Gubernur Nawipa Soroti Pemotongan Dana Otsus: Kontribusi Freeport Besar, tapi Anggaran Menurun
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyoroti penurunan alokasi dana Otonomi Khusus yang dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang
Papuanewsonline.com - 11 Mei 2026, 21:26 WIT
Papuanewsonline.com/ Ekonomi
Papuanewsonline.com, Timika – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, mengangkat isu krusial terkait penurunan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai bertentangan dengan amanat undang-undang. Dalam forum strategis pembangunan, Senin (11/5/2026), ia menegaskan pandangan pemerintah pusat sering kali keliru, menganggap persoalan Papua selesai hanya karena sudah menerima anggaran besar.
“Di Jakarta dikatakan sudah cair
ratusan triliun, namun realitas di lapangan jauh berbeda. Kebijakan sering kali
tidak sinkron dengan kondisi nyata,” tegasnya.
Ia memaparkan data penurunan yang signifikan: Papua turun Rp363,5 miliar (2025–2026), sedangkan Papua Barat mengalami penurunan berturut-turut, mencapai Rp476 miliar pada periode sama. Ironisnya, PT Freeport Indonesia tercatat menyumbang sekitar Rp95 triliun ke kas negara tahun 2025, namun justru diiringi pemotongan anggaran daerah.

“Ketika pembangunan tidak maksimal, kita yang dituduh gagal.
Padahal sumber daya besar disumbangkan, tapi dana untuk pembangunan rakyat
justru dikurangi,” ungkapnya.
Selain anggaran, ia menyoroti ketimpangan prioritas
pembangunan. Di Daerah Otonomi Baru (DOB), alokasi APBN lebih banyak digunakan
untuk gedung kantor pemerintahan, sementara kebutuhan dasar kesehatan dan
pendidikan diabaikan.
Akses perguruan tinggi pun masih terpusat di pesisir,
meninggalkan wilayah pedalaman tertinggal.
Ia juga mengingatkan program nasional seperti Makan Bergizi
Gratis tidak bisa diterapkan seragam, melainkan harus disesuaikan dan
melibatkan unsur lokal seperti gereja serta komunitas agar efektif.
“Pembangunan Papua butuh strategi khusus, bukan sekadar
aturan administrasi standar,” ujar Nawipa.
Ia berharap
pemerintah pusat lebih peka dan memulihkan alokasi dana sesuai aturan agar
kekayaan alam benar-benar kembali untuk kesejahteraan warga.
“Terima kasih telah mendengarkan suara kami. Semoga
perhatian ini membawa perubahan nyata, keadilan anggaran, dan kemajuan merata
bagi seluruh masyarakat Papua,” ucapnya penuh harap.
Penulis: Jid
Editor: GF