Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Takjil On The Road, HMI dan Formi Mimika Berbagi Ratusan Paket Takjil
Papuanewsonline.com, Mimika – Forum Mahasiswa Islam (Formi)
Timika bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Mimika menggelar
kegiatan Takjil On The Road di Jalan Budi Utomo, Sabtu (28/2/2026). Kegiatan
ini merupakan bagian dari rangkaian program Ramadan Project yang diinisiasi
bersama oleh HMI dan Formi.Koordinator kegiatan, Ghalieh Hermansyah, menyampaikan bahwa
aksi berbagi tersebut terlaksana berkat dukungan dan donasi dari berbagai
pihak. Hingga hari pelaksanaan, panitia berhasil mengumpulkan dan menyalurkan
sebanyak 235 snack box dan 75 nasi kotak kepada masyarakat serta para
pengendara yang melintas.“Alhamdulillah, seluruh paket berhasil kami bagikan kepada
masyarakat, khususnya para pengendara yang sedang dalam perjalanan atau baru
pulang kerja dan belum sempat menyiapkan hidangan berbuka puasa,” ujarnya.Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wujud kepedulian
mahasiswa terhadap sesama, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan di
momen menjelang berbuka puasa. Menurutnya, berbagi di bulan Ramadan bukan hanya
soal memberi makanan, tetapi juga menebarkan kebahagiaan dan keberkahan.Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Mimika,
Prayoga Romin Saputra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata
kepedulian terhadap masyarakat Mimika, terutama di tengah kondisi ekonomi yang
tidak selalu stabil.“Kami berharap kegiatan ini dapat memantik semangat pemuda
lainnya untuk bersama-sama membangun Mimika dengan cara yang ramah, harmonis,
dan penuh kepedulian,” katanya.Ia juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut menjadi
pembelajaran penting bagi anggota HMI dan Formi tentang arti solidaritas sosial
dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Selain sebagai ladang pahala,
kegiatan ini juga menjadi komitmen nyata organisasi dalam mengabdi kepada
masyarakat.Melalui kegiatan ini, HMI dan Formi berharap semangat
berbagi di bulan suci Ramadan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Mimika,
tidak hanya umat Muslim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dalam bingkai
kebersamaan dan toleransi. Penulis: Abim
Editor: GF
28 Feb 2026, 22:30 WIT
Tak Ada Pleno, Tapi Dana Bergeser ? Misteri Rp 28 Miliar di Tubuh KPU Mimika
Mimika, PapuaNewsOnline.com – Skandal dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada 2024 di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kian memanas. Ketua KPU Mimika, Dete Abugau, secara tegas menyatakan pihaknya tidak pernah menggelar rapat pleno untuk melakukan pergeseran anggaran dana hibah Pilkada 2024.“Kami empat komisioner tidak pernah menggelar rapat pleno pergeseran dana hibah Pilkada 2024,” tegas Dete saat dikonfirmasi via telepon, Senin (23/2/2026).Pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar. Jika tidak pernah ada rapat pleno sebagai mekanisme resmi pengambilan keputusan, lalu siapa yang mengesahkan pergeseran anggaran dalam jumlah fantastis tersebut?Dete juga membenarkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah KPU Mimika sebesar Rp 28 miliar. Namun, ia menegaskan seluruh urusan administrasi dan pengelolaan keuangan berada di tangan Sekretaris dan Bendahara KPU.“Sekretaris dan bendahara yang bertanggung jawab penuh, sebab mereka yang mengelola uang, bukan saya bersama anggota komisioner,” ujarnya.Pernyataan tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk cuci tangan dari tanggung jawab kolektif lembaga.Tak hanya itu, temuan BPK juga menyoroti paket pengadaan poster Pilkada senilai Rp 4 miliar yang diduga tidak sesuai kontrak.Bahkan, pembayaran disebut ditransfer melalui rekening pribadi, bukan rekening perusahaan sebagaimana mestinya.Namun lagi-lagi, Ketua KPU Mimika menyatakan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekretariat.“Yang bertanggung jawab kelola administrasi dan keuangan adalah sekretaris serta bendahara. Untuk pemilu, barang semua sudah siap, tinggal kami datang ibarat ambil sendok lalu makan,” katanya.Ungkapan tersebut justru mempertegas adanya pemisahan peran yang dipertanyakan publik, mengingat komisioner memiliki fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis di internal KPU.Dari total temuan Rp 28 miliar, Sekretariat KPU Mimika baru menyetor Rp 280 juta ke kas negara.“Benar, baru setor 280 juta dari temuan BPK sebesar 28 miliar,” aku Dete.Artinya, baru sekitar satu persen lebih yang dikembalikan. Sisanya? Masih menjadi tanda tanya besar.Kasus ini kini menjadi sorotan publik Mimika dan Papua Tengah. Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan semakin menguat, mengingat nilai temuan yang fantastis dan potensi kerugian negara yang tidak kecil.Penulis : Nerius Rahabav
28 Feb 2026, 22:04 WIT
Somasi Meledak! Rp 11 M Tanah Bundaran Petrosea Dipertanyakan Helena Beanal
Mimika, Papua Tengah, Papuanewsonline.com – Polemik pembayaran ganti rugi tanah Bundaran Petrosea kembali memanas.Kuasa hukum Ibu Helena Beanal, resmi melayangkan somasi pertama kepada Bupati Mimika, Johannes Rettob, terkait pencantuman anggaran Rp 11 miliar dalam dokumen Penetapan Pagu Anggaran/Perubahan OPD Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data yang diterima media ini, surat somasi bernomor 07/JMP-Rek/S/VIII/2025, tertanggal 4 Agustus 2025, dikirim melalui Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jermias Marthinus Patty, S.H., M.H & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK-JMP/VIII/2025 tertanggal 1 Agustus 2025.
Dalam somasi tersebut, kuasa hukum Helena Beanal mempertanyakan dasar pencantuman keterangan dalam Surat Bupati Mimika, nomor 900.1.1.4/0797/2023 tertanggal 16 Juli 2025, ditandatangani Bupati Mimika, Johanes Rettob.
Patty menguraikan, kalau dalam lampiran dokumen itu tertulis:“Tanah Bundaran Petrosea yang sudah dimenangkan Tingkat MA tinggal bayar ke PT. Petrosea Tbk”.Dalam dokumen surat Bupati itu, tercantum pagu anggaran sebesar Rp 11.000.000.000,- ( Sebelas Miliar ).Dipertanyakan: Putusan MA Yang Mana?Kuasa hukum menegaskan, kliennya tidak pernah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI.Bahkan, hingga somasi pertama dilayangkan, Helena Beanal mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi maupun salinan putusan Mahkamah Agung terkait perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Timika.“Jika benar ada putusan tingkat Mahkamah Agung, secara prosedural pihak penggugat wajib menerima pemberitahuan tertulis dan salinan putusan. Namun sampai hari ini tidak pernah ada,” tegas pihak kuasa hukum dalam somasi tersebut.Atas dasar itu, tim kuasa hukum menilai terdapat indikasi pencantuman keterangan yang tidak benar dalam dokumen resmi pemerintah daerah, yang berpotensi melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 379 jo. pasal 264 KUHP terkait dugaan pemberian keterangan palsu dalam dokumen.Dalam poin somasinya, pihak Helena Beanal juga menegaskan, PT Petrosea Tbk, dalam perkara di Pengadilan Negeri Mimika hanya tercatat sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 668, yang menurut mereka hanya memberi hak atas bangunan, bukan atas tanah yang digunakan untuk fasilitas umum di Bundaran Petrosea.
“PT Petrosea Tbk, hanya berhak atas ganti rugi bangunan, bukan tanah. Hak atas tanah berada pada klien kami,” tegas kuasa hukum.
Karena itu, Helena Beanal menuntut agar namanya dimasukkan sebagai pihak penerima ganti rugi dalam dokumen Penetapan Pagu Anggaran/Perubahan OPD TA 2025 senilai Rp 11 miliar tersebut.
Dalam surat teguran pertama itu, kuasa hukum memberi tenggat waktu hingga 14 Agustus 2025 bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk:1. Memberikan salinan putusan Mahkamah Agung yang dimaksud.2. Memberikan klarifikasi resmi atas keterangan dalam dokumen anggaran.3. Memasukkan nama Helena Beanal sebagai penerima sah ganti rugi tanah Bundaran Petrosea.
Jika tidak ada tanggapan, kata Advokat Patty, pihaknya mengisyaratkan akan menempuh langkah hukum lanjutan.
Polemik ini berpotensi menjadi sorotan serius, mengingat menyangkut penggunaan anggaran daerah senilai Rp 11 miliar serta status hukum kepemilikan lahan yang digunakan untuk fasilitas publik di pusat Kota Timika, Provinsi Papua Tengah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mimika maupun PT Petrosea Tbk, belum memberikan keterangan resmi terkait somasi pertama tersebut.
Penulis : Nerius Rahabav
28 Feb 2026, 20:14 WIT
Polres Malra Tetapkan Dua Tersangka Penganiayaan dan Penikaman di Taman Landmark Langgur
Papuanewsonline.com, Langgur – Kepolisian Resor Maluku Tenggara menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penganiayaan dan penikaman yang terjadi di Taman Landmark Langgur. Penetapan tersangka diumumkan secara resmi dalam press release yang dipimpin langsung Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi, Jumat (27/2/2026), didampingi Kasat Reskrim AKP Barry Talabessy, S.Pd., S.H., M.H.Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 21 Februari 2026 sekitar pukul 23.30 WIT. Berdasarkan hasil penyelidikan, sekelompok pemuda, termasuk dua korban berinisial R.R. dan A.R., sedang mengonsumsi minuman keras tradisional jenis sopi di kawasan Taman Landmark Langgur. Dalam kondisi tersebut, datang terduga pelaku G.H. alias Obut bersama beberapa rekannya, juga dalam keadaan mabuk, sambil membawa senjata tajam berupa parang.Pelaku diduga melakukan aksi pengancaman serta meminta sejumlah uang kepada korban dan rekan-rekannya. Cekcok kemudian berujung pada perkelahian. Situasi semakin memanas setelah G.H. alias Obut memanggil rekan-rekannya dari arah Kompleks Karang Tagepe, termasuk S.U. alias Rates, yang juga berada dalam pengaruh minuman keras. Bentrokan tidak terelakkan dan mengakibatkan dua korban mengalami luka tusuk masing-masing sebanyak tiga lubang dan bersimbah darah, sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis intensif.Melalui kerja keras dan koordinasi intensif, personel Satreskrim yang dibackup Satsabhara Polres Maluku Tenggara berhasil mengamankan kedua terduga pelaku. Setelah dilakukan penyidikan mendalam dan gelar perkara, penyidik menetapkan G.H. alias Obut dan S.U. alias Rates sebagai tersangka.Keduanya dijerat dengan Pasal 262 dan/atau Pasal 466 ayat (1) KUHPidana Nasional tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan/atau penganiayaan, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara atau 2 tahun 6 bulan penjara.Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat.“Kami berkomitmen menegakkan hukum secara tegas dan profesional terhadap setiap pelaku tindak pidana, khususnya kejahatan dengan kekerasan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa konsumsi minuman keras di ruang publik sangat berpotensi memicu konflik dan tindakan kriminal,” tegas Kapolres.Ia juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi minuman keras serta turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terlebih menjelang dan selama bulan suci Ramadhan.“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung tugas kepolisian, bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Maluku Tenggara,” tambahnya.Kasus penganiayaan dan penikaman di Taman Landmark Langgur kembali menegaskan korelasi kuat antara konsumsi minuman keras dan meningkatnya tindak kekerasan di ruang publik. Langkah cepat Polres Maluku Tenggara dalam mengungkap dan menetapkan tersangka patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman warga.Namun demikian, penegakan hukum perlu dibarengi dengan upaya pencegahan yang berkelanjutan, termasuk edukasi kepada generasi muda, pengawasan kawasan publik, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Momentum menjelang bulan Ramadhan semestinya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan tanggung jawab sosial demi terciptanya Maluku Tenggara yang aman dan bermartabat. PNO-12
28 Feb 2026, 19:45 WIT
Salurkan Sembako, Satgas Damai Cartenz Pulihkan Semangat Anak Panti di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan Satgas Ops Damai Cartenz 2026 melalui kegiatan pembagian sembako dan dukungan psikososial kepada anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan Pembawah Terang di Kota Jayapura, Kamis (26/2).Kegiatan tersebut dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah serta di Barak 6 SPN Polda Papua yang saat ini menjadi lokasi pengungsian anak-anak Panti Asuhan Pembawah Terang pascakebakaran gedung panti beberapa waktu lalu.Dalam kegiatan itu, personel Ban Ops yang dipimpin IPTU Ali Akbar, S.E., menyerahkan bantuan berupa bahan makanan dan makanan ringan kepada total 70 anak dari kedua panti asuhan.Selain itu, Tim Satgas Ban Ops Damai Cartenz juga memberikan pendampingan psikososial kepada 40 anak Panti Asuhan Pembawah Terang yang mengungsi. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan ice breaking dan energizer guna membantu meredakan emosi negatif serta mengurangi trauma pascakejadian kebakaran.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Faizal Ramadhani, mengatakan kegiatan tersebut diawali dengan koordinasi bersama pengelola panti asuhan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.“Hasil kegiatan menunjukkan koordinasi berjalan baik sehingga pembagian sembako dan dukungan psikososial dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar,” Kata Ka Ops Damai Cartenz.Menurut Ka Ops Damai Cartenz, para pengurus dan anak-anak panti menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan. Anak-anak yang mengikuti sesi dukungan psikososial juga terlihat lebih ceria dan aktif selama kegiatan berlangsung.Sementara itu ditempat yang berbeda, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, menegaskan bahwa kegiatan kemanusiaan merupakan bagian dari komitmen Satgas untuk menghadirkan rasa aman sekaligus kepedulian sosial di tengah masyarakat.“Satgas Damai Cartenz tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berupaya hadir membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak yang terdampak musibah,” katanya.Kombes Pol Adarma Sinaga, berharap kegiatan tersebut dapat meringankan beban pengurus panti dan membantu anak-anak tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari.Satgas Damai Cartenz 2026 menyatakan akan terus melaksanakan kegiatan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. PNO-12
28 Feb 2026, 19:31 WIT
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Spiritualitas ASN, Yusril dan Menag Tekankan Makna Syukur
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) menggelar kegiatan Peningkatan Iman dan Taqwa bagi seluruh sumber daya
manusia (SDM) di lingkungan kementerian, Jumat (27/2), bertempat di Rumah Dinas
Menko Kumham Imipas. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para pejabat
pimpinan tinggi madya dan pratama dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM,
serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.Agenda pembinaan rohani ini diisi dengan pengajian,
pemberian santunan kepada anak-anak dari Panti Yatim Indonesia, serta tausyiah
yang memberikan penguatan nilai-nilai spiritual bagi aparatur negara. Suasana
khidmat terasa sejak awal acara, menandai komitmen bersama untuk menyeimbangkan
profesionalitas kerja dengan kedalaman iman.Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya
memahami dan mengamalkan nilai syukur dan syakur sebagai landasan spiritual
aparatur, terutama dalam menghadapi dinamika tugas dan berbagai ujian
kehidupan. Nilai tersebut dinilai relevan bagi ASN yang setiap hari bergelut
dengan tanggung jawab besar dalam pelayanan publik.Dalam tausyiah yang disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin
Umar, dijelaskan bahwa syukur merupakan sikap mengakui dan menerima nikmat
Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan, sedangkan syakur merupakan tingkatan
syukur yang lebih tinggi, yakni kemampuan untuk tetap bersyukur secara
konsisten dalam segala keadaan, termasuk saat menghadapi musibah. Sikap syukur
tercermin dari kesadaran bahwa setiap keadaan mengandung hikmah, sementara
syakur menunjukkan kedalaman iman seseorang yang tetap melihat ujian sebagai
bagian dari kasih sayang dan proses peningkatan derajat dari Allah.Penjelasan tersebut menjadi refleksi mendalam bagi para
aparatur yang hadir, bahwa tugas negara bukan sekadar rutinitas administratif,
tetapi juga ladang pengabdian yang memerlukan keteguhan hati dan keikhlasan.
Dalam konteks pelayanan publik, nilai syukur dan syakur diyakini mampu
membentuk karakter yang sabar, jujur, dan bertanggung jawab.Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas, Yusril Ihza
Mahendra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada
Menteri Agama yang telah berkenan hadir dan memberikan tausyiah kepada jajaran
Kemenko Kumham Imipas. Ia menegaskan bahwa penguatan nilai keimanan dan
ketakwaan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter aparatur yang
berintegritas.“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama
yang telah memberikan tausyiah kepada kami dan seluruh jajaran. Penguatan iman
dan takwa merupakan fondasi penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
sebagai aparatur negara,” ujar Yusril.Ia menambahkan, nilai syukur tidak hanya diwujudkan dalam
bentuk ucapan, tetapi juga dalam sikap dan tindakan sehari-hari, termasuk dalam
menjalankan amanah pelayanan publik. Aparatur yang memiliki sikap syukur dan
syakur diharapkan mampu menjaga integritas, kesabaran, serta keteguhan dalam
menghadapi berbagai tantangan.Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan
komitmennya membangun SDM yang tidak hanya unggul dalam kompetensi teknis,
tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Pembinaan rohani yang dilakukan
secara berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang
harmonis, berintegritas, serta berorientasi pada pengabdian terbaik bagi bangsa
dan negara. (GF)
28 Feb 2026, 19:39 WIT
Gerakan Indonesia ASRI di Boven Digoel, Bupati Roni Omba Pimpin Aksi Bersih 12 Kilometer
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)
melalui aksi kebersihan lingkungan secara besar-besaran yang dipimpin langsung
oleh Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.ip. Kegiatan ini melibatkan seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) serta jajaran pemerintah daerah sebagai wujud kepedulian
bersama terhadap kebersihan dan penataan kota.Aksi kebersihan dilakukan menyusuri jalur utama sepanjang
kurang lebih 12 kilometer. Area yang menjadi sasaran meliputi rute dari Titik
Nol menuju Kantor Capil serta dari Titik Nol menuju Kantor Satu Atap atau
Gedung DPRD. Pembersihan difokuskan pada sampah di bahu jalan, saluran
drainase, dan ruang publik yang menjadi wajah utama ibu kota kabupaten.Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel dalam mendukung gerakan nasional untuk menciptakan
lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah sebagaimana arahan Presiden
Republik Indonesia. Pemerintah daerah menilai kebersihan bukan sekadar kegiatan
seremonial, melainkan fondasi penting bagi kualitas hidup masyarakat.Bupati Roni Omba turun langsung memimpin jalannya kegiatan,
memberi contoh nyata kepada seluruh ASN dan masyarakat bahwa perubahan dimulai
dari keteladanan pemimpin. Kehadirannya di tengah barisan peserta aksi
menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun budaya bersih yang
berkelanjutan."Lingkungan bersih adalah cerminan tanggung jawab dan
kepedulian bersama," ujar Bupati Roni Omba.Ia menegaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI tidak berhenti
pada satu kegiatan saja. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan
jadwal rutin pelaksanaan aksi kebersihan setiap hari Selasa di lingkungan
perkantoran dan setiap hari Jumat di area publik, dengan tetap memastikan
pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan
evaluasi secara berkala guna memastikan program ini berjalan efektif.
Partisipasi aktif seluruh elemen, mulai dari ASN, pelaku usaha, hingga
masyarakat umum, diharapkan menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan
gerakan ini.Melalui Gerakan Indonesia ASRI, Pemerintah Kabupaten Boven
Digoel berharap kesadaran kolektif tentang pentingnya kebersihan semakin
tumbuh. Dengan lingkungan yang tertata, aman, dan sehat, Boven Digoel
diharapkan dapat berkembang menjadi daerah yang tidak hanya nyaman dihuni,
tetapi juga membanggakan bagi seluruh warganya. Penulis: Hend
Editor: GF
28 Feb 2026, 19:37 WIT
Perkuat Silaturahmi, Kapolda Maluku Sahur Bersama Warga Fiditan
Papuanewsonline.com, Tual – Dalam suasana penuh kekhusyukan bulan suci Ramadhan, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si melaksanakan Sahur Bersama dan Safari Ramadhan bersama masyarakat Desa/Ohoi Fiditan, Kota Tual, Kamis (26/2/2026) pukul 04.00 WIT.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, Kegiatan tersebut berlangsung di Musholah Al-Sholeh, Kecamatan Dullah Utara, dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Maluku, unsur Pemerintah Kota Tual, jajaran Polres, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta perangkat Desa Fiditan.Kehadiran Kapolda Maluku di tengah masyarakat pada waktu sahur dini hari tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud nyata pendekatan humanis Polri dalam memperkuat silaturahmi sekaligus mendorong percepatan rekonsiliasi pasca terjadinya gesekan antarwarga di wilayah Fiditan.Sementara itu Dalam penyampaiannya, Kapolda menegaskan bahwa kedatangannya bertujuan membangun kedekatan emosional dan memastikan perdamaian benar-benar terwujud di tengah masyarakat.“Saya datang untuk bersilaturahmi dengan warga masyarakat di sini, dan besar harapan saya agar Desa Fiditan ini bisa damai secepatnya,” ujar Kapolda Maluku.Ia mengingatkan bahwa konflik horizontal hanya akan menimbulkan kerugian, luka sosial, serta menghambat kemajuan daerah. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak luar yang ingin memecah belah persaudaraan.“Jangan mau diadu domba oleh pihak luar. Kita semua harus bersatu. Tidak ada lagi zamannya kita berkelahi, dan jangan biarkan orang lain masuk dan memprovokasi dari dalam,” tegasnya.Kapolda Maluku menekankan bahwa keamanan sejatinya lahir dari kesadaran kolektif masyarakat. Aparat keamanan hadir sebagai pendukung dan penjaga stabilitas, namun fondasi utama kamtibmas berada di tangan warga itu sendiri.“Keamanan dibentuk oleh kekuatan masyarakat. Kami pihak keamanan hanya sebagai pendukung dan penjaga. Masyarakatlah yang menciptakan keamanan itu,” jelas Kapolda.Secara khusus, Kapolda mengajak para pemuda untuk menjadi motor perdamaian dan agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Generasi muda diminta menurunkan ego sektoral serta berani menyampaikan informasi apabila mengetahui potensi tindak pidana.“Para pemuda-pemudi sekalian, yang paling utama kita harus bersatu dan menurunkan ego bahwa mereka adalah musuh kita. Satukan tekad dan beranikan diri memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana,” pesannya.Kapolda Maluku juga mengungkapkan bahwa pada malam sebelumnya telah dilakukan pertemuan informal dengan perwakilan Kompleks Fiditan Kampung Lama dan Kompleks Fiditan Kampung Baru guna membangun komunikasi dan kesepahaman bersama.Dari pertemuan tersebut disepakati sejumlah langkah konkret sebagai bentuk komitmen perdamaian, di antaranya pelaksanaan buka puasa bersama yang dipusatkan di lingkungan Fiditan Kampung Lama dengan melibatkan warga dari kedua kompleks.“Hari ini kita akan melaksanakan buka puasa di lingkungan Fiditan Kampung Lama, dan telah disepakati untuk memobilisasi warga Kompleks Fiditan Kampung Baru agar berbuka puasa bersama di sana,” ungkap Kapolda.Selain itu, kedua kelompok juga sepakat untuk mengumpulkan seluruh senjata tajam yang selama ini digunakan dalam aksi saling serang sebelum pelaksanaan buka puasa bersama, sebagai simbol kesungguhan mengakhiri konflik dan menjaga perdamaian.Kesepakatan tersebut disambut positif oleh tokoh masyarakat dan para pemuda. Bulan suci Ramadhan dinilai sebagai momentum tepat untuk membuka lembaran baru, memperkuat ukhuwah, serta mengembalikan nilai-nilai persaudaraan dan kearifan lokal yang selama ini menjadi identitas masyarakat Maluku.Langkah Kapolda Maluku turun langsung bersahur bersama warga Fiditan pada waktu dini hari menunjukkan kepemimpinan yang empatik dan berorientasi solusi. Pendekatan ini menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak semata-mata dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian dan perekat sosial.Di tengah dinamika sosial yang sempat memanas, penggunaan momentum Ramadhan sebagai ruang rekonsiliasi merupakan strategi efektif dan berakar pada nilai budaya serta religius masyarakat setempat. Kesepakatan konkret berupa buka puasa bersama dan penyerahan senjata tajam menjadi indikator kuat bahwa perdamaian tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.Model pendekatan humanis berbasis kearifan lokal dan nilai keagamaan ini layak menjadi rujukan nasional dalam penanganan konflik horizontal, demi terwujudnya keamanan yang berkelanjutan, damai, dan bermartabat. PNO-12
28 Feb 2026, 19:26 WIT
Usai Pimpin Perdamaian, Kapolda Maluku Sholat Magrib dan Buka Puasa Bersama Warga Fiditan
Papuanewsonline.com, Tual – Usai memimpin langsung pelaksanaan Perjanjian Damai serta Penyerahan Senjata Tajam dan Bom Molotov pasca bentrokan antarwarga, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, melanjutkan agenda dengan melaksanakan Sholat Magrib Berjamaah dan Buka Puasa Bersama masyarakat Desa/Ohoi Fiditan, Kota Tual. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (26/2/2026) pukul 18.35 WIT di Balai Desa Fiditan (Masjid Sementara As-Sholeh), Kecamatan Dullah Utara, dalam suasana penuh kekhusyukan, keteduhan, dan kebersamaan yang mencerminkan kembalinya harmoni sosial pasca konflik. Kata Kabis Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K.Acara ini turut dihadiri jajaran Polda Maluku, unsur TNI, Pemerintah Kota Tual, Kejaksaan, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan warga dari Kompleks Fiditan Kampung Lama dan Kompleks Fiditan Kampung Baru.Selanjutnya menurut Kabid Humas, Pelaksanaan sholat berjamaah dan buka puasa bersama menjadi rangkaian lanjutan dari kesepakatan damai yang telah dicapai sebelumnya. Momentum ini dimaknai sebagai simbol berakhirnya konflik sekaligus dimulainya kembali kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman, dan harmonis.Kapolda Maluku tampak berbaur tanpa sekat dengan masyarakat, duduk dan berbuka puasa bersama para tokoh agama, pemuda, serta warga dari kedua kompleks yang sebelumnya terlibat pertikaian. Suasana yang sempat diliputi ketegangan kini berubah menjadi hangat dan penuh kekeluargaan. Sementara itu, Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku menegaskan bahwa bulan suci Ramadhan merupakan momentum terbaik untuk introspeksi diri, menahan emosi, serta memperkuat ukhuwah dan persaudaraan.“Ramadhan mengajarkan kita untuk menahan diri, memperbaiki sikap, dan memperkuat persaudaraan. Perdamaian yang sudah kita sepakati hari ini harus kita jaga bersama, bukan hanya secara simbolis, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Kapolda.Ia menekankan pentingnya sikap saling menghormati, menjauhi provokasi, serta mengedepankan musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.“Jangan lagi ada kekerasan. Setiap persoalan bisa diselesaikan dengan duduk bersama, berdialog, dan mengedepankan akal sehat demi masa depan daerah kita,” tegasnya.Kapolda Maluku juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya para pemuda, agar menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, menjauhi tindakan melanggar hukum, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan.Ia menegaskan bahwa Polri bersama TNI dan pemerintah daerah akan terus hadir mengawal perdamaian, namun keberhasilan menjaga stabilitas keamanan sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.Kegiatan buka puasa bersama ini menjadi wujud nyata sinergitas TNI–Polri, Pemerintah Daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Tual, khususnya di Desa Fiditan.Kehadiran unsur TNI, Kejaksaan, Pemerintah Kota Tual, serta tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan komitmen kolektif dalam mengawal perdamaian yang telah disepakati sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.Setelah sholat berjamaah dan buka puasa bersama, kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, persatuan, dan kemajuan Desa Fiditan serta Kota Tual secara umum.Langkah Kapolda Maluku melanjutkan agenda perdamaian dengan sholat berjamaah dan buka puasa bersama warga menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan membumi. Tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, Kapolda tampil sebagai pemimpin yang menyentuh sisi kemanusiaan dan spiritual masyarakat.Momentum Ramadhan dimanfaatkan secara tepat sebagai ruang rekonsiliasi sosial, memperkuat pesan bahwa konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, melainkan dengan dialog, empati, dan kebersamaan. Kehadiran lintas sektor dalam suasana ibadah bersama mempertegas bahwa perdamaian Fiditan bukan hanya komitmen aparat, tetapi kesepakatan kolektif seluruh elemen masyarakat.Pendekatan ini patut menjadi model nasional penanganan konflik berbasis rekonsiliasi, kearifan lokal, dan nilai keagamaan, guna mewujudkan keamanan yang berkelanjutan serta masyarakat yang damai dan bermartabat. PNO-12
28 Feb 2026, 19:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
