Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
RDTR Kota Baru Mimika: Fokus Lima Distrik Perkotaan, Selaras dengan RTRW dan RPJMD
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten Mimika terus menata arah pembangunan wilayah melalui
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Baru Mimika yang dipastikan
selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kepastian ini mengemuka dalam Forum
Group Discussion (FGD) yang digelar Jumat (3/10/2025), menghadirkan pemangku
kepentingan lintas sektor untuk menyatukan pandangan dalam merancang tata ruang
kota baru. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Pieter Edoway, menegaskan bahwa
penyusunan RDTR bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari
skema besar pembangunan daerah yang telah diatur dalam RTRW. “Artinya, perencanaan tidak
dibuat secara sembarangan, tetapi mengikuti arah pembangunan daerah yang sudah
ditetapkan dalam RTRW dan RPJMD sesuai visi Bupati Mimika,” jelas Pieter saat
diwawancarai awak media. Saat ini, penyusunan RDTR masih
berada dalam tahap awal atau pendahuluan. Tim perencana tengah melakukan
pengumpulan data dan menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk tokoh
masyarakat, instansi teknis, hingga kalangan akademisi. Ruang lingkup RDTR Kota Baru
Mimika mencakup penentuan kawasan pertanian, peternakan, industri, permukiman,
serta ruang perkotaan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Khusus
pada tahap ini, perencanaan difokuskan pada lima distrik perkotaan yang dinilai
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di Mimika. Pieter menambahkan, keberadaan
RDTR akan memastikan pembangunan permukiman, infrastruktur, hingga kawasan
industri berjalan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.
Hal ini sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih peruntukan lahan maupun
pembangunan yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah. “Kesimpulannya, perencanaan saat
ini memang masih tahap awal dengan fokus pada lima distrik perkotaan, namun
tetap terhubung dengan pengembangan RTRW yang mencakup 18 distrik. Dengan
begitu, tata ruang dapat berjalan lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan,”
pungkas Pieter. Melalui RDTR Kota Baru Mimika,
pemerintah daerah berharap dapat menghadirkan tata ruang yang lebih teratur,
modern, serta ramah lingkungan. Selain menjawab kebutuhan pembangunan jangka
pendek, dokumen ini juga menjadi pedoman penting bagi pembangunan jangka
panjang, sehingga Mimika mampu berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan
di Tanah Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
04 Okt 2025, 17:03 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Tebar Senyum dan Kepedulian: Sentuhan Humanis Bersama Anak-Anak Paniai
Papuanewsonline.com, Paniai — Di
tengah rutinitas pengamanan yang sering identik dengan ketegasan, Satuan Tugas
(Satgas) Operasi Damai Cartenz menghadirkan momen berbeda di Kabupaten Paniai.
Pada Rabu (2/10/2025), personel Satgas Ops Damai Cartenz turun langsung menyapa
anak-anak di sekitar Jalan Madi, Paniai Timur, menciptakan suasana penuh
keakraban dan keceriaan. Dipimpin oleh Ipda Syahrir
Mahyuddin, S.H., bersama dua personel Satgas Tindak lainnya, Bripda Fajri
Martono dan Bripda Torik Apgani, kegiatan ini menyatukan aparat dengan
masyarakat, khususnya anak-anak, dalam interaksi sederhana namun sarat makna. Dengan senyum ramah, anggota
Satgas tidak hanya sekadar menjaga keamanan, tetapi juga membagikan makanan
ringan dan permen yang langsung disambut antusias oleh anak-anak. Tawa, canda,
serta sapaan akrab yang tercipta menjadikan suasana sore itu terasa begitu
hangat, jauh dari kesan tegang yang biasanya melekat pada aparat bersenjata. Kehadiran aparat dengan
pendekatan persuasif ini menuai apresiasi dari masyarakat setempat. Orang tua
dan anak-anak terlihat merasa lebih dekat, bahkan nyaman, dengan kehadiran
Satgas Ops Damai Cartenz di sekitar mereka. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen
Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan
semacam ini adalah wujud komitmen aparat untuk hadir bukan hanya sebagai
penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat. “Pendekatan humanis adalah kunci
dalam menciptakan rasa aman dan nyaman. Kehadiran kami tidak hanya sebatas
tugas menjaga stabilitas, tetapi juga memberi senyum dan harapan, khususnya
kepada anak-anak sebagai generasi penerus Papua,” ujar Brigjen Faizal. Senada dengan itu, Wakil Kepala
Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan
bahwa kegiatan seperti ini akan terus diperluas sebagai strategi membangun
kedekatan emosional dengan masyarakat. “Kami ingin anak-anak Papua
tumbuh dengan pandangan positif terhadap aparat. Melalui interaksi sederhana
seperti ini, kami berharap tumbuh rasa percaya dan saling memiliki antara
masyarakat dan Satgas Damai Cartenz,” tutur Kombes Adarma. Meski hanya berupa pertemuan
singkat di pinggir jalan, kegiatan tersebut menjadi simbol nyata bahwa
pendekatan keamanan tidak harus selalu kaku. Dengan senyuman, sapaan, dan
perhatian kecil, aparat dapat menumbuhkan ikatan emosional yang kuat dengan
masyarakat. Melalui aktivitas sederhana ini,
Satgas Ops Damai Cartenz kembali menunjukkan komitmennya untuk menjaga
kedamaian Papua dengan cara yang lebih humanis, ramah, dan penuh kasih sayang.(GF)
04 Okt 2025, 13:02 WIT
Kemenko Polkam Perluas Sasaran dan Substansi Penguatan Industri Pertahanan
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI
mempertegas komitmennya dalam mendorong terwujudnya kemandirian industri
pertahanan nasional. Melalui rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Kamis
(2/10/2025), Kemenko Polkam menekankan pentingnya memperluas sasaran dan
substansi rekomendasi dalam Program Prioritas Pembangunan dan Pengembangan
Industri Pertahanan yang akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Asisten Deputi Koordinator Bidang
Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI
(Mar) Kresno Pratowo, menjelaskan bahwa arah utama kebijakan ini adalah untuk
menghadirkan industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing,
sekaligus mampu mendukung terwujudnya postur pertahanan negara yang tangguh. “Konsep rekomendasi Penguatan dan
Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri telah menerima masukan dari
berbagai kalangan agar dapat dilaksanakan oleh K/L terkait. Rekomendasi ini
tidak hanya mendorong sinkronisasi dan pengendalian, tetapi juga memperlancar
koordinasi dalam proses tindak lanjut sehingga pelaksanaan kebijakan lebih
tepat sasaran,” ujar Brigjen Kresno. Rapat ini menjadi tindak lanjut
dari proses penyusunan draft rekomendasi Kemenko Polkam yang sebelumnya telah
dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dalam perkembangan
terbaru, sasaran rekomendasi tidak hanya diarahkan kepada Kementerian
Pertahanan (Kemhan) atau Kementerian Perindustrian (Kemenperin), tetapi juga
diperluas kepada Kementerian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN), serta para Ketua Komisi DPR RI. Selain itu, substansi rekomendasi
juga mengalami penambahan yang lebih komprehensif, mencakup aspek pendanaan,
riset, sertifikasi, hingga tata kelola industri pertahanan. Beberapa poin
tambahan ditujukan untuk Kementerian Keuangan, Kemhan, Kemenperin, serta
Sekretaris KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan). “Dengan perluasan sasaran dan
penajaman substansi, kami berharap industri pertahanan tidak hanya berkembang
secara struktural, tetapi juga berdaya guna secara fungsional. Hasil akhirnya
adalah kemandirian yang mendukung kepentingan strategis bangsa,” tegas Brigjen
Kresno. Dalam pembahasan, Kemenko Polkam
menegaskan bahwa rekomendasi ini berpijak pada PP Nomor 76 Tahun 2014 tentang
IDKLO (Industri, Definisi, Klasifikasi, dan Lingkup Obyek), serta Peraturan
Panglima TNI yang mengatur sertifikasi penelitian dan pengembangan dalam
rencana kebutuhan pertahanan. Rekomendasi final, kata Brigjen
Kresno, telah mendapatkan berbagai masukan dari K/L sehingga penyempurnaan
substansi menjadi lebih matang sebelum akhirnya diserahkan kepada para pemangku
kepentingan utama. “Langkah ini merupakan bagian
penting untuk memastikan bahwa pembangunan industri pertahanan dalam RPJMN
2025–2029 benar-benar realistis, terukur, dan memberi dampak signifikan bagi
pertahanan negara,” ujarnya menutup pernyataan. Dengan sinergi lintas sektor ini,
Kemenko Polkam optimis bahwa Indonesia akan memiliki industri pertahanan
nasional yang kuat dan mandiri, tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri,
tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional.(GF)
04 Okt 2025, 13:00 WIT
Bapenda Mimika Gelar Bakti Sosial Kebersihan Sambut HUT Kabupaten ke-29
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mimika ke-29, Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar aksi bakti sosial
kebersihan di lingkungan kantor pada Jumat (3/10/25). Kegiatan ini menjadi
wujud nyata komitmen Bapenda dalam menciptakan ruang kerja yang sehat, nyaman,
sekaligus meningkatkan semangat pelayanan publik yang lebih prima bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan
menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 51 Tahun 2025 yang mengimbau
seluruh perangkat daerah untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan
lingkungan kerja, sebagai bagian dari perayaan HUT Kabupaten Mimika. Aksi kebersihan difokuskan pada
area dalam maupun luar kantor Bapenda, mulai dari ruang pelayanan, taman,
halaman, hingga tempat parkir. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan
pentingnya pemilahan sampah serta pembuangan yang tertib sesuai standar kebersihan. Pegawai Bapenda turun langsung
membersihkan ruangan kerja, merapikan arsip, memangkas tanaman, hingga menata
kembali sarana pelayanan agar lebih representatif. Suasana gotong royong tampak
hidup, mencerminkan semangat kebersamaan untuk menjadikan Bapenda sebagai
institusi yang bukan hanya rapi secara administrasi, tetapi juga bersih secara
lingkungan. Pihak Bapenda Mimika menegaskan
bahwa lingkungan kerja yang bersih dan tertata akan berdampak langsung pada
peningkatan kualitas layanan publik. “Dengan lingkungan yang bersih,
kami yakin pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal. Ini adalah wujud
komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi warga Mimika,” ujar perwakilan
Bapenda. Lebih dari sekadar rutinitas,
kebersihan kantor dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat
yang datang untuk mengurus berbagai layanan, sekaligus menciptakan suasana
kerja yang kondusif bagi pegawai. Melalui momentum ini, Bapenda
juga mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran menjaga kebersihan
sejak dari lingkungan rumah, sekolah, hingga tempat kerja masing-masing.
Menurut mereka, kebersihan merupakan fondasi penting dalam membangun Mimika
yang sehat, nyaman, dan berdaya saing. “Inisiatif sederhana seperti
menjaga kebersihan tidak boleh dianggap remeh, karena dari hal kecil inilah
kita membangun budaya disiplin dan tanggung jawab bersama,” tambahnya. Selain menjadi bagian dari
rangkaian HUT Mimika ke-29, kegiatan bakti sosial kebersihan ini diharapkan
menjadi inspirasi bagi OPD lainnya untuk menjadikan lingkungan kerja sebagai
etalase pelayanan publik yang membanggakan. Dengan semangat gotong royong,
Pemkab Mimika ingin memastikan bahwa peringatan HUT bukan sekadar seremonial,
melainkan momentum nyata untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan bagi
seluruh warga. Penulis: Jid
Editor: GF
03 Okt 2025, 20:27 WIT
Mimika Susun RDTR Kota Baru Menuju Perkotaan Berstandar Internasional
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) semakin serius dalam menyiapkan wajah baru Kabupaten Mimika. Hal
ini ditandai dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Baru pada Jumat (03/10/25) di Ballroom Hotel
Horison Diana, Timika. FGD tersebut menghadirkan
berbagai unsur penting, mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
kepala distrik, tenaga ahli penyusun RDTR, perwakilan PT Freeport Indonesia
(PTFI), hingga tokoh masyarakat. Kehadiran multi-stakeholder ini diharapkan
mampu melahirkan dokumen tata ruang yang komprehensif, aplikatif, sekaligus
menjawab tantangan perkembangan kota modern di masa depan. Kegiatan dibuka oleh Asisten III
Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Eferth Lukas Hindom, yang menegaskan
bahwa penyusunan RDTR tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum yang lebih
luas, yakni Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Mimika 2011–2031. Dokumen tersebut telah menempatkan Timika sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sehingga pembangunan tata ruang harus diarahkan
agar selaras dengan status strategis tersebut. “Penyusunan RDTR Kota Baru
bertujuan menjaga konsistensi perkembangan kawasan dengan RTRW Kabupaten
Mimika, menyusun pedoman zonasi, hingga menentukan prioritas program
pembangunan jangka panjang. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman pembangunan
hingga 20 tahun mendatang,” tegas Eferth. Lebih lanjut ia menekankan bahwa
RDTR ini tidak hanya sebatas peta tata ruang, melainkan menjadi dasar bagi
perizinan, penataan zonasi, hingga acuan investasi yang mampu menjadikan Kota
Baru Mimika tumbuh sebagai kawasan perkotaan berstandar internasional. FGD penyusunan RDTR juga
menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Keterlibatan PT Freeport Indonesia, tokoh masyarakat, serta akademisi
diharapkan memperkaya masukan, terutama terkait pemetaan kebutuhan
infrastruktur, kawasan hunian, fasilitas umum, hingga ruang terbuka hijau. “Pembangunan kota tidak bisa
hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan masukan dari masyarakat yang akan
menempati dan merasakan langsung dampaknya, juga dukungan dari sektor swasta
yang punya peran dalam menggerakkan perekonomian,” ujar salah satu tenaga ahli
penyusun RDTR dalam sesi diskusi. Dengan hadirnya RDTR Kota Baru,
Mimika diharapkan tidak hanya berkembang sebagai kota pertambangan semata,
tetapi juga mampu menjadi pusat ekonomi, pendidikan, dan pariwisata dengan tata
ruang yang modern, tertib, dan ramah lingkungan. FGD kali ini menjadi langkah awal
menuju mimpi besar menjadikan Mimika sebagai salah satu kota baru berstandar
internasional di tanah Papua. Seluruh peserta menyepakati bahwa RDTR ini harus
menjadi dokumen visioner yang mampu mengantisipasi perkembangan kota hingga dua
dekade ke depan. Penulis: Bim Editor: GF
03 Okt 2025, 20:24 WIT
Uji Coba ALBN Jayapura–Vanimo Jadi Momentum Baru Konektivitas Perbatasan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyambut dengan penuh optimisme uji coba
layanan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) rute Jayapura–Vanimo (Papua Nugini)
yang resmi dimulai pada 2 Oktober 2025. Kehadiran moda transportasi ini
diyakini bukan hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mampu membuka
ruang-ruang ekonomi baru yang lebih dinamis di kawasan perbatasan Republik
Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG). Penjabat Sekretaris Daerah
Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, menegaskan bahwa kehadiran ALBN merupakan
salah satu terobosan penting dalam memperkuat interaksi sosial, budaya, dan
ekonomi lintas batas. “Angkutan lintas batas ini tidak
hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka peluang usaha,
perdagangan, dan kegiatan ekonomi baru di wilayah perbatasan RI–PNG,” ujarnya
saat menghadiri uji coba armada di Jayapura. Suzana juga memberikan apresiasi
kepada Perum DAMRI yang telah menyiapkan armada dan dukungan teknis sehingga
uji coba berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, kesiapan operator menjadi salah
satu faktor penting dalam memastikan kelancaran pelayanan ALBN ke depan. “Oleh sebab itu kami meminta agar
pelaksanaan ALBN ini disosialisasikan secara luas kepada masyarakat kedua
negara agar berjalan tertib, lancar, dan memberi manfaat nyata,” tambahnya. Sementara itu, Konsul RI di
Vanimo, Tangkuman Alexander, menegaskan dukungan penuh terhadap operasional
ALBN Jayapura–Vanimo. Ia menyebut pihaknya telah menyiapkan fasilitas pendukung
seperti terminal, konter tiket, serta koordinasi dengan otoritas setempat di
Papua Nugini. “Kami berkomitmen memastikan ALBN
Jayapura–Vanimo dapat beroperasi dengan baik dan memberi manfaat langsung bagi
masyarakat kedua negara, terutama di wilayah perbatasan,” tegasnya. Uji coba layanan ALBN dijadwalkan
berlangsung pada 14–16 Oktober 2025 di Terminal Kota Jayapura sebelum resmi
dibuka secara penuh. Pemerintah berharap, dengan adanya transportasi lintas
batas ini, hubungan bilateral Indonesia–PNG semakin erat dan masyarakat di
kawasan perbatasan dapat merasakan manfaat langsung berupa peningkatan akses,
perdagangan, hingga peluang kerja sama di berbagai bidang. Selain itu, Pemprov Papua menilai
keberadaan ALBN akan menjadi tonggak baru dalam upaya pemerataan pembangunan di
kawasan perbatasan. Dengan akses transportasi yang lebih mudah, roda
perekonomian lokal diyakini akan semakin hidup, baik di sisi perdagangan
tradisional maupun dalam mendukung sektor pariwisata lintas negara. Penulis: Jid Editor: GF
03 Okt 2025, 20:20 WIT
Pemprov Papua Tegaskan Urgensi Pengelolaan Sampah
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan bahwa pengelolaan sampah
merupakan isu mendesak yang harus segera ditangani demi menjaga kelestarian
lingkungan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Penegasan ini
disampaikan dalam apel aksi peringatan World Cleanup Day (WCD) Indonesia 2025
yang digelar di Pantai Holtekamp, Jayapura, Senin (30/9/25). Acara tersebut dihadiri oleh
jajaran pemerintah, komunitas lingkungan, mahasiswa, hingga masyarakat umum
yang bersama-sama menyuarakan pentingnya perubahan pola pikir dan tindakan
nyata dalam mengurangi timbunan sampah. Staf Ahli Gubernur Bidang
Pengembangan Otsus Provinsi Papua, Hosea Murib, dalam kesempatan itu menekankan
bahwa keterlibatan Papua dalam WCD 2025 adalah bagian dari aksi global yang
telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2018, dan kini diikuti
lebih dari 180 negara di seluruh dunia. “Partisipasi Papua menunjukkan
bahwa kita tidak bisa tinggal diam menghadapi masalah sampah. Ini bukan hanya
isu lokal, tetapi isu global yang menyangkut keberlanjutan bumi yang kita
tinggali,” ujar Hosea. Dalam sambutannya yang dibacakan
oleh Hosea, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa
keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam gerakan ini sejalan dengan target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yakni tercapainya 100
persen pengelolaan sampah pada tahun 2029. Agus Fatoni menegaskan bahwa WCD
harus menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola sampah, tidak
hanya sebatas kegiatan simbolis tahunan, tetapi juga berlanjut dalam bentuk
kebijakan dan program nyata. Sebagai tindak lanjut, Fatoni
mengimbau seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Papua agar menginisiasi kerja
bakti massal sepanjang bulan Oktober 2025. Langkah ini diharapkan menjadi
bentuk partisipasi nyata Indonesia dalam WCD sekaligus memupuk kesadaran
masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. “Seluruh kepala daerah dan
jajaran teknis menjadikan momen WCD sebagai titik balik pembenahan tata kelola
persampahan di daerah masing-masing. Ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi
untuk masa depan lingkungan dan generasi mendatang,” tegasnya. Pemprov Papua berharap bahwa
dengan adanya kolaborasi pemerintah, komunitas, dan masyarakat, masalah
persampahan dapat diatasi lebih sistematis. Pengelolaan sampah yang baik juga
diyakini mampu mendorong potensi ekonomi sirkular, membuka peluang usaha baru,
dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Papua. Dengan semangat WCD, Papua ingin
menegaskan diri sebagai daerah yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam,
tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan
hidup. Penulis: Jid Editor: GF
03 Okt 2025, 20:10 WIT
Pj Ketua TP PKK Papua Tyas Fatoni Kunjungi Panti Asuhan Pembawa Terang
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Suasana penuh kehangatan dan keceriaan terasa saat Penjabat (Pj) Ketua Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Papua, Tyas
A. Fatoni, bersama jajaran pengurus PKK Provinsi Papua mengunjungi Panti Asuhan
Pembawa Terang (Peter) Holtekamp, Sabtu (27/09/25). Kunjungan ini bukan hanya sekadar
agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk nyata kepedulian TP PKK Papua dalam
mendukung tumbuh kembang anak-anak, khususnya mereka yang tinggal di panti
asuhan. Dalam kesempatan itu, Tyas Fatoni
menyampaikan pesan penuh motivasi kepada anak-anak panti. Ia menekankan
pentingnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam hidup. “Mama titip pesan untuk tetap
semangat belajarnya. Utamakan pendidikan agar ke depan bisa meraih cita-cita
dan menjadi orang sukses. Pendidikan itu nomor satu. Kalau kita tidak pintar,
kita akan kalah,” ujar Tyas, disambut antusias anak-anak. Pesan tersebut menjadi dorongan
moral agar anak-anak Papua memiliki keyakinan kuat bahwa pendidikan adalah
jalan untuk membuka kesempatan dan meraih masa depan yang lebih baik. Tidak hanya memberi motivasi, TP
PKK Papua juga membawa berbagai bantuan, mulai dari buku cerita, sembako,
perlengkapan mandi, susu, hingga camilan sehat. Bantuan ini diharapkan dapat
meringankan kebutuhan harian sekaligus memberi kebahagiaan bagi anak-anak. Kegiatan kunjungan pun diwarnai
dengan suasana penuh kegembiraan. Anak-anak diajak membaca dongeng bersama,
mengikuti edukasi kebersihan, hingga bernyanyi dengan iringan gitar. Canda tawa
memenuhi ruangan sederhana itu, menggambarkan ikatan kasih sayang yang terjalin
antara TP PKK Papua dan anak-anak panti. Renata, salah satu penghuni panti
yang kini tengah menempuh pendidikan di IPB, menyampaikan rasa syukur atas
perhatian yang diberikan. “Kami sangat senang dan berterima
kasih atas kunjungan ini. Semoga semakin banyak anak-anak Papua yang bisa
merasakan pemerataan akses pendidikan dan mendapatkan kesempatan untuk maju,”
ujarnya penuh harap. TP PKK Papua berkomitmen
menjadikan kunjungan sosial seperti ini sebagai bagian penting dari program
kerja, tidak hanya sekadar memberi bantuan, tetapi juga memberikan motivasi,
semangat, dan nilai positif kepada anak-anak Papua. “PKK hadir untuk berbagi
sukacita, membangun kebersamaan, dan meneguhkan harapan. Anak-anak ini adalah
generasi penerus bangsa yang harus kita dukung,” tegas Tyas. Penulis: Jid Editor: GF
03 Okt 2025, 20:02 WIT
Pemprov Papua dan Konsulat RI di Vanimo Matangkan Border Trade Fair 2025
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Konsulat Republik Indonesia (RI) di
Vanimo, Papua Nugini (PNG), terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Border
Trade Fair (BTF) 2025 yang akan digelar pada 9–11 Oktober 2025 di Zona Netral
Wutung, perbatasan RI–PNG. Kegiatan tahunan ini
diproyeksikan menjadi momentum penting dalam menggerakkan perekonomian
masyarakat di kawasan perbatasan, sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua
negara, khususnya di bidang perdagangan, pariwisata, dan budaya. Penjabat Sekretaris Daerah
(Setda) Provinsi Papua, Suzana Wanggai, menegaskan bahwa BTF bukan sekadar
ajang pameran dagang, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat
diplomasi ekonomi dan sosial masyarakat lintas batas. “Border Trade Fair menjadi wadah
mempererat kerja sama. Komunikasi lintas sektor akan terus kami bangun agar
kegiatan ini berjalan lancar dan sukses,” ujar Suzana dalam pertemuan
koordinasi persiapan BTF, Kamis (02/10/25). Pertemuan tersebut turut
melibatkan berbagai unsur pemerintah dari kedua negara, mulai dari sektor pariwisata,
kebudayaan, keamanan, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga sejumlah pelaku
usaha lokal dan UMKM. Sementara itu, Konsul RI di
Vanimo, Tangkuman Alexander, menjelaskan bahwa BTF 2025 akan menghadirkan
konsep yang lebih komprehensif. Selain pameran perdagangan, acara juga akan
menggelar forum business matching antara pelaku usaha Indonesia dan PNG, dengan
fokus pada UMKM dan produk unggulan daerah. “Selain itu, kegiatan tersebut
akan diwarnai dengan penandatanganan sejumlah kerja sama strategis, khususnya
di bidang kesehatan dan sektor lainnya. Harapannya, BTF tidak hanya sukses
sebagai pameran, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi
kawasan perbatasan,” ungkap Tangkuman. Border Trade Fair 2025 juga
dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat hubungan dagang, budaya,
dan sosial antara masyarakat Indonesia dan Papua Nugini. Melalui kegiatan ini,
diharapkan terbuka lebih banyak peluang kerja sama bilateral yang berdampak
langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pemprov Papua optimistis ajang
ini akan menjadi etalase ekonomi kreatif dan budaya lokal, sekaligus memperluas
jejaring kerja sama antar-pelaku usaha lintas negara. Penulis: Jid Editor: GF
03 Okt 2025, 18:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
