Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Maluku: Penegakan Hukum Sebagai Pilar Utama Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan reformasi penegakan hukum, bangun kepercayaan masyarakat dengan transparansi dan profesionalisme.Penegasan ini disampaikan Kapolda saat memimpin langsung rapat analisa dan evaluasi (Anev) penegakan hukum di ruang PJU Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (25/9).Didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, serta dihadiri seluruh jajaran Direktorat Reserse, fungsi penegakan hukum, hingga bidang pengawasan internal, Kapolda menekankan pentingnya reformasi penegakan hukum di Polda Maluku.Menurut Kapolda, penegakan hukum adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Setiap komplain dan pengaduan dari masyarakat harus menjadi perhatian serius karena di situlah cermin profesionalisme kepolisian terlihat.Beberapa faktor utama yang menjadi sumber ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri, kata Kapolda, yaitu perilaku kekerasan dan arogansi anggota di lapangan; perilaku koruptif dan pelayanan yang tidak optimal; kinerja penegakan hukum yang lambat; adanya diskriminasi hukum; serta penanganan kasus perempuan dan anak.Kapolda menjelaskan, masyarakat masih sering menemukan anggota berseragam yang bertindak di luar SOP seperti perilaku kekerasan dan arogansi anggota di lapangan. “Setiap tindakan yang berlebihan dan tidak sesuai aturan akan merusak citra institusi,” tegasnya.Perilaku koruptif dan pelayanan yang tidak optimal, juga menjadi faktor ketidakpercayaan masyarakat. "Tindakan tidak bersih serta pelayanan yang lamban menjadi sorotan masyarakat," katanya.Kinerja penegakan hukum yang lambat juga menjadi salah satu penyebab penurunan kepercayaan masyarakat kepada Polri. "Banyak laporan kasus kecil seperti curanmor, penipuan, dan kehilangan harta benda tidak ditangani dengan cepat. Kasus kecil justru sering berdampak besar bagi kepercayaan masyarakat. Respons cepat adalah kunci,” tambahnya.Adanya diskriminasi hukum, juga disorot oleh mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini. Praktik “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menimbulkan kesan ketidakadilan. Kasus yang melibatkan rakyat kecil kerap diproses cepat, sementara kasus dengan pihak berpengaruh terkesan lamban."Kasus-kasus sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus mendapat perhatian serius agar korban mendapat keadilan," tegasnya, menyoroti penanganan kasus perempuan dan anak.Orang nomor 1 Polda Maluku ini menekankan adanya perbaikan dalam penegakan hukum. Seperti respons cepat terhadap kasus kecil namun banyak. "Penyelesaian kasus seperti pencurian, penipuan, atau perselisihan kecil harus segera diberikan jawaban kepada masyarakat agar mereka merasa dilayani," pintanya.Setiap direktorat, lanjut Kapolda, harus membuat target penyelesaian perkara secara profesional dan menyeluruh. Hindari diskriminasi hukum. "Semua kasus diperlakukan sama, tanpa melihat siapa pelapornya atau siapa pihak yang terlibat," tegasnya.Kapolda juga menekankan pentingnya peran pimpinan untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengontrol kinerja anggota. Penanganan yang lambat atau tidak tuntas dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan kualitas kinerja harus ditunjukkan.Reformasi penegakan hukum, tegas Kapolda, tidak bisa ditawar. Jangan membuat masyarakat bertanya-tanya. "Tugas kita membuktikan kualitas kinerja Polri lewat kerja nyata, bukan janji. Profesional, transparan, dan berkeadilan adalah jalan satu-satunya untuk membangun kepercayaan publik,” pungkasnya. PNO-12
26 Sep 2025, 20:50 WIT
Cek Kesiapan Patroli Personel Dit Samapta Polda Maluku dan Polresta Ambon, Ini Penekanan Kapolda
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Samapta dan personel Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease melaksanakan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Ambon.Sebelum operasi berjalan, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto melakukan pengecekan dan memberikan penekanan penting untuk dilaksanakan tim patroli gabungan Polda dan Polresta Ambon.Pengecekan kesiapan kelengkapan personel gabungan di depan Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, ini dihadiri Karo Operasi, Karo Logistik dan Direktur Samapta Polda Maluku.Kepada tim patroli, Kapolda mengingatkan kesiapan perlengkapan personel yang harus dibawa untuk menunjang operasi. Tak hanya kelengkapan pribadi, tim patroli juga diingatkan dapat mengetahui tugas dan peran masing-masing di lapangan."Semua harus paham maksud perlengkapan yang dibawa, harus tau fungsi dan posisi meletakannya di kaporlap sehingga apabila dalam kondisi darurat, tidak salah saat mengambilnya, juga tidak salah dalam bertindak di lapangan," pinta Kapolda.Patroli kamtibmas dilaksanakan personel gabungan menggunakan kendaraan roda empat hingga roda dua. Kegiatan rutin ini dilakukan untuk menjaga dan memelihara kamtibmas."Jalankan tugas dengan ikhlas. Berikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas sehari-hari," pinta Kapolda. PNO-12
26 Sep 2025, 20:38 WIT
Brimob Maluku Sambangi SD Negeri Kariu: Wujud Nyata Kepedulian pada Generasi Muda
Papuanewsonline.com, Maluku
Tengah – Satuan Brimob Polda Maluku kembali menunjukkan perannya sebagai
sahabat masyarakat. Melalui Patroli Sambang yang dilaksanakan pada Jumat pagi
(26/9/2025) di SD Negeri Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah, tiga
personel Kompi 4 Batalyon A Pelopor hadir bukan sekadar menjalankan tugas
pengamanan, melainkan juga memberikan sentuhan kepedulian terhadap pendidikan
dan masa depan anak-anak. Dipimpin Danton 2 Kompi 4 A
Pelopor, Aipda Asrul P. Ely, patroli dimulai sekitar pukul 09.30 WIT. Para
personel Brimob menyapa guru dan berinteraksi dengan 15 siswa-siswi SD Negeri
Kariu, menciptakan suasana penuh keakraban yang membuat sekolah kecil di Pulau
Haruku itu dipenuhi semangat baru. “Kami ingin anak-anak sejak dini
memiliki rasa aman, disiplin, dan cinta tanah air. Kehadiran Brimob bukan hanya
untuk menjaga keamanan, tetapi juga mendekatkan diri kepada generasi penerus
bangsa,” ujar Aipda Asrul. Kegiatan patroli sambang ini
disambut antusias oleh para tenaga pendidik. Salah seorang guru SD Negeri Kariu
menyampaikan apresiasinya karena kehadiran Brimob memberikan motivasi lebih
bagi anak-anak. “Kami berterima kasih kepada
Brimob yang mau peduli pada pendidikan anak-anak di sini. Mereka merasa senang,
aman, dan termotivasi. Harapan kami kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut,”
ungkapnya. Selain menyoroti pentingnya
dukungan pada dunia pendidikan, sang guru juga menitipkan pesan perdamaian bagi
masyarakat Kariu dan negeri-negeri tetangga. “Kami menghimbau seluruh warga,
baik yang seiman maupun berbeda iman, agar tetap hidup rukun, saling
menghormati, dan bersama-sama menjaga lingkungan yang aman serta damai demi
masa depan anak-anak kita,” tambahnya. Kegiatan patroli ini tidak hanya
sebatas upaya Brimob menjaga situasi kamtibmas, melainkan juga bentuk nyata
pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan humanis, aparat kepolisian
berusaha mempererat hubungan dengan masyarakat di akar rumput, khususnya dunia
pendidikan. Situasi selama kegiatan
berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana persaudaraan. Anak-anak tampak
ceria menerima kehadiran Brimob, sementara para guru menilai kegiatan ini
sebagai wujud sinergi antara aparat keamanan dan lembaga pendidikan. Melalui kegiatan ini, Brimob
Polda Maluku menegaskan bahwa keberadaannya tidak hanya identik dengan operasi
keamanan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam membangun generasi muda
yang cerdas, tangguh, dan berkarakter. Dengan terus menjalin hubungan
baik melalui kegiatan sosial dan edukatif, Brimob berharap dapat memperkuat
persaudaraan lintas iman dan menumbuhkan semangat kebersamaan di Pulau Haruku
serta seluruh Maluku.(GF)
26 Sep 2025, 20:38 WIT
Polres SBB Jamin Kamtibmas Tetap Kondusif, Pasca Aksi Pemalangan Jalan Warga Kaibobu
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., menyampaikan pernyataan resmi terkait aksi pemalangan jalan yang dilakukan oleh warga Negeri Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, pada Kamis pagi (25/9/2024) di ruas Jalan Trans Seram, Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat.Menurut Andi, pihak kepolisian memahami aspirasi masyarakat, terutama menyangkut hak atas tanah adat. Namun, Ia menegaskan segala bentuk penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara-cara yang damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.“Kami memahami bahwa ini adalah persoalan agraria dan menyangkut hak ulayat yang dianggap penting oleh masyarakat. Namun, saya perlu tegaskan bahwa aksi pemalangan jalan seperti ini bukanlah langkah yang tepat, karena dapat berdampak pada kepentingan umum, terutama masyarakat yang menggunakan akses jalan utama tersebut,” ujar Kapolres.Kapolres menambahkan, Polres SBB telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong penyelesaian secara musyawarah. Ia berharap semua pihak yang berkepentingan dapat hadir dan berkontribusi dalam proses mediasi.“Kami dari Polres SBB telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian secara damai. Kami mendorong semua pihak untuk duduk bersama untuk mencari solusi sesuai dengan hukum yang berlaku serta tetap menghormati pranata adat yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat,” lanjutnya.Lebih lanjut, Kapolres mengapresiasi sikap kooperatif warga Negeri Kaibobu yang akhirnya membuka kembali jalan setelah menerima imbauan dari Forkopimda dan aparat keamanan. Ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.“Saya berterima kasih kepada masyarakat Negeri Kaibobu yang telah membuka palang dan menghentikan aksi secara damai. Ini menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi permasalahan, dan kami berharap semua pihak tetap menjaga semangat persaudaraan di tanah Seram ini,” tutup AKBP Andi Zulkifli. PNO-12
26 Sep 2025, 20:20 WIT
Tiga Tersangka Baru dalam Kasus Pembunuhan Anak di Tual
Papuanewsonline.com, Tual – Kasus
pembunuhan tragis terhadap seorang anak di bawah umur berinisial KSR, yang
mengguncang warga Kota Tual pada 24 Agustus 2025, kini memasuki babak baru.
Kepolisian Resor (Polres) Tual mengumumkan penetapan tiga tersangka tambahan
yang diduga terlibat dalam membantu pelaku utama melarikan diri. Dalam konferensi pers yang
digelar di Aula Jananuraga Polres Tual, Rabu (24/9), Kapolres Tual AKBP Adrian
S. Y. Tuuk, S.I.K menegaskan bahwa penegakan hukum kasus ini dilakukan dengan
prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Awalnya kasus ini hanya
melibatkan satu tersangka, WR. Namun, hasil penyidikan mendalam membuktikan
adanya keterlibatan AFK, MR, dan FO dengan peran berbeda-beda, mulai dari
membantu pelarian, menyembunyikan barang bukti berupa pisau, hingga memfasilitasi
tempat persembunyian di Desa Letman,” jelas Kapolres. Kepala Satuan Reserse Kriminal, IPTU
Aji Prakoso Trisaputra, menjelaskan bahwa AFK masih berstatus di bawah umur,
sementara MR dan FO sudah dewasa dan akan diproses sesuai ketentuan hukum
pidana. Para tersangka dijerat dengan Pasal
340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, yang ancamannya maksimal hukuman mati
atau penjara seumur hidup. Selain itu, aparat juga menerapkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hukuman berat
bagi pelaku kejahatan terhadap anak. “Ini bukan hanya soal kejahatan
biasa, tetapi tindak kriminal yang sangat serius karena korbannya adalah anak.
Hukuman maksimal sangat mungkin diterapkan,” tegas IPTU Aji. Meski telah menetapkan empat
tersangka, kepolisian memastikan penyidikan belum berhenti. Satu orang lain
berinisial MO kini resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Polisi terus
memburu keberadaannya dan meminta kerja sama masyarakat. Hadir dalam kesempatan yang sama,
Wakil Wali Kota Tual, H. Amir Rumra, menekankan perlunya regulasi tegas untuk
mencegah potensi tindak kriminal yang sering berawal dari kegiatan pesta. “Banyak konflik horizontal dan
tindak kekerasan dipicu oleh pesta. Jika ini terus dibiarkan, dampaknya bisa
sangat merugikan. Perlu Perwali, bahkan Perda, agar pesta tidak menjadi ladang
lahirnya tindak kriminal,” ujarnya. Kapolres AKBP Adrian Tuuk menutup
konferensi pers dengan mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam
menjaga keamanan dan ketertiban. “Kami berharap masyarakat tidak
segan melapor jika mengetahui potensi tindak pidana. Penegakan hukum akan terus
kami jalankan tanpa pandang bulu, demi terciptanya rasa aman di Kota Tual,”
tegasnya. Dengan penetapan tersangka baru
ini, kasus pembunuhan sadis terhadap KSR kian membuka tabir keterlibatan lebih
luas, sekaligus menjadi peringatan bahwa hukum akan menjerat siapa saja yang
berusaha melindungi pelaku kejahatan.(GF)
26 Sep 2025, 20:14 WIT
Indonesia-Kanada Perkuat Arah Kemitraan Strategis
Papuanewsonline.com, Ottawa –
Kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kanada
menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan
bersejarah yang berlangsung di West Block, Parliament Hill, Ottawa, Rabu
(24/09/2025), Presiden Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri (PM)
Kanada, Mark Carney. Kedua pemimpin negara tidak hanya
membahas arah kerja sama strategis, tetapi juga menyaksikan langsung upacara
penandatanganan sejumlah nota kesepahaman penting yang mencakup sektor ekonomi,
perdagangan, investasi, hingga pertahanan. Kesepakatan pertama yang
ditandatangani adalah Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership
Agreement (ICA CEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan
Internasional Kanada. Melalui perjanjian ini, Kanada
berkomitmen menghapus 90,5 persen tarif impor terhadap produk asal Indonesia.
Sebagai timbal balik, Indonesia akan meliberalisasi 85,8 persen pos tarif untuk
produk Kanada. Selain membuka akses pasar lebih
luas, ICA CEPA juga menghadirkan kepastian hukum, perlindungan investasi, serta
regulasi perdagangan yang lebih transparan. Tidak hanya itu, kedua negara
sepakat memperkuat kolaborasi di bidang UMKM, digital marketplace, hak kekayaan
intelektual, serta perdagangan berkelanjutan. PM Carney menegaskan bahwa
kesepakatan ini merupakan wujud nyata komitmen kedua negara dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain bidang ekonomi,
penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan antara Kementerian Pertahanan
RI dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada. Kesepakatan ini memperluas ruang
lingkup kerja sama pertahanan yang sebelumnya sudah dituangkan dalam memorandum
pada Agustus 2025. Kerja sama ini mencakup pertukaran
informasi, pelatihan militer, serta penguatan kapasitas pertahanan kedua negara,
sekaligus mempertegas bahwa Indonesia dan Kanada memandang penting stabilitas
keamanan regional dan global. Di luar ranah pemerintahan,
hubungan antar dunia usaha juga semakin diperkuat. Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia bersama Business Council of Canada (BCC) menandatangani MoU
on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment. Meski bersifat business-to-business
(B2B), kesepakatan ini menjadi penopang penting bagi implementasi ICA CEPA.
Melalui konektivitas langsung antar pelaku usaha, diharapkan kolaborasi dapat
melahirkan lebih banyak investasi dan peluang bisnis di kedua negara. Presiden Prabowo dalam
sambutannya menekankan bahwa Indonesia dan Kanada memiliki nilai dan
kepentingan bersama dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga stabilitas global,
dan memperkuat kemitraan yang setara. “Hari ini bukan hanya sekadar
penandatanganan dokumen. Ini adalah langkah nyata menuju hubungan
Indonesia–Kanada yang lebih erat, saling menghormati, dan saling
menguntungkan,” ujar Presiden Prabowo. Dengan rangkaian kesepakatan
tersebut, kunjungan Presiden Prabowo ke Kanada menjadi momentum bersejarah yang
mempertegas arah kemitraan strategis kedua negara untuk jangka panjang.(GF)
26 Sep 2025, 18:12 WIT
Wapres Gibran Ajak Santri Kuasai Teknologi untuk Pertanian Modern
Papuanewsonline.com, Banyuasin —
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa
santri dan pesantren memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan
pertanian modern berbasis teknologi. Hal itu disampaikan dalam acara silaturahmi
bersama kiai, tokoh agama, guru ngaji, dan para santri di Pondok Pesantren
Bahrul Ulum Muliasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan, Kamis (25/9/2025). Dalam suasana penuh kehangatan,
Wapres Gibran menyampaikan bahwa pesantren kini tidak hanya berfungsi sebagai
pusat pendidikan agama, tetapi juga harus tampil sebagai motor penggerak
perubahan di sektor-sektor vital bangsa, salah satunya pertanian. “Santri harus menjadi generasi
yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga teknologi. Pertanian kita ke
depan tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara lama. Mekanisasi, digitalisasi,
bahkan kecerdasan buatan harus menjadi bagian dari dunia pertanian kita,” tegas
Gibran. Wapres menekankan bahwa
penguasaan teknologi oleh generasi muda, termasuk santri, merupakan kunci
penting dalam mendukung program kedaulatan pangan nasional yang menjadi
prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan pemanfaatan drone untuk
pemetaan lahan, kecerdasan buatan untuk analisis produksi, hingga sistem
digital untuk distribusi pangan. Menurutnya, jika santri mampu
menguasai teknologi, maka pesantren akan menjadi lumbung inovasi sekaligus
pusat pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres
juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pesantren, dan organisasi
keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Dukungan NU terhadap program pangan
nasional dianggap sebagai bukti nyata bahwa negara dan masyarakat dapat
berjalan beriringan demi kemandirian pangan. “Kolaborasi pemerintah dengan
pesantren dan NU adalah kekuatan besar. Bersama, kita bisa wujudkan pertanian
yang mandiri, modern, dan berdaya saing global,” kata Wapres. Acara silaturahmi ini tidak hanya
menjadi forum dialog, tetapi juga momentum untuk memperkuat peran pesantren
dalam pembangunan bangsa. Para kiai, guru ngaji, dan tokoh agama yang hadir
memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pesantren,
terutama dalam konteks pengembangan ekonomi kerakyatan. Wapres Gibran menutup sambutannya
dengan harapan agar santri terus meningkatkan kapasitas diri, baik dalam ilmu
agama maupun penguasaan teknologi, sehingga dapat menjadi agen perubahan bagi
masyarakat sekitar.(GF)
26 Sep 2025, 17:39 WIT
Polda Papua Bongkar Skandal Korupsi Dana Desa Rp168 Miliar di Lanny Jaya
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Kepolisian Daerah (Polda) Papua kembali menunjukkan komitmennya dalam
memberantas tindak pidana korupsi di tanah Papua. Kali ini, Polda Papua
berhasil mengungkap kasus korupsi Dana Desa di Kabupaten Lanny Jaya, Papua
Pegunungan, dengan nilai kerugian negara yang mengejutkan, yakni mencapai Rp168.172.682.675. Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige
R. Renwarin, dalam konferensi pers di Mapolda Papua, Jumat (26/9/2025),
menegaskan bahwa sebanyak sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus ini. Para tersangka diduga kuat menyalahgunakan Dana Desa yang
seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan
masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga, tetapi justru dipakai untuk
memperkaya diri sendiri. “Dana yang seharusnya membantu
rakyat justru dijadikan bancakan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap
kepercayaan negara dan masyarakat,” tegas Kapolda. Pengungkapan kasus ini berawal
dari laporan dugaan penyelewengan anggaran, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan penyelidikan intensif serta audit resmi dari Aparat Pengawas Keuangan
Pemerintah (APKKN). Dari hasil audit terungkap, kerugian negara mencapai lebih
dari Rp168 miliar. Modus para tersangka antara lain
dengan memanipulasi pencairan dana, laporan fiktif penggunaan anggaran, hingga
keterlibatan pihak perbankan dalam memperlancar transaksi ilegal. Dalam kasus ini, Polda Papua
menahan sejumlah pejabat penting daerah hingga pimpinan bank, yaitu: Tarwi Kiwose – Plt. Kepala DPMK
Lanny Jaya 2024 Yos Feri Moli – Koordinator
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat 2022–2024 Charles Yigibalom – Tenaga Ahli
Pemberdayaan Masyarakat 2022–2024 Amilien Sembor – Sekretaris DPMK
Maret 2022–April 2023 Theo Yigibalom – Kabid
Pemberdayaan Masyarakat Kampung sekaligus Bendahara ADD Petrus Wakerkwa – Sekda Tahun
Anggaran 2022 dan Pj. Bupati 2022–Januari 2024 Sandara Malak – Pimpinan Bank
Papua Cabang Lanny Jaya Tahun 2023 Jeane Unenor – Pgs. Pimpinan Bank
Papua Cabang Lanny Jaya Tahun 2023 Hengki Derek Wandosa – Pimpinan
Bank Papua Cabang Lanny Jaya Tahun 2023–2024 Sebagai bagian dari pengungkapan
kasus ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya, uang
tunai senilai lebih dari Rp14,6 miliar, empat bidang tanah dan bangunan dan empat
unit mobil Kapolda menegaskan bahwa barang
bukti tersebut merupakan hasil dari penyalahgunaan Dana Desa yang seharusnya
diperuntukkan bagi masyarakat. Para tersangka kini dijerat
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman
hukumannya tidak main-main, yakni mulai dari minimal 4 tahun penjara hingga
hukuman seumur hidup. Polda Papua juga menegaskan akan
terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan adanya tersangka
lain maupun aliran dana yang lebih luas. “Kami akan bongkar tuntas. Tidak
ada ruang bagi koruptor untuk bersembunyi di Papua,” ujar Irjen Patrige. Kasus ini menjadi tamparan keras
bagi pemerintah daerah sekaligus peringatan bagi pejabat publik di Papua. Dana
Desa yang semestinya menyentuh kebutuhan dasar warga pedalaman kini justru
menguap karena perilaku segelintir oknum. Masyarakat berharap, pengungkapan
ini tidak hanya berhenti pada penindakan hukum, tetapi juga diikuti dengan
perbaikan sistem pengawasan Dana Desa agar benar-benar menyentuh masyarakat
yang membutuhkan. Penulis: Hend Editor: GF
26 Sep 2025, 17:28 WIT
140 Personel Satgas FPU 7 MINUSCA Siap Menjalankan Misi Perdamaian PBB
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mengirimkan 140 personel Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 7 MINUSCA untuk bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Kontingen ini terdiri dari 115 polisi laki-laki dan 25 polisi wanita, yang akan bertugas menjaga keamanan serta mendukung stabilitas di wilayah konflik yang masih rentan terhadap eskalasi kekerasan.Dalam keterangan resminya, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divhumas Polri, menegaskan bahwa pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari amanat konstitusi Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global.“Berangkat atas dasar amanat konstitusi, misi ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, dan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.Misi Satgas FPU 7 MINUSCA akan berlangsung selama satu tahun, dan dalam waktu dekat, para personel dijadwalkan untuk terlibat langsung dalam pengamanan pemilihan umum di Republik Afrika Tengah, yang rencananya digelar pada Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut.Komandan Satgas, AKBP Norhayat, menjelaskan fokus utama dari penugasan ini adalah perlindungan terhadap warga sipil dan personel PBB.“Tentunya sebagai pasukan perdamaian PBB, misi kita adalah melaksanakan kegiatan protection atau perlindungan terhadap warga sipil, serta perlindungan personel PBB dan juga peralatannya,” imbuh AKBP Norhayat.Sementara itu, Brigjen Pol Trunoyudo kembali menegaskan komitmen kemanusiaan Polri dalam misi ini.“Dalam menjalankan misi ini, kami mengemban tanggung jawab kemanusiaan yang luhur. Satgas FPU 7 hadir untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di wilayah konflik, memastikan perlindungan bagi warga sipil, serta menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Ini adalah wujud nyata kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” tegasnya. PNO-12
26 Sep 2025, 16:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
