Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Ketua Dewan Adat Lemasa Tegaskan Hak Ulayat dan Tolak Klaim Sepihak atas Besi Tua di Areal Freeport
Papuanewsonline.com, Timika – Bertempat di Honai Dewan Adat
Lemasa, Jalan Kelimutu, Timika, Papua Tengah, Dewan Adat Lemasa bersama
tokoh-tokoh adat Amungme menggelar pertemuan penting guna menyikapi berbagai
persoalan adat dan hak ulayat masyarakat Amungme di wilayah operasional PT
Freeport Indonesia. (13/05/26).Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat menegaskan
penolakan terhadap klaim sepihak terkait pengelolaan besi tua di areal Freeport
yang dinilai tidak melalui mekanisme adat dan tidak melibatkan seluruh pemilik
hak ulayat secara sah.Ketua Dewan Adat Lemasa (Amungme Naisorey) Joel Beanal,
menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut tanah adat, sumber daya,
maupun aset yang berada di wilayah Amungsa harus dibicarakan bersama seluruh
pemilik hak adat.“Kami menolak segala bentuk klaim sepihak yang
mengatasnamakan masyarakat adat tanpa melalui musyawarah adat yang benar. Semua
keputusan harus menghormati struktur adat dan hak masyarakat Amungme,” tegas
Joel Beanal.Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Adat Lemasa (Amungme
Naisorei) Domi Kum, menyampaikan bahwa masyarakat adat Amungme tetap menjaga
persatuan dan meminta semua pihak menghormati keputusan adat yang lahir dari
musyawarah bersama, demi keutuhan tatanan adat suku Amungme dari 11 wilayah
amungsa.Dewan Kehormatan Anggota Pendiri Lemasa, Johanes Kasamol,
juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah lembaga adat sebagai rumah bersama
masyarakat Amungme.“Lemasa berdiri untuk menjaga kepentingan masyarakat
Amungme. Jangan ada pihak yang menggunakan nama adat demi kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu,” ujar Johanes Kasamol.Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Adat Lemasa
sekaligus anak dari salah satu Tokoh besar pendiri Lemasa, Florentinus Beanal,
menekankan bahwa kehadiran PT Freeport Indonesia selama ini telah memberikan
dampak yang sangat baik bagi masyarakat Papua, khususnya suku Amungme, Kamoro,
dan lima suku kekerabatan lainnya.“Freeport ini sudah terlalu baik untuk masyarakat Papua,
secara khusus Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan. Kehadiran
Freeport memberikan dampak persahabatan dan manfaat yang luar biasa bagi kita
semua,” ujar Florentinus Beanal.Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat untuk tetap menjaga
persatuan, stabilitas, dan hubungan baik yang telah terbangun selama ini demi
masa depan generasi Amungme di Tanah Papua.Stafg Peleksana Lemasa Bidang Adat dan Budaya, Ruben Kum,
yang juga bertindak sebagai Pelaksana Program Harian Lemasa, menyampaikan bahwa
lembaga adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga budaya, nilai-nilai
adat, persatuan masyarakat Amungme, serta menjaga kehormatan tanah adat di
tengah berbagai persoalan yang terjadi.“Kami di Lemasa tetap berdiri menjaga adat dan budaya
Amungme. Semua persoalan harus diselesaikan dengan menghormati aturan adat,
musyawarah, dan kepentingan seluruh masyarakat pemilik hak ulayat. Lemasa hadir
untuk menjaga persatuan masyarakat Amungme agar tetap kuat dalam menghadapi
berbagai tantangan ke depan,” ujar Ruben Kum.Ia juga menambahkan bahwa Lemasa akan terus menjalankan
program-program pemberdayaan masyarakat adat dan memperkuat koordinasi
antarwilayah adat Amungme demi menjaga kehormatan masyarakat Amungsa dari
Jigimugi sampai Mbumbram.Pertemuan tersebut turut dihadiri seluruh anggota Amungme
Lemasa dari 11 wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi hingga Mbumbram. Kehadiran
para anggota adat menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam menjaga
hak-hak masyarakat Amungme.Melalui pertemuan ini, Dewan Adat Lemasa berharap seluruh
pihak dapat menghormati mekanisme adat yang berlaku dan mengedepankan dialog
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan hak ulayat
masyarakat Amungme.Para tokoh adat juga menegaskan pentingnya restu adat dan
pengakuan terhadap eksistensi masyarakat asli, khususnya suku Amungme dan
Kamoro, dalam setiap aktivitas ekonomi, investasi, maupun pengelolaan sumber
daya alam di Tanah Papua. Menurut mereka, investor dan pemerintah wajib
menghormati struktur adat yang telah berdiri sejak lama, seperti Lemasa dan
Lemasko, sebagai representasi sah masyarakat pemilik hak ulayat.Dalam pernyataannya, para tokoh meminta negara dan seluruh
pihak terkait untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal tanpa membentuk
lembaga-lembaga baru yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu demi
keuntungan sepihak. Mereka menilai bahwa keberadaan lembaga adat asli merupakan
fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan hubungan kemitraan
di wilayah adat Amungsa.Selain itu, Dewan Adat Lemasa juga mendorong adanya sinergi
yang transparan dan terbuka antara pemerintah, PT Freeport Indonesia, dan
masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemitraan yang dibangun
diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua,
khususnya Amungme dan Kamoro.Lemasa sendiri merupakan lembaga kultur masyarakat Amungme
yang berdiri sejak tahun 1994 dan dikenal sebagai salah satu lembaga adat
pertama di Tanah Papua sebelum era reformasi serta sebelum lahirnya berbagai
lembaga adat lainnya di Papua. Keberadaan Lemasa dinilai memiliki sejarah
panjang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Amungme serta menjaga nilai
budaya dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.Para tokoh adat juga menyerukan persatuan seluruh masyarakat
Amungme demi menjaga tanah adat, budaya, dan masa depan generasi penerus di
Tanah Amungsa.Dalam dokumentasi kegiatan yang berlangsung di Honai Dewan
Adat Lemasa tersebut, tampak para tokoh adat, pengurus Lemasa, serta masyarakat
Amungme berkumpul bersama menyampaikan sikap adat secara terbuka dan damai.
Pertemuan itu menjadi simbol persatuan masyarakat Amungme dalam menjaga hak
ulayat, martabat adat, serta solidaritas antarwilayah Amungsa.Beberapa tokoh yang hadir secara langsung dalam kegiatan
tersebut terlihat memberikan penyampaian dan dukungan terhadap keputusan
bersama Dewan Adat Lemasa. Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan dan
penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur Amungme.Seluruh peserta yang hadir juga menegaskan komitmen untuk
menjaga stabilitas masyarakat adat serta mengedepankan dialog adat dalam
menyelesaikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat Amungme
di wilayah Timika dan sekitarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Mei 2026, 13:28 WIT
Dewan Adat Mimika Soroti Pengangguran OAP, Vincent Oniyoma: Papua Bukan Tanah Kosong
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Dewan Adat Daerah (DAD)
Mimika, Vincent Oniyoma, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tingginya
angka pengangguran di Kabupaten Mimika, khususnya di kalangan Orang Asli Papua
(OAP). Pernyataan itu disampaikan menyusul masih maraknya aksi protes para
pencari kerja yang menuntut kejelasan kesempatan kerja di daerahnya sendiri.Dalam keterangannya, Vincent mempertanyakan efektivitas
pelaksanaan Exhibition & Job Fair 2023 yang sebelumnya melibatkan sekitar
131 hingga 133 perusahaan. Menurutnya, kegiatan tersebut belum mampu menjadi
solusi nyata untuk mengurangi angka pengangguran di Mimika.Ia menilai jumlah lowongan yang tersedia tidak sebanding
dengan banyaknya pencari kerja yang hadir saat itu. Dari sekitar 4.000 hingga
8.000 pelamar, kuota yang disediakan hanya berkisar 400 hingga 500 orang.
Sementara angka pengangguran di Mimika disebut mencapai lebih dari 6.000 hingga
14.000 jiwa.Dewan Adat juga menyoroti hasil pelatihan kerja yang dinilai
belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal. Banyak peserta yang
telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat, namun tidak mendapatkan
kepastian penempatan kerja."Kami harapkan setelah training harus disediakan
lapangan pekerjaan. Bukan hanya jadikan kami sebagai objek training tapi
setelah itu kami dapat sertifikat tidak tahu kami ini mau cari kerja
kemana," tegas perwakilan pencaker dalam aspirasinya.Menurut Vincent, praktik pelatihan yang hanya berakhir pada
pemberian sertifikat tanpa jaminan pekerjaan justru melukai harapan anak-anak
daerah. Ia menyebut putra-putri Papua tidak boleh hanya dijadikan objek program
pelatihan demi penyerapan dana Otsus maupun program CSR perusahaan.Selain itu, Dewan Adat mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika
agar segera menerapkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban 80
persen tenaga kerja di perusahaan harus berasal dari Orang Asli Papua. Regulasi
tersebut dinilai belum berjalan maksimal akibat lemahnya pengawasan dan
minimnya sosialisasi kepada perusahaan.Vincent menegaskan prioritas pekerjaan harus diberikan
kepada pencari kerja OAP, Labeti (Lahir Besar Timika), serta warga ber-KTP
Mimika agar masyarakat lokal tidak terus menjadi penonton di tengah pesatnya
aktivitas industri dan masuknya tenaga kerja dari luar daerah.Dewan Adat juga menyoroti sistem rekrutmen vendor dan
sub-kontraktor PT Freeport Indonesia yang dinilai belum transparan dan masih
menyulitkan akses masyarakat lokal. Sistem pendaftaran berbasis digital disebut
menjadi hambatan tersendiri bagi pencari kerja yang terbatas akses internet
maupun informasi.Menurut Vincent, perusahaan besar di Mimika perlu melakukan
evaluasi total terhadap sistem perekrutan dan membuka ruang lebih luas bagi
tenaga kerja lokal sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.“Papua bukan tanah kosong. Setiap jengkal tanah ini memiliki
pemilik, dan pemiliknya kini sedang menganggur di depan pintu
perusahaan-perusahaan besar,” tegas Vincent Oniyoma.Ia menambahkan, apabila dalam enam bulan ke depan tidak ada
langkah konkret dari pemerintah maupun perusahaan untuk mengakomodasi tuntutan
para pencari kerja lokal, maka Dewan Adat siap mendukung langkah masyarakat
melakukan gerakan yang lebih besar demi memperjuangkan hak hidup dan harga diri
di atas tanah sendiri. (GF)
14 Mei 2026, 13:22 WIT
Prabowo Saksikan Penyerahan Denda Rp10,27 Triliun, Negara Selamatkan 2,37 Juta Hektare Hutan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia
Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif
sebesar Rp10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare kepada
negara dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Jakarta, Rabu (13/5/2026).Penyerahan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah
dalam memperkuat penertiban kawasan hutan serta menyelamatkan aset dan kekayaan
negara yang selama ini dikuasai secara tidak semestinya. Pemerintah menilai
upaya ini penting untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional
secara menyeluruh.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan
masyarakat kini menuntut bukti nyata dari kerja pemerintah dalam memberantas
praktik penyalahgunaan kekayaan negara dan penegakan hukum di sektor sumber
daya alam.“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap bahwa
rakyat kita ingin melihat bukti,” ujar Bapak Presiden.Presiden mengungkapkan bahwa penyerahan kali ini merupakan
tahap keempat dari proses penyelamatan aset negara yang telah berjalan. Hingga
saat ini, total nilai aset dan kekayaan negara yang berhasil diamankan disebut
mencapai sekitar Rp40 triliun.Menurut Presiden Prabowo, hasil dari penyelamatan aset
tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas
pelayanan publik di seluruh Indonesia, termasuk renovasi sekolah serta
perbaikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.Pemerintah berharap pengembalian aset negara dapat
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan
kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di daerah-daerah yang
masih membutuhkan perhatian pembangunan.Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi
kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bersama Kejaksaan Agung,
Kepolisian, TNI, BPKP, dan PPATK yang dinilai berhasil bekerja sama mengamankan
aset negara dalam jumlah besar.Ia menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam
merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.Secara tegas, Presiden juga menyatakan pemerintah akan terus
berjuang menghentikan praktik korupsi dan berbagai bentuk perampasan kekayaan
negara yang merugikan masyarakat dan masa depan bangsa.Langkah penertiban kawasan hutan dan pengembalian aset ini
dinilai menjadi momentum penting dalam menunjukkan komitmen pemerintah terhadap
penegakan hukum, transparansi pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan tata
kelola negara yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat. (GF)
13 Mei 2026, 23:41 WIT
Denon Prawiraatmadja Dorong ITS Indonesia Jadi Motor Urban Air Mobility Regional
Papuanewsonline.com, Jakarta — Founder dan CEO Whitesky
Group, Denon Prawiraatmadja, mendorong Intelligent Transport System Indonesia
(ITS Indonesia/ITSI) agar mengambil peran penting dalam pengembangan Urban Air
Mobility (UAM) di Indonesia maupun kawasan regional Asia Tenggara.Dorongan tersebut disampaikan dalam forum Focus Group
Discussion (FGD) yang membahas masa depan transportasi dan pengembangan Urban
Air Mobility bersama President ITS Indonesia, William P. Sabandar. Kegiatan itu
turut dihadiri para pemangku kepentingan dari sektor transportasi, teknologi,
regulator, hingga pelaku industri.Dalam forum tersebut, Denon menilai Indonesia memiliki
peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama pengembangan ekosistem
Urban Air Mobility di kawasan. Potensi itu didukung kondisi geografis Indonesia
yang luas serta kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat dari waktu
ke waktu.“Dengan karakter geografis Indonesia dan kebutuhan mobilitas
yang terus berkembang, peluang pengembangan Urban Air Mobility di Indonesia
sebenarnya sangat besar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana membangun
ekosistem yang terintegrasi dan siap berkembang dalam jangka panjang,” ujar
Denon Prawiraatmadja.Menurutnya, ITS Indonesia memiliki posisi strategis dalam
mendorong integrasi sistem transportasi masa depan, termasuk pengembangan Urban
Air Mobility sebagai bagian dari transformasi mobilitas nasional yang berbasis
teknologi dan konektivitas.Denon menjelaskan konsep Intelligent Transport System yang
dikembangkan ITS Indonesia dinilai sejalan dengan visi pengembangan Urban Air
Mobility yang selama ini dibangun Whitesky Group. Ia menekankan pentingnya
sistem transportasi yang saling terhubung agar pelayanan mobilitas masyarakat
menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman.“ITS Indonesia sejalan dengan konsep Urban Air Mobility yang
kami dorong selama ini. Ke depan, sistem transportasi tidak bisa berjalan
sendiri-sendiri. Semua harus saling terhubung agar mobilitas masyarakat bisa
lebih efisien dan adaptif,” ungkap Denon.Ia menilai pengembangan Urban Air Mobility bukan hanya
berbicara mengenai moda transportasi udara perkotaan semata, tetapi juga
tentang upaya menciptakan sistem mobilitas baru yang mampu menjawab tantangan
urbanisasi, konektivitas antardaerah, dan efisiensi transportasi masa depan.Selain itu, Denon optimistis ITS Indonesia memiliki
kapasitas untuk menjadi salah satu kekuatan penting dalam memenangkan pasar
Urban Air Mobility di tingkat regional. Menurutnya, Indonesia memiliki
kombinasi unik berupa pertumbuhan teknologi, kebutuhan mobilitas tinggi, dan
kondisi geografis yang menjadi keunggulan kompetitif dibanding negara lain di
kawasan.“Indonesia bukan hanya market, tetapi memiliki potensi untuk
menjadi key player dalam industri transportasi masa depan di kawasan,”
tambahnya.Lebih lanjut, Denon menegaskan ITS Indonesia bersama
Whitesky Group dapat menjadi key enabler dalam membangun sistem transportasi
masa depan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada
keberlanjutan.
Forum FGD ini juga menjadi bagian dari langkah memperkuat
kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem transportasi
modern yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan
masyarakat di masa mendatang. (GF)
13 Mei 2026, 23:34 WIT
Kaesang Lantik Pengurus Baru, PSI Papua Barat Target Menang di 7 Kabupaten
Papuanewsonline.com, Manokwari — Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi
melantik Wakil Bupati Pegunungan Arfak Andy Salabai sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Papua Barat periode 2025–2030. Pelantikan tersebut
berlangsung bersamaan dengan agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI
Papua Barat di Manokwari, Senin (4/5/2026).Momentum tersebut menjadi titik awal konsolidasi PSI Papua
Barat untuk menghadapi Pemilu 2029. Dalam kesempatan itu, jajaran pengurus baru
langsung memasang target ambisius, yakni memenangkan kontestasi politik di
tujuh kabupaten dan tingkat provinsi Papua Barat.Usai dilantik, Andy Salabai menegaskan kesiapan seluruh
pengurus DPW dan DPD PSI di Papua Barat untuk membesarkan partai dan memperkuat
basis dukungan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput."Saya bersama jajaran di DPW dan DPD Papua Barat siap
membesarkan Partai Solidaritas Indonesia. Kami siap meraih kemenangan di Pemilu
Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang,"
katanya.Andy mengatakan PSI Papua Barat telah menyiapkan strategi
politik dan penguatan struktur organisasi untuk mencapai target besar pada
Pemilu 2029 mendatang. Menurutnya, PSI tidak hanya menargetkan peningkatan
suara, tetapi juga ingin merebut posisi strategis di parlemen daerah."PSI akan merebut kursi pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah Kabupaten, serta merebut kursi pimpinan di
DPRD Provinsi Papua Barat," imbuhnya.Ia juga menginstruksikan seluruh kader untuk menjaga
semangat perjuangan dan memperkuat soliditas partai hingga ke tingkat distrik
dan kampung. Rakorwil PSI Papua Barat, kata Andy, harus menjadi momentum
memperkuat konsolidasi internal partai."Kami yakin, di 2029, PSI Papua Barat akan menang di
tujuh kabupaten kota dan provinsi. Maka, saya instruksikan kepada seluruh
jajaran untuk memperkuat akar rumput, segera selesaikan struktur hingga tingkat
ranting, serta pastikan PSI ada di setiap distrik dan kampung," tandasnya.Sementara itu, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep
menyampaikan harapannya kepada pengurus baru DPW PSI Papua Barat agar mampu
membangun kekuatan partai secara merata di seluruh wilayah Papua Barat."Saya meminta Ketua DPW menjalankan tugas dan tanggung
jawab, mendirikan panji-panji PSI di seluruh Kabupaten se-Papua Barat serta
membesarkan partai ke depan," ujarnya.Kaesang menegaskan PSI merupakan partai terbuka yang hadir
bagi semua kalangan dengan mengedepankan semangat kerja nyata dan pembangunan
dari daerah. Karena itu, seluruh kader diminta bergerak secara solid menghadapi
Pemilu 2029.Menurut putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut, kekuatan
partai sangat ditentukan oleh kesiapan struktur organisasi hingga level paling
bawah. Ia meminta kader PSI segera membentuk kepengurusan di tingkat desa dan
kelurahan."Struktur akan menjadi senjata kita saat bertanding di
Pemilu 2029. Kita semua tidak menginginkan apa yang telah terjadi di Pemilu
2024 kemarin, kembali terulang di Pemilu 2029," pesannya.Kaesang juga menekankan bahwa struktur organisasi yang kuat
akan menjadi fondasi penting dalam membangun basis massa, menjalankan aktivitas
politik praktis, hingga melakukan penggalangan suara di tingkat masyarakat
paling bawah.
"Kemudian, struktur ini berperan penting sebagai
penggerak aktivitas politik praktis, penggalangan suara, hingga konsolidasi
partai di tingkat paling dasar," tandasnya. (GF)
13 Mei 2026, 23:28 WIT
LMA Mimika Jenguk Korban Sipil Kontak Tembak di Tembagapura, Serukan Kepedulian dan Perdamaian
Papuanewsonline.com, Mimika - Anggota Lembaga Masyarakat
Adat (LMA) Kabupaten Mimika, Jerry Alom, menjenguk seorang warga sipil korban
kontak tembak pada 8 Mei 2026 antara aparat keamanan dan kelompok separatis
teroris Papua di kawasan Mile 68 Tembagapura, yakni Apeliu Magai, yang saat ini
berada dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif medis di RSUD
Mimika.Dengan wajah penuh keprihatinan, Jerry Alom menyampaikan
rasa duka dan kepeduliannya kepada korban serta keluarga yang kini diliputi
kecemasan. Ia menuturkan bahwa kondisi Apeliu Magai sangat memprihatinkan dan
dalam waktu dekat akan menjalani tindakan operasi untuk menyelamatkan nyawanya.“Kami datang sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Saudara
kami Apeliu Magai saat ini dalam kondisi kritis dan akan menjalani operasi
medis. Kami berharap semua pihak memberi perhatian serius agar korban bisa
mendapatkan penanganan terbaik dan keluarganya juga diperhatikan,” ujar Jerry
Alom, Selasa (13/5/2026). Menurutnya, masyarakat sipil tidak boleh terus-menerus
menjadi pihak yang menanggung penderitaan akibat konflik bersenjata yang
terjadi di wilayah Papua, khususnya di kawasan Tembagapura dan sekitarnya. Ia
berharap tragedi seperti ini tidak kembali terulang karena yang paling
merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil.“Korban rakyat kecil ini bukan hanya mengalami luka fisik,
tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat sekitar.
Kami berharap kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Papua butuh
ketenangan, masyarakat butuh rasa aman untuk hidup dan mencari nafkah,”
katanya.Jerry Alom juga memohon perhatian serius dari Pemerintah
Kabupaten Mimika terhadap kondisi korban dan keluarganya yang saat ini
menghadapi beban berat, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Ia menilai
keluarga korban membutuhkan dukungan nyata agar tetap kuat mendampingi proses
pengobatan yang sedang berlangsung.“Kami mohon Pemerintah Kabupaten Mimika hadir membantu biaya
dan kebutuhan keluarga korban. Saat kondisi seperti ini, keluarga sangat
membutuhkan uluran tangan karena mereka sedang menghadapi situasi yang berat
secara ekonomi maupun psikologis,” ungkapnya.Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan
kemanusiaan dan menjaga situasi tetap kondusif demi keselamatan warga sipil di
Papua. Menurutnya, tidak ada keluarga yang siap kehilangan orang yang mereka
cintai akibat konflik yang berkepanjangan.“Jangan biarkan rakyat kecil terus menjadi korban. Kami
semua punya tanggung jawab menjaga kedamaian tanah Papua agar anak-anak bisa
hidup tenang, masyarakat bisa bekerja, dan keluarga tidak lagi menangis karena
konflik,” tutup Jerry Alom. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 23:22 WIT
Polda Papua Tengah, Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Mimika Senilai Rp28 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika – Direktorat Reserse dan
Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Tengah kini tengah mendalami kasus
dugaan korupsi pengelolaan dana hibah yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Mimika. Anggaran yang menjadi sorotan besar ini digunakan untuk
keperluan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, di mana
berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
tahun 2025, tercatat ada dana sebesar Rp28 miliar yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang
berlaku.Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremias Rontini,
mengonfirmasi bahwa penyidikan masih berjalan intensif dan menjadi prioritas
utama tim penyidik. “Proses pengumpulan bukti dan data pendukung masih terus
dilakukan. Kami tidak bisa menentukan waktu selesai, namun butuh dukungan
banyak pihak agar kasus ini terungkap terang-benderang. Nanti jika berkas sudah
lengkap dan kuat, kami akan umumkan kepada publik,” ujarnya (13/5/2026). Nilai kerugian negara yang ditemukan dinilai sangat
fantastis sehingga menjadi sorotan luas masyarakat.Sebagai respons atas temuan tersebut, KPU Mimika telah
mengambil langkah internal dengan mengembalikan dana senilai Rp502,77 juta ke
kas negara, yang merupakan bagian dari temuan audit BPK. Selain itu, melalui rapat pleno pada 20 Januari 2026, lima
komisioner KPU Mimika juga telah merekomendasikan pemberhentian sementara
Sekretaris dan Bendahara atas dugaan pelanggaran administrasi berat dan sikap
tidak kooperatif dalam evaluasi anggaran. Rekomendasi ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal KPU
RI melalui KPU Provinsi Papua Tengah.Diketahui, total dana hibah Pilkada 2024 yang digelontorkan
Pemkab Mimika mencapai lebih dari Rp221 miliar. Rinciannya, KPU Mimika menerima Rp140,91 miliar, Bawaslu
Rp36,40 miliar, Polres Mimika Rp27,45 miliar, serta Kodim 1710/Mimika sebesar
Rp16,87 miliar. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 19:53 WIT
Minat Sertifikasi Tanah di Mimika Masih Rendah, Kantor Pertanahan: Kondisi Papua Berbeda dengan Jawa
Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Mimika, Yosep Simon Done, mengakui antusiasme masyarakat setempat
dalam mengikuti program sertifikasi tanah masih jauh di bawah daerah lain,
khususnya wilayah Pulau Jawa. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di Aula
Kantor Pertanahan Mimika (12/5/2026).Menurutnya, perbedaan budaya dan pemahaman membuat
pendekatan pelayanan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain; jika di
Jawa warga berdatangan sendiri mengurus berkas, di sini petugas harus turun
langsung ke lokasi, membantu pengurusan surat, hingga mendampingi proses
pengukuran.Yosep juga menjelaskan adanya perubahan aturan yang
membatasi pengulangan program di lokasi yang sudah pernah mendapat layanan. Pihaknya pun masih terus mengusulkan pengecualian kebijakan
bagi wilayah Papua, mengingat kondisi geografis dan luas wilayah yang sangat
besar. “Luas tanah di Mimika sangat luas, sementara kemampuan kami
terbatas. Tahun ini misalnya baru bisa selesaikan sekitar 50 hektare, padahal
masih banyak lahan yang belum tersentuh,” ujarnya. Kendala utama lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat
akan pentingnya kepastian hukum hak milik tanah.Masih banyak warga yang bersikap acuh tak acuh karena belum
paham manfaat memiliki sertifikat, sementara sebagian lainnya yang sudah
mengerti justru sangat antusias dan aktif menyiapkan berkas.Agar proses berjalan lancar dan cepat, Yosep mengimbau
masyarakat yang ingin mengurus sertifikasi untuk menyiapkan syarat utama: surat
bukti kepemilikan, pemasangan patok batas tanah, serta membersihkan lokasi dari
semak belukar. Dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan bukti
pembayaran PBB juga wajib disiapkan agar administrasi tidak terhambat. Penulis: Jid
Editor: GF
13 Mei 2026, 19:47 WIT
Karantina Papua Tengah Perketat Pengawasan Hewan dan Tumbuhan Cegah Penyebaran PMK
Papuanewsonline.com, Mimika — Kepala Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, mengatakan pihaknya terus
memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, satwa liar,
dan tanaman langka yang masuk maupun keluar dari wilayah Papua Tengah saat
diwawancarai pada (13/05/2026).Anton mengungkapkan bahwa pihak karantina sempat menemukan
adanya pemasukan hewan tanpa dilengkapi dokumen resmi dan sertifikat kesehatan.“Beberapa waktu lalu kami menemukan adanya pemasukan hewan
tanpa dokumen dan sertifikat kesehatan yang lengkap,” ujarnya.Menurutnya, pengawasan kini diperketat karena pemerintah
tengah fokus mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dapat
menyerang hewan ternak dan berdampak pada sektor peternakan.Selain pengawasan terhadap hewan ternak, pihak karantina
juga melakukan pemantauan terhadap pemasukan dan pengeluaran ikan, tumbuhan,
satwa liar, serta tanaman langka guna mencegah penyebaran hama, penyakit,
maupun perdagangan ilegal.Anton menjelaskan, wilayah kerja pengawasan karantina Papua
Tengah saat ini mencakup Kabupaten Mimika dan Nabire, dengan sejumlah titik
pengawasan utama yang berada di pintu pemasukan dan pengeluaran barang maupun
hewan.Beberapa titik pengawasan tersebut di antaranya Bandar Udara
Mozes Kilangin, Pelabuhan Amamapare, serta Pelabuhan Poumako.Pihak karantina menegaskan akan terus meningkatkan
pengawasan dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan setiap pemasukan
maupun pengeluaran hewan dan tumbuhan memenuhi ketentuan karantina yang
berlaku. Penulis: Bim
Editor: GF
13 Mei 2026, 19:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
