Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Razia Di Pelabuhan Pomako, 206 Liter Sopi Diamankan dan Akan Dimusnahkan
Papuanewsonline.com, Timika – Gabungan petugas dari Polsek
Kawasan Pelabuhan Pomako dan KPLP Syahbandar berhasil mengamankan ratusan liter
minuman keras (miras) jenis sopi lokal saat melakukan pengamanan dan razia
kedatangan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 32. Operasi yang berlangsung pada
Senin (6/4/2026) mulai pukul 02.00 WIT hingga 05.30 WIT ini dipimpin langsung
oleh Kapolsek Kawasan Pelabuhan Pomako, Iptu Fits Gerald M. Nanlohy.Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari 6
personel polisi dan 3 personel KPLP melakukan pemeriksaan ketat terhadap
penumpang serta barang bawaan. Berdasarkan hasil pengecekan, petugas berhasil
menemukan dan menyita total 206 liter miras yang disembunyikan dalam berbagai
wadah. Rinciannya meliputi 1 jerigen 20 liter, 7 jerigen 5 liter,
dan 236 botol plastik ukuran 600 ml. Barang bukti tersebut diduga sengaja
ditinggalkan oleh pemiliknya saat menyadari kehadiran aparat.“Seluruh barang bukti tersebut kami amankan ke Polsek
Kawasan Pelabuhan Pomako untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan,” ujar
Iptu Nanlohy. Ia menegaskan bahwa razia ini merupakan langkah rutin dan
komitmen Polres Mimika untuk mencegah masuk serta beredarnya miras ilegal di
wilayah Kabupaten Mimika melalui jalur laut. Upaya ini dilakukan sebagai
tindakan preventif guna menekan angka kriminalitas dan menjaga ketertiban umum.Selama operasi berlangsung, situasi terpantau aman dan
kondusif. Tercatat sebanyak 62 penumpang turun dan 59 penumpang naik dari kapal
KM Sabuk Nusantara 32. Setelah selesai proses pemeriksaan dan kepulangan penumpang,
kapal tersebut kemudian bertolak meninggalkan Dermaga Pomako menuju Pelabuhan
Dobo dan Pelabuhan Saumlaki sesuai jadwal perjalanan yang telah ditentukan. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 21:38 WIT
Stok LPG Timika Diatur, Pembelian Dibatasi 1 Tabung Per Keluarga
Papuanewsonline.com, Timika – Isu kelangkaan Liquefied
Petroleum Gas (LPG) tengah menjadi keluhan warga di Kabupaten Mimika. Beberapa
hari terakhir, masyarakat terlihat memadati agen penjualan, seperti di PT Mitra
Indimatam di Nawaripi, untuk mendapatkan pasokan tabung gas. Antrean panjang
terjadi lantaran adanya kebijakan pembatasan pembelian yang diterapkan guna
menjaga ketersediaan stok agar tidak habis secara mendadak. (6/4/2026)Owner PT Mitra Indimatam, Andi Tajerimin, menjelaskan bahwa
permintaan pasokan sudah dikirim ke Makassar seperti biasa. Namun, saat ini diberlakukan aturan pembelian maksimal satu
tabung per rumah tangga. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik penimbunan
dan penjualan kembali dengan harga selangit oleh oknum tertentu."Sebenarnya stok tidak kosong, hanya sedang diatur
distribusinya sambil menunggu suplai baru tiba," ujarnya.Menanggapi hal ini, Sales Branch Manager Pertamina Patra
Niaga Rayon II Papua Tengah, Junaedi Kala, memastikan bahwa pembatasan ini
bertujuan agar stok tidak kosong total. Saat ini, hanya PT Mitra Indimatam yang aktif melayani
dengan sisa stok sekitar 2.000 tabung 5,5 kg dan 1.000 tabung 12 kg yang
diperkirakan cukup untuk 5-6 hari ke depan dengan sistem penjualan teratur.Ke depan, distribusi LPG direncanakan akan dioptimalkan
melalui suplai langsung dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah
Regional Papua Maluku. Skema baru ini diharapkan mempersingkat rantai
distribusi. Pihaknya saat ini masih mengkoordinasikan teknis dan harga
jual bersama pemerintah daerah, serta menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu
khawatir soal kenaikan harga. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 21:34 WIT
Polisi Amankan Distribusi BBM Ke Pegunungan, Atasi Krisis Listrik Dogiyai, Deiyai, Dan Paniai
Papuanewsonline.com, Papua Tengah – Aparat kepolisian
melaksanakan pengawalan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM)
menuju tiga kabupaten di wilayah pegunungan, yakni Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.
Langkah ini diambil sebagai respons atas krisis listrik yang terjadi dan mengganggu
aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Pengawalan dilakukan mulai Sabtu
malam pukul 21.00 WIT hingga Minggu pagi pukul 07.05 WIT. (05/4/2026)Kegiatan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kapolres
Dogiyai, AKBP Dennis A. Putra, bersama sejumlah pejabat dan personel
kepolisian. Rombongan penyalur BBM harus menempuh perjalanan lintas kabupaten
dengan medan yang cukup berat dan menantang. Meskipun demikian, seluruh personel tetap siaga penuh demi
memastikan keamanan armada hingga sampai ke tujuan dengan selamat.Diketahui, ketiga kabupaten tersebut sebelumnya mengalami
kekurangan pasokan listrik yang cukup signifikan akibat terhambatnya distribusi
BBM. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya berbagai
aktivitas warga dan pelayanan publik. Dengan adanya pengawalan ini, diharapkan pasokan energi
dapat segera terisi kembali sehingga layanan listrik dapat beroperasi normal.Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen aparat keamanan dalam
mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas di
wilayah pegunungan Papua Tengah. Kehadiran polisi di jalur distribusi memastikan bantuan
energi ini tepat sasaran dan dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang sedang
membutuhkan. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:51 WIT
Isu Perselingkuhan ASN Timika Mencuat, Bupati Johannes Rettob Peringatkan Sanksi Tegas
Papuanewsonline.com, Timika – Isu perselingkuhan yang
melibatkan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah menjadi perbincangan
hangat di media sosial dan masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Bupati
Mimika, Johannes Rettob, memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawai di
lingkungan pemerintah daerahnya. Ia meminta para abdi negara untuk senantiasa
menjaga martabat dan etika profesi sebagai pelayan masyarakat."Kita saat ini melihat banyak berita yang beredar di
mana-mana, secara khusus di Timika, mengenai kasus-kasus perselingkuhan di
antara Pegawai Negeri," ujarnya. (05/4/2026) Bupati menegaskan bahwa pihaknya terus memantau berbagai
pemberitaan dan rumor yang beredar di tengah masyarakat, dan tidak akan tinggal
diam jika isu tersebut terbukti kebenarannya.Johannes Rettob menekankan bahwa setiap pelanggaran
disiplin, termasuk masalah moral dan perselingkuhan, akan ditindaklanjuti
secara tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku bagi ASN. "Apabila kita tahu dan terbukti, kita akan lakukan
sanksi sesuai dengan aturan ASN. Itu saja," tegasnya dengan tegas. Peringatan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah sangat
serius dalam menjaga integritas dan citra birokrasi di mata publik.Meski telah mendengar berbagai informasi tersebut, Bupati
mengaku saat ini masih mendalami dan mencari tahu kebenaran dari
laporan-laporan yang beredar. "Saya belum tahu pasti (identitasnya). Kalau saya tahu,
saya akan bertindak," pungkasnya. Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi data
untuk memastikan fakta di balik isu yang berkembang sebelum mengambil langkah
hukum dan administrasi lebih lanjut. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:48 WIT
Himtak BKMT Mimika Gelar Pengajian Gabungan: Bersihkan Hati Dan Gerakkan Inovasi
Papuanewsonline.com, Timika – Himpunan Majelis Taklim
Kerukunan (Himtak) BKMT Kabupaten Mimika menggelar pengajian akbar yang
dirangkaikan dengan halal bihalal pada Minggu (05/04/26). Kegiatan ini
mengusung tema "Bersihkan Hati, Kuatkan Silaturahmi, dan Bergerak Bersama
dalam Karya dan Inovasi" sebagai momentum mempererat ukhuwah pascakekberan
Idul Fitri.Acara yang dihadiri oleh ratusan jamaah ini menghadirkan
tausiyah dari Ketua PHBI Kabupaten Mimika, Ustadz H. Joko Prianto, S.E. Dalam
ceramahnya, ia mengajak seluruh umat untuk memanfaatkan suasana Syawal guna
memperbaiki diri dan meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Himtak BKMT, Hj.
Farida, S.KM., M.Kes, dan Ketua BKMT Kabupaten Mimika, drh. Sabelina Fitriani.Hj. Farida dalam sambutannya menjelaskan bahwa pengajian
gabungan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali.
Saat ini Himtak menaungi sebanyak 27 majelis taklim aktif di Mimika. "Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan
antar majelis. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk melahirkan
karya dan inovasi yang bermanfaat," ujarnya.Salah satu program unggulan yang telah dijalankan adalah
fasilitasi medical check-up (MCU) bagi tokoh agama dan anggota. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai latar belakang
suku dan budaya, Himtak diharapkan terus menjadi motor penggerak persatuan dan
kepedulian sosial. "Kami ingin organisasi ini tidak hanya bergerak di
bidang keagamaan, tetapi juga menciptakan dampak positif nyata bagi masyarakat
luas," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:43 WIT
28 Penumpang Selamat Tiba di Pomako, Operasi SAR Ditutup Setelah Bantuan BBM dari Keluarga
Papuanewsonline.com, Timika – Kabar melegakan akhirnya
datang dari perairan Pasir Hitam setelah dua kapal yang sebelumnya dilaporkan
mengalami kehabisan bahan bakar minyak (BBM) berhasil tiba dengan selamat di
Pelabuhan Pomako, Timika, pada Minggu pagi (05/04/2026). Sebanyak 28 penumpang
dipastikan selamat, mengakhiri kekhawatiran keluarga dan masyarakat yang sejak
awal terus memantau perkembangan situasi.Insiden ini sempat memicu operasi pencarian dan pertolongan
(SAR) secara intensif oleh tim gabungan, mengingat lokasi kejadian berada di
wilayah perairan yang cukup luas dan berpotensi membahayakan keselamatan para
penumpang.Menurut keterangan pelapor, Yosep Witayau, kedua kapal
akhirnya dapat melanjutkan pelayaran setelah mendapatkan bantuan suplai BBM
dari pihak keluarga yang turun langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian.“Menurut keterangan pelapor, Yosep Witayau, kedua kapal
tersebut dapat melanjutkan pelayaran setelah mendapatkan bantuan suplai BBM
dari pihak keluarga yang turun melakukan pencarian di lokasi kejadian.”Speed boat yang mengangkut delapan penumpang menjadi kapal
pertama yang berhasil tiba di Pelabuhan Pomako. Kapal tersebut dilaporkan
merapat sekitar pukul 00.00 WIT atau tengah malam.Sementara itu, long boat yang membawa 20 penumpang lainnya
menyusul beberapa jam kemudian dan tiba dengan selamat sekitar pukul 09.00 WIT
pada Minggu pagi.“Speed boat yang membawa 8 penumpang dilaporkan tiba lebih
dahulu sekitar pukul 00.00 dini hari, sedangkan long boat dengan 20 penumpang
lainnya menyusul dan tiba dengan selamat pada pukul 09.00 pagi.”Dengan telah dipastikannya keselamatan seluruh penumpang,
operasi SAR yang sebelumnya digelar resmi dinyatakan selesai. Seluruh unsur tim
gabungan yang terlibat kemudian dikembalikan ke kesatuan masing-masing.“Dengan dikonfirmasikannya keselamatan seluruh orang di atas
kapal, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang digelar secara intensif
resmi ditutup.”Pihak berwenang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh
unsur SAR, aparat gabungan, serta keluarga korban yang ikut berperan aktif
dalam pencarian dan bantuan logistik di lapangan.Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh
pengguna transportasi laut, khususnya terkait kesiapan logistik dan kecukupan
bahan bakar sebelum melakukan perjalanan di wilayah perairan Mimika yang
memiliki jalur pelayaran cukup panjang.“Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan keselamatan
pelayaran, khususnya terkait kesiapan logistik dan bahan bakar sebelum berlayar
di wilayah perairan yang cukup luas.”Selain itu, daftar nama seluruh penumpang yang selamat telah
diterima lengkap oleh pihak berwenang, memastikan tidak ada korban jiwa maupun
penumpang yang masih dinyatakan hilang dalam insiden tersebut.“Daftar nama penumpang yang selamat telah diterima lengkap
oleh pihak berwenang, memastikan tidak ada satu pun jiwa yang hilang dalam
insiden ini.” Penulis: Jid
Editor: GF
06 Apr 2026, 10:40 WIT
Suara Anak Adat Menguat, Polemik DPD RI dan MRP Papua Soroti Marwah Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Timika - Polemik yang berkembang antara
anggota DPD RI Paul Vinsen Mayor dan unsur MRP Papua, Agustinus Anggaibak,
terus menjadi perhatian publik. Perdebatan tersebut dinilai bukan sekadar
perbedaan pandangan politik, melainkan mencerminkan tarik-menarik kepentingan
antara representasi formal negara dan suara kultural masyarakat adat di Tanah
Papua.Sorotan itu juga datang dari anak adat Amungme asal Timika,
Esau DolaME, yang menilai bahwa persoalan ini menyangkut marwah Orang Asli
Papua (OAP) dan tidak boleh dipandang sebagai perdebatan biasa di ruang
politik.Dalam pandangannya, MRP Papua memiliki posisi yang sangat
strategis karena dibentuk sebagai representasi kultural masyarakat adat,
sekaligus penjaga nilai, identitas, dan hak-hak dasar Orang Asli Papua.“Ini adalah cerminan dari tarik-menarik kepentingan antara
representasi politik formal dengan representasi kultural dan adat yang hidup di
tanah Papua,” ujarnya.Esau menegaskan bahwa keberpihakan dalam polemik ini harus
jelas. Menurutnya, suara adat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik
semata, terlebih jika menyangkut hak-hak masyarakat asli yang selama ini hidup
dan tumbuh bersama tanah adatnya.“Sebagai anak adat Amungme dari Timika, saya, Esau DolaME,
melihat bahwa posisi dan keberpihakan harus jelas: suara adat tidak boleh
dikalahkan oleh kepentingan politik semata.”Ia menilai, apa yang disampaikan Agustinus Anggaibak lebih
mencerminkan kegelisahan masyarakat akar rumput. Aspirasi yang disuarakan
dinilai lahir dari realitas yang dihadapi masyarakat adat, bukan semata-mata
kepentingan elit atau perebutan pengaruh.“Dalam konteks ini, apa yang disampaikan oleh Agustinus
Anggaibak lebih mencerminkan kegelisahan dan aspirasi masyarakat akar rumput,
bukan sekadar kepentingan elit.”Di sisi lain, Esau mengakui bahwa DPD RI sebagai lembaga
negara memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di
tingkat nasional. Namun, ia menegaskan bahwa setiap sikap politik yang dianggap
tidak sejalan dengan perlindungan Orang Asli Papua akan selalu memicu kritik
dari masyarakat adat.“Namun, ketika suara yang muncul justru berseberangan dengan
semangat perlindungan Orang Asli Papua, maka wajar jika muncul kritik dan
penolakan dari masyarakat adat.”Menurutnya, bagi masyarakat Amungme, tanah bukan hanya aset
ekonomi atau wilayah administratif, tetapi bagian dari identitas dan kehidupan
yang tidak terpisahkan.“Bagi kami, orang Amungme, tanah bukan sekadar aset—tanah
adalah ibu.”Karena itu, ia menegaskan dukungannya terhadap suara yang
dinilai membela kepentingan adat dan hak OAP.“Saya berdiri pada posisi yang jelas: mendukung Agustinus
Anggaibak, karena yang diperjuangkan adalah marwah Orang Asli Papua, bukan
sekadar posisi atau kekuasaan.”Esau berharap polemik ini menjadi momentum refleksi bagi
seluruh pemangku kepentingan agar melihat Papua tidak hanya dari perspektif
politik nasional, tetapi juga dari suara masyarakat adat yang hidup di atas
tanahnya sendiri.“Papua tidak bisa hanya dilihat dari kacamata politik
Jakarta, tetapi harus didengar dari suara tanahnya sendiri—suara adat, suara
masyarakat, dan suara hati Orang Papua.”Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa Papua
membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mendengar suara rakyat, bukan hanya hadir
dalam ruang-ruang wacana politik.“Papua butuh pemimpin yang mendengar, bukan sekadar
berbicara.” (GF)
04 Apr 2026, 19:40 WIT
Pansus Bongkar Pelanggaran Ketenagakerjaan di PTFI, Pimpinan Perusahaan Terancam Sanksi Pidana
Papuanewsonline.com, Timika - Panitia Khusus (Pansus)
karyawan Moker PT FI, Privatisasi & Kontraktor menegaskan komitmennya untuk
mengawal kasus perselisihan Industrial dengan mengacu pada ketentuan hukum yang
ada. Dalam proses pendalaman materi yang tengah berlangsung, Pansus menemukan
adanya indikasi Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan."Regulasi hukum yang berlaku saat ini memungkinkan
adanya sanksi pidana yang bersifat personal bagi pengambil keputusan di tingkat
korporasi," kata Sekretaris Pansus Moker PT FI, Privatisasi &
kontraktor, Yanpieterson Laly, pada media papuanewsonline,com. Rabu (4/4/2026).Pansus menyoroti praktik pemutusan PHK sepihak yang sering
kali mengabaikan aturan perundang-undangan maupun Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) dalam Peristiwa Mogok kerja yang dilakukan. Jika dalam temuan Pansus
terbukti adanya keterlibatan unsur pimpinan perusahaan dalam mengambil
keputusan ilegal, maka sanksi pidana tidak lagi hanya menyasar entitas
korporasi, melainkan melekat pada individu tersebut.Dari dua kali pertemuan yang telah dilakukan Pansus dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) baik oleh Pekerja Freeport dan Pekerja Privatisasi
& kontraktor yang melaksanakan Mogok Kerja sejak Tahun 2017, terdapat
adanya laporan sementara yang terindikasi merupakan suatu rangkaian bukti yang
mengarah kepada suatu Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan, salah satunya adalah
Union Busting.Proses pendalaman materi Moker dipastikan masih terus
berlanjut. Tim investigasi akan menyisir data & Fakta-Fakta Terkait
Kelengkapan-kelengkapan Bukti pada permasalahan ini. Bulan ini, Pansus Moker
akan melakukan langkah koordinasi ke Pihak Disnaker Provinsi Papua sebagai
Tindak lanjut Kepengawasan Tenaga Kerja atas adanya laporan dugaan Pelanggaran
Norma Ketenagakerjaan melalui Nota Periksa I."Tim investigasi akan terus bekerja untuk mengungkap
kebenaran dan memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati," tambah
Yanpieterson Laly. Penulis: Hend
Editor: GF
04 Apr 2026, 19:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
