logo-website
Jumat, 14 Agu 2026,  WIT

BPK Bongkar: Anggaran Carter Pesawat Pilkada Mimika Di-Gemukkan Rp5,4 Miliar

Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Pilkada 2024 di KPU Kabupaten Mimika diduga digelembungkan. Anggaran carter pesawat ke 4 distrik pegunungan tercatat jauh di atas standar.

Papuanewsonline.com - 14 Agu 2026, 06:34 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Ilustrasi

Papuanewsonline.com, Mimika – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengejutkan. Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Pilkada 2024 di KPU Kabupaten Mimika diduga digelembungkan. Anggaran carter pesawat ke 4 distrik pegunungan tercatat jauh di atas standar, dengan potensi pemborosan mencapai Rp5,4 miliar.

Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK atas Pengelolaan Belanja Pilkada Serentak Tahun 2024 periode 2024 s.d Semester I 2025 pada KPU Provinsi Papua Tengah, KPU Mimika, dan KPU Puncak.

Harga Tembus 3 Kali Lipat SSH

BPK membandingkan RKB KPU Mimika dengan Perbup Mimika Nomor 48 Tahun 2022 tentang SSH. Hasilnya, harga carter pesawat yang diajukan KPU melambung.

Ironisnya, semua distrik diajukan dengan jumlah kegiatan yang sama: 28 kali.

Distrik

SSH Perbup

Harga RKB KPU

Selisih Total

Tembagapura

Rp30 juta

Rp115 juta

Rp2,38 miliar

Alama

Rp50 juta

Rp115,5 juta

Rp1,83 miliar

Jila

Rp40 juta

Rp65 juta

Rp700 juta

Hoya

Rp40 juta

Rp60 juta

Rp560 juta

TOTAL

Rp5,47 miliar

"RKB untuk carter pesawat melebihi Standar Satuan Harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mimika," tulis BPK.

Dalih "Biaya Pikul" Ditolak BPK

Saat dikonfirmasi, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Mimika berdalih harga tinggi itu karena sudah termasuk biaya pikul dan angkut dari kampung ke distrik.

Namun dalih itu dibantah BPK. Dalam pemeriksaan disebutkan, kegiatan dalam RKB tersebut juga sudah ada pos transportasi dalam kota. Selain itu, kegiatan seperti sosialisasi dan bimbingan teknis tidak semuanya butuh biaya pikul.

BPK: Pengawasan Lemah

BPK menilai Sekretaris KPU Mimika selaku KPA lemah dalam mengendalikan penyusunan anggaran. Rekomendasi BPK: Ketua KPU Mimika harus memerintahkan perbaikan, agar RKB ke depan sesuai standar dan bisa dipertanggungjawabkan.

KPU Kabupaten Mimika mengaku sependapat dan berjanji menindaklanjuti.

Hingga berita ini tayang, redaksi masih berupaya mengkonfirmasi Ketua KPU Kabupaten Mimika.

Penulis: Hendrik

Editor: OF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE