DPR Papua Tengah Cari Solusi Persoalan Pesisir Mimika, Pengelolaan Tailing Disorot
Hearing bersama Pemkab Mimika dan masyarakat pesisir membahas trayek kapal murah, pembangunan kawasan nelayan, BBM nelayan, hingga peluang usaha pengelolaan sisa hasil tambang bagi warga lokal Papua
Papuanewsonline.com - 06 Mei 2026, 13:44 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah Kabupaten Mimika serta perwakilan masyarakat wilayah pesisir di Ruang Serbaguna Hotel Horison Diana Mimika, Selasa (5/5/2026). Acara ini dihadiri berbagai tokoh penting, di antar Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika, dan masyarakat pesisir mimika. Pertemuan ini menjadi ruang membahas empat is utama demi kesejahteran warga pesisir.
Dalam pembahasan, Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai
menyoroti masalah akses tray kapal pelayaran ke Pelabuhan Sipu-sipu Distrik
Jita yang sempat terhenti.
Ia menyebut upaya mempertahankan jalur ini sudah dilakukan
sejak 2023 dan menyebutnya sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan rakyat.
“Keputusan pemerintah sudah jelas, jalur ini harus
dipertahankan agar warga bisa bepergian dengan biaya murah hanya Rp15.000,”
katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sisa pasir tambang atau tailing harus dijadikan peluang usaha yang dikuasai oleh warga lokal, dengan izin yang diprioritaskan bagi orang asli Papua agar hasilnya bermanfaat untuk daerah.
Selain itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga
menjadi perhatian. John meminta masyarakat melihat manfaatnya daripada
mempersoalkan namanya, mengingat fasilitas yang disediakan akan sangat membantu
para nelayan.
Pembangunan Stasiun Pengisian BBM Nelayan di kawasan Pomako
juga didesak segera diselesaikan, sedangkan pengelolaan Pelabuhan Pangkalan
Pendaratan Ikan disepakati akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah
kabupaten dan provinsi agar pengelolaannya berjalan efektif.
Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi atas
penyelenggaraan pertemuan ini yang menjadi ruang dialog penting.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian berbagai permasalahan ini
membut kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah, lembaga legislatif
maupun perusahaan.
“Kami berharap hasil pertemuan ini melahir rekomendasi yang
nyata, sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan
bermanfaat bagi kesejahteran warga Mimika,” harapnya.
Penulis: Jid
Editor: GF
