Bupati Boven Digoel Sampaikan 9 Usulan Strategis Ke Komisi II DPR RI Dan Mendagri

Papuanewsonline.com, Merauke – Bupati Boven Digoel menyampaikan 9 usulan dan permasalahan prioritas daerah dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Selatan, serta tamu undangan lainnya di Jakarta, Selasa 12 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu Bupati berharap sembilan poin tersebut mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Pusat guna mempercepat pembangunan di Boven Digoel.

Sembilan Poin Prioritas Boven Digoel

1. Penegasan Batas Wilayah  

Bupati menyoroti persoalan perbatasan Boven Digoel dengan Kabupaten Merauke dan Negara Papua Nugini. Kepastian batas disebut penting untuk keamanan, penataan wilayah, dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan.

2. Status Aset Bandara

Pemerintah daerah mengusulkan penyelesaian status *aset bandara milik Kementerian Perhubungan RI agar pengelolaan dan pengembangannya lebih jelas.

3. Penyelesaian BUMD  

Terkait BUMD yang saat ini masih berproses di Kejaksaan, Bupati meminta dukungan pendampingan hukum dan tata kelola agar BUMD dapat segera beroperasi dan berkontribusi pada PAD.

4. Kebutuhan ASN  

Pemda mengusulkan penerimaan pegawai dan tambahan kuota formasi ASN tahun ini* untuk mengisi kekurangan tenaga di sejumlah OPD dan layanan publik.

5. Investasi Berdampak  

Bupati mendorong masuknya investasi yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal.

6. Pembangunan Dua Bandara  

Ada dua bandara di Boven Digoel yang pembangunannya belum dikerjakan. Pemda berharap ada alokasi anggaran dan percepatan dari Kementerian Perhubungan.

7. Kendala Program MBG  

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Boven Digoel menghadapi sejumlah kendala teknis dan distribusi. Bupati meminta dukungan kebijakan dan anggaran agar program berjalan optimal.

8. Akses Antar Wilayah  

Akses jalan antar-distrik dan antar-kampung masih menjadi kendala utama. Kondisi ini menghambat mobilitas warga, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan maupun pendidikan.

9. Peningkatan Pelayanan Publik  

Secara umum Bupati menekankan perlunya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat agar kualitas hidup warga Boven Digoel semakin baik.

Harapan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi

Bupati menegaskan, sembilan poin tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Boven Digoel. Ia berharap pembahasan dalam pertemuan ini dapat ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Pertemuan ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, DPR, dan pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua Selatan.

Penulis: Hendrik

Editor: OF