Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Gelar Rapat Pimpinan, Kapolda Maluku Siap Menyukseskan RKP 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar Rapat Pimpinan Polri Tahun 2026, dengan tema Polda Maluku siap mewujudkan capaian kinerja Polri Presisi guna menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026, yang bertempat di Aula Basudara Manise, Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Rabu (18/2/2026).Rapat Pimpinan atau Rapim yang dihelat secara offline dan virtual ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H dan Irwasda Maluku. Turut hadir seluruh Pejabat Utama Polda Maluku, dan Para Kapolres/ta dan para Kapolsek jajaran melalui zoom meeting.Ditemui wartawan usai membuka kegiatan, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto mengaku Rapim Tingkat Polda Maluku 2026 yang dilaksanakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri di Jakarta. "Ini adalah merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI Polri yang langsung diberikan arahan oleh Bapak Presiden. Saya hadir langsung di jakarta beberapa waktu yang lalu. Kami juga diberikan arahan dari berbagai Kementerian," ungkapnya.Di tingkat Mabes Polri, Rapim yang dihelat mengusung tema Polri Presisi Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. "Tentu kami akan tindaklanjuti di tingkat Polda lebih di breakdown lagi lebih real lagi dilaksanakan di lapangan," ungkapnya."Polda Maluku siap untuk menetapkan capaian kinerja Polri Presisi dalam mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026," tambahnya. Kapolda menjelaskan, program kerja yang menjadi prioritas untuk menjadi perhatian penting di tahun 2026 di antaranya pelaksanaan tugas pokok, bagaimana realisasi dan targetnya. "Pelaksanaan tugas pokok itu mulai dari memelihara kamtibmas, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," ungkapnya.Dalam Rapim Polda Maluku yang akan dilaksanakan selama tiga hari, sejumlah persoalan dibicarakan secara detail. Intinya bagaimana menjaga agar wilayah Polda Maluku kondusif dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan mulai dari pelayanan masyarakat. "Kita akan rumuskan dan kita realisasikan dalam kegiatan program kepolisian," jelasnya.Seluruh pimpinan mulai dari Direktur, Kapolres hingga Kapolsek, lanjut Kapolda akan diberikan target pencapaian kinerja. Bagaimana bidang pembinaan operasional hingga di tingkat kewilayahan yaitu Polres jajaran bekerja. Termasuk mendukung program pemerintah seperti SPPG Polri. "Kita sudah operasional (SPPG) satu, dan dua lagi akan menyusul. Kita juga akan petakan lagi SPPG di wilayah-wilayah terpencil," ungkapnya.Tak hanya itu, Kapolda mengaku program kerja yang akan menjadi prioritas yaitu ketahanan pangan dan program kebersihan lingkungan yang Asri yang disampaikan Presiden. "Kita punya mekanisme pembersihan sampah, kita nanti ajak di lingkungan wilayah masing-masing juga akan diterapkan," ujarnya.Di sisi lain, seluruh jajaran Polda Maluku juga akan melaksanakan pengawasan pada program-program lainnya seperti program sekolah rakyat, dan kampung nelayan merah putih. "Ini juga digagas, dari Kementerian juga titip masalah itu kepada pihak kepolisian untuk teknis pengawasan supaya nanti berjalan, kalau misalkan dalam proses pembangunannya ada hambatan kaitannya dengan kamtibmas untuk menjadi prioritas," jelasnya.Target lainnya yang menjadi perhatian di tahun ini, lanjut Kapolda, yaitu persoalan kriminalitas. "Untuk kriminalitas yang kami lakukan pengendaliannya adalah terkait dengan konflik antar kelompok, kemudian tidak pidana yang berlatar kekerasan seperti contohnya KDRT," jelasnya.Selain persoalan KDRT, yang menjadi prioritas untuk dibicarakan dalam Rapim Polda Maluku yaitu bagaimana melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan wanita. "Kelompok rentan ini juga menjadi target kita di Polda Maluku," ujarnya.Target lainnya yang diprioritaskan yakni mengenai kejahatan yang merugikan kekayaan negara seperti kasus korupsi, pertambangan ilegal, illegal fishing, hingga ilegal logging. "Kejahatan kejahatan ini menjadi perhatian kita. Beberapa hal juga terkait pembinaan-pembinaan sistemnya preemtif, tindakan kepolisian pendekatan dengan tokoh masyarakat, pendekatan adat dan tradisi kearifan lokal untuk mendukung keamanan dan ketertiban ini menjadi bagian penting," pungkasnya. PNO-12
19 Feb 2026, 20:10 WIT
Jaksa Didesak Sidik Hibah KPU Mimika Rp144 M
MIMIKA, Papuanewsonline.com – Aroma tak sedap kembali menyeruak dari pengelolaan dana hibah Pemilukada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Kejaksaan Negeri Mimika, didesak segera turun tangan menyelidiki dan menyidik dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika.Desakan ini mencuat setelah hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2024,diterima, Papuanewsonline.com, Kamis (19/2/2026), mengungkap sejumlah kejanggalan serius dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada Mimika 2024.Nilainya tidak kecil. Total dana hibah yang dikucurkan untuk KPU Mimika tahun 2024 mencapai Rp 144.758.601.000 dengan realisasi sebesar Rp 137.210.582.600.Sementara untuk tahun anggaran 2025, dana sebesar Rp 7.547.511.000 nyaris seluruhnya terealisasi, yakni Rp7.546.719.274.Namun yang menjadi sorotan tajam bukan sekadar angka realisasi, melainkan dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta lemahnya alat bukti pertanggungjawaban.Dalam laporan audit tersebut, BPK RI mencatat belanja barang dan jasa KPU Mimika tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 143.916.101.000 dengan realisasi Rp 136.465.392.600 atau 94,82 persen.Untuk tahun 2025, anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 7.547.511.000, dengan realisasi Rp 7.546.719.274 atau hampir 100 persen.Tak hanya itu, belanja modal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 842.500.000 dengan realisasi Rp 745.190.000.Sementara tahun 2025, anggaran belanja modal nihil.Angka-angka tersebut, menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.“BPK menemukan adanya belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban lengkap dan tidak sesuai ketentuan. Ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah,” ungkapnya.Kata sumber, jika benar terjadi penyimpangan, maka dana publik yang semestinya menjamin kualitas demokrasi justru berpotensi dikorupsi secara sistematis.Kata sumber media ini di Mimika, Pilkada bukan sekadar agenda lima tahunan. Ia adalah jantung demokrasi daerah.Namun ketika dana hibah ratusan miliar rupiah dikelola dengan dugaan pelanggaran administrasi dan potensi kerugian negara, publik berhak bertanya." Ada apa di balik pengelolaan anggaran KPU Mimika?," Tanya dia.Aktivis antikorupsi di Mimika menilai, aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam.“Ini bukan soal administrasi biasa. Kalau ada indikasi kuat penyimpangan dan potensi kerugian negara, Kejaksaan harus segera ambil alih. Jangan sampai kepercayaan publik runtuh,” tegasnya.Menurutnya, nilai anggaran yang fantastis dan hampir terserap 100 persen justru menuntut pengawasan ekstra ketat.“Serapan tinggi bukan berarti bersih. Justru di situ sering terjadi permainan,” tambahnya.Kini sorotan tertuju pada Kejaksaan, apakah lembaga penegak hukum tersebut berani membongkar dugaan korupsi dana hibah Pilkada di Papua Tengah? Ataukah kasus ini akan berakhir sebagai temuan administratif tanpa tindak lanjut hukum?.Publik Mimika menunggu langkah konkret. Jika benar terdapat bukti awal yang cukup, maka penyelidikan harus segera dimulai, pihak-pihak terkait dipanggil, dan aliran dana ditelusuri secara menyeluruh.Dana hibah Rp 144 miliar lebih bukan angka kecil. Itu adalah uang rakyat. Jika sampai diselewengkan, maka bukan hanya hukum yang dikhianati, tetapi juga demokrasi itu sendiri.Penulis : RismanEditor. : Neri Rahabav
19 Feb 2026, 19:53 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, mengingatkan kepada seluruh personel Polri agar dapat menjadi penengah dan solusi dalam penyelesaian konflik antar negeri.Hal ini disampaikan Kapolda dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dihelat di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Rabu (18/2/2026).Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Irwasda, dan seluruh Pejabat Utama (PJU), serta personel gabungan Polda Maluku turut hadir dalam upacara peringatan tersebut. Selain menekankan kedisiplinan dan profesionalisme, Kapolda juga memberikan atensi khusus terkait peran penting anggota Polri saat menghadapi perselisihan di tengah masyarakat.Dalam amanatnya, Kapolda menekankan kepada seluruh anggota Polri agar mampu menempatkan diri dengan benar saat terjadi konflik antar-negeri (desa). Para personel harus berkepentingan yang ada untuk mencari jalan keluar, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan."Jika di tempat rekan-rekan terjadi konflik antar-negeri, hal utama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita berdiri diantara semua kepentingan tersebut. Jangan sekali-kali berperan atau memprovokasi tanpa memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian. Polri harus hadir sebagai perekat dan pemberi solusi," tegas Kapolda.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga mengingatkan sebagai bangsa yang multikultural, doktrin Bhinneka Tunggal Ika harus dipegang teguh. Dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri dari 97% laut dan 3% daratan serta dihuni berbagai suku besar, ego kesukuan harus dikesampingkan demi mencegah perpecahan."Kepentingan negara harus lebih utama dari kepentingan pribadi maupun golongan. Kita dididik dengan doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya untuk menjadi perekat persatuan bangsa," tegasnya.Selain penguatan nasionalisme, mantan Ketua STIK Lemdiklat Polri ini juga menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya terkait Operasi Keselamatan Salawaku 2026. Kapolda berharap agar dapat melaksanakan cipta kondisi kamseltibcarlantas menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.Pelayanan Publik PRESISI, tambah Kapolda, harus dapat meningkatkan profesionalisme di sektor pelayanan SIM, SKCK, dan Laporan Polisi serta menjauhi praktik pungli.Sorotan lainnya yaitu Soliditas Internal. Agar dapat memperkuat hubungan senior-junior dan lintas fungsi guna menjaga citra institusi.Kapolda juga menekankan terkait Edukasi Miras. Seluruh anggota agar dapat mengantisipasi kerawanan akibat konsumsi minuman keras dalam keramaian masyarakat melalui edukasi yang sabar dan santun.Akhiri amanatnya, Kapolda mengajak seluruh jajaran agar dapat menjadikan momentum Hari Kesadaran Nasional sebagai titik balik untuk meningkatkan loyalitas baik kepada masyarakat, bangsa dan negara. PNO-12
19 Feb 2026, 19:32 WIT
Tingkatkan Pelayanan Publik, Kapolda Terima Hasil Opini Penilaian Ombudsman RI Perwakilan Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima secara langsung penyampaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2026 dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Command Center, Lantai 4 Mapolda Maluku, pada Rabu (18/2/2026).Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Irwasda, Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta Kapolresta Ambon, Kapolres SBB, Kapolres Tanimbar, dan Kapolres SBT. Dari pihak Ombudsman, hadir Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat, S.H., M.H., didampingi oleh tiga orang staf ahli.Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan, penilaian dari Ombudsman merupakan instrumen penting bagi Polri untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelayanan kepada masyarakat."Penilaian opini publik ini sangat positif bagi institusi kami. Kehadiran saya langsung di sini adalah bentuk komitmen bahwa Polda Maluku siap berbenah. Ke depan, kami akan menyusun strategi perbaikan yang lebih spesifik dan fokus pada bidang-bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Irjen Dadang Hartanto.Jenderal bintang dua tersebut juga menginstruksikan para Kapolres jajaran untuk segera menindaklanjuti temuan yang ada. "Saya meminta gambaran detail hasil penilaian ini agar para Kapolres yang hadir dapat melakukan langkah-langkah perbaikan secara konkret di wilayah masing-masing," tegasnya.Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Maluku atas sambutan hangat dan atensi langsung terhadap hasil pengawasan ini."Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda. Biasanya, penyampaian ini cukup dihadiri oleh Irwasda, namun kehadiran Bapak Kapolda menunjukkan keseriusan dalam transformasi pelayanan publik," ungkap Hasan Slamat.Ia menjelaskan, pada tahun ini, fokus penilaian beralih dari survei kepatuhan menjadi Opini Publik. Karena adanya efisiensi anggaran, penilaian tahun ini difokuskan pada enam Polres jajaran dengan titik berat penilaian pada:1. SPKT: Terkait pelayanan laporan polisi dan surat kehilangan.2. Sat Intelkam: Terkait penerbitan SKCK dan izin keramaian.3. Siwas: Terkait pengawasan internal dan respons terhadap pengaduan masyarakat.Hasan Slamat juga memberikan catatan positif bahwa Polres jajaran telah menunjukkan progres yang signifikan. "Kami melihat Polri di Maluku terus berbenah. Secara khusus, kami memberikan apresiasi kepada Polres Buru yang menunjukkan performa pelayanan publik paling membanggakan dalam periode ini," ungkapnya. PNO-12
19 Feb 2026, 19:12 WIT
BMKG Peringatkan Hujan Lebat di Wilayah Jawa Hingga Papua di Hari Pertama Puasa 1447 H
Papuanewsonline.com, Jakarta - Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa pada hari pertama puasa
Ramadhan 1447 H (19/02/2026), sejumlah wilayah Indonesia akan diguyur hujan
dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Potensi cuaca ekstrem ini muncul
akibat dinamika atmosfer yang terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia."Kita mengawasi perkembangan kondisi atmosfer yang
cukup signifikan, yang berpotensi menimbulkan hujan deras di banyak
daerah," ujar Prakirawan BMKG, Ira.Sistem cuaca yang menjadi penyebab utama adalah sirkulasi
siklonik yang terpantau di tiga lokasi utama, yaitu Samudera Hindia Barat Daya
Jawa Barat, Samudera Hindia Barat Aceh, serta Laut Maluku antara Sulawesi Utara
dan Pulau Halmahera. Seluruh sistem ini membentuk daerah konfergensi dan
konfluensi yang memanjang melintasi berbagai wilayah perairan, mulai dari
Samudera Hindia Barat Daya Banten hingga Selatan Jawa Barat, pesisir Barat
Aceh, serta dari pesisir Utara Sulawesi Utara hingga pesisir Barat Maluku
Utara."Daerah konferensi juga diperkirakan terbentuk di
berbagai lokasi lainnya seperti Laut Andaman, Bali, Nusa Tenggara, Laut
Arafuru, dan Papua Selatan," jelas Ira.Kondisi atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan
awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konfergensi atau
konfluensi. Kombinasi ini menyebabkan potensi cuaca cukup tinggi di beberapa
wilayah besar Indonesia."Kami mengimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan
terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Selatan," beber dia.Masyarakat diharapkan selalu mengikuti perkembangan cuaca
secara real-time melalui laman resmi dan media sosial BMKG untuk menghindari
dampak buruk yang mungkin terjadi. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Feb 2026, 15:47 WIT
Siapkan 5 Hektare Lahan Produktif di Kepulauan Tanimbar, Polsek Selaru Dukung Ketahanan Pangan
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui jajaran di daerah, Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam upaya produktif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.Seperti yang dilakukan jajaran Polsek Selaru, yang pada Rabu (18/2/2026) melaksanakan kegiatan persiapan dan perawatan lahan pertanian seluas total 5 hektare di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WIT tersebut dipusatkan di lokasi Talakaman Ni Timpe, dengan luas lahan yang disiapkan untuk penanaman mencapai 3,5 hektare serta perawatan tanaman pada lahan seluas 1,5 hektare. Lahan produktif ini merupakan milik warga setempat, Bapak Hofni Nanariain, yang mendukung penuh keterlibatan Polri dalam pengelolaan pertanian.Kegiatan dipimpin oleh PS Kanit Intel Polsek Selaru AIPTU Abd Bling dan melibatkan sejumlah personel Polsek Selaru. Persiapan lahan dilakukan dengan membersihkan rumput liar, semak, dan sampah, sekaligus memastikan tanaman yang telah ditanam dapat tumbuh optimal serta terlindungi dari hama.Kapolsek Selaru melalui keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional.“Polri hadir tidak hanya dalam fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai penggerak dan pendamping masyarakat. Persiapan dan perawatan lahan ini kami lakukan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan dan memberi manfaat langsung bagi warga,” ujar Kapolsek Selaru.Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar menegaskan bahwa keterlibatan aktif jajaran Polsek merupakan bentuk nyata kontribusi Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui sektor pangan.“Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Apa yang dilakukan Polsek Selaru ini sejalan dengan arahan pimpinan Polri agar anggota di lapangan menjadi motor penggerak kegiatan produktif masyarakat,” tegas Kapolres Kepulauan Tanimbar.Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan kondisi lahan kini siap digunakan untuk tahap penanaman selanjutnya, dengan pertumbuhan tanaman yang dinilai lebih baik dan terawat. PNO-12
19 Feb 2026, 15:40 WIT
Organisasi Sayap Golkar Beri Bantuan Al-Qur'an Untuk Tiga Yayasan Yatim Piatu Timika
Papuanewsonline.com, Timika – Organisasi sayap Partai
Golkar, Al-Hidayah, memberikan bantuan berupa Al-Qur’an kepada tiga yayasan
yatim piatu di Timika. Pembagian bantuan dilakukan oleh pengurus DPD Partai
Golkar Provinsi Papua dan DPD Kabupaten Mimika di tiga lokasi panti asuhan, yaitu
Panti Asuhan Bunda Mulia, Baiturasul, dan Al Furqon.Imran Ibrahim, salah satu pengurus DPD Partai Golkar Mimika,
menjelaskan bahwa jumlah Al-Qur’an yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing panti. "Pembagian dilakukan sesuai dengan jumlah anak di
setiap panti, dengan rincian 20, 30, dan 40 eksemplar," ujarnya. Menurutnya, pemberian Al-Qur’an ini merupakan bagian dari
rangkaian aktivitas dalam menyambut Bulan Suci Ramadan yang akan tiba.Pengurus lainnya, Paula Tunya, menambahkan bahwa Al-Hidayah
adalah organisasi sayap Golkar yang terdiri dari ibu-ibu pengajian, dan
kunjungan kasih ini merupakan salah satu program kerja mereka. "Selain memberikan Al-Qur’an, kami juga melakukan
pengecekan kondisi dan kebutuhan yang kurang di setiap panti. Rencananya pada
tanggal 1 Maret mendatang akan diberikan bantuan tambahan berupa sembako,"
ungkapnya.Ia menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan
mendetail terkait kebutuhan di ketiga panti asuhan. "Kami sedang
mengumpulkan data agar bantuan sembako yang diberikan sesuai dengan kebutuhan
sebenarnya. Di panti tersebut tidak hanya ada anak yatim, tetapi juga terdapat
orang tua lansia yang membutuhkan perhatian," jelas Paula. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Feb 2026, 15:42 WIT
Kapolda Sumsel Tekankan Pelayanan Publik Berorientasi Pada Masyarakat
Papuanewsonline.com, Palembang - Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, menekankan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Mapolda Sumatera Selatan, Rabu (18/2/2026).Upacara tersebut dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana, Irwasda Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, serta seluruh personel yang terdiri dari Pamen, Pama, Bintara, Tamtama dan ASN Polri Polda Sumsel.Dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan bahwa Upacara Hari Kesadaran Nasional bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus dilaksanakan secara profesional, humanis, dan berintegritas.“Kita harus ingat bahwa ‘juragan’ kita adalah masyarakat,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, “Mari kita tingkatkan komunikasi, responsivitas, serta kehadiran yang humanis di tengah masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Bumi Sriwijaya.”Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan dan ketepatan, tetapi juga dari sikap empati serta kemampuan membangun kepercayaan publik. Karena itu, seluruh jajaran Polda Sumsel diminta untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.Kapolda juga menekankan bahwa komunikasi yang efektif dan kehadiran anggota di tengah masyarakat merupakan bagian dari strategi preventif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Upacara berlangsung secara tertib dan khidmat dengan rangkaian kegiatan menyanyikan Mars Polri, pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pengucapan Tribrata dan Catur Prasetya, pembacaan Panca Prasetya Korpri, penyampaian amanat Inspektur Upacara, hingga ditutup dengan lagu Andhika Bhayangkara.Melalui momentum Hari Kesadaran Nasional tersebut, Kapolda berharap seluruh personel Polda Sumsel semakin memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Selatan. PNO-12
19 Feb 2026, 15:30 WIT
Pasca Bencana, Wakapolda NTT Sambangi SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu
Papuanewsonline.com, Sikka – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dan kemanusiaan dengan hadir langsung di tengah masyarakat pascabencana. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Baskoro Tri Prabowo, melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu, Desa Bu Utara, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka, Senin (16/2/2026).Kegiatan berlangsung sejak pukul 07.53 WITA hingga 08.46 WITA. Setibanya di lokasi, Wakapolda NTT disambut secara adat. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda NTT didampingi Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, S.I.K., Wakapolres Sikka Kompol Nofi Posu, S.H., S.I.K., M.H., serta unsur pemerintah kecamatan dan desa.Plt Kepala SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu, Maria Astinoli, S.Pd, memaparkan kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada 22–25 Januari 2026. Bangunan sekolah roboh sehingga tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.Sebagai bentuk respons cepat, Polri mendirikan dua unit tenda Polri yang difungsikan sebagai ruang kelas darurat agar proses belajar mengajar bagi 52 siswa tetap dapat berjalan.Wakapolda NTT menegaskan bahwa kehadiran Polri merupakan harapan dari masyarakat dan pimpinan Polri agar seluruh jajaran lebih aktif turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat.“Polri turut merasakan duka atas musibah yang dialami para guru dan siswa. Oleh karena itu, Polri hadir untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat,” ujar Wakapolda.Lebih lanjut, Wakapolda menekankan peran strategis Polri dalam mendukung program sosial pemerintah.“Saya bersama Kapolres dan pemerintah daerah diminta untuk lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” tegasnya.Menurutnya, Bhabinkamtibmas dan jajaran Polsek harus menjadi garda terdepan dalam memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat.“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” tambah Wakapolda.Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda NTT juga menyerahkan bantuan pendidikan kepada SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu berupa: 1. 100 buah tas sekolah berisi buku dan alat tulis 2. 2 unit tenda Polri sebagai ruang kelas darurat 3. 4 lembar papan tulis lengkap dengan spidol dan penghapus 4. 100 unit meja dan kursi yang akan segera menyusul untuk disalurkanKegiatan ini turut dihadiri Camat Tana Wawo, petugas BPBD Kabupaten Sikka, Penjabat Kepala Desa Bu Utara, tokoh masyarakat, para guru, siswa SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu, serta perwakilan masyarakat setempat.Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, peduli, dan bergerak cepat dalam membantu masyarakat, khususnya dalam memastikan hak dasar anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi meskipun berada dalam keterbatasan dan situasi bencana. PNO-12
19 Feb 2026, 15:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
