29% APBD Mimika Untuk Belanja Pegawai, Masih Di Bawah Batas Ketentuan

Papuanewsonline.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, memastikan bahwa alokasi anggaran untuk belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 mencapai 29 persen dari total nilai yang ditetapkan. Angka ini dinilai masih aman karena berada di bawah batas maksimal yang diizinkan, yaitu sebesar 30 persen.

Bahkan, kondisi ini menjadi alasan rasa syukur, mengingat di daerah lain alokasinya ada yang melebihi ketentuan hingga 40 persen dan berujung pada kebijakan penangguhan tugas bagi sebagian tenaga kerja.

Kondisi ini juga yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah daerah yang tidak lagi menerima permohonan mutasi pegawai dari luar wilayah.

Saat ini, jumlah aparatur di lingkungan Pemkab Mimika telah mencapai sekitar 9.000 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara serta 4.000 hingga 5.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bupati menjelaskan bahwa besarnya alokasi dana untuk keperluan tersebut di setiap instansi sangat bergantung pada jumlah tenaga kerja yang ada di dalamnya.

“Semakin banyak pegawai yang bertugas, maka semakin besar pula anggaran yang dibutuhkan. Hal ini terlihat jelas pada beberapa instansi, seperti Satpol PP yang menggunakan Rp41 miliar dari total anggarannya untuk keperluan pegawai, dengan sisa dana sekitar Rp5 miliar untuk menjalankan berbagai program kerja. Demikian pula dengan Dinas Pendidikan yang mengelola dana sekitar Rp700 miliar, di mana Rp400 miliar di antaranya dialokasikan untuk keperluan yang sama,” jelas Johannes Rettob.

“Kami bersyukur pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan seimbang dan sesuai aturan yang berlaku. Semoga kondisi ini terus terjaga, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, program pembangunan tetap berjalan lancar, dan kesejahteraan seluruh aparatur tetap terjamin dengan baik,” harap Bupati.

Penulis: Jid

Editor: GF