Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
SPI Papua Barat Daya Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Praktik BBM Ilegal
Papuanewsonline.com, Manokwari – Dewan Pimpinan Wilayah
Sahabat Polisi Indonesia (DPW SPI) Papua Barat dan Papua Barat Daya meminta
Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Papua Barat Daya bertindak
tegas dalam mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam praktik
bahan bakar minyak (BBM) ilegal di wilayah Papua Barat Daya.Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dan
temuan di lapangan terkait aktivitas distribusi BBM ilegal yang diduga
melibatkan sejumlah oknum aparat. SPI menilai persoalan tersebut tidak dapat
dianggap sepele karena menyangkut citra institusi kepolisian sekaligus
berdampak langsung terhadap masyarakat.Ketua DPW SPI Papua Barat/Papua Barat Daya, Jalil Lambara
menegaskan, apabila ditemukan anggota Polri yang terbukti terlibat, maka proses
hukum dan penegakan kode etik harus dilakukan tanpa pandang bulu.“Kami meminta Bid Propam Polda Papua Barat Daya bekerja
secara profesional dalam membersihkan oknum-oknum polisi yang diduga terlibat
dalam praktik BBM ilegal. Siapapun dia, baik perwira maupun bintara, harus
diproses sesuai kode etik profesi Polri dan ketentuan pidana yang berlaku,”
tegasnya kepada awak media, Minggu (17/5/2026).Menurut Jalil, praktik BBM ilegal bukan hanya merugikan
negara dari sisi distribusi dan pengawasan energi, tetapi juga berdampak
terhadap masyarakat kecil yang kerap mengalami kelangkaan bahan bakar akibat
penyalahgunaan distribusi oleh pihak tertentu.SPI juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum dalam
aktivitas ilegal dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi
Polri. Karena itu, langkah penindakan internal dinilai penting demi menjaga
nama baik kepolisian di tengah masyarakat.“Kami berharap jangan ada yang mencoba melindungi atau
menutup-nutupi persoalan ini. Penanganan harus dilakukan secara terbuka,
objektif, dan adil agar masyarakat melihat bahwa Polri serius dalam menindak
anggotanya yang melanggar hukum,” ujarnya.Dalam keterangannya, SPI menegaskan kritik dan dorongan
tersebut bukan bentuk pelemahan terhadap institusi kepolisian, melainkan
dukungan moral agar Polri tetap menjadi lembaga penegak hukum yang profesional
dan dipercaya masyarakat.“Justru kami mendukung langkah Kapolri dalam membersihkan
institusi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Jangan sampai ulah
segelintir oknum merusak nama baik banyak anggota Polri yang selama ini bekerja
dengan baik,” katanya.Saat ini, DPW SPI mengaku tengah mengumpulkan sejumlah bukti
dan informasi terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik BBM ilegal
di Papua Barat Daya. Pengumpulan data dilakukan agar proses pelaporan tidak
berhenti sebatas isu, melainkan disertai bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan.“Kami sementara mengumpulkan bukti-bukti dan informasi di
lapangan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam
aktivitas BBM ilegal ini,” ungkapnya.SPI memastikan laporan resmi akan disampaikan kepada Kapolda
Papua Barat Daya setelah seluruh data pendukung dinilai lengkap. Selain itu,
laporan tersebut juga akan ditembuskan kepada Ketua Umum SPI di Jakarta dan
Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri sebagai bentuk
pengawasan terhadap penanganan perkara.“Kami ingin persoalan ini ditangani secara serius dan
transparan. Karena itu, kami juga akan menyurati Div Propam Mabes Polri agar
ada perhatian langsung terhadap persoalan yang terjadi di Papua Barat Daya,”
lanjutnya.DPW SPI berharap aparat penegak hukum tidak hanya menindak
pelaku kecil di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan besar di balik
praktik BBM ilegal tersebut. Menurut SPI, jika ditemukan adanya keterlibatan
aparat yang membekingi aktivitas ilegal, maka tindakan tegas harus segera
dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Penanganannya jangan hanya menyentuh pelaku kecil di
lapangan, tetapi juga harus mengungkap aktor-aktor besar di balik praktik BBM
ilegal ini. Jika ada aparat yang membekingi, maka harus ditindak tegas sesuai
hukum yang berlaku,” pungkasnya. (GF)
18 Mei 2026, 19:10 WIT
TPNPB Klaim Bakar Rumah Aparat di Dekai, Tegaskan Tolak Pembangunan di Papua
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran satu unit rumah milik
aparat militer Indonesia di pusat Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua
Pegunungan. Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi yang diterima
pada Senin, 18 Mei 2026.Dalam pernyataan tersebut, TPNPB menyebut aksi pembakaran
dilakukan pada Sabtu, 16 Mei 2026, saat pasukan dari Pos Wekom dan Lampion yang
dipimpin Makar Sobolim melakukan operasi di wilayah Dekai. Selain membakar
rumah, kelompok tersebut juga mengklaim telah menyita sangkur dan parang milik
aparat militer Indonesia.“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan
resmi dari Makar Sobolim pada hari Senin, 18 Mei 2026 dari markas TPNPB di
Yahukimo bahwa kami bertanggung jawab atas pembakaran satu unit rumah milik
aparat militer Indonesia di pusat Kota Dekai pada hari Sabtu, 16 Mei 2026 dan
telah menyita sangkur dan parang milik aparat militer Indonesia,” demikian isi
pernyataan tersebut.TPNPB menyatakan aksi itu dilakukan sebagai bentuk
penindakan terhadap aparat militer Indonesia yang disebut masuk tanpa izin ke
wilayah adat masyarakat setempat. Kelompok tersebut juga menyampaikan akan
terus melakukan operasi di wilayah Yahukimo.Dalam keterangannya, Makar Sobolim disebut menegaskan bahwa
TPNPB meminta warga pendatang Indonesia menghentikan seluruh aktivitas di
wilayah yang mereka sebut sebagai zona perang. Pernyataan itu juga ditujukan
kepada pemerintah pusat agar menghentikan pembangunan di wilayah operasi TPNPB.“Makar Sobolim juga melaporkan bahwa kami akan terus
melakukan operasi sehingga seluruh warga imigran Indonesia agar hentikan
aktivitasnya di wilayah perang dan kami menegaskan kepada Presiden Prabowo
Subianto dan jajarannya agar hentikan pembangunan di wilayah operasi TPNPB,”
tulis pernyataan tersebut.TPNPB turut menyampaikan penolakan terhadap pembangunan
infrastruktur dan aktivitas ekonomi di Papua selama konflik politik belum
diselesaikan. Mereka menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia
tidak dapat dipisahkan dari konflik yang selama ini terjadi di Tanah Papua.“Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa
sebelum akar persoalan konflik di Tanah Papua diselesaikan maka seluruh
pembangunan kami tetap tolak dan perang antara Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat dan aparat militer Indonesia akan terus berlanjut hingga negara
kolonialisme Indonesia mengakui kemerdekaan bangsa Papua,” lanjut isi siaran
pers tersebut.Selain itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga
mengimbau warga pendatang dan warga negara asing yang menjalankan aktivitas
ekonomi di wilayah konflik bersenjata agar menghentikan kegiatan mereka.
Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan penolakan terhadap pembangunan
infrastruktur dan proyek ekonomi yang dianggap mendukung kepentingan pemerintah
Indonesia di Papua.“Dalam hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB
mengimbau kepada warga imigran Indonesia dan warga negara asing yang sedang
menjalankan bisnis ekonomi di wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua
agar segera berhenti dan kembali ke kampung halamannya,” demikian pernyataan
yang ditandatangani Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari aparat keamanan terkait klaim pembakaran rumah, penyitaan sangkur, maupun
pernyataan TPNPB tersebut. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua
Pegunungan dilaporkan masih menjadi perhatian aparat menyusul meningkatnya
aktivitas kelompok bersenjata dalam beberapa waktu terakhir. (GF)
18 Mei 2026, 19:05 WIT
Pembangunan SDM Papua Harus Jadi Prioritas, PAPEDA-YPMAK Soroti Pengelolaan Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Umum Perkumpulan Alumni
Penerima Beasiswa Dana Kemitraan (PAPEDA-YPMAK), Hilarious Dolame, menegaskan
bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua, khususnya di Kabupaten
Mimika, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.Menurutnya, implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus
(Otsus) Papua selama ini belum menunjukkan hasil yang jelas, terutama dalam
bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat asli Papua.Ia menilai dana Otsus yang setiap tahun dikucurkan
pemerintah pusat nilainya sangat besar, namun realisasi dan sasaran
penggunaannya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.“Pemerintah daerah harus lebih fokus dan terukur dalam
mengelola dana Otonomi Khusus, terutama untuk pembangunan manusia,” ujar
Hilarious.Ia mencontohkan, lembaga seperti YPMAK selama ini telah
menunjukkan hasil nyata dalam pengembangan SDM melalui program pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Bahkan, banyak penerima manfaat program
YPMAK yang kini menjadi pemimpin di tingkat pemerintah daerah, DPR, maupun
organisasi perangkat daerah (OPD).“Kalau YPMAK dengan anggaran yang terbatas saja mampu
membiayai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah
seharusnya bisa melakukan hal yang lebih besar melalui dana Otonomi Khusus,”
katanya.Hilarious juga menyoroti masih adanya aksi protes yang
dilakukan pelajar tujuh suku terkait persoalan pendidikan. Menurutnya, kondisi
tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakat asli
Papua masih belum maksimal.Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah
Kabupaten Mimika dan YPMAK melalui nota kesepahaman maupun sinkronisasi
program, agar penanganan pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak dari
wilayah pedalaman dan pesisir, dapat dilakukan secara terarah dan terukur.“Pendidikan harus dikontrol, dibina, dan dimonitor dengan
baik. Jangan terlalu banyak pintu dan kepentingan sehingga sasaran pendidikan
menjadi tidak jelas,” ujarnya.Ia menambahkan, visi pembangunan dari kampung ke kota yang
selama ini digaungkan pemerintah daerah juga harus dimulai dari pembangunan
SDM. Menurutnya, anak-anak dari kampung harus dipersiapkan sejak dini melalui
pendidikan yang baik agar mampu bersaing di era modern.“Kalau hari ini kita tidak siapkan generasi muda, maka ke
depan Mimika akan mengalami kesulitan. Pembangunan manusia itu penting supaya
kemiskinan bisa ditekan dan masyarakat asli Papua mampu bersaing,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
18 Mei 2026, 19:00 WIT
Dukcapil Mimika Intensifkan Pelayanan Jemput Bola hingga Pesisir dan Pegunungan
Papuanewsonline.com, Mimika – Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika memastikan pelayanan jemput bola
administrasi kependudukan tetap berjalan dan akan terus ditingkatkan, khususnya
untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan. (18/05/26)Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutedjo mengatakan
bahwa pihaknya baru saja melakukan pelayanan. Namun pelaksanaan pelayanan di
lapangan masih dipengaruhi kondisi cuaca, terutama gelombang laut yang cukup
tinggi.“Pelayanan jemput bola terus kami lakukan. Dua minggu lalu
kami juga membawa alat perekaman dari Potowaiburu. Memang situasi di laut
sedang kurang baik karena gelombang cukup tinggi, sehingga kami harus menunggu
kondisi cuaca membaik,” kata Slamet.Meski demikian, ia memastikan pelayanan akan kembali
dilanjutkan begitu kondisi memungkinkan. Dukcapil Mimika juga terus melakukan
penyisiran pelayanan ke wilayah pesisir maupun pegunungan guna memastikan
seluruh masyarakat mendapatkan akses administrasi kependudukan.Menurut Slamet, langkah tersebut penting karena sebagian
besar masyarakat di wilayah tersebut merupakan Orang Asli Papua (OAP). Karena
itu, pemerintah ingin memastikan data kependudukan benar-benar valid dan akurat
untuk mendukung berbagai program pelayanan publik.“Database masyarakat harus benar-benar valid dan akurat
sehingga dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial,
hingga kebijakan afirmasi lainnya bagi masyarakat OAP,” ujarnya.Ia menegaskan, seluruh data yang disampaikan nantinya akan
berdasarkan hasil pengecekan langsung dan bukan perkiraan semata.Selain pelayanan rutin, Dukcapil Mimika tahun ini juga telah
merencanakan pelayanan ke sejumlah wilayah pegunungan seperti Singa, Arwanop,
hingga Jila. Namun pelaksanaan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan aspek
keamanan.“Untuk wilayah pegunungan selain faktor cuaca, aspek
keamanan juga harus dipertimbangkan secara matang. Tetapi itu sudah kami
rencanakan dan tahun ini tetap akan dilaksanakan seperti biasa,” katanya.Pelayanan di wilayah pesisir juga akan ditingkatkan. Jika
tahun lalu pelayanan dilakukan satu kali di setiap distrik, maka tahun ini
direncanakan dua kali dalam setahun atau setiap semester agar pembaruan data
masyarakat bisa lebih maksimal.Slamet menilai antusiasme masyarakat OAP terhadap perekaman
dan pencatatan administrasi kependudukan sangat tinggi. Kendala utama selama
ini hanyalah akses menuju lokasi pelayanan yang masih cukup sulit.“Setiap kali kami membuka layanan di wilayah pesisir maupun
pegunungan, masyarakat datang terus tanpa henti dari pagi sampai malam sampai
semua selesai dilayani. Itu menunjukkan masyarakat sangat merespons dengan
baik,” ujarnya.Karena itu, Dukcapil Mimika terus berupaya menjembatani
kebutuhan masyarakat melalui pelayanan jemput bola agar masyarakat tidak merasa
dipersulit dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.Untuk wilayah kota, menurut Slamet, pelayanan sudah relatif
mudah karena titik pelayanan cukup banyak. Sementara masyarakat pesisir barat
dapat memanfaatkan layanan di Kokonao, termasuk masyarakat dari Amar, Kapiraya,
dan sekitarnya.Sedangkan untuk wilayah pesisir timur, masyarakat yang
singgah atau transit di Atuka juga dapat langsung memperoleh pelayanan
administrasi kependudukan.“Kalau masyarakat datang saat pelayanan berlangsung tentu
bisa langsung diurus. Pelayanan juga berjalan baik karena berkolaborasi dengan
puskesmas sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” katanya.Sementara itu, untuk wilayah pegunungan seperti Tembagapura,
Dukcapil sebelumnya pernah membuka pelayanan di area Karyawan. Namun dalam
beberapa tahun terakhir pelayanan terkendala fasilitas dan pos pelayanan.Dukcapil Mimika berharap pembangunan kantor pelayanan dan
fasilitas pendukung, termasuk ketersediaan listrik di Tembagapura, dapat segera
terealisasi sehingga pelayanan administrasi kependudukan bisa kembali dibuka
secara permanen.“Jika fasilitas sudah tersedia tentu kami akan menempatkan
pelayanan di sana agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan administrasi
kependudukan,” tutup Slamet. Penulis: Bim
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:53 WIT
Wabup Mimika Minta OPD Percepat Program Kerja dan Disiplin Waktu Kerja
Papuanewsonline.com, Timika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk segera menggerakkan seluruh program kerja tahun anggaran 2026. Arahan
tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di Lapangan Pusat Pemerintahan
(Puspem) Mimika, (18/5/2026).Hal ini menyusul catatan rendahnya realisasi penyerapan
anggaran yang baru berjalan hingga pertengahan Mei, sehingga pelaksanaan
kegiatan dinilai masih berjalan lambat dari jadwal yang seharusnya.“Program yang sudah disusun harus segera dijalankan. Jangan
sampai anggaran tersedia tetapi pelaksanaannya lambat. Semua OPD harus bergerak
cepat dan fokus pada target yang telah ditetapkan,” tegas Emanuel. Ia menekankan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek dan
kegiatan akan menghambat laju pembangunan serta pelayanan publik. Setiap instansi diminta tidak hanya bekerja, namun juga
bergerak dengan kecepatan dan ketepatan sasaran agar manfaatnya segera
dirasakan masyarakat luas. Selain soal kecepatan kerja, Emanuel juga mengingatkan
pentingnya pengawasan internal yang ketat.Kepala dinas dan badan diwajibkan aktif mengontrol kinerja
serta kehadiran bawahannya, termasuk keikutsertaan dalam apel pagi sebagai
bentuk evaluasi tanggung jawab. Ia kembali menegaskan aturan resmi jam kerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) berlaku pukul 08.00 hingga 17.00 WIT. Kedisiplinan waktu ini menjadi syarat mutlak agar pelayanan
berjalan profesional, prima, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap langkah percepatan program dan
peningkatan disiplin ini berjalan beriringan guna mengoptimalkan serapan
anggaran hingga akhir tahun. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:44 WIT
Realisasi Anggaran Mimika Baru 10,11 Persen, BPKAD: Belanja Modal Masih Proses Lelang
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, SE.,
M.Si., mengakui penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga pertengahan Mei
2026 masih berjalan lambat. Berdasarkan data per tanggal 15 Mei 2026, realisasi
baru mencapai angka 10,11 persen atau setara dengan lebih dari Rp560 miliar
dari total anggaran yang tersedia.Hal ini disampaikannya saat wawancara di Kantor Pusat
Pemerintahan Mimika, Senin (18/5/2026), menegaskan bahwa capaian tersebut belum
berjalan sesuai harapan akibat sejumlah kendala teknis administrasi.Marthen menjelaskan, rendahnya persentase penyerapan ini
utamanya dipengaruhi oleh belum berjalannya belanja modal secara maksimal.
Sebagian besar proyek pembangunan masih berada di tahap pelelangan, penyusunan
kontrak, hingga proses administrasi pencairan yang memakan waktu. “Realisasi terbesar saat ini baru berasal dari belanja
operasional rutin. Sedangkan untuk proyek fisik, setelah kontrak ditandatangani
masih ada tahapan pencairan uang muka dan kelengkapan berkas lainnya. Untuk
rincian progres lelang, masyarakat bisa menanyakan langsung ke Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa,” ungkapnya.Meski demikian, ia memastikan seluruh pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) sudah aktif bekerja dan sedang menyesuaikan tugas pasca
pelantikan.Marthen tetap optimis target tahunan dapat tercapai, bahkan
berpotensi melampaui rencana pada semester kedua nanti, asalkan seluruh dinas
dan instansi mempercepat pelaksanaan program kerja. Selain soal keuangan, ia juga menyebutkan penertiban
kendaraan dinas masih berlangsung, namun pelaksanaannya bergantung pada
kebijakan masing-masing pimpinan OPD dan belum ada instruksi penarikan paksa
dari pusat.“Kami mengajak seluruh jajaran dan mitra kerja untuk
mempercepat setiap proses agar anggaran dapat bermanfaat nyata bagi pembangunan
daerah. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim keuangan yang terus mengawal
setiap rupiah anggaran." Pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:41 WIT
Angin Kencang Terjang Wania, Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Kabel Listrik
Papuanewsonline.com, Timika – Cuaca ekstrem berupa hujan
deras disertai angin kencang melanda wilayah Distrik Wania, Kabupaten Mimika,
Senin (18/5/2026) sekitar pukul 11.00 WIT. Akibatnya, sebuah pohon besar
tumbang di Jalan Poros Timika–Mapurujaya KM 6 dan menimpa dua unit rumah warga
serta jaringan kabel listrik di sekitar lokasi kejadian. Kejadian ini langsung
mendapat respons cepat dari tim relawan dan pihak berwenang setempat.Ketua Relawan Mimika Respon Cepat, Agung Arie, yang berada
di lokasi membenarkan insiden tersebut terjadi akibat kondisi alam yang tidak
bersahabat. “Pohon tumbang ini murni disebabkan hujan dan angin kencang.
Kerugian yang dialami warga berupa kerusakan pada bangunan rumah, sementara
kabel listrik yang tertimpa menyebabkan gangguan aliran listrik di lingkungan
sekitar,” jelasnya.Penanganan kejadian dilakukan secara terpadu; tim relawan
bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan
evakuasi dan pembersihan batang pohon yang menghalangi jalan dan menindih
bangunan. Di sisi lain, petugas dari PLN juga telah berada di lokasi
untuk segera memperbaiki dan menormalkan kembali jaringan listrik yang putus
atau rusak akibat tertimpa pohon tersebut agar segera berfungsi kembali. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Mei 2026, 18:36 WIT
Kapolda Sumsel Pimpin Apel Sabuk Kamtibmas dan Siaga Karhutla
Papuanewsonline.com, Lahat - Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, memimpin langsung Apel Besar Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Sabuk Kamtibmas yang digelar di Lapangan Mapolres Lahat, Minggu (17/5/2026). Dalam arahannya, Jenderal bintang dua tersebut menegaskan perlunya aparat dan pemerintah daerah meninggalkan cara-cara konvensional dengan memprioritaskan pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang lebih solutif bagi masyarakat.Kegiatan berskala besar ini merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas lintas sektoral di Kabupaten Lahat. Hadir dalam apel tersebut jajaran lengkap Forkopimda Kabupaten Lahat, di antaranya Bupati Lahat Bursah Zarnubi, S.E., Wakil Bupati Widia Ningsih, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dr. Ir. H. Izromaita, M.Si., dan Ketua DPRD Fitrizal Homizi, S.T., M.Si., M.M. Pada pelaksanaan apel ini, Kapolda Sumsel turut didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, yakni Dirintelkam, Dirpolairud, dan Kabid Propam.Pasukan apel yang disiagakan melibatkan kekuatan penuh dari berbagai elemen, mencakup personel gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD, Damkar, dan Manggala Agni. Menariknya, apel ini juga melibatkan elemen sipil di tingkat tapak secara masif, mulai dari Masyarakat Peduli Api (MPA), perwakilan perusahaan, relawan Sabuk Kamtibmas, Saka Bhayangkara, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), komunitas Ojol, Mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan seperti GP Ansor dan PSHT.Dalam amanatnya, Irjen Pol Sandi Nugroho mengingatkan bahwa ancaman Karhutla harus direspons dengan kecepatan dan akurasi.“Penanganan Karhutla tidak boleh lagi menggunakan pola-pola lama. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk memantau titik api secara *real-time*. Deteksi dini harus dilakukan, dan setiap kerawanan harus segera dipetakan,” tegas Kapolda Sumsel.Lebih lanjut, ia mendorong sinergi bersama Pemkab Lahat untuk memberikan jalan keluar nyata bagi para petani. Salah satunya melalui bantuan alat berat agar masyarakat memiliki alternatif dan tidak lagi membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar.Selain isu lingkungan, Kapolda menggarisbawahi peran strategis Sabuk Kamtibmas. Program ini didesain tidak hanya untuk mencegah kejahatan fisik, tetapi juga sebagai cooling system di ruang digital guna membentengi masyarakat dari hoaks dan provokasi.Di hadapan peserta apel, Kapolda memberikan instruksi tegas: hilangkan ego sektoral, kedepankan edukasi yang diiringi penegakan hukum objektif tanpa pandang bulu, perkuat siskamling, dan jalankan tugas dengan prinsip kerja cerdas dan ikhlas. Ia kemudian menutup amanatnya dengan sebuah pertanyaan reflektif yang humanis, "Sudahkah Anda berbuat baik hari ini?" sebagai pedoman pengabdian personel di lapangan.Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel menekankan bahwa apel gabungan ini adalah bukti kesiapan institusi yang adaptif terhadap dinamika ancaman di masyarakat."Penegasan dari Bapak Kapolda sangat jelas, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Keterlibatan personel dari Polri, TNI, Pemda, hingga elemen ormas, mahasiswa, dan perusahaan hari ini membuktikan bahwa ekosistem keamanan di Sumsel sudah terbangun kuat. Pendekatan kita saat ini adalah modernisasi deteksi dini dan edukasi yang memanusiakan masyarakat, namun tetap tegak lurus pada aturan hukum jika terjadi pelanggaran fatal," urai Kabid Humas.Apel kesiapsiagaan ini menjadi manifestasi nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Melalui perpaduan sinergi teknologi, ketegasan hukum, dan kepekaan sosial, Polda Sumsel menargetkan terciptanya iklim perlindungan yang komprehensif. Dengan demikian, roda perekonomian dapat terus berputar bebas dari ancaman bencana asap, aktivitas warga berjalan tenang, dan cita-cita luhur untuk mewujudkan Kabupaten Lahat yang aman, sejuk, serta sejahtera dapat terealisasi seutuhnya. PNO-12
18 Mei 2026, 14:57 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2026 Amankan Peresmian Gereja di Kiwirok
Papuanewsonline.com, Pegunungan Bintang – Personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan pengamanan kegiatan peresmian Gereja Injil Indonesia di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat (15/05/2026).Kegiatan pengamanan dipimpin oleh Danpos Kiwirok, IPTU Enabel Julian K., S.Pd., dengan melibatkan 14 personel Satgas Tindak Ops Damai Cartenz 2026. Kehadiran aparat bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan peresmian gereja berjalan aman, tertib, dan penuh khidmat.Sejak pagi hari, personel telah bersiaga di sekitar lokasi guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan keagamaan tersebut. Selain melakukan pengamanan, personel juga menjalin komunikasi humanis dengan tokoh agama dan masyarakat setempat sebagai bentuk pendekatan persuasif yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas di Papua.Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Masyarakat terlihat antusias dan merasa tenang dengan kehadiran aparat keamanan yang turut membantu menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan keagamaan merupakan bagian dari komitmen aparat dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ibadah dengan aman dan damai.“Kehadiran personel dalam kegiatan keagamaan bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan penuh sukacita. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai keagamaan serta budaya masyarakat Papua,” ujar Ka Ops Damai Cartenz 2026.Ia juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Papua harus dibangun melalui kerja sama, toleransi, dan semangat persaudaraan antar seluruh elemen masyarakat.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. mengatakan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus dilakukan secara profesional dan persuasif guna menciptakan situasi yang kondusif.“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa aparat hadir sebagai pelindung dan pengayom. Melalui pendekatan dialogis dan humanis, kami berharap hubungan baik antara aparat dan masyarakat dapat terus terjalin demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” ungkapnya.Kegiatan pengamanan peresmian gereja di Kiwirok ini menjadi bagian dari upaya Operasi Damai Cartenz 2026 dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat keharmonisan dan toleransi di tengah masyarakat Papua. PNO-12
18 Mei 2026, 14:51 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
