BADKO HMI dan Polda Papua Sepakati Sinergi, Fokus Tangani Tambang Ilegal hingga Hoaks Digital

Papuanewsonline.com, Jayapura — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Tanah Papua bersama Polda Papua menggelar pertemuan strategis membahas berbagai persoalan hukum, keamanan, dan sosial di Tanah Papua. Pertemuan tersebut menghasilkan enam pokok pembahasan utama serta lima rekomendasi bersama yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

Pertemuan yang berlangsung di Jayapura itu mempertemukan jajaran pengurus BADKO HMI Tanah Papua dengan unsur Polda Papua, termasuk Kabid TIK dan Dirbinmas. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan aparat penegak hukum dalam membahas isu-isu strategis yang berkembang di Papua.

Ketua Umum BADKO HMI Papua, Charli Lagefa, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial dan demokrasi di Tanah Papua. Ia menyebut mahasiswa tidak hanya hadir sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan.

"Kami tidak hanya mengkritik, tapi juga menawarkan solusi. Stabilitas Papua butuh pendekatan humanis, dialogis, dan kolaborasi nyata dengan generasi muda," ujarnya.

Dalam pembahasan pertama, BADKO HMI dan Polda Papua sepakat memperkuat sinergitas antara mahasiswa dan aparat penegak hukum. Komunikasi konstruktif dinilai penting untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan sosial-politik secara humanis dan dialogis.

Isu tambang ilegal dan kerusakan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. BADKO HMI menyoroti maraknya aktivitas illegal mining di wilayah Papua Tengah, Keerom, Pegunungan Bintang, hingga kawasan perbatasan yang dinilai berdampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

Selain itu, persoalan cyber crime dan penyebaran hoaks turut menjadi pembahasan penting. Kedua pihak sepakat memperkuat edukasi literasi digital bagi mahasiswa dan masyarakat guna mengantisipasi penyebaran ujaran kebencian maupun provokasi digital yang berpotensi memicu konflik sosial.

Dalam isu perlindungan hak masyarakat adat Papua, BADKO HMI menekankan pentingnya pendekatan hukum berbasis keadilan sosial dan hak asasi manusia. Forum tersebut juga menyoroti persoalan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis lingkungan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Pembahasan lain menitikberatkan pada pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat Papua. Mahasiswa dinilai memiliki peran penting dalam meredam polarisasi sosial, sementara aparat keamanan didorong memperkuat pendekatan persuasif terhadap generasi muda.

Di bidang pendidikan hukum, BADKO HMI dan Polda Papua menyepakati perlunya penguatan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dan pemuda. Program sosialisasi hukum, pendidikan anti-korupsi, anti-narkoba, hingga anti-kekerasan akan menjadi agenda bersama ke depan.

Dari seluruh pembahasan tersebut, lahir lima rekomendasi utama. Salah satunya pembentukan Forum Koordinasi BADKO HMI Papua bersama Kabid TIK dan Dirbinmas Polda Papua yang akan melakukan pertemuan rutin bulanan untuk mempercepat respons terhadap persoalan hukum dan sosial di Papua.

Rekomendasi lainnya mencakup pemetaan wilayah rawan tambang ilegal, operasi edukasi anti-hoaks di kampus-kampus Papua, forum dialog keamanan dan demokrasi Papua, hingga pembentukan Sekolah Kader Sadar Hukum bagi mahasiswa dan pemuda.

BADKO HMI Papua menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh rekomendasi tersebut. Evaluasi bersama antara mahasiswa dan Polda Papua direncanakan akan dilakukan dalam tiga bulan mendatang guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Papua. (GF)