Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Karantina Papua Tengah Perketat Pengawasan Penyakit Ikan di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika –
Upaya menjaga keberlanjutan sektor perikanan di Papua Tengah semakin diperkuat
dengan langkah intensif yang dilakukan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan Papua Tengah. Sepanjang tahun 2025, instansi ini terus menggencarkan pemantauan
daerah sebar Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan pemetaan Jenis Asing
Invasif (JAI), dengan Kabupaten Mimika menjadi salah satu titik fokus utama. Target pemantauan meliputi
sejumlah penyakit ikan berbahaya yang berpotensi merugikan ekonomi perikanan,
antara lain Edwardsiella ictaluri, Edwardsiella tarda, White Spot Syndrome
Virus (WSSV), hingga Koi Herpes Virus (KHV). Penyakit-penyakit ini dikenal
mampu menyebabkan kematian massal pada ikan budidaya maupun tangkapan, sehingga
menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha perikanan dan nelayan lokal. Kegiatan ini dilaksanakan sejalan
dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan, khususnya Pasal 27 ayat 3. Pasal tersebut menegaskan perlunya
surveilans untuk mengetahui potensi daerah sebaran penyakit karantina, sebagai
bentuk perlindungan bagi sektor perikanan. “Langkah ini sangat krusial untuk
memastikan ekosistem perikanan tetap sehat, berdaya saing, serta tidak terancam
oleh penyakit menular yang dapat merugikan ekonomi masyarakat,” terang Kepala
Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, saat mendampingi tim pemeriksa di
salah satu kolam budidaya ikan di Mimika, Jumat (26/9/25). Anton menjelaskan, pemantauan
HPI/HPIK tidak hanya sebatas pengecekan rutin, tetapi juga berfungsi sebagai sistem
kewaspadaan dini yang mampu mendeteksi dini potensi penyebaran penyakit. “Melalui pemantauan rutin, kita
bisa segera memetakan wilayah yang rawan penyakit, sehingga langkah pencegahan,
pengendalian, bahkan penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Dengan begitu,
keberlanjutan usaha perikanan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari
kerugian ekonomi,” jelasnya. Selain itu, pemetaan Jenis Asing
Invasif (JAI) juga sangat penting untuk mengantisipasi masuknya spesies asing
yang bisa merusak keseimbangan ekosistem perairan lokal. Kabupaten Mimika, yang sebagian
besar warganya menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan kelautan, menjadi
wilayah strategis bagi kegiatan ini. Dengan adanya pemantauan teratur,
masyarakat diharapkan dapat terus menjalankan usaha perikanan dengan rasa aman,
tanpa khawatir akan ancaman penyakit yang bisa menyebabkan kerugian besar. Anton menegaskan, hasil
pemantauan dan pemetaan nantinya akan menjadi dasar penting dalam pengambilan
kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Data ini akan sangat berguna untuk
mendukung kebijakan perlindungan sumber daya perikanan di Papua Tengah,
khususnya Mimika. Harapannya, sektor perikanan bisa terus berkembang dan
bersaing di pasar nasional maupun internasional,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:49 WIT
Pemkab Mimika Pacu Serapan Anggaran, Targetkan 90 Persen Realisasi di Akhir Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Timika –
Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan target ambisius untuk menutup tahun 2025
dengan realisasi anggaran mencapai 90 persen. Langkah ini menjadi salah satu
komitmen serius Pemkab Mimika dalam memastikan seluruh program pembangunan dan
pelayanan masyarakat berjalan optimal. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T. Mallisa, mengungkapkan bahwa hingga
saat ini realisasi anggaran masih berada pada posisi stagnan. Hal ini salah
satunya dipengaruhi oleh belum efektifnya pelaksanaan anggaran perubahan. “Mulai hari ini, sesuai dengan
arahan Bupati Mimika, anggaran perubahan sudah bisa dijalankan. Ini berlaku
untuk seluruh kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, kami
optimis realisasi anggaran akan meningkat tajam dalam beberapa bulan mendatang,”
ujar Marthen di Kantor BPKAD Mimika, Senin (29/9/25). Dalam penjelasannya, Marthen
menyoroti sejumlah hambatan teknis yang perlu segera dibenahi. Salah satu yang
paling dominan adalah keterlambatan penagihan dari pihak ketiga yang sudah
menyelesaikan pekerjaan namun belum mengajukan pembayaran sesuai termin
kontrak. Selain itu, masih ada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang belum segera mengajukan permintaan dana, sehingga
membuat kegiatan di lapangan berjalan lambat. “Kami himbau pihak ketiga agar
tidak menunda penagihan, ajukan sesuai termin kontrak. Untuk OPD, jangan
menunggu sampai mendekati akhir tahun, segera ajukan permintaan dana supaya
program bisa berjalan lancar dan masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegas
Marthen. Marthen menegaskan bahwa BPKAD
Mimika berkomitmen untuk memproses setiap tagihan dengan cepat, selama dokumen
yang diajukan lengkap dan sesuai ketentuan. “Tidak ada satupun tagihan yang
akan menginap di keuangan. Begitu dokumen lengkap, langsung kami proses.
Prinsip kami jelas: jangan biarkan pembangunan tersendat hanya karena
administrasi lambat,” tandasnya. Dengan langkah-langkah
percepatan, mulai dari percepatan pelaksanaan anggaran perubahan, dorongan
kepada OPD untuk proaktif, hingga himbauan bagi pihak ketiga agar disiplin
dalam penagihan, BPKAD Mimika yakin target 90 persen realisasi anggaran di
akhir tahun 2025 bisa tercapai. Marthen menambahkan, target ini
bukan hanya angka semata, tetapi menyangkut manfaat nyata yang akan dirasakan
masyarakat. “Kalau anggaran bisa terealisasi maksimal, dampaknya akan langsung
dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik,
serta kesejahteraan masyarakat Mimika,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
29 Sep 2025, 23:47 WIT
Resmi Sandang Status PNS, 278 ASN Baru di Mimika Dilantik Bupati Johannes Rettob
Papuanewsonline.com, Timika - Suasana
penuh khidmat mewarnai prosesi pengambilan sumpah jabatan bagi 278 Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Mimika yang kini resmi menyandang status Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes
Rettob, di Kantor Pusat Pemerintahan SP3 Mimika, Senin (29/9/25). Dalam amanatnya, Bupati Johannes
Rettob tidak hanya menyampaikan ucapan selamat, tetapi juga menegaskan komitmen
terhadap disiplin, profesionalisme, serta kepatuhan pada aturan kepegawaian. Ia
menyoroti fenomena yang kerap terjadi, yakni adanya pegawai yang ditempatkan
pada jabatan struktural sebelum melalui proses sumpah resmi sebagai PNS. “Belum sumpah sudah jadi pejabat,
ini tidak boleh terjadi lagi. Prosedur kepegawaian harus kita benahi satu per
satu,” tegas Bupati Johannes Rettob dengan nada serius. Ia mengingatkan bahwa sumpah
jabatan bukanlah sekadar seremonial, melainkan bagian penting dari proses
legalitas dan legitimasi seorang aparatur sipil negara. Menurutnya, disiplin
dalam mengikuti aturan akan berpengaruh besar terhadap kualitas birokrasi dan
pelayanan publik. Dalam arahannya, Bupati juga
mengingatkan seluruh PNS yang baru dilantik agar benar-benar memahami regulasi
kepegawaian, terutama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia
mencontohkan praktik pengangkatan jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan
golongan. “Kalau pangkat baru 3B lalu
tiba-tiba diangkat eselon 3, itu jelas menyalahi aturan dan justru bisa
menghambat karier kalian ke depan. Jangan hanya kejar jabatan atau tunjangan,
tapi pahami dulu aturan mainnya,” pesannya di hadapan ratusan PNS baru. Mengakhiri arahannya, Bupati
Johannes Rettob mengucapkan selamat kepada seluruh PNS baru yang telah resmi
dilantik. Ia berpesan agar momentum ini dijadikan titik awal pengabdian yang
penuh integritas dan dedikasi. “Mulai hari ini kalian sah
menjadi PNS. Simpan baik-baik dokumen sumpah jabatan ini sebagai bukti resmi.
Lebih dari itu, jadikan sumpah ini sebagai komitmen moral dalam bekerja untuk
masyarakat Mimika,” ungkapnya. Bupati berharap, dengan
bertambahnya jumlah PNS baru, pelayanan publik di Kabupaten Mimika dapat
semakin meningkat, serta birokrasi daerah semakin tertata sesuai prinsip good
governance. Penulis: Abim Editor: GF
29 Sep 2025, 23:45 WIT
Seleksi Ketat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Mimika: 58 Peserta Lolos Tahap Asesmen
Papuanewsonline.com, Timika –
Persaingan ketat mewarnai proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama
di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Dari puluhan aparatur yang
mengikuti tahap awal, sebanyak 58 peserta berhasil dinyatakan lolos seleksi
kompetensi (asesmen) dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sementara
itu, satu peserta terpaksa mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Hasil seleksi ini tertuang dalam
pengumuman resmi bernomor 004/PANSEL-SELTER/MMIK/2025 yang diterbitkan Panitia
Seleksi (Pansel) pada 25 September 2025. Tahapan berikutnya dijadwalkan
berlangsung pada Selasa, 30 September 2025, di Hotel Horison Ultima Timika.
Para peserta akan diuji kemampuannya melalui penulisan makalah pukul
09.00–12.00 WIT, dilanjutkan dengan presentasi dan wawancara mulai pukul 13.00
WIT. Panitia mewajibkan seluruh
peserta hadir 30 menit sebelum sesi dimulai, mengenakan batik lengan panjang,
dan membawa laptop pribadi. Peserta yang absen secara otomatis dianggap
mengundurkan diri. Aturan ini, menurut Pansel, bertujuan menjaga kedisiplinan
dan keseriusan peserta dalam mengikuti proses seleksi jabatan strategis. Seleksi JPT Pratama kali ini
disebut sebagai langkah nyata Pemkab Mimika dalam membangun sistem birokrasi
yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan metode asesmen, makalah,
presentasi, dan wawancara, Pansel ingin memastikan hanya kandidat yang kompeten,
berintegritas, dan memiliki visi pembangunan jelas yang akan menduduki jabatan
tinggi di lingkup pemerintahan daerah. “Seleksi ini bukan hanya soal
kelulusan, tetapi juga soal menunjukkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan
Mimika. Kami menekankan profesionalisme, integritas, dan kemampuan inovasi,”
ujar salah satu anggota Pansel saat dikonfirmasi. Nama-nama yang dinyatakan lolos
mencakup beragam latar belakang, mulai dari pejabat senior hingga talenta muda
di lingkup pemerintahan. Di antaranya tercatat: Abriyanti Nuhuyanan, Albertin
Timang, Albertus Pigai, Anthon Tangelayuk, Dr. Alfrida Palullungan, Drs.
Ananias Faot, Elisabeth Cenawatin, hingga Yustinus Lewi Panimpa. Keputusan panitia bersifat final
dan tidak dapat diganggu gugat. Seluruh informasi terkait proses seleksi juga
dapat diakses melalui pengumuman resmi yang telah diterbitkan Pansel. Melalui seleksi terbuka ini,
Pemkab Mimika berharap lahir pemimpin birokrasi yang visioner, mampu mendorong
inovasi, serta berkomitmen meningkatkan pelayanan publik. Dengan sistem merit
yang ditegakkan, diharapkan juga dapat memutus praktik-praktik yang tidak
sesuai dengan prinsip good governance. “Birokrasi yang sehat dimulai
dari proses seleksi yang sehat. Kami ingin memastikan posisi strategis diisi
oleh orang-orang yang tepat,” tambah anggota Pansel. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:40 WIT
Realisasi Anggaran Pemkab Mimika Baru Capai 36,40 Persen, BPKAD Tegaskan Pentingnya Pertanggungjawab
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat realisasi anggaran sebesar 36,40 persen
atau sekitar Rp2,3 triliun hingga akhir September 2025. Angka tersebut masih
tertahan di bawah 40 persen lantaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
belum menyelesaikan pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU). Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T. Mallisa, menyebut bahwa kendala
tersebut harus segera diatasi demi kelancaran roda pembangunan. “Realisasi sebenarnya bisa lebih
tinggi jika proses pertanggungjawaban di masing-masing OPD segera dirampungkan.
Kami berharap pimpinan OPD bisa memberikan instruksi langsung kepada bendahara
maupun operator agar mempercepat proses ini,” ujarnya saat memberikan
keterangan kepada awak media di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin
(29/9/2025). Menurut Marthen, percepatan
pertanggungjawaban TU tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut efektivitas
dan akuntabilitas penggunaan APBD. Apalagi, anggaran daerah merupakan tulang
punggung pembiayaan berbagai program pembangunan dan layanan dasar masyarakat. “Jika pertanggungjawaban lambat,
otomatis serapan anggaran ikut tertunda. Padahal, banyak program yang sudah
menunggu realisasi di lapangan,” tegasnya. BPKAD Mimika kini gencar
melakukan koordinasi dengan OPD, termasuk menggelar monitoring rutin untuk
mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif. Tidak hanya itu, BPKAD
juga menyiapkan langkah pendampingan bagi OPD yang mengalami kesulitan dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban. “Pendampingan ini kami lakukan
agar tidak ada alasan keterlambatan. Semua OPD harus bergerak bersama karena
ini menyangkut kepentingan masyarakat Mimika secara luas,” tambah Marthen. Dengan berbagai upaya tersebut,
BPKAD optimis realisasi anggaran Pemkab Mimika akan meningkat signifikan dalam
beberapa bulan ke depan. Targetnya, capaian penyerapan bisa menembus angka
ideal di atas 90 persen menjelang akhir tahun anggaran. Marthen menekankan bahwa
peningkatan serapan bukan hanya soal angka, tetapi juga berkaitan langsung
dengan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Mimika. “Anggaran yang terserap maksimal
berarti program-program pembangunan bisa berjalan lancar. Dan itu yang paling
penting, manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:38 WIT
Karantina Papua Tengah Perketat Pemeriksaan Ribuan Kepiting Hidup Senilai Rp74 Juta
Papuanewsonline.com, Mimika – Balai
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah (Karantina Papua Tengah)
kembali menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung ekspor komoditas perikanan
dari Papua. Sebanyak 2.580 ekor kepiting hidup dengan nilai ekonomi mencapai Rp74
juta menjalani pemeriksaan ketat sebelum diterbangkan ke Singapura melalui Pos
Pelayanan Bandar Udara Mozes Kilangin Timika, Jumat (26/09/2025). Pemeriksaan ribuan kepiting ini
dilakukan secara detail, mencakup kondisi fisik, kesehatan, serta kemungkinan
adanya luka, parasit, maupun penyakit yang bisa mengancam kualitas produk. Tak
hanya itu, petugas juga memeriksa standar kebersihan dan kelayakan wadah
pengangkut, termasuk suhu dan kadar oksigen, agar kepiting dapat bertahan hidup
selama perjalanan ekspor yang memakan waktu berjam-jam. “Proses ini penting untuk
memastikan setiap kepiting dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan layak
konsumsi. Hal ini menjadi jaminan kualitas bagi mitra dagang kita di luar
negeri,” jelas Anton Panji Mahendra, Kepala Karantina Papua Tengah. Anton menegaskan bahwa
pemeriksaan karantina bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian
dari upaya menjaga kepercayaan negara tujuan terhadap produk Indonesia.
Menurutnya, kualitas ekspor yang baik akan berdampak langsung pada
keberlanjutan perdagangan serta peningkatan ekonomi daerah. “Setiap komoditas yang diekspor
harus dipastikan sehat, bebas hama penyakit, serta sesuai standar negara
tujuan. Kita tidak hanya melindungi sumber daya hayati dalam negeri, tapi juga
menjaga nama baik dan reputasi Indonesia di mata dunia,” tegasnya. Selain itu, Karantina Papua
Tengah terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai
dari nelayan, eksportir, hingga pemerintah daerah dan pusat, demi meningkatkan
volume dan kualitas ekspor dari Papua Tengah. Komoditas seperti kepiting hidup,
udang, ikan, maupun hasil tumbuhan menjadi andalan daerah dalam mendukung perekonomian
lokal sekaligus devisa negara. “Papua Tengah punya potensi besar
di sektor perikanan dan kelautan. Jika dijaga dengan baik, ekspor kita bisa
terus meningkat, memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan mengangkat nama
Papua di pasar global,” tambah Anton. Program pemeriksaan dan
pengawasan ketat ini juga membawa harapan besar bagi para nelayan Mimika.
Dengan kualitas produk yang terjamin, akses ke pasar internasional semakin
terbuka luas, sehingga hasil tangkapan mereka dapat bernilai lebih tinggi. Pemerintah pun berharap agar
peningkatan ekspor ini berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir
dan pelaku usaha lokal yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:34 WIT
PSMTI Mimika Mantapkan Langkah Sosial, Gelar Rakerkab Perdana Demi Perkuat Kebersamaan
Papuanewsonline.com, Timika - Paguyuban
Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya
sebagai organisasi sosial dan budaya yang hadir untuk memperkuat persaudaraan
sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Mimika. Hal ini ditandai
dengan digelarnya Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) ke-1 di Hotel 66
Cenderawasih Timika, Jumat (26/09/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung
oleh Ketua Wilayah PSMTI se-Tanah Papua, Isak Montolalu, serta mendapat
apresiasi dari Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang hadir memberi sambutan
sekaligus dorongan moral kepada seluruh peserta. Ketua PSMTI Mimika, Rusli Gunawan,
dalam sambutannya menjelaskan bahwa PSMTI hadir di Mimika bukan sekadar
organisasi formal, melainkan wadah untuk menyatukan warga Tionghoa dalam
semangat kebersamaan dan solidaritas sosial. “Secara nasional, PSMTI sudah
berdiri di 35 provinsi dengan lebih dari 300 kabupaten. Di Mimika, kami hadir
untuk mempererat tali persaudaraan warga Tionghoa sekaligus membangun hubungan
baik dengan masyarakat luas,” jelas Rusli. PSMTI sendiri berdiri hanya
beberapa bulan pasca kerusuhan Mei 1998, dan pada 28 September 1998 resmi
mendeklarasikan diri sebagai paguyuban sosial budaya, bukan organisasi politik. Ketua Wilayah PSMTI se-Tanah
Papua, Isak Montolalu, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, PSMTI memegang
prinsip netralitas dari politik praktis. “PSMTI tidak berpolitik praktis,
tidak berada di bawah partai politik manapun, dan tidak akan berubah menjadi
partai politik. Kami berusaha mengembalikan hak dan kewajiban agar warga
Tionghoa setara dengan komponen masyarakat lainnya,” tegas Isak. Menurutnya, fokus PSMTI adalah
membangun ruang sosial yang inklusif, mendorong harmoni, serta berkontribusi
pada berbagai bidang kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial
lainnya. Bupati Mimika, Johannes Rettob,
menyampaikan apresiasi atas langkah PSMTI yang secara konsisten berkontribusi
untuk masyarakat. Ia menilai kehadiran organisasi ini dapat menjadi mitra
strategis pemerintah daerah dalam membangun Mimika yang harmonis, sejahtera,
dan inklusif. “Segala macam ada di sini
(Mimika). Kita hidup bersama, kita harus sama-sama melanjutkan pembangunan.
Jaga keharmonisan, manusianya harus sehat, pintar, aman, dan damai. PSMTI bisa
mengambil peran penting dalam hal itu,” ungkap Bupati Johannes. Saat ini, tercatat lebih dari 800
jiwa warga Tionghoa yang tinggal di Kabupaten Mimika, tersebar dalam 198 Kepala
Keluarga (KK). Keberadaan mereka telah menjadi bagian dari kehidupan sosial,
ekonomi, dan budaya Mimika yang beragam. Melalui Rakerkab ini, PSMTI
Mimika meneguhkan komitmennya untuk menjadi jembatan kebersamaan sekaligus
penggerak partisipasi sosial masyarakat Tionghoa dalam mendukung pembangunan
daerah. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:29 WIT
YPMAK Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Wania Lewat Pengembangan Kebun Pisang
Papuanewsonline.com, Mimika – Upaya
pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mimika kembali mendapat perhatian melalui
program yang digagas Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).
Melalui Divisi Perencanaan Program Ekonomi, YPMAK secara resmi membentuk Kelompok
Kerja (Pokja) Ekonomi di Kelurahan Wania, Distrik Mimika Timur. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga asli suku Amungme dan Kamoro,
dengan mengembangkan sektor perkebunan berbasis potensi lokal. YPMAK mengalokasikan dana sebesar
Rp250 juta untuk program ini, dengan perincian Rp200 juta ditujukan bagi
kegiatan masyarakat dan Rp50 juta untuk biaya operasional tim Pokja. Pokja yang dibentuk beranggotakan
lima perwakilan masyarakat dari berbagai unsur, mulai dari tokoh adat, agama,
perempuan, pemuda, hingga perwakilan tokoh masyarakat. Kelima pengurus terpilih
adalah Fidelis F. Ukupako, Hendrikus Mauri, Ludiwina Weayo, Emanuel Ukapoka,
dan Stevy Imbiri. Menurut Yulius Cenawatme, Staf
Divisi Sosial Ekonomi YPMAK, Pokja akan bekerja selama delapan bulan dengan
pendampingan penuh dari YPMAK. Ia menegaskan, program awal yang disepakati
masyarakat adalah pengembangan kebun pisang sebagai komoditas utama. “Lahan sudah tersedia dan bahkan
beberapa tanaman sudah ada. Tinggal menunggu pencairan dana, masyarakat bisa
langsung melanjutkan pekerjaan berkebun,” jelas Yulius. Ketua Pokja terpilih, Fidelis F.
Ukupako, mengapresiasi kunjungan YPMAK dan menegaskan bahwa program ekonomi ini
menjadi tonggak penting bagi Kelurahan Wania. “Kami sudah menyiapkan lahan
sekitar satu hektar. Ada tanaman pisang yang sudah tumbuh, tinggal kami perluas
lagi dan tambah jumlahnya. Harapannya hasil kebun ini bisa menopang ekonomi
keluarga sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat,” ujarnya dengan penuh
optimisme. Program kebun pisang ini
diharapkan dapat menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Selain
sebagai sumber pangan, hasil panen juga dapat dipasarkan untuk meningkatkan
pendapatan keluarga. YPMAK menegaskan bahwa
pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada pemberian bantuan dana semata,
tetapi juga melalui pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar program
benar-benar berjalan sesuai tujuan. Dengan semangat gotong royong
yang ditunjukkan masyarakat Wania, program ini menjadi contoh nyata bagaimana
kolaborasi antara lembaga dan masyarakat lokal dapat menghadirkan kemandirian
ekonomi berbasis potensi wilayah. Penulis: Abim Editor: GF
29 Sep 2025, 23:26 WIT
Kunjungi Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, Kapolda Maluku Ajak Umat Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si terus berupaya membangun kedekatan Polri dengan seluruh elemen masyarakat, untuk bersama merawat keamanan dan kedamaian.Salah satu kegiatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat yaitu silaturahmi kamtibmas. Kali imi dilaksanakan di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus, Jalan Dr. Siwabessy, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu (28/9) pukul 09.30 WIT.Kegiatan tersebut dihadiri Pastor Paroki Hati Kudus Yesus, James Biliacarlos, M.Sc, Pastor Lukas Batmomolin, SVD, Ketua Dewan Harian Paroki beserta pengurus, para ketua rukun, kelompok kategorial, dan umat paroki. Dalam kegiatan itu, Kapolda hadir didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku seperti Direktur Lantas, Wadir Intelkam, Wakapolresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease, serta Kapolsek Nusaniwe bersama personel.Dalam laporan singkatnya, Ketua Dewan Pastoral Paroki menyampaikan, jumlah umat Paroki Hati Kudus Yesus terdiri dari 117 KK yang terbagi ke dalam 13 rukun, dengan sebaran hingga wilayah Kusu-Kusu. Meski berada di perbatasan dengan Paroki lain, situasi kamtibmas tetap terjaga aman dan kondusif.Pihak paroki menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kapolsek Nusaniwe bersama personel Polri yang selalu hadir mengamankan wilayah. “Kami bersyukur, berkat dukungan Polri, wilayah paroki tetap aman dan tertib,” ujar Ketua Dewan Pastoral.Mengawali sambutannya dengan sapaan hangat “Salve” kepada umat, Kapolda Maluku mengajak seluruh hadirin untuk mensyukuri Rahmat Tuhan atas kesempatan bisa berkumpul dan berdialog.Kapolda menjelaskan, kegiatan silaturahmi semacam ini rutin dilakukan dengan mengunjungi kampung-kampung serta rumah ibadah, baik masjid maupun gereja. Tujuannya, agar bisa melihat langsung kondisi masyarakat dan menyerap aspirasi mereka.Dengan penuh keakraban, Kapolda memperkenalkan diri. Ia bahkan menyelipkan canda ringan terkait namanya yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga sering dijuluki “Janda” (Jawa-Sunda). Suasana pun menjadi cair dan hangat.“Ketika saya ditugaskan di Maluku, tekad saya hanya satu, memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat dan ikut membangun Maluku. Tetapi tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan, kerja sama, serta doa dari seluruh masyarakat,” ungkapnya.Maluku, kata Kapolda, memiliki modal dasar luar biasa untuk berkembang, yaitu keindahan alam, kekayaan laut, serta keberagaman budaya. Namun, semua potensi ini, tidak akan bernilai jika tak terciptanya rasa aman.“Hari ini anak-anak bisa sekolah dengan lancar, ibu-ibu bisa ke pasar, bapak-bapak bisa bekerja, kita semua bisa berinteraksi tanpa rasa takut. Semua itu hanya mungkin terjadi jika keamanan terjaga. Maka keamanan dan ketertiban adalah fondasi utama yang harus kita rawat bersama,” jelasnya.Dalam menjaga keamanan, lanjut Kapolda, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah maraknya kekerasan dalam penyelesaian masalah, baik di rumah tangga, antar individu, maupun kelompok. Pola pikir main hakim sendiri, menurut Kapolda, harus diubah.“Kekerasan tidak boleh menjadi pilihan. Jika terjadi persoalan, jangan provokasi kelompok untuk melakukan tindakan pidana. Segeralah laporkan pada penegak hukum. Polri siap menegakkan hukum dengan profesional. Dan kami juga terbuka terhadap kritik dari masyarakat untuk terus berbenah,” tegasnya.Kapolda juga menyoroti era digital saat ini, di mana provokasi dapat menyebar cepat melalui media sosial. Karena itu, ia meminta umat agar tidak mudah terhasut oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.Dalam pesannya, Kapolda mengajak seluruh jemaat untuk merawat kebinekaan yang menjadi ciri Indonesia. Ia menekankan bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya harus dijaga melalui hubungan relasi yang baik.“Mari kita satukan tekad menjaga kamtibmas, menahan diri, bersabar, dan menghormati hukum. Dengan begitu, kita dapat mewariskan tradisi baik kepada generasi penerus, memberikan teladan tentang toleransi, kedamaian, dan kasih sayang,” katanya.Mengakhiri arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan terima kasih atas kesempatan bisa hadir bersama umat Paroki Hati Kudus Yesus. Dengan penuh semangat ia menyerukan motto kebersamaan, yakni "Maluku tarus biking bae, basudara tarus biking bae".Seruan tersebut disambut tepuk tangan dan antusiasme dari seluruh jemaat, meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga Maluku tetap aman, damai, dan penuh persaudaraan. PNO-12
29 Sep 2025, 17:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
