Papuanewsonline.com

BREAKING NEWS

Mimika Juara Paritrana Award 2025, Perda Jaminan Sosial Jadi Kuncinya Sidak Harga Beras, Pj Gubernur Papua Ambil Langkah Jaga Stabilitas Pangan Pj Gubernur Papua Ajak Warga Jaga Kedamaian Pasca-PSU Sekjen Kemhan RI Evaluasi Pembangunan di Lanud Yohanis Kapiyau, Pastikan Tepat Sasaran Sekjen Kemhan RI Tiba di Timika, Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Sambut Penuh Kehormatan Mimika ‘Go Digital’! Ratusan Pelaku Usaha Antusias Ikuti Sosialisasi OSS Berbasis Risiko Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali DPRK dan Pemda Bahas APBD Perubahan 2025 di Bali, Disahkan di Timika Rp.6,8 Triliun Jaringan Hilang Total di Mimika, Warga Serbu Kafe Demi Starlink APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah

BERITA Politik & Pemerintahan Homepage

Mimika Juara Paritrana Award 2025, Perda Jaminan Sosial Jadi Kuncinya Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika kembali menorehkan sejarah gemilang dengan berhasil meraih peringkat pertama Paritrana Award 2025 tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Tengah. Penghargaan bergengsi di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, kepada Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam acara penganugerahan yang berlangsung khidmat di Timika, Kamis (21/8/2025). Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja terus konsisten, bahkan membawa Mimika menjadi salah satu daerah dengan inovasi terbaik di Indonesia. Paritrana Award 2025 bukanlah prestasi pertama bagi Mimika. Tahun sebelumnya, Mimika bahkan mencatatkan diri sebagai kabupaten dengan cakupan perlindungan terbaik di tingkat nasional untuk zona Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Capaian ini menunjukkan bahwa Mimika tidak sekadar mengejar penghargaan, melainkan benar-benar menjalankan kebijakan berkelanjutan yang berpihak pada pekerja, khususnya pekerja rentan. Kesuksesan Mimika dalam ajang ini tidak lepas dari kerja nyata dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial. Data menunjukkan, 1.424 tenaga honorer OPD hingga tingkat kecamatan, 409 guru honorer, 4.852 penyelenggara Pemilu, serta 2.500 aparat desa dan RT/RW telah masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini menjadi bukti kuat bahwa Pemkab Mimika berusaha keras memastikan tidak ada pekerja yang luput dari perlindungan sosial, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa jaminan sosial adalah kebutuhan semua lapisan pekerja, bukan hanya milik Aparatur Sipil Negara (ASN). “Harus dikampanyekan ke rakyat bahwa tidak harus jadi pegawai negeri untuk mendapat pensiun. Kalau bisa kerja di swasta dan punya jaminan sosial, masa depan itu ada,” ujar Nawipa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, BPJS, dan dunia usaha untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat Papua. Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pemkab Mimika aktif mendorong perusahaan untuk melibatkan pekerja, terutama Orang Asli Papua (OAP), dalam program perlindungan sosial melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). “Kami juga memberikan penghargaan setiap tahun kepada perusahaan dan pelaku usaha yang berkomitmen melindungi pekerjanya. Harapannya, semua pekerja, terutama OAP, bisa ter-cover jaminan sosial,” tegas Rettob. Bahkan, Pemkab Mimika membuat aturan wajib bahwa setiap kegiatan resmi daerah, termasuk panitia HUT RI, harus memasukkan pekerja dalam perlindungan BPJS. Lebih jauh, Bupati Rettob menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari adanya Peraturan Daerah (Perda) Jaminan Sosial, yang digagas sejak ia menjabat sebagai Wakil Bupati tahun 2019–2020. “Perda ini wajib dijalankan baik oleh pemerintah maupun swasta, agar semua pekerja, pegawai, dan masyarakat mendapat perlindungan yang layak,” ungkapnya. Dengan adanya Perda ini, Mimika kini tercatat sebagai salah satu dari 10 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki regulasi khusus tentang jaminan sosial, yang kemudian mengantarkan Mimika meraih Paritrana Award tingkat nasional. Capaian Mimika ini dinilai sebagai model keberhasilan yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Papua maupun Indonesia Timur. Dengan strategi yang jelas, dukungan regulasi, serta komitmen kuat dari pemimpin daerah, Mimika mampu membuktikan bahwa jaminan sosial bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi negara bagi rakyatnya. Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 19:53 WIT

Sidak Harga Beras, Pj Gubernur Papua Ambil Langkah Jaga Stabilitas Pangan Papuanewsonline.com, Jayapura – Isu kenaikan harga beras di sejumlah daerah di Indonesia juga ikut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan gudang beras di Kota Jayapura, Jumat (22/8/2025). Langkah ini dilakukan untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Papua. Dalam sidaknya, Fatoni menemukan fakta menarik. Sejumlah retail modern masih menjual beras dengan harga lama karena stok lama masih tersedia. Namun, di beberapa titik penjualan, terutama di pasar tradisional, harga beras mengalami kenaikan antara Rp2.000–Rp3.000 per kilogram. Menyikapi hal tersebut, Fatoni menekankan bahwa kunci pengendalian harga ada pada kelancaran distribusi. “Yang terpenting adalah stok tetap mengalir dari gudang ke pasar. Kalau stok lancar, harga bisa kita jaga agar tetap stabil,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Fatoni juga mengungkapkan kondisi ketersediaan pangan di Papua. Ia menyebutkan bahwa stok beras di Gudang Bulog Papua mencapai 10.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama empat bulan ke depan. Tak hanya itu, masih ada tambahan pasokan berupa 75 ton beras dari gudang swasta serta 300 ton yang saat ini berada di Pelabuhan Jayapura dan siap didistribusikan. “Dengan stok yang ada, masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap tersedia,” ujar Fatoni. Lebih lanjut, Fatoni menegaskan bahwa Pemprov Papua akan memperketat pengawasan distribusi beras dengan melibatkan Bulog, OPD terkait, hingga pihak swasta. Tujuannya, agar tidak ada hambatan dalam pendistribusian dari gudang ke pasar serta untuk menekan potensi permainan harga oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan skema intervensi pasar jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar. Di akhir sidaknya, Fatoni mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu kelangkaan pangan dan tidak melakukan aksi borong yang justru bisa memperburuk keadaan. “Pemerintah akan terus mengawal dan memastikan harga pangan terkendali. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, karena stok beras kita aman,” pungkasnya. Dengan langkah antisipatif ini, pemerintah daerah berharap stabilitas pangan di Papua tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah situasi fluktuasi harga pangan nasional. Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 19:10 WIT

Pj Gubernur Papua Ajak Warga Jaga Kedamaian Pasca-PSU Papuanewsonline.com, Jayapura – Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua, suasana politik di Bumi Cenderawasih memasuki fase krusial. Menyikapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian, persaudaraan, dan persatuan demi stabilitas Papua. Dalam keterangan persnya di Jayapura, Jumat (22/8/2025), Fatoni didampingi sejumlah tokoh masyarakat, agama, adat, serta pemuda Papua. Mereka bersama-sama menegaskan pentingnya sikap dewasa dan kedewasaan politik seluruh elemen masyarakat setelah melewati proses demokrasi yang melelahkan. Agus Fatoni menegaskan bahwa demokrasi sejati bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. “Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi persaudaraan, dan menghormati hukum. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang bisa memecah belah kita,” tegas Fatoni di hadapan awak media. Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk merusak kerukunan yang sudah terjalin. Justru, momentum pasca-PSU ini harus dijadikan ajang memperkuat solidaritas antarwarga. Pj Gubernur juga mengingatkan bahwa perjalanan demokrasi Papua masih berlanjut. Setelah pleno penetapan hasil PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). “Apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik untuk Papua. Mari kita hormati keputusan MK dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya. Menurut Fatoni, menjaga kedamaian selama menunggu putusan MK adalah wujud kedewasaan politik sekaligus kontribusi nyata masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Papua. Seruan Fatoni mendapat dukungan luas dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat menekankan bahwa budaya Papua selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan rekonsiliasi. Tokoh agama pun menyerukan doa bersama lintas gereja dan masjid agar Papua tetap dalam suasana damai. Sementara itu, para pemuda menegaskan komitmennya untuk tidak terprovokasi serta terus menjadi motor penggerak kedamaian di tengah masyarakat. Lebih jauh, Fatoni berharap seluruh masyarakat dapat melihat PSU bukan sebagai ajang perpecahan, melainkan sebagai bukti kedewasaan demokrasi Papua di mata nasional maupun internasional. “Jika kita bisa menjaga kedamaian, itu artinya kita sudah menang lebih dulu. Menang bukan hanya karena politik, tapi karena kita bisa merawat Papua agar tetap maju dan damai,” pungkasnya. Dengan semangat persatuan ini, Papua diharapkan mampu melewati fase politik pasca-PSU dengan tenang, tanpa gejolak, dan tetap fokus pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 19:02 WIT

Sekjen Kemhan RI Evaluasi Pembangunan di Lanud Yohanis Kapiyau, Pastikan Tepat Sasaran Papuanewsonline.com, Mimika – Komandan Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, dalam kunjungan kerja ke Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua Tengah, Jumat (22/8/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) pembangunan fasilitas pertahanan, memastikan seluruh proyek yang berjalan di Lanud YKU tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu. Agenda kunjungan diawali dengan peninjauan progres pembangunan Base Operation (Baseops) Lanud Yohanis Kapiyau. Di lokasi tersebut, Sekjen Kemhan RI menerima paparan detail dari tim pelaksana proyek mengenai tahapan pembangunan, capaian pekerjaan, serta target penyelesaian. Setelah itu, rombongan bergerak ke area pembangunan Mess Terpadu, yang dirancang untuk menjadi fasilitas penunjang kesejahteraan sekaligus efisiensi penempatan personel TNI AU di Lanud YKU. Menurut Danlanud YKU, pembangunan kedua fasilitas ini merupakan bagian penting dari peningkatan sarana prasarana Lanud, mengingat Timika memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang kawasan timur Indonesia. “Baseops dan Mess Terpadu ini akan menjadi tulang punggung kesiapan operasional Lanud Yohanis Kapiyau. Dengan fasilitas yang lebih memadai, Lanud dapat bergerak lebih cepat dan responsif terhadap berbagai tantangan di wilayah Papua,” jelas Kolonel Asri Efendi Rangkuti. Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap proyek-proyek strategis Kementerian Pertahanan. Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas pertahanan tidak boleh hanya selesai secara fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kemampuan pertahanan negara. “Kami hadir langsung untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan negara dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pembangunan harus tepat sasaran, efisien, dan berkualitas sehingga benar-benar mendukung kesiapan pertahanan, khususnya di wilayah Papua,” tegas Sekjen Kemhan RI. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pembangunan di Lanud YKU juga menjadi bagian dari strategi besar pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan timur, yang kerap menghadapi tantangan geografis sekaligus strategis. Selain fokus pada infrastruktur, kunjungan ini juga membawa pesan moral bagi seluruh prajurit TNI AU yang bertugas di Lanud YKU. Kehadiran pejabat tinggi negara menjadi dorongan motivasi bagi personel untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme. “Ini bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang membangun semangat dan moril prajurit agar semakin siap mengemban tugas negara,” tambah Danlanud YKU. Dengan adanya pengawasan langsung ini, diharapkan setiap proyek di Lanud Yohanis Kapiyau dapat diselesaikan sesuai jadwal, memberikan dukungan penuh bagi operasional TNI AU, serta memperkuat peran strategis Papua sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia. Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 18:57 WIT

Sekjen Kemhan RI Tiba di Timika, Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Sambut Penuh Kehormatan Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana hangat penuh kehormatan terasa di Bandara Mozes Kilangin, Timika, saat Komandan Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, menyambut langsung kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, beserta rombongan, Kamis (21/8/2025). Penyambutan ini dilakukan dengan penuh kehormatan militer, sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan pejabat tinggi negara di wilayah Papua Tengah. Rombongan Sekjen Kemhan RI tiba menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sebelum melanjutkan agenda penting di Kabupaten Mimika. Kunjungan kerja Letjen TNI Tri Budi Utomo ke Timika bukan sekadar agenda seremonial. Kehadirannya bertujuan untuk meninjau aspek strategis pertahanan dan keamanan, termasuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan jajaran TNI yang bertugas di Papua Tengah. Selain itu, agenda kunjungan ini juga melibatkan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, guna memastikan sinergi dalam menjaga stabilitas wilayah, yang tidak hanya penting dari sisi pertahanan negara, tetapi juga menyangkut keamanan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti menegaskan kesiapan Lanud YKU untuk mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan Sekjen Kemhan RI selama berada di Timika. “Kami siap memberikan dukungan penuh dan memastikan seluruh agenda kunjungan Bapak Sekjen Kemhan berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan protokoler yang berlaku,” tegas Danlanud YKU. Kunjungan Sekjen Kemhan RI ini dinilai memiliki arti penting dalam upaya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Dengan kondisi geografis Papua yang strategis sekaligus penuh tantangan, kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan, stabilitas keamanan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain aspek militer, kunjungan ini diharapkan juga memberi dorongan terhadap iklim pembangunan di Mimika, mengingat keamanan yang kondusif menjadi salah satu syarat utama bagi masuknya investasi serta keberlangsungan program pemerintah daerah. Penyambutan yang berlangsung aman dan tertib di Bandara Mozes Kilangin mencerminkan profesionalisme Lanud Yohanis Kapiyau dalam menjalankan tugas-tugas protokoler dan operasional. Momen ini juga menjadi bukti nyata kesiapan TNI AU dalam menjaga wilayah udara serta memastikan bahwa setiap kunjungan pejabat tinggi negara berjalan dengan standar keamanan terbaik. Diharapkan, kunjungan Letjen TNI Tri Budi Utomo dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta menghasilkan keputusan strategis yang memberi dampak positif bagi pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Penulis : Corri Editor : GF 23 Agu 2025, 18:35 WIT

Mimika ‘Go Digital’! Ratusan Pelaku Usaha Antusias Ikuti Sosialisasi OSS Berbasis Risiko Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika semakin serius mendorong transformasi digital dalam dunia usaha. Sebanyak 200 pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi hadir dan mengikuti Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika. Acara ini berlangsung meriah di Hotel Grand Tembaga, Kamis (21/8/2025), dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu. Suasana pembukaan terasa semakin semangat ketika ditandai dengan bunyi tifa yang dipukul bersama-sama, simbol semangat gotong royong menuju era baru kemudahan berusaha di Mimika. Dalam sambutannya, Frans Kambu menegaskan bahwa penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan mempercepat proses perizinan, sehingga para pelaku usaha tidak lagi terbebani prosedur rumit. “Pelaku usaha perlu memahami bahwa dalam OSS RBA terdapat tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan berdasarkan tingkat risiko tersebut. Dengan begitu, proses perizinan menjadi lebih jelas, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Frans Kambu. OSS RBA juga memungkinkan seluruh perizinan usaha diintegrasikan ke dalam satu sistem resmi pemerintah. Hal ini tidak hanya memberi legalitas sah bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi mereka di mata hukum, sehingga potensi konflik izin maupun sengketa lokasi bisa diminimalisir. Sosialisasi ini diikuti dengan penuh antusias oleh ratusan pelaku usaha lokal, mulai dari sektor UMKM, perdagangan, perikanan, konstruksi, hingga jasa. Banyak peserta yang sebelumnya mengaku masih bingung dengan prosedur OSS merasa lebih tercerahkan setelah mendapat penjelasan detail dari narasumber. Frans Kambu menekankan bahwa sistem OSS RBA bukan hanya memudahkan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor. “Dengan sistem ini, investor akan lebih yakin menanamkan modalnya karena prosedur perizinan lebih sederhana, terukur, dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan lebih efektif, memastikan para pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku sesuai tingkat risikonya. Pemerintah Kabupaten Mimika berharap implementasi OSS RBA menjadi titik awal terbentuknya iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan sistem ini, setiap pelaku usaha—baik skala kecil maupun besar dapat mengembangkan bisnisnya tanpa terhambat urusan administrasi. DPMPTSP Mimika juga berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis, serta membuka akses informasi agar sistem OSS RBA bisa diimplementasikan secara maksimal di daerah. Sosialisasi ini bukan hanya sekadar forum penjelasan, melainkan juga momentum penting untuk meneguhkan komitmen Mimika dalam mendukung dunia usaha lokal menuju era digital yang lebih modern, transparan, dan kompetitif. Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 18:33 WIT

Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali Papuanewsonline.com,Timika- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Primus Natikapereyau tutup mulut dan tidak mau berkomentar tentang urgensi pembahasan APBD-P Mimika tahun 2025 di Bali.Media ini berupaya melakukan konfirmasi kepada ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau tentang urgensi pembahasan APBD-P Mimika di Bali, namun tidak ditanggapi.Hal ini menimbulkan spekukasi Diduga karena banyak disusupi anggaran siluman dalam APBD Perubahan tahun 2025, sehingga ketua DPRK Primus Natikapereyau tidak mau berkomentar.Diketahui usai dibahas di Bali, DPRK Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 6,8 triliun.Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).Sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lose kontack dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika. " Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas APBD-P di Bali dengan keluarkan anggaran miliaran rupiah, kemudian mereka kembali dan sahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika." Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran." Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Cori) 23 Agu 2025, 13:35 WIT

DPRK dan Pemda Bahas APBD Perubahan 2025 di Bali, Disahkan di Timika Rp.6,8 Triliun Papuanewsonline.com,Timika- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,8 triliun. Keputusan itu diambil usai delapan fraksi DPRK Mimika menyatakan setuju dalam rapat paripurna IV masa sidang III yang berlangsung di Gedung DPRK Mimika, Jumat (22/8/2025).Delapan fraksi yang menyetujui yakni Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus. Pandangan akhir fraksi disampaikan masing-masing oleh H. Iwan Anwar (Golkar), Benyamin Sarira (PKB), Adrian Andhika Thie (PDIP), Dessy Putrika Rosa Rante (Demokrat), Elinus B. Mom (Gerindra), Hj. Rampeani Rachman (Eme Neme Yauware), serta Abrian Katagame (Rakyat Bersatu dan Kelompok Khusus).Diketahui sebelum pengesahan APBD Perubahan, semua anggota DPRK Mimika dipimpin ketua DPRK Primus Natikapereyau dan seluruh OPD dipimpin Bupati Mimika Johanes Rettob berangkat ke Bali melakukan pembahasan APBD perubahan 2025 di sana, sekitar hampir 3 Minggu di Hotel mewah di Bali.Pembahasan APBD diluar Kabupaten Mimika merupakan lost kontak dari pengawasan masyarakat, sehingga diduga banyak anggaran siluman dalam APBD Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Mimika.Giyan Trika Pongbangka salah satu mahasiswa di Timika menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mimika tahun 2025 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika di Bali, dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik Mimika karena tidak ada pengawasan.Giyan mengatakan pembahasan APBD-P Mimika di Bali sebagai praktik yang tidak patut dilakukan, karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah Kabupaten Mimika. " Kebijakan Pemerintah pusat, langsung dari Presiden Prabowo Subianto tentang efesiensi anggaran, tapi di Kabupaten ini aneh, malah bahas di Bali, lalu kembali dan disahkan di Timika," ujar Giyan di Timika, Sabtu (23/8/2025).Giyan menyatakan seharusnya pembahasan APBD-P dilaksanakn di Timika sehingga ada partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Mimika." Apa urgensinya bahas APBD-P di Bali dan disahkan di Timika, kenapa tidak dibahas di Timika dan disahkan di Timika," sorot Giyan.Giyan menjelaskan pembahasan APBD-P Mimika Tahun 2025 di Bali merupakan pemborosan anggaran." Ini bagian dari Pemborosan anggaran, dimana penggunaan dana secara tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sesuai kebutuhan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," Pungkasnya.(Quri) 23 Agu 2025, 12:56 WIT

APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025) berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. Dalam forum terhormat itu, delapan fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah, sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti. Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah pembangunan daerah. Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik. Namun, di balik apresiasi itu, fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira, menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKB berharap target pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante, tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak menyentuh kepentingan rakyat. “Fraksi Demokrat menolak anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi OAP.Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai belum digarap maksimal.Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sikap fraksi-fraksi ini memberi pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Kekompakan memberi apresiasi dan catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki hal-hal yang belum maksimal. APBD-P 2025 akan menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah bersama. Diharapkan, melalui sinergi eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek. Penulis : Jidan Editor : GF 22 Agu 2025, 13:22 WIT

Berita utama

Diduga Ada Anggaran Siluman, Ketua DPRK Mimika Tutup Mulut Tentang Urgensi Bahas APBD-P di Bali 23 Agu 2025, 13:35 WIT

DPRK dan Pemda Bahas APBD Perubahan 2025 di Bali, Disahkan di Timika Rp.6,8 Triliun 23 Agu 2025, 12:56 WIT

JPU Kejari Mimika Tuntut Aipda Mesak Kromsian 18 Tahun Penjara 14 Agu 2025, 12:43 WIT

Polisi Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu, Tiga Kurir Internasional Ditangkap 29 Jul 2025, 13:48 WIT

Tukang Ojek Diserang OTK, Satgas Ops Damai Cartenz Lakukan Penyelidikan 28 Jul 2025, 09:19 WIT

Berita Terbaru

Mimika Juara Paritrana Award 2025, Perda Jaminan Sosial Jadi Kuncinya 23 Agu 2025, 19:53 WIT

Sidak Harga Beras, Pj Gubernur Papua Ambil Langkah Jaga Stabilitas Pangan 23 Agu 2025, 19:10 WIT

Pj Gubernur Papua Ajak Warga Jaga Kedamaian Pasca-PSU 23 Agu 2025, 19:02 WIT

Sekjen Kemhan RI Evaluasi Pembangunan di Lanud Yohanis Kapiyau, Pastikan Tepat Sasaran 23 Agu 2025, 18:57 WIT

Sekjen Kemhan RI Tiba di Timika, Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Sambut Penuh Kehormatan 23 Agu 2025, 18:35 WIT

Berita Populer

BPK Temukan Perjalanan Dinas Tipu-Tipu Pada 12 SKPD di Kabupaten Mimika 16 Jul 2025, 11:22 WIT

Ini Sebelas Perjalanan Dinas Fiktif Kadistrik Jita Suto Rontini Yang Ditemukan BPK 18 Jul 2025, 15:06 WIT

Mantan Pj Sekda Mimika Petrus Yumte Habiskan Puluhan Miliar Untuk Perjalanan Dinas Tahun 2024 02 Agu 2025, 14:10 WIT

Tahun 2024, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Timika Habiskan 6,4 Miliar Untuk Perjalanan Dinas 16 Jul 2025, 22:20 WIT

11,7 Miliar Perjalanan Dinas BKPSDM Kabupaten Mimika Bermasalah 18 Jul 2025, 12:05 WIT

Perjalanan Dinas 6,4 Miliar Bermasalah, APH Diminta Periksa Kadisnaker dan Bendahara Kab Mimika 25 Jul 2025, 21:06 WIT

Video terbaru

lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT