Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Langkah Tegas Demi Masa Depan Papua: 5.000 Batang Ganja Berhasil Diungkap Koops TNI Habema
Papuanewsonline.com, Yahukimo – Di balik keindahan alam Papua, terdapat tantangan yang dapat mengancam masa depan generasi mudanya. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika yang berpotensi merusak kesehatan, memutus harapan, dan menghambat lahirnya generasi Papua yang kuat. Berangkat dari kepedulian tersebut, Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Yonif 725/Woroagi Komando Operasi (Koops) TNI Habema berhasil menemukan 5.000 batang tanaman ganja di dua lokasi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin (13/07/2026).Pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan secara bertahap melalui pengumpulan informasi di lapangan. Dengan menempuh medan pegunungan yang terjal, cuaca yang tidak menentu, dan akses yang sulit dijangkau, personel melaksanakan pengintaian serta penguasaan wilayah untuk memastikan keberadaan lokasi yang diduga menjadi area penanaman.Setelah tiba di lokasi, personel melakukan pendataan, pendokumentasian, dan pengamanan terhadap sekitar 5.000 batang tanaman ganja sebagai barang bukti. Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Temuan tersebut berasal dari dua patroli keamanan yang dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut pengembangan informasi di lapangan. Di Kampung Kima Kompleks ditemukan sekitar 3.000 batang tanaman ganja. Sementara di Kampung Air Garam ditemukan sekitar 2.000 batang tanaman ganja, serta satu busur dan 26 anak panah di sekitar lokasi.Penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan ladang tersebut. Penanganan perkara dilakukan melalui sinergi antara TNI, Polri, dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang melindungi masyarakat Papua dari ancaman yang dapat merusak masa depan generasi mudanya.“Pengungkapan sekitar 5.000 batang tanaman ganja ini merupakan bagian dari komitmen Koops TNI Habema untuk menjaga masyarakat Papua, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Bersama instansi terkait, kami akan terus bersinergi mencegah peredaran narkotika agar generasi penerus Papua dapat tumbuh sehat, aman, memperoleh kesempatan meraih cita-cita, dan membangun tanah kelahirannya,” ujar Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna.Di balik keberhasilan pengungkapan ini tersimpan harapan agar semakin banyak anak dan generasi muda Papua terhindar dari bahaya narkotika. Melalui langkah-langkah preventif, penegakan hukum, dan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, Koops TNI Habema terus berupaya menghadirkan rasa aman sekaligus menjaga masa depan Papua. Bagi Koops TNI Habema, menjaga Papua tidak hanya berarti melindungi wilayahnya, tetapi juga memastikan setiap generasi memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menatap masa depan dengan penuh harapan.Penulis: JidEditor: OF
16 Jul 2026, 21:37 WIT
"Hentikan Omong-Omong!" KPKM Mimika Desak Pesawat Rp85,8 Miliar Segera Terbang
Papuanewsonline.com, Mimika – Komunitas Pemuda Kei KPKM Kabupaten Mimika melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Daerah. Mereka menuntut Plt. Kepala Dinas Perhubungan Mimika menghentikan pernyataan kosong dan segera mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan serta helikopter Airbus H125 senilai Rp85,8 miliar.Ketua KPKM Mimika, Edoardus Rahawadan, menilai publik sudah muak dengan janji. Menurutnya aset yang dibeli dari APBD 2015-2022 itu hanya terparkir tanpa manfaat selama bertahun-tahun."Cukup! Kami tidak butuh pernyataan indah atau jualan narasi di media. Kami tidak butuh janji, kami butuh pesawat yang terbang melayani masyarakat. Berhenti melakukan penipuan publik seolah-olah Pemda sedang bekerja keras, padahal kenyataannya aset miliaran rupiah uang rakyat hanya terparkir diam tanpa manfaat nyata selama bertahun-tahun," tegas Edoardus dalam rilis tertulis kepada papuanewsonline.com, Kamis 16 Juli 2026.6 TAHUN MANGKRAK DI HANGARBerdasarkan data KPK Mimika, pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX sudah 6 tahun tidak beroperasi. Sementara helikopter Airbus H125 sekitar 5 tahun terparkir di hanggar Bandara Mozes Kilangin.Total anggaran pengadaan kedua armada itu mencapai Rp85,8 miliar. Saat ini kondisi teknisnya disebut memerlukan perbaikan menyeluruh, penggantian komponen, registrasi ulang, dan sertifikasi kelayakan terbang dari Kemenhub.Selain itu, prosesnya masih tersandung piutang kerja sama lama dengan PT Asian One Air sebesar Rp18,8 miliar sejak 2019 yang belum tuntas. Pemda menargetkan armada diaktifkan kembali tahun 2026, namun belum ada jadwal pasti penerbangan perdana maupun kontrak operator resmi.Edoardus mengingatkan, aset itu milik rakyat Mimika. Tugas Pemda adalah mengoperasikan, bukan mengumbar janji seolah baru akan membeli.5 TUNTUTAN UNTUK PEMDAKPK Mimika menyampaikan 5 tuntutan resmi kepada Plt. Kadishub dan Pemda Mimika:1. Hentikan narasi kosong. Ganti dengan laporan kemajuan yang terukur dan dapat diverifikasi masyarakat.2. Bukti nyata. Tunjukkan jadwal perbaikan, lelang operator, izin terbang, dan tanggal pasti armada melayani pedalaman.3. Luruskan status. Uang rakyat sudah dibelanjakan. Kewajiban Pemda memastikan aset berfungsi.4. Selesaikan masalah hukum. Bereskan piutang Rp18,8 miliar agar tidak menghambat operasional.5. Prioritaskan rakyat. Jika sudah laik terbang, gunakan untuk evakuasi medis, logistik, dan pelayanan ke wilayah terisolir, bukan untuk pejabat.Edoardus juga menyoroti sejumlah aturan yang dilanggar, mulai dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hingga PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.ANCAM LAPOR KE APHDalam penutup, KPK Mimika memberi batas waktu 30 hari kerja. Jika tidak ada kemajuan nyata, mereka akan melaporkan dugaan kelalaian dan penyalahgunaan wewenang ke Inspektorat Daerah, KPK RI, dan Kejaksaan Negeri Timika."Kami tidak menuntut janji yang indah. Kami menuntut pesawat yang terbang melayani saudara-saudara kami di pedalaman Mimika," tutup Edoardus.Hingga berita ini ditayangkan, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut.Penulis: HendrikEditor: OF
16 Jul 2026, 19:33 WIT
Groundbreaking PSN Resmi Dimulai, Kapolda Maluku Sambut Kedatangan Para Menteri dan Investor
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Tahapan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Kamis (16/7/2026). Sebagai salah satu proyek energi terbesar dan paling strategis di Indonesia, pelaksanaan agenda nasional tersebut mendapat pengamanan maksimal dari Polda Maluku yang bersinergi dengan TNI, Paspampres, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, menyambut langsung kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Dr. Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, serta CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, bersama jajaran pimpinan perusahaan migas nasional dan internasional yang akan menghadiri rangkaian groundbreaking.Penyambutan dilaksanakan di Base Ops Lanud IG Dewanto dan Bandar Udara Mathilda Batlayeri, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran para menteri, pimpinan lembaga negara, serta investor global tersebut menandai dimulainya fase penting pembangunan PSN LNG Abadi Masela yang diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama ketahanan energi nasional sekaligus investasi strategis terbesar di kawasan timur Indonesia.Selain Forkopimda Provinsi Maluku, penyambutan turut dihadiri unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta sejumlah pejabat kementerian, BUMN sektor energi, dan mitra strategis lainnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan, Polda Maluku telah menyiapkan sistem pengamanan secara menyeluruh melalui pola pengamanan berlapis untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kedatangan pejabat negara, investor, jalur pergerakan rombongan, lokasi akomodasi, objek vital nasional, hingga kawasan pelaksanaan groundbreaking."Groundbreaking LNG Abadi Masela merupakan agenda strategis nasional yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan ketahanan energi Indonesia sekaligus pembangunan Provinsi Maluku. Karena itu, kami memastikan seluruh personel pengamanan telah menempati titik-titik strategis sesuai rencana operasi yang telah disusun. Seluruh unsur pengamanan bekerja secara terpadu bersama TNI, Paspampres, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pejabat negara, tamu VVIP, investor, maupun masyarakat," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, pengamanan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga mengedepankan deteksi dini, pengamanan objek vital, pengamanan jalur distribusi, pengawasan potensi gangguan keamanan, serta koordinasi lintas sektoral guna memastikan seluruh agenda negara berlangsung aman, tertib, dan tanpa hambatan."Keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan investasi. Oleh karena itu, Polri berkomitmen menghadirkan situasi kamtibmas yang kondusif agar seluruh tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela berjalan lancar, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional," ujar Kapolda.Ia menambahkan, proyek LNG Abadi Masela memiliki arti strategis tidak hanya bagi Provinsi Maluku, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan produksi gas bumi, menarik investasi bernilai besar, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam industri energi global.Kapolda menegaskan, Polda Maluku akan terus mengawal seluruh tahapan pembangunan proyek tersebut melalui pengamanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keamanan yang mendukung iklim investasi nasional.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pengamanan Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela dilaksanakan melalui operasi yang melibatkan seluruh fungsi kepolisian dengan dukungan penuh TNI, Paspampres, pemerintah daerah, SKK Migas, serta seluruh pemangku kepentingan.Polda Maluku telah menyiapkan pengamanan secara terpadu mulai dari kedatangan pejabat negara, pengamanan jalur, lokasi kegiatan, hingga objek-objek vital yang menjadi bagian dari rangkaian Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela. Seluruh personel bekerja secara profesional, presisi, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar," ujar Rositah.Menurutnya, keberhasilan pengamanan agenda nasional tersebut menjadi bukti kuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program prioritas pemerintah."Polri berkomitmen mengawal setiap tahapan pembangunan Proyek Strategis Nasional sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian keamanan bagi investasi. Keamanan yang kondusif akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia," tutup Kabid Humas.Seluruh rangkaian penyambutan pejabat negara, investor, dan tamu VVIP berlangsung aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan tersebut menjadi cerminan kuatnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal dimulainya pembangunan Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela, yang diharapkan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi, peningkatan investasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. PNO-12
16 Jul 2026, 18:29 WIT
Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Site Shelter INPEX Siap Dukung Investasi Strategis Nasional
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Memasuki hari kedua rangkaian peninjauan kesiapan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku meninjau langsung Site Shelter INPEX di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (15/7/2026).Peninjauan tersebut merupakan bagian dari langkah terpadu Pemerintah Provinsi Maluku bersama unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, dan INPEX Masela Ltd. untuk memastikan seluruh aspek kesiapan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek energi nasional yang menjadi salah satu investasi strategis terbesar di Indonesia.Kegiatan dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Kajati Maluku Rudy Irmawan, Dankodaeral IX/Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Pangkoopsud III Marsda TNI Dr. Azhar Aditama, Danguspurla Koarmada III Laksma TNI Andri Kristianto, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, jajaran Forkopimda, perwakilan SKK Migas, serta manajemen INPEX Masela Ltd.Dalam peninjauan tersebut, rombongan meninjau secara langsung kesiapan kawasan Site Shelter INPEX yang akan menjadi salah satu fasilitas pendukung utama aktivitas proyek Blok Masela. Selain memeriksa kesiapan lokasi, rombongan juga mengevaluasi aspek aksesibilitas, dukungan infrastruktur, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan sistem pengamanan terpadu guna menjamin seluruh tahapan groundbreaking dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Blok Masela sebagai salah satu proyek energi yang memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia."Hari kedua peninjauan ini kami fokuskan pada kesiapan Site Shelter INPEX di Desa Lermatang sebagai bagian penting dari ekosistem Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Kami ingin memastikan seluruh aspek pengamanan, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan personel dan sarana pendukung telah dipersiapkan secara maksimal sehingga pelaksanaan groundbreaking dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat," tegas Kapolda.Kapolda menambahkan bahwa keberhasilan pengamanan proyek strategis nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, aparat penegak hukum, hingga pelaku usaha."Polda Maluku siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mengawal investasi strategis nasional. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama agar proyek sebesar Blok Masela dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan energi nasional," tambahnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa peninjauan lapangan yang dilakukan secara bertahap merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko guna memastikan seluruh perangkat pengamanan telah siap sebelum pelaksanaan groundbreaking."Polda Maluku bersama Forkopimda terus melakukan pengecekan langsung terhadap titik-titik strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan groundbreaking PSN Blok Masela. Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh aspek pengamanan, akses mobilitas, dukungan personel, hingga kesiapan koordinasi antarinstansi berjalan optimal. Hal ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan kepastian keamanan bagi investasi strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Menurutnya, sinergi yang dibangun antara Polri, TNI, pemerintah daerah, SKK Migas, dan INPEX Masela Ltd. menjadi modal utama dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan.Peninjauan di Site Shelter INPEX Desa Lermatang berlangsung hingga pukul 14.30 WIT dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengecekan akhir menjelang pelaksanaan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela, sekaligus menegaskan kesiapan Polda Maluku bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal salah satu proyek energi terbesar di Indonesia sebagai investasi strategis yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku. PNO-12
16 Jul 2026, 18:01 WIT
Wakapolda Tinjau Langsung Kelengkapan Kendaraan Operasional Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat kesiapan operasional guna memastikan pelayanan publik dan pengamanan di wilayah Maluku berjalan optimal. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pengecekan menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas operasional yang dipimpin langsung Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., di Lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (15/7/2026).Pemeriksaan meliputi kendaraan roda dua, roda empat, hingga roda enam milik seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku. Selain memastikan kondisi fisik kendaraan, pengecekan juga difokuskan pada kelengkapan administrasi, termasuk surat-surat kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), guna menjamin seluruh armada siap digunakan sewaktu-waktu dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.Turut mendampingi Wakapolda dalam kegiatan tersebut yakni Irwasda Polda Maluku, Karo Logistik Polda Maluku, Direktur Samapta, Direktur Polairud, Direktur Lalu Lintas, Kabid Propam, Kabid TIK, serta Kabid Humas Polda Maluku.Pemeriksaan kendaraan operasional ini merupakan bagian dari program evaluasi menyeluruh terhadap seluruh armada dinas di lingkungan Polda Maluku yang dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa hari ke depan. Pada hari pertama, pemeriksaan difokuskan terhadap kendaraan operasional milik Irwasda Polda Maluku, Biro Logistik Polda Maluku, Direktorat Samapta, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud), Direktorat Lalu Lintas, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK), serta Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Maluku. Selanjutnya, pemeriksaan akan terus berlanjut hingga mencakup seluruh kendaraan operasional dari setiap satuan kerja di jajaran Polda Maluku.Melalui pemeriksaan secara bertahap tersebut, Polda Maluku memastikan setiap kendaraan dinas memenuhi standar kelayakan operasional, memiliki kelengkapan administrasi yang tertib, serta siap digerakkan setiap saat untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelayanan publik, penegakan hukum, penanganan bencana, maupun berbagai agenda strategis nasional dan daerah.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., menegaskan bahwa kesiapan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas tugas kepolisian di lapangan."Kendaraan dinas merupakan sarana utama yang mendukung mobilitas personel dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. Karena itu, saya memastikan seluruh kendaraan operasional berada dalam kondisi layak, aman, dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kesiapan sarana ini akan berdampak langsung terhadap optimalisasi pengamanan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan Polri," tegas Brigjen Pol. Arif Budiman.Menurutnya, pemeriksaan berkala juga merupakan bentuk pengawasan terhadap pengelolaan barang milik negara agar dimanfaatkan secara maksimal, dirawat dengan baik, dan memiliki usia pakai yang optimal. Seluruh satuan kerja diminta menjaga disiplin dalam pemeliharaan kendaraan sehingga setiap armada selalu siap mendukung pelaksanaan tugas tanpa kendala.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa kesiapan kendaraan operasional merupakan bagian dari strategi Polda Maluku dalam membangun pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."Masyarakat tentu mengharapkan kehadiran Polri yang cepat setiap kali dibutuhkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesiapan personel harus didukung oleh sarana operasional yang andal. Karena itu, pengecekan kendaraan dinas dilakukan secara berkala agar seluruh armada selalu siap mendukung pengamanan wilayah, pelayanan publik, maupun penanganan situasi kontinjensi. Ini merupakan implementasi Polri Presisi yang mengedepankan profesionalisme, responsivitas, dan akuntabilitas," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan bahwa pemeliharaan kendaraan operasional tidak hanya bertujuan menjaga kesiapan tugas, tetapi juga merupakan wujud akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara agar digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya.Seluruh rangkaian kegiatan pengecekan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapan operasional organisasi sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, dan terpercaya di seluruh wilayah Maluku. PNO-12
16 Jul 2026, 17:29 WIT
Wamendagri Ribka Haluk: Proyek Strategis Papua Harus Tepat Waktu & Beri Manfaat Nyata
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan komitmen agar seluruh pembangunan proyek infrastruktur strategis di wilayah Papua dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Langkah ini diambil agar kehadiran pembangunan benar-benar mampu membuka akses, memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. 16/7/26) Pernyataan ini disampaikan saat beliau mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, meninjau langsung sejumlah lokasi pembangunan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.Rombongan mengunjungi pembangunan ruas jalan Inpres, Papua Youth Creative Hub, jaringan irigasi untuk ketahanan pangan, hingga fasilitas pendidikan. “Setiap bangunan harus menjadi penggerak kemajuan dan memudahkan kehidupan warga sehari-hari,” ujar Ribka.Dalam dialog bersama kelompok tani di lokasi irigasi, masyarakat menyampaikan harapan agar didukung penyediaan alat pertanian modern serta pengembangan usaha berbasis kelompok. Menanggapi hal tersebut, Ribka menekankan keberhasilan pembangunan, terutama program swasembada pangan, tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat agar program menjawab kebutuhan nyata di lapangan.Selain infrastruktur ekonomi, peninjauan juga mencakup fasilitas pendidikan yang pembangunannya dinilai sudah sesuai standar teknis, meski masih perlu dilengkapi sarana pendukung agar kualitas pengajaran semakin baik. Seluruh temuan dan masukan di lapangan akan menjadi bahan perbaikan dan percepatan pelaksanaan proyek agar manfaatnya segera dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat di Papua.Penulis: JidEditor: OF
16 Jul 2026, 12:55 WIT
Bersama KPK, Perkuat Tata Kelola & Cegah Penyimpangan Dana Otsus Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta sejumlah kementerian dan lembaga nasional menandatangani Rencana Aksi Pendalaman Tata Kelola Pemerintahan di Jayapura, Rabu (15/7/2026). Kesepakatan ini mencakup bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Papua.Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Rumaropen, menyampaikan apresiasi mendalam atas pendampingan dan dukungan penuh dari KPK RI. “Langkah ini sangat penting agar setiap perencanaan dan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan jauh dari penyimpangan. Kami berkomitmen sepenuhnya melaksanakan seluruh kesepakatan yang telah disepakati bersama,” tegas Aryoko. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat.Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Direktur Korsup Wilayah V KPK RI, Maruli Tua, membahas hal-hal strategis mulai dari penyusunan rencana, pengelolaan hibah, usulan dewan, aset daerah, hingga tata kelola Dana Otsus. Disepakati berbagai langkah nyata, antara lain penyatuan sistem informasi pengelolaan anggaran, penguatan pengadaan barang/jasa, penyelesaian administrasi pasca pemekaran, serta pelaporan berkala kemajuan kinerja kepada lembaga terkait.Sinergi erat antara pemerintah daerah, wakil rakyat, dan lembaga pengawasan ini menjamin setiap rupiah yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan warga. Pengelolaan Dana Otsus yang menjadi harapan besar masyarakat akan dikelola dengan sistem yang rapi, terawasi ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada seluruh anak bangsa di tanah Papua.Penulis: JidEditor: OF
16 Jul 2026, 12:42 WIT
Bapenda Mimika Lakukan Penilaian Zona Nilai Tanah Di Kelurahan Sempan
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan penilaian Zona Nilai Tanah di wilayah Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru. Langkah ini dilakukan guna memastikan data nilai tanah yang dimiliki pemerintah akurat, objektif, dan benar-benar mencerminkan kondisi harga yang berlaku di masyarakat saat ini. 16/7/26) Tim petugas turun langsung ke lokasi dan berkomunikasi secara terbuka dengan warga setempat. Mereka mengumpulkan informasi rinci mengenai harga transaksi jual beli, nilai penawaran tanah, serta kondisi fisik bangunan dan lahan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.Data yang diperoleh menjadi dasar utama penyusunan Zona Nilai Tanah yang baru. Hal ini sangat penting agar penetapan besaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat nantinya tepat sasaran, wajar, serta didasari fakta yang nyata di lapangan tanpa ada unsur kerugian bagi pihak mana pun.Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga Kelurahan Sempan. Keterbukaan, partisipasi aktif, dan dukungan yang diberikan sangat memperlancar jalannya pendataan sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.Melalui pendataan yang teliti ini, Bapenda Mimika bertekad mewujudkan sistem pelayanan dan penetapan pajak yang transparan, adil, dan berkualitas.Penulis: JidEditor: OF
16 Jul 2026, 12:39 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
