logo-website
Minggu, 19 Apr 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Sekda Papua Pegunungan Belum Konfirmasi Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan APBD Nduga Papuanewsonline.com, Nduga – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hingga kini masih menunggu konfirmasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Wasouk Demianus Siep terkait undangan rapat koordinasi yang akan membahas keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga.Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 13 April 2026 pukul 10.00 WIT di Ruang Rapat Gubernur Lantai 3 Gedung Wenehule Hubby. Pertemuan ini dinilai penting karena menyangkut percepatan proses penetapan APBD yang berdampak langsung pada jalannya program pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nduga.Berdasarkan undangan yang diterima redaksi, agenda utama rapat akan difokuskan pada evaluasi hambatan yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk mempercepat proses tersebut.Isi surat Adapun isi surat tersebut berisi penjelasan agenda Rapat yang akan membahas mengenai:1. Penyampaian laporan kepada gubernur terkait permasalahan yang dihadapi dalam keterlambatan penetapan APBD kabupaten nduga 2. Pembahasan langkah-langkah strategis Untuk percepatan penetapan APBD kabupaten nduga.Media Papuanewsonline.com telah mencoba menghubungi Sekretaris Daerah Wasouk Demianus Siep melalui aplikasi WhatsApp guna memperoleh penjelasan resmi terkait undangan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun pernyataan yang disampaikan pihak Sekda.Menurut informasi dari surat undangan, rapat ini diharapkan menjadi forum koordinasi penting antara pemerintah provinsi dan pihak terkait untuk mencari solusi konkret atas keterlambatan yang terjadi, sehingga proses penganggaran daerah dapat segera dituntaskan.Keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Nduga sebelumnya telah menjadi perhatian publik karena berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sendiri disebut berupaya mendorong percepatan melalui langkah koordinatif, termasuk pelaporan langsung kepada gubernur mengenai persoalan yang dihadapi di tingkat daerah.Hingga berita ini diterbitkan, belum adanya konfirmasi dari Sekda Papua Pegunungan membuat publik masih menunggu kepastian terkait kehadiran dan hasil pembahasan dalam rapat strategis tersebut. Penulis: Hend Editor: GF   10 Apr 2026, 20:51 WIT
Ikuti Arahan Wakapolri, Wakapolda Maluku Dorong Akselerasi Transformasi Polri dan Ketahanan Pangan Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan komitmen jajaran Polda Maluku dalam mendukung percepatan transformasi Polri dan program ketahanan pangan nasional usai mengikuti video conference (vicon) bersama Wakapolri, Kamis (9/4/2026).Kegiatan yang digelar di Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku itu diikuti seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Di Maluku, vicon turut dihadiri Irwasda, pejabat utama Polda, para Kapolres/ta, hingga Kapolsek jajaran.Dalam arahannya, Wakapolri menekankan pentingnya akselerasi implementasi program prioritas Polri yang mencakup transformasi organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap agenda strategis pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan.Sejumlah program yang dievaluasi antara lain transformasi Polri, Quick Wins, program Astacita pemerintah, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Gerakan Pangan Murah.Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni menegaskan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan program-program tersebut secara optimal di wilayah Maluku.“Kami berkomitmen menindaklanjuti arahan pimpinan Polri, khususnya dalam percepatan transformasi kelembagaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan terhadap program ketahanan pangan juga menjadi prioritas kami di daerah,” tegas Wakapolda.Ia menambahkan, keberhasilan program nasional tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk penguatan sinergitas TNI–Polri di wilayah Maluku.“Sinergitas TNI–Polri harus terus diperkuat sebagai fondasi menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendukung program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.Kegiatan berlangsung lancar dan kondusif hingga selesai, serta menjadi momentum penguatan komitmen jajaran Polda Maluku dalam mendukung kebijakan nasional secara terintegrasi. PNO-12 10 Apr 2026, 18:25 WIT
Perkuat Sinergitas TNI–Polri, Polda Maluku Ucapkan HUT ke-80 TNI AU di Lanud Pattimura Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmen memperkuat sinergitas TNI–Polri dengan memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI Angkatan Udara kepada Lanud Pattimura Ambon, Kamis (9/4/2026).Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Polairud Polda Maluku, Kombes Pol Handoyo Santoso, mewakili Kapolda Maluku. Rombongan diterima Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto, bersama jajaran pejabat Lanud.Selain ucapan resmi, Polda Maluku juga menyerahkan kue ulang tahun sebagai bentuk penghormatan dan simbol soliditas antar institusi pertahanan dan keamanan negara.Direktur Polairud Polda Maluku, Kombes Pol Handoyo Santoso, menegaskan bahwa momentum HUT TNI AU menjadi penguat kolaborasi strategis di wilayah Maluku.“Sinergitas TNI–Polri adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku. Kami berharap hubungan solid ini terus terjaga dalam mendukung program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Handoyo.Sementara itu, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Polda Maluku.“Kami mengucapkan terima kasih atas ucapan dan perhatian dari Polda Maluku. Sinergitas yang telah terjalin selama ini menjadi kekuatan penting dalam menjaga keamanan dan mendorong kemajuan Maluku,” ujarnya.Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan harmonis antara TNI dan Polri di daerah. PNO-12 10 Apr 2026, 18:19 WIT
Kapolda Maluku Dukung Groundbreaking Pasar Waterfront Batu Merah, Ambon Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menghadiri groundbreaking pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City di kawasan pesisir Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (8/4/2026).Proyek ini menjadi langkah strategis dalam penataan kawasan pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat berbasis pasar modern yang terintegrasi.Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan warga setempat yang menyambut pembangunan dengan antusias.Wali Kota Ambon dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan pasar ini merupakan bagian dari penataan terpadu kawasan pesisir, khususnya dari Mardika hingga Batu Merah.“Kawasan ini dirancang secara terintegrasi agar pemanfaatan ruang pesisir lebih optimal, termasuk menghadirkan pasar yang tertata dan representatif,” ujarnya.Menurutnya, proyek ini juga menjadi solusi penertiban lapak liar sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, tertib, dan nyaman.Sementara itu, Gubernur Maluku menekankan bahwa Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi ikon baru daerah yang modern dan dikelola secara profesional.“Pasar ini harus menjadi salah satu yang terbaik di Maluku, dengan penataan yang baik serta pengelolaan yang profesional,” tegasnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut sebagai bagian dari percepatan kemajuan daerah.Ia menegaskan, stabilitas keamanan menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran pembangunan dan investasi.“Kami mendukung penuh setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang kondusif menjadi fondasi agar proyek ini berjalan lancar dan memberi manfaat maksimal,” tegas Kapolda.Kapolda juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi kamtibmas selama proses pembangunan berlangsung.“Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat penting agar pembangunan ini berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.Groundbreaking ditandai dengan pemancangan tiang pertama oleh Gubernur Maluku, didahului prosesi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.Pembangunan Pasar Batu Merah Waterfront City diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Kota Ambon, sekaligus memperkuat posisi Maluku sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir di Indonesia timur.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. PNO-12 10 Apr 2026, 18:06 WIT
DAU Nduga Terlambat, KPPN Tegaskan Januari Sudah Cair 25% Sedangkan Maret Tertunda Papuanewsonline.com, Nduga - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merespons pernyataan Bupati Nduga, Yoas Beon, yang menyebut Dana Alokasi Umum (DAU) triwulan Januari-Maret belum masuk ke kas daerah. KPPN menjelaskan bahwa untuk Januari, DAU sudah ditransfer, meski baru 25% dari total yang seharusnya diterima.Bendahara KPPN, Firman, menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran DAU Maret disebabkan oleh belum dipenuhinya syarat pencairan dana, yaitu penyampaian laporan dari Pemerintah Kabupaten Nduga."Untuk bulan Maret, terjadi keterlambatan penyaluran DAU karena Pemerintah Kabupaten Nduga belum memenuhi syarat pencairan dana, yaitu penyampaian laporan," kata Firman dalam wawancara dengan media papuanewsonline via WhatsApp, Rabu (9/4/2026).Bukti pernyataan Hoax Dari Bupati ndugaDugaan pernyataan hoax yang diucapkan Yoas Beon terhadap masyarakat terjadi dalam pertemuan bersama di Kabupaten Nduga pada Sabtu (21/3/2026).Yang dikatakan Bupati berkaitan tentang pencairan anggaran APBD Kabupaten Nduga Triwulan satu yang belum masuk ke Kas Daerah, dalam hal ini belum dicairakan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Nduga.Apa yang dikatakan Bupati Yoas Beon tidak sesuai kenyataan, karena setelah pertemuan itu, ada beberapa masyarakat yang memperoleh informasi kalau dana APBD Triwulan satu telah dicairkan dan sudah digunakan.Hal ini memicu reaksi Masyarakat Nduga yang merasa “ditipu” oleh Bupati Yoas Beon.Firman menambahkan bahwa mekanisme transfer DAU ke daerah memiliki prosedur administratif yang harus dipenuhi. Jika ada keterlambatan pelaporan, penyaluran dana bisa tertunda.Terkait tuduhan penyelewengan dana, KPPN menyerahkan penyelidikan kepada aparat pengawas atau penegak hukum. Pernyataan Bupati Nduga yang menyebut DAU belum masuk perlu klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman.Warga Nduga, Mias, berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan DAU. "Kami ingin mengetahui secara jelas alur penyaluran dana, mulai dari transfer oleh pemerintah pusat hingga penggunaannya di tingkat daerah," tutup. Penulis: Hend Editor: GF 09 Apr 2026, 22:14 WIT
Polwan Tanimbar Edukasi TPKS dan Tertib Lalu Lintas ke Anak Usia Dini Papuanewsonline.com, Tanimbar - Sebanyak 60 siswa TK Anggrek Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapat edukasi pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan tertib berlalu lintas dari Polisi Wanita (Polwan) Polres Kepulauan Tanimbar, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat perlindungan anak sejak usia dini.Kegiatan yang berlangsung pukul 09.45 hingga 11.00 WIT di TK Anggrek Saumlaki ini dipimpin oleh personel Polwan dengan menghadirkan pemateri IPDA Eva Sagala dan BRIPDA Maryana Luturmas, S.H.Sosialisasi diikuti antusias oleh puluhan siswa, didampingi Kepala Sekolah Rachel Ongirwal dan para guru. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar terkait TPKS, pengenalan bagian tubuh pribadi yang harus dilindungi, hingga keberanian anak untuk menolak dan melaporkan tindakan tidak pantas.Selain itu, anak-anak juga dibekali edukasi tertib berlalu lintas, seperti cara berjalan kaki yang aman, menyeberang jalan, serta pengenalan rambu-rambu dasar lalu lintas.Kegiatan dikemas secara interaktif melalui lagu edukatif “Menjaga Diri” dan “Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”, sesi tanya jawab, serta pemberian cendera mata guna meningkatkan daya serap anak.Karo SDM Polda Maluku selaku Pembina Harian Polwan Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaedi, menegaskan bahwa edukasi sejak usia dini merupakan langkah strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak.“Polwan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi humanis kepada anak-anak. Melalui pendekatan yang ramah, kita tanamkan keberanian untuk melindungi diri sekaligus membangun kesadaran hukum sejak dini,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa pengenalan disiplin berlalu lintas sejak usia dini menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang patuh hukum.“Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi bagian dari upaya membangun budaya tertib dan aman di tengah masyarakat, dimulai dari anak-anak,” tegasnya.Program ini menjadi wujud konkret implementasi peran Polri sebagai pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual dan keselamatan lalu lintas, pendekatan edukatif berbasis sekolah dinilai efektif dalam membangun kesadaran sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari pihak sekolah dan peserta.Melalui kegiatan ini, Polwan Polres Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus memperkuat budaya disiplin dan kepatuhan hukum sejak usia dini di Maluku. PNO-12 09 Apr 2026, 15:43 WIT
Kokurikuler Day 2026 SATP Meriah, Panggung Bakat dan Karakter Siswa Papua Papuanewsonline.com, Timika – Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP) yang dikelola YPMAK kembali menggelar acara tahunan Kokurikuler Day 2026 yang berlangsung meriah, Kamis (9/4/26). Kegiatan yang mengusung tema "Karya Nusantara: Kreativitas Anak Bangsa" ini digelar selama dua hari sebagai wadah aktualisasi diri dan pembentukan karakter bagi para siswa.Kepala SATP, Sonianto Kuddi, menyampaikan bahwa acara ini dipersiapkan sejak sebulan lalu dengan berbagai pertunjukan menarik. "Ini adalah honai prestasi bagi anak-anak Amungme, Kamoro, dan suku kerabat. Kami bangun pembelajaran yang mendalam, menyenangkan, dan tidak monoton di dalam kelas," ujarnya. Beragam tampilan ditampilkan mulai dari drama, tari nusantara, kuliner khas, hingga karya tulis ilmiah yang mengangkat kearifan lokal.Wakasek Kurikulum, Dewa Komang Tri Mahayana, menambahkan bahwa seluruh kegiatan dirancang terintegrasi dengan mata pelajaran seperti Seni Budaya dan Pendidikan Pancasila. Pembagian tugas disesuaikan dengan jenjang kelas, mulai dari kelas II hingga VI, masing-masing memiliki fokus karya yang unik dan edukatif.Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan Yayasan Pendidikan Lokon, Oktavianus Viktor Rori, memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan visi lembaga untuk mencerdaskan generasi muda melalui pendidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Acara ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan dapat dikemas secara menarik sekaligus menjunjung tinggi nilai budaya dan karakter bangsa.  Penulis: Jid Editor: GF 09 Apr 2026, 15:48 WIT
DAP Meepago Sikapi Freeport, Eltinus Omaleng: Enam Gubernur dan Tujuh Wilayah Adat Papuanewsonline.com, Jayapura – Forum Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Papua Representasi wilayah Adat Meepago, Eltinus Omaleng, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau, Ketua I Dewan Adat Papua, Yakonias Wabrar dan Wakil Sekjen Dewan Adat Papua.Eltinus Omaleng mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka menolak dan mendesak penghentian sementara seluruh operasi PT Freeport Indonesia hingga perusahaan mampu memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menuntut evaluasi total Kontrak Karya serta menolak keras rencana eksploitasi di Blok Wabu, Intan Jaya, yang dinilai memicu konflik dan kekerasan.Pernyataan sikap ini merupakan hasil pembahasan dalam Forum Pleno I Dewan Adat Wilayah Meepago, yang diselenggerakan di Abepura, Kota Jayapura, Papua pada 7-8 April 2026. Eltinus menyoroti kurangnya transparansi pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk skema perdagangan karbon. "Eksploitasi tanpa persetujuan adat adalah pelanggaran konstitusi. Negara hadir bukan sebagai alat kekuasaan semata, tapi pelindung hak rakyat," tegas Eltinus. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah adat guna memulihkan rasa aman dan menghentikan pelanggaran HAM.Terkait Freeport yang sudah beroperasi 59 tahun, Eltinus menuntut ruang kepemimpinan strategis bagi putra daerah, termasuk posisi Direktur Utama. Ia juga mempertanyakan nasib 37 persen saham yang masih dikuasai asing, dan meminta agar bagian tersebut dapat dimiliki masyarakat adat. "Jika keadilan ini tidak terjawab, kami akan memperjuangkannya hingga tingkat internasional," ujarnya. Pertemuan besar rencananya digelar 10 Mei 2026 di Mimika dengan melibatkan enam gubernur dan tujuh wilayah adat.Dukungan penuh datang dari seluruh elemen. Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Wolter Belau, menegaskan pemilik ulayat siap mengambil langkah radikal jika dialog gagal.Sementara perwakilan DAP, Yakobias Wabrar, memastikan tujuh wilayah adat bersatu dan menunjuk Eltinus sebagai koordinator perjuangan. Mereka berharap para kepala daerah juga menunjukkan komitmen kuat demi masa depan anak cucu Papua. Penulis: Jid Editor: GF 09 Apr 2026, 15:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT