membahayakan nyawa warga sipil yang terjadi di tanah Papua selama masa konflik ini berlangsung.Penulis: JidEditor: OF
17 Jul 2026, 14:18 WIT
Belum Bersih! KPK Tegaskan Papua Masih di Zona Rentan Korupsi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2025 yang menempatkan Pemerintah Provinsi Papua masih berada dalam kategori rentan korupsi. Meski tercatat adanya peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, perbaikan tersebut belum cukup signifikan untuk mengangkat Papua keluar dari zona rentan. Hal ini disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, dalam pertemuan di Jayapura, Kamis (16/7/2026).Maruli menjelaskan bahwa survei juga mengungkap masih adanya persoalan integritas di lingkungan pemerintahan. Sebagian aparatur sipil negara yang menjadi responden mengaku masih melihat atau mengetahui praktik-praktik korupsi yang terjadi di lingkungan kerja mereka. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa budaya integritas dan kepatuhan terhadap aturan belum sepenuhnya tertanam kuat di setiap jajaran birokrasi.KPK juga mencermati sejumlah bidang yang memiliki risiko tinggi terjadinya penyimpangan. Di antaranya praktik nepotisme, penerimaan gratifikasi atau pemberian, penyalahgunaan fasilitas kantor, hingga pelaksanaan perintah atasan yang ternyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Maruli mengingatkan agar setiap pegawai berani menolak perintah yang melanggar aturan, karena setiap individu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terlibat dalam tindak pidana korupsi.Oleh karena itu, KPK menyarankan agar pembenahan difokuskan pada empat bidang utama, yaitu pengelolaan anggaran negara, pengadaan barang dan jasa, tata kelola sumber daya manusia, serta penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Langkah ini dinilai sangat mendesak agar pengelolaan keuangan dan pelayanan publik berjalan bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.KPK berharap pimpinan tertinggi daerah mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah memiliki komitmen yang kuat dan nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Perubahan harus dimulai dari atas, menjadi teladan, dan dijalankan secara berkelanjutan agar praktik korupsi dapat dicegah sejak dini demi kesejahteraan rakyat Papua,” tegas Maruli.Penulis: JidEditor: OF
17 Jul 2026, 14:09 WIT
Perkuat Tata Kelola & Cegah Penyimpangan, KPK Dorong Pengelolaan Dana Otsus Papua Transparan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat langkah strategis guna menjamin pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus yang digelar di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (16/7/2026). Forum bersejarah ini dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Tanah Papua Raya, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait dari pemerintah pusat.Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang begitu besar tidak sekadar memenuhi aturan administrasi, melainkan harus mampu memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Setiap rupiah Dana Otsus adalah amanah rakyat. Harus kembali kepada warga dalam bentuk pelayanan prima, pembangunan merata, dan peningkatan kesejahteraan. Kita bangun sistem yang mencegah penyimpangan, bukan sekadar mematuhi aturan,” tegas Setyo. Ia menambahkan masa jabatan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.Untuk menjamin keamanan dan ketertiban pengelolaan dana, KPK bekerja sama erat dengan Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Bappenas, LKPP, BPKP, dan BPK. Sejumlah area yang dinilai berisiko tinggi kini menjadi fokus utama perbaikan, meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah yang belum tertib, manajemen kepegawaian, hingga pengelolaan keuangan. Salah satu usulan penting adalah pemisahan rekening Dana Otsus agar pelacakan dan pengawasan aliran dana menjadi jauh lebih mudah, jelas, dan akuntabel.Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Rumaropen, menyambut baik langkah ini dan menegaskan komitmen pemerintah daerah. “Dana Otsus bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tanggung jawab moral kita untuk membangun pendidikan yang cerdas, kesehatan yang terjamin, infrastruktur yang kokoh, dan meningkatkan derajat hidup Orang Asli Papua,” ujarnya. Sebagai bukti kesungguhan, seluruh pimpinan daerah turut mengukuhkan Penyuluh Antikorupsi serta menandatangani Deklarasi Komitmen Pencegahan Korupsi.Penulis: JidEditor: OF
17 Jul 2026, 14:06 WIT
Temuan BPK Perjalanan Dinas untuk 48 SKPD di Kabupaten Mimika Tembus 15,7 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika,- Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabuapten Mimika dengan perjalanan dinas tipu-tipu, terus menjadi sorotan BPK.Data yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Jumat tanggal 17 Juli 2026, menyebutkan pada 13 Januari 2026 BPK Perwakilan Papua Tengah menyerahkan 2 LHP ke Pemkab Mimika.LHP Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2024 sampai dengan Triwulan III 2025.LHP Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2024 dan 2025 sampai dengan Triwulan III.Temuan BPK Terkait KepatuhanTerjadi Kekurangan penerimaan Rp 939,11 juta dari pajak hotel dan reklame + kurang setor PPJ Rp 2,19 miliar.Yang lebih mengejutkan BPK juga menemukan Beban perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan senilai Rp 15,07 miliar di 48 SKPD.BPK juga nenemukan Kelebihan pembayaran 9 paket pekerjaan senilai Rp 2,91 miliar karena kekurangan volume pekerjaan.Dalam rekomendasinya BPK mendesak agar segerah ditindaklanjuti 60 hari, dan bila telat akan diambil alih oleh APH.BPK menemukan 70 temuan yang wajib ditindaklanjuti selama 60 hari. inti temuannya: 1. Administrasi - pegawai sudah pensiun tapi masih dibayar gaji 2. Aset - paling rumit, banyak pensiunan/pindah tugas tidak kembalikan aset.3. Kinerja - OPD tidak kasih indikator kinerja output. 4. Proyek - kekurangan bayar atau kekurangan volume pekerjaan.LKPJ 2024 bagus di kertas (WTP 10x), tapi serapan belanja sudah bolong 12,27%. Pola itu makin parah di 2025 - serapan anjlok ke 75,73% sehingga sisa Rp 1,1 T jadi Silpa, yang oleh BPKAD dijelaskan sah secara aturan tapi oleh publik Mimika, ini bukti kegagalan eksekusi dari Johnes Rettob sebagai Bupati.Perjalanan Dinas fiktif yang mencapai 15,7 Miliar di Kabupaten Mimika, akhirnya membuka kotak Pandora Bupati Mimika Johanes Rettob yang turut melakukan perjalanan dinas dengan sekali jalan menghabiskan 300 Juta.Penulis : HendrikEditor. : Gf
17 Jul 2026, 13:51 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
