Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Disambut Tarian Adat Penuh Kehangatan, AKBP Alredo Rumbiak Resmi Jabat Kapolres Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana penuh kebudayaan dan keakraban menyelimuti Markas Komando Polres Mimika, Mile 32, Kuala Kencana, Selasa (14/7/2026). AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, S.I.K., M.Tr., Mil secara resmi mengemban amanah baru sebagai Kepala Kepolisian Resor Mimika. Didampingi istri tercinta, Ny. Asih Alredo, kedatangan beliau disambut dengan tarian adat khas Suku Kamoro, Biak, serta tradisi persaudaraan Pedang Pora yang penuh makna.Momen penyambutan yang begitu kental dengan identitas budaya Papua ini membuat Kapolres baru merasa sangat terharu dan bangga. “Sambutan ini luar biasa, menyentuh hati. Diterima dengan tarian adat dari tanah tempat kita mengabdi, menjadi semangat besar bagi saya untuk bekerja lebih dekat lagi dengan seluruh elemen masyarakat Mimika,” ungkap Alredo Dalam langkah awal kepemimpinannya, Alredo menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan menyempurnakan apa yang telah dirintis para pendahulu.“Kita pertahankan hal-hal baik yang sudah berjalan, lalu kita tingkatkan lagi kualitas keamanan dan pelayanan publik. Tugas utama kita tetap sama: hadir melindungi, mengayomi, dan melayani sepenuh hati demi rasa aman warga,” ujarnya tegas.Pondasi utama yang akan diperkuat terlebih dahulu adalah kekokohan internal institusi. Seluruh unsur kepolisian, termasuk Satgas Operasi Damai Cartenz 2026, Brimob, hingga Pasukan Gegana, harus bersatu padu menjadi satu kekuatan yang utuh.“Jika rumah kita sudah kokoh dan bersatu, barulah kita bisa bergerak kuat bersinergi bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Timika,” tambahnya.Penulis: JidEditor: OF
15 Jul 2026, 09:14 WIT
Kapolres Baru Alredo Rumbiak: Perkuat Soliditas Dulu, Lalu Sinergi Luas Demi Mimika Aman
Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Kepolisian Resor Mimika yang baru menjabat, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, menegaskan arah langkah awal kepemimpinannya. Ia menempatkan penguatan persatuan dan kesolidan seluruh jajaran di lingkungan Polres Mimika sebagai prioritas utama dan langkah pertama yang harus segera dilakukan. Hal ini menjadi fondasi kokoh sebelum melangkah membangun kerja sama yang lebih luas dengan pihak lain. (13/7/26) “Kita tidak akan memulai dari awal lagi, melainkan melanjutkan dan menyempurnakan semua program positif yang telah dirintis pimpinan sebelumnya. Apa yang sudah berjalan baik, akan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang tulus bagi seluruh masyarakat Mimika,” tegas Alredo.Ia menjelaskan, di wilayah Mimika bertugas berbagai unsur kepolisian, mulai dari jajaran Polres, Brimob, hingga sejumlah Satuan Tugas yang ditugaskan. Semua elemen ini harus dipersatukan dalam satu visi dan tujuan yang sama.“Jika internal kita belum bersatu dan solid, mustahil kita bisa bekerja sama dengan baik bersama pihak lain. Kekuatan satu suara adalah kunci utama kita,” ujarnya.Setelah fondasi kekompakan internal terbangun dengan kuat, langkah selanjutnya adalah memperluas sinergi erat bersama TNI, Pemerintah Daerah, serta seluruh unsur dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dengan kekuatan internal yang kokoh dan kerja sama lintas sektor yang harmonis, Alredo sangat optimis keamanan di Mimika akan terjaga kondusif dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri makin kuat.Penulis: JidEditor: OF
15 Jul 2026, 09:11 WIT
Mimika Miliki Payung Hukum Air Bersih: Draf Ranperda Diserahkan UNICEF, Jamin Layanan Berkelanjutan
Papuanewsonline.com, Mimika - Sebuah tonggak sejarah baru terukir di lantai dua Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Selasa pagi. Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi menerima penyerahan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dari UNICEF Papua. Langkah krusial ini menjadi kunci masa depan layanan air bersih dan sanitasi bagi ratusan ribu warga, sekaligus melengkapi pengelolaan infrastruktur yang selama ini dibangun PT Freeport Indonesia dan jaringan PDAM yang melayani 14 ribu sambungan, namun belum memiliki landasan hukum yang jelas. (14/7/26) Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, jajaran pimpinan daerah, Ketua BAPEMPERDA DPRK Mimika Iwan Anwar, perwakilan UNICEF Papua, PT Freeport Indonesia, serta berbagai mitra pembangunan. Selama enam bulan terakhir, sejak Januari 2026, penyusunan draf ini dilakukan melalui diskusi mendalam, konsultasi dengan lima direktorat di berbagai kementerian terkait, serta melibatkan partisipasi masyarakat guna memastikan aturan yang dihasilkan kuat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.Perwakilan UNICEF Papua, Reza, menegaskan bahwa air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia yang diakui dunia internasional.“Infrastruktur saja tak cukup, layanan ini ibarat tubuh yang butuh tulang, ia butuh regulasi, kelembagaan yang jelas, dan sistem pendanaan yang kuat agar tetap hidup dan bermanfaat selamanya,” ujarnya. Draf ini disusun agar Mimika memiliki landasan yang setara dengan kota-kota maju di Indonesia, sehingga pengelolaan air dapat berjalan secara profesional dan mandiri.Wakil Bupati Emanuel Kemong menyambut langkah ini dengan penuh antusiasme, menekankan pentingnya sinergi semua pihak demi mewujudkan Mimika yang sehat dan bersih. Sementara itu, Ketua BAPEMPERDA Iwan Anwar menegaskan keseriusan DPRK untuk segera membahas dan mengesahkan draf ini tahun ini juga, meskipun padat agenda. Ia menyoroti kondisi sumur yang mulai tercemar di beberapa wilayah, serta menekankan agar lembaga pengelola nantinya dikelola oleh putra daerah yang berkompeten demi menjaga kepentingan warga selamanya.Penyerahan dokumen ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah nyata menjamin masa depan warga. Dengan payung hukum yang kokoh, kekayaan sumber daya alam Mimika kini disertai pula jaminan pelayanan dasar yang layak, beradab, dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang secara berkelanjutan.Penulis: JidEditor: OF
15 Jul 2026, 09:05 WIT
Resmi Dibuka! MTQ I Papua Tengah di Mimika, Lahirkan Generasi Qurani & Perkuat Persatuan
Papuanewsonline.com, Mimika – Musabaqah Tilawatil Quran Pertama Tingkat Provinsi Papua Tengah resmi dibuka secara megah di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (14/7/2026). Ajang bersejarah ini berlangsung selama tiga hari hingga 16 Juli 2026, dibuka secara simbolis oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Ukkas didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong serta para pemimpin daerah. Kegiatan perdana ini diikuti kafilah dari tujuh kabupaten: Mimika, Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Puncak, dan Puncak Jaya.Mengusung tema “Al-Quran di Hati, Harmoni di Bumi”, MTQ ini bukan sekadar perlombaan, melainkan upaya membangun karakter berlandaskan nilai luhur serta menjaring qari dan qoriah terbaik untuk mewakili daerah di ajang nasional bulan September mendatang.Berbagai cabang dipertandingkan, mulai dari seni baca Al-Quran, hafalan, kaligrafi, hingga karya tulis ilmiah. Semangat kegiatan ini selaras dengan semboyan Mimika: Eme Neme Yauware, Bersatu Bersaudara Kita Membangun.Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menyambut hangat kehadiran seluruh peserta dan menyebut momentum ini bersejarah bagi Provinsi Papua Tengah. “Ini bukan sekadar lomba, melainkan sarana mempererat persaudaraan dan memperkokoh persatuan. Mari jadikan ajang ini untuk memperkuat kecintaan pada Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan,” ujarnya. Ia berpesan agar peserta berlomba dengan akhlak mulia, dan dewan hakim bekerja secara adil serta transparan.Staf Ahli Gubernur Ukkas menegaskan pembangunan Papua Tengah tidak hanya soal fisik, tetapi juga membangun manusia yang cerdas dan berkarakter. “Nilai Al-Quran tentang keadilan, kasih sayang, dan kedamaian adalah fondasi kerukunan di tengah keberagaman suku dan budaya kita,” tegasnya. Harapannya, semangat luhur ini terus terjaga agar daerah senantiasa aman, damai, dan harmonis menuju masa depan yang cerah.Penulis: JidEditor: OF
15 Jul 2026, 09:02 WIT
Papua Berstatus Siaga, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat 15–16 Juli
Papuanewsonline.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca untuk periode 15 hingga 16 Juli 2026. Pada hari pertama, Provinsi Papua menjadi satu-satunya wilayah yang berstatus Siaga, berpotensi dilanda hujan lebat hingga sangat lebat. Sementara wilayah lain di Indonesia juga diimbau waspada terhadap hujan sedang hingga lebat serta angin kencang yang membentang di berbagai pulau.Peringatan untuk rabu 15 Juli, menempatkan Papua pada tingkat kewaspadaan tertinggi di antara wilayah lain. Wilayah Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat masuk kategori Waspada karena berpotensi hujan sedang hingga lebat. Selain itu, sejumlah daerah di Tanah Air mulai dari Banten, Sumatera Utara, Gorontalo, hingga Maluku dan Nusa Tenggara Timur diingatkan waspada terhadap angin yang bertiup kencang.Pada hari berikutnya, 16 Juli, status siaga khusus tidak lagi berlaku. Namun, cuaca berpotensi tidak kalah mengingatkan.Wilayah yang masuk kategori Waspada meluas mencakup Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku, serta wilayah Papua dan Papua Pegunungan. Masih ada kemungkinan hujan dengan intensitas bervariasi yang bisa disertai angin yang cukup kuat.Peringatan dini angin kencang pada 16 Juli tetap mencakup wilayah yang cukup luas, seperti Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga provinsi-provinsi di kawasan Sulawesi. Masyarakat di wilayah-wilayah yang disebutkan diminta mewaspadai potensi dampak cuaca ekstrem, seperti banjir, genangan air, hingga longsor di daerah rawan.Penulis: JidEditor: OF
15 Jul 2026, 08:58 WIT
Wabup Emanuel: Dana Otsus Mimika Harus Fokus Bermanfaat Langsung Bagi Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Mimika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan arah pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur. Kedua sumber dana besar ini wajib difokuskan pada program yang memberikan dampak nyata, terutama bagi Orang Asli Papua yang tinggal di wilayah pedalaman maupun pesisir. “Dana ini milik saudara kita Orang Asli Papua, manfaatnya harus sampai langsung ke kampung-kampung, bukan sekadar habis untuk biaya operasional,” tegasnya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran, Senin (13/7/2026).Pencairan dana Otsus dilakukan secara bertahap dan diatur sangat ketat. Tahap pertama 30% telah tersedia, namun pencairan tahap kedua sebesar 45% baru bisa dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban tahap pertama dinyatakan lengkap. Sementara tahap ketiga sebesar 25% baru akan cair jika realisasi keseluruhan minimal mencapai 70% pada akhir November. Emanuel mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah pengelola dana agar bekerja serius, sebab tanggung jawab moralnya sangat besar demi kesejahteraan masyarakat.Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, menyampaikan kabar perkembangan keuangan per 11 Juli 2026. Realisasi anggaran naik dari 23,81% menjadi 24,89%, setara tambahan dana sebesar Rp46 miliar, dari total pagu APBD sebesar Rp5,85 triliun yang sudah terealisasi lebih dari Rp1,4 triliun. Meski angka meningkat, ia menegaskan prinsip tegas: “Uang mengikuti hasil kerja, bukan sebaliknya. Pencairan harus sejalan dengan kemajuan fisik di lapangan.”Evaluasi juga menyoroti pelaksanaan Anggaran Operasional Satuan Kerja dan kinerja seluruh satuan kerja. Hingga kini, rata-rata realisasi fisik mencapai 29,69% dan keuangan 34,05%. Dari 65 satuan kerja, hanya 3 yang memiliki kinerja tinggi, sementara sebagian besar masih berada di kategori rendah hingga sedang. Berbagai kendala seperti kenaikan harga, penyesuaian proyek nasional, dan kekhawatiran mutasi pejabat menjadi penghambat yang harus segera dicarikan solusinya.Penulis: JidEditor: OF
15 Jul 2026, 08:53 WIT
Reses Batal, Warga Pasar Sentral Tunggu Berjam-Jam. Beredar Dugaan Anggota DPRK Mimika Mabuk
Papuanewsonline.com, Mimika - Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRK Mimika dari Fraksi PKB, Stevanus Onawame, di Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Selasa 14 Juli 2026, batal dilaksanakan.Sejumlah warga yang datang sebagai konstituen mengaku kecewa karena telah menunggu selama beberapa jam di lokasi. Undangan reses sebelumnya telah disebar oleh tim pendamping."Kami datang karena menghormati undangan reses. Kami menunggu cukup lama, tetapi tidak ada kepastian. Akhirnya kami pulang dengan rasa kecewa," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.Hingga kegiatan dibubarkan, tidak ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara terkait alasan ketidakhadiran anggota dewan tersebut.Di tengah kekecewaan warga, beredar dugaan dari sejumlah konstituen yang hadir. Mereka menduga ketidakhadiran Stevanus Onawame disebabkan karena yang bersangkutan dalam kondisi mabuk.Namun hingga berita ini diturunkan, dugaan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Belum ada keterangan resmi dari Stevanus Onawame maupun dari Fraksi PKB DPRK Mimika. Upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan masih dilakukan.Warga berharap pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa dan pimpinan DPRK Mimika melakukan evaluasi terkait kejadian ini.Menurut warga, kegiatan reses merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan dinilai tidak hanya mengecewakan konstituen, tetapi juga membuang waktu warga yang telah meluangkan diri.Penulis: HendrikEditor: OF
15 Jul 2026, 08:47 WIT
Aksi Nyata Anggota DPRK Mimika Adolof Omaleng Bagi Sembako, Warga: Sangat Meringankan Beban Dapur
Papuanewsonline.com, Mimika – Anggota DPRK Mimika, Adolof Omaleng, menggelar aksi nyata dengan membagikan paket sembako kepada warga, Selasa 14 Juni 2025. Kegiatan ini dinilai sangat krusial di tengah lonjakan harga bahan pokok di Timika.Menurut warga, bantuan langsung seperti ini sangat membantu, khususnya bagi ibu-ibu dan para janda yang tidak memiliki penghasilan tetap."Aksi nyata seperti yang dilakukan Bapak Adolof Omaleng lewat pembagian sembako ini memang krusial banget, terutama saat harga bahan makanan di Timika lagi melonjak tinggi. Bagi warga, khususnya ibu-ibu dan janda yang tidak punya penghasilan tetap, bantuan langsung seperti ini sangat meringankan beban dapur sehari-hari," ujar Dianu Omaleng, salah satu warga.Dianu menambahkan, sembako bukan hanya soal bantuan fisik, tetapi juga bentuk kehadiran wakil rakyat di tengah kesulitan warganya saat masa reses."Semoga aspirasi warga Timika agar pelayanan ke depan makin baik — terutama untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok rentan — bisa terus dikawal dan diwujudkan oleh DPRK Mimika," lanjutnya.Kegiatan pembagian sembako ini menjadi salah satu bentuk penyerapan aspirasi anggota dewan kepada konstituennya selama masa reses. Penulis: HendrikEditor: OF
15 Jul 2026, 08:41 WIT
GMKI Timika Soroti Pengawasan Distribusi BBM, Desak Pemkab Lakukan Pembenahan Sistemik
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua GMKI Timika Masa Bakti 2024–2026, Louis Fernando Afeanpah, menyampaikan analisis kebijakan terkait polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Mimika. Analisis tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan sikap organisasi mahasiswa terkait persoalan distribusi BBM sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akar permasalahan yang dinilai belum terselesaikan.Dalam tulisan berjudul "Menakar Ulang 'Radar' Pengawasan BBM Pemkab Mimika: Sidak atau Sekadar Ritual?", Louis menilai pernyataan Pemerintah Kabupaten Mimika yang menyebut praktik tangki modifikasi, barcode ganda, dan penimbunan BBM telah "masuk radar" pengawasan belum menyentuh persoalan mendasar.Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat diselesaikan hanya melalui inspeksi mendadak (sidak) atau razia di lapangan, melainkan membutuhkan pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh.Ia menyoroti penerapan sistem barcode yang saat ini dinilai hanya menyasar kendaraan roda empat. Kebijakan tersebut dianggap belum komprehensif karena masih menyisakan celah bagi penyalahgunaan distribusi BBM melalui kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi."Kebijakan yang tidak menyentuh seluruh lini kendaraan hanya akan membuat praktik penyalahgunaan berpindah ke celah yang belum diawasi. Akibatnya antrean panjang, kelangkaan BBM, dan tingginya harga eceran akan terus terjadi," tulisnya.Louis juga mengkritik penggunaan istilah "masuk radar" dalam penyampaian pemerintah. Menurutnya, istilah tersebut belum menjelaskan langkah operasional yang terukur serta tidak disertai indikator keberhasilan maupun mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.Ia berpendapat bahwa sidak hanya bersifat reaktif karena menangani gejala di lapangan, bukan akar persoalan dalam tata kelola distribusi BBM.Sebagai solusi, GMKI Timika mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika bersama pihak terkait melakukan digitalisasi pengawasan distribusi BBM melalui sistem yang lebih transparan.Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain publikasi data kuota BBM setiap SPBU secara terbuka, integrasi sistem verifikasi bagi seluruh kendaraan penerima BBM bersubsidi, serta pelaksanaan audit terhadap pola distribusi BBM di SPBU untuk mengidentifikasi potensi kebocoran.Menurut Louis, keterbukaan data distribusi akan memperkuat pengawasan publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memfokuskan pengawasan pada jalur distribusi dan dugaan penyimpangan di tingkat sumber penyaluran, bukan hanya melakukan penertiban terhadap pengecer di lapangan.Di akhir tulisannya, Louis menegaskan bahwa penyelesaian persoalan distribusi BBM harus dilakukan melalui reformasi sistem dan peningkatan akuntabilitas pemerintah.Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika berani membuka data penyaluran BBM kepada publik sebagai bagian dari upaya membangun sistem distribusi yang transparan, adil, dan tidak mudah dimanipulasi."Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar sidak, tetapi sistem distribusi yang sehat, transparan, dan mampu memutus ruang gerak mafia BBM dari sumbernya," tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
15 Jul 2026, 00:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
