DAD Mimika Soroti Minimnya Peluang Kerja OAP

Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Mimika menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang terus menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan pencari kerja lokal. Menurut DAD, berbagai aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan di daerah yang menjadi pusat industri tambang terbesar di Indonesia tersebut.

Berbagai forum, mulai dari rapat dengar pendapat, aksi damai hingga demonstrasi di DPRK Mimika, dinilai memperlihatkan tuntutan yang sama dari masyarakat, yakni adanya keberpihakan yang lebih nyata terhadap tenaga kerja lokal. DAD menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh lagi dianggap sebagai agenda rutin tahunan tanpa solusi yang jelas.

Dalam pernyataan opininya, DAD Mimika menyebut masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana kewibawaan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memastikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut benar-benar memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal.

Menurut DAD, kondisi ini muncul karena di satu sisi perusahaan-perusahaan besar, kontraktor, dan subkontraktor yang beroperasi di lingkungan PT Freeport Indonesia terus melakukan perekrutan tenaga kerja. Namun di sisi lain, jumlah pencari kerja lokal yang belum mendapatkan kesempatan kerja juga terus bertambah dari tahun ke tahun.

"Tentu DAD tidak mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia adalah negara dalam negara. Namun yang dirasakan masyarakat hari ini adalah adanya jarak yang sangat besar antara kebutuhan tenaga kerja lokal dengan mekanisme perekrutan yang berjalan."

DAD juga mempertanyakan sejumlah persoalan yang dinilai perlu dijawab secara terbuka oleh semua pihak. Mulai dari minimnya akses informasi lowongan kerja bagi masyarakat lokal, efektivitas penggunaan dana Otonomi Khusus untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, hingga belum optimalnya sinkronisasi antara kebutuhan industri dengan program pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Di sisi lain, DAD mengakui bahwa pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, berada dalam posisi yang tidak mudah. Pemerintah harus menjawab tuntutan masyarakat sekaligus berhadapan dengan standar industri yang tinggi dan sistem perekrutan perusahaan yang berjalan secara mandiri. Meski demikian, DAD menegaskan masyarakat tidak boleh terus menjadi korban dari ketidaksinkronan tersebut.

DAD Mimika juga menyinggung pelaksanaan Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang baru-baru ini digelar di Timika dan dihadiri enam gubernur serta puluhan kepala daerah se-Tanah Papua. Menurut DAD, semangat "Satu Dalam Enam, Enam Dalam Satu" harus diwujudkan dalam bentuk nyata, terutama melalui peningkatan kesempatan kerja bagi anak-anak Papua. "Bukankah ukuran keberhasilan Otsus bukan hanya banyaknya forum dan rapat yang dilaksanakan, melainkan berapa banyak anak Papua yang bekerja dan hidup sejahtera di atas tanahnya sendiri?"

Sebagai langkah konkret, DAD Mimika menyatakan akan membuka pendataan dan konsolidasi pencari kerja Orang Asli Papua serta masyarakat lokal yang memenuhi persyaratan kerja. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar komunikasi dengan perusahaan-perusahaan kontraktor, subkontraktor, dan mitra usaha di lingkungan PT Freeport Indonesia guna memperjuangkan akses kerja yang lebih luas. DAD menegaskan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat, karena "Papua tidak membutuhkan lebih banyak janji. Papua membutuhkan lebih banyak kesempatan kerja. Papua tidak membutuhkan lebih banyak slogan. Papua membutuhkan keberpihakan yang nyata. Dan keberhasilan Otsus akan dinilai dari seberapa banyak anak Papua yang bekerja, bukan dari seberapa banyak rapat yang diselenggarakan." (GF)