Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
STATUS NAIK! Polda Papua Tengah Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada KPU Mimika ?
Mimika, Papuanewsonline.com — Aroma tak sedap dari pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kian menyengat.Informasi yang, dihimpun, Papuanewsonline.com, Selasa ( 24 / 2 ), menyebutkan Kepolisian Daerah Papua Tengah resmi menaikkan status penanganan laporan dugaan penyalahgunaan anggaran dana hibah KPU Mimika tersebut ke tahap penyelidikan.Langkah itu ditegaskan melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/41.a/IX/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus, Polda Papua Tengah, tertanggal 15 September 2025 yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Dalam dokumen tersebut ditegaskan, penyelidikan dilakukan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk menentukan dapat atau tidaknya, ditingkatkan ke tahap penyidikan.
" Artinya, aparat penegak hukum tengah mengumpulkan dan mendalami alat bukti awal, termasuk menelusuri kemungkinan adanya unsur pidana korupsi dalam pengelolaan dana Pilkada di KPU Mimika Tahun Anggaran 2024, " Tegas Ditreskrimsus Polda Papua Tengah, dalam surat tertulisnya.
Dikatakan, untuk mencari suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna, dan menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, perlu dikeluarkan surat perintah.Dalam, kutipan isi surat tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Polda Papua Tengah, merujuk pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.Selain itu, proses ini berangkat dari Laporan Informasi Nomor: LI/II/IX/2025/Subdit III Tipidkor tertanggal 12 September 2025.
Surat perintah tersebut, menginstruksikan para perwira dan bintara yang namanya tercantum dalam lampiran, melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan pengelolaan dana Pilkada pada KPU Kabupaten Mimika TA /2024, menyusun rencana penyelidikan, melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan segera melaporkan hasilnya kepada Dirreskrimsus Polda Papua Tengah.Surat tersebut diketahui dan ditandatangani jajaran pimpinan Ditreskrimsus Polda Papua Tengah, yakniDirektur Reserse Kriminal Khusus, Kombes A. Wahid P. Utomo, S.I.K, M.H., Sedangkan yang memberi perintah, Ajun Komisaris Polisi, Ibnu Rudihartono, S.T.K, S.I.K
Naiknya status ke tahap penyelidikan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum memandang serius dugaan penyelewengan dana hibah Pilkada KPU Mimika, yang bersumber dari keuangan daerah.
Kasus ini diprediksi akan menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di Papua Tengah.Namun hingga kini, tidak diketahui hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kapolda Papua Tengah beserta jajaranya.Ketua KPU Mimika, Date Abugau, melalui Komisioner Devisi Hukum dan Pengawasan, Hironimus Kia Ruma, yang dikonfirmasi, papuanewsonline, via whaatsap, Jumat ( 20 / 2 ), membenarkan hasil audit BPK RI di KPU Mimika, dengan potensi penyimpangan keuangan negara sebesar Rp 28 Miliar." Pasca kami terima LHP BPK, jangka waktunya 60 hari, masih bersifat administrasi. Jadi selama rentang waktu itu, hasil temuan dikembalikan, maka pasti tidak menjadi masalah, " Kata Ruma.Penulis. : Nerius Rahabav
24 Feb 2026, 11:54 WIT
TIGA TAHUN MANDUL! ASN MALUKU “KEPOK MEJA” DI DPR RI — IZIN JAKSA AGUNG JADI TAMENG 11 OKNUM JAKSA?
AMBON, Papuanewsonline.com — Aroma stagnasi penegakan hukum kembali menyeruak dari Maluku. Sudah hampir tiga tahun laporan dugaan pemalsuan surat yang menyeret 11 oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Tual terkatung-katung tanpa kepastian.
Korban yang mengaku dikriminalisasi, Aziz Fidmatan, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), kini mengambil langkah frontal, melayangkan surat desakan ketiga ke Komisi III DPR RI.Pertanyaannya sederhana, namun mengguncang, mengapa hukum begitu cepat menjerat rakyat biasa, tetapi begitu lamban ketika menyentuh aparat penegak hukum sendiri?Izin Jaksa Agung, Tembok Tak Tertembus?
Aziz mengaku, Laporan dugaan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) ini telah teregistrasi di Polda Maluku sejak Juli 2022.
Namun hingga kini, kata dia, dua oknum jaksa yang disebut-sebut terlibat belum juga diperiksa.
Alasannya klasik, izin pemeriksaan dari Jaksa Agung belum turun, meski permohonan sudah diajukan melalui Bareskrim Polri sejak November 2025.
Publik pun bertanya-tanya, apakah mekanisme izin ini menjadi prosedur hukum semata atau justru berubah menjadi tameng birokratis yang melumpuhkan penyidikan?Kata Aziz, jika benar ada dugaan tindak pidana, mengapa prosesnya seolah tersandera administrasi?
Dokumen Fiktif, Tapi Tak Ada Tersangka
Menurut Aziz, kasus ini bermula dari penggunaan surat perjanjian tahun 2008 dan proposal yang diduga palsu untuk mempidanakan dirinya.Ironisnya, kata Aziz, berdasarkan Putusan Komisi Informasi Maluku Tahun 2022, dokumen tersebut dinyatakan fiktif dan tidak terdaftar dalam arsip negara.Artinya, ada temuan resmi yang menyatakan dokumen itu tak pernah tercatat. Namun hingga kini, belum ada satu pun tersangka yang diumumkan.
Diakui, Biro Wassidik Bareskrim Polri bahkan telah mengeluarkan surat atensi pada 27 November 2025. Tetapi di tingkat daerah, penyidikan tetap tak bergerak.Dia mempertanyakan, apakah ini bentuk kehati-hatian? atau justru indikasi kuat adanya resistensi internal?
Komisi III Disentil: Cepat ke Pejabat, Lambat ke Rakyat?
Dalam surat ketiganya ke DPR RI, Aziz secara terbuka menyoroti apa yang ia nilai sebagai disparitas atensi.
Ia membandingkan cepatnya respons parlemen terhadap kasus pejabat publik dengan lambannya perhatian terhadap laporannya yang sudah berproses hampir tiga tahun.“Di mana asas equality before the law?” tanyanya.Pertanyaan itu kini bukan lagi milik Aziz semata, tetapi menjadi pertanyaan publik, apakah prinsip persamaan di depan hukum benar-benar hidup, atau hanya slogan konstitusional?
Ultimatum Praperadilan: Juli 2026 Jadi Batas Akhir
Tak ingin terus terjebak dalam labirin birokrasi, Aziz menyiapkan langkah hukum lanjutan.Ia telah meminta SP2HP kepada Dirreskrimum Polda Maluku dan mendesak pemeriksaan ahli administrasi serta ahli forensik dokumen.Aziz memberi tenggat waktu hingga Juli 2026.
" Jika izin pemeriksaan tak juga turun dan tak ada penetapan tersangka, saya memastikan akan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon, " Tegasnya.Langkah ini, kata Aziz, berpotensi membuka ruang sidang yang bukan hanya menguji prosedur penyidikan, tetapi juga menguji komitmen institusi penegak hukum terhadap transparansi, ujian integritas penegakan hukum, karena perkara ini, kini bukan sekadar sengketa personal, " Sorotnya.Penulis : Nerius RahabavEditor. : Nerius Rahabav
24 Feb 2026, 09:04 WIT
AHLI UNIPA “TAMPAR” PENYIDIK! Postingan Mama Ella Tak Sebut Nama Bupati, Bukti Kajari Ditolak Hakim
MANOKWARI, Papuanewsonline.com – Sidang praperadilan perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2026/PN.Mnk antara Louela Riska Warikar (27) alias Ella Warikar melawan Kapolresta Manokwari dan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Provinsi Papua Barat memanas, Senin pagi (23/2), di Pengadilan Negeri Manokwari.
Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Carolina D.Y. Awi, SH, MH mengungkap sejumlah fakta mengejutkan, termasuk penolakan bukti dari pihak Kejaksaan dan kritik tajam ahli terhadap pola penyidikan Polresta Manokwari.
Bukti Kajari Ditolak Karena Tak BermeteraiDalam persidangan, pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya, Yan Christian Warinussy, SH, CPLA, mengajukan 13 bukti surat serta menghadirkan seorang ahli linguistik dan linguistik forensik dari Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Negeri Papua (UNIPA).
Sementara itu, Kapolresta Manokwari selaku Termohon I mengajukan 41 bukti surat yang terdiri dari dokumen penyidikan, termasuk, Laporan Polisi Nomor: LP/B/567/X/2024/SPKT/Polresta Manokwari/Polda Papua Barat, tertanggal 7 Oktober 2024.Namun yang paling mencolok, Termohon II yakni Kajari Manokwari hanya menyerahkan dua bukti surat tanpa meterai yang cukup.Hakim Carolina Awi pun langsung bersikap tegas.
“Bukti surat anda tidak bisa saya terima, karena tidak dibubuhi meterai,” tegas Hakim Awi di ruang sidang.
Dua bukti tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, membuat posisi Termohon II tampak goyah sejak awal.Kuasa hukum Kapolresta Manokwari, Didit Wahyudi, SH dan Saiful Aziz, SH, menyatakan tidak menghadirkan saksi maupun ahli. Mereka hanya mengandalkan dokumen tertulis.Langkah ini kontras dengan strategi Pemohon yang menghadirkan ahli kunci di bidang linguistik forensik.Rektor UNIPA: Postingan Tidak Sebut Nama Ibu BupatiSorotan utama sidang tertuju pada keterangan Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd, M.Hum, ahli linguistik dan linguistik forensik yang juga menjabat Rektor UNIPA.
Di hadapan majelis, Prof. Warami menyampaikan analisis tegas: postingan akun TikTok “Mama Ella” tidak menyebutkan subjek yang jelas dan tidak mencantumkan nama seseorang ibu bupati.
“Di dalam postingan dari akun Mama Ella, tidak menyebut subjek berupa nama seseorang. Tidak menyebut nama Ibu Bupati. Tidak menyebut Ibu Bupati Manokwari, Ibu Bupati Fakfak, atau Ibu Bupati Manokwari Selatan,” jelasnya.Menurutnya, dalam kajian linguistik forensik, penentuan unsur pencemaran nama baik tidak dapat dilakukan secara parsial atau dengan mengambil potongan kalimat tertentu.Kritik Keras untuk Penyidik
Tak berhenti di situ, Prof. Warami bahkan mengkritik pendekatan penyidik Polresta Manokwari.
“Saya lihat para penyidik hanya mempersoalkan masalah di hulu dan hilir saja, tapi tidak melihat secara utuh rangkaian peristiwa. Tidak melihat secara lengkap siapa sesungguhnya subjek yang dirugikan atau dicemarkan,” tegasnya.Ahli berpangkat Pembina IV A dan Lektor Kepala ini menegaskan bahwa dalam perspektif linguistik forensik, unsur subjek yang dirugikan harus jelas dan teridentifikasi, bukan asumsi atau tafsir sepihak.
Uji Ketat Unsur ITEPerkara ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, dari keterangan ahli, muncul pertanyaan mendasar, apakah benar telah terjadi pencemaran nama baik,jika tidak ada penyebutan nama atau identitas yang tegas?.Sidang akan kembali digelar Selasa (24/2) dengan agenda penambahan bukti surat serta menghadirkan Ahli Hukum Pidana dari pihak Pemohon.
Penulis : Nerius RahabavEditor. : Nerius Rahabav
24 Feb 2026, 08:22 WIT
DPRK Mimika Desak Hentikan Penyalahgunaan Minyakita, Bantuan Negara Harus Sampai Ke Masyarakat!
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika mengeluarkan desakan tegas kepada seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan
terhadap distribusi minyak goreng bantuan pangan (Minyakita). Langkah ini diambil
setelah muncul dugaan praktik jual-beli komoditi bantuan pemerintah, bahkan
ditemukan diperdagangkan melalui platform daring."Bantuan yang diberikan oleh negara harus tepat sasaran
dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu," tegas
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau. (23/2/26) Ia menegaskan larangan mutlak terhadap oknum yang
mengeksploitasi barang subsidi untuk kepentingan pribadi. Ketua DPRK juga
mengacu pada mekanisme distribusi yang perlu diperiksa lebih mendalam. "Saya belum bisa memastikan apakah penyaluran dilakukan
langsung ke masyarakat atau melalui kepala kampung. Namun jika ada pihak yang
menampung lalu menjual kembali ke kios-kios, itu adalah pelanggaran yang tidak
bisa ditolerir," jelasnya.Primus berharap pihak penyelenggara tidak hanya fokus pada
proses penyaluran semata, namun juga melakukan pemantauan langsung di lapangan.
"Jangan sampai bantuan hanya diserahkan tanpa ada
pengawasan berkelanjutan. Dinas terkait wajib melakukan evaluasi ulang terhadap
jalur distribusi. Jika pengawasan tidak berjalan optimal, maka kepala instansi
yang bertanggung jawab harus menjadi objek penilaian yang ketat,"
tandasnya.Senada dengan itu, Andika Adrian Tie menyampaikan
keprihatinan atas fenomena penyalahgunaan bantuan ini.Menurutnya, Minyakita merupakan bantuan pemerintah pusat
melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) yang seharusnya meringankan beban ekonomi
masyarakat."Sangat menyakitkan hati jika bantuan yang bertujuan
kemanusiaan justru disalahgunakan. Kami dari Komisi II meminta Disperindag dan
Bulog untuk mengawasi setiap tahap peredaran komoditi ini," ucap Andika. Selain pengawasan administratif, ia juga mengajak aparat
penegak peraturan untuk terlibat aktif. "Kami menginginkan tindakan tegas yang konkret. Satpol
PP sebagai garda terdepan di lapangan harus segera mengambil langkah untuk
mencegah praktik ini berkembang," pungkasnya."Semoga dengan pengawasan yang lebih ketat, setiap
tetes bantuan bisa sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkannya,"
tambah Andika dengan harapan tinggi. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 04:20 WIT
Kejari Mimika Terima Kembali Berkas Perkara Narkotika atas nama Tersangka “R.I” Dari Polres
Papuanewsonline.com, Timika – Satuan Reserse Narkoba dan
Konter Intelijen (Sat Resnarkoba) Polres Mimika telah melaksanakan pengiriman
kembali berkas perkara (Tahap I kembali) terkait tindak pidana narkotika atas
nama tersangka berinisial R.I pada hari Senin (23/2/26).Kasihumas Polres Mimika Iptu Hempy Ona, SE menjelaskan bahwa
proses pengiriman ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/02/I/2026/SPKT.Sat
Resnarkoba/Polres Mimika/Polda Papua Tengah tanggal 21 Januari 2026 dan Nomor
P19: B-253/R.1.19/Enz.1/02/2026 tanggal 09 Februari 2026.Pengiriman berkas dilakukan sekitar pukul 11.55 WIT dan
diterima langsung oleh Piket Staf Kejaksaan Negeri Mimika di Kantor Kejaksaan
Negeri Mimika, Jalan Agimuga Nomor 5 Mile 32, Timika. Menurut Hempy, penangkapan tersangka dilakukan oleh Tim
Operasional Satuan Resnarkoba Polres Mimika yang dipimpin Iptu Herry Setiabudi
pada Rabu (21/1) sekitar pukul 00.30 WIT setelah memperoleh informasi tentang
dugaan peredaran narkotika di salah satu homestay Cartensz di kawasan Jalan
Kelimutu, Timika.Sekitar pukul 02.00 WIT, tim melakukan penggerebekan dan
berhasil mengamankan dua orang laki-laki berinisial R.I dan A.A. Dari hasil
pencarian di lokasi kejadian, petugas menyita berbagai barang bukti, antara
lain 5 paket plastik klip bening kecil yang diduga berisi narkotika golongan I
jenis sabu, 3 bundel plastik klip bening kosong, 1 timbangan digital, 2
potongan pipet sebagai alat takar atau penyimpanan, 1 dompet gantungan kunci
hitam, uang tunai sebesar Rp3.450.000,- yang diduga hasil penjualan, beberapa
unit telepon genggam, 1 jaket hitam, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna
hitam, dan 1 tas samping hitam.Dari hasil interogasi awal, tersangka R.I mengaku bahwa
barang bukti narkotika miliknya dan diperjualbelikan, serta mengakui bahwa A.A
sering membantunya dalam mengedarkan sabu kepada konsumen di Kabupaten Mimika. Hempy menambahkan bahwa perbuatan tersangka diduga telah
melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 04:18 WIT
Pendulang Emas Mimika Blokir Jalan, Polisi Lepaskan Gas Air Mata di Depan Toko Emas
Papuanewsonline.com, Timika – Aparat kepolisian di Kabupaten
Mimika berjuang keras mengendalikan massa mayoritas pendulang emas tradisional
yang melakukan aksi blokade jalan di kawasan Gorong-gorong, Jalan Ahmad Yani,
pada hari Senin (23/2/26) siang.Aksi ini dilakukan di depan toko emas di sekitar Pasar
Gorong-gorong, membuat lalu lintas terganggu signifikan.Pengamatan di lokasi menunjukkan bahwa aparat kepolisian
berusaha membubarkan massa yang memblokir jalan dengan membakar ban bekas dan
menghalangi akses kendaraan. Dalam upaya mengendurkan posisi massa yang mengamuk, pihak
berwenang mengeluarkan gas air mata untuk mengendalikan situasi, sementara
sebagian massa merespons dengan melemparkan batu ke arah petugas. Hingga malam
hari, kedua belah pihak masih bersitegang di lokasi kejadian.Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman
mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan sekitar 50 personel gabungan
untuk mengamankan kawasan aksi. "Kami telah mengirimkan sekitar 50 personel gabungan
untuk mengendalikan situasi dan menjaga keamanan di lokasi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan
koordinasi dengan sejumlah pemilik toko emas terkait untuk menangani kondisi
keamanan yang terjadi."Kita telah bekerja sama dengan beberapa pemilik toko
emas, dan merencanakan untuk membuka kembali operasional toko besok,"
terangnya. Terkait adanya korban dalam insiden ini, pihak kepolisian
masih melakukan pemeriksaan mendalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas.Sampai malam hari, petugas kepolisian terus mendorong mundur
kelompok yang melakukan kerusuhan dan melemparkan batu ke arah aparat.Aparat juga melakukan penyisiran di kawasan Jalan
Bougenville dan Jalan Leo Mamiri depan Kantor PLN, dengan menembakkan gas air
mata untuk mengendalikan situasi. Beberapa orang telah diamankan dan dibawa ke tempat
penyelidikan untuk diperiksa lebih lanjut. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Feb 2026, 04:13 WIT
BPN Mimika “Cuci Tangan” Sengketa Tanah Helena Beanal vs PT Petresoa Tbk, Ada Apa?
MIMIKA, Papuanewsonline.com – Polemik sengketa
lahan bundaran Cendrawasi, kian memanas dan menyita perhatian publik. Pasalnya,
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah
beserta jajaranya, seakan mencuci tangan atas permasalan yang menjadi viral di
publik.Terbukti, saat dikonfirmasi media ini, Senin (23/2/26),
Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Mimika, justru terkesan melempar
tanggung jawab.Kepala BPN Mimika, melalui Kepala Subbagian Tata Usaha
(Kassubag TU) Kantor Pertanahan, Gunawan Gultum, ketika dikonfirmasi, secara
tegas menyatakan, dirinya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan
terkait persoalan tersebut.“Kami tidak punya kapasitas menjawab itu. Untuk hal-hal
seperti itu, sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada pimpinan atau pihak yang
tangani pengadaan tanah,” Ujar Gultum.Jawaban tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah
publik. Pasalnya, isu yang berkembang bukan perkara kecil.Dugaan perubahan status sertifikat dari SHGB atas nama PT
Petrosi Tbk menjadi SHM atas nama Renoldo Nikabiai menjadi sorotan serius
karena menyangkut legalitas hak atas tanah yang nilainya tidak sedikit.Namun ketika dimintai klarifikasi, Gunawan kembali
menegaskan dirinya bukan pihak yang berwenang menjawab.“Kalau soal itu saya tidak punya kapasitas untuk menjawab.
Pimpinan kami sedang dinas luar. Kalau ingin konfirmasi secara resmi, silakan
ajukan surat ke kantor, nanti akan kami jawab secara tertulis,” katanya.Alih-alih memberikan penjelasan substantif, ia menekankan
tugasnya hanya sebatas memastikan operasional internal kantor berjalan lancar.“Saya di sini hanya memastikan operasional kantor berjalan
baik, pegawai menerima gaji tepat waktu. Untuk substansi perkara seperti itu,
saya tidak bisa menyampaikan benar atau tidak,” tegasnya.Pernyataan tersebut justru mempertegas kesan bahwa tidak ada
satu pun pejabat di Kantor Pertanahan Mimika, yang bersedia berbicara
terbuka terkait isu yang sedang menjadi perhatian publik luas.Di sisi lain, Gunawan menyebut tidak semua urusan tanah
menjadi kewenangan langsung kantor pertanahan.Menurutnya, dalam hal pengadaan tanah, ranah tersebut
biasanya berada di pemerintah daerah atau pihak pelaksana pengadaan tanah.“Tidak selamanya mengenai tanah itu urusannya langsung ke
BPN. Untuk pengadaan tanah, itu biasanya urusan Pemda atau pihak pelaksana
pengadaan,” jelasnya.Namun publik tentu bertanya, jika menyangkut perubahan
status sertifikat, bukankah itu berada dalam domain administrasi pertanahan?Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi
dari pimpinan Kantor Pertanahan terkait dugaan perubahan status sertifikat yang
beredar.BPN mempersilakan pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan
permintaan klarifikasi secara tertulis.Sementara itu, salah satu warga Mimika ketika diminta
tanggapanya, menegaskan masyarakat menanti jawaban yang lebih terang dan
terbuka dari BPN." Sebab dalam setiap polemik pertanahan, transparansi
bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan, " Sorot salah satu warga
Mimika. Penulis : Hendrik
RahalobEditor : Nerius
Rahabav
24 Feb 2026, 03:44 WIT
Notaris Santi BR Kaban Bungkam Soal Akta Tanah Helena Beanal vs PT. Petresoa Tbk ?
Mimika, Papuanewsonline.com – Notaris Santi
BR Kaban, SH., M.Kn menegaskan dirinya tidak dapat membuka informasi apa pun
terkait pembuatan akta maupun data klien, meski isu yang berkembang dan tengah
menjadi sorotan publik di MimikaPernyataan itu disampaikannya saat ditemui di Kantor
Notarisnya di Jalan Hasanudin, 23 Februari 2026.Dalam wawancara tersebut, Santi menekankan bahwa profesinya
memiliki batasan hukum yang tegas dan tidak bisa dilanggar, termasuk kepada
media maupun pihak lain yang minta klarifikasi.“Saya tidak bisa memberikan informasi kepada siapa pun
terkait pembuatan akta di kantor saya untuk klien-klien saya. Saya terikat oleh
Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga tidak bisa membuka informasi sedikit
pun,” tegas Santi.Terikat Kerahasiaan JabatanMenurutnya, kerahasiaan isi akta dan data klien merupakan
amanat Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang wajib dipatuhi." Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat
berimplikasi hukum dan etik, " Ujarnya.Meski demikian, Santi memastikan dirinya tidak akan
menghindar apabila informasi tersebut memang dibutuhkan dalam proses hukum
resmi.“Jika memang dibutuhkan, pengadilan yang akan memanggil
saya. Di situ saya akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Saya akan
membuka semuanya, tapi harus melalui pengadilan,” jelasnya.Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa notaris
hanya dapat membuka informasi melalui mekanisme hukum formal, bukan atas
permintaan informal atau tekanan pihak mana pun.Menyoal Pertemuan di Kantor PUPR tanggal 29 Desember 2025,
untuk membahas dana ganti rugi tanah 19, 4 milyar, antara Helena Beanal vs PT.
Petresoa Tbk, yang dihadiri sejumlah pihak, termasuk unsur BPN dan Kepolisian,
Notaris Santi menolak memberikan keterangan lebih jauh.Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa berbicara di luar
forum resmi yang diatur hukum.Santi juga membantah anggapan dirinya menolak
wawancara.Ia menyebut menerima wartawan dengan baik, namun tetap harus
menjaga batas profesionalitas.“Saya sangat menghargai dan menerima dengan baik. Tapi tugas
dan tanggung jawab saya memang seperti itu. Saya tidak boleh membuka informasi
apa pun kepada siapa pun,” ujarnya.Ia meminta publik memahami bahwa sikap tersebut bukan bentuk
penghindaran, melainkan kewajiban profesional yang melekat pada jabatan
notaris.Kedatangan dua wartawan Papuanewsonline.com, di kantor
Notaris Santi BR Kaban, SH., M.Kn untuk mengkonfirmasi pertemuan singkat
Notaris Santi, panitia pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Mimika bersama
pemilik hak ulayat, Helena Beanal, Perwakilan PT. Petresoa Tbk, Kepala BPN,
Perwakilan Polres Mimika, di Kantor PUPR Mimika, pada penghujung tahun 2025,
membahas proses ganti rugi tanah bundaran cendrawasi sebesar Rp 19, 4 M, kepada
perusahan asing PT. Petresoa Tbk, yang diduga kepemilikan saham perusahan asing
yang berafiliasi dengan PT. Freeport Indonesia, sebagai pemilik tanah
sah, berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan BPN dan putusan Pengadilan.Pejabat Mimika: Diduga, Panitia Salah Bayar Uang Tanah
Kepada PT Petresoa Tbk Sementara itu salah satu Pejabat di Pemerintah Kabupaten
Mimika, dalam rekaman pembicaraan bersama pemilik hak ulayat, Helena Beanal,
mengakui panitia pengadaan tanah patut diduga sudah salah membayar proses ganti
rugi tanah kepada PT. Petresoa Tbk, yang kepemilikan saham adalah Warga Negara
Asing."Nanti Ibu cek, kalau pemilik saham PT. Petresoa Tbk
adalah Warga Negara Asing, maka Pemkab Mimika sudah salah bayar ganti rugi
tanah dan semua pejabat yang terlibat dalam pertemuan tanggal 29 Desember 2025,
siap masuk penjara, " Ungkap sumber media ini.Pertemuan di Kantor PUPR Mimika, Adu Argumen
Sertifikat dan Hak Ulayat?Seperti diberitakan, papuanewsonline.com, sebelumnya,
pertemuan terkait pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Bundaran Petrosea dan
pelebaran Jalan Cendrawasih yang berlangsung di ruang kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, tertanggal 29 Desember 2025,
menjadi saksi bisu pemilik hak ulayat, Helena Beanal versus PT. Petresoa Tbk.Berdasarkan data rekaman video yang dimiliki media
ini, forum tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, pertanahan,
kepolisian, notaris, pihak perusahaan, serta perwakilan pemilik hak ulayat.Hadir dalam pertemuan, di penghujung tahun 2025, Kepala
Dinas PUPR Mimika Ir. Dominikus Robert H. Mayaut, M.Msi, Sekretaris PUPR Piter
Edoway, Kabid Bina Marga Aldi Padua, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Suharso, SE., M.MP, Kepala Kantor BPN Mimika Yosef Simon Done,
S.SiT., M.Si, unsur kepolisian AIPTU Nanang Eko W, HRD PT Petrosea Tbk Reynold
Donny Kabiai, serta kuasa hukum kantor pusat perusahaan. Turut hadir
Notaris/PPAT Kota Mimika Santi BR Kaban, SH., M.Kn.Agenda utama membahas rencana pembayaran ganti rugi tanah
senilai Rp19.457.600.000 untuk bidang tanah seluas 12.743 Meter persegi di
Jalan Petrosea, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru.Dalam forum tersebut, Notaris secara langsung mempertanyakan
dasar riwayat tanah kepada perwakilan PT. Petresoa Tbk.“Bapak memiliki itu tahun 1998. Bapak dulu beli dari siapa?,
maksudnya dasar riwayat tanahnya apakah beli dari mereka (Helena Beanal). Sementara
mereka merasa itu hak ulayat mereka?, mungkin bisa cari di kantor, mungkin ada
akta jual beli, dulu beli dari siapa. Kalau punya hak ulayat, beli juga dari
mana?” ujar notaris.Pernyataan itu memicu pembahasan lebih dalam mengenai
asal-usul perolehan tanah dan kemungkinan adanya pelepasan hak ulayat sebelum
sertifikat diterbitkan.Perwakilan PT Petrosea Tbk menjelaskan terkait sertifikat
telah ada proses pengurusan sebelumnya dan pihaknya membutuhkan waktu untuk
memberikan penjelasan lengkap, karena ada tim lain yang bekerja.“Terkait masalah sertifikat ada pengurusan yang sebelumnya,
jadi kami juga akan memberitahukan dan butuh waktu karena ada tim lain
bekerja,” jelas perwakilan perusahaan.Ia menambahkan, dasar pembagian wilayah bersumber dari
sertifikat dan hasil pengukuran ulang.“Kami punya dasar pembagian wilayah ini dari sertifikat dan
pengukuran ulang. Sebenarnya itu saja. Kita tunda prosesnya untuk beberapa
lama, tapi yang penting kita bisa amankan dulu uangnya. Karena secara proses
selama ini dari PUPR melihat tanahnya pada saat dilakukan pembebasan itu
merupakan legalitas PT Petrosea,” tegas Kuasa Hukum PT. Petresoa Tbk.Pihak perusahaan bahkan menyatakan kesediaan agar dana tidak
dicairkan terlebih dahulu.“Kami bersedia dananya bahkan tidak dicairkan, ditahan dulu,
tetapi kita sama-sama bersepakat supaya hak kita jelas. Ibu berapa, Petrosea
berapa. Bahkan mungkin ibu bisa lebih, kami lebih sedikit, tapi kami punya
dasar yang jelas. Kita lakukan pengukuran bersama supaya kita punya legal
standing yang jelas,” ujarnya.Menanggapi hal tersebut, perwakilan pemilik lahan, Helena
Beanal, menegaskan bahwa tanah tersebut berada di wilayah hak ulayat Suku Besar
Amungme dan Kamoro.“Untuk menerbitkan sertifikat ada syarat yang harus kita
bawa. Karena tempat yang kita tinggali ini tempat hak ulayat Suku Besar Amungmd
dengan Kamoro punya tempat di sini. Apalagi perusahaan besar berproses dan
bekerja di sini, pastinya ada pelepasan dari kedua lembaga adat, supaya
suatu saat pemerintah ambil tempat itu tidak ada masalah seperti sekarang ini,
”tekan Adik Helena Beanal.Ia menegaskan, harus ada surat pelepasan yang jelas dan
disaksikan saksi-saksi setempat sebelum sertifikat diterbitkan.“Jangan hanya bilang punya legalitas hukum yang jelas yaitu
sertifikat. Sertifikat itu kapan saja bisa dibuat dan siapa saja bisa buat.
Jadi saya minta bukti surat pelepasan dari kedua lembaga adat yang ada di sini.
Hargai orang adat di sini, kedua lembaga adat yang punya hak di sini. Kalau
naik di pengadilan tetap saya menang, saya masuk di hak ulayat. Saya tidak
perlu dengan bapak punya sertifikat, kami punya sertifikat adalah tanah ini dan
rambut," Ungkapnya.Dalam penyampaian penutup, Notaris menyatakan waktu
tim, tinggal dua hari untuk mengambil langkah.“Kalau menurut saya jangan khawatir. Kalau mereka tidak bisa
membuktikan pelepasannya, setelah Januari bapak bisa gugat di pengadilan.
Dasarnya apakah penerbitan sertifikat atau dasar tumpang tindih, ” Sorotnya.Notaris juga menyebut, perusahaan PT. Petresoa Tbk adalah
perusahaan besar, sehingga dana relatif aman jika dititipkan.“Petrosea perusahaan cukup besar seperti Freeport, sehingga
kalaupun kita titip uangnya di mereka aman juga. Mereka akan mengembalikan
kalau itu memang hak ibu. Uang itu bisa diblokir, pemda ikut serta
bertandatangan supaya tetap terblokir,” Tegas Notaris.Namun ia mengingatkan, jika ingin menggunakan mekanisme
konsinyasi melalui pengadilan, maka proses harus diulang dari awal karena skema
yang berjalan saat ini adalah pembelian langsung, bukan melalui tahapan formal
pengadaan tanah.Hingga pertemuan berakhir, belum ada keputusan final terkait
mekanisme penyaluran dana ganti rugi. Pertemuan tersebut menjadi ajang adu
argumentasi antara dasar legalitas sertifikat dan klaim hak ulayat yang hingga
kini makin tidak jelas. Penulis : Hendrik
RahalobEditor : Nerius
Rahabav
24 Feb 2026, 02:02 WIT
Bupati Boven Digoel Tekankan Pentingnya Silaturahmi di Bulan Ramadhan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Bupati Boven Digoel,
Roni Omba, mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Boven
Digoel, terutama di Mindiptana, dalam acara buka puasa bersama di Masjid
Al-Muhajirin Mindiptana, Senin (23/2/2026).Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba mengucapkan terima kasih
kepada Pengurus Masjid Al-Muhajirin Mindiptana atas undangan buka puasa
bersama. "Marhaban ya Ramadhan, terima kasih Pengurus Masjid Al-Muhajirin
Mindiptana atas undangan Bukbernya, semoga apa yang menjadi harapan pengurus,
pemerintah dapat mengakomodir, termasuk permintaan masyarakat terkait jalan,
sudah menjadi agenda kami," ujarnya.Roni Omba juga meminta dukungan dan kerjasama masyarakat
untuk mendukung program-program pembangunan di Mindiptana dan sekitarnya.
"Kami juga mohon dukungan dan kerjasamanya kepada semua pihak,"
katanya.Bupati juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa
kepada umat Muslim di Mindiptana dan sekitarnya. "Bulan Ramadhan adalah
bulan yang penuh rahmat, yang penuh ampunan dan keberkahan. Momentum ini bukan
hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang mempererat
silaturahmi, memperkuat kepedulian sosial, serta meningkatkan keimanan dan
ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya.Acara buka puasa bersama ini dihadiri oleh sejumlah pejabat
pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Bupati Roni Omba juga
menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan program-program pembangunan di
Boven Digoel. Penulis: Hend
Editor: GF
24 Feb 2026, 00:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
