Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
KIPP Empat DOB Papua Target Selesai 2028, Wamendagri Berharap Diresmikan Presiden
Papuanewsonline.com, Papua – Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan
target penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat
Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada tahun 2028. Wakil Menteri Dalam Negeri
Ribka Haluk menyampaikan harapan agar proyek strategis ini dapat langsung
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat yang tepat."Kita memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan
pembangunan KIPP sebagai fondasi kemajuan daerah di Papua, semoga Presiden
Prabowo Subianto atau Wakil Presiden dapat hadir secara langsung pada acara
peresmiannya," ujarnya (26/02/26).Ribka menjelaskan bahwa pembangunan KIPP mencakup
pembangunan fasilitas utama seperti kantor gubernur, gedung DPRD, kantor
Majelis Rakyat Papua (MRP), serta infrastruktur pendukung meliputi jalan raya,
sistem sanitasi, dan fasilitas publik lainnya. Proses pembangunan harus senantiasa mengedepankan kepastian
hukum serta kerja sama sinergis antara berbagai kementerian dan lembaga
terkait. Berdasarkan hasil kunjungan kerja sebelumnya, progres
pembangunan di sebagian DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan,
meskipun masih terdapat beberapa aspek hukum dan administrasi yang perlu segera
diselesaikan. "Kami meminta dukungan penuh dari gubernur
masing-masing daerah, bersama masyarakat dan Forkopimda untuk menjaga
kelancaran seluruh tahapan pembangunan," tambahnya.Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di
Provinsi Papua Pegunungan yang masih memerlukan penyelesaian dokumen kelayakan
atau feasibility study (FS) serta master plan yang komprehensif. Pembahasan
terkait penentuan lokasi KIPP di provinsi tersebut telah dilakukan pada tanggal
6 Februari lalu. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pihak
berwenang berharap acara peresmian dapat dilakukan oleh Presiden atau Wakil
Presiden setelah seluruh tahapan pembangunan selesai secara sempurna. "KIPP bukan hanya sekadar infrastruktur fisik,
melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh
rakyat Papua," jelas Ribka.Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti
menyebutkan bahwa tiga provinsi di antara empat DOB telah menunjukkan progres
yang baik. Provinsi Papua Barat Daya sudah rampung, Papua Selatan
bahkan telah dapat difungsikan, dan Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan
pembangunan yang intensif. Sedangkan Papua Pegunungan masih dalam tahap menunggu
kelengkapan dokumen FS dan master plan yang ditargetkan selesai pada tahun ini
agar pembangunan segera dapat berjalan lancar."Kita berharap target tahun 2028 dapat terealisasi
sesuai kesepakatan bersama Komisi II DPR RI. Semoga dengan pembangunan KIPP
ini, kita dapat membawa perubahan nyata yang berdampak positif bagi kehidupan
masyarakat di Papua," pungkas Diana dengan harapan yang tinggi. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:45 WIT
UNCEN Gelar Wisuda Periode I 2026, Luluskan 508 Mahasiswa
Papuanewsonline.com, Jayapura – Universitas Cenderawasih
(Uncen) kembali menyelenggarakan Rapat Terbuka Senat wisuda Program Doktor,
Magister, dan Sarjana Periode I tahun 2026. Kegiatan yang penuh kebanggaan
berlangsung di Auditorium Uncen Abepura pada hari Kamis (26/02/26). Sebagai
universitas tertua dan terbesar di tanah Papua, Uncen menunjukkan komitmennya
dalam mencetak generasi muda berkualitas yang siap berkontribusi bagi kemajuan
daerah dan bangsa.Rektor Uncen, Oscar Oswald O. Wambrauw, menyampaikan bahwa
institusi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan sumber daya
manusia unggul yang mampu mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya di
wilayah Papua. "Kami terus berupaya memperkuat mutu pendidikan serta
mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat Papua, dengan
fokus pada riset dan inovasi yang relevan dengan kearifan lokal serta mampu
menghadapi tantangan global," ucap Prof Oscar dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa prestasi yang diraih para wisudawan dan
wisudawati bukanlah hasil yang datang begitu saja."Di balik toga dan senyum kebanggaan yang terpampang,
terdapat perjalanan panjang penuh kerja keras, doa dari orang tua, bimbingan
yang mendalam dari para dosen, serta pengorbanan keluarga yang tidak terhitung
banyaknya," ujarnya. Prof Oscar juga menyampaikan penghormatan dan ucapan terima
kasih yang mendalam kepada para orang tua dan keluarga yang telah mempercayakan
putra-putrinya untuk menimba ilmu di Universitas Cenderawasih. "Wisuda ini bukanlah garis akhir dari perjalanan
pendidikan, melainkan gerbang awal bagi sebuah perjalanan baru yang penuh
tantangan dan peluang," ungkapnya.Rektor memberikan pesan bahwa dunia kerja saat ini sangat
membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik yang
tinggi, tetapi juga dilengkapi dengan karakter yang kuat, integritas yang
terjaga, kemampuan berkolaborasi, serta kepekaan sosial terhadap lingkungan
sekitar. Pada periode wisuda ini, Uncen meluluskan sebanyak 508
mahasiswa yang terdiri dari 17 orang dari Pascasarjana, 152 orang dari Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 14 orang dari Fakultas Ilmu Hukum, serta
49 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dengan demikian, jumlah
keseluruhan alumni Uncen sampai dengan periode pertama tahun 2026 mencapai
96.620 orang. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:40 WIT
GARUDA INDONESIA BUKA RUTE JAKARTA-DENPASAR-TIMIKA, MIMIKA SIAP RAIH MANFAAT EKONOMI
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
menyambut positif dengan penuh antusiasme rencana pembukaan rute penerbangan
baru oleh Garuda Indonesia yang akan melayani jalur Jakarta–Denpasar–Timika
(bolak-balik) mulai tanggal 29 Maret 2026 mendatang. Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menyampaikan hal tersebut setelah menerima kunjungan audiensi dari
jajaran PT Garuda Indonesia Branch Office Timika di kantornya.Pertemuan tersebut fokus membahas tentang penguatan akses
transportasi udara guna mendukung mobilitas masyarakat serta percepatan
pembangunan daerah. Kedua pihak juga membahas berbagai langkah pendukung untuk
memastikan operasional rute baru berjalan lancar dan memberikan manfaat
maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Bupati menyampaikan bahwa kehadiran rute penerbangan baru
ini menjadi bukti perhatian terhadap perkembangan wilayah Mimika sebagai salah
satu daerah penting di Papua.Kehadiran rute baru Jakarta–Denpasar–Timika diperkirakan
akan memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi masyarakat yang membutuhkan
akses perjalanan lebih mudah dan nyaman, tetapi juga menjadi pendorong utama
bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Rute tersebut dinilai akan memperlancar arus penumpang dari
dan menuju Timika, termasuk kalangan pelaku usaha, investor potensial,
wisatawan domestik maupun mancanegara, serta masyarakat umum yang memiliki
keperluan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun aktivitas bisnis.Bupati berharap, peningkatan konektivitas udara ini mampu
mendorong sektor pariwisata dan perdagangan di Mimika untuk semakin berkembang
pesat, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pertumbuhan
ekonomi di wilayah Papua. Dengan beroperasinya rute baru tersebut pada akhir Maret
2026, Pemerintah Kabupaten Mimika sangat optimis bahwa konektivitas wilayah
akan semakin kuat dan membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 14:38 WIT
Menhub Dudy Tegaskan Keselamatan Penerbangan Jadi Prioritas Strategis Nasional Jelang Lebaran 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas
strategis pemerintah dan menjadi mandat negara yang tidak dapat ditawar.
Penegasan itu disampaikan dalam CEO Safety Meeting 2026 yang digelar di Kantor
Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (25/2/2026).Menurut Menhub, dalam kerangka Asta Cita Kabinet Merah
Putih, Indonesia menargetkan diri menjadi negara maju, berdaulat, dan berdaya
saing dengan konektivitas nasional yang kuat serta sistem logistik yang
efisien. Sektor transportasi, khususnya penerbangan, memegang peranan sentral
dalam mewujudkan agenda besar tersebut.Ia menekankan bahwa keselamatan merupakan fondasi utama bagi
terwujudnya konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kepercayaan publik. Tanpa
keselamatan, distribusi logistik, sektor pariwisata, arus investasi, hingga
reputasi Indonesia di mata dunia dapat terdampak secara signifikan."Karena itu, keselamatan penerbangan adalah bagian dari
strategi besar pembangunan bangsa. Keselamatan harus menjadi prioritas utama
industri penerbangan nasional," kata Menhub.Lebih lanjut, Menhub menilai sistem keselamatan juga
mencerminkan reputasi negara dalam tata kelola transportasi. Industri
penerbangan, sebagai simbol teknologi dan profesionalisme, tidak boleh
memandang keselamatan hanya sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai isu
strategis yang menyangkut kredibilitas bangsa."Keselamatan bukan sekedar pemenuhan regulasi,
melainkan komitmen moral dan tanggung jawab hukum. Setiap kebijakan perusahaan
harus berpijak pada prinsip bahwa keselamatan adalah prioritas utama,” ujar
Menhub Dudy.Penegasan ini menjadi bagian dari penguatan sistem
keselamatan nasional sekaligus langkah antisipatif menghadapi Angkutan Lebaran
2026 yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang dan frekuensi penerbangan.
Menhub mengingatkan bahwa periode puncak mudik dan arus balik akan meningkatkan
tekanan operasional maskapai.Ia meminta seluruh maskapai memastikan pemeriksaan
kelaikudaraan, kesiapan awak pesawat, kelengkapan dokumen teknis, prosedur
operasional, hingga aspek human factor berjalan sesuai standar yang berlaku.
Tidak boleh ada penurunan standar hanya demi mengejar peningkatan layanan atau
jadwal tambahan penerbangan."Saat Lebaran nanti, tekanan operasional akan
meningkat. Di titik inilah disiplin keselamatan diuji, tidak boleh ada kompromi
terhadap keselamatan dalam menghadapi peak season. Ramp check harus
dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan tanpa toleransi terhadap
penyimpangan. Saya meminta para CEO untuk tidak melihat ramp check sebagai
beban, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bersama," tegas Menhub
Dudy.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa,
menambahkan bahwa tanggung jawab keselamatan berada langsung di tangan pimpinan
tertinggi maskapai. Ia menyoroti pentingnya budaya pelaporan terbuka dan
pengelolaan risiko berbasis data untuk mencegah potensi insiden selama periode
angkutan Lebaran.“Keselamatan bukan hanya tugas regulator atau safety
manager. Keselamatan adalah tanggung jawab langsung pimpinan tertinggi
perusahaan. Setiap keputusan bisnis dan operasional harus dilandasi
pertimbangan keselamatan,” kata Lukman.Dalam forum tersebut, regulator turut memaparkan capaian
kinerja keselamatan nasional serta rencana penguatan pengawasan menjelang
puncak Lebaran. Evaluasi berbasis indikator Effective Implementation (EI) ICAO
dan target Rencana Keselamatan Penerbangan Nasional 2024–2026 menjadi pijakan
dalam meningkatkan standar operasional penerbangan nasional.
Penguatan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku
industri ini diharapkan mampu menjamin bahwa peningkatan mobilitas udara,
termasuk selama periode Lebaran, tetap berlangsung aman, tertib, dan andal.
Pemerintah menegaskan keselamatan penumpang akan selalu menjadi prioritas
tertinggi dalam setiap fase operasional penerbangan nasional. (GF)
27 Feb 2026, 14:33 WIT
BPK “Semprot” KPU Mimika: Kelebihan Bayar Puluhan Miliar, Sisa Dana Hibah Pilkada Terlambat
MIMIKA, Papuanewsonline.com– Aroma carut-marut pengelolaan anggaran Pilkada 2024 di tubuh KPU Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kian menyengat.Dari data yang dimiliki, Papuanewsonline.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara tegas mengeluarkan sejumlah rekomendasi keras setelah menemukan dugaan kelebihan pembayaran belanja hingga puluhan miliar rupiah serta keterlambatan pelaporan dan pengembalian sisa dana hibah.
Temuan ini bukan angka kecil. BPK memerintahkan Ketua KPU Kabupaten Mimika, Dete Abugau, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap jajarannya, khususnya Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Kelebihan Bayar Miliaran Rupiah
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, di antaranya: PT APM sebesar Rp 2.880.400.000 dan CV BCL sebesar Rp 888.550.000.
Tak berhenti di situ, kelebihan pembayaran belanja Pilkada juga tercatat mencapai angka fantastis sebesar Rp 24.413.155.465.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen belanja, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
BPK secara tegas memerintahkan agar kelebihan pembayaran tersebut ditagih kepada penyedia dan disetorkan kembali ke kas negara.
Pajak Kurang Setor
Masalah lain yang tak kalah serius adalah temuan kekurangan penerimaan negara dari sisi pajak sebesar, Rp 44.224.540.
" Bendahara pengeluaran diperintahkan agar lebih cermat dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, sekaligus mempertanggungjawabkan kekurangan tersebut dengan penyetoran ke kas negara, " Pintah BPK.Dana Hibah Rp 140,9 Miliar DipersoalkanDalam rangka Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Mimika menerima dana hibah bersama KPU Kabupaten Puncak sebesar: Rp 140.910.206.500, sesuai (NPHD Nomor 639/KU.07/9404/2023 tertanggal 10 November 2023).Namun menurut BPK, sesuai ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU wajib, menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tepat waktu, mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan ke kas daerah sesuai batas waktu yang ditetapkan.Faktanya?, Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, laporan penggunaan dana hibah akhir tahun 2024 tidak disampaikan tepat waktu.
Laporan penggunaan dana akhir dan penyetoran sisa dana hibah terlambat disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Mimika.
Padahal, KPU Mimika telah mengusulkan pengesahan calon terpilih ke DPRD pada 26 Februari 2025.
" Artinya, tahapan politik berjalan, tetapi aspek administrasi keuangan justru dinilai bermasalah, " Sorot BPK.
Soal Ketelitian dan Pengawasan Dipertanyakan
BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan pengendalian anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta lebih cermat dalam persiapan pengadaan barang dan jasa, pengendalian kontrak, verifikasi dan pengujian bukti pertanggungjawaban belanja.
Pertanyaannya kini mengemuka, bagaimana mungkin anggaran ratusan miliar rupiah untuk pesta demokrasi bisa menyisakan persoalan administrasi dan kelebihan bayar dalam skala besar?.
Salah satu praktisi hukum di Mimika, menegaskan, pilkada bukan sekadar soal menang dan kalah, tetapi juga soal akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana publik.
" Dana hibah yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat. Temuan BPK ini menjadi alarm keras bagi KPU Mimika untuk segera membenahi tata kelola keuangan sebelum kepercayaan publik tergerus lebih jauh, " Sindirnya.
Dia mempertanyakan, apakah rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara transparan? ataukah temuan ini akan berakhir sebatas dokumen pemeriksaan?.
Penulis : Nerius Rahabav
27 Feb 2026, 10:46 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Bagikan Bantuan Sosial, Tunjukkan Sentuhan Kemanusiaan Di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Satgas Operasi Damai Cartenz
2026 menunjukkan bahwa peran mereka tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan,
melainkan juga menghadirkan sentuhan kemanusiaan melalui kegiatan bantuan
sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Mimika.Kegiatan yang diselenggarakan ini dipimpin langsung oleh
Kasatgas Banops Ops Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Bambang Widiatmoko S.H.,
M.M., bersama personel Satgas Banops dan didukung oleh tim Satgas Humas. "Kita ingin menunjukkan bahwa kehadiran negara bukan
hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan dukungan nyata yang
dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujarnya.Sebelum menuju lokasi tujuan, seluruh personel melakukan
sesi konsolidasi guna memastikan kesiapan dan koordinasi yang terjalin dengan
baik. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Yayasan Ibu dan Anak Cinta Bella di
Kelurahan Karang Senang, Kuala Kencana. Di lembaga ini, personel menyerahkan bantuan sosial
sekaligus melakukan interaksi erat dengan pengurus yayasan dan anak-anak yang
tinggal di sana. Suasana yang hangat dan penuh kasih sayang terasa sangat
kental, mencerminkan komitmen Polri untuk menjadi sahabat serta pelindung bagi
seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan ke Rumah Al Quran
Misbah Usmaillah yang berlokasi di Jalan Utama Pelabuhan Pomako. Bantuan sosial kembali disalurkan sebagai bentuk kepedulian
terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam
membangun karakter serta membentuk masa depan generasi muda Papua.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol Dr Faizal
Ramadhani S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari pendekatan humanis yang selalu diusung dalam setiap
langkah operasi."Operasi Damai Cartenz senantiasa mengedepankan dua
aspek yang tidak dapat dipisahkan: stabilitas keamanan dan peningkatan
kesejahteraan sosial. Kami ingin memastikan bahwa manfaat dari kehadiran negara
benar-benar dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita di tanah Papua,"
tegasnya. Senada dengan itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026
Kombes Pol Adarma Sinaga S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan bantuan
sosial ini bermanfaat untuk mempererat hubungan antara aparat keamanan dan
masyarakat. "Semoga kepercayaan serta rasa kebersamaan yang
terjalin saat ini dapat menjadi pondasi yang kuat untuk membangun Papua yang
aman, damai, dan sejahtera," pungkasnya dengan penuh harapan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 10:01 WIT
Menteri Agama Akan Percepat Pembentukan Kanwil Kemenag Di Empat Provinsi Papua Baru
Papuanewsonline.com, Papua – Menteri Agama Nasaruddin Umar
menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pembentukan Kantor
Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama di empat provinsi baru di Papua. Hal
tersebut disampaikan saat menerima audiensi New Papua Foundation di Kantor
Kementerian Agama pada Kamis (26/02), dengan tujuan memastikan layanan
keagamaan lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat setempat."Kita sedang giat menyelesaikan proses administratif
bersama sejumlah kementerian terkait, agar kehadiran negara bisa dirasakan
secara nyata di pelosok Papua," ujar Menag dengan penuh tekad. Ia juga menambahkan, "Papua adalah bagian tak
terpisahkan dari NKRI, dan setiap warganya berhak mendapatkan pelayanan yang
terbaik dari negara."Empat provinsi yang menjadi fokus pembentukan Kanwil baru
adalah Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.Menurut Menag, langkah ini sangat strategis untuk menjamin
layanan keagamaan berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat di daerah otonomi baru tersebut. Proses pembentukan sedang dilaksanakan secara menyeluruh
dengan melakukan koordinasi erat bersama Kementerian Keuangan, Kementerian
PAN-RB, dan Bappenas untuk menyelesaikan segala aspek yang diperlukan."Kerja sama lintas kementerian adalah kunci
keberhasilan pembentukan Kanwil ini, karena tidak hanya soal struktur
organisasi, tetapi juga tentang dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang
memadai," jelas Menag.Menag menjelaskan bahwa kerja sama lintas kementerian sangat
penting agar pembentukan Kanwil tidak hanya terbentuk secara struktural, tetapi
juga didukung oleh kesiapan anggaran, formasi sumber daya manusia yang
kompeten, serta tata kelola yang akuntabel. "Ini bukan hanya soal pembentukan kantor secara fisik,
melainkan memastikan setiap layanan bisa sampai ke masyarakat dengan tepat dan
berkualitas," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari
komitmen negara untuk memberikan pelayanan yang merata di seluruh wilayah
Indonesia."Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu daerah pun
yang tertinggal dalam mendapatkan akses layanan keagamaan yang
berkualitas," tandasnya.Dalam kesempatan yang sama, Management Partner New Papua
Foundation Baharuddin Farawowan menyampaikan harapan agar percepatan
pembentukan Kanwil juga disertai dengan afirmasi bagi putra-putri terbaik Papua
untuk memimpin di daerahnya sendiri. "Kami berharap anak-anak muda Papua bisa mendapatkan
kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan
daerahnya sendiri," ucapnya. Menanggapi hal ini, Menag menyatakan bahwa prinsip afirmasi
sejalan dengan semangat otonomi khusus, selama tetap sesuai dengan peraturan
yang berlaku. "Kita ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda Papua
untuk berkembang dan memimpin, namun tetap berlandaskan aturan yang ada,"
tambahnya. Selain itu, Menag juga menekankan pentingnya memperkuat
moderasi beragama di Papua sebagai rumah toleransi yang harus terus dijaga. "Kerukunan antarumat beragama di Papua harus tetap
menjadi contoh terbaik bagi seluruh negeri, kita akan terus bekerja untuk
memperkuatnya," pungkas Menag. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:58 WIT
Dinkes Mimika Targetkan 2 Juta Tes Malaria Tahun 2026, Angkakasus Tercatat Turun Signifikan
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya eliminasi
penyakit malaria, dengan menetapkan target pelaksanaan sebanyak dua juta tes
malaria bagi seluruh warga di wilayahnya pada tahun 2026.Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Rizal Ubra,
menyampaikan bahwa penanganan malaria tetap menjadi prioritas utama dalam
program kesehatan daerah tahun ini, seiring dengan tren positif penurunan kasus
yang tercatat pada tahun sebelumnya."Target kami untuk tahun 2026 adalah mencapai dua juta
tes malaria. Pada tahun 2025, kasus malaria di Mimika mengalami penurunan yang
cukup signifikan. Dari satu juta tes yang dilakukan, rata-rata kasus positif
hanya mencapai 15 persen, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai
angka 22 persen," jelas Reynold saat memberikan keterangan di Timika. Menurutnya, penurunan angka kasus tersebut menjadi bukti
nyata bahwa upaya eliminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika
telah memberikan dampak yang positif dan berarti bagi masyarakat.Selain menggencarkan kegiatan pemeriksaan atau testing,
Dinkes Mimika juga fokus pada pengendalian vektor malaria sebagai bagian dari
strategi utama penanganan. Upaya ini meliputi pembersihan lokasi-lokasi yang
berpotensi menjadi sarang perindukan nyamuk secara efektif. Dalam pelaksanaannya, pihaknya aktif melibatkan partisipasi
masyarakat untuk menekan populasi nyamuk penyebar malaria secara berkelanjutan.
"Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kami
meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) serta bekerja sama
erat dengan kader kesehatan di tingkat kampung untuk bersama-sama mengendalikan
penyebaran vektor penyakit," tambahnya.Tak hanya memperkuat sisi deteksi dan pencegahan, Dinkes
Mimika juga memastikan ketersediaan logistik pengobatan malaria yang memadai. Obat-obatan akan didistribusikan secara merata ke seluruh
fasilitas kesehatan di Mimika, baik yang dikelola pemerintah maupun sektor
swasta."Tujuan utama dari langkah ini adalah agar seluruh
masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan deteksi dini serta mendapatkan
pengobatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku," pungkas
Reynold. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:55 WIT
Satgas ODC 2026 Tegas Tindak KKB, Tersangka Natan Matuan Masuk Tahap Proses Hukum
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Satgas Operasi Damai Cartenz
(ODC) 2026 menegaskan komitmen yang kokoh dalam menegakkan hukum terhadap
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sebagai bagian dari upaya menjaga
stabilitas keamanan dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Salah satu
tersangka anggota KKB bernama Natan Matuan, yang diketahui beroperasi di
wilayah Kabupaten Yahukimo, tengah menjalani proses hukum sesuai dengan
peraturan yang berlaku."Kita menjalankan setiap tahapan dengan penuh
profesionalisme, karena penegakan hukum yang adil dan baik adalah kunci untuk
membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara," ujar Kepala Operasi
Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol Dr Faizal Ramadhani.Tersangka Natan Matuan telah ditetapkan dalam status
penyidikan dan kini memasuki Tahap II proses hukum, yaitu tahapan penyerahan
berkas perkara dan barang bukti dari penyidik kepada pihak Kejaksaan. Tahap ini dilaksanakan setelah berkas dinyatakan lengkap
atau mendapatkan status P-21 oleh jaksa penuntut umum, yang menandakan bahwa
semua unsur pidana dan alat bukti yang sah telah terpenuhi secara komprehensif.
Status P-21 menjadi momentum penting sebagai peralihan
tanggung jawab penanganan perkara dari penyidik ke jaksa, sebelum selanjutnya
perkara tersebut disidangkan secara terbuka di pengadilan.Dalam perkara ini, Natan Matuan diduga telah melanggar Pasal
2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan
senjata tajam tanpa hak yang sah, yang terjadi pada bulan Desember 2025 di
Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa seluruh proses hukum
berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi
prinsip perlindungan hak asasi manusia."Kami memastikan setiap langkah yang ditempuh berada
dalam koridor hukum yang jelas dan terstruktur, serta melakukan pengembangan
perkara secara mendalam untuk mengetahui kemungkinan keterkaitan dengan
jaringan atau aktivitas lain yang dapat mengganggu keamanan masyarakat,"
jelasnya.Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Adarma
Sinaga menyatakan bahwa penindakan terhadap KKB merupakan bentuk konkrit dari
kehadiran negara yang memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat Papua. "Penegakan hukum dilakukan secara tegas dan terukur,
namun selalu dalam bingkai legalitas yang kuat dan akuntabilitas yang
tinggi," katanya.Satgas juga menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk
tindak pidana yang mengarah pada gerakan separatisme dan mengancam keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak
melakukan spekulasi yang tidak bertanggung jawab dan menyerahkan seluruh proses
kepada institusi berwenang yang berkompeten. Semoga dengan penegakan hukum yang
profesional ini, kita bisa segera mencapai kedamaian yang abadi dan berkah bagi
seluruh rakyat Papua," pungkas Adarma dengan penuh tekad. Penulis: Abim
Editor: GF
27 Feb 2026, 09:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
