Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Satgas Damai Cartenz Amankan Terduga Anggota KKB Intan Jaya, Terlibat Sejumlah Aksi Kekerasan
Papuanewsonline.com, Timika – Personel Satgas Operasi Damai
Cartenz 2026 berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial EK (18) yang diduga
anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Apen
Kobogau. Penangkapan dilakukan saat patroli jalan kaki di pemukiman warga
Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Sabtu (30/5) pukul
09.30 WIT. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan mendalam
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf
Sutejo, menjelaskan petugas menyita barang bukti berupa dokumen terkait
kelompok, uang tunai, dan dua unit ponsel yang kini sedang dianalisis secara
forensik. Berdasarkan penyidikan awal, EK terlibat dalam serangkaian
aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki
air tahun 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya, serta penembakan yang
terjadi sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, termasuk serangan terhadap
pesawat Caravan PK-RVV di area Bandara Bilorai.Kepala Operasi Damai Cartenz, Irjen Pol. Dr. Faizal
Ramadhani, menyambut baik hasil pengamanan ini sebagai langkah nyata menjaga
stabilitas keamanan.Ia menegaskan seluruh proses penanganan dilakukan secara
profesional, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta
asas praduga tak bersalah. Sementara Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol.Adarma Sinaga, mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak
terpancing informasi belum terverifikasi, dan mempercayakan proses hukum kepada
aparat yang berwenang. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mei 2026, 19:47 WIT
Pemuda Muslim Mimika Kecam Tindakan Rasisme Pengurus PHBI
Papuanewsonline.com, Timika – Ketua Pemuda Muslim Mimika
menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindakan rasisme yang dilakukan oleh
Sekretaris Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika kepada sesama
anggota organisasi. Perilaku tersebut dinilai sangat mencederai nilai-nilai
persaudaraan, toleransi, serta semangat kebhinekaan yang selama ini terpelihara
baik di tengah masyarakat Mimika, terlebih dilakukan di dalam lembaga yang
mengemban nama dan ajaran agama Islam.Pemuda Muslim Mimika menegaskan bahwa Islam mengajarkan
persaudaraan sejati tanpa memandang batas suku, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, tindakan diskriminatif dan penghinaan tidak
boleh diberi ruang sedikit pun di dalam organisasi keagamaan yang seharusnya
menjadi wadah pemersatu umat. Menyikapi hal ini, pihaknya mendesak Bupati Mimika segera
melakukan evaluasi menyeluruh dan mengganti kepengurusan PHBI saat ini demi
menjaga marwah organisasi. Selain pergantian pengurus, Pemuda Muslim Mimika juga
mendorong dilakukannya pembenahan struktur internal serta pembinaan etika dan
toleransi secara berkala, agar kejadian serupa tidak terulang di masa
mendatang. Pemerintah daerah juga diminta bersikap tegas dan transparan
dalam menangani persoalan ini guna mencegah berkembangnya konflik sosial di
masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
31 Mei 2026, 19:43 WIT
Rp11,8 M Kasus Jembatan Wa Banti Disorot, Hibah Pemda ke Kejaksaan Tuai Kritik
Papuanewsonline.com, Timika - Komitmen Pemerintah Kabupaten
Mimika dalam penegakan hukum dan tata kelola anggaran menuai kritik. Edoardus
Rahawadan, warga Mimika, meragukan komitmen Bupati Mimika membangun masyarakat
melalui pemerintahan yang bersih. Dalam rilis tertulis ke redaksi, Jumat (30/5/2026),
Rahawadan menyoroti dua kasus yang menurutnya belum ditangani tuntas.Kasus Jembatan Wa Banti & Air Bersih PesisirRahawadan menyebut kasus Jembatan Wa Banti dengan nilai
Rp11,8 miliar “hilang dari tangan pemerintah”. Ia menyatakan hingga kini Bupati
Mimika belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi meminta penegak hukum
mengusut tuntas kasus tersebut.“Yang ada hanyalah membangun rumah dinas untuk kejaksaan,”
tulis Rahawadan.Ia juga menyinggung kasus air bersih di wilayah pesisir.
Menurutnya, slogan penataan birokrasi yang digaungkan Pemda tidak sejalan
dengan dorongan ke penegak hukum. “Saya menduga Bupati hanya menggaungkan
slogan kosong tanpa mendorong penegak hukum untuk bekerja,” ujarnya.Rahawadan menegaskan penataan penegakan hukum di Mimika
perlu diperkuat agar program miliaran rupiah tidak hilang di tangan pihak yang
tidak berkepentingan.Soroti Hibah ke Kejaksaan
Rahawadan turut mengkritik kebijakan Pemda Mimika yang
memberi hibah 2 unit rumah dan 1 unit mobil kepada institusi kejaksaan.
Menurutnya, langkah itu keliru karena berpotensi memunculkan persepsi publik
yang dapat memengaruhi independensi penegak hukum.“Memberikan hibah pembangunan kepada kejaksaan adalah
tindakan yang sangat keliru. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan anggapan di
masyarakat bahwa pemerintah daerah tidak akan disentuh oleh pihak kejaksaan
ketika terjadi persoalan hukum,” kata Rahawadan.Tuntut Transparansi Anggaran Lebih lanjut, ia menilai masih ada persoalan anggaran
pembangunan yang perlu perhatian serius. Ia menyebut adanya dugaan hilangnya
anggaran dan kerugian negara yang belum ditangani transparan.Rahawadan meminta Pemda bersama aparat penegak hukum
meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran publik serta memastikan setiap
dugaan penyimpangan diproses sesuai hukum.“Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang
independen merupakan syarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak
kepada masyarakat Mimika,” tegasnya.Belum Ada Tanggapan Pemda
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh
konfirmasi dari Bupati Mimika, Sekda, maupun Kepala Bagian Hukum Pemda Mimika
terkait kritik tersebut. Kejaksaan Negeri Mimika juga belum memberi tanggapan
soal hibah yang disorot. Berlaku asas praduga tak bersalah dan hak jawab. Penulis: Hendrik
Editor: GF
31 Mei 2026, 09:19 WIT
TPNPB Umumkan Duka Nasional, Klaim Anggotanya Meninggal karena Malaria di Markas Gilonik
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - KOMNAS TPNPB melalui juru
bicara Sebby Sambom merilis siaran pers Sabtu (30/5/2026). Dalam rilis itu,
TPNPB menyampaikan klaim terkait meninggalnya salah satu anggota di Markas
Gilonik.TPNPB mengklaim menerima laporan dari pasukannya bahwa
Ratius Murib alias Neson Murib, S.IP. meninggal di Markas Gilonik pada 16 Mei
2026 pukul 00.05 WIT. Penyebab kematian disebut karena sakit malaria selama dua
minggu.Dalam siaran pers, almarhum disebut berusia 32 tahun, lahir
16 Oktober 1994 di Kwiyawage. TPNPB menyebutnya sebagai “tim penghubung” untuk
wilayah beberapa Kodap, termasuk Kodap XXIV Guragi, Kodap XXV Yambi, Kodap XXVI
Kwiyawage, Kodap XXVII Sinak, Kodap XXVIII Yambi, dan Kodap Beoga.Rilis TPNPB mencantumkan riwayat pendidikan almarhum: SD
Inpres Mume, SMP Negeri 1 Ilu, SMA Mulia, dan Universitas Warmadewa Denpasar
Bali (2012-2017). TPNPB mengklaim almarhum kembali bergabung dengan TPNPB
setelah lulus kuliah.TPNPB juga mengklaim almarhum pernah ditahan dan dipenjara,
serta terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah Tembagapura, Timika, Puncak,
dan Puncak Jaya.Menurut siaran pers, almarhum dimakamkan secara upacara
kemiliteran TPNPB di Markas Gilonik. Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB
disebut mengumumkan duka nasional kepada 36 Kodap di Tanah Papua.Rilis tersebut juga berisi seruan TPNPB kepada anak muda
Papua terkait pendidikan dan perjuangan.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari keluarga Neson Murib, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Dinas Kesehatan,
maupun TNI-Polri terkait kebenaran klaim kematian, penyebab sakit, dan lokasi
pemakaman.Informasi dari wilayah konflik bersenjata memerlukan
verifikasi independen. Akses layanan kesehatan dan pencatatan kematian yang
jelas penting untuk semua warga, termasuk di daerah konflik. Penulis: Hend
Editor: GF
31 Mei 2026, 09:12 WIT
MUI Distrik Mimika Baru Gelar Talk Show Kepemudaan, Dorong Pemuda Jadi Agen Perubahan
Papuanewsonline.com, Mimika — Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Distrik Mimika Baru menggelar Talk Show bersama organisasi kepemudaan di Timika
dengan tema “Waktunya Pemuda Bicara: Mengokohkan Persaudaraan di Tengah
Perbedaan”, (30/5/2026).Dalam kegiatan tersebut, Habib Helmi bin Khalid Alkaff
menegaskan bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai agen perubahan di tengah
masyarakat. Menurutnya, perubahan bukan berarti generasi sebelumnya gagal
membangun daerah atau bangsa, melainkan setiap zaman memiliki tantangan yang
berbeda sehingga membutuhkan kontribusi baru dari generasi muda.“Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam berpikir,
bekerja, dan menciptakan perubahan yang lebih baik. Namun, tantangan saat ini
adalah masih banyak anak muda yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai
dan media sosial tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi diri maupun
lingkungan,” ujarnya.Habib Helmi menjelaskan bahwa perubahan tidak cukup hanya
berangkat dari keinginan, tetapi harus didasari cita-cita yang kuat serta
pemahaman terhadap realitas yang dihadapi. Ia mendorong generasi muda untuk
memiliki mimpi besar, seperti menempuh pendidikan yang tinggi, menjadi pribadi
yang bermanfaat, serta berkontribusi dalam pembangunan Timika.Menurutnya, perbedaan pandangan dalam memaknai perubahan
merupakan hal yang wajar dan justru menjadi kekuatan. Keberagaman cara berpikir
dapat melahirkan gagasan-gagasan baru selama dibangun dengan niat yang baik dan
ketulusan hati.“Perubahan besar harus dimulai dari cara berpikir yang
benar, sumber pengetahuan yang baik, dan tindakan nyata yang bermanfaat bagi
masyarakat. Karena itu, pemuda harus terus belajar dan memperluas wawasan,
tidak hanya bergantung pada informasi singkat yang beredar di media sosial,”
katanya.Ia mengajak seluruh pemuda untuk memulai perubahan dari diri
sendiri, lingkungan sekitar, dan daerahnya masing-masing. Dengan semangat
belajar, kebersamaan, serta kepedulian sosial, pemuda diyakini mampu
menghadirkan perubahan yang positif bagi masa depan.Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Mimika, Dr. Jeffery C. Hutagalung, menyoroti posisi strategis pemuda dalam
pembangunan bangsa. Ia menyebut bahwa dalam berbagai pandangan filsafat, pemuda
sering dipandang sebagai pembangun masa depan karena memiliki imajinasi,
kecerdasan, dan semangat yang besar.Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemuda juga rentan
terjebak dalam imajinasinya sendiri. Semangat yang tinggi untuk memulai sesuatu
sering kali belum diimbangi dengan ketahanan dan konsistensi dalam
mempertahankannya.“Perkembangan peradaban dan modernisasi menghadirkan banyak
peluang bagi generasi muda, tetapi juga membawa tantangan. Teknologi dan arus
informasi yang begitu cepat dapat menjadi sarana pengembangan diri, namun juga
dapat membuat pemuda kehilangan arah apabila tidak dibarengi dengan nilai,
karakter, dan tujuan hidup yang jelas,” jelasnya.Jeffery menekankan pentingnya melihat berbagai persoalan
generasi muda berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi. Ia menyebut
sejumlah hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi generasi
muda, seperti menurunnya tingkat religiositas dan spiritualitas, meningkatnya
ketergantungan ekonomi terhadap orang tua, serta rendahnya tingkat kemandirian
ekonomi pada sebagian kelompok usia muda.Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa
pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama. Penurunan
kualitas karakter dan kesadaran sosial generasi muda dapat berdampak pada upaya
menjaga dan meningkatkan kerukunan di tengah masyarakat.Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk
memperkuat pendidikan, pembinaan karakter, pengembangan kemandirian ekonomi,
serta nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.Ia juga berharap forum diskusi seperti ini tidak berhenti
sebagai ruang bertukar gagasan semata, melainkan dapat menghasilkan rekomendasi
yang dikaji lebih lanjut dan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.“Saya selalu berpegang pada prinsip, ‘sepakat untuk tidak
selalu bersepakat’. Dari perbedaan itulah lahir dialog, pembelajaran, dan
gagasan-gagasan baru untuk membangun masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.Talk show tersebut menjadi ruang dialog bagi generasi muda
lintas organisasi untuk menyampaikan pandangan, memperkuat persaudaraan, serta
membangun komitmen bersama dalam menjaga kerukunan dan mendorong kemajuan
Kabupaten Mimika di tengah keberagaman masyarakatnya. Penulis: Bim
Editor: GF
31 Mei 2026, 09:06 WIT
Jual Beli Tanah Kapling Rp7 Juta di Timika Mandek 5 Tahun, Pembeli Siap Tempuh Jalur Hukum
Papuanewsonline.com, Timika - Sengketa lahan di Timika
kembali mencuat, Seorang warga bernama Zadrak Rayar mengaku dirugikan dalam
transaksi tanah kapling sejak 2021. Hingga pertengahan 2026, ia belum menerima
kejelasan fisik maupun dokumen tanah tersebut.Zadrak yang juga Pimpinan Media Online Tambelo Papua
menyebut, transaksi dilakukan dengan seorang perempuan bernama Masnawati. Lahan
berukuran 10 x 20 meter itu berada di kawasan Jalan Hasanuddin Baru, jalur
tembusan Brigif - Lopong - Poumako.Pembayaran Lunas, Tanah Tak Kunjung Jelas Menurut kuitansi bermeterai yang ditunjukkan, pembayaran
dilakukan 3 kali: Rp2 juta + Rp3 juta pada 10 Maret 2021, lalu pelunasan Rp2
juta pada 29 Juni 2021. Total Rp7 juta. Kuitansi ditandatangani Masnawati.Masalah muncul setelah pelunasan. Zadrak mengaku lokasi dan
legalitas tanah tidak pernah dijelaskan. Ia pun meminta uang dikembalikan.“Sudah 5 tahun kami minta kepastian. Jawabannya hanya janji.
Sampai sekarang nihil,” kata Zadrak pada media Papuanewsonline,com. dalam rilis
tertulisnya, Selasa (26/5/2026).Mediasi di Polisi 2 Kali GagalUpaya damai sempat ditempuh. SPKT Polres Mimika dua kali
mengirim undangan mediasi ke Masnawati, tepatnya 16 Maret dan 19 Maret 2026.
Keduanya tidak dihadiri.Zadrak menilai ketidakhadiran itu bentuk tidak menghormati
proses hukum. “Kami sudah kasih waktu cukup. Kalau tetap diabaikan, langkah
hukum jadi pilihan terakhir,” ujarnya.Ia menegaskan akan membuat laporan polisi resmi di Polres
Mimika dalam waktu dekat untuk menuntut pengembalian dana Rp7 juta.Belum Ada Tanggapan Pihak Penjual Hingga berita rilis, konfirmasi dari Masnawati belum
diperoleh redaksi. Polres Mimika juga belum merilis keterangan resmi soal
potensi LP tersebut. Kasus ini jadi pengingat bahwa transaksi tanah wajib
disertai bukti kepemilikan sah seperti SHM/Sertifikat, cek lokasi fisik, dan
surat perjanjian notaris agar tidak berlarut. Penulis: Hend
Editor: GF
29 Mei 2026, 21:00 WIT
TPNPB Klaim Serang Gereja di Intan Jaya, Sebut Ada Korban Sipil dan Tolak Pemekaran Delama Jaya
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - KOMNAS TPNPB melalui juru
bicara Sebby Sambom mengeluarkan siaran pers Kamis (28/5/2026). Dalam rilis
tersebut, TPNPB Kodap VIII Intan Jaya menyampaikan klaim terkait dua isu utama:
insiden di Gereja Katolik Santo Paulus Nabuni dan penolakan pemekaran Kabupaten
Delama Jaya.Klaim Insiden di Gereja Santo Paulus Nabuni TPNPB mengklaim menerima laporan dari Komandan yang disebut
Mayor Aibon Kogoya terkait peristiwa 17 Mei 2026 di Kampung Mbamogo, Distrik
Tembagapura, Intan Jaya. Menurut siaran pers itu, terjadi ledakan di Gereja
Katolik Santo Paulus Nabuni yang mengakibatkan 1 warga sipil meninggal dunia
dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka hingga kritis.TPNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan
Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto bertanggung jawab atas
insiden tersebut. Mereka juga meminta TNI menghentikan operasi militer darat
dan udara di area pemukiman warga sipil.Penolakan Pemekaran dan Peringatan ke Pihak Tertentu Dalam rilis yang sama, TPNPB menyatakan menolak rencana
pemekaran Kabupaten Delama Jaya dengan ibukota di Bibida, Paniai. TPNPB
menyebut nama Meky Nawipa dan kelompok Lembaga Masyarakat Adat pimpinan Aten
Kobogau di Nabire terkait pembahasan DOB tersebut, dan menyampaikan peringatan
agar pembahasan dihentikan.TPNPB juga menyebut ruas Jalan Trans Nabire-Intan Jaya
sebagai wilayah operasi, serta menolak rencana kegiatan pertambangan emas Blok
Wabu di Intan Jaya.Tuntutan ke Aparat
TPNPB meminta TNI tidak melakukan operasi di
kampung/pemukiman warga sipil. Mereka menegaskan konflik bersenjata hanya
terjadi di Jalan Trans Nabire-Intan Jaya.Hingga berita ini rilis, belum ada keterangan resmi dari
TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, maupun Keuskupan Timika terkait
kebenaran klaim serangan, jumlah korban, dan kondisi Gereja Santo Paulus
Nabuni.Serangan terhadap warga sipil, tenaga kesehatan, dan tempat
ibadah merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Investigasi independen dan
penegakan hukum diperlukan untuk memastikan fakta sebenarnya. Penulis: Hendrik
Editor: GF
29 Mei 2026, 18:41 WIT
TPNPB Klaim Tiga Anggota Tewas Akibat Serangan Drone di Nduga, Sebut Ada Perwira Wanita Gugur
Papuanewsonline.com, Nduga – Konflik bersenjata di wilayah
Papua Pegunungan kembali memanas setelah KOMNAS TPNPB melalui juru bicara Sebby
Sambom merilis siaran pers kedua pada Jumat (29/5/2026). Dalam rilis tersebut,
TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma mengklaim terjadi serangan drone bom yang
dilakukan aparat TNI terhadap salah satu pos mereka di wilayah Nduga.Menurut klaim yang disampaikan dalam siaran pers itu,
serangan disebut terjadi pada 18 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 WIT. TPNPB
menyatakan serangan dilakukan menggunakan drone dan mengakibatkan tiga anggota
mereka meninggal dunia akibat ledakan.Dalam laporan tersebut, TPNPB menyebut menerima informasi
langsung dari Panglima Kodap III Ndugama-Derakma yang mereka sebut sebagai
Brigjen Egianus Kogoya. Nama Egianus kembali muncul setelah sebelumnya beredar
kabar yang menyebut dirinya telah meninggal dunia dalam operasi militer di
wilayah Nduga.Adapun tiga nama yang disebut TPNPB meninggal dunia dalam
insiden tersebut yakni Lut Wumangge alias Medak-Medak yang disebut berpangkat
Letnan II dan menjabat sebagai Penasehat TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma.
Selain itu terdapat nama Ison Nirigi yang disebut sebagai perwira anggota
Batalyon Yuguru.Satu nama lain yang turut disebut dalam rilis adalah Hesnia
Murib, seorang perempuan yang diklaim berpangkat perwira dan tergabung dalam
Korps Wanita TPNPB. Dalam siaran pers tersebut, Hesnia disebut merupakan istri
dari “Semut Merah Kogeya” yang dikabarkan telah meninggal lebih dahulu dalam
konflik bersenjata di Papua.TPNPB juga menyebut Lut Wumangge sebagai sosok yang dianggap
memiliki kemampuan strategi wilayah dan taktik perang di lingkungan Kodap III
Ndugama-Derakma. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan
terhadap anggota yang disebut gugur dalam serangan tersebut.Dalam bagian lain siaran pers, Egianus Kogoya juga disebut
mengumumkan duka nasional kepada seluruh pasukan TPNPB yang berada di tiga
Kowip dan 13 batalyon. TPNPB turut menyerukan kepada rakyat Papua untuk
“bersatu melawan penjajahan Indonesia”.Selain mengumumkan klaim korban tewas, Egianus Kogoya dalam
rilis yang sama juga membantah kabar sebelumnya yang menyebut dirinya telah
meninggal dunia. Ia menyebut informasi tersebut sebagai “permainan aparat
militer Indonesia untuk melemahkan perjuangan”.Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada
pernyataan resmi dari pihak TNI, Kodam XVII/Cenderawasih, maupun Pemerintah
Kabupaten Nduga terkait klaim serangan drone, lokasi kejadian, maupun jumlah
korban yang disebutkan dalam siaran pers tersebut.Situasi konflik di Papua Pegunungan sendiri terus menjadi
perhatian karena berdampak langsung terhadap kondisi keamanan masyarakat sipil.
Berbagai laporan terkait kontak senjata dan operasi keamanan di wilayah
pedalaman Papua masih sulit diverifikasi secara independen karena keterbatasan
akses di daerah konflik.Setiap informasi terkait korban jiwa dalam konflik
bersenjata perlu diverifikasi secara menyeluruh dan independen agar tidak
menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat. Di sisi lain, berbagai pihak
terus mendorong agar pendekatan dialog damai, perlindungan warga sipil, serta
penegakan hukum humaniter tetap menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik
Papua. Penulis: HendEditor: GF
29 Mei 2026, 18:35 WIT
Tokoh Pemuda Papua Soroti Ancaman Provokasi Asing dan Kerentanan Sosial di Papua
Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh Pemuda Wilayah Adat
Tabi, Paulinus Ohee, menilai berbagai dinamika sosial yang berkembang di Papua
belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh kepentingan luar
yang berupaya memanfaatkan kondisi sosial masyarakat, terutama generasi muda.Menurutnya, kemunculan film “Pesta Babi” dan berbagai narasi
provokatif di ruang publik patut dicermati secara kritis agar tidak menjadi
alat yang memecah persatuan bangsa maupun memicu konflik sosial di Tanah Papua."Indonesia saat ini sedang bergerak menuju kemajuan
besar sebagai kekuatan ekonomi kawasan. Karena itu, menurut dia, terdapat
pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia tumbuh menjadi negara
kuat dan berpengaruh di Asia", katanya dalam keterangan kepada wartawan. Ia bahkan menilai pola-pola propaganda dan pembentukan opini
publik yang berkembang saat ini memiliki kemiripan dengan situasi menjelang
krisis politik tahun 1998.“Generasi muda, khususnya Gen Z, harus diberikan pemahaman
yang baik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dibangun untuk
menciptakan perpecahan. Anak-anak muda Papua harus menjadi generasi yang
kritis, cerdas, dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu,” ujar
Paulinus.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan
Papua tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga dipengaruhi
faktor ideologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga masuknya budaya asing
yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Papua. "Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak
tertentu untuk memperkeruh situasi dan menghambat pembangunan di Papua",
tandasnya. Paulinus menilai persoalan ekonomi menjadi salah satu titik
paling rentan yang sering dimanfaatkan untuk mempengaruhi masyarakat Papua.
Ketika kesejahteraan belum merata, lapangan pekerjaan terbatas, dan akses
pendidikan maupun kesehatan masih belum optimal, masyarakat menjadi lebih mudah
diprovokasi dan diarahkan pada konflik yang merugikan masyarakat Papua sendiri.“Di Papua ini banyak masyarakat yang sebenarnya hanya ingin
hidup tenang dan sejahtera. Tetapi ketika ada persoalan ekonomi, pendidikan,
dan lapangan kerja yang belum tuntas, itu sering dimanfaatkan oleh pihak lain
untuk menciptakan konflik dan mempengaruhi masyarakat,” katanya.Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan di Papua
tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata, tetapi harus dibarengi
pendekatan kemanusiaan yang mampu menghadirkan rasa keadilan bagi Orang Asli
Papua. Karena itu, ia berharap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua benar-benar
mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di akar rumput."Negara harus hadir secara utuh melalui pemerataan
pembangunan, penegakan hukum yang adil, peningkatan kualitas pendidikan dan
kesehatan, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat
Papua", tegasnya. Lebih lanjut, ia berharap Orang Asli Papua dapat merasakan
dirinya sebagai tuan di negerinya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).“Harapan kami, Otonomi Khusus benar-benar dirasakan
manfaatnya oleh Orang Asli Papua. Negara harus hadir dengan pendekatan
kemanusiaan, keadilan harus merata, dan hukum ditegakkan dengan adil agar
masyarakat Papua merasa memiliki masa depan yang baik dalam bingkai NKRI,”
tutupnya. Penulis: Jid
Editor: GF
29 Mei 2026, 18:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
