Geger di Merauke: Kapal Mewah Haji Isam Berlogo Kemenhan, Publik Pertanyakan Izin

Papuanewsonline.com, Merauke – Kapal pesiar super mewah J7 Explorer milik pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam, menjadi sorotan di Merauke, Papua Selatan.

Kapal milik Jhonlin Group tersebut terlihat sandar di Dermaga Merauke dengan logo resmi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI yang menempel jelas di bagian lambung. Foto penampakan kapal itu beredar luas di media sosial dan memicu tanda tanya besar publik.

Pasalnya, J7 Explorer diketahui merupakan kapal pesiar pribadi, bukan kapal dinas milik TNI maupun Kemenhan. Hingga Jumat (14/8/2026), belum ada klarifikasi resmi dari Kemenhan terkait dasar hukum dan pihak yang memberikan izin penggunaan atribut resmi negara tersebut di kapal swasta.

Dijadikan Kapal Induk Proyek 1 Juta Hektare

Keberadaan J7 Explorer di Merauke disebut bukan tanpa alasan. Kapal tersebut dilaporkan difungsikan sebagai 'kapal induk' atau pusat logistik terapung untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pencetakan 1 juta hektare sawah dan perkebunan tebu di Merauke.

Untuk proyek tersebut, Haji Isam disebut mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengerahkan armada tongkang, mendatangkan 2.000 unit ekskavator dari China, serta tenaga ahli dari China, Jepang, dan Eropa. Seluruh mobilisasi logistik, kendaraan, helikopter, hingga personel disebut dipusatkan di kapal J7 Explorer.

Jika kapal dikerahkan untuk mendukung proyek pemerintah, penggunaan aset swasta dinilai masih dapat dipahami. Namun yang menjadi pertanyaan publik adalah urgensi dan legalitas penggunaan identitas resmi Kemenhan.

Apakah penempelan logo itu merupakan bagian dari kerja sama resmi, penanda fungsi pertahanan, atau hanya sebagai bentuk perlindungan keamanan?

Sorotan Soal Keadilan

Isu ini juga mendapat sorotan dari mantan jurnalis Elias Kaluli Making. Ia menilai, jika alasan penempelan logo adalah untuk jaminan keamanan, maka hal tersebut justru melukai rasa keadilan bagi operator swasta lain yang beroperasi di Papua.

"Coba tengok ke pedalaman Papua. Di sana, ada puluhan armada pesawat milik maskapai swasta seperti Susi Air, Dimonim Air, dan lainnya yang setiap hari mempertaruhkan nyawa melayani rakyat di daerah terisolir," tulis Elias.

Ia mengingatkan bahwa operator penerbangan perintis tersebut juga menghadapi ancaman nyata di lapangan, mulai dari pesawat dibakar, pilot ditembak, hingga disandera kelompok bersenjata.

"Pernahkah negara memberikan mereka privilege untuk memasang logo Kemenhan atau TNI di badan pesawat mereka sebagai jaminan keamanan? Tidak," lanjutnya.

Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan di ruang publik: Apakah ada perlakuan khusus atau backing-an di balik penggunaan logo Kemenhan di kapal milik Haji Isam?

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu penjelasan resmi dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan pihak Jhonlin Group mengenai siapa yang memberikan izin, apa dasar regulasinya, dan untuk kepentingan apa logo institusi pertahanan negara dipasang di kapal pesiar mewah milik swasta.

Editor: OF