Redaksi Papuanewsonline.com Hubungi Kami Ketentuan Penggunaan Kebijakan Privasi UU Pers dan Pedoman Media Siber
logo-website
Sabtu, 18 Apr 2026,  WIT
Home Berita Pilihan Redaksi HOT Hukrim Politik dan Pemerintahan Pendidikan dan Kesehatan Ekonomi Seni dan Budaya Olahraga Forum
BREAKING NEWS
Pemkab Mimika Serahkan Dua Rumah Dinas Kejari, Bupati: Bukan Gratifikasi, Tapi Kerja Sama Amankan Misi Kemanusiaan, Kodim 1714/Puncak Jaya Pimpin Pengamanan Gubernur Tinjau Korban Insiden BGN Kucurkan Hampir 1 Triliun Per Hari Untuk MBG Dari Aceh Hingga Papua Terancam Hukuman Berat, Pembunuh “LN” Di Kwamki Narama Berhasil Ditangkap Harga Bahan Baku Naik Dratis, Air Minum Dwi Koala Naik Harga Bapenda Mimika Gencarkan Distribusi SPPT PBB-P2 2026, Target 44.234 Wajib Pajak Realisasi Pendapatan Mimika Capai Rp1,98 Triliun, PBB Tumbuh Signifikan Berkat Kontribusi Freeport Apresiasi Kinerja Bapenda, Komisi II DPRK Mimika: Hasil Bagus Tapi Tidak Boleh Puas Tingkatkan Kesiapsiagaan, 100 Personel Brimob Polda Maluku Ikuti Pelatihan PHH Dorong Digitalisasi Arsip, Polda Maluku Sosialisasikan Jukminu Polri 2026
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Menko Yusril Tegaskan Konsep Smart Justice di Forum Dunia, Dorong Sistem Keadilan Humanis Papuanewsonline.com, Badung – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem keadilan yang lebih cerdas, humanis, dan berbasis bukti melalui forum internasional 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 yang digelar di Mangupura Hall, Bali Nusa Dua, Westin Hotel, Selasa (14/4/2026).Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pejabat tinggi nasional dan delegasi internasional, di antaranya Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta aparat penegak hukum dari berbagai negara. Forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kerja sama global dalam bidang pemasyarakatan dan reformasi sistem keadilan.Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global, kehadiran delegasi internasional menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas negara dalam membangun sistem hukum yang lebih modern dan adaptif.“Pendekatan restorative justice menegaskan bahwa hukum tidak lagi semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi sosial,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa sistem pemasyarakatan modern harus mampu menciptakan safer society melalui pembimbingan dan pengawasan yang efektif, termasuk peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), guna memutus mata rantai residivisme dan memberi peluang perubahan bagi pelaku tindak pidana.Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tema WCPP 2026, “Getting Smart on Justice: Healing Hearts & Safer Societies”, mencerminkan kebutuhan global untuk membangun sistem keadilan yang tidak hanya tegas, tetapi juga rasional, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.Ia menekankan bahwa keadilan di abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami hanya sebatas kemampuan negara menjatuhkan hukuman. Menurutnya, sistem hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan korban, keselamatan publik, penghormatan terhadap martabat manusia, serta peluang perubahan bagi pelaku.“Keadilan harus dilihat sebagai kemampuan negara membangun keseimbangan antara akuntabilitas, perlindungan korban, keselamatan publik, penghormatan terhadap martabat manusia, dan peluang perubahan bagi pelaku,” tegas Yusril.Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa probation dan parole bukanlah instrumen pinggiran, melainkan indikator kedewasaan sistem hukum modern. Negara yang maju, menurutnya, bukan hanya memahami cara menghukum, tetapi juga mengetahui kapan dan bagaimana memberikan ruang bagi reintegrasi sosial.Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap sistem probation dan parole. Transparansi, profesionalisme, dan konsistensi dalam implementasi kebijakan dinilai menjadi faktor utama dalam keberhasilan sistem tersebut.“Alternatif terhadap pemenjaraan bukan pengingkaran terhadap keadilan, melainkan cara agar keadilan bekerja lebih efektif dan rasional,” ujarnya.Dalam forum tersebut, Menko Yusril juga menekankan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan, dengan tetap menjaga prinsip etika dan akuntabilitas. Menurutnya, teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti pertimbangan moral manusia.“Teknologi tidak boleh menggantikan tanggung jawab moral negara. Algoritma boleh membantu, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian manusia yang akuntabel,” tegasnya.Sebagai penutup, Yusril menyampaikan tiga fondasi utama reformasi sistem pemasyarakatan modern, yakni berbasis bukti (evidence-based policy), berlandaskan etika, dan didukung koordinasi lintas sektor yang kuat. Ia menegaskan masa depan sistem keadilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghukum, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membina, memulihkan, dan mereintegrasikan individu ke tengah masyarakat. “Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami berharap forum ini menghasilkan kerja sama konkret dan kontribusi nyata bagi penguatan sistem keadilan global yang lebih cerdas, manusiawi, dan mampu menjaga masyarakat tetap aman,” pungkasnya. (GF) 16 Apr 2026, 00:28 WIT
Dewan Adat Mimika Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Wilayah Meepago Pada Mei 2026 Papuanewsonline.com, Mimika – Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Vinsent Oniyoma, Dewan Adat Daerah Mimika Papua Tengah kini tengah gencar melakukan persiapan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Dewan Adat Papua wilayah Meepago. Acara akbar yang sangat dinantikan ini dijadwalkan akan digelar di Timika pada bulan Mei 2026 mendatang.Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen para pemimpin adat dalam menjaga dan memajukan kearifan lokal di tengah dinamika pembangunan zaman sekarang. Pertemuan strategis ini mengusung agenda utama yang sangat krusial, yaitu melakukan revitalisasi serta pembenahan menyeluruh terhadap struktur masyarakat adat yang selama ini dianggap belum berjalan maksimal atau vakum. "Inti dari kegiatan ini adalah memperbaiki dan menghidupkan kembali struktur adat," tegas Vinsent Oniyoma. Ia menjelaskan bahwa upaya pembenahan akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, mulai dari tingkat kampung, suku, hingga level daerah, agar peran dan fungsi lembaga adat dapat kembali berjalan optimal dan efektif.Selain melakukan perbaikan internal, konferensi ini juga menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali berbagai pernyataan dan komitmen yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua DAP wilayah Meepago pada pertemuan di Jayapura tanggal 7-8 April lalu. Hal ini dilakukan demi memperkuat pondasi serta mempertegas posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Diharapkan, dari forum ini akan lahir berbagai keputusan strategis yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta perlindungan hak-hak ulayat dan masyarakat adat di seluruh wilayah Meepago.Guna menyukseskan agenda besar ini, seluruh elemen masyarakat adat kini mulai melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan.Mulai dari lingkup suku, organisasi, hingga institusi terkait, semuanya bersatu padu memberikan pemahaman dan edukasi yang baik kepada seluruh warga. Sinergi dan kesatuan visi ini diharapkan mampu membawa hasil terbaik demi masa depan yang lebih terhormat dan sejahtera bagi generasi adat di Papua Tengah.  Penulis: Jid Editor: GF 16 Apr 2026, 00:22 WIT
Afirmasi Gagal Total! OAP Disingkirkan di Tengah Proyek Miliaran di Mimika Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) menilai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 di Kabupaten Mimika belum berjalan efektif, bahkan cenderung gagal.Penilaian ini muncul menyikapi pernyataan kontraktor OAP, Yohana Alomang, yang mengungkap bahwa hingga saat ini kontraktor OAP masih minim dilibatkan, sementara banyak proyek justru diambil oleh pihak non-Papua dengan mengatasnamakan OAP.Aliansi menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebijakan dan realitas di lapangan.“Perpres 108 seharusnya menjadi alat afirmasi bagi OAP, tetapi yang terjadi justru OAP masih menjadi penonton di tanahnya sendiri,” demikian pernyataan Aliansi Pengusaha OAP.Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah masih maraknya praktik “pinjam bendera”, di mana perusahaan non-OAP menggunakan nama OAP untuk memenangkan proyek, namun pekerjaan dan keuntungan tetap dikuasai pihak luar.Menurut Aliansi, hal ini terjadi karena lemahnya implementasi di tingkat daerah, khususnya di Mimika yang hingga kini belum memiliki aturan turunan yang jelas.“Tanpa Peraturan Bupati dan petunjuk teknis, Perpres 108 hanya menjadi aturan di atas kertas,” tegas mereka.Aliansi pun mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain:Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan Perpres 108Membentuk database resmi pengusaha OAPMelakukan verifikasi ketat kepemilikan perusahaanMenetapkan paket proyek khusus untuk OAPMemberikan sanksi tegas bagi praktik pinjam namaSelain itu, Aliansi juga menekankan pentingnya kemitraan yang adil antara perusahaan besar dan pengusaha OAP, bukan sekadar formalitas administratif.Aliansi menilai persoalan ini bukan hanya soal proyek, tetapi menyangkut keadilan ekonomi dan masa depan Orang Asli Papua.Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan tujuan Otonomi Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli tidak akan tercapai.  Penulis: Jid Editor: GF 15 Apr 2026, 08:37 WIT
Luncurkan Layanan LP Online, Super App Polri Kini Semakin Lengkap dan Transparan Papuanewsonline.com, Jakarta Utara - Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Layanan Inovasi Digital Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara online melalui Super App Polri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pro1f. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.Peluncuran ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan fitur dalam Super App Polri merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.Aplikasi Super App Polri yang telah tersedia di App Store (iOS) dan Play Store (Android) kini semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembuatan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien.Untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yaitu sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Melalui fitur video conference dan live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh arahan serta penanganan awal secara cepat dan tepat.Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan terdokumentasi secara digital, dilengkapi dengan fitur monitoring, histori komunikasi, serta evaluasi kinerja, sehingga menjamin pelayanan yang profesional, terukur, dan transparan.Wakapolri menekankan bahwa digitalisasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern.Selain itu, peran fungsi Samapta (Pamapta) terus diperkuat untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat di lapangan.Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.Dalam arah kebijakan ke depan, Polri juga menegaskan tiga fokus utama, yakni digitalisasi layanan kepolisian, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan antikorupsi.Peluncuran ini menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.Super App Polri kini hadir lebih lengkap mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari Transformasi Polri di era digital. PNO-12 14 Apr 2026, 17:53 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Apresiasi Satpol PP Mimika Sosialisasikan Perda Perlindungan UMKM OAP Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Aliansi Pemuda Amungsa (APA), Hellois Kemong, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM bagi Orang Asli Papua (OAP).Sebagai tokoh Pemuda Amungme, Hellois turut mengapresiasi seluruh pemuda Mimika yang terus memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua. “Puji Tuhan, perjuangan tersebut mulai membuahkan hasil,” ujarnya. Dalam rilis yang diterima dari Hellois kemong.Hellois menegaskan komitmen pemuda untuk mengawal implementasi Perda tersebut. “Kami Pemuda akan siap kawal terus supaya ini benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua,” katanya.Ia juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika agar membuat jadwal khusus untuk pembelian hasil bumi Mama-Mama Papua. Menurutnya, langkah itu penting agar penguatan perputaran ekonomi langsung dirasakan oleh Mama-Mama Papua.“Usulan ini juga agar kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat dapat dirasakan langsung,” tambah Hellois.Hellois menutup pernyataannya dengan menegaskan tujuan utama dari dorongan tersebut. “Demi kesejahteraan masyarakat Mimika yang berkeadilan,” tutup. Penulis: Hendrik Editor: GF 14 Apr 2026, 17:38 WIT
Kedubes AS di Jakarta Gelar Konferensi “Alumni United”, Rayakan 250 Tahun Kemerdekaan AS Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar konferensi perdana bertajuk “Alumni United States of America” (Alumni United) sebagai bagian dari perayaan Freedom 250, yang menandai 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (11/4/2026) ini dihadiri sekitar 400 alumni Indonesia yang pernah menempuh pendidikan di universitas Amerika Serikat maupun mengikuti program pertukaran yang didanai pemerintah dan militer AS.Konferensi ini menjadi inisiatif unggulan baru yang dirancang untuk menghubungkan, memberdayakan, dan memperkuat kolaborasi antaralumni Indonesia yang memiliki pengalaman akademik dan profesional di Amerika Serikat. Selain menjadi ruang silaturahmi, kegiatan ini juga menegaskan kedalaman hubungan strategis antara kedua negara.Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh alumni terkemuka dari berbagai bidang, mulai dari dunia perfilman, diplomasi, bisnis, hingga industri kreatif. Di antaranya penulis dan sutradara film Joko Anwar, mantan Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, CEO dan Co-founder Kopi Kenangan Edward Tirtanata, CEO Bluebird Andre Djokosoetono, serta finalis Top 8 MasterChef Indonesia Angie Wiranata.Para tokoh tersebut tampil sebagai pembicara dan moderator dalam sejumlah sesi diskusi yang membahas bagaimana pendidikan dan pengalaman pertukaran di Amerika Serikat telah membentuk perjalanan karier, karya kreatif, jalur kewirausahaan, hingga kontribusi mereka bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.Dalam sambutan pembukaan, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta, Peter M. Haymond, menegaskan pentingnya peran alumni sebagai jembatan hubungan bilateral kedua negara.“Dalam merayakan Freedom 250 – peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat – kami merasa terhormat dapat berdiri bersama para alumni Indonesia, yang talenta dan kepemimpinannya mencerminkan hal terbaik dari kemitraan kita,” ujar Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta, Peter M. Haymond, dalam sambutan pembukaannya.Ia menambahkan bahwa para alumni menjadi bukti nyata bagaimana talenta Indonesia yang dipadukan dengan kualitas pendidikan Amerika mampu melahirkan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas antarlembaga, termasuk antara angkatan bersenjata kedua negara, serta memberikan dampak sosial yang luas di Indonesia.“Masing-masing dari Anda menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika talenta Indonesia bertemu dengan keunggulan pendidikan Amerika—menciptakan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas antara angkatan bersenjata kita, serta mendukung masyarakat di seluruh Indonesia.”Selain sesi diskusi, konferensi ini juga menghadirkan berbagai pengalaman interaktif untuk mendorong jejaring dan kolaborasi langsung. Para peserta mengunjungi stan pameran yang diisi perusahaan-perusahaan Amerika serta perusahaan yang dipimpin oleh alumni, menikmati layanan foto profesional (headshot), tech corner yang menampilkan teknologi terbaru, sesi speed networking, hingga pameran proyek-proyek alumni.Melalui kegiatan ini, Alumni United diharapkan mampu membangun koneksi profesional jangka panjang serta memperkuat hubungan antarmasyarakat yang menjadi fondasi penting dalam kemitraan strategis AS–Indonesia. Program ini juga dirancang untuk mendorong kolaborasi lintas sektor, mentoring, dan pembelajaran berkelanjutan. Konferensi perdana ini menjadi simbol eratnya hubungan pendidikan, budaya, dan inovasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus membuka ruang kontribusi lebih luas bagi para alumni dalam mendukung pembangunan nasional dan hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang. (GF) 14 Apr 2026, 17:34 WIT
HUT ke-28 BP BUMN Jadi Momentum Perkuat Transformasi dan Peran Strategis untuk Negeri Papuanewsonline.com, Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah transformasi yang terus dijalankan dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara bagi kepentingan bangsa dan negara. Mengusung tema “28 Tahun BP BUMN: Bergerak dalam Transformasi, Menguatkan Peran untuk Negeri,” peringatan ini berlangsung khidmat di Jakarta, Minggu (13/4/2026).Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang BP BUMN dalam memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, serta tata kelola kelembagaan yang semakin adaptif terhadap dinamika ekonomi global dan tantangan pembangunan nasional.Dalam rangkaian peringatan tersebut, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi yang dilakukan bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah berkelanjutan untuk membangun BUMN yang lebih sehat, efisien, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.“Transformasi ini tidak mungkin terjadi tanpa komitmen bersama. Konsolidasi yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan keseriusan, BUMN mampu menjadi entitas yang lebih kuat dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Dony.Menurutnya, transformasi tersebut hanya dapat berjalan optimal melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, manajemen BUMN, maupun pihak-pihak yang terkait dalam proses penguatan kelembagaan dan tata kelola perusahaan.Salah satu bentuk nyata dari langkah transformasi itu, lanjut Dony, terlihat pada proses konsolidasi dan streamlining BUMN agar lebih fokus pada fungsi inti masing-masing serta memiliki fondasi usaha yang lebih kuat. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan perusahaan negara yang semakin profesional dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.Peringatan HUT ke-28 BP BUMN juga diwarnai dengan prosesi pemotongan tumpeng yang dilaksanakan di Kantor BP BUMN sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan dan capaian yang telah diraih selama hampir tiga dekade. Prosesi tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria, didampingi Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf dan Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.Suasana kebersamaan dan soliditas tampak kuat dalam acara tersebut, yang sekaligus menjadi simbol komitmen seluruh insan BUMN untuk terus melanjutkan agenda transformasi secara berkelanjutan. Bagi BP BUMN, peringatan ini menjadi titik pijak baru dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa mendatang.“Di usia yang ke-28 ini, BUMN telah semakin matang. Ke depan, tantangan tentu tidak semakin ringan. Kita harus tetap solid, memiliki satu visi dan satu tujuan, sehingga dapat membawa BUMN-BUMN ke depan menjadi lebih baik lagi,” ujar Dony.Ia menambahkan bahwa seluruh upaya transformasi pada akhirnya harus tetap berpijak pada tujuan utama pendirian BUMN, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat luas.“Tentu kita harus mengingat bahwa ikhtiar awal dari lahir BUMN ini ingin memberikan kontribusi maksimal bagi negara,” tutupnya.Ke depan, BP BUMN menegaskan akan terus memperkuat transformasi melalui kebijakan yang lebih tajam, pengawasan yang semakin kuat, serta sinergi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan BUMN tetap menjadi motor penggerak pembangunan nasional serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (GF) 14 Apr 2026, 17:30 WIT
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Harmonisasi Kebijakan, Kepatuhan Putusan MK Jadi Fokus Utama Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar rapat koordinasi internal untuk membahas kepatuhan pemerintah terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review sejumlah undang-undang. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat harmonisasi kebijakan nasional pasca putusan MK.Rapat yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) tersebut menyoroti masih rendahnya tingkat tindak lanjut terhadap sejumlah putusan MK. Selain itu, dibahas pula perlunya sistem koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap koreksi konstitusional yang diputuskan MK dapat dijalankan secara efektif dan konsisten.Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah dan akademisi. Dalam sambutannya, Robianto menegaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan hukum nasional.“Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipandang sebagai urusan satu institusi saja. Dibutuhkan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga agar putusan yang telah bersifat final dan mengikat benar-benar terlaksana,” ujar Robianto.Menurutnya, Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat koordinatif untuk memastikan putusan MK yang berdampak terhadap kebijakan publik dapat ditindaklanjuti secara terarah. Karena itu, rapat ini juga menjadi forum untuk memetakan berbagai hambatan implementasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun koordinasi antarinstansi.Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani Suryandari, menilai penguatan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan MK. Ia menegaskan bahwa banyak putusan MK yang berdampak lintas sektor, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial.“Putusan MK sering kali berdampak lintas sektor. Karena itu, diperlukan pola hubungan antar lembaga yang solid agar tindak lanjutnya tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Cahyani.Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ni’matul Huda, menegaskan bahwa judicial review merupakan instrumen penting untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap berada di jalur konstitusi. Ia menilai putusan MK harus segera ditindaklanjuti sesuai bentuk regulasi yang dibutuhkan.“Kita membutuhkan pedoman yang lebih jelas mengenai putusan mana yang harus segera ditindaklanjuti, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan dalam bentuk regulasi apa pelaksanaannya,” tegasnya.Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono Suroso, memaparkan pentingnya penyusunan indeks kepatuhan konstitusional sebagai alat ukur kesesuaian legislasi dan kebijakan pemerintah terhadap putusan MK.“Perlu adanya kolaborasi antar kementerian tanpa ego sektoral dalam penyusunan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi putusan akan berjalan lambat dan tidak seragam,” ujar Fajar.Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Kumham Imipas berharap dapat melahirkan rumusan kebijakan yang lebih terukur dalam mengawal pelaksanaan putusan MK, sekaligus memperkuat harmonisasi regulasi nasional sesuai amanat konstitusi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara hukum. (GF) 14 Apr 2026, 17:25 WIT
Rumah Warga di Puncak Dibakar TPNPB-OPM, TNI Perketat Operasi Keamanan dan Warga Mengungsi Papuanewsonline.com, Puncak – Situasi keamanan di Kampung Muara, Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, kembali memanas setelah sejumlah rumah warga dibakar pada Senin (13/4/26). Insiden ini diduga kuat merupakan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang tergabung dalam TPNPB-OPM Kodap III/Puncak pimpinan Lekagak Talenggen. Akibat kejadian tersebut, warga dilanda kepanikan dan terpaksa mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman demi menyelamatkan nyawa mereka.Menanggapi hal tersebut, pihak keamanan TNI segera meluncurkan operasi pengejaran terhadap para pelaku. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, membenarkan bahwa tim patroli dikerahkan secepatnya setelah menerima laporan masyarakat. "Kami bergerak cepat untuk mengamankan situasi dan melakukan penyisiran," ujarnya.Melalui pantauan udara menggunakan drone, aparat berhasil mendeteksi keberadaan sekelompok orang tak dikenal yang membawa senjata api di sekitar lokasi kejadian, yang kini menjadi target utama operasi.Untuk memulihkan rasa aman dan mencegah terulangnya aksi serupa, TNI memastikan akan meningkatkan intensitas pengamanan di wilayah tersebut. "Kami akan terus memantau dan mengawal situasi agar masyarakat bisa kembali tenang," tegas Wirya. Upaya maksimal dilakukan untuk memutus mata rantai kejahatan dan melindungi warga dari ancaman yang tidak bertanggung jawab tersebut.Di samping operasi pengejaran, personel Satgas juga turun langsung membantu korban.Tim saat ini sedang melakukan pendataan terhadap kerusakan yang terjadi serta memberikan pendampingan bagi warga yang mengungsi. Hingga berita ini rilis, aparat tetap bersiaga penuh dan melakukan pemantauan intensif di seluruh wilayah Distrik Pogoma dan sekitarnya untuk memastikan situasi kembali kondusif.  Penulis: Jid Editor: GF 14 Apr 2026, 17:21 WIT
Berita utama
Skandal 2,5 Miliar, Saksi Mengaku Serahkan Uang Ke Dr. Rosaline Irene dan Suami Pdt Sam Koibur 17 Apr 2026, 19:47 WIT
Dua Kasus Mandek di Polres Mimika, Pengacara dan Ketua KPK Tagih Kepastian Hukum 17 Apr 2026, 19:21 WIT
TPNPB Kodap XVI Yahukimo Klaim Serang Rombongan Aparat di Jalan Seredala, Ancam Lanjutkan Aksi 17 Apr 2026, 19:11 WIT
SK PLT Kepala OPD Nduga Diduga Ilegal, Kepala BKD Mengaku Tak Mengetahui 17 Apr 2026, 10:17 WIT
Tanah Ulayat Dipakai Tanpa Ganti Rugi, Kuasa Hukum Somasi Kadis PUPR Mimika 16 Apr 2026, 16:32 WIT
Berita Terbaru
Pemkab Mimika Serahkan Dua Rumah Dinas Kejari, Bupati: Bukan Gratifikasi, Tapi Kerja Sama 18 Apr 2026, 19:17 WIT
Amankan Misi Kemanusiaan, Kodim 1714/Puncak Jaya Pimpin Pengamanan Gubernur Tinjau Korban Insiden 18 Apr 2026, 19:06 WIT
BGN Kucurkan Hampir 1 Triliun Per Hari Untuk MBG Dari Aceh Hingga Papua 18 Apr 2026, 18:58 WIT
Terancam Hukuman Berat, Pembunuh “LN” Di Kwamki Narama Berhasil Ditangkap 18 Apr 2026, 18:52 WIT
Harga Bahan Baku Naik Dratis, Air Minum Dwi Koala Naik Harga 18 Apr 2026, 18:45 WIT
Berita Populer
BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT
Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT
Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT
Calon Bupati Mimika Nomor Urut 01 JR Diduga Punya Hubungan Terlarang Dengan Seorang Wanita 21 Nov 2024, 14:36 WIT
Ini Sosok Anggota Brimob Terduga Pelaku Yang Aniaya Anak di Tual Hingga Tewas 20 Feb 2026, 01:46 WIT
Masuk Penyidikan Kejati Papua,Pembangunan Venue Aerosport Dikerjakan Bos Chang 10 Apr 2025, 20:27 WIT
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT