Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Irjen Pol Dadang Hartanto Resmi Jabat Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Kepolisian Daerah Maluku resmi memiliki pemimpin baru. Inspektur Jenderal (Irjen)
Polisi Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH., S.IK, M.Si, kini mengemban amanah
sebagai Kapolda Maluku, menggantikan Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan,
M.Si yang memasuki masa purna tugas. Pergantian pucuk pimpinan ini
ditandai dengan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dipimpin langsung
oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si di Rupattama
Lantai I Mabes Polri, Selasa (19/8/2025). Sertijab Kapolda Maluku
dirangkaikan dengan pelantikan Irwasum Polri, Sertijab Pejabat Utama Mabes
Polri, serta sejumlah Kapolda lainnya di Indonesia. Prosesi Sertijab berlangsung
khidmat melalui pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah
terima, hingga penandatanganan pakta integritas. Dalam arahannya, Kapolri
menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan langkah strategis untuk
memperkuat soliditas, memperbaharui energi organisasi, serta meningkatkan
kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat. “Mutasi adalah bagian dari
penyegaran organisasi. Setiap pejabat yang mendapat amanah harus mampu membawa
energi baru, menghadirkan terobosan, serta memperkuat sinergi dengan seluruh
elemen bangsa,” ujar Jenderal Sigit. Kepada pejabat yang baru, Kapolri
juga menitipkan harapan agar mereka mampu meneruskan capaian pendahulunya
sekaligus menjawab tantangan-tantangan kompleks di masa mendatang, khususnya
dalam menjaga kamtibmas, penegakan hukum, serta pelayanan publik. Mengakhiri masa baktinya, Irjen Eddy
Sumitro Tambunan menyampaikan rasa haru dan apresiasi kepada seluruh jajaran
kepolisian, Forkopimda, serta masyarakat Maluku yang selama ini mendukung penuh
tugasnya. “Maluku adalah rumah kedua bagi
saya. Dukungan penuh dari Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh
masyarakat menjadi kekuatan besar dalam menjaga Maluku tetap kondusif. Saya
percaya dengan kepemimpinan baru, Maluku akan semakin maju dan damai. Saya
titipkan Maluku kepada Kapolda baru dengan penuh optimisme,” ungkap Eddy. Di masa kepemimpinannya, Irjen
Eddy dikenal aktif dalam pemberantasan narkoba, memperkuat deteksi dini konflik
sosial, serta membangun komunikasi erat dengan tokoh masyarakat hingga ke
pelosok daerah. Kapolda Maluku yang baru, Irjen
Dadang Hartanto, menegaskan tekadnya untuk tidak hanya melanjutkan program yang
sudah berjalan, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam menjawab tantangan baru. “Kami akan melanjutkan capaian
yang sudah dibangun pejabat sebelumnya. Polda Maluku siap hadir sebagai
pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bersama Forkopimda dan seluruh
elemen, kami akan bekerja menjaga keamanan, memperkuat harmonisasi sosial, serta
mendukung pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Dadang. Dengan latar belakang pengalaman
yang panjang di bidang kepolisian, Dadang diyakini mampu membawa Polda Maluku
semakin profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upacara Sertijab ditutup dengan
doa bersama serta pemberian ucapan selamat dari Kapolri, Wakapolri, pejabat
utama Mabes Polri, hingga tamu undangan. Suasana penuh kekeluargaan tersebut
mencerminkan semangat soliditas dan kebersamaan yang kuat di tubuh Polri. Pergantian kepemimpinan ini
diharapkan menjadi awal baru bagi Polda Maluku untuk semakin dekat dengan
masyarakat, sekaligus mempertegas komitmen Polri sebagai institusi yang presisi,
humanis, dan profesional. Penulis : GF Editor : GF
21 Agu 2025, 06:29 WIT
Polda Maluku Dorong Modernisasi Kehumasan Lewat PoliceTube
Papuanewsonline.com, Ambon— Polri
terus melakukan transformasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan informasi publik. Sebagai bagian dari langkah besar tersebut, Polda
Maluku melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) menggelar sosialisasi
penggunaan PoliceTube kepada operator Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dari seluruh satuan kerja (Satker) di jajaran Polda Maluku. Kegiatan ini berlangsung di Rupattama
Polda Maluku, dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol
Rositah Umasugi, S.I.K., dan dihadiri oleh seluruh operator PPID Satker serta
para perwira Bidhumas. PoliceTube merupakan platform
berbagi video yang digagas oleh Divhumas Polri bekerja sama dengan PT Digital
Unggul Gemilang, perusahaan karya anak bangsa. Kehadiran platform ini
dimaksudkan sebagai sarana publikasi resmi kepolisian dengan pendekatan yang
lebih modern, komunikatif, dan dekat dengan masyarakat. “PoliceTube hadir bukan sekadar
kanal informasi, tetapi juga sebagai jembatan kepercayaan antara Polri dan
masyarakat. Peran PPID sangat penting dalam menyajikan konten yang positif,
berkualitas, dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujar Kombes Rositah
dalam sambutannya. Kabid Humas juga menekankan
pentingnya menjaga standar kualitas dan etika dalam setiap konten yang
diunggah. Beberapa poin penting yang ditekankan yaitu Konten fokus pada
kegiatan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti operasi
kemanusiaan, kegiatan humanis, pengungkapan kasus, maupun prestasi anggota, Konten
wajib memenuhi standar komunikasi publik, menyertakan logo resmi Polri,
menghindari personal branding, serta tidak menimbulkan polemic, Konsistensi
unggahan dijaga tanpa mengorbankan mutu. Aktivitas unggahan dari tiap Polda,
Polres, hingga Polsek akan menjadi bagian dari evaluasi nasional. “Ini bukan hanya soal unggah
video, tapi bagaimana kita menampilkan wajah Polri yang profesional, humanis,
dan transparan. PoliceTube adalah etalase kita di ruang digital,” tegas Kombes
Rositah. Sosialisasi ini juga menjadi
bagian dari komitmen Polda Maluku dalam mendukung program Presisi Kapolri
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menekankan pada transformasi digital
Polri. Dengan adanya PoliceTube, Polri diharapkan semakin mampu menyesuaikan
diri dengan kebutuhan masyarakat modern yang haus akan informasi cepat, akurat,
dan transparan. “PoliceTube bukan sekadar
platform digital, tapi wajah Polri di mata masyarakat. Mari kita kelola dengan
profesional dan penuh tanggung jawab,” pungkas Kabid Humas. Kegiatan ini menandai langkah
maju Polri, khususnya Polda Maluku, dalam menjawab tantangan zaman sekaligus
memperkuat hubungan kemitraan dengan masyarakat melalui inovasi komunikasi
digital. Penulis : GF Editor : GF
21 Agu 2025, 06:18 WIT
Polri Luncurkan “Polri Awards 2025” untuk Dukung Kesetaraan Gender
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menorehkan langkah progresif dalam
sejarah transformasinya. Melalui Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri,
institusi ini secara resmi meluncurkan “Polri Awards in Support of HeForShe
Movement” 2025, sebuah penghargaan bergengsi yang memberikan apresiasi khusus
kepada para pemimpin laki-laki di tubuh Polri atas kontribusinya dalam
mendorong kesetaraan gender serta memperkuat peran Polisi Wanita (Polwan). Dilaksanakan bertepatan dengan peringatan
Hari Jadi ke-77 Polwan RI, penghargaan ini menjadi bagian dari kerja sama
strategis Polri bersama UN Women Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya berskala
nasional, tetapi juga menempatkan Polri sejajar dengan institusi-institusi
kepolisian dunia yang berkomitmen terhadap inklusivitas. “Pengarusutamaan gender di tubuh
Polri adalah strategi kelembagaan. Ini memperkuat profesionalisme, membuka
jalan bagi Polwan menempati posisi strategis, dan menegaskan bahwa Polri
berkomitmen pada tata kelola keamanan yang adil, humanis, dan menghormati HAM,”
ujar Irjen Pol. Arradina Zessa Devy, salah satu senior Polwan RI, dalam
peluncuran program tersebut. Nominasi dibuka bagi Kepala
Satuan Kerja (Kasatker) dan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil). Proses seleksi
tidak main-main. Para kandidat dinilai berdasarkan tiga kriteria utama: Kepemimpinan,
yaitu integritas, komitmen, dan inovasi dalam mendorong kesetaraan gender, Dampak,
yaitu sejauh mana kebijakan dan aksi nyata mereka memberi pengaruh positif di
internal maupun eksternal Polri, Keberlanjutan , yaitu upaya menjaga
konsistensi serta keberlanjutan program kesetaraan gender. Dewan juri terdiri dari
tokoh-tokoh kredibel lintas bidang, seperti Jaleswari Pramodhawardani (Kepala
Lab45), Choirul Anam (Komisioner Kompolnas), Ratna Batara Munti (Wakil Ketua
Komnas Perempuan), Nur Hasyim (Co-Founder Aliansi Laki-Laki Baru), serta Sonya
Hellen Sinombor (jurnalis senior). Proses nominasi dimulai sejak 19
Agustus 2025 melalui distribusi panduan teknis ke seluruh jajaran Polri.
Setelah itu, akan ada kampanye publik hingga 25 Agustus, pengumuman nominator
pada 1 September, serta visitasi lapangan 5–10 September 2025. Puncak acara akan digelar pada 24
September 2025, ditandai dengan malam penganugerahan dan peluncuran buku
“HeForShe Indonesia: Praktik Baik Menuju Kesetaraan”. Menurut Jaleswari Pramodhawardani,
penghargaan ini tidak hanya penting bagi Polri, tetapi juga menjadi praktik
baik yang bisa diadopsi oleh institusi lain, baik nasional maupun global.
“Polri telah menerjemahkan komitmen dalam aksi nyata. Ini bisa menjadi contoh
bagi lembaga lain di seluruh dunia,” ungkapnya. Sementara itu, Choirul Anam
menilai langkah ini akan meningkatkan kepercayaan publik.
“Pengakuan terhadap pemimpin Polri yang mendorong kesetaraan gender membuat
institusi ini lebih humanis dan akuntabel. Ini bukti Polri serius berbenah,”
jelasnya. Dari perspektif Komnas Perempuan,
Ratna Batara Munti menekankan pentingnya peran pimpinan laki-laki sebagai
pendukung strategis Polwan.
“Dengan penghargaan ini, pimpinan didorong menciptakan lingkungan kerja yang
aman dan bebas dari kekerasan. Ini vital untuk memperkuat peran Polwan,
terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan,” tuturnya. Dukungan penuh datang dari UN
Women Indonesia melalui Dwi Yuliawati, Head of Programmes, yang menegaskan
bahwa kesetaraan gender bukan hanya urusan perempuan.
“Kesetaraan gender adalah tujuan bersama. Butuh keterlibatan semua pihak, baik
laki-laki maupun perempuan, untuk menciptakan lingkungan kerja kepolisian yang
inklusif dan adil,” ucapnya. Sebagai penanggung jawab
kegiatan, Kombes Pol. Bayu Dewantoro, Kabaggassus Robinkar SSDM Polri, menutup
dengan optimisme.
“Kami berharap para pemimpin Polri terus menjadi agen perubahan, memberi
inspirasi, dan kontribusi nyata. Proses penilaian akan ketat dan objektif,
sehingga pemenang benar-benar terbukti berdampak di lapangan,” jelasnya. Dengan inisiatif ini, Polri
semakin meneguhkan diri sebagai institusi modern dan inklusif, sejalan dengan
visi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam mewujudkan Polri
Presisi. Penulis : GF Editor : GF
21 Agu 2025, 06:10 WIT
Ditpolairud Polda Maluku Selamatkan 25 Warga Hunut dari Keramba Apung
Papuanewsonline.com, Ambon —
Gelombang rasa syukur dan lega menyelimuti warga Desa Hunut, Kecamatan Teluk
Ambon, setelah sebanyak 25 orang berhasil dievakuasi dari sebuah keramba apung
yang nyaris menjadi tempat terjebaknya puluhan nyawa. Aksi penyelamatan
dramatis itu dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara
(Ditpolairud) Polda Maluku pada Selasa (19/8), usai menerima laporan masyarakat
mengenai kondisi darurat tersebut. Di bawah pimpinan Direktur
Ditpolairud Kombes Pol Handoyo Santoso, S.I.K., M.Si., tim bergerak cepat
dengan mengerahkan kapal patroli menuju lokasi. Situasi mendesak mengingat di
antara korban terdapat anak-anak, balita, hingga seorang lansia berusia 72
tahun yang membutuhkan penanganan segera. “Keselamatan jiwa masyarakat
adalah hukum tertinggi. Sesuai arahan Bapak Kapolda Maluku, kami berkomitmen
untuk memberikan respons cepat dalam setiap kondisi darurat,” tegas Kombes
Handoyo kepada awak media. Proses evakuasi berlangsung penuh
kewaspadaan. Petugas Ditpolairud secara bertahap memindahkan korban dari
keramba apung ke kapal patroli. Balita berusia 3 tahun dan seorang lansia
langsung dievakuasi lebih dulu. Begitu tiba di darat, keduanya dilarikan ke Rumah
Sakit Ottoquik Passo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, warga lainnya
dibawa menuju Markas Komando (Mako) Ditpolairud Lateri. Di sana mereka menerima
pertolongan lanjutan, termasuk pemeriksaan kesehatan, logistik, dan
pendampingan psikologis ringan. Kombes Handoyo menjelaskan,
operasi penyelamatan ini juga melibatkan koordinasi intensif dengan instansi
terkait. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan warga pasca-evakuasi dapat
segera ditangani dengan baik. “Kami mengimbau masyarakat untuk
tidak ragu menghubungi aparat keamanan terdekat jika menghadapi situasi
darurat. Kehadiran Polri adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani
masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan perairan,”
tambahnya. Aksi cepat Ditpolairud ini
menjadi bukti bahwa peran Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi
juga menyentuh aspek kemanusiaan secara langsung. Dengan medan geografis Maluku
yang sebagian besar berupa laut, kemampuan dan kesiapsiagaan aparat kepolisian
laut menjadi sangat vital. Keberhasilan evakuasi ini pun
diapresiasi oleh warga Desa Hunut yang merasa terbantu dengan hadirnya aparat
di saat krisis. “Kami sangat berterima kasih kepada polisi. Kalau tidak segera
ditolong, entah apa yang akan terjadi pada kami,” ujar seorang warga dengan
mata berkaca-kaca. Penulis : GF Editor : GF
21 Agu 2025, 06:03 WIT
Pelantikan GAMKI Papua, Pj Gubernur Fatoni Dorong Kolaborasi untuk Kemajuan Daerah
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Sehari setelah semarak perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, suasana penuh
semangat kebangsaan kembali terasa di Kota Jayapura. Penjabat (Pj) Gubernur
Papua, Agus Fatoni, menghadiri acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Papua
periode 2025–2028 yang digelar di GPDP El Uzai, Jayapura. Acara ini tidak hanya menjadi
momentum pergantian kepengurusan, melainkan juga simbol keberlanjutan peran
pemuda Kristen Papua dalam memperkuat persatuan dan memperjuangkan kemajuan
bangsa. Dalam sambutannya, Agus Fatoni
menyampaikan pesan reflektif bahwa perjuangan masa kini berbeda dengan
perjuangan para pendiri bangsa di masa lalu. “Hari ini kita tidak lagi
mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi kita mengangkat gagasan, karya, dan
pelayanan untuk melawan kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, dan perpecahan,”
tegas Fatoni yang disambut tepuk tangan hadirin. Ia menekankan bahwa GAMKI sebagai
organisasi pemuda Kristen memiliki tanggung jawab strategis: membina kader muda
yang berkarakter, memperkuat nilai-nilai persaudaraan, serta melahirkan
pemimpin yang berintegritas dan peduli pada kepentingan masyarakat luas. Fatoni juga memberikan apresiasi
kepada pengurus GAMKI periode sebelumnya yang dinilai telah berkontribusi nyata
dalam membangun sinergi antara pemuda, gereja, dan pemerintah. Ia berharap
pengurus baru mampu melanjutkan capaian tersebut dengan ide-ide segar dan
semangat yang lebih besar. “Pelantikan hari ini bukanlah
akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Saya mengajak seluruh pengurus
GAMKI yang baru dilantik untuk menjaga kekompakan, memperluas kolaborasi, serta
terus menjadi terang dan garam bagi masyarakat Papua,” ujarnya penuh semangat. Dalam kesempatan itu, Fatoni
mendorong GAMKI untuk memperluas peran di berbagai sektor. Ia menyoroti
pentingnya pelatihan kepemimpinan bagi generasi muda, penguatan moderasi
beragama untuk menjaga kerukunan, serta pengembangan wirausaha dan UMKM sebagai
motor pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, pemuda Kristen di
Papua memiliki modal sosial dan spiritual yang besar untuk menjadi agen
perubahan positif, sehingga keberadaannya harus memberi manfaat bagi semua
kalangan tanpa membeda-bedakan latar belakang. Fatoni menutup sambutannya dengan
optimisme bahwa GAMKI Papua akan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam
membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera. “Dengan iman yang teguh, wawasan
kebangsaan yang kokoh, dan semangat kerja yang tinggi, saya yakin GAMKI Papua
akan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah ini,” tandasnya. Penulis : Jidan Editor : GF
21 Agu 2025, 05:53 WIT
DPRK Mimika Desak Telkomsel Beri Penjelasan Terkait Internet Lemot
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dalam beberapa hari terakhir, warga Mimika dibuat resah dengan melambatnya
jaringan internet Telkomsel. Keluhan datang dari berbagai kalangan, mulai dari
pelajar, pekerja kantoran, pelaku usaha, hingga masyarakat umum yang
aktivitasnya kini sangat bergantung pada koneksi digital. Merespons situasi tersebut, Ketua
Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, angkat bicara dengan tegas. Ia menilai
Telkomsel tidak boleh tinggal diam dan harus memberikan jawaban yang jelas
serta langkah konkret untuk memulihkan kualitas layanan. “Pribadi dan mewakili masyarakat
Mimika, kami meminta agar PT Telkomsel Group menjelaskan secara transparan
penyebab gangguan jaringan internet ini. Aktivitas warga, termasuk usaha dan
pekerjaan, sangat terganggu,” ujar Dolfin saat diwawancarai awak media. Menurut Dolfin, tidak adil bila
pelanggan harus tetap membayar penuh tagihan bulanan atau kuota internet
sementara layanan yang diberikan jauh dari harapan. Ia menegaskan bahwa
Telkomsel seharusnya memberikan kompensasi yang setimpal, baik untuk pelanggan
Indihome maupun pengguna paket data reguler. “Internet sudah menjadi kebutuhan
primer. Jika gangguan ini berlarut-larut, dampaknya bisa sangat luas. Mulai
dari dunia usaha yang merugi, pelayanan publik yang terhambat, hingga aktivitas
pendidikan yang terganggu,” jelasnya. Tidak berhenti pada desakan,
Dolfin juga membuka peluang agar DPRK Mimika segera menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan pihak Telkomsel. Langkah ini dianggap penting untuk
meminta penjelasan resmi sekaligus merumuskan solusi jangka pendek maupun
jangka panjang. “Kami akan panggil Telkomsel
untuk menjelaskan secara terbuka di hadapan rakyat. Harus ada kejelasan, jangan
sampai masyarakat terus menjadi korban tanpa kepastian,” tegas Dolfin. Gangguan internet di Mimika tidak
hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga mengancam kelancaran aktivitas vital.
Sejumlah pengusaha mengaku mengalami kerugian karena transaksi daring
terganggu, sementara siswa dan mahasiswa sulit mengikuti pembelajaran online. Masyarakat berharap Telkomsel
segera mengambil langkah perbaikan signifikan. Transparansi, komunikasi yang
baik, serta kompensasi yang adil menjadi tuntutan utama agar kepercayaan
pelanggan tidak semakin menurun. Penulis : Jidan Editor : GF
21 Agu 2025, 05:46 WIT
Bupati Mimika Resmikan Gedung Graha GBI MCC di Jalan Amungsa
Papuanewsonline.com, Mimika –
Suasana penuh sukacita menyelimuti jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mimika
Christian Center (MCC) saat Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M.,
meresmikan Gedung Graha GBI MCC yang berlokasi di Jalan Amungsa, Distrik Mimika
Baru. Acara peresmian berlangsung meriah, ditandai dengan penandatanganan
prasasti dan berita acara, yang menjadi simbol resmi dimulainya pemanfaatan
gedung graha yang modern dan representatif tersebut. Dalam sambutannya di mimbar,
Bupati Rettob menyampaikan bahwa pembangunan rumah ibadah bukan sekadar
pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan spiritual yang akan menjadi
fondasi penting bagi pembangunan masyarakat Mimika ke depan. “Dengan segala keanekaragaman di
Mimika, banyak upaya untuk menyatukan masyarakat. Maka, dengan dasar ini dibuat
tagline ‘Mimika Rumah Kita’, bagaimana kita menjadi satu dengan
keberagaman masyarakatnya baik dari sisi adat, budaya, etnis, maupun agama,”
ujar Rettob disambut tepuk tangan hangat jemaat. Bupati Rettob menegaskan bahwa pembangunan
rumah ibadah tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Mimika. Menurutnya,
tempat ibadah memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian dan menumbuhkan
nilai moral di tengah masyarakat. “Pembangunan rumah ibadah
merupakan prioritas pemerintah. Mari kita bersama-sama menciptakan daerah ini
menjadi lebih baik, aman, dan sejahtera,” tegasnya. Ia juga mengajak seluruh
masyarakat Mimika untuk menjadikan gedung gereja ini bukan hanya sebagai tempat
beribadah, melainkan juga sebagai ruang yang mampu mempersatukan dan membawa
berkat bagi semua kalangan. Gedung Graha GBI MCC yang baru
diresmikan ini diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas jemaat, baik dalam
kegiatan rohani maupun sosial. Bangunan megah yang berdiri kokoh di Jalan
Amungsa itu bukan hanya simbol kebanggaan bagi jemaat GBI, tetapi juga menjadi
bukti nyata komitmen masyarakat Mimika dalam menjaga toleransi antar umat
beragama. Peresmian ini turut dihadiri oleh
tokoh agama, perwakilan Forkopimda, serta masyarakat setempat. Semua yang hadir
tampak antusias menyaksikan momen bersejarah tersebut. Rettob dalam sambutannya kembali
menekankan bahwa Mimika adalah rumah bersama. Dengan segala keragaman yang ada,
ia berharap masyarakat semakin solid menjaga kedamaian, sehingga Mimika tetap
menjadi tanah yang ramah, harmonis, dan sejahtera bagi semua orang. “Semoga Graha GBI MCC ini menjadi
tempat yang menyatukan umat dan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Mimika,”
pungkas Bupati. Penulis : Jidan Editor : GF
20 Agu 2025, 18:46 WIT
Bupati Mimika Siapkan Solusi Permanen Atasi Banjir Timika
Papuanewsonline.com, Mimika –
Hujan deras yang mengguyur Kota Timika beberapa hari terakhir kembali
menimbulkan genangan air di sejumlah titik langganan banjir. Melihat kondisi
tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., dengan cepat turun
langsung ke lapangan untuk mengecek penyebab banjir sekaligus mendengar keluhan
warga. Didampingi sejumlah pejabat
teknis dan aparat terkait, Rettob meninjau empat titik rawan banjir di Distrik
Mimika Baru dan Wania, yakni Perumahan Matoa Timur depan Lanud Yohanes Kapiyau,
Jalan Bandara Lama, Jalan Busairi Ujung, serta Jalan Pattimura hingga kawasan
SP1 Distrik Wania. Kehadiran Bupati di tengah genangan air disambut langsung
oleh warga yang menyampaikan keresahan mereka, terutama karena banjir datang
tiba-tiba setiap hujan deras turun. Dalam peninjauan tersebut, Bupati
Rettob menemukan bahwa sistem drainase di sejumlah lokasi tidak berfungsi
optimal. Ada saluran air yang tertutup bangunan, ada pula yang tersumbat
sampah. “Dari laporan kepala distrik dan
lurah, penyebab banjir ini karena sebagian drainase ditutup masyarakat. Ada
juga yang tersumbat sampah sehingga aliran air tidak lancar,” tegas Rettob saat
berdialog dengan warga. Sebagai solusi darurat, tim
gabungan bersama masyarakat melakukan penggalian jalur air agar genangan bisa
segera mengalir ke arah Bandara Lama. Namun, Bupati menegaskan bahwa langkah
ini hanya sementara. Untuk jangka panjang, Rettob
memastikan pemerintah daerah akan menata ulang sistem drainase Kota Timika.
Salah satu inovasi yang akan dilakukan adalah menggunakan drone untuk pemetaan
udara. Pemetaan ini diharapkan bisa memetakan jalur aliran air secara
menyeluruh, sehingga arah pembuangan air lebih jelas dan tidak lagi menimbulkan
genangan. “Kedepan, drainase di perumahan
harus dibuat tertutup. Kalau dibiarkan terbuka, sampah akan menumpuk dan
masalah banjir terus berulang,” kata Rettob. Selain itu, ia juga menekankan
bahwa penanganan banjir harus melibatkan perencanaan matang yang tidak hanya
mengandalkan tindakan darurat, tetapi juga perbaikan menyeluruh yang melibatkan
kerja sama lintas instansi. Plt. Kepala Dinas PUPR Mimika, Yoga
Pribadi, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan langkah teknis. “Kita
akan lakukan analisa jalur air dan membuka saluran yang tersumbat agar aliran
lancar. Harapannya, ke depan musim hujan tidak lagi membawa genangan seperti
ini,” jelasnya. Selain itu, BPBD dan Dinas Sosial
juga diminta siaga membantu warga terdampak jika banjir meluas. Bupati Rettob tak lupa
mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ia
menegaskan, masalah banjir tidak akan pernah selesai jika masyarakat masih
membuang sampah sembarangan ke saluran air. “Saya minta masyarakat jaga
kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan, karena dampaknya kita semua yang
merasakan,” tegasnya. Rettob menambahkan, pemerintah
akan terus membuka ruang komunikasi dengan warga agar solusi banjir ini
benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi program
pembangunan jangka panjang. Penulis : Jidan Editor : GF
20 Agu 2025, 16:40 WIT
Tata Kelola Aset yang Baik, Kunci Pelayanan Publik Optimal di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan
pelayanan publik, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Papua, Papua Barat, dan Maluku, bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara
(PKN) STAN, menyelenggarakan Pelatihan Praktik Penilaian Barang Milik Daerah
(BMD) Batch II. Kegiatan ini berlangsung di Aula
Cenderawasih, Gedung Keuangan Negara Jayapura pada 19–22 Agustus 2025, dan
diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah se-Papua
dan Maluku. Fokus utama pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia (SDM) dalam mengelola aset daerah agar lebih efektif, transparan,
dan akuntabel. Penjabat Sekretaris Daerah
Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, dalam sambutannya menegaskan bahwa kualitas
pengelolaan aset daerah sangat ditentukan oleh kemampuan SDM yang mengelolanya. “Pelatihan ini adalah langkah
strategis sekaligus investasi jangka panjang untuk memperkuat tata kelola
pemerintahan di Papua. Aset daerah bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi
modal penting untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya. Suzana juga menyampaikan
apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan
ini. “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan
terima kasih atas sinergi pemerintah pusat dan daerah yang memungkinkan terlaksananya
pelatihan ini,” tambahnya. Sementara itu, Kabid Penilaian
Kanwil DJKN Papabaruku, Hari Sutarmin, mengungkapkan masih minimnya jumlah
tenaga penilai barang milik daerah di wilayah Papua dan Maluku. Kondisi ini
menyebabkan banyak aset belum dinilai secara tepat, sehingga berpotensi
menimbulkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan pemerintah daerah. “Masih banyak daerah yang
kesulitan dalam penilaian BMD. Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap lahir
tenaga-tenaga penilai baru yang mampu membantu daerah dalam mengoptimalkan
pengelolaan asetnya,” jelas Hari. Dukungan serupa datang dari Kepala
Kanwil Perbendaharaan Papua, Izharul Haq, yang menekankan bahwa penilaian BMD
adalah fondasi penting dalam siklus keuangan daerah. “Penilaian yang tepat akan
menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan, pemanfaatan, hingga pelaporan
keuangan daerah. Semua itu bermuara pada transparansi, akuntabilitas, dan tentu
saja peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ungkapnya. Pelatihan ini tidak hanya sekadar
agenda teknis, melainkan menjadi momentum penting bagi Papua dan Maluku dalam
membangun tata kelola aset yang profesional. Dengan manajemen aset yang lebih
baik, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien dan berdampak
langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus
menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah,
sehingga Papua dan Maluku dapat semakin berdaya saing dan mandiri dalam
mengelola kekayaan daerahnya. Penulis : Jidan Editor : GF
20 Agu 2025, 15:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
