Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kawal Ketat Seleksi Taruna Akpol, Wakapolri: Teknologi Kedokteran Terbaru Perkuat Akurasi Rekrutmen
Papuanewsonline.com, Semarang – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengawasi langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat (Panitia Pusat/Panpus) Penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang.Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si.Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang semakin akurat, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based).Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik diikuti oleh 409 calon taruna dan taruni dari total 410 peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat (Panpus). Satu calon peserta mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Seluruh peserta menjalani pemeriksaan melalui 12 stasiun spesialistik, meliputi pemeriksaan mata (visus dan buta warna), Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah/fisik, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru yang digunakan Pusdokkes Polri untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni. Salah satunya adalah penggunaan Heart Rate Variability (HRV) untuk menganalisis irama dan ketahanan jantung peserta secara lebih komprehensif. Wakapolri menginstruksikan agar pemeriksaan jantung tidak hanya dilakukan dalam kondisi istirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik sehingga kemampuan jantung dalam menghadapi beban fisik dan tekanan selama pendidikan dapat dievaluasi secara lebih akurat.Selain itu, Wakapolri meninjau penggunaan alat Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital untuk mengukur kepadatan massa tulang calon taruna dan taruni. Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif dalam mendeteksi secara dini kerentanan patah tulang maupun cedera muskuloskeletal. Arahan tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap sejumlah insiden cedera yang pernah terjadi selama proses pendidikan, sehingga hasil pemeriksaan kepadatan tulang dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti pendidikan kepolisian.Wakapolri juga meninjau pemeriksaan kapasitas paru melalui VO₂ Max guna memastikan kekuatan fungsi pernapasan dan daya tahan fisik calon taruna dan taruni. Seluruh instrumen kesehatan berbasis digital tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan evidence-based, sehingga setiap peserta yang dinyatakan lulus benar-benar memenuhi standar kesehatan sebagai calon perwira Polri.Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan spesialistik pada seleksi Taruna Akpol kini mengintegrasikan teknologi kedokteran modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis sekaligus kualitas pengambilan keputusan.“Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan klinis konvensional. Melalui pemeriksaan Heart Rate Variability (HRV), tim dokter dapat mengevaluasi respons fisiologis jantung dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban fisik. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) memberikan gambaran objektif mengenai kepadatan tulang untuk mengidentifikasi risiko cedera sejak dini, sedangkan VO₂ Max mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta. Seluruh parameter tersebut dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berbasis bukti ilmiah,” jelas Brigjen Pol. Maha Andikajaya.Selain pemanfaatan teknologi medis modern, Wakapolri menekankan pentingnya pemeriksaan secara ketat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, seperti epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak awal proses seleksi. Wakapolri juga menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara cermat terhadap seluruh kondisi kesehatan yang menjadi persyaratan penerimaan calon taruna dan taruni. Khusus bagi calon taruni, Wakapolri mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan ulang obstetri dan ginekologi (Obgyn) pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh peserta yang memasuki pendidikan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.Lebih lanjut, Wakapolri mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui spesifikasi peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta referensi dari literatur dan jurnal kedokteran terbaru. Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan investasi penting dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang semakin presisi, transparan, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sejak tahap seleksi.Melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rikkes Spesialistik ini, Wakapolri menegaskan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan ilmiah. Pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru tidak hanya meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin modern dan presisi.Penguatan sistem seleksi berbasis evidence-based medicine ini diharapkan mampu menghasilkan calon-calon perwira Polri yang memiliki kesehatan prima, ketahanan fisik yang terukur, serta kesiapan menghadapi tuntutan pendidikan dan dinamika tugas kepolisian di masa depan. Dengan demikian, setiap keputusan kelulusan benar-benar didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sekaligus memperkuat implementasi scientific policing sejak proses seleksi. Melalui rekrutmen yang berkualitas, Polri optimistis akan melahirkan perwira-perwira muda yang sehat, tangguh, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
08 Jul 2026, 21:29 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Apresiasi Transformasi Smart City, Minta Pemkab Mimika Perhatikan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Mimika — Aliansi Pemuda Amungsa (APA) menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika atas komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendorong transformasi Smart City dan penerapan sistem pemerintahan berbasis digital.Ketua Aliansi Pemuda Amungsa (APA), Hellois M. Kemong, mengatakan digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah positif yang dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pemerintahan. Meski demikian, ia berharap implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Mimika.Menurutnya, masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan jaringan internet sehingga masyarakat belum dapat mengakses layanan digital secara optimal. Selain itu, tidak semua warga memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital, termasuk dalam mengurus berbagai dokumen administrasi."Program Smart City merupakan langkah yang baik dan kami mengapresiasi pemerintah daerah. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat di daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan serta masyarakat yang belum memahami penggunaan sistem digital," ujar Hellois dalam pernyataan sikapnya.Ia menegaskan, sikap yang disampaikan bukan untuk menolak ataupun menghambat program pemerintah, melainkan sebagai masukan agar transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan tidak menyulitkan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua yang tinggal di wilayah terpencil.Hellois juga meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tetap menyediakan alternatif pelayanan secara langsung atau manual selama masa transisi menuju sistem digital sepenuhnya. Dengan demikian, masyarakat yang belum memiliki akses internet maupun kemampuan menggunakan teknologi tetap dapat memperoleh pelayanan publik dengan baik."Kami mendukung program pemerintah, tetapi kami juga berharap pemerintah memikirkan masyarakat yang belum memahami sistem digital. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan pelayanan hanya karena belum mampu mengakses teknologi," katanya.Aliansi Pemuda Amungsa berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kondisi masyarakat sebelum seluruh layanan pemerintahan diterapkan secara penuh melalui sistem digital.Penulis: BimEditor: OF
08 Jul 2026, 21:31 WIT
Semarak Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Cup Road to Kapolri Cup Lahirkan Talenta Terbaik E-Sport
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus menunjukkan transformasi Polri yang adaptif terhadap perkembangan zaman dengan menghadirkan ruang pembinaan bagi generasi muda melalui olahraga elektronik (e-sport). Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, sebanyak 27 tim e-sport terbaik dipastikan siap bertarung pada Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026 "Dream to Become" tingkat Polda sebagai ajang seleksi menuju kompetisi tingkat nasional.Turnamen tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bertujuan melahirkan atlet e-sport berprestasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara Polri, komunitas digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem olahraga elektronik yang sehat, sportif, serta mampu mendorong lahirnya talenta-talenta muda Maluku yang siap bersaing di tingkat nasional.Kesiapan pelaksanaan Kapolda Cup dibahas dalam Rapat Persiapan Kapolri Cup E-Sports 2026 Tingkat Polda yang dipimpin Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., di Ruang Kerja Kabid Humas Polda Maluku, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut dihadiri Ketua Umum E-Sports Indonesia (ESI) Kota Ambon Patrick Rahakbauw, S.H., M.H., Pengurus ESI Kota Ambon Gusye Manuhutu, S.H., serta personel Bidang Humas Polda Maluku yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen.Kapolda Cup merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Kapolri Cup E-Sports 2026 "Dream to Become", sebuah program nasional yang diinisiasi Kapolri sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda melalui kompetisi digital yang positif, kompetitif, dan berorientasi pada prestasi.Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan turnamen ini pun sangat tinggi. Berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi tingkat Polres jajaran Polda Maluku, tercatat 80 tim mendaftarkan diri. Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan persyaratan usia, 77 tim dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 3 tim tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi ketentuan batas usia peserta, yakni 16 hingga 22 tahun.Dari kompetisi tingkat Polres tersebut, sebanyak 27 tim, yang terdiri atas para juara pertama, kedua, dan ketiga, berhasil memastikan diri tampil pada Kapolda Cup Tingkat Polda untuk memperebutkan tiket menuju Kapolri Cup 2026.Tim-tim tersebut merupakan wakil terbaik dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Polres Maluku Tengah, Polres Kepulauan Tanimbar, Polres Buru, Polres Seram Bagian Timur, Polres Seram Bagian Barat, Polres Tual, Polres Kepulauan Aru, dan Polres Maluku Barat Daya. Sementara itu, Polres Maluku Tenggara dan Polres Buru Selatan belum menyelenggarakan turnamen tingkat Polres.Babak Kapolda Cup Tingkat Polda dijadwalkan berlangsung pada 14–15 Juli 2026 di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku. Pada ajang ini, seluruh tim terbaik akan bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus menjadi wakil Provinsi Maluku pada Kapolri Cup E-Sports 2026 Tingkat Nasional.Selanjutnya, para juara dari seluruh Polda di Indonesia akan berlaga pada Kapolri Cup E-Sports 2026 Tingkat Nasional yang akan digelar pada 26–28 Juli 2026 di SMESCO Indonesia, Jakarta. Kompetisi tingkat nasional tersebut memperebutkan total hadiah sebesar Rp500 juta, sekaligus menjadi panggung pembuktian bagi atlet-atlet e-sport terbaik dari seluruh Indonesia.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. mengatakan, Kapolri Cup E-Sports merupakan salah satu wujud transformasi Polri dalam merespons perkembangan teknologi sekaligus membangun kedekatan dengan generasi muda melalui kegiatan yang edukatif dan produktif."Kapolri Cup E-Sports 2026 'Dream to Become' merupakan program nasional yang bertujuan membangun karakter generasi muda melalui aktivitas digital yang positif, kompetitif, dan berprestasi. Polri ingin menghadirkan ruang bagi anak-anak muda untuk menyalurkan bakatnya sekaligus mencetak atlet e-sport yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional," ujar Rositah.Menurutnya, penyelenggaraan Kapolda Cup yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 menunjukkan bahwa Polri terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda."Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya kami isi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kapolda Cup Road to Kapolri Cup menjadi ruang pembinaan generasi muda agar mampu berkembang melalui olahraga digital yang sehat, menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, kerja sama tim, dan semangat berprestasi," jelasnya.Ia mengungkapkan, tingginya animo peserta menjadi indikator bahwa ekosistem e-sport di Maluku berkembang sangat positif dan memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi."Animo masyarakat sangat luar biasa. Sebanyak 80 tim mendaftar dan 77 tim dinyatakan lolos verifikasi. Dari jumlah tersebut, 27 tim terbaik kini siap bertanding pada Kapolda Cup Tingkat Polda pada 14–15 Juli mendatang untuk memperebutkan kesempatan mewakili Maluku di Kapolri Cup Tingkat Nasional yang akan digelar di Jakarta. Ini menjadi bukti bahwa potensi atlet e-sport di Maluku sangat besar dan perlu terus dibina secara berkelanjutan," katanya.Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan turnamen, Polda Maluku juga menggandeng E-Sports Indonesia (ESI) Kota Ambon sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan kompetisi.Ketua Umum ESI Kota Ambon Patrick Rahakbauw, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Maluku yang memberikan ruang pembinaan bagi generasi muda melalui olahraga elektronik."Kami mendukung penuh penyelenggaraan Kapolri Cup E-Sports 2026. Turnamen ini menjadi kesempatan emas untuk menjaring talenta-talenta terbaik Maluku sekaligus memperkuat pembinaan atlet e-sport secara berkelanjutan. Kami berharap wakil Maluku mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional," ujarnya.Melalui penyelenggaraan Kapolda Cup Road to Kapolri Cup 2026 dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80, Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pembinaan generasi muda, memperkuat kolaborasi dengan komunitas digital, serta mendorong lahirnya atlet-atlet e-sport berprestasi yang mampu mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional. Kehadiran turnamen ini juga menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul, kreatif, inovatif, dan berdaya saing di era digital menuju Indonesia Emas 2045.Dengan total hadiah nasional mencapai Rp500 juta, Kapolri Cup E-Sports 2026 diharapkan menjadi salah satu turnamen e-sport terbesar yang diselenggarakan Polri sekaligus membuka jalan bagi lahirnya atlet-atlet muda Indonesia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. PNO-12
08 Jul 2026, 21:07 WIT
Polda Maluku Gandeng OJK Canangkan Program SALAWAKU
Papuanewsonline.com, Ambon – Di tengah meningkatnya ancaman penipuan transaksi keuangan digital (scam), investasi bodong, pinjaman online ilegal hingga pencurian data pribadi yang merugikan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, Polda Maluku bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mengambil langkah strategis dengan mencanangkan Program SALAWAKU (Siaga Lawan Kejahatan Keuangan) sebagai gerakan kolaboratif untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan di era digital.Pencanangan program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan (Scam) kepada seluruh personel Bhabinkamtibmas Polda Maluku, Selasa (7/7/2026), di Lantai 5 Kantor OJK Provinsi Maluku, Ambon.Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Wakabinda Maluku, Direktur Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat Brigjen Pol. Djoko Prihadi, Kepala OJK Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, pimpinan instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, serta seluruh personel Bhabinkamtibmas jajaran Polda Maluku yang mengikuti secara luring maupun daring.Momentum tersebut juga ditandai dengan pencanangan Gerakan SALAWAKU serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) lintas instansi, sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat sinergi dalam mencegah aktivitas keuangan ilegal dan meningkatkan perlindungan masyarakat.Dalam sambutan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. yang dibacakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, ditegaskan bahwa transformasi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun pada saat yang sama juga melahirkan ancaman baru berupa semakin berkembangnya berbagai modus kejahatan keuangan digital.Kapolda menjelaskan bahwa investasi bodong, pinjaman online ilegal, phishing, social engineering, pencurian data pribadi hingga penipuan melalui media sosial menjadi bentuk kejahatan yang terus berkembang dan memanfaatkan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat."Sebagai institusi yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polri dituntut mampu memahami perkembangan kejahatan keuangan digital sehingga dapat melakukan langkah pencegahan maupun penegakan hukum secara efektif," demikian pesan Kapolda Maluku dalam sambutannya.Kapolda menegaskan bahwa sosialisasi tersebut memiliki nilai strategis untuk meningkatkan kapasitas personel Polri dalam mengenali karakteristik aktivitas keuangan ilegal, memahami mekanisme penanganannya, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus meningkatkan kemampuan memberikan edukasi kepada masyarakat.Menurut Kapolda, Bhabinkamtibmas memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas personel Bhabinkamtibmas menjadi langkah penting agar mampu melakukan edukasi, deteksi dini serta pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan hingga ke desa dan kelurahan.Kegiatan tersebut diikuti sekitar 90 peserta secara tatap muka, sementara seluruh personel Bhabinkamtibmas di luar Kota Ambon mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting sehingga materi dapat diterima secara merata di seluruh wilayah hukum Polda Maluku.Lebih lanjut Kapolda menegaskan bahwa SALAWAKU bukan sekadar slogan, melainkan sebuah gerakan bersama yang bertujuan membangun budaya kewaspadaan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperkuat sinergi antarlembaga serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan keuangan."Saya berharap SALAWAKU menjadi gerakan yang hidup di lingkungan Polda Maluku hingga seluruh Polres dan Polsek jajaran, sehingga setiap anggota mampu mengenali berbagai modus aktivitas keuangan ilegal, memberikan edukasi kepada masyarakat, merespons cepat setiap laporan masyarakat, membangun kolaborasi dengan instansi terkait, serta mendukung penegakan hukum secara profesional, transparan dan berkeadilan," tegas Kapolda.Kapolda juga menekankan bahwa keberhasilan memerangi kejahatan keuangan digital tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi erat antara Polri, OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, media dan masyarakat untuk membangun ekosistem keuangan yang aman, sehat dan terpercaya.Selain pencanangan program, kegiatan juga diisi dengan penyampaian materi oleh Direktur Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat Brigjen Pol. Djoko Prihadi serta Panit Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Maluku IPTU Sofia C.E. Alfons, S.H., M.H. Materi yang disampaikan mencakup berbagai modus aktivitas keuangan ilegal, perkembangan kejahatan siber di sektor keuangan, strategi pencegahan, serta langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan transaksi keuangan digital.Melalui kegiatan tersebut, seluruh personel Bhabinkamtibmas memperoleh penguatan pemahaman mengenai karakteristik aktivitas keuangan ilegal, mekanisme penanganannya, tantangan penegakan hukum siber, serta strategi edukasi masyarakat sebagai bagian dari upaya preventif untuk memutus mata rantai kejahatan keuangan digital.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengatakan bahwa Program SALAWAKU merupakan implementasi nyata transformasi Polri Presisi yang mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, kolaboratif dan berbasis literasi digital dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern."Kejahatan keuangan digital berkembang sangat cepat mengikuti kemajuan teknologi. Karena itu, Polri tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan di lapangan. Program SALAWAKU menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat semakin cerdas, waspada, dan tidak mudah menjadi korban penipuan transaksi keuangan digital," ujar Kombes Pol. Rositah.Ia menambahkan, sinergi antara Polda Maluku, OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam memperkuat perlindungan konsumen serta menjaga stabilitas keamanan di ruang digital.Melalui Gerakan SALAWAKU, Polda Maluku berharap seluruh personel Bhabinkamtibmas mampu menjadi agen edukasi di tengah masyarakat sehingga upaya pencegahan terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, phishing, social engineering maupun berbagai bentuk scam lainnya dapat dilakukan secara masif hingga ke tingkat desa dan kelurahan.Dengan pendekatan preventif yang diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, Polda Maluku optimistis kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan keuangan digital akan semakin nyata, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem keuangan nasional yang aman, sehat, terpercaya dan berkelanjutan. PNO-12
08 Jul 2026, 20:54 WIT
Ketegasan Bupati Johannes Rettob Adalah Kepentingan Rakyat
Papuanewsonline.com, Mimika - Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) menilai ketegasan Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam mengevaluasi kinerja pimpinan OPD merupakan langkah yang patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat.Di tengah tantangan kenaikan harga BBM yang berdampak pada biaya konstruksi, distribusi material, dan pelaksanaan proyek pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang cepat, adaptif, dan mampu bekerja dengan solusi. Kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat pelayanan kepada masyarakat.Sebagai organisasi yang mewakili aspirasi pengusaha Orang Asli Papua, APPOAP melihat bahwa pembangunan yang terlambat bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga mengurangi peluang kerja bagi kontraktor lokal, tenaga kerja Papua, pelaku UMKM, serta masyarakat yang menunggu manfaat dari pembangunan.Karena itu, evaluasi terhadap kepala OPD merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.Kami mengajak seluruh OPD untuk menjadikan evaluasi sebagai motivasi meningkatkan kinerja, mempercepat pelaksanaan program, dan membangun budaya kerja yang profesional.Pada akhirnya, yang harus menjadi pemenang adalah masyarakat Mimika.Penulis: JidEditor: OF
08 Jul 2026, 08:45 WIT
Jaga Kemanunggalan, Yonif TP 820/DAAI Gelar Karya Bhakti Bersama Warga Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Demi menjaga kedaulatan negara dan kedekatan dengan rakyat, prajurit Yonif TP 820/DAAI menunjukkan tugas TNI tak hanya soal pertahanan keamanan. Melalui kegiatan Karya Bhakti, mereka hadir menyatu dengan masyarakat, bahu-membahu bekerja gotong royong membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum di wilayah Mimika dan sekitarnya.Semangat kebersamaan terlihat nyata saat para prajurit berbaur erat bersama warga. Mereka bekerja sama membersihkan lingkungan, merawat saluran irigasi, dan menata ruang publik agar bersih serta nyaman digunakan. Kegiatan ini berlandaskan semangat “TNI Manunggal Membangun Desa”, bukan hanya membangun fisik, melainkan mempererat ikatan persaudaraan yang kuat antara aparat dan warga.Komandan Yonif TP 820/DAAI, Letkol Danu Winargo, S.H., menjelaskan Karya Bhakti ini merupakan bagian tugas pembinaan teritorial. “Kami hadir tak hanya menjaga keamanan, tapi juga memberi manfaat nyata bagi kehidupan warga,” ujarnya. Diharapkan kehadiran ini dapat menginspirasi masyarakat untuk saling peduli dan menjaga lingkungan tempat tinggal bersama-sama.Warga setempat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam. “Terima kasih Bapak TNI sudah membantu kami. Semoga silaturahmi ini makin erat dan TNI semakin jaya mengayomi rakyat,” ungkap tokoh masyarakat. Warga berharap kegiatan gotong royong penuh kehangatan ini dapat terus dilakukan secara rutin di masa mendatang.Penulis: JidEditor: OF
08 Jul 2026, 08:42 WIT
Dugaan Korupsi Lahan Perkebunan, Kejari Mimika Sita Uang Rp300 Juta
Papuanewsonline.com, Mimika – Kejaksaan Negeri Mimika resmi menyita uang tunai sebesar Rp300 juta dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini berkaitan dengan proyek pembukaan lahan perkebunan seluas 150 hektare yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024. Dana tersebut dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Mimika.Proses penyitaan dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Selasa (7/7/2026) di Aula Kejari Mimika. Uang senilai Rp300 juta diserahkan oleh pihak yang berinisial M dari PT TPM dan kini diamankan sebagai barang bukti. Kegiatan ini disaksikan langsung Kepala Kejari Mimika, Dr. I Putu Eka Suyantha, serta pejabat terkait dan perwakilan BNI Cabang Timika.Uang sitaan tersebut secara resmi diterima Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mimika, Arthur Fritz Gerald, untuk selanjutnya disimpan di rekening penitipan khusus barang bukti. Langkah ini diambil guna mengamankan aset sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara yang diderita akibat perbuatan yang disidik.Pihak Kejari menegaskan penanganan kasus korupsi tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan, tetapi juga mengutamakan penyelamatan aset negara. Proses penyidikan berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang sah.Penulis: JidEditor: GF
08 Jul 2026, 08:37 WIT
Bambang Pacul: Sesuai Undang-Undang, Penanganan Otsus Papua Adalah Tanggung Jawab Wakil Presiden
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul, menegaskan secara tegas bahwa seluruh urusan dan penyelesaian persoalan di Papua selaku wilayah Otonomi Khusus merupakan tanggung jawab langsung Wakil Presiden. Hal ini disampaikannya saat dimintai tanggapan terkait situasi keamanan dan ketegangan yang kembali memanas di Tanah Papua belakangan ini.“Papua adalah wilayah otonomi khusus, tentu penanganannya pun bersifat khusus. Sesuai aturan yang tertuang dalam undang-undang, kekhususan tersebut menjadikan urusan Papua sebagai tanggung jawab Wakil Presiden,” ujar Bambang di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (7/7/2026). Politisi PDI-P ini menambahkan, berbagai hal terkait kondisi di Papua sebaiknya ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai landasan hukum yang berlaku.Dasar hukum hal ini tercantum jelas dalam Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta dipertegas lewat Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Kedua aturan tersebut menetapkan bahwa Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang mengoordinasikan seluruh kebijakan, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.Bambang juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak terburu-buru memberikan tanggapan atau komentar sepihak terkait perkembangan di Papua. Sikap yang kurang hati-hati dikhawatirkan justru memicu perbedaan pendapat dan perdebatan yang tidak produktif, yang pada akhirnya dapat memperkeruh suasana dan menghambat upaya penyelesaian masalah secara damai.Penulis: JidEditor: OF
08 Jul 2026, 08:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
