Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
TPNPB Sebut Insiden Pesawat di Wilayah Konflik Akibat Kelalaian, Tegaskan Larangan Penerbangan Sipil
Papuanewsonline.com, Mimika — Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom, menyatakan bahwa insiden pembakaran pesawat serta tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di wilayah Papua merupakan peristiwa yang tidak diinginkan oleh pihaknya.Dalam pernyataan yang disampaikan pada 8 Juli 2026 dari Pengendali Manajemen Markas Pusat, Sebby Sambom mengatakan pihaknya menanggapi berbagai kritik dari sejumlah organisasi terkait insiden tersebut.Menurut Sebby, peristiwa itu merupakan musibah yang terjadi akibat kelalaian manusia. Ia menyebut TPNPB telah berulang kali mengeluarkan peringatan melalui berbagai rilis bahwa pesawat sipil dilarang memasuki wilayah yang mereka nyatakan sebagai wilayah perang."Setiap tahun maupun setiap bulan kami selalu menyampaikan bahwa pesawat sipil dilarang masuk ke wilayah perang, termasuk warga negara asing yang menerbangkan pesawat," kata Sebby dalam pernyataannya.Ia mengatakan peringatan tersebut telah disampaikan sejak peristiwa di Paro, termasuk saat penyanderaan pilot asal Selandia Baru dan pembakaran pesawat, dengan tujuan agar kejadian serupa tidak terulang.Selain melarang penerbangan pesawat sipil ke wilayah konflik, Sebby juga menegaskan bahwa pesawat sipil tidak diperbolehkan mengangkut personel TNI, Polri maupun logistik milik aparat keamanan.Menurutnya, larangan tersebut telah disampaikan kepada berbagai pihak sehingga seharusnya menjadi perhatian dalam pelaksanaan penerbangan di wilayah konflik.Pernyataan tersebut merupakan tanggapan TPNPB atas kritik yang muncul setelah insiden pembakaran pesawat dan tewasnya seorang pilot warga negara Amerika Serikat di Papua.Penulis: BimEditor: OF
09 Jul 2026, 23:29 WIT
Kemenhub Dorong Angkasa Pura Indonesia Percepat Pemenuhan Operasional Bandar Udara Husein Sastranega
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) mendorong PT Angkasa Pura Indonesia selaku penyelenggara pelayanan operasional bandar udara untuk mempercepat pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung. Percepatan tersebut dilakukan berdasarkan dua skenario reaktivasi dengan target waktu operasional yang berbeda.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa Ditjen Hubud telah menyelesaikan kajian operasional dan safety assessment sebagai dasar pelaksanaan reaktivasi bandar udara. Selanjutnya, pemenuhan seluruh kesiapan operasional menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura Indonesia sebagai operator bandar udara."Kami mendorong PT. Angkasa Pura Indonesia untuk segera menindaklanjuti pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional. Kami telah menyiapkan dua skenario. Skenario pertama ditargetkan mulai melayani pesawat jet pada 17 Agustus 2026, sedangkan skenario kedua ditargetkan mencapai operasional penuh pada 17 September 2026. Seluruh proses tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil," ujar Lukman.Pada skenario pertama, Bandar Udara Husein Sastranegara direncanakan melayani penerbangan menggunakan pesawat jet dengan operasi minimal, penerbangan bisnis, serta penerbangan charter yang didukung kesiapan infrastruktur dasar. Sementara pada skenario kedua, bandar udara ditargetkan mampu melayani pesawat jet kategori Boeing 737-800 dan Airbus A320 melalui penerapan sistem slot management agar kapasitas operasional berjalan aman, tertib, dan efektif.Untuk mendukung target tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia didorong segera menyelesaikan berbagai pekerjaan pada sisi darat maupun sisi udara. Di antaranya meliputi overlay runway dan taxiway, rekonstruksi rigid apron serta overlay flexible apron, perbaikan atap terminal dan waterproofing, hingga penyempurnaan berbagai fasilitas pelayanan bagi penumpang.Dari aspek keselamatan penerbangan, Ditjen Hubud juga meminta pemenuhan persyaratan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Kategori 7. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui mobilisasi kendaraan Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) dari Bandar Udara Kertajati setelah selesainya operasional pemulangan jemaah haji, disertai penguatan personel PKP-PK. Sementara itu, kebutuhan peralatan pendukung lainnya diharapkan dapat dipenuhi melalui optimalisasi aset yang telah tersedia tanpa pengadaan baru sehingga proses reaktivasi menjadi lebih efisien.Dalam pelaksanaannya, Ditjen Hubud akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan bersama PT Angkasa Pura Indonesia, TNI Angkatan Udara melalui Komandan Lanud Husein Sastranegara, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini dilakukan mengingat operasional Bandar Udara Husein Sastranegara dilaksanakan secara bersama atau shared use."Kami berharap melalui koordinasi yang intensif dan komitmen seluruh pihak, PT. Angkasa Pura Indonesia dapat memastikan Bandar Udara Husein Sastranegara kembali beroperasi sesuai target pada masing-masing skenario, dengan tetap menjamin aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan sipil," tutup Lukman. Sebagai informasi, Bandar Udara Husein Sastranegara memiliki karakteristik khusus dengan landas pacu sepanjang 2.220 x 45 meter dan merupakan bandar udara yang digunakan bersama dengan TNI Angkatan Udara.Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian PerhubunganPenulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:06 WIT
Kaskogabwilhan III Tinjau Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Di Beoga
Papuanewsonline.com, Puncak – Kaskogabwilhan III, Marsda TNI Ir. Joko Sugeng Sriyanto, M.Sc., melaksanakan kunjungan kerja ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis (9/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi personel sekaligus memastikan kesiapan satuan dalam menjalankan tugas operasi di wilayah pegunungan Papua.Dalam kegiatan itu, Kaskogabwilhan III didampingi oleh Asops Kogabwilhan III Brigjen TNI Patar Sitorus, Aspers Kogabwilhan III Brigjen TNI Widodo Nurcahyo, Ir Kogabwilhan III Laksma TNI Al Imran, serta Dansatgas Pasgat Kolonel Pas Andy Warru. Kehadiran rombongan disambut oleh personel Satgas Yonif 731/Kabaresi yang sedang bertugas di wilayah Beoga.Setibanya di pos, Kaskogabwilhan III menerima paparan dari Komandan Satgas Yonif 731/Kabaresi mengenai perkembangan situasi keamanan, kesiapan personel, serta berbagai dinamika yang dihadapi selama pelaksanaan tugas. Selain itu, rombongan juga meninjau fasilitas pendukung operasional, termasuk sistem komunikasi yang menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan operasi di wilayah pegunungan.Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pimpinan terhadap prajurit yang sedang menjalankan tugas negara di daerah operasi. Melalui peninjauan langsung, Kogabwilhan III ingin memastikan kesiapan personel maupun sarana pendukung agar pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan secara optimal sekaligus mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.Dalam arahannya kepada seluruh prajurit, Marsda TNI Ir. Joko Sugeng Sriyanto, M.Sc., mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari aspek pengamanan, tetapi juga dari kemampuan prajurit membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di wilayah penugasan. "Prajurit harus tetap profesional, disiplin, humanis, dan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kehadiran TNI harus memberikan rasa aman serta manfaat bagi masyarakat di wilayah penugasan," tegas Kaskogabwilhan III.Selain memberikan arahan, Kaskogabwilhan III juga berdialog secara langsung dengan para prajurit. Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan tersebut, di mana para personel menyampaikan berbagai pengalaman, tantangan, serta kebutuhan selama bertugas di daerah operasi. Momentum itu juga dimanfaatkan untuk memberikan motivasi agar seluruh prajurit tetap menjalankan tugas dengan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi.Seluruh rangkaian kunjungan kerja berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan, Kaskogabwilhan III beserta rombongan kembali menuju Timika dalam keadaan selamat.Melalui kunjungan kerja ini, Kogabwilhan III menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi prajurit di daerah operasi, memastikan kesiapan satuan dalam menjalankan tugas negara, serta memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 23:00 WIT
Kemenhub Raih Penghargaan Indonesia Public Sector Initiative Of The Year – Transportation
Papuanewsonline.com, Singapura – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kembali meraih penghargaan di tingkat internasional setelah menerima Indonesia Public Sector Initiative of the Year – Transportation pada ajang GovMedia Conference & Awards 2026 yang digelar di Singapura, Kamis (9/7/2026). Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan penyelenggaraan Program Angkutan Lebaran 2026 yang dinilai mampu menghadirkan layanan transportasi yang aman, selamat, andal, dan terjangkau bagi masyarakat.Penghargaan diterima oleh Direktur Lalu Lintas Jalan, Rudi Irawan, yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026. "Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan transformasi konektivitas Indonesia melalui sistem transportasi yang semakin aman, selamat, dan terintegrasi di seluruh penjuru negeri".Menurut Rudi, Program Angkutan Lebaran 2026 merupakan inisiatif nasional yang dirancang untuk mengelola mobilitas masyarakat Indonesia dalam jumlah besar selama arus mudik dan arus balik Idulfitri. Setiap tahunnya, periode tersebut menjadi tantangan tersendiri karena tingginya volume perjalanan yang berpotensi memicu kepadatan lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, operator transportasi, serta Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri). Sinergi tersebut diwujudkan melalui penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas secara dinamis sesuai kondisi di lapangan sehingga arus perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan terkendali.Rudi menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan strategis diterapkan selama pelaksanaan Program Angkutan Lebaran 2026. "Berbagai kebijakan strategis turut diterapkan dalam Program Angkutan Lebaran 2026, antara lain penyelenggaraan program mudik gratis menggunakan bus, angkutan sepeda motor gratis dengan truk dan kereta api, penyediaan tiket kapal laut gratis, penerapan manajemen lalu lintas di jalan tol dan lintasan penyeberangan untuk mengurangi kepadatan, serta pemberian potongan tarif pada berbagai moda transportasi guna meningkatkan keterjangkauan layanan bagi masyarakat," imbuhnya.Ia menambahkan, program angkutan sepeda motor gratis melalui kereta api memberikan alternatif yang lebih aman bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Selain itu, ratusan armada bus dan program tiket kapal laut gratis juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kelancaran mobilitas selama masa mudik dan balik Lebaran.Keberhasilan berbagai program tersebut dinilai berdampak positif terhadap peningkatan keselamatan transportasi. "Dibandingkan dengan tahun 2025, berdasarkan data Korlantas Polri jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut menurun sebesar 6,31 persen. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan yang lebih signifikan, yakni 31,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Rudi.Penghargaan dari GovMedia Conference & Awards 2026 menjadi pengakuan atas komitmen Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik melalui inovasi, kolaborasi, dan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat. Menutup sambutannya, Rudi menyampaikan, "Kami berterima kasih kepada GovMedia. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Kementerian Perhubungan untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendorong kemajuan sektor transportasi di Indonesia."Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian PerhubunganPenulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 22:51 WIT
Dua Tahun Kepemimpinan JOEL Disorot, Warga Nilai Pembangunan Belum Terlihat di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Yohanes Kemong menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika selama dua tahun masa kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. Kritik tersebut menyoroti sejumlah isu, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penataan pemerintahan.Dalam pernyataannya, ia mengaku heran dengan pemberitaan di sejumlah media yang dinilai menggambarkan pembangunan di Kabupaten Mimika berjalan pesat. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan kenyataan yang ia lihat secara langsung di lapangan, baik di wilayah perkotaan maupun di distrik dan kampung-kampung.Ia menilai pembangunan yang dijanjikan melalui visi dan misi pemerintah daerah belum terlihat secara nyata. Menurutnya, masyarakat di berbagai distrik dan kampung belum merasakan dampak pembangunan sebagaimana yang diharapkan sejak pasangan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong memimpin Kabupaten Mimika.Selain itu, ia juga membandingkan kondisi pembangunan saat ini dengan pemerintahan sebelumnya. Dalam pandangannya, sejumlah pembangunan fisik yang masih tampak di wilayah Kota Timika merupakan hasil pekerjaan pada masa kepemimpinan mantan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, sementara pembangunan baru dinilai belum terlihat secara signifikan.Yohanes Kemong juga mengkritik fokus pemerintah daerah yang menurutnya lebih banyak diarahkan pada kegiatan seremonial. Ia menilai selama dua tahun terakhir pemerintah lebih sering melaksanakan berbagai kegiatan di luar daerah, termasuk agenda yang berkaitan dengan PKK dan Noken Kreasi Nusantara (Nakresnada), dibandingkan dengan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.Selain persoalan pembangunan, ia turut menyoroti kondisi keuangan daerah. Menurutnya, masih terdapat utang pemerintah kepada kontraktor yang berasal dari tahun anggaran 2025 dengan nilai yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Ia juga mengkritik banyaknya jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang hingga kini masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dibandingkan pejabat definitif.Dalam pernyataannya, ia juga menilai pemberitaan mengenai pembangunan di Mimika terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, berbagai rencana pembangunan lebih banyak muncul dalam pemberitaan dibandingkan realisasi yang dapat dirasakan masyarakat.Menutup pernyataannya, ia mengaku prihatin terhadap kondisi Kabupaten Mimika dan berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. "Saya Sebagai Putra Asli Mimika Sangat Sayang Negriku Tambah Hancur." Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait kritik yang disampaikan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 21:54 WIT
Presiden Dijadwalkan Hadiri Groundbreaking Blok Masela, Kapolda Maluku Matangkan Pengamanan VVIP
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku mematangkan seluruh kesiapan pengamanan menjelang Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pengamanan agenda kenegaraan tersebut dipastikan akan dilaksanakan dengan standar Very Very Important Person (VVIP) melalui operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, serta pemangku kepentingan terkait.Sebagai bentuk kesiapan operasi, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin Upacara Pembukaan Latihan Pra Operasi Pengamanan Groundbreaking PSN Blok Masela Tahun 2026 di Lapangan Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Kamis (9/7/2026) pukul 08.15 WIT.Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Dansat Brimob Polda Maluku selaku Kepala Operasi, personel Dirpamobvit, serta ratusan personel yang akan diterjunkan dalam operasi pengamanan.Latihan Pra Operasi menjadi tahapan krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan teknis dan taktis personel, serta memastikan seluruh prosedur pengamanan VVIP berjalan sesuai standar sehingga agenda strategis nasional tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses.Dalam amanatnya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa Groundbreaking Blok Masela bukan sekadar seremoni pembangunan, melainkan momentum penting bagi percepatan Proyek Strategis Nasional yang akan memperkuat ketahanan energi Indonesia, meningkatkan daya saing investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia."Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan ketahanan energi Indonesia. Keberhasilan pembangunan proyek ini tidak hanya berdampak pada Provinsi Maluku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia," tegas Kapolda.Kapolda mengatakan, rencana kehadiran Presiden Republik Indonesia menjadikan agenda groundbreaking memiliki nilai strategis yang sangat tinggi sehingga seluruh rangkaian kegiatan harus dipastikan berlangsung tanpa gangguan keamanan."Karena direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, seluruh personel harus memahami bahwa pengamanan ini menggunakan standar VVIP. Dalam operasi seperti ini berlaku prinsip zero tolerance terhadap kesalahan. Tidak ada ruang untuk melakukan kekeliruan. Setiap tindakan harus benar sejak awal, sesuai prosedur tetap dan dilakukan secara profesional," ujarnya.Menurut Kapolda, keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel di lapangan, tetapi juga melalui kemampuan mengantisipasi seluruh potensi ancaman secara komprehensif.Ia menyebut berbagai potensi gangguan, mulai dari aksi terorisme, sabotase, penggunaan senjata api dan bahan peledak, gangguan kamtibmas, hingga aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan harus diantisipasi melalui langkah-langkah preemtif, preventif, intelijen, dan penegakan hukum secara terukur."Seluruh potensi ancaman harus dipetakan sejak dini. Kita tidak boleh underestimate terhadap situasi. Setiap kemungkinan harus diantisipasi melalui deteksi dini, penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, penguatan fungsi intelijen, serta kesiapan personel di lapangan. Profesionalisme aparat keamanan diukur dari kemampuannya mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum terjadi," kata Kapolda.Kapolda juga menekankan pentingnya soliditas dan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pendukung operasi."Tidak boleh ada ego sektoral maupun miskomunikasi. Seluruh unsur harus bergerak sebagai satu komando sesuai pembagian tugas masing-masing. Keberhasilan pengamanan Groundbreaking Blok Masela bukan hanya keberhasilan aparat keamanan, tetapi juga menjadi cerminan kesiapan Indonesia dalam menjaga agenda strategis nasional serta memberikan kepastian kepada investor bahwa pembangunan dapat berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif," tegasnya.Selain kesiapan teknis personel, Kapolda meminta seluruh peserta latihan membangun sense of situation dan sense of crisis, sehingga mampu membaca perkembangan situasi secara cepat serta mengambil keputusan yang tepat apabila terjadi perubahan skenario pengamanan.Ia juga mengingatkan bahwa setiap personel harus memahami seluruh alternatif pola pengamanan, termasuk apabila terjadi perubahan kategori kunjungan dari Presiden menjadi pejabat negara lainnya, sehingga operasi tetap dapat berjalan efektif sesuai prosedur.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa Latihan Pra Operasi merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjamin keamanan salah satu agenda pembangunan paling strategis di Indonesia."Groundbreaking Blok Masela merupakan momentum penting yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan investor internasional. Oleh karena itu, Polda Maluku mempersiapkan seluruh personel melalui latihan yang realistis, terukur, dan sesuai standar operasi VVIP agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar," ujar Rositah.Ia menambahkan bahwa pengamanan tidak hanya berorientasi pada aspek pengawalan fisik, tetapi juga mencakup deteksi dini, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pendekatan humanis kepada masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah pengamanan."Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, mendukung kelancaran Groundbreaking PSN Blok Masela, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan investasi, percepatan pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.Melalui Latihan Pra Operasi ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh rangkaian Groundbreaking PSN Blok Masela secara profesional, presisi, dan terpadu. Keberhasilan pengamanan agenda yang direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia tersebut diharapkan tidak hanya memastikan kelancaran kegiatan kenegaraan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor, mempercepat pengembangan sektor energi nasional, serta menegaskan kesiapan Indonesia dalam mengamankan setiap Proyek Strategis Nasional sebagai pilar pembangunan menuju Indonesia Maju. PNO-12
09 Jul 2026, 19:30 WIT
Kadinsos Intan Jaya Mengaku Tidak Ada Potongan Dana BLT, Tapi Tidak Tahu Berapa Jumlah Anggaran
Papuanewsonline.com, Intan Jaya- Kepala dinas Sosial kabupaten Intan jaya Nataniel Kobobau menngakui tidak ada penyelewengan dana BLT di Kabupaten Intan Jaya." Ini Bagian dari Kelarifikasi kami terhadap beberapa pemberitaan terkait dengan dugaan pemotongan dana BLT di Kabupaten Intan Jaya," ujar Nataniel Kobogau melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2026).Kata Nataniel informasi tersebut tidak benar karena penyaluran Dana BLT tahun 2025 Tahap ke II sudah sesuai ketentuan.Nataniel menyatakan bahwa mekanisme proses pencairan dana BLT adalah dari pemerintah pusat ditransfer lewat bank dan dari bank dilanjutkan ke petugas Kantor Pos." Kantor Pos keluar surat berdasarkan nomor surat pencairan dari pusat kepada Pemda dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas sosial, kemudian berdasar surat dari kantor pos itu, dinas Sosial juga menyurati kepada pemangku kepentingan dlm hal ini,Bupati, wakil Bupati, Kapolres kabupaten Intan jaya, Dandim 1718, ,Kasrem, Danpos BIN, Toko Agama, tokoh adat, kepala suku, pendamping TKSK, pendamping PKH, serta Kepala- kepala distrik se kabupaten Intan Jaya," Tegasnya.Lanjut Dia, setelah itu PT. pos menyerahkan secara koletif kepada pemerintah Daerah Intan Jaya, kemudian dari pemerintah daerah langsung serahkan kepada pendamping dan para kepala Kepala Distrik,untuk disalurkan kepada penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat.Lannut Kata Dia, penyaluran pada saat itu dikawal oleh semua pihak agar benar-benar sampai kepada penerima manfaat." Ya kami berharap dengan adanya bantuan kementrian Sosial berupa dana BLT ini, bisa membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka," Ucapnya.Kata Dia pemberitaan yang telah dipublikasikan tidak benar, karena dinaikan oleh pihak yang tidak bertanggangjawab. " Mereka naikan berita Ini demi kepentingan tertentu untuk menghasut warga," Tegasnya.Sayangya Kadis Sosial dalam klarifikasinya tidak menjelaskan secara spesifik, berapa jumlah dana BLT tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, dan berapa total dana per distrik sampai ke kampung-kampung dan masyarakat sebagai penerima manfaat.Sementara itu dalam laporan Media Papuanewsonline.com pekan kemarin menyebutkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya, Nataniel Kobogau dan delapan Kepala Distrik diduga kuat sebagai dalang dalam pemotongan dana BLT Tahun 2025.Dimana total dana BLT Intan Jaya tahun 2025 senilai 34,7 Miliar yang merupakan hak masyarakat Kabupaten Intan Jaya.Dari informasi yang diperoleh, Pemotongan itu dilakukan di salah satu hotel di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, pascah mereka menerima dana BLT di kantor pos cabang Nabire.BT sala satu masyarakat dari Distrik Ugimba mengatakan hingga kini banyak penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Intan Jaya yang tidak menerima hak mereka." Benar, berita yang keluar itu fakta, karena terima uang langsung mereka bagi-bagi di Nabire, habis itu Kepala dinas dan kepala distrik beserta tim sukses Bupati bagi ke masyarakat sedikit dan tidak sesuai," ujar BT.BT menegaskan kondisi kehidupan masyarakat Intan Jaya saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena modus operandi Pemerintah daerah dengan selalu beralasan keamanan untuk menutupi pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Intan Jaya." Jangankam BLT saat ini apa yang dibangun di Intan Jaya, perputaran ekonomi tidak ada, masyarakat susah sekali, padahal anggaran negara besar," Tegasnya.BT berharap keluhan dan aspirasi masyarakat dari Intan Jaya kepada Media harus di dengar oleh penegak hukum." Kami berharap Kejaksaan Negeri Nabire tolong bongkar kejahatan-kejahatan korupsi di Intan Jaya ini, agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa Intan Jaya ini masuk dalam Negara Indonesia," Jelasnya.Kata dia terutama dana BLT karena menyangkut hak masyarakat kecil.Sementara Oksal masyarakat dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya juga menegaskan pada november 2025 Kantor Pos perwakilan di Nabire telah menyerahkan dana BLT kepada Pemerintah Daerah Intan Jaya, melalui Dinas Sosial di dampingi delapan kepala Distrik di Kabupaten Intan Jaya, senilai Rp.34,726.875.000.Oksal merincihkan dari delapan Distrik tersebut sesuai laporan yang dikirim Dinas Sosial ke Kementrian Sosial di Jakarta adalah: Distrik Agisiga Rp 4,411.450.000Distrik Biandoga Rp. 5,434.950.000Distrik Hitadipda Rp. 4.416.925.000Distrik Homeyo Rp. 7.024.950.000Distrik Sugapa. Rp. 6.550.550.000Distrik Tomosiga Rp. 2.750.175.100.000Distrik Ugimba. Rp. 1.751.100.000Distrik Wandai. Rp. 2.386.775.00Sebut Oksal setelah menerima dana tersebut para kepala Distrik melakukan pemotongan sesuai arahan kepala dinas sosial Kabupaten Intan Jaya untuk keperluan pribadi." Ini merupakan dugaan kejahatan korupsi yang tidak boleh dibiarkan, bayangkan hak masyarakat juga mereka sunat untuk kepentingan pribadi," Jelasnya.Kata Oksal, setelah menerima dana tersebut, Kepala dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya beserta para kepala distrik menyewah beberapa kamar hotel di Nabire untuk bersenang-senang, dengan membagi-bagi anggaran negara itu, sehingga sampai di masyarakat jumlah dana Yang tersalur ke Masyarakar sebagai penerima tidak berkurang.Lanjut Dia, dari total anggaran per distrik dari Kementrian Sosial di Jakarta disunat habis oleh Kepala Dinas Sosial dan para kepala Distrik.Distrik Sugapa Yang awal harus menerima Rp. 6.550.550.000, tersalur ke masyarakat hanya senilai Rp.1.740.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik Sugapa senilai Rp. 4.810.000.000.Sementara itu Distrik Agisiga yang awal disalurkan oleh Kemensos senilai Rp.4.411.450.000, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp.1.025.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan Kepala distrik senilai Rp.3.161.450.000.Lanjut Oksal untuk Distrik Wandae total dana senilai Rp.2.386.775.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.400.000.000, sehingga dana yang disunat kepala dinas sosial dan Kadistrik senilai Rp. 1,986.000.000.Untuk Distrik Homeyo dari total anggaran dari Kemensos Rp.7.024.950.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.1.400.000.000, sehinggga dana yang disalahgunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.5.600.000.000.Sebut Oksal untuk Distrik Hitadipta dari total dana BLT senilai Rp.4.416.925.000 yang tersalur ke masyarakat senilai Rp.700.020.000, sehingga dana yang disalahgunakan kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.3.696.925.000.Oksal menjelaskan dari uraian tersebut maka total penyalagunaan dana BLT tahap akhir tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, senilai 19,2 Miliar." Yang menyalurkan bantuan BLT kepada semua kampung ini bukan petugas PKH tapi tim sukses Bupati jadi mereka bagi sesuai keinginan mereka saja," Terangnya.Oksal berharap agar Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire agar secepatnya menangkap dan memenjarakan para pelaku.Publik berharap ada langkah berani Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengusut tuntas kasus ini.Penulis : HendrikEditor. : Gf
09 Jul 2026, 19:30 WIT
DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya Gelar Jalan Sehat Kebangsaan, Perkuat Sinergitas
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya menggelar Jalan Sehat Kebangsaan di Alun-Alun Kota Mulia, Jalan Trans Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Kamis (9/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat sinergitas antara Pemerintah Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, Satgas Tergelar, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 07.20 WIT hingga 11.25 WIT dipimpin langsung oleh Ketua DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya, Yadius Tabuni. Sekitar 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, Satgas Tergelar, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum.Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Asisten II Setda Kabupaten Puncak Jaya sekaligus Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Esau Karoba, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Puncak Jaya Irwan Tabuni, Komandan Yonif 136/TS Letkol Inf. Yudi Satria Wibowo, Perwira Seksi Operasi Kodim 1714/Puncak Jaya Kapten Inf. Daniel Sine, Kepala Bagian Operasi Polres Puncak Jaya AKP Mathius Tanggapi, Komandan Tim BAIS Kapten Inf. Khairil Anwar, Perwira Seksi Operasi Satgas Yonif 136/TS Lettu Inf. Bentar Yoga, Komandan Tim Deninteldam XVII/Cenderawasih Lettu Kav. Dedy Frans Manurung, serta Komandan Pos Pasgat Mulia Letda Pas Yohanes Hutagalung.Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembagian kaos DPC BMP RI bermotif Merah Putih, serta pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh RSUD Mulia bersama Tim Kesehatan Satgas Yonif 136/TS. Setelah pembukaan dan doa bersama, peserta secara resmi dilepas oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Esau Karoba, didampingi Ketua DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya beserta unsur Forkopimda, TNI-Polri, dan Satgas Tergelar.Dalam sambutannya, Ketua DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya, Yadius Tabuni, mengatakan kegiatan Jalan Sehat Kebangsaan menjadi sarana untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan, menghindari berbagai bentuk provokasi, serta bersama-sama menciptakan situasi yang aman demi mendukung pembangunan daerah.Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Esau Karoba, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Jalan Sehat Kebangsaan tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga momentum mempererat tali persaudaraan serta memperkuat sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak Jaya.Setelah seluruh peserta menyelesaikan rute jalan sehat, panitia melanjutkan kegiatan dengan pengundian dan pembagian hadiah (doorprize) yang disambut antusias oleh masyarakat. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan berakhir pada pukul 11.25 WIT dalam suasana aman, tertib, lancar, dan kondusif.Melalui pelaksanaan Jalan Sehat Kebangsaan ini, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya berharap sinergitas antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, aparat keamanan, Satgas Tergelar, serta seluruh lapisan masyarakat semakin kuat. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan stabilitas keamanan tetap terjaga, persatuan dan kesatuan semakin kokoh, serta pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya dapat berlangsung secara berkelanjutan.Penulis: JidEditor: OF
09 Jul 2026, 19:01 WIT
Anggaran Pendidikan Untuk MBG Digugat, Constitutional Laboratory Serahkan Amicus Curiae Ke MK
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komunitas Constitutional Laboratory menyerahkan dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut disampaikan sebagai pandangan hukum dan akademik dalam Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi.Amicus curiae tersebut disusun oleh Halim Rahmansah, Insan Kamil, Moh. Hikmal Adnan, dan Teguh Ramadhan. Melalui dokumen itu, Constitutional Laboratory memberikan analisis hukum yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara yang menguji ketentuan mengenai penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026.Permohonan uji materi tersebut berfokus pada Pasal 22 ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Ketentuan tersebut mengatur penggunaan anggaran pendidikan, termasuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan yang dalam penjelasannya mencakup Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.Dalam pandangannya, Constitutional Laboratory menilai pengalokasian anggaran Program MBG ke dalam pos anggaran pendidikan berpotensi tidak sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut mereka, kebijakan tersebut dapat mengurangi porsi anggaran pendidikan yang secara konstitusional wajib digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pendidikan.Pandangan tersebut juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi. Constitutional Laboratory berpendapat bahwa prinsip tersebut perlu menjadi acuan dalam menilai konstitusionalitas ketentuan yang sedang diuji.Selain aspek konstitusional, Constitutional Laboratory turut menyoroti tata kelola pelaksanaan Program MBG. Mereka menyebut adanya kondisi fiscal-institutional decoupling, yakni ketidaksesuaian antara sumber anggaran dengan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program. Menurut mereka, meskipun pembiayaan MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, pelaksanaannya berada di bawah Badan Gizi Nasional yang tidak termasuk dalam struktur penyelenggara pendidikan.Mereka juga menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, Constitutional Laboratory menyoroti keterlibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program MBG. Menurut mereka, hingga saat ini belum terdapat norma yang secara tegas menghubungkan fungsi pendidikan dengan keterlibatan kedua institusi tersebut dalam pelaksanaan maupun pengawasan program, sehingga berpotensi menimbulkan accountability gap atau kesenjangan akuntabilitas.Dalam dokumen yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Constitutional Laboratory juga mengingatkan kemungkinan munculnya dampak lanjutan apabila Program MBG tetap menjadi bagian dari komponen anggaran pendidikan. Mereka berpendapat kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi alokasi anggaran bagi peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta upaya pemerataan kualitas layanan pendidikan apabila tidak diikuti dengan penambahan alokasi anggaran yang memadai.Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi masih memeriksa Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Putusan yang nantinya dijatuhkan akan menentukan apakah ketentuan mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis tetap dinyatakan sesuai dengan konstitusi atau memerlukan penyesuaian agar selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Editor: OF
09 Jul 2026, 18:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
