Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Rapor Merah Satu Tahun Kepemimpinan JOEL di Kabupaten Mimika
Papuanewsonline.com, Timika- Eforiah memperingati satu tahun kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong dalam memimpin Kabupaten Mimika dirayakan dengan mewah di Gedung Eme Neme Yaware beberapa hari lalu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, namun selama setahun memimpin meninggalkan sejumlah persoalan serius.Diketahui Peringatan satu tahun kepemimpinan JOEL di Mimika ditandai dengan refleksi dan pemaparan capaian, program strategis, serta berbagai kegiatan publik, namun Euforia ini tidak menonjolkan kombinasi kerja nyata yang benar-benar dirasakan manfaat oleh masyarakat.Dari data dan informasi yang diterima Media Papuanewsonline.com, pada Minggu (29/3) terdapat sejumlah kegagalan dalam kepemimpinan JOEL di Kabupaten Mimika, selama satu tahun memimpin.Pasangan JOEL belum maksimal dalam merealisasikan janji politik, dan Visi dan Misi berjalan pincang, karena tidak didukung OPD. OPD selama kepemimpinan satu tahun JOEL tidak mampu menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dari semua sektor.Publik Mimika Jadi Saksi Sejumlah Persoalan Serius Dalam Satu Tahun Kepemimpinan JOELKebijakan pelarangan pesta budaya bakar batu dengan anggaran APBD Mimika, menutup sumber ekonomi mama - mama Papua yang berjualan tanaman pangan lokal.Pembiaran Penyelesaian konflik berdarah, tapal batas antara Mimika dan Deiyai/Dogiyai di Kapi Raya sehingga menyebabkan konflik horizontal sampai terjadi pembakaran rumah-rumah warga, dan masyarakat korban jiwa.Lambanya penyelesaian Konflik/ Perang di Distrik Kwamki Narama, sehingga menyebabkan banyak masyarakat kehilangan nyawa.Kurangnya lapangan kerja, sehingga memicuh berbagai Kasus kriminal, termasuk banyak Begal yang merajalela di Mimika.Demo Pendulang emas secara berulang-ulang, namun belum ada solusi dari Pemerintahan JOEL.Pasangan JOEL mengabaikan Hak ASN OAP yang dijamin Undang-Undang Otonomi Khusus, saat melakukan rotasi dan roling jabatan dalam penataan birokrasi, sehingga memicuh aksi demo di kantor Bupati.Kebijakan Bupati Johanes Rettob dalam Pengangkatan Direksi BUMD PT. MAS (Perseroda) dilakukan tanpa mekanisme, dan sarat nepotiseme karena mengangkat kaka kandung Bupati sebagai Komisaris.Keberadaan Saham 7 Persen PT. FI milik Pemda Mimika dan Masyarakat Adat Amungme - Kamoro belum jelas keberadaannya.Penunjukan ketua Organisasi olahraga secara langsung oleh Bupati Mimika Johanes Rettob tanpa melalui mekanisme organisasi yang berlaku.Pengabaian Pengungsian korban operasi militer di Wilayah Mimika, kasus Jila dan Tembagapura.Tarik ulur penyatuan lembaga adat LEMASA dan LEMASKO.Melalui disposisi Bupati akhirnya pembayaran Tanah Bundaran Petrosea mengabaikan hak masyarakat adat, dimana Pemda Mimika lebih berpihak kepada PT Petrosea yang sahamnya didominasi warga negara asing (Australia).Pembiaran aset Daerah dalam hal ini pesawat dan helikopter terbengkalai, sehingga tidak ada manfaat bagi masyarakat.Janji kosong Air bersih, karena hingga kini belum dinikmati oleh masyarakat, sebagaimana ada 7 titik proyek air bersih tersebar dari Mimika barat sampai Mimika timur dengan anggaran ratusan miliar, namun proyek air bersih ini gagal, mirisnya Kejaksaan Negeri Mimika turut mengaminkan kegagalan proyek air bersi di Kabupaten Mimika, karena baru-baru ini Kejari Mimika dapat hibah dari Pemda Mimika.Pesawat dan Helikopter milik Pemda sampai hari ini masyarakat sangat dirugikan karena baik Pemda maupun asian one air masing masing berhutang, Asian One air berhutang ke Pemda terkait kontrak, sedangkan Pemda berhutang kepada Asian One air tentang maintenance, Masalah ini masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara permanen, mirisnya pascah dipanggil KPK dua aset mewah yang menguras APBD Mimika ini, masi jadi besi tua di hanggar bandara Mozes Kilangin Mimika.Katanya paham birokrasi namun saat roling, ada beberapa pimpinan OPD yang dilantik dan ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sehingga akan berpengaruh pada penjabaran Visi Misi melalui program-program unggulan, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepan.Pasangan JOEL dengan Misi Membangun dari Kampung ke kota, namun hingga kini belum ada satupun kepala Kampung di Mimika yang SK diperpanjang sesuai perintah Undang-Undang, padahal SK semua kepala kampung di Mimika SK berakhir Desember 2025, hal ini berpotensi semua kepala kampung akan bermasalah dengan hukum.Pembentukan Mimika Center mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Infokom, dimana pembentukan Mimika Center menguras APBD namun tidak ada manfaat dan terkesan pembentukan Mimika Center menghamburkan uang rakyat Mimika.Program 100 hari kerja tidak berjalan dengan baik, Semoga kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong di Mimika kedepan memberikan dampak signifikan dalam membangun Mimika dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Mimika.Penulis: HendrikEditor. : GF
29 Mar 2026, 01:50 WIT
One Way Diberlakukan, Menhub Urai Kepadatan Tol Trans Jawa
Papuanewsonline.com, Bekasi - Kementerian Perhubungan
bersama Korlantas Polri mengambil langkah cepat dengan memberlakukan rekayasa
lalu lintas one way di ruas Tol Trans Jawa guna mengurai kepadatan arus balik
Lebaran 2026.Kebijakan ini diterapkan mulai dari KM 132 hingga KM 70,
menyusul meningkatnya volume kendaraan yang bergerak menuju wilayah Jakarta
pada Jumat (27/3/2026).Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa
kondisi lalu lintas secara umum masih sesuai dengan prediksi, namun adanya
hambatan di sejumlah titik menyebabkan terjadinya kepadatan.“Kondisi lalu lintas di lapangan saat ini sebenarnya sesuai
dengan prediksi, tidak terlalu tinggi. Namun demikian, karena ada hambatan di
beberapa ruas khususnya di sejumlah rest area, maka terjadi kepadatan sehingga
kami memberlakukan one way sepenggal dari KM 132 hingga KM 70,” ujar Menhub
Dudy di Command Center KM 29 Korlantas Polri Tol Cikampek, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, Jumat (27/3).Menhub menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau
perkembangan arus lalu lintas setelah penerapan one way tahap pertama tersebut.Jika terjadi peningkatan volume kendaraan, maka rekayasa
lalu lintas akan diperluas secara bertahap sesuai diskresi kepolisian, mulai
dari KM 169 hingga KM 70, hingga kemungkinan penerapan one way nasional dari
Tol Kalikangkung.“Demikian pula apabila masih terjadi peningkatan arus yang
signifikan, maka one way nasional dari Tol Kalikangkung bukan tidak mungkin
akan diberlakukan. Akan tetapi untuk saat ini, pemberlakuan one way sepenggal
diharapkan mampu mengurai kepadatan yang terjadi di sejumlah titik sejak pagi
hari,” ungkap Menhub.Selain itu, masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan
dengan baik, termasuk memanfaatkan aplikasi Travoy atau layanan Call Center
Jasa Marga guna memperoleh informasi terkini terkait kondisi lalu lintas.Menhub juga mengingatkan para pelaku usaha angkutan logistik
untuk mematuhi aturan pembatasan operasional kendaraan selama masa arus balik
Lebaran.“Saya kembali meminta agar para pelaku usaha angkutan
logistik untuk tidak mengoperasikan kendaraan sumbu tiga ke atas sampai waktu
yang telah ditentukan, yakni tanggal 29 Maret 2026. Sekali lagi saya sampaikan,
ini demi menjaga keselamatan para pemudik,” tuturnya.Dalam kesempatan tersebut, Menhub turut menyampaikan capaian
positif selama masa Angkutan Lebaran 2026, di mana angka fatalitas kecelakaan
mengalami penurunan signifikan.Data Korlantas Polri menunjukkan penurunan angka fatalitas
sebesar 30,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jumlah kecelakaan
selama Operasi Ketupat turun 5,3 persen.“Saya mengapresiasi seluruh stakeholder, khususnya
Kepolisian, Jasa Marga, hingga Jasa Raharja yang telah berhasil menekan angka
fatalitas korban kecelakaan selama masa Angkutan Lebaran 2026. Ini menunjukkan
bahwa manajemen lalu lintas yang disiapkan dan diberlakukan benar-benar
efektif,” tutur Menhub.Berdasarkan data Jasa Marga, jumlah kendaraan yang telah
memasuki wilayah Jakarta hingga pukul 06.00 WIB mencapai 2,3 juta unit atau
sekitar 69 persen dari total proyeksi arus balik.Sementara itu, volume kendaraan yang kembali ke wilayah
Jabotabek pada H+4 Lebaran tercatat sebanyak 206.243 unit, menunjukkan bahwa
arus balik masih akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, pemerintah
berharap arus balik Lebaran tahun ini dapat berjalan lebih lancar, aman, dan
nyaman bagi seluruh masyarakat. (GF)
28 Mar 2026, 23:37 WIT
Dua Kepala Kampung di Nduga Bongkar Gudang Bulog Demi Warga, Klaim Krisis Sembako Meluas
Papuanewsonline.com, Nduga - Dua kepala kampung di Kabupaten Nduga nekat membuka gudang beras milik Bulog yang dikelola Dinas Tanaman Pangan setempat. Tindakan tersebut dilakukan karena masyarakat di 32 distrik dilaporkan mulai mengalami krisis bahan pokok dan kelaparan.Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi warga yang semakin memburuk. Kedua kepala kampung itu menegaskan bahwa tindakan mereka bukanlah pencurian, melainkan upaya darurat demi menyelamatkan masyarakat. "Kami bukan pencuri beras ini. Kami bongkar gudang ini demi masyarakat," ujar Peres Unue, Kepala Desa Salpem, Distrik Meborok, Kabupaten Nduga.dengan nada tegas Menurut mereka, kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan. Distribusi bantuan dinilai tidak berjalan maksimal, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Karena itu, mereka mengambil inisiatif untuk membuka gudang dan membagikan beras kepada warga dari 32 distrik, dan 248 kampung."Kami yang paling paham kondisi masyarakat. Karena itu kami undang perwakilan dari 32 distrik untuk datang dan mengambil beras," tambah Wisen Tabuni, Kepala Desa Primprim, Distrik Mbua Tengah, Kabupaten Nduga.Kedua kepala kampung juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan pihak Dinas Tanaman Pangan, serta merasa tindakan tersebut tidak melanggar hukum karena dilakukan dalam situasi darurat.Dalam pernyataannya, mereka turut meminta Bupati Nduga, Yoas Beon, untuk bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi. Mereka menilai pemerintah daerah belum optimal dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat."Bupati harus bertanggung jawab. Jangan buat Nduga seperti tahun 2025. Kami masyarakat sudah bosan," tegas Wisen Tabuni.Hingga berita ini diturunkan, media Papuanewsonline,com. belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak pemerintah Kabupaten Nduga maupun Bupati Yoas Beon terkait krisis sembako ini.Penulis: HendEditor: GF
28 Mar 2026, 19:48 WIT
Polda Maluku Gelar Rakor Lintas Sektoral, Pastikan Pengamanan Jumat Agung dan Paskah 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral guna memastikan kesiapan pengamanan perayaan Jumat Agung dan Paskah 2026 di Kota Ambon, Jumat (27/3/2026).Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni, unsur TNI, BIN, serta perwakilan lembaga keagamaan dan instansi terkait lainnya.Dalam sambutannya, Sadali Ie menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah umat Kristiani.“Perayaan Jumat Agung dan Paskah merupakan momentum sakral bagi umat Nasrani. Karena itu, seluruh pihak harus mengantisipasi potensi gangguan sejak dini agar pelaksanaannya berjalan aman dan khidmat,” ujarnya.Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok selama momentum hari besar keagamaan guna menghindari kelangkaan di masyarakat.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Iman Tobroni menegaskan bahwa Polri bersama TNI dan instansi terkait berkomitmen memberikan pengamanan maksimal.Ia mengungkapkan, situasi kamtibmas di wilayah Maluku, termasuk adanya konflik di Maluku Tenggara, menjadi perhatian serius dalam penyusunan strategi pengamanan.“Kami berharap masukan dari seluruh peserta rakor agar langkah pengamanan dapat lebih optimal, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” katanya.Dari unsur TNI, perwakilan Kodam XV/Pattimura menegaskan kesiapan dukungan personel untuk membantu pengamanan di seluruh wilayah, termasuk pengamanan rumah ibadah dan pusat keramaian.Hal senada disampaikan Kepala BIN Daerah Maluku yang menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan, termasuk pengaturan arus lalu lintas dan pengendalian keramaian saat perayaan berlangsung.Rakor lintas sektoral ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas instansi guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama rangkaian perayaan Paskah di Maluku.Rakor lintas sektoral ini menunjukkan bahwa pendekatan pengamanan di Maluku tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan kolaboratif. Keterlibatan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga intelijen memperlihatkan model pengamanan modern yang berbasis koordinasi dan deteksi dini.Namun demikian, tantangan nyata masih terlihat dari dinamika konflik di wilayah Maluku Tenggara. Hal ini menjadi indikator bahwa stabilitas keamanan di Maluku membutuhkan konsistensi pengawasan serta respons cepat berbasis kewilayahan.Ke depan, keberhasilan pengamanan hari besar keagamaan tidak hanya diukur dari minimnya gangguan, tetapi juga dari rasa aman yang benar-benar dirasakan masyarakat. PNO-12
28 Mar 2026, 14:06 WIT
TPNPB Kodap IV Sorong Raya Klaim Serang Pos Militer di Maybrat, 8 Aparat Tewas dan Senjata Disita
Papuanewsonline.com, Maybrat - TPNPB Kodap IV Sorong Raya
mengklaim telah melakukan serangan terhadap pos militer Indonesia di Kampung
Sori, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua pada 22 Maret 2026. Dalam
siaran persnya, TPNPB menyatakan bahwa serangan tersebut dipimpin oleh Komandan
Operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya, Mayor Manfred Fatem, dan berhasil
menewaskan 8 orang aparat militer Indonesia.TPNPB juga mengklaim telah menyita beberapa senjata dan
amunisi milik militer Indonesia, termasuk satu pucuk senjata FN Minimi MK3
buatan Belgia, satu pucuk senjata M4, 2 unit magazen, dan 49 butir amunisi
kaliber 5.56. Seluruh logistik militer Indonesia yang telah disita telah
menjadi aset TPNPB Kodap IV Sorong Raya dan akan digunakan dalam medan perang
di Papua demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua.Dalam pernyataan resminya, TPNPB Kodap IV Sorong Raya
menuntut agar pemerintah Indonesia mengakui TPNPB sebagai kelompok yang
berjuang untuk kemerdekaan Papua dan berhenti menyebut mereka sebagai kelompok
kriminal. TPNPB juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI,
Agus Subianto, untuk mengakui seluruh anggotanya yang telah tewas dalam
pertempuran di Maybrat.TPNPB Kodap IV Sorong Raya juga meminta bantuan kemanusiaan
untuk warga sipil yang terkena dampak konflik, karena akibat dari konflik
tersebut telah mengakibatkan 105.878 warga sipil mengungsi secara internal di
Tanah Papua. TPNPB juga menuntut agar aparat militer Indonesia segera ditarik
keluar dari pemukiman warga sipil dan berhenti melakukan penangkapan dan
penembakan terhadap warga sipil.TPNPB Kodap IV Sorong Raya juga menyatakan bahwa mereka
tidak membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, maupun uang, karena perang yang
dilakukan hanya untuk kemerdekaan bangsa Papua. Mereka juga meminta kepada
seluruh warga sipil untuk tidak percaya dengan ucapan pemerintah Indonesia yang
menyatakan bahwa wilayah Maybrat sudah aman, karena TPNPB masih melakukan
operasi.Dalam siaran persnya, TPNPB Kodap IV Sorong Raya juga
mengultimatum kepada seluruh agen intelijen militer pemerintah Indonesia yang
bekerja sebagai pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang bangunan, ASN, dan
imigran Indonesia yang sedang mencuri emas dan hasil kekayaan alam Papua agar
segera keluar dari wilayah perang. Penulis: Hendrik
Editor: GF
27 Mar 2026, 21:15 WIT
Pemkab Boven Digoel Luncurkan Program Mudik Gratis Lebaran dan Paskah
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel melalui Dinas Perhubungan (Dishub) meluncurkan program Mudik
Gratis Hari Raya Lebaran dan Paskah. Program ini bertujuan memberikan pelayanan
transportasi bagi masyarakat yang akan merayakan hari besar keagamaan bersama
keluarga."Program mudik gratis ini merupakan bentuk komitmen
pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel, Lusius Apayman, S.H., M.M.,
dalam sambutannya pada Rabu (25/3/2026).Apayman juga berpesan kepada para penumpang agar turut
menjaga kebersihan armada bus selama pelaksanaan mudik berlangsung. "Kami
siap membantu masyarakat dalam setiap momentum mudik hari raya,"
tambahnya.Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP., memberikan apresiasi
kepada Dinas Perhubungan atas terselenggaranya program mudik gratis tersebut.
"Pelayanan yang diberikan mungkin belum sepenuhnya maksimal dan masih
terdapat berbagai kendala yang akan terus dievaluasi ke depan," ujarnya.Program mudik gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat umum,
bukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah kembali aktif bekerja. Jadwal
pelayanan bus Dishub Tanah Merah – Merauke dan Merauke – Tanah Merah telah
ditentukan.Jadwal Pelayanan Bus Dishub:Tanah Merah – Merauke:- Rabu, 25 Maret 2026- Senin, 30 Maret 2026- Selasa, 7 April 2026Merauke – Tanah Merah:- Kamis, 26 Maret 2026- Selasa, 31 Maret 2026- Rabu, 8 April 2026Pemerintah Kabupaten Boven Digoel berharap masyarakat dapat
melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, serta mempererat tali
silaturahmi dalam perayaan Hari Raya Lebaran dan Paskah. Penulis: Hendrik
Editor: GF
27 Mar 2026, 21:11 WIT
Redam Aksi Bentrok di Danar, Polisi Imbau Masyarakat Menahan Diri dan tidak mudah terprovokasi
Papuanewsonline.com, Malra - Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidang Humas membenarkan terjadinya bentrok antar kelompok pemuda di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang terjadi sejak Jumat (26/3) malam hingga Sabtu (27/3) dini hari.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa aparat kepolisian dihawah pimpinan Kapolres Malra AKBP RIAN SUHENDI, S.PT., S.I.K telah mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengendalikan situasi.“Benar telah terjadi bentrokan antar kelompok pemuda, Personel Polres Maluku Tenggara dibantu satuan Brimob telah melakukan penanganan secara cepat sehingga situasi saat ini berangsur kondusif,” ujarnya.Menurut Kombes Rositah, Peristiwa bermula dari kesalahpahaman antar pemuda yang memicu adanya konsentrasi massa dan aksi saling lempar antar kelompok. Situasi sempat mereda setelah kehadiran aparat, namun kembali terjadi eskalasi pada dini hari hingga menyebabkan bentrokan lanjutan Dari kejadian tersebut terdapat korban luka baik dari pihak aparat Kepolisian yang melerai maupun dari pihak masyarakat kedua belah pihak yang terlibat bentrokan tersebut, diantaranya :3 orang Anggota Polri:* Wakapolres Malra, KOMPOL Djufri Jawa* Kasat Reskrim Polres Malra, AKP Barry Talabessy, S.Pd., S.H., M.H * Personil Satsamapta Polres Malra, Bripda Siswanto Sofyan 3 orang anggota Masyarakat :* sdr. FFH (22 thn)* sdr. MSS (17 thn)* sdr. AA R (37 thn)Serta satu orang masyarakat meninggal dunia Sdr FAR (25 thn)Sedangkan untuk kerugian materiil yang baru berhasil didatakan saat ini :* 3 unit rumah terbakar* 4 unit rumah rusak berat* 1 unit sepeda motor terbakarData-data diatas akan diupdate kembali sesuai perkembangan situasi dan kondisi dilapangan.Situasi saat ini telah berhasil dikendalikan oleh aparat Kepolisian Polres Malra beserta personil Brimob Yon C Pelopor di lokasi kejadian dan telah dilakukan penyekatan antara kedua kelompok yang bertikai, kata Kombes Rositah.Dia juga menegaskan bahwa Polri mengedepankan langkah persuasif, penegakan hukum secara profesional, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan.“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri, tidak terprovokasi, serta mempercayakan penanganan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Upaya rekonsiliasi dan pemulihan situasi sosial terus dilakukan,” tegasnya.Saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengamanan di lokasi serta pendalaman lebih lanjut guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. PNO-12
27 Mar 2026, 15:12 WIT
4 Personel Polda Maluku Lolos Seleksi S2-PTIK 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku kembali menorehkan capaian dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri. Sebanyak empat personel dinyatakan lulus seleksi S2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Tahun Anggaran 2026, setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat, transparan, dan akuntabel dari tingkat daerah hingga pusat.Pengumuman hasil seleksi tersebut disampaikan melalui video conference (vicon) yang dipimpin langsung oleh Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen Pol Erthel Stephan, SH, S.I.K., M.Si., Kamis (26/3/2026), dan diikuti Wakapolda Maluku Brigjen Pol Iman Thobroni dari ruang vicon Mapolda Maluku.Wakapolda didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, Kabag Dalpers Biro SDM, panitia seleksi, pengawas internal, serta para peserta seleksi S2-PTIK Panda Polda Maluku.Dari total 10 peserta yang mengikuti seleksi di tingkat daerah (Panda Polda Maluku), sebanyak 5 orang dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan ke seleksi tingkat pusat di Mabes Polri. Selanjutnya, melalui tahapan seleksi pusat yang lebih kompetitif, meliputi uji akademik, penelusuran mental kepribadian, rekam jejak, hingga penilaian komprehensif lainnya, sebanyak 4 peserta akhirnya dinyatakan lulus terpilih, sementara 1 peserta Lulus tidak terpilih.Proses seleksi tersebut dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal, serta mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) sebagai komitmen Polri dalam rekrutmen dan pendidikan.Wakapolda Maluku Brigjen Pol Iman Thobroni menegaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya daya saing SDM Polri di wilayah Maluku di tingkat nasional.“Keberhasilan empat personel ini menunjukkan bahwa SDM Polda Maluku mampu bersaing secara nasional melalui proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya capaian individu, tetapi juga hasil pembinaan yang berkelanjutan di lingkungan Polda Maluku,” ujar Wakapolda.Ia menambahkan, pendidikan S2-PTIK merupakan jalur strategis dalam mencetak perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas ke depan.“Kami berkomitmen mendorong peningkatan kualitas SDM Polri. Para peserta yang lulus diharapkan dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan kembali membawa kontribusi nyata bagi institusi maupun masyarakat,” tambahnya.Pelaksanaan vicon pengumuman hasil seleksi berlangsung lancar dan menjadi bagian dari upaya Polri menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi pendidikan. PNO-12
27 Mar 2026, 15:05 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Rapat Kesiapan Pengamanan Paskah dan Tradisi Pukul Sapu
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin langsung rapat kesiapan pengamanan Paskah 2026 dan tradisi adat Pukul Sapu di Negeri Mamala–Morella, Kamis (26/3/2026).Rapat yang digelar di Command Center Polda Maluku ini menjadi langkah strategis memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta pola pengamanan terpadu dalam menghadapi dua agenda besar: perayaan keagamaan umat Kristiani dan tradisi budaya yang menjadi ikon Maluku.Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda, Irwasda, pejabat utama Polda Maluku, serta diikuti seluruh Kapolres jajaran melalui virtual meeting.Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pengamanan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan humanis, dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat.“Pengamanan Paskah harus dilaksanakan secara maksimal dengan mengedepankan sinergitas seluruh personel, guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah,” tegas Kapolda.Ia menekankan, Paskah merupakan momentum sakral yang membutuhkan jaminan keamanan agar seluruh rangkaian ibadah berlangsung khusyuk dan kondusif.Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan secara menyeluruh, termasuk pengamanan rumah ibadah, jalur mobilitas masyarakat, serta titik-titik keramaian.Selain itu, pengamanan tradisi Pukul Sapu di Mamala dan Morella menjadi perhatian khusus mengingat tingginya partisipasi masyarakat dan daya tariknya bagi wisatawan.“Tradisi Pukul Sapu adalah warisan budaya yang harus dijaga. Pengamanannya harus profesional agar tetap berjalan lancar tanpa mengurangi nilai sakralnya,” ujarnya.Kapolda menegaskan pentingnya sinergitas lintas sektor, termasuk dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menjaga stabilitas keamanan “Kedepankan langkah preventif dan deteksi dini. Setiap potensi gangguan harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata,” tegasnya.Seluruh personel juga diingatkan untuk menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama pengamanan berlangsung.Rapat kesiapan ini menegaskan komitmen Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal sebagai identitas Maluku. PNO-12
27 Mar 2026, 15:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
