Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Komisi IV DPR RI Resmi Bentuk Tim Tinjau Langsung Dampak Tailing Freeport di Mimika
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mencatat dan memutuskan akan membentuk tim khusus guna melakukan peninjauan langsung ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Langkah ini diambil untuk meneliti secara mendalam dugaan dampak pengelolaan limbah tambang atau tailing PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Keputusan penting ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ke-23 yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/26) Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, dihadiri oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah serta perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika. Seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan diterima dan dicatat secara resmi sebagai bahan pertimbangan. Berbagai persoalan yang diangkat meliputi pendangkalan sungai dan wilayah pesisir yang menghambat transportasi warga dan nelayan, kerusakan hutan bakau, hingga hilangnya sumber pangan lokal seperti sagu, ikan, dan kepiting yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga.Dampak buruk ini dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang tinggal di tiga wilayah utama, yaitu Distrik Agimuga, Distrik Jita, dan Distrik Mimika Timur Jauh. Selain kerusakan ekosistem, penurunan kualitas lingkungan juga membawa dampak luas pada kondisi sosial dan ekonomi warga sehari-hari yang tidak bisa lagi bergantung pada alam seperti sebelumnya. Seluruh data dan dokumen pendukung yang diserahkan akan dipelajari secara menyeluruh untuk menjalankan fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat.Komisi IV DPR RI juga mendesak pemerintah serta instansi terkait agar segera bertindak menangani permasalahan ini secara menyeluruh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kunjungan kerja ke lokasi direncanakan sebagai langkah nyata untuk melihat fakta di lapangan secara langsung, sehingga rekomendasi yang diberikan nantinya tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang terdampak.Menutup jalannya rapat, Wakil Ketua Komisi IV, Panggah Susanto, menegaskan komitmen tersebut. “Kami akan membentuk tim yang bergerak dari internal Komisi IV untuk turun meninjau langsung ke lapangan. Hasilnya nanti akan disusun menjadi rekomendasi yang tepat guna dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang,” ujarnya tegas. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian masalah lingkungan yang telah dirasakan masyarakat Mimika sejak lama.Penulis: JidEditor: OF
07 Jul 2026, 08:34 WIT
Kerusakan Ekosistem & Kesenjangan Ekonomi Mimika Disorot di Rapat DPR RI
Papuanewsonline.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal, mengangkat isu serius mengenai dampak luas operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia terhadap kerusakan lingkungan dan mata pencaharian warga di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPR Provinsi Papua Tengah dan perwakilan masyarakat Mimika di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/26) Ia menekankan bahwa aktivitas pertambangan yang semakin dalam telah membebani ekosistem wilayah secara berlebihan.Robert menjelaskan bahwa operasi penambangan kini telah mencapai kedalaman hampir 2.000 meter di bawah permukaan tanah. Setiap harinya, sekitar 240.000 ton material bumi diangkat, di mana sebagian besar sisa pengolahan atau limbah tambang dibuang ke aliran sungai sepanjang 23 hingga 25 kilometer menuju wilayah pesisir. Akibatnya, ekosistem rusak parah, termasuk hilangnya habitat hewan khas seperti kepiting bakau dan labi-labi akibat kerusakan hutan bakau yang menjadi tempat tinggal alaminya.Paparan yang disampaikan juga mengungkapkan fakta mengkhawatirkan terkait area penimbunan limbah tambang ModADA yang kini mencakup luas 23.000 hektare, dengan ketinggian endapan yang bahkan mencapai lebih dari 10 meter di atas permukaan Kota Timika. Kerusakan lingkungan ini berdampak nyata bagi kehidupan warga: aliran sungai berubah, jalur migrasi ikan terputus, hutan sagu hilang, kualitas air tanah menurun drastis, hingga menyebabkan kematian massal ikan dan gangguan kesehatan kulit yang diderita anak-anak serta masyarakat adat.Selain masalah lingkungan, politisi Fraksi Golkar ini juga menyoroti ketimpangan di sektor kelautan. Nelayan tradisional lokal sulit bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar yang berasal dari luar daerah yang beroperasi di perairan Laut Arafura hingga wilayah barat Papua. Sumber daya laut yang melimpah justru dinikmati pihak lain, sementara warga setempat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Robert mendesak agar Komisi IV segera membentuk tim khusus untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi. Tujuannya agar mengetahui fakta sebenarnya di lapangan sebelum menyusun rekomendasi yang tepat sasaran. “Kita harus membagi masalah sesuai kewenangan: lingkungan di Komisi IV, tambang ke Komisi XII, dan infrastruktur ke Komisi V. Langkah ini demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Mimika,” tegasnya.Penulis: JidEditor: OF
07 Jul 2026, 08:30 WIT
Anggota DPR RI Desak Investigasi Independen Kematian Ibu Hamil di Intan Jaya
Papuanewaonline.com, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, meminta pemerintah segera melakukan penyelidikan menyeluruh, independen, dan transparan terkait meninggalnya Melkiana Duwita, seorang ibu hamil delapan bulan yang tewas tertembak di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Kamis (2/7/2026). Tragedi ini merenggut nyawa korban sekaligus janin yang dikandungnya, di lokasi yang tak jauh dari kantor pemerintahan serta pos pasukan keamanan.Mafirion menegaskan peristiwa ini merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dan bukti nyata belum maksimalnya perlindungan negara bagi warga sipil di wilayah konflik. “Peluru menembus dinding rumah dan mengenai kepala korban. Kronologi, pelaku, dan pertanggungjawaban hukum harus terungkap jelas agar keadilan ditegakkan,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/7/2026). Sementara Komando Operasi Habema membantah keterlibatan dan menyatakan tembakan berasal dari kelompok bersenjata.Politisi Fraksi PKB ini memperingatkan, tanpa proses hukum yang jelas dan akuntabel, budaya bebas hukum akan terus berlanjut serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara. Hak hidup dan rasa aman adalah hak mutlak setiap warga negara yang tak boleh dikorbankan. Konflik yang berkepanjangan di Papua telah menimbulkan penderitaan luar biasa, di mana warga sipil menjadi pihak yang paling dirugikan.Perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam situasi konflik, menghadapi ancaman nyawa, kekerasan, hingga hilangnya akses pelayanan dasar. Oleh karena itu, Mafirion mendesak pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil, mengamankan kawasan pemukiman, menjamin akses kesehatan dan bantuan kemanusiaan, serta menyelesaikan akar masalah konflik melalui dialog yang adil dan bermartabat.Penulis: JidEditor: OF
07 Jul 2026, 08:27 WIT
Wujud Kepedulian, Kompi Kesehatan Yonif TP 820/DAAI Gelar Bhakti Kesehatan di Kampung Cendrawasih
Papuanewaonline.com, Mimika – Kompi Kesehatan Batalyon Infanteri Tempur Pengangkut 820/DAAI menggelar kegiatan Bhakti Kesehatan dan edukasi pola hidup sehat bagi warga Kampung Cendrawasih, Kabupaten Mimika. Langkah ini merupakan bukti nyata kepedulian TNI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempererat ikatan persaudaraan di wilayah penugasan.Kegiatan dipimpin langsung oleh Dankikes Yonif TP 820/DAAI, Lettu Ckm Al Iqbal Dinurrahman, S.Farm., Apt. Tim medis memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma serta penyuluhan penting menjaga pola hidup sehat.“Kami hadir bukan hanya menjaga keamanan, tapi memberi manfaat nyata. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” ujarnya.Lettu Al Iqbal menambahkan, akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Oleh sebab itu, kehadiran mereka tak hanya mengobati penyakit yang ada, tetapi membekali pengetahuan agar warga mampu menjaga kesehatan secara mandiri di masa mendatang. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat yang lebih sehat.Penulis: JidEditor: OF
07 Jul 2026, 08:23 WIT
Janji Pemda Mimika Untuk Ganti Rugi Terhadap Suku Aika, Hanya Tinggal Janji Parlente Jalan Terus
Papuanewsonline,com. TIMIKA,– Janji Pemerintah Daerah agar merealisasikan Tuntutan Suku Aika atas hak ulayat mereka, hanya tinggal janji namun parlente jalan terus.Janji Pemda Mimika terhadap Lembaga Ulayat Masyarakat Adat Suku Aika (LUMASA) hingga kini masi ditagih masyarakat adat setempat, karena belum ada realiasasi. Kuasa hukum LUMASA Hendra Jamlaay mengatakan Bukti telah diserahkan langsung ke Pemerintah daerah melalui Distrik Wania, pada saat pertemuan bersama masyarakat." LUMASA menyerahkan dokumen ulayat Suku Aika, kepada Pemerintah Daerah Tujuannya untuk menyandingkan data hak ulayat mereka di Kabupaten Mimika," ujar Hendra Melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2026).Hendra menegaskan mengapresiasi sikap Distrik Wania, karena hingga kini Pemerintah Daerah belum menandatangani Surat Pelepasan." Kami terus berupaya agar Pemerintah Daerah harus memastikan batas hak ulayat Masyarakat adat," Terangnya.Kata Dia, Selain peta batas, LUMASA juga menyerahkan dokumen Perjanjian antara Mantan Bupati Mimika, Bpk T. O Potereyao dengan Masyarakat adat." Dalam Dokumen tersebut jelas ada perjanjian bahwa Pemerintah Daerah mengakui melakukan pembanguna. Diatas tanah masyarakat adat, nanti di bayar kemudian, namun hingga kini hak masyarakat adat belum juga dibayar pemerintah Daerah," Ucapnya.Menurut Hendra, Dalam isih perjanjian itu jelas dimana Pemda meminta pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu Sementara ganti rugi dijanjikan menyusul."Dan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyelesaikan apa yang menjadi hak Suku Aika," Sorotnya.Hendra juga menyoroti Surat surat Pelepasan Tumpang Tindih diatas tanah hak suku Aika." Masyarakat adat LUMASA berharap langkah Distrik Wania jadi rujukan. Tujuannya agar Lembaga Masyarakat Adat lain tidak tumpang tindih mengeluarkan Surat Pelepasan atas tanah yang menjadi hak mereka," Jelasnya.Lanjut Hendra Pemerintah daerah harus obyektif sehingga kepastian batas ulayat harus jadi dasar sebelum pelepasan tanah dilakukan. " Hal Ini penting untuk menghindari konflik di kemudian hari," Tegasnya.Hendra mengakui, LUMASA kini menunggu tindak lanjut Pemkab Mimika terkait hak Suku Aika, namun bilah dalam waktu dekat belum ada informasi maka, bersama masyarakatpaya adat akan menempuh jalur hukum.Penulis : HendrikEditor. : Gf
07 Jul 2026, 01:19 WIT
Opini — Menilik Tragedi Intan Jaya: Alienasi Hak Hidup dalam Dikotomi Operasi dan Teologi Salib
Papuanewsonline.com, Mimika - Oleh: Louis Fernando Afeanpah (Ketua Cabang GMKI Timika Masa Bakti 2024–2026)Tanah Papua kembali diselimuti awan duka yang pekat. Investigasi jurnalistik mendalam yang dirilis oleh BBC News Indonesia baru-baru ini membuka mata publik atas realitas yang mengerikan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Nyawa warga sipil termasuk anak-anak usia sekolah kembali melayang, terperangkap di antara riuh laras senjata konflik yang tak kunjung usai. Fenomena ini bukan sekadar ekses teknis atau kesalahan operasional di lapangan. Ini adalah sebuah potret pembusukan struktural atas proteksi Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk pengabaian nyata terhadap hak hidup yang secara absolut dilindungi oleh hukum negara maupun hukum Tuhan.Sebagai representasi gerakan intelektual muda Kristen di rahim Provinsi Papua Tengah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Timika menolak untuk menjadi penonton yang pasif dan bisu di hadapan altar pembantaian kemanusiaan ini. Kita dituntut untuk membedah krisis multidimensional ini menggunakan dua pisau analisis yang rigid: Rigiditas Akademis Sosiologi Hukum dan Radikalitas Teologi Salib.Destruksi Hukum Humaniter Dan Fabrikasi Label di Intan JayaSecara epistemologi hukum, operasionalisasi keamanan di wilayah Intan Jaya hari ini tengah mengalami cacat nalar sistemik. Negara, melalui pembiaran jatuhnya korban dari kalangan non-kombatan, telah menabrak asas paling elementer dalam Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949), yakni Principle of Distinction (Asas Pembedaan). Asas ini secara tegas mewajibkan pemisahan mutlak antara kombatan bersenjata dan warga sipil terlindung.Ketika batasan ini dikaburkan, yang terjadi di ruang publik adalah bentuk State Terrorism terselubung melalui fabrikasi label. Ada pola sosiologis yang sangat busuk yang terus direplikasi: setiap kali ada warga sipil yang tewas tertembak, otoritas keamanan dengan tergesa-gesa membangun narasi tunggal bahwa korban adalah bagian dari kelompok bersenjata. Ini adalah bentuk kriminalisasi pasca-kematian (post-mortem criminalization). Hak ontologis korban sebagai warga negara dicabut secara sepihak untuk melegitimasi tindakan di luar hukum (extrajudicial killing).Dampak turunannya adalah kepunahan antropologis lokal akibat pengungsian massal di wilayah pegunungan Intan Jaya. Operasi keamanan bersenjata yang masuk ke perimeter domestik warga memaksa mama-mama, lansia, dan anak-anak eksodus ke pos-pos darurat tanpa kepastian logistik, sanitasi, dan pendidikan. Secara teoretis, ini adalah slow-motion structural genocide sebuah penghancuran tatanan hidup masyarakat asli secara perlahan yang diproduksi oleh kebijakan keamanan yang keliru.Kristus Yang Terbunuh Berulang Kali di Papua TengahBagi GMKI, teologi bukanlah dogma menara gading yang bersembunyi di balik altar yang nyaman dan wangi. Teologi kami adalah Teologi Inkarnasi dan Teologi Salib sebuah fondasi iman di mana Allah mengidentifikasi Diri-Nya secara utuh bersama mereka yang miskin, tertindas, dan yang darahnya dihisap oleh keangkuhan kekuasaan.Alkitab menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut Imago Dei gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27). Oleh karena itu, ketika anak-anak sekolah dan warga sipil di Papua Tengah ditembak mati tanpa proses peradilan, iman Kristen kami dengan radikal menggugat: Kristus sendiri yang sedang ditembak mati berulang kali di atas Tanah Papua Tengah! Setiap peluru yang menembus dada warga sipil tak berdosa di Intan Jaya adalah paku-paku baru yang dihantamkan oleh arogansi kekuasaan ke atas tangan dan kaki Yesus di kayu salib.Dalam konteks ini, kita juga dihadapkan pada paradoks moral para elite politik dan pemangku parpol yang meminta masyarakat untuk "diam demi stabilitas daerah". Seruan rekonsiliasi tanpa akuntabilitas di wilayah Papua Tengah adalah pelestarian dosa struktural. Sikap diam di hadapan penindasan adalah bentuk kejahatan itu sendiri. Pemimpin yang mencuci tangan atas tumpahnya darah rakyatnya sendiri tidak lebih dari representasi modern dari rezim Pontius Pilatus.Editor: OF
06 Jul 2026, 20:48 WIT
DPD RI Resmi Bentuk Pansus Papua, Bahas Keamanan Hingga Proyek Strategis
Papuanewaonline.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua. Langkah ini diambil sebagai tanggapan langsung atas banyaknya laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat Papua kepada lembaga perwakilan daerah. Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Papua, Yorrys Raweyai, menyampaikan hal ini dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).Pansus yang beranggotakan 15 senator ini akan bertugas selama enam bulan ke depan. Fokus utama kerja mereka mencakup dua hal pokok: pertama, masalah keamanan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini. Kedua, evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk kerja sama peluncuran satelit di Biak bersama Pemerintah Rusia yang menjadi sorotan publik.Sebelum menyusun rekomendasi nyata bagi pemerintah, tim akan mengumpulkan dan memetakan seluruh persoalan yang berkembang di tanah Papua. Rencananya, Pansus akan mengundang pihak pemerintah pusat untuk memberikan penjelasan, sekaligus melakukan kunjungan langsung ke daerah guna menyerap aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.Anggota DPD RI Eka Kristin Yeimo menegaskan perhatian juga diarahkan pada keresahan warga akibat gangguan keamanan dari pihak manapun. “Kita ingin menjembatani hak-hak masyarakat yang dirasa belum terpenuhi, karena setiap kejadian tak berdiri sendiri melainkan akibat masalah yang belum diselesaikan dengan baik,” ujarnya.Penulis: JidEditor: OF
06 Jul 2026, 14:46 WIT
Wakili Papua Tengah, SSB Amungsa FC Siap Berjuang di Piala Presiden U-12
Papuanewaonline.com, Mimika – Harapan besar menyertai langkah SSB Amungsa FC yang berangkat menuju Yogyakarta untuk berlaga di ajang bergengsi Piala Presiden U-12 2026. Tim ini membawa nama baik Provinsi Papua Tengah dan siap mengukir prestasi di kancah nasional dalam pertandingan yang berlangsung mulai 6 hingga 11 Juli mendatang.Kehadiran tim ini merupakan hasil nyata pembinaan bakat-bakat muda yang digali melalui Turnamen Mini Soccer Kapolda Papua Tengah Cup I, II, dan III yang digelar di Mimika. Hal ini membuktikan komitmen kuat Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, dalam memajukan sepak bola usia dini di wilayah tanah ini.Pelatih SSB Amungsa FC, Jamon Tsugumol, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam.“Kami sangat berterima kasih kepada Kapolda Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika atas segala dukungan yang diberikan, sehingga tim kami dapat berkesempatan mengikuti turnamen bergengsi ini,” ucapnya tulus. Ia berharap anak-anak didiknya mampu menampilkan kemampuan terbaik yang mereka miliki, bermain dengan semangat juang tinggi, menjunjung tinggi sportivitas, dan mampu membawa harum nama daerah serta membanggakan seluruh masyarakat Papua Tengah di panggung nasional.Penulis: JidEditor: OF
06 Jul 2026, 14:42 WIT
Berduka Atas Gugurnya Pilot, AMA Hentikan Sementara Layanan Penerbangan di wilayah Papua
Papuanewaonline.com, Mimika – Maskapai penerbangan kemanusiaan Associated Mission Aviation (AMA) memutuskan menghentikan sementara seluruh operasi penerbangan di wilayah Papua. Pemberhentian ini berlaku mulai tanggal 6 hingga 13 Juli 2026, sebagai wujud duka mendalam pasca insiden penembakan yang menewaskan pilot Kapten Nicholas F. Goselin di Yahukimo.Direktur Utama PT AMA, Bob Kayadu, menyampaikan keputusan ini pada Sabtu (4/7/2026).“Seluruh aktivitas operasional dan kantor kami libur sementara, karena ini adalah duka yang paling dalam bagi keluarga besar AMA,” ujarnya. Selama 67 tahun melayani masyarakat pedalaman Papua, serangan membahayakan nyawa dan pembakaran pesawat ini merupakan peristiwa pertama yang pernah dialami.Jenazah Kapten Nicholas telah diterbangkan menuju Jakarta pada Jumat (3/7/2026) malam. Selanjutnya, Kedutaan Besar Amerika Serikat akan mengurus kepulangan jenazah korban ke negara asalnya. Saat ini AMA mengelola tujuh unit pesawat dan didukung oleh 16 pilot yang berdedikasi melayani akses terisolir.“Kami berharap sungguh-sungguh tak akan pernah ada lagi pilot yang ditembak, pesawat dibakar, atau nyawa melayang sia-sia di tanah ini,” harap Bob dengan penuh keprihatinan.Layanan kemanusiaan yang selama ini menjadi urat nadi wilayah terpaksa terhenti sementara demi menghormati korban.Penulis: JidEditor: OF
06 Jul 2026, 14:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
