Papuanewsonline.com
Amankan Misi Kemanusiaan, Kodim 1714/Puncak Jaya Pimpin Pengamanan Gubernur Tinjau Korban Insiden
BGN Kucurkan Hampir 1 Triliun Per Hari Untuk MBG Dari Aceh Hingga Papua
Terancam Hukuman Berat, Pembunuh “LN” Di Kwamki Narama Berhasil Ditangkap
Harga Bahan Baku Naik Dratis, Air Minum Dwi Koala Naik Harga
Bapenda Mimika Gencarkan Distribusi SPPT PBB-P2 2026, Target 44.234 Wajib Pajak
Realisasi Pendapatan Mimika Capai Rp1,98 Triliun, PBB Tumbuh Signifikan Berkat Kontribusi Freeport
Apresiasi Kinerja Bapenda, Komisi II DPRK Mimika: Hasil Bagus Tapi Tidak Boleh Puas
Tingkatkan Kesiapsiagaan, 100 Personel Brimob Polda Maluku Ikuti Pelatihan PHH
Dorong Digitalisasi Arsip, Polda Maluku Sosialisasikan Jukminu Polri 2026
Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Kombes Ronald Tekankan Integritas dan Pelayanan Tanpa Pamrih
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Amankan Misi Kemanusiaan, Kodim 1714/Puncak Jaya Pimpin Pengamanan Gubernur Tinjau Korban Insiden
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Situasi pasca insiden
yang terjadi di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, terus mendapatkan
perhatian serius dari pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah melakukan
kunjungan kerja spesial untuk meninjau langsung kondisi para korban yang
terdampak peristiwa tersebut.Dalam misi kemanusiaan ini, keamanan rombongan dijaga sangat
ketat oleh personel Kodim 1714/Puncak Jaya yang bekerja sama penuh dengan
jajaran Polri, demi memastikan kelancaran dan keselamatan selama proses
peninjauan berlangsung.Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan instruksi
penting yang langsung menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satu
keputusan krusial yang dikeluarkan adalah menetapkan status Tanggap Darurat
bencana atau kejadian ini. Langkah ini diambil agar penanganan terhadap dampak insiden
dapat dilakukan secara maksimal, terstruktur, dan menyeluruh tanpa terkendala
birokrasi yang berbelit.Selain penanganan situasi di lapangan, perhatian utama juga
difokuskan pada pemulihan kesehatan korban. Gubernur secara tegas
menginstruksikan agar seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis bagi korban
ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kehadiran pemimpin daerah didampingi aparat keamanan ini
diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat yang
sedang berduka. Sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri dalam situasi ini
menjadi bukti nyata kehadiran negara yang responsif dan peduli, serta
memastikan bahwa setiap korban mendapatkan hak dan pelayanan terbaik
sebagaimana mestinya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 19:06 WIT
BGN Kucurkan Hampir 1 Triliun Per Hari Untuk MBG Dari Aceh Hingga Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menggelontorkan
anggaran fantastis mencapai hampir Rp1 triliun setiap harinya untuk mendukung
program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony
Sonjaya, memastikan total dana sebesar Rp986 miliar per hari tersebut disalurkan
merata ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari Aceh
hingga ke wilayah Papua.Menurut Sony, aliran dana besar ini tidak hanya berfungsi
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi
daerah. "Sekitar 70 persen atau lebih dari Rp600 miliar per
hari digunakan khusus untuk membeli bahan pokok seperti beras, sayur, ikan, dan
daging langsung dari petani lokal," ujarnya. Selain itu, sekitar Rp117 miliar per hari disiapkan untuk
insentif 1,2 juta relawan yang rata-rata menerima Rp100 ribu per hari.Ia menegaskan mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung
dan transparan melalui sistem virtual account. "Uang mengalir ke setiap SPPG tanpa mampir ke
pemerintah daerah atau kota/kabupaten. Pencairannya pun ketat, memerlukan dua
tahap otorisasi, yaitu pengajuan dan persetujuan kepala SPPG," jelasnya.Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada kebocoran anggaran
dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di desa maupun
kota, termasuk di wilayah terjauh. Program ini dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi
sekaligus memastikan kualitas gizi masyarakat terpenuhi sesuai target nasional. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:58 WIT
Terancam Hukuman Berat, Pembunuh “LN” Di Kwamki Narama Berhasil Ditangkap
Papuanewsonline.com, Timika – Satuan Reserse Kriminal Polres
Mimika berhasil meringkus pelaku utama pembunuhan berinisial EH alias E, yang
menjadi pemicu konflik berdarah di Kwamki Narama. Penangkapan dilakukan di
kawasan SP1, Distrik Wania, setelah pelaku sempat melarikan diri. Bersamaan
dengan itu, polisi juga mengamankan 7 orang lainnya yang diduga terlibat dalam
aksi kekerasan tersebut.Kapolres Mimika, Billyandha Hildiario Budiman, membenarkan
hal ini dan menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan yang direncanakan
secara matang."Ini bukan kejadian spontan. Pelaku menggunakan modus
operandi memanfaatkan perempuan untuk menjebak korban agar datang ke hotel,
lalu diserang secara bersamaan," ujarnya. Korban berinisial LN tewas setelah diserang dengan senjata
tajam, kemudian jasadnya dibuang di Jalan Freeport Lama.Berdasarkan hasil penyidikan, motif pembunuhan diduga kuat
dilatarbelakangi oleh masalah dendam pribadi. Dalam penggeledahan, tim penyidik berhasil mengamankan
sejumlah barang bukti, di antaranya parang, sangkur, anak panah, kendaraan,
serta pakaian yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Para tersangka kini ditahan dan akan diproses hukum sesuai
ketentuan yang berlaku.Mengingat peristiwa ini sempat memicu keresahan dan konflik
sosial antarwarga, Kapolres memastikan proses hukum akan berjalan tegas dan
transparan. Para pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan
yang mengakibatkan kematian. Polisi juga berjanji akan terus memburu pihak lain yang
mungkin masih terlibat demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten
Mimika. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:52 WIT
Harga Bahan Baku Naik Dratis, Air Minum Dwi Koala Naik Harga
Papuanewsonline.com, Timika – Produsen Air Minum Dalam
Kemasan (AMDK) lokal, PT Dwi Koala, resmi menaikkan harga jual produknya mulai
Senin lalu, 13 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian
akibat lonjakan harga bahan baku plastik dan biaya logistik yang melambung
tinggi hingga 60 hingga 70 persen dalam beberapa waktu terakhir.Manajer Pemasaran PT Dwi Koala, Reynaldo, menjelaskan bahwa
kenaikan ini merupakan keputusan yang tidak terhindarkan demi menjaga
keberlangsungan usaha. "Kenaikan bahan baku sangat signifikan, kami harus
menyesuaikan harga agar produksi tetap berjalan, karyawan tetap aman, dan
volume produksi tidak dikurangi," ujarnya. (18/4/2026) Adapun rincian kenaikan harga berlaku untuk beberapa varian,
antara lain kemasan 1.500 ml per karton dari Rp50.000 menjadi Rp55.000, kemasan
gelas dari Rp25.000 menjadi Rp27.000 per karton, serta galon 19 liter sistem
tukar dari Rp20.000 menjadi Rp22.000. Galon baru mengalami penyesuaian dari Rp85.000 menjadi
Rp90.000. Sementara itu, produk ukuran 330 ml dan 600 ml dipastikan tetap
stabil atau tidak mengalami perubahan harga.Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, drh. Sabelina Fitriani, membenarkan
telah menerima laporan resmi dari pihak perusahaan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan
dan pengawasan di lapangan untuk memastikan kebijakan harga berjalan sesuai
aturan dan tidak merugikan masyarakat luas. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:45 WIT
Bapenda Mimika Gencarkan Distribusi SPPT PBB-P2 2026, Target 44.234 Wajib Pajak
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika terus melakukan gebrakan dengan mendistribusikan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2026.Kegiatan ini difokuskan di empat distrik utama dalam kota,
yaitu Mimika Baru, Wania, Mimika Timur, dan Kuala Kencana. Petugas secara
door-to-door mendatangi rumah warga untuk memastikan surat pajak sampai ke
tangan masyarakat.Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Bapenda Mimika,
Hendrikus Setitit, mewakili Kepala Bapenda, Dwi Cholifah. Ia menjelaskan bahwa
pembagian surat ini dilakukan secara masif usai perayaan Hari Raya Paskah. "Kami imbau bagi warga yang belum menerima surat
pemberitahuan agar segera mengambilnya langsung di kantor Bapenda pada jam
kerja," ujarnya. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah melalui loket
Bank Papua yang tersedia di kantor Bapenda maupun di seluruh cabang dan unit
Bank Papua di Timika.Dalam pelaksanaannya, pihaknya mengakui masih menemui
beberapa kendala teknis di lapangan. Di antaranya adalah wajib pajak yang tidak berada di rumah
karena sedang bekerja, serta kesulitan pada hunian kos-kosan di mana penghuni
sering menolak menerima surat karena khawatir tidak sesuai dengan data pemilik
asli. Meski demikian, upaya penyaluran tetap dilakukan maksimal
agar tidak ada yang terlewat.Secara keseluruhan, Bapenda telah menerbitkan sebanyak
44.234 lembar SPPT dengan total nilai ketetapan mencapai Rp89,41 miliar. Hendrikus berharap masyarakat segera melunasi kewajiban
sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2026 untuk menghindari denda. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali
dinikmati warga melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas
kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:42 WIT
Realisasi Pendapatan Mimika Capai Rp1,98 Triliun, PBB Tumbuh Signifikan Berkat Kontribusi Freeport
Papuanewsonline.com, Mimika – Hingga pertengahan April 2026,
capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang dikelola Bapenda tercatat
mencapai angka Rp1,98 triliun. Jumlah ini setara dengan 35,02 persen dari total
target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp5,66 triliun. Sementara itu, untuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya baru menyentuh angka Rp154,64 miliar
atau sekitar 26,41 persen dari target yang diharapkan.Secara rinci, sektor Pajak Daerah berhasil mengumpulkan
Rp122,70 miliar atau 29,86 persen, sedangkan Retribusi Daerah baru mencapai
Rp2,98 miliar. Namun, pencapaian paling gemilang terlihat pada penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah menyentuh Rp49,73 miliar atau 57,86
persen dari target. Capaian fantastis ini tidak lepas dari setoran besar yang
dilakukan oleh PT Freeport Indonesia senilai lebih dari Rp48 miliar.“Realisasi PBB tahun ini jauh lebih baik dan meningkat
signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini tentu sangat
menggembirakan dan memberikan napas lega bagi keuangan daerah,” ujar Sekretaris
Bapenda, Hendrikus Setitit, mewakili Kepala Bapenda Dwi Cholifah.Menutup penjelasannya, Hendrikus menyampaikan rasa optimisme
yang tinggi. “Kami melihat tren yang sangat positif. Dengan semangat kerja yang
kuat dan dukungan semua pihak, kami yakin dan optimis target PBB hingga akhir
tahun 2026 nanti tidak hanya akan tercapai, tetapi bahkan bisa melampaui
ekspektasi,” tegasnya penuh keyakinan. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:33 WIT
Apresiasi Kinerja Bapenda, Komisi II DPRK Mimika: Hasil Bagus Tapi Tidak Boleh Puas
Papuanewsonline.com, Timika – Komisi II DPR Kabupaten Mimika
memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
yang berhasil merealisasikan pendapatan tahun 2025 sebesar Rp6,04 triliun atau
mencapai 98,35 persen dari target Rp6,15 triliun. Namun, dalam kunjungan kerja
pada Rabu (15/4/2026), dewan menekankan agar capaian tersebut tidak membuat
pihak eksekutif berpuas diri dan harus terus ditingkatkan.Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno, menilai capaian
ini luar biasa, namun menegaskan pentingnya mengejar target Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Ia menyebut Bapenda
sebagai "dapur" keuangan daerah yang harus terus didukung untuk
meningkatkan kemandirian fiskal, terutama di luar dana transfer pusat. "Hasilnya sudah baik, tapi tidak boleh puas. Harus
terus digenjot, khususnya dari sektor-sektor lain," tegasnya.Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Thie,
meminta pengawasan lebih ketat terhadap potensi pendapatan dari sektor usaha
hiburan, retribusi minuman keras (miras), hingga kontribusi tenaga kerja luar
daerah. Ia menyoroti pentingnya penataan tata niaga miras agar
sesuai regulasi, sehingga penerimaan daerah maksimal sekaligus meminimalkan
dampak sosial negatif di masyarakat.Senada, Anggota Komisi II Dessy Putrika Ros Rante meminta
Bapenda terus berinovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menekankan target pendapatan seharusnya meningkat setiap
tahun. Dessy juga mengapresiasi transparansi dan akuntabilitas data
yang disajikan Bapenda selama ini, dan berharap sinergi antara legislatif dan
eksekutif semakin kuat untuk menggali potensi ekonomi yang belum tersentuh. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:31 WIT
Tingkatkan Kesiapsiagaan, 100 Personel Brimob Polda Maluku Ikuti Pelatihan PHH
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 100 personel Satuan Brimob Polda Maluku mengikuti pelatihan Penanganan Huru Hara (PHH) guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi bereskalasi tinggi, khususnya pengendalian massa.Pelatihan yang digelar di Lapangan Mapolda Maluku ini mendapat arahan langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol. Dadang Hartanto.Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan hukum serta mengedepankan profesionalisme dan pendekatan humanis.“Polri adalah civilian police. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.Ia menekankan, Satuan Brimob sebagai garda terdepan dalam penanganan kejahatan berintensitas tinggi dituntut mampu bertindak tegas, namun tetap proporsional.Menurutnya, penggunaan kekuatan di lapangan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman, serta tidak boleh melampaui batas yang diatur dalam ketentuan hukum.Kapolda juga mengingatkan pentingnya pemahaman personel dalam membedakan antara tindakan tegas yang terukur dengan kekerasan yang melanggar prosedur.Selain itu, ia mengungkapkan bahwa setiap personel kini dibekali body camera untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan di lapangan.Pelatihan ini turut didukung oleh empat instruktur internal Brimob yang memberikan materi teknis kepada peserta.Melalui kegiatan tersebut, diharapkan personel Brimob Polda Maluku semakin siap menghadapi dinamika keamanan, sekaligus mampu memberikan perlindungan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.Pelatihan Penanganan Huru Hara (PHH) yang digelar Polda Maluku menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan, khususnya aksi massa yang berpotensi ricuh.Namun, dalam konteks kekinian, tantangan terbesar bukan hanya pada kesiapan teknis, melainkan pada bagaimana aparat mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.Penekanan Kapolda Maluku terhadap profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi relevan, mengingat penanganan aksi massa kerap menjadi sorotan publik, terutama jika berujung pada tindakan represif yang berlebihan.Penggunaan perangkat seperti body camera juga merupakan langkah positif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Meski demikian, efektivitas pelatihan semacam ini akan sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan. Publik tidak hanya menilai dari kesiapan aparat, tetapi juga dari cara bertindak yang terukur, adil, dan tidak berlebihan dalam situasi nyata.Dengan demikian, pelatihan PHH tidak boleh berhenti sebagai agenda rutin, tetapi harus menjadi bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat. PNO-12
18 Apr 2026, 13:57 WIT
Dorong Digitalisasi Arsip, Polda Maluku Sosialisasikan Jukminu Polri 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menggelar sosialisasi Petunjuk Administrasi Umum (Jukminu) Polri Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola administrasi dan sistem kearsipan yang lebih modern dan akuntabel.Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Umum (Setum) Polda Maluku pada Jumat (17/4/2026) ini diikuti para Kasubag Renmin dan operator dari seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku, serta jajaran Polres.Sosialisasi dibuka Kepala Setum Polda Maluku, Kompol Thomy Siahaya, yang menekankan pentingnya administrasi sebagai fondasi utama dalam mendukung kinerja organisasi.“Administrasi yang tertib dan modern menjadi kunci agar pelaksanaan tugas Polri dapat berjalan efektif dan akuntabel,” ujarnya.Dalam kegiatan tersebut, Polda Maluku menghadirkan narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku yang memberikan materi terkait tata kelola arsip serta penggunaan aplikasi Srikandi sebagai sistem pengarsipan digital.Kapolri melalui kebijakan internal mendorong seluruh satuan kerja untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik.Menurut Thomy, pemahaman terhadap sistem administrasi yang terintegrasi sangat penting agar seluruh personel mampu bekerja secara profesional dan selaras dengan tuntutan organisasi modern.Ia juga meminta seluruh peserta untuk mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta terus berkoordinasi dengan Setum sebagai pembina fungsi administrasi di tingkat Polda.Kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola administrasi di lingkungan Polda Maluku secara berkelanjutan.Sosialisasi Jukminu Polri 2026 yang digelar Polda Maluku mencerminkan upaya internal dalam memperbaiki sistem administrasi dan tata kelola organisasi. Meski terkesan teknis dan administratif, isu ini sesungguhnya memiliki dampak strategis terhadap kualitas pelayanan publik.Administrasi yang tertib bukan sekadar urusan dokumen, tetapi menjadi fondasi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja institusi. Dalam konteks reformasi birokrasi, digitalisasi arsip melalui aplikasi seperti Srikandi merupakan langkah penting untuk mencegah praktik maladministrasi sekaligus mempercepat layanan.Namun, tantangan terbesar tidak terletak pada penyusunan aturan atau pelaksanaan sosialisasi, melainkan pada konsistensi implementasi di lapangan. Transformasi digital sering kali terhambat oleh budaya kerja lama, keterbatasan SDM, serta resistensi terhadap perubahan.Karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran untuk benar-benar mengadopsi sistem baru, bukan sekadar memahami secara teoritis. Publik pada akhirnya akan menilai dari hasil nyata, yakni layanan yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik birokrasi yang berbelit.Jika dijalankan secara konsisten, pembenahan administrasi seperti ini dapat menjadi bagian penting dalam mendorong Polri menjadi institusi yang modern dan semakin dipercaya masyarakat. PNO-12
18 Apr 2026, 13:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
