Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Perwakilan Kedutaan Besar Australia Kunjungi Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Perwakilan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia didampingi Divisi Hubungan Internasional Polri, mengunjungi Kepolisian Daerah Maluku, Kamis (2/10/25).Kedatangan perwakilan dari kedutaan Australia diterima oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol. Dasmin Ginting S.I.K dan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi S.I.K. Pertemuan berlangsung di Kantor Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku, Batu Meja, Kota Ambon.Kombes Dasmin Ginting, dalam pertemuan silaturahmi tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas kedatangan perwakilan keduataan besar Australia di kantor Ditreskrimum Polda Maluku. "Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerjanya di Polda Maluku, dan selamat datang di kantor Ditreskrimum Polda Maluku," ucap Kombes Dasmin.Ia berharap kunjungan kerja dari kedutaan besar Australia di Polda Maluku menjadi awal yang baik dalam memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Australia di bidang Keamanan Internasional.Pada kesempatan itu, Kombes Dasmin juga memaparkan mengenai struktur jabatan dan kepangkatan di Ditreskrimum serta menjelaskan sistem pendidikan Kepolisian di Polda Maluku.Dalam kunjungan tersebut, perwakilan kedutaan besar Australia yang didampingi Tim Hubinter Polri menyerahkan bantuan 7 unit perangkat komputer kerja bersama satu printer kepada Ditreskrimum Polda Maluku.Penyerahan bantuan secara simbolis diterima langsung oleh Direktur Reskrimum Polda Maluku Kombes Dasmin Ginting, yang didampingi Kabid Humas Kombes Rositah Umasugi. PNO-12
03 Okt 2025, 12:51 WIT
Melalui Riset Strategis, Puslitbang Polri Komitmen Hadapi Narkoba
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) menegaskan komitmennya dalam upaya menyelamatkan generasi emas Indonesia dari ancaman narkoba. Komitmen ini ditegaskan dalam Seminar Hasil Penelitian: Menyelamatkan Generasi Emas Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Tahun 2025 yang digelar sebagai tindak lanjut atas penelitian yang dilaksanakan di 11 Polda jajaran.Kepala Puslitbang Polri, Brigjen Pol F. X. Surya Kumara, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Polri dalam menghadapi kejahatan narkoba yang dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat luas dan serius terhadap individu maupun masyarakat."Penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat kejahatan narkoba merupakan tindakan melanggar hukum dengan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang sangat besar. Polri memiliki peran strategis dalam menanggulangi kejahatan ini melalui fungsi preemtif, preventif, dan represif," tegas Brigjen Surya Kumara.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Puslitbang Polri sebagai bagian dari institusi kepolisian memiliki tugas strategis dalam melakukan riset dan kajian guna mendukung transformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).Penelitian yang dilakukan sejak 14 Juli hingga 28 Agustus 2025 ini melibatkan sebelas Polda, yaitu Polda Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DIY, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat Daya, dan Nusa Tenggara Barat.Dalam sambutannya, Brigjen Surya Kumara juga menguraikan tujuan utama Polri dalam memberantas narkoba, antara lain:* Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;* Melindungi masyarakat dari bahaya narkoba;* Menindak tegas jaringan sindikat narkotika;* Meningkatkan partisipasi masyarakat;* Mendukung rehabilitasi korban;* Dan mencegah masuknya narkoba dari luar negeri."Tingginya ancaman narkoba sangat berpotensi merusak generasi muda, meningkatkan angka kriminalitas, dan merusak tatanan moral serta sosial. Oleh karena itu, penanggulangannya menjadi sangat penting," ungkapnya.Seminar ini juga diharapkan menjadi wadah komunikasi, diskusi, serta pertukaran gagasan untuk menyempurnakan hasil penelitian dan memperkuat langkah Polri dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkoba. PNO-12
03 Okt 2025, 12:39 WIT
Wakapolri Tekankan Perubahan Fundamental Polri Lewat Transformasi SDM
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan pentingnya langkah perubahan fundamental di tubuh Polri untuk menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan evaluasi dan forum pembelajaran transformasi Polri bersama para pakar, Kamis (2/10/2025).Dalam arahannya, Wakapolri menekankan bahwa perubahan institusi harus berawal dari individu yang ada di dalamnya, terutama melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).“Organisasi tidak bisa berubah dengan sendirinya. Yang berubah adalah orang-orang di dalamnya. Karena itu, transformasi Polri harus dimulai dari anggota, dari SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan hati nurani,” tegas Komjen Pol. Dedi Prasetyo.Wakapolri juga menyoroti hasil pemetaan awal yang menunjukkan masih adanya masalah penempatan personel di berbagai level organisasi.“Kita harus memastikan the right man on the right place. Fakta menunjukkan ada 74 persen penempatan yang belum sesuai. Ini yang akan kita perbaiki dengan percepatan melalui digitalisasi dan sistem pembinaan yang lebih terukur,” ungkapnya.Menurutnya, sejumlah peristiwa pada Agustus hingga awal September menjadi pelajaran berharga sekaligus momentum perubahan besar bagi Polri. Oleh karena itu, pihaknya bersama tim pakar akan melakukan mapping menyeluruh mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri.“Kami bersama para pakar akan memetakan akar permasalahan fundamental di tubuh Polri. Setelah itu akan disusun langkah-langkah konkret, mulai dari jangka pendek satu bulan, hingga strategi jangka panjang satu tahun ke depan,” jelas Dedi.Wakapolri menekankan pentingnya transformasi 4K sebagai DNA perubahan, yakni: kurikulum berbasis moral, kaderisasi berbasis talenta, kemampuan keterjalinan emosional, dan kemampuan komunikasi. Empat aspek ini diyakini akan menjadi fondasi Polri yang lebih modern, humanis, dan dipercaya publik.Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat untuk melihat proses perubahan Polri secara positif.“Setiap tekanan harus kita jawab dengan energi balik yang positif, menjadi momentum perubahan. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat, karena tanpa Polri yang baik, Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai,” pungkas Wakapolri. PNO-12
03 Okt 2025, 12:29 WIT
Tangani Kasus Lakalantas dan Kekerasan di Tanah Rata, Polda Maluku Ikuti RDP Bersama DPRD
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Kamis (2/10/2025). RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi I ini membahas penanganan kasus kecelakaan lalulintas dan tindak pidana kekerasan bersama di kawasan Tanah Rata Desa Batu Merah, Kota Ambon.Dalam pertemuan dengan Komisi I, Polda Maluku dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum), Kombes Pol Dasmin Ginting, S.I.K. Ia didampingi Direktur Lalu lintas, dan Kabid Propam Polda Maluku, serta Kasat Lantas, bersama Kanit Gakkum Satuan Lantas Polresta Ambon.Di hadapan anggota Komisi I DPRD Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku ini menunjukkan keseriusan dalam memberikan penjelasan terkait peristiwa yang terjadi secara komprehensif.Persoalan kecelakaan lalulintas (Lakalantas) yang berujung pada tindak pidana kekerasan bersama tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni 2024. Direktur Lantas Polda Maluku Kombes Pol. Yudi Kristanto, S.I.K menjelaskan bahwa jajarannya selaku pembina fungsi bertugas memberikan penjelasan, sembari menegaskan penanganan penyidikan kasus Pidana dilakukan oleh fungsi Reskrim.Dalam sesi tanggapan, sejumlah Anggota DPRD Komisi I menyuarakan opsi Restorative Justice (RJ), mengingat pihak yang terlibat adalah tetangga. Anggota DPRD Hasyim Rahayaan, memberikan apresiasi atas penanganan kasus dan mengingatkan bahwa penetapan tersangka harus memenuhi unsur-unsur pidana. Ia juga menegaskan, bahwa RJ harus lahir dari kesepakatan kedua belah pihak. Sementara Wahid Laitupa juga mendorong penyelesaian non-hukum perkara tersebut untuk mencegah eskalasi konflik.Menanggapi hal tersebut, Dirreskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting, memberikan jaminan penegakan hukum secara terukur dan transparan. "Kami akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum secara terukur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan kaitan dengan kasus 170 (kekerasan bersama) yang berawal dari kasus Lakalantas," ungkapnya.Kombes Dasmin juga memastikan bahwa penanganan perkara sudah dilaporkan dan siap memberikan pelayanan serta penjelasan yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait.Pada kesempatan yang sama, Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol. Indera Gunawan S.I.K, menjelaskan terkait laporan oknum anggota polisi telah ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak cukup bukti, namun Propam Polda Maluku selalu membuka diri untuk menerima bukti atau petunjuk baru.Di penghujung rapat, Wakil Ketua II Komisi I, Eddyson Sarimanella, SH, menyerahkan sepenuhnya kewenangan penanganan hukum kepada Polri, sembari mendorong upaya Restorative Justice.Namun, korban Kekerasan Bersama berinisial R.M, menyampaikan sikap tegasnya langsung di hadapan dewan dan jajaran Polda, bahwa persoalan yang menimpanya harus diproses sesuai hukum yang berlaku. PNO-12
03 Okt 2025, 12:06 WIT
Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Polda Maluku Dorong Penguatan Kapasitas PPID
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik. Acara berlangsung di Ballroom Lantai 5 Santika Hotel, Ambon, pada Kamis (2/10).Kegiatan strategis ini dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain:Drs. Agung Pratistho, M.Si (Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Polhukam),Benni Irwan, M.Si., MA. (Kepala Pusat Penerangan Kemendagri),Drs. Mochtar Touwe, M.I.Kom. (Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Maluku),Dr. Intje Yusuf, S.Sos., MPWP. (Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah),Para pejabat PPID instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Humas Polda Maluku dan Polres jajaran.Dalam sambutannya, Asisten Deputi Kemenko Polhukam, Drs. Agung Pratistho, M.Si., menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik.“Implementasi keterbukaan informasi publik tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai kebutuhan strategis bangsa. PPID memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin implementasi keterbukaan informasi di lingkungan instansi pemerintah,” ujarnya.Agung juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi PPID masih cukup besar, mulai dari keterbatasan kapasitas SDM, pemahaman regulasi yang belum merata, hingga belum optimalnya sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi.“Karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk melakukan penguatan kapasitas PPID, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, SDM, maupun sarana pendukung,” tambahnya.Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, M.Si., MA., menjelaskan bahwa PPID adalah pejabat yang memegang tanggung jawab penuh dalam layanan informasi publik.“PPID bertugas menyimpan, mendokumentasikan, serta menyediakan layanan informasi publik. Pejabat ini harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan ditunjuk langsung oleh pimpinan badan publik,” paparnya.Sementara itu Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan dukungan penuh institusi kepolisian terhadap penguatan PPID.“Polda Maluku berkomitmen mendukung transparansi informasi publik. Sebagai bagian dari badan publik, Polri berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel kepada masyarakat,” tegasnya.Ia juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas PPID akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, termasuk kepolisian. PNO-12
03 Okt 2025, 11:56 WIT
Polri Gelar Forum Belajar Bersama Bahas Strategi Komunikasi Krisis
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri melalui Posko Presisi menggelar Forum Belajar Bersama bertemakan "Komunikasi Krisis" pada Kamis (2/10/2025).Forum ini dipimpin oleh Irjen Kristiyono dengan menghadirkan Staf Ahli Kapolri Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo selaku narasumber.Dalam pemaparannya, Johan Budi menyampaikan kritik publik harus dipandang sebagai tantangan, bukan serangan. Oleh karena itu, diperlukan respons komunikatif yang berbasis aksi nyata dan solusi konkret, bukan sekadar klarifikasi.“Kritik dari masyarakat adalah bentuk perhatian yang harus dijawab dengan langkah nyata. Jangan bersikap defensif, melainkan jadikan kritik sebagai pemicu perbaikan institusi,” ujar Johan Budi, Kamis (2/10/2025).Lebih lanjut, forum ini juga menekankan sejumlah poin penting, antara lain: penguatan konten positif di media sosial dan media mainstream; perilaku aparat di lapangan harus adil, humanis, berbasis data, serta sesuai prosedur demi menjaga legitimasi Polri, hingga perubahan nyata di lapangan, terutama dalam pelayanan publik yang humanis, sebagai wujud nyata reformasi Polri.Irjen Kristiyono menegaskan bahwa peningkatan kapasitas komunikasi krisis merupakan bagian dari implementasi "Transformasi Menuju Polri Presisi".“Polri berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan, terukur, dan solutif. Reformasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan profesional,” tegas Irjen Kristiyono.Forum ini diikuti oleh lebih dari 995 peserta yang terdiri dari Kabagrenmin Satker Mabes, Kabagrenmin Satdik jajaran, Wakapolda beserta PJU Polda jajaran, Kaposko Polda dan Polres, hingga para Kapolres di seluruh Indonesia. Turut hadir pula jajaran pejabat utama Posko Presisi dan PJU Polri. PNO-12
03 Okt 2025, 11:49 WIT
Alumni Akpol 1990 Gelar Bakti Sosial di Balikpapan
Papuanewsonline.com, Balikpapan - Dalam rangka memperingati 35 tahun masa pengabdian, Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 Batalyon Dhira Brata menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) di Kota Balikpapan, pada Rabu (1/10/2025) pagi.Kegiatan yang digelar di Mapolresta Balikpapan ini merupakan bentuk kepedulian alumni Akpol 1990 terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya para pengemudi ojek online dan buruh di Kota Balikpapan.Ketua Tim Bakso alumni Akpol 1990 Batalyon Dhira Brata, Irjen Pol Drs Hudit Wahyudi, M.Hum, M.Si, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi oleh Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Rudi Hartono, SH, SIK, yang juga Alumni Akpol 1990 dan Kapolresta Balikpapan KBP Anton Firmanto, SH, SIK, M.SI, serta Wakil Wali Kota Balikpapan Bambang Susetyo dan Forkopimda Kota Balikpapan.Sebanyak 1.500 paket sembako dibagikan langsung kepada masyarakat di Kota Balikpapan. Sementara untuk di Kaltim sendiri, total ada 3.000 paket yang disalurkan oleh para alumni Akpol 1990, tersebar di berbagai wilayah.Irjen Pol Hudit menyebutkan, Kaltim menjadi provinsi ke-38 yang disinggahi dalam rangkaian kegiatan bakti sosial ini. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur sekaligus bentuk kepedulian sosial alumni Akpol 1990 terhadap masyarakat.“Di Kaltim ini, kami hadir sebagai bagian dari warga negara untuk menunjukkan keteladanan dan berempati kepada masyarakat yang mungkin belum merasakan kebahagiaan seperti kita. Rezeki yang kita dapat sebagian adalah milik orang lain,” ungkapnya.Irjen Pol Hudit menambahkan untuk sasaran baksos ini mulai dari masyarakat terdekat, kemudian akan meluas sehingga semua bisa merata dengan waktu, kerjasama, dan kolaborasi bersama masyarakat lainnya. Ia berharap doa semua elemen masyarakat agar kegiatan ini bisa berlanjut terus.“Bakti sosial ini menjadi wujud sinergi alumni Akpol 1990 dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat Kalimantan Timur, sebagai komitmen menjaga kebersamaan dan kepedulian sosial,” tandasnya.*WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN APRESIASI ALUMNI AKPOL 1990*Wakil Walikota (Wawali) Balikpapan, Bagus Susetyo, memberikan apresiasi tinggi kepada keluarga besar alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 yang menginisiasi kegiatan bakti sosial (baksos) di Kota Balikpapan, Rabu (1/10/2025).Menurut Bambang Susteyo, baksos ini menjadi bukti nyata kepedulian sosial yang terus dijaga meskipun para alumni telah lama menunaikan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.“Bakti sosial ini tidak hanya mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas, namun juga mengingatkan kita semua bahwa membangun kota dan masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus bergotong royong, bersinergi, dan saling membantu,” ujar Bagus Susetyo dalam sambutannya, Rabu (01/10/2025).Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dalam kondisi apapun, baik difasilitasi oleh pemerintah kota, kepolisian, maupun elemen masyarakat lainnya. Dengan begitu, manfaat yang dirasakan masyarakat bisa semakin luas sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah, kepolisian, alumni Akpol, dan seluruh elemen masyarakat.“Semoga kegiatan ini menjadi ladang amal ibadah, membawa keberkahan, serta semakin memperkuat semangat pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” tambahnya.Wawali juga menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada seluruh pihak yang terlibat.*OJOL DAN BURUH BALIKPAPAN APRESIASI BAKSOS ALUMNI AKPOL 1990*Kegiatan bakti sosial alumni Akpol 1990 juga mendapat sambutan hangat dari berbagai lapisan masyarakat di Balikpapan. Tidak hanya pemerintah kota dan jajaran kepolisian, komunitas pekerja seperti ojek online (ojol) dan serikat buruh juga turut memberikan apresiasi.Bang Joe, salah satu perwakilan ojol yang hadir, mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Menurutnya, bakti sosial ini menjadi bukti kepedulian nyata terhadap masyarakat kecil.“Menurut saya sangat luar biasa, dimana bentuk bakti sosial dari Akademi Kepolisian angkatan 90 terhadap masyarakat, seperti kami dari ojol dan juga ada teman dari buruh. Harapan kami kegiatan ini bukan hanya untuk tahun ini atau bulan ini, kalau bisa menjadi agenda rutin dari alumni Akpol 1990,” ucap Bang Joe.Sementara itu, Ani Guntur, perwakilan dari Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (Sarbumusi NU), juga menyampaikan apresiasi yang tinggi. Ia menyebut, perhatian dari para alumni Akpol 90 memberikan semangat baru bagi para buruh.“Tanggapannya sangat positif, kami dari serikat buruh merasa bangga atas perhatiannya kepada kami. Harapan kami semoga terus berjaya, semangat, dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan buat kita semua,” kata Ani Guntur.Kegiatan bakti sosial tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi sekaligus mempererat tali silaturahmi antara aparat kepolisian, pemerintah, dan masyarakat.*1.500 MASYARAKAT BALIKPAPAN TERIMA BANTUAN SOSIAL*Kapolresta Balikpapan KBP Anton Firmanto, SH, SIK, M.Si menjelaskan, sebanyak 1.500 penerima manfaat akan mendapat bantuan sosial yang dibagikan secara merata ke seluruh kelurahan di Balikpapan.“Kalau tadi hanya simbolis sekitar 300 paket yang diserahkan kepada perwakilan penerima manfaat. Sisanya akan langsung disebar ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Kapolresta Balikpapan.Menurutnya, pendistribusian bantuan akan difokuskan ke kawasan padat penduduk dan wilayah permukiman yang tergolong slum area. Hal ini agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu.Anton menambahkan, kegiatan bakti sosial ini sekaligus menjadi wujud nyata silaturahmi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan masyarakat.“Seperti yang disampaikan Bapak Wakapolri, ini adalah bentuk silaturahmi Polri dengan masyarakat. Sekaligus kebersamaan kita untuk menjaga situasi Kota Balikpapan tetap aman dan kondusif,” tegasnya.Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan 35 tahun pengabdian Akpol Angkatan 1990 Batalyon Dhira Brata yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Balikpapan, Kalimantan Timur. PNO-12
03 Okt 2025, 11:40 WIT
Irma NasDem Menilai Pengelolaan SPPG Polri Sesuai Standar, Tak Pernah Bermasalah
Papuanewsonline.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menyoroti tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri. Ia menyebut, hingga kini tidak ada laporan kasus terkait dapur bergizi gratis tersebut, sehingga dapat dijadikan contoh bagi Badan Gizi Nasional (BGN).“Menurut saya, tidak penting siapa penyelenggaranya, apakah politisi, Polri, TNI, atau pihak lain. Yang lebih utama adalah sejauh mana pengelolanya mampu bertanggung jawab,” kata Irma dalam rapat kerja bersama BGN dan Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, Polri saat ini membawahi sekitar 600 SPPG. Dari jumlah tersebut, tidak ditemukan adanya kasus keracunan atau masalah serupa.“Saya dengar Polri memiliki sekitar 600 SPPG. Informasi yang saya terima, seluruh dapur yang dikelola Polri berjalan sesuai standar, sehingga tidak pernah ada yang berkasus,” jelasnya.Irma menekankan bahwa polemik kepemilikan dapur MBG seharusnya tidak menjadi persoalan. Ia menilai hal yang terpenting adalah komitmen pihak pengelola untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.“Jangan lagi dipolitisasi. Isunya bukan siapa yang punya, melainkan apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Kami di DPR sudah cukup banyak mendapat kritik, jadi jangan ditambah dengan isu-isu yang justru memperburuk citra,” tegasnya. PNO-12
03 Okt 2025, 11:34 WIT
Jaga Pengelolaan SPPG, Kepala BGN: Ikuti Standar Polri Terapkan Rapid Test
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke depan akan dilengkapi dengan perangkat rapid test sebagai langkah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menegaskan, kebijakan ini selaras dengan instruksi Presiden, sekaligus mencontoh praktik baik yang sudah diterapkan SPPG di bawah Polri.“Kalau kita lihat, bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” jelas Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).Ia menambahkan, arahan Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG harus mengikuti pola pengelolaan seperti SPPG milik Polri, baik dari sisi fasilitas maupun prosedur keamanan pangan. “Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama,” tegasnya.Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, juga menyinggung pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polri. Menurutnya, dengan jumlah sekitar 600 SPPG, Polri terbukti mampu menjaga standar pelayanan sehingga tidak ada laporan kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat.“Tidak penting siapa yang memiliki dapur, apakah politisi, Polri, atau TNI. Yang terpenting adalah tanggung jawab dalam menjalankan standar yang sudah ditetapkan,” ujar Irma saat rapat kerja bersama BGN dan Menteri Kesehatan.Irma menegaskan, SPPG Polri bisa menjadi contoh bagi pengelolaan dapur bergizi gratis lainnya karena dinilai sesuai prosedur dan bebas kasus. PNO-12
03 Okt 2025, 11:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
