Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Dana Otsus Triwulan I 2026 Disalurkan Ke 16 Daerah Papua, Penyaluran Tercepat Sejak Implementasi
Papuanewsonline.com, Papua – Wakil Menteri Dalam Negeri
(Wamendagri) Ribka Haluk mengumumkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun
Anggaran 2026 Triwulan I telah berhasil disalurkan kepada 16 daerah di wilayah
Tanah Papua. Penyaluran dana ini dilakukan setelah pemerintah daerah (Pemda)
terkait memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang telah
ditetapkan secara ketat. "Beberapa daerah telah berhasil merealisasikan
Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen karena telah memenuhi semua persyaratan administrasi
dan prosedur yang berlaku," ujar Ribka. (26/2/26)Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per
tanggal 19 Februari 2026, Dana Otsus Triwulan I telah ditransfer ke Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) pada 13 Pemda. Daerah yang pertama kali menerima dana antara lain Kabupaten
Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, Kota
Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, serta Provinsi Papua,
Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian tiga kabupaten lainnya yaitu Merauke, Jayawijaya,
dan Sarmi telah menerima alokasi dana pada tanggal 23 Februari 2026.Total dana yang disalurkan terdiri atas komponen Dana Otsus
1 persen, 1,25 persen, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dengan jumlah
yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Contohnya, Provinsi Papua menerima dana sebesar Rp166,38
miliar, Provinsi Papua Selatan Rp91,56 miliar, Provinsi Papua Barat Daya
Rp84,61 miliar, Kabupaten Yahukimo Rp142,06 miliar, serta Kabupaten Pegunungan
Bintang Rp94,90 miliar. Ribka menjelaskan bahwa penyaluran tahun ini menjadi yang
tercepat sejak implementasi Undang-Undang (UU) Otsus, dengan tahap pertama
dimulai pada bulan Februari, jauh lebih awal dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya yang umumnya dilakukan pada April atau Mei.Percepatan penyaluran ini didukung oleh peningkatan
interoperabilitas sistem keuangan daerah melalui integrasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta
sistem perencanaan Bappenas."Terjadi kemajuan signifikan dalam percepatan dan
perbaikan tata kelola penyaluran Dana Otsus pada tahun 2025 dan 2026. Integrasi
sistem sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses
penyaluran," jelasnya. Ribka juga mengimbau daerah yang belum menyelesaikan
persyaratan untuk segera menuntaskan kewajiban tersebut agar pelayanan publik
pada triwulan pertama dapat berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa Dana Otsus difokuskan pada sektor
prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga ketepatan
waktu penyaluran sangat menentukan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:41 WIT
Dinkes Mimika Gencar Kendalikan Malaria Dan Tbc, Sediakan 2 Juta Tes Malaria
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Mimika terus menggencarkan upaya pengendalian dua penyakit menular
utama, yaitu Malaria dan Tuberkulosis (TBC). Kepala Dinas Kesehatan Mimika,
Reynold Ubra, Menurutnya, kedua penyakit tersebut menjadi prioritas utama dalam
program kesehatan daerah karena masih memiliki dampak signifikan bagi
masyarakat.Dalam upaya menurunkan angka kejadian Malaria, Reynold
menekankan pentingnya pengendalian faktor lingkungan yang berpotensi menjadi
sarang nyamuk penular. Pihaknya tidak hanya bekerja secara mandiri, tetapi juga
aktif melibatkan masyarakat dalam gerakan pemberantasan sarang nyamuk. "Kami meningkatkan peran Puskesmas Pembantu (Pustu)
untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan masyarakat serta kader kesehatan.
Upaya ini meliputi pengadaan sebanyak 2 juta tes malaria untuk mendukung
deteksi dini," jelas Reynold Ubra.Sementara itu, Tuberkulosis (TBC) menjadi salah satu
indikator kunci pembangunan kesehatan di Kabupaten Mimika yang masih menghadapi
tantangan berat. Tantangan utama bukan hanya mencapai target yang ditetapkan,
tetapi jumlah kasus yang ditemukan jauh lebih banyak dari perkiraan awal."Untuk deteksi TBC, kami menyediakan anggaran tiga kali
lipat dari perkiraan, sekitar Rp50.000 per tes. Dari target awal deteksi 15.000
suspek, kami justru menemukan 2.000 kasus positif. Meskipun menjadi beban, hal
ini harus kita tangani dengan serius," ungkapnya. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat 10.000
hingga 15.000 suspek TBC yang diperiksa, dengan angka kasus positif yang selalu
berada di atas perkiraan.Meskipun angka penemuan kasus tinggi, prevalensi TBC di
Mimika jika dibandingkan dengan rata-rata nasional tergolong lebih rendah,
dengan angka 700 kasus per 100.000 penduduk atau sekitar tiga kali lebih rendah
dari angka nasional. "Target kami adalah meningkatkan deteksi kasus TBC
sekaligus memastikan keberhasilan pengobatan," tegasnya, menambahkan bahwa
capaian keberhasilan pengobatan di Mimika tahun 2025 baru mencapai 76,6%, jauh
di bawah target nasional sebesar 95%. Untuk memutus rantai penularan, Dinkes
Mimika melakukan berbagai inovasi termasuk memberikan edukasi dan buku pedoman
kepada pasien. "Kami sangat bersyukur telah mendapatkan DPA, sehingga
pengobatan TBC tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah. Kita bisa menangani
langsung di tingkat kampung, termasuk meningkatkan terapi pencegahan bagi anak
di bawah 15 tahun yang tinggal serumah dengan pasien TBC," pungkas Reynold
Ubra. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:37 WIT
Ini Isi Deklarasi Bersama Konflik Sosial Kapiraya, Suku Kamoro Dan Mee Berkomitmen Jaga Harmoni
Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah deklarasi bersama telah
resmi disahkan dalam rapat koordinasi dan harmonisasi penanganan konflik sosial
wilayah Kapiraya, yang diadakan di Ballroom Grand Hotel Tembaga, Timika,
Kabupaten Mimika (25/2/26). Hal ini merupakan hasil musyawarah bersama berbagai
pihak terkait dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang muncul dan
menciptakan kondisi kondusif bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.Deklarasi yang terdiri dari lima poin penting ditetapkan
oleh Tim Penanganan Konflik Sosial dan Tim Harmonisasi Kapiraya, bersama
masyarakat adat suku Kamoro dan suku Mee dari wilayah Provinsi Papua Tengah. Isi deklarasi memuat
komitmen bersama untuk menjalankan rencana aksi terpadu sebagai dasar
operasional dalam menangani setiap permasalahan. Selain itu, pihak terkait akan melakukan sinkronisasi data
dan batasan wilayah secara teliti untuk menghindari kesalahpahaman antar
kelompok serta mencegah terjadinya tumpang tindih masalah yang dapat mengganggu
ketertiban.Dalam deklarasi tersebut juga ditegaskan pentingnya menjamin
keamanan, stabilitas, dan kedamaian selama proses harmonisasi serta verifikasi
di lapangan berlangsung. Semua pihak diwajibkan menghormati dan menjunjung tinggi
eksistensi suku Kamoro dan suku Mee sebagai pemilik sah hak ulayat di wilayah
Kapiraya, sesuai dengan sejarah panjang dan hukum adat yang berlaku secara
turun temurun.Rapat koordinasi dihadiri oleh sejumlah pejabat utama
termasuk Bupati Mimika, Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai beserta jajaran
Forkopimda masing-masing kabupaten, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Papua Tengah, serta unsur terkait dari tingkat provinsi dan kabupaten.
Seluruh tokoh adat juga turut hadir dan memberikan dukungan
penuh terhadap deklarasi bersama ini. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:34 WIT
Tim Khusus Polda Papua Tengah Selidiki Pembubaran Aksi Blokade Mimika, 3 Orang Terluka
Papuanewsonline.com, Timika – Kapolres Mimika AKBP
Billyandha Hildiario Budiman mengkonfirmasi bahwa tim khusus dari Polda Papua
Tengah termasuk unsur Profesi dan Pembinaan (Propam) tengah melakukan
penyelidikan mendalam terkait pembubaran aksi blokade yang terjadi di Jalan
Ahmad Yani kawasan Gorong-gorong pada malam hari Senin (23/2/26).Pernyataan ini disampaikan saat beliau ditemui di Grand
Tembaga Hotel pada hari Rabu (25/2/26). "Kami telah menunjuk tim khusus
dari Polda untuk menjalankan investigasi menyeluruh, dan seluruh proses sedang
berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," ujarnya dengan nada
yang tegas.Kapolres menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat
keamanan merupakan langkah terakhir setelah serangkaian upaya persuasif telah
dilakukan.Menurutnya, massa telah menunjukkan perilaku yang tidak
terkendali dengan melakukan berbagai tindakan seperti pembakaran, penjarahan,
serta penghancuran properti masyarakat dan kendaraan dinas kepolisian. "Kami telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai Standar
Operasional Prosedur (SOP), mulai dari memberikan imbauan secara bertahap,
melakukan teguran, hingga akhirnya mengambil langkah represif sebagai pilihan
terakhir," jelasnya.Dalam proses pembubaran aksi tersebut, terdapat tiga orang
yang mengalami luka-luka, di mana salah satunya diduga terkena dampak peluru
karet. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit
terdekat dan kondisi mereka kini dalam keadaan stabil. "Kami telah melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit
untuk memastikan kondisi para korban. Pihak kepolisian siap untuk bertanggung
jawab sepenuhnya dan akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi mereka yang
terluka," jelas Billyandha.Ia menambahkan bahwa langkah tegas yang diambil bertujuan
untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih luas bagi masyarakat umum. "Kita terpaksa mengambil tindakan tegas karena situasi
sudah tidak bisa dibiarkan berkembang. Massa telah melakukan tindakan
mengkhawatirkan seperti membakar dan merusak aset publik, bahkan kendaraan
dinas kami diserang dengan senapan angin dan anggota kami dilempar benda berat.
Banyak juga warga yang merugi karena toko mereka dijarah,"
pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:25 WIT
PH Helena Beanal Protes Keras: Ganti Rugi Bundaran Cendrawasih ke PT Petrosea Dinilai Cacat Hukum
MIMIKA, Papuanewsonline.com – Polemik ganti rugi lahan pembangunan Bundaran Jalan Cendrawasih, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, kembali memanas.Kuasa hukum Ibu Helena Beanal, Advokat Jermias M. Patty, S.H., M.H, secara resmi melayangkan surat keberatan kepada Ketua Tim Terpadu Pemkab Mimika, Evert Lukas Hindom.
Intinya tegas, pembayaran ganti rugi kepada PT Petrosea Tbk dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah dan mengabaikan hak masyarakat adat.Berdasarkan surat bernomor 015/JMP-Rek/XII/2025, tanggal 10 Desember 2025, yang diterima, Papuanewsonline.com, Kamis ( 26 / 2 ) menyebutkan Tim Terpadu telah memutuskan proses ganti rugi kepada PT Petrosea Tbk berdasarkan putusan pengadilan.
Namun, pihak Helena Beanal menilai keputusan tersebut keliru dan berpotensi melanggar hak ulayat Orang Asli Papua (OAP).
Putusan Pengadilan Justru Menolak Gugatan
Dalam dokumen yang disampaikan, Kuasa Hukum mengurai isi, Putusan PN Timika Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Tim (26 November 2024).Dalam pokok perkara: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sedangkan kata PH Helena Beanal, Putusan Banding PT Jayapura Nomor 7/PDT/2025/PT JAP (13 Maret 2025), menguatkan putusan PN Timika.
Menurut Jermias Patty, putusan tersebut justru tidak bisa dijadikan dasar legitimasi pembayaran kepada PT Petrosea.
“Dalam amar putusan, gugatan ditolak seluruhnya. Artinya tidak ada pengesahan hak yang bisa dijadikan dasar pembayaran sepihak,” tegasnya dalam surat keberatan.
Eksepsi Ditolak, Bukan Pengakuan Hak
Kuasa hukum juga menyoroti bagian eksepsi yang ditolak pengadilan, termasuk terhadap, Renold Donny Kabiyai, PT Petrosea (pemegang SHGB No. 0668), Kepala Dinas PUPR Mimika dan Kapolres Mimika.
Penolakan eksepsi, menurutnya, bukan berarti mengesahkan kepemilikan mutlak atas tanah tersebut, melainkan hanya menyatakan keberatan formil tidak diterima.
“Ini bukan putusan yang menyatakan PT Petrosea berhak atas ganti rugi tanah adat,” tulisnya.
Surat Gubernur 1994 Diangkat Kembali Dalam ArgumentasinyaPihak Helena Beanal mengacu pada Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 593/2436/SET tertanggal 30 Juli 1994, yang secara eksplisit mewajibkan, penyelesaian tuntas dengan masyarakat adat sebelum pembangunan dilakukan, pelepasan tanah harus selesai sesuai prosedur hukum, dan sengketa diselesaikan secara persuasif dan koordinatif.
Kuasa hukum menilai, prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan secara utuh dalam kasus Bundaran Cendrawasih.
Data SHGB Dipertanyakan
Tim hukum juga menyoroti data dari aplikasi “Sentuh Tanah” Kementerian ATR/BPN yang menunjukkan perbedaan luasan bidang HGB, yaitu SHGB No. 0668 tercatat 42.459 m², data NIB 00668: 12.743 m², data lain: 12.740 m² dan Area camp PT Petrosea: 29.719 m².
" Perbedaan ini dinilai perlu klarifikasi terbuka karena menyangkut objek ganti rugi yang telah dibangun fasilitas umum, " ujarnya.Ancaman Aksi Pemalangan
Surat tersebut juga memuat peringatan keras. " Jika Ibu Helena Beanal tidak diakui sebagai penerima ganti rugi atas tanah ulayat tersebut, maka pihak keluarga ahli waris Alm. Dominikus Beanal akan menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk, melakukan aksi pemalangan lokasi Jalan Bundaran Cendrawasih sampai ada pengakuan hak Orang Asli Papua (OAP).
Pernyataan ini berpotensi memicu ketegangan sosial apabila tidak segera direspons secara transparan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
Desakan Evaluasi Keputusan Tim Terpadu
Kuasa hukum meminta Ketua Tim Terpadu, yang juga menjabat Asisten III Pemkab Mimika, untuk mengkaji ulang keputusan pembayaran, menginformasikan kepada Bupati Mimika dan menghindari gejolak keluarga besar ahli waris.
Kasus ini membuka kembali pertanyaan klasik di Papua, apakah pembangunan benar-benar berjalan seiring dengan penghormatan hak ulayat masyarakat adat?.
" Jika pembayaran telah dilakukan tanpa penyelesaian tuntas dengan pemilik hak adat, maka persoalan ini bukan hanya sengketa perdata, tetapi bisa berkembang menjadi konflik sosial, " Tegasnya.
Kini bola panas ini ada di Pemerintah Kabupaten Mimika. Apakah keputusan Tim Terpadu akan dievaluasi? ataukah polemik ini akan berlanjut ke meja hijau dan jalanan?.Hingga saat ini Pemkab Mimika belum dapat menjawab surat keberatan dari Pengacara Helena Beanal, akhirnya pengacara sudah melayangkan surat somasi pertama dan kedua, kepada Bupati Mimika, Johanis Rettob.Nantikan Beritanya Pada Edisi Berikutnya....?Penulis : Nerius Rahabav
26 Feb 2026, 12:57 WIT
Pemprov Papua Tengah Gelar Rakor Harmonisasi Konflik Kapiraya, Tim Siap Berangkat 27 Februari
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Provinsi Papua
Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat
Koordinasi (Rakor) dan Harmonisasi penanganan konflik sosial di wilayah
Kapiraya di Grand Tembaga Hotel Timika. Kegiatan ini menghadirkan tiga Bupati
beserta Forkopimda dari Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, serta perwakilan
Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua Tengah, tokoh dan lembaga adat, hingga
para kepala OPD terkait.Rakor ini bertujuan sebagai upaya penyelesaian konflik
sekaligus menetapkan jadwal pertemuan tim dari masing-masing kabupaten untuk
berdialog langsung dengan masyarakat, dengan kesepakatan tim akan berangkat ke
Kapiraya pada Jumat (27/2/26).Gubernur Papua Tengah yang diwakili Staf Ahli Bidang
Pemerintahan dan Umum Merten Ukago menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi
langkah penting untuk menyelaraskan langkah dalam mewujudkan perdamaian
berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah tidak hadir untuk menentukan batas
dari sisi birokrasi, melainkan memfasilitasi masyarakat adat agar dapat duduk
bersama, saling menghormati, dan menyepakati tanda-tanda alam serta batas
ulayat yang telah ada secara turun-temurun. "Fokus utama kita bukan mengenai batas administrasi
antar kabupaten, melainkan mendengarkan suara nurani dan sejarah yang
diwariskan leluhur melalui masyarakat adat yang memiliki hak ulayat di daerah
tersebut," ujarnya.Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus lahir dari
kesepakatan murni masyarakat adat yang memegang teguh adat istiadat leluhur. Rapat diharapkan menghasilkan pemahaman bersama berbasis
pengakuan hak ulayat dan sejarah adat, komitmen antar pemerintah kabupaten
untuk mendukung kesepakatan damai para tokoh adat, serta suasana kondusif agar
masyarakat dapat menentukan batas wilayah sesuai tatanan adat. Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii
selaku moderator menyampaikan bahwa masing-masing kabupaten telah membentuk tim
harmonisasi dan melakukan persiapan menyeluruh. "Tim sudah siap dan ketiga Bupati menyepakati untuk
menyerahkan kesempatan kepada pemilik hak ulayat untuk berbicara dan berdiskusi
dalam semangat kekeluargaan," ujarnya. Dalam rakor tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian yang
dilakukan bukan mengenai batas administrasi pemerintahan, melainkan hak ulayat
tapal batas adat yang melibatkan suku Kamoro dan Mee asli. Rapat ditutup dengan pernyataan sikap bersama tim penanganan
konflik sosial dan tim Harmonisasi dari ketiga kabupaten, bersama unsur
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, serta masyarakat
adat suku Kamoro dan Mee. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:21 WIT
Sat Binmas Polres Boven Digoel Serahkan Alat Pendukung Kepada Satpam Kota Tanah Merah
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Satuan Pembinaan
Masyarakat (Sat Binmas) Polres Boven Digoel melalui bidang Binkamsa menggelar
aksi seru untuk memperkuat sistem keamanan swakarsa di Kota Tanah Merah.
Kegiatan utama yang dilakukan adalah menyerahkan borgol plastik dan stiker
himbauan layanan Call Center 110 ke beberapa pos satuan pengamanan (Satpam)
yang ada di wilayah tersebut.Acara yang digelar mulai pukul 11.45 WIT ini dipimpin
langsung oleh Kasat Binmas AKP Gaffar beserta personelnya. Tak hanya sekadar
memberikan barang, mereka juga turut menyebarkan informasi penting terkait
Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengamanan Swakarsa,
serta menginformasikan proses rekrutmen satpam yang sedang berlangsung. Beberapa lokasi yang menjadi tujuan distribusi antara lain
Pos Satpam Kantor DPRD Kabupaten Boven Digoel, Bank BPD Kabupaten Boven Digoel,
Bank BRI Unit Tanah Merah, dan Kantor PLN Tanah Merah. Setiap pos mendapatkan 4
buah borgol plastik dan 2 buah stiker himbauan.Tak berhenti sampai di situ, tim dari Sat Binmas juga
memberikan pemahaman mendalam dan demonstrasi langsung tentang cara menggunakan
borgol plastik dengan benar. Mereka juga menjelaskan mekanisme menghubungi Call Center
110 sebagai saluran cepat tanggap dari pihak Kepolisian jika terjadi keadaan
darurat atau masalah keamanan.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konkret untuk
meningkatkan kapasitas pos-pos Satpam di Kota Tanah Merah dalam menjalankan
tugas pengamanan swakarsa. Diharapkan, dengan adanya alat bantu dan pengetahuan baru
ini, para satpam dapat lebih siap dan efektif dalam menangani situasi yang
mungkin terjadi, serta dapat segera berkoordinasi dengan pihak berwenang
melalui layanan 110 untuk penanganan lebih lanjut. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Feb 2026, 13:18 WIT
Jhon Wempi Wetipo dan Feliks Wanggai Diduga Ikut Terima Fee Proyek 135 Miliar Wamena
Papuanewsonline.com, Jayapura - Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Papua hingga kini belum menetapkan tersangka dalam skandal dugaan
korupsi di lingkungan Universitas Baliem Papua di Wamena, Provinsi Papua
Pegunungan.Dari data dan informasi yang diperoleh Papuanewsonline.com Kamis
(26/2/2026), menyebutkan, nama mantan Wamendagri Jhon Wempi Wetipo dan Mantan
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Feliks Wanggai ikut menerima Fee dari
skandal dugaan korupsi ini.Diketahui penyidik Kejati Papua telah melakukan
penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan dalam kawasan
Kampus Universitas Baliem Papua, namun tak kunjung menetapkan tersangka dalam
perkara tersebut.Skandal pekerjaan tersebut melalui Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2024.Dalam perkara ini, penyidik Kejati Papua telah memeriksa
enam orang saksi, baik dari Pemprov Papua Pegunungan maupun kontraktor, selain
itu penyidik juga mengamankan sejumla dokumen.Dalam kasus ini berawal dari kontrak pada bulan Juni 2024
dengan PT. NM untuk pembangunan gedung rektorat Universitas Baliem Papua Wamena
dan sarana penunjang lain dengan total nilai Rp135.767.000.000,-.Anggaran bersumber dari dana tambahan infrastruktur
(DTI) tahun anggaran 2024 dengan waktu pelaksanaan 196 hari kalender, namun
pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dana tambahan infrastruktur
tidak boleh digunakan untuk pembangunan gedung sehingga dilakukan dengan
menggunakan adendum format baru berupa surat perjanjian kontrak gabungan lumsum
dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi dengan mengubah nama pekerjaan
menjadi pembangunan jalan dalam kawasan kampus Universitas Baliem Papua tahun
anggaran 2024.Atas Perubahan ini berdampak langsung ke anggaran awal
Rp 135.767.000.000 Miliar menjadi Rp 68.251.610.000, Miliar dengan selisih
bagai bumi dan langit.Proyek Dilaksanakan Tanpa konsultan Perencanaan dan
Pengawasan Fakta yang cukup menarik Dinas PUPR Papua Pegunungan
melaksanakan pembangunan jalan yang dikerjakan PT. NM, tidak ada perencanaan
dan pengawasan yang dikerjakan pada awal November dan berakhir 31 Desember
2024.Diduga Fee Mengalir Ke Sejumah Pejabat Termasuk Mantan
Wamendagri Jhon Wempi Watipo dan Manntan Pj Gubernur Papua Pegunungan
Feliks Wanggai, Kepala Dinas PU, Kabid Bina Marga dan Kontraktor PelaksanaDari Pembayaran uang muka sebesar Rp 13.650.322.000 atau 20%
yang digunakan untuk mobilisasi BBM dan operasional serta pajak dan ada yang
diserahkan penyedia jasa kepada para pihak sebesar Rp 8 miliar.Dari laporan hasil pemeriksaan BPK ditemukan kerugian
Negara senilai Rp 8.497.624.000. Penulis : Hendrik
Editor : GF
26 Feb 2026, 13:05 WIT
Skandal Korupsi 135 Miliar di Universitas Baliem Masih Mengendap di Kejati Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua hingga kini belum menetapkan tersangka dalam skandal dugaan korupsi di lingkungan Universitas Baliem Papua di Wamena, Papua Pegunungan.Dari data dan informasi yang diperoleh Media Papuanewsonline.com Kamis (26/2/2026), menyebutkan, penyidik Kejati Papua telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan dalam kawasan Kampus Universitas Baliem Papua, namun tak kunjung menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.Skandal pekerjaan tersebut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2024.Dalam perkara ini, penyidik Kejati Papua telah memeriksa enam orang saksi, baik dari Pemprov Papua Pegunungan maupun kontraktor, selain itu penyidik juga mengamankan sejumla dokumen.Diketahui kasus ini berawal dari kontrak pada bulan Juni 2024 dengan PT. NM untuk pembangunan gedung rektorat Universitas Baliem Papua Wamena dan sarana penunjang lain dengan total nilai Rp135.767.000.000,-.Anggaran bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI) tahun anggaran 2024 dengan waktu pelaksanaan 196 hari kalender, namun pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dana tambahan infrastruktur tidak boleh digunakan untuk pembangunan gedung sehingga dilakukan dengan menggunakan adendum format baru berupa surat perjanjian kontrak gabungan lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi dengan mengubah nama pekerjaan menjadi pembangunan jalan dalam kawasan kampus Universitas Baliem Papua tahun anggaran 2024.Atas Perubahan ini berdampak langsung ke anggaran awal Rp 135.767.000.000 Miliar menjadi Rp 68.251.610.000, Miliar dengan selisih bagai bumi dan langit.Skandal Pembangunan Dilaksanakan Tanpa konsultan Perencanaan dan Pengawasan Fakta yang cukup menarik Dinas PUPR Papua Pegunungan melaksanakan pembangunan jalan yang dikerjakan PT.NM, namun tidak ada perencanaan dan pengawasan yang dikerjakan pada awal November dan berakhir 31 Desember 2024.Fee Mengalir Ke Sejumah Pejabat Termasuk Pj Gubernur Feliks WanggaiDari Pembayaran uang muka sebesar Rp13.650.322.000 atau 20 persen yang digunakan untuk mobilisasi BBM dan operasional serta pajak dan ada yang diserahkan penyedia jasa kepada para pihak sebesar Rp 8 miliar.Dari laporan hasil pemeriksaan BPK ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp8.497.624.000.Publik kini mendesak Kejati Papua segerah menetapkan tersangka dalam skandal korupsi ini.Penulis: HendrikEditor. : Galang Fadila
26 Feb 2026, 12:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
