logo-website
Senin, 18 Mei 2026,  WIT

Realisasi Anggaran Mimika Baru 10,11 Persen, BPKAD: Belanja Modal Masih Proses Lelang

Kepala BPKAD Kabupaten Mimika mengakui penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga pertengahan Mei 2026 masih berjalan lambat

Papuanewsonline.com - 18 Mei 2026, 18:41 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Tampak halaman Kantor Pusat Pemerintahan Mimika.

Papuanewsonline.com, Timika – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Mallisa, SE., M.Si., mengakui penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga pertengahan Mei 2026 masih berjalan lambat. Berdasarkan data per tanggal 15 Mei 2026, realisasi baru mencapai angka 10,11 persen atau setara dengan lebih dari Rp560 miliar dari total anggaran yang tersedia.


Hal ini disampaikannya saat wawancara di Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Senin (18/5/2026), menegaskan bahwa capaian tersebut belum berjalan sesuai harapan akibat sejumlah kendala teknis administrasi.

Marthen menjelaskan, rendahnya persentase penyerapan ini utamanya dipengaruhi oleh belum berjalannya belanja modal secara maksimal. Sebagian besar proyek pembangunan masih berada di tahap pelelangan, penyusunan kontrak, hingga proses administrasi pencairan yang memakan waktu.

“Realisasi terbesar saat ini baru berasal dari belanja operasional rutin. Sedangkan untuk proyek fisik, setelah kontrak ditandatangani masih ada tahapan pencairan uang muka dan kelengkapan berkas lainnya. Untuk rincian progres lelang, masyarakat bisa menanyakan langsung ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,” ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah aktif bekerja dan sedang menyesuaikan tugas pasca pelantikan.

Marthen tetap optimis target tahunan dapat tercapai, bahkan berpotensi melampaui rencana pada semester kedua nanti, asalkan seluruh dinas dan instansi mempercepat pelaksanaan program kerja.

Selain soal keuangan, ia juga menyebutkan penertiban kendaraan dinas masih berlangsung, namun pelaksanaannya bergantung pada kebijakan masing-masing pimpinan OPD dan belum ada instruksi penarikan paksa dari pusat.

“Kami mengajak seluruh jajaran dan mitra kerja untuk mempercepat setiap proses agar anggaran dapat bermanfaat nyata bagi pembangunan daerah. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim keuangan yang terus mengawal setiap rupiah anggaran." Pungkasnya.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE