Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Menjelang HUT ke-81 RI, Bupati Rettob Larang Pimpinan OPD Lakukan Perjalanan Dinas
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Arahan itu disampaikan usai memimpin Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan (Puspem), Senin (10/8/2026).“Minggu-minggu ini tidak boleh ada pejabat yang bepergian ke luar daerah. Semua harus ada di tempat dan hadir di tengah masyarakat untuk mengawal serta mendampingi langsung seluruh rangkaian kegiatan kebangsaan hingga puncak peringatan 17 Agustus nanti,” tegas Johannes. Kehadiran para pejabat dinilai sangat penting agar kegiatan berjalan tertib dan masyarakat merasa didampingi.Selain larangan bepergian, Bupati juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat aktif memeriahkan perayaan kemerdekaan, baik di lingkungan kantor maupun di tempat tinggal masing-masing. “Sebagai abdi negara sekaligus warga, ASN harus menjadi teladan di tingkat RT. Ikutlah kerja bakti, bantu apa yang dibutuhkan, dan berikan sumbangan jika diperlukan,” ujarnya.Pemerintah Kabupaten Mimika telah menerbitkan surat edaran agar kegiatan perlombaan dan olahraga digelar hingga ke tingkat Distrik, Kelurahan, maupun Rukun Tetangga. Sinergi mulai terlihat: Sekretaris Daerah dijadwalkan membuka kegiatan di Distrik Mimika Baru, sementara Wakil Bupati memantau langsung rangkaian acara di Distrik Kwamki Narama.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:40 WIT
Bupati Mimika Tekankan Efisiensi dan Akuntabilitas: Program Harus Bermanfaat Nyata
Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pentingnya efisiensi pembangunan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah saat memimpin Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan (Puspem), Senin (10/8/2026).Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mencatat dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, khususnya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun berjalan.“Kita sudah selesai membahas LKPJ, dan seluruh rekomendasi harus segera ditindaklanjuti. Sekarang kita masuk tahap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026, dan DPRK menargetkan Paripurna dilaksanakan akhir Agustus. Kita masih punya waktu, namun harus bekerja secara terencana dan tepat sasaran,” ujar Rettob.Rettob menekankan setiap program yang diusulkan dalam APBD-P harus benar-benar menjadi prioritas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang dapat dirasakan warga. Kegiatan yang tidak memiliki dasar jelas atau sulit dilaksanakan sebaiknya tidak dimasukkan, karena hanya akan memperlambat laju pembangunan.“Fokuslah pada apa yang sungguh dibutuhkan dan bisa diselesaikan. Jika belum siap, jangan dipaksakan. Mulai tahun depan, perencanaan harus dilakukan sejak awal agar tidak ada lagi keterlambatan,” tegasnya.Rettob juga menyoroti kondisi ekonomi yang penuh tantangan, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok yang ikut berdampak pada fiskal daerah.Meski situasi tidak mudah, Bupati tetap optimis seluruh jajaran dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab.Penulis: JidEditor: OF
10 Agu 2026, 11:35 WIT
Koops TNI Habema Evakuasi Warga Dari Distrik Ugimba Dari Ancaman OPM Kodap VIII Kemabu
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Komando Operasi TNI (Koops) Habema kembali melaksanakan misi kemanusiaan dengan mengevakuasi warga sipil di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Minggu (9/8/2026).Evakuasi dilakukan menyusul meningkatnya keresahan masyarakat akibat keberadaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VIII/Kemabu pimpinan Guspi Waker. Kelompok tersebut selama ini dilaporkan kerap melakukan aksi gangguan keamanan dan penyerangan terhadap aparat TNI-Polri yang bertugas menjaga wilayah Distrik Ugimba.Kepala Penerangan Koops Habema menjelaskan, proses evakuasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keterbatasan akses geografis di wilayah pegunungan tersebut."Evakuasi kemanusiaan ini dilaksanakan dengan menggunakan dua unit Helikopter Bell. Sebanyak 11 personel terbaik diterjunkan dalam misi tersebut," ujar Kapen Koops Habema dalam keterangan resminya, Minggu.Proses evakuasi berlangsung dengan pengamanan ketat. Sebelum pendaratan, personel terlebih dahulu memastikan situasi di sekitar lokasi benar-benar aman dari potensi gangguan kelompok bersenjata.Meski dihadapkan pada medan yang sulit dan cuaca yang tidak menentu, seluruh warga berhasil dievakuasi dengan selamat menuju titik aman yang telah disiapkan.Pangkoops Habema menegaskan bahwa misi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat."Evakuasi ini menjadi bukti kesiapsiagaan dan komitmen prajurit TNI dalam memberikan bantuan kemanusiaan di tengah keterbatasan akses wilayah. Tugas utama kami adalah menjamin keselamatan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Papua," tegasnya.Saat ini, seluruh warga yang dievakuasi telah mendapatkan pendampingan, pemeriksaan kesehatan, dan bantuan logistik dari personel gabungan TNI di posko penampungan sementara.Koops Habema memastikan akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di Distrik Ugimba untuk mencegah aksi lanjutan dari kelompok OPM dan mengembalikan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.Editor: OF
10 Agu 2026, 10:52 WIT
Peringati Hari Masyarakat Adat! Ribuan Warga Kepung Nabire Tolak Tambang Ilegal
Papuanewsonline.com, Nabire,- Memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional, ribuan masyarakat adat Mapia, Kabupaten Dogiyai menggelar aksi demo damai besar-besaran menolak maraknya tambang ilegal di wilayah adat mereka.Aksi digelar hari ini Senin, 10 Agustus 2026. Massa saat ini melakukan long march dari Pasar Karang, Nabire menuju Kantor DPR Papua Tengah (DPRPT).Aksi ini bukan tanpa alasan. Masyarakat adat Mapia menilai tanah ulayat mereka sedang dalam ancaman serius."Ini aksi damai untuk selamatkan tanah adat. Kami menolak dengan tegas maraknya tambang ilegal yang sudah masuk ke wilayah Mapia, Dogiyai. Kami juga menolak adanya rencana-rencana tambang baru di wilayah sekitar kami," ujar salah satu koordinator aksi.Masyarakat adat Mapia khawatir, aktivitas tambang ilegal tersebut tidak hanya merusak hutan, sungai, dan gunung yang menjadi sumber kehidupan mereka, tetapi juga merusak tatanan adat dan masa depan generasi.Mereka menilai, pembiaran terhadap tambang ilegal adalah bentuk pengabaian negara terhadap hak-hak masyarakat adat yang seharusnya dilindungi, apalagi momentumnya bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Internasional yang jatuh pada 9 Agustus.Dalam aksi ini masyarakat adat Mapia membawa dua tuntutan utama:1. Mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera menertibkan dan menutup seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah adat Mapia, Dogiyai.2. Menolak keras dan meminta DPRPT membatalkan segala rencana pemberian izin tambang baru di wilayah Mapia dan sekitarnya.Aksi long march dari Pasar Karang ini terpantau diikuti ribuan warga adat Mapia yang bermukim di Nabire dan yang datang langsung dari Dogiyai. Mereka berjalan kaki sambil membawa pduk, poster, dan atribut adat.Aparat keamanan diharapkan dapat mengawal aksi damai ini. Hingga berita ini diturunkan, aksi masi berlangsung Nabire ibu kota Provinsi Papua Tengah.Penulis: HendrikEditor. : Of
10 Agu 2026, 10:39 WIT
Personel Polres Merauke dan Brimob Merauke Ikuti Karnaval Dirgahayu RI ke-81
Papuanewsonline.com, Merauke – Dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, personel Polres Merauke bersama personel Brimob Merauke turut ambil bagian dalam kegiatan Karnaval Kemerdekaan yang berlangsung meriah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Sabtu (8/8/2026).Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, serta peserta lainnya yang bersama-sama memeriahkan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.Peserta dari Polres Merauke dikoordinir oleh Kabag Logistik Polres Merauke Kompol Marlina Kaimu, S.Sos. Kehadiran personel Polri dalam karnaval tersebut tidak hanya sebagai bentuk partisipasi dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga sebagai wujud kedekatan dan kebersamaan Polri dengan masyarakat.Kompol Marlina Kaimu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan karnaval tersebut.“Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang telah ikut dalam kegiatan karnaval ini. Ini merupakan bentuk semangat dan kebersamaan kita dalam memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81,” ungkapnya.Ia menambahkan bahwa keikutsertaan personel Polres Merauke dan Brimob merupakan bentuk kebanggaan tersendiri karena dapat hadir dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Merauke.“Kami merasa bangga dapat ikut serta dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Merauke. Semoga kegiatan seperti ini semakin mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme,” tambah Kompol Marlina.Karnaval berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme. Kehadiran personel Polres Merauke dan Brimob Merauke turut menambah semarak perayaan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Merauke.Melalui momentum tersebut, Polres Merauke terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, membangun kebersamaan, serta menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.Editor: OF
09 Agu 2026, 23:09 WIT
1 Koperasi, 1 Truk: Pemerintah Sulap KDMP Jadi “Markas” Layanan Desa Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pemerintah rombak total peran Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Kedepan, setiap KDMP bukan cuma toko sembako. Tapi juga jadi kantor layanan, gudang alsintan, sekaligus punya 1 unit truk operasional.Langkah ini untuk memotong rantai distribusi dan mempercepat akses warga ke program pemerintah.Semua Program Pemerintah "Dititipkan" ke KDMPMenko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan KDMP akan jadi satu pintu untuk semua urusan desa.Lewat koperasi, warga bisa mengakses bansos, pupuk bersubsidi, LPG 3 kg, bantuan tunai, hingga menjual hasil pertanian dan perikanan ke pemerintah."Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja. Ini simpul distribusi berbagai program pemerintah," kata Zulkifli Hasan.Model ini dibuat agar masyarakat Papua tidak perlu lagi ke kota untuk urus bantuan. Semua bisa selesai di desa.Alsintan Pindah, Truk Turun ke DesaAda 2 dukungan besar yang langsung ditempatkan di KDMP.Pertama, alsintan. Alat dan mesin pertanian tidak lagi dikelola kelompok tani. Sekarang asetnya ada di koperasi dan bisa dipinjam pakai seluruh warga.Kedua, truk. Pemerintah memberikan 1 unit truk untuk tiap KDMP. Tugasnya mengangkut kebutuhan pokok, hasil tani, hasil laut, dan mendistribusikan program pemerintah sampai wilayah paling ujung Papua."Dengan truk dan alsintan di koperasi, distribusi jadi lebih cepat. Kami berharap KDMP jadi pusat aktivitas ekonomi desa," ujar Zulkifli Hasan.Jawabannya Desa MandiriPemerintah menyebut optimalisasi KDMP adalah bentuk nyata membangun Papua lewat pemberdayaan.Dengan semua layanan terintegrasi, diharapkan muncul usaha baru, produktivitas tani dan nelayan naik, serta manfaat pembangunan merata.Zulkifli Hasan menargetkan KDMP jadi fondasi lahirnya desa yang mandiri, produktif, sejahtera, dan ikut menjaga ketahanan pangan nasional.Penulis: HendrikEditor: OF
09 Agu 2026, 22:44 WIT
Sambut HUT RI ke-81, Brimob Polda Maluku Bagikan Bendera Merah Putih
Papuanewsonline.com, Ambon - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Maluku menggelorakan semangat kebangsaan melalui aksi pembagian Bendera Merah Putih kepada masyarakat.Kegiatan tersebut dilaksanakan personel Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Maluku di depan Mako Kompi 1 Batalyon A Pelopor, Sabtu (8/8/2026) pagi.Sebanyak 15 personel yang dipimpin Danki 1 Batalyon A Pelopor Iptu Kiki Yamrewav, S.H., turun langsung membagikan Bendera Merah Putih berukuran kecil kepada para pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas.Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya Polri membangun kesadaran kolektif masyarakat agar momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya berlangsung secara seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan terhadap Tanah Air, persatuan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.Danki 1 Batalyon A Pelopor Iptu Kiki Yamrewav, S.H., mengatakan pembagian Bendera Merah Putih merupakan bentuk nyata semangat kebangsaan sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan rasa cinta Tanah Air.“Pembagian Bendera Merah Putih ini merupakan bentuk nyata dari semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan kecintaan kepada Tanah Air dan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan penuh semangat persatuan,” ujar Kiki.Menurutnya, pemasangan Bendera Merah Putih di rumah, kendaraan maupun lingkungan sekitar merupakan bentuk sederhana yang memiliki makna besar dalam memperingati kemerdekaan Indonesia.“Kami berharap masyarakat dapat memasang Bendera Merah Putih di kendaraan, rumah dan lingkungan masing-masing. Ini bukan hanya untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan,” katanya.Selain membagikan bendera, personel Brimob juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.Langkah tersebut dinilai penting karena semangat kemerdekaan tidak berhenti pada simbol Bendera Merah Putih, tetapi harus diwujudkan melalui kepedulian, toleransi, gotong royong, serta komitmen menjaga situasi keamanan yang kondusif.Dansat Brimob Polda Maluku, Kombes Pol Tedi Purnanto, S.I.K., menegaskan bahwa keterlibatan personel dalam kegiatan sosial dan kebangsaan merupakan bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat.Menurutnya, momentum HUT ke-81 RI menjadi kesempatan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi bersama dalam menjaga persatuan dan keamanan di Maluku.“Kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, semangat memperingati kemerdekaan juga harus menjadi gerakan bersama. Melalui pembagian Bendera Merah Putih, kami ingin mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembali rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia sekaligus menjaga persatuan dan keamanan bersama,” ujar Dansat Brimob Polda Maluku.Ia menambahkan, personel Brimob tidak hanya hadir ketika masyarakat membutuhkan penanganan gangguan keamanan, tetapi juga hadir melalui kegiatan yang membangun kedekatan, kepedulian sosial dan semangat kebangsaan.“Kami ingin kehadiran Brimob dirasakan secara positif oleh masyarakat. Menjaga keamanan bukan hanya tugas kepolisian, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Karena itu, semangat kemerdekaan harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga ketertiban, menghormati perbedaan dan memperkuat persatuan,” tegasnya.Sementara itu Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan kegiatan pembagian Bendera Merah Putih merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri dalam membangun kesadaran kebangsaan di tengah masyarakat.Ia menyebut Bendera Merah Putih bukan sekadar simbol negara, tetapi juga representasi sejarah perjuangan, persatuan dan identitas bangsa Indonesia.“Bendera Merah Putih memiliki makna yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia. Di baliknya terdapat sejarah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Karena itu, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus kita jadikan kesempatan untuk kembali memperkuat rasa cinta Tanah Air dan persatuan,” ujar Rositah.Menurutnya, semangat kemerdekaan harus terus diwariskan kepada generasi penerus melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.“Semangat nasionalisme tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus diwujudkan dengan menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menaati aturan, menjaga keamanan lingkungan dan ikut menciptakan suasana yang damai serta kondusif,” katanya.Rositah juga mengajak masyarakat Maluku untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang Bendera Merah Putih di rumah, lingkungan maupun kendaraan sebagai bentuk kecintaan terhadap Tanah Air.“Mari kita semarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengibarkan Merah Putih. Jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa dan keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.Kegiatan pembagian Bendera Merah Putih oleh personel Kompi 1 Batalyon A Pelopor berlangsung mulai pukul 08.30 WIT. Setelah apel persiapan, personel melaksanakan pembagian bendera kepada para pengendara pada pukul 08.50 WIT dan dilanjutkan apel konsolidasi pada pukul 09.30 WIT.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan lancar.Melalui kegiatan tersebut, Satuan Brimob Polda Maluku menegaskan bahwa menyambut kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera, tetapi juga tentang merawat semangat kebangsaan, memperkuat persaudaraan dan bersama-sama menjaga Indonesia tetap aman, bersatu dan damai. PNO-12
09 Agu 2026, 15:45 WIT
Dukung Dialog Penyusunan RUU Ketenagakerjaan, Kapolri Siap Jadi Jembatan Aspirasi Buruh
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri dialog bersama jajaran Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi serikat pekerja terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.Dalam dialog yang berlangsung hangat, Kapolri menerima pemaparan mengenai sejumlah substansi yang dinilai menjadi perhatian utama kalangan buruh. Ia menegaskan bahwa Polri siap mendukung terciptanya komunikasi yang konstruktif agar proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan berjalan dengan baik melalui mekanisme dialog dan musyawarah.Kapolri menyampaikan bahwa aspirasi para pekerja merupakan bagian penting yang perlu dipahami dalam proses penyusunan regulasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang diharapkan dapat diselesaikan bersama oleh rekan-rekan buruh dengan tim di DPR, sehingga revisi undang-undang ini dapat menghasilkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, serta peran pengawas agar keseimbangan tersebut tetap terjaga,” ujar Kapolri.Menurut Kapolri, proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan perlu dikawal melalui jalur diplomasi dan dialog agar seluruh aspirasi dapat tersampaikan secara efektif. Namun demikian, ia memahami apabila para pekerja juga melakukan pengawalan terhadap proses legislasi sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki.Kapolri mengingatkan agar setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.“Saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga, cita-cita kita bersama terus berjalan, dan bagaimana kita mendorong Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” kata Kapolri.Lebih lanjut, Kapolri berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan mampu menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Dengan demikian, hubungan industrial di Indonesia dapat semakin harmonis dan mendukung peningkatan daya saing nasional di tingkat global.“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” tutup Kapolri. PNO-12
09 Agu 2026, 15:26 WIT
Kapolri Gelar Dialog Publik: Rangkul Aspirasi Koalisi Buruh Terkait Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang membuka ruang dialog untuk mendengarkan secara langsung aspirasi buruh terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan berlangsung di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta, Jumat (07/08).Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, menyebut dialog tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah, Polri, dan organisasi buruh guna mencari solusi terbaik terhadap substansi RUU Ketenagakerjaan.“Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Kapolri yang berdialog dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Pak Kapolri mendengarkan langsung aspirasi kami terkait materi RUU Ketenagakerjaan. Kami berharap pembahasan undang-undang ini dapat berjalan dengan baik dan mampu merangkul seluruh stakeholder yang berkepentingan,” ujar Andi Gani.Andi Gani menegaskan, KBPBI akan terus mengedepankan jalur diplomasi dan dialog dalam mengawal proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan bersama DPR dan pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang telah terbangun menjadi modal penting untuk menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi.Merespons aspirasi tersebut, Kapolri menyatakan siap mendukung terwujudnya komunikasi yang konstruktif antara seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, berbagai persoalan ketenagakerjaan perlu diselesaikan melalui dialog sehingga menghasilkan regulasi yang berimbang.“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang kemudian kita harapkan bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR, sehingga menjadi satu kesepakatan dalam revisi undang-undang yang isinya menghadirkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, dan peran pengawas agar keseimbangan ini tetap terjaga,” kata Kapolri.Kapolri juga menilai proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus dikawal bersama secara bertanggung jawab. Ia memahami hak buruh untuk menyampaikan aspirasi, namun mengingatkan agar seluruh proses dilakukan secara tertib dan damai.“Saya sangat memahami kalau teman-teman buruh akan turun untuk mengawal ketat proses ini. Namun saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga dan cita-cita bersama menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” ujar Kapolri.Menurut Kapolri, revisi RUU Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial yang selama ini muncul, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global melalui terciptanya hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” tutup Kapolri. PNO-12
09 Agu 2026, 15:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
