Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Reses Batal, Warga Pasar Sentral Tunggu Berjam-Jam. Beredar Dugaan Anggota DPRK Mimika Mabuk
Papuanewsonline.com, Mimika - Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRK Mimika dari Fraksi PKB, Stevanus Onawame, di Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Selasa 14 Juli 2026, batal dilaksanakan.Sejumlah warga yang datang sebagai konstituen mengaku kecewa karena telah menunggu selama beberapa jam di lokasi. Undangan reses sebelumnya telah disebar oleh tim pendamping."Kami datang karena menghormati undangan reses. Kami menunggu cukup lama, tetapi tidak ada kepastian. Akhirnya kami pulang dengan rasa kecewa," ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.Hingga kegiatan dibubarkan, tidak ada penjelasan resmi dari pihak penyelenggara terkait alasan ketidakhadiran anggota dewan tersebut.Di tengah kekecewaan warga, beredar dugaan dari sejumlah konstituen yang hadir. Mereka menduga ketidakhadiran Stevanus Onawame disebabkan karena yang bersangkutan dalam kondisi mabuk.Namun hingga berita ini diturunkan, dugaan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Belum ada keterangan resmi dari Stevanus Onawame maupun dari Fraksi PKB DPRK Mimika. Upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan masih dilakukan.Warga berharap pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa dan pimpinan DPRK Mimika melakukan evaluasi terkait kejadian ini.Menurut warga, kegiatan reses merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan dinilai tidak hanya mengecewakan konstituen, tetapi juga membuang waktu warga yang telah meluangkan diri.Penulis: HendrikEditor: OF
15 Jul 2026, 08:47 WIT
Aksi Nyata Anggota DPRK Mimika Adolof Omaleng Bagi Sembako, Warga: Sangat Meringankan Beban Dapur
Papuanewsonline.com, Mimika – Anggota DPRK Mimika, Adolof Omaleng, menggelar aksi nyata dengan membagikan paket sembako kepada warga, Selasa 14 Juni 2025. Kegiatan ini dinilai sangat krusial di tengah lonjakan harga bahan pokok di Timika.Menurut warga, bantuan langsung seperti ini sangat membantu, khususnya bagi ibu-ibu dan para janda yang tidak memiliki penghasilan tetap."Aksi nyata seperti yang dilakukan Bapak Adolof Omaleng lewat pembagian sembako ini memang krusial banget, terutama saat harga bahan makanan di Timika lagi melonjak tinggi. Bagi warga, khususnya ibu-ibu dan janda yang tidak punya penghasilan tetap, bantuan langsung seperti ini sangat meringankan beban dapur sehari-hari," ujar Dianu Omaleng, salah satu warga.Dianu menambahkan, sembako bukan hanya soal bantuan fisik, tetapi juga bentuk kehadiran wakil rakyat di tengah kesulitan warganya saat masa reses."Semoga aspirasi warga Timika agar pelayanan ke depan makin baik — terutama untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok rentan — bisa terus dikawal dan diwujudkan oleh DPRK Mimika," lanjutnya.Kegiatan pembagian sembako ini menjadi salah satu bentuk penyerapan aspirasi anggota dewan kepada konstituennya selama masa reses. Penulis: HendrikEditor: OF
15 Jul 2026, 08:41 WIT
GMKI Timika Soroti Pengawasan Distribusi BBM, Desak Pemkab Lakukan Pembenahan Sistemik
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua GMKI Timika Masa Bakti 2024–2026, Louis Fernando Afeanpah, menyampaikan analisis kebijakan terkait polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Mimika. Analisis tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan sikap organisasi mahasiswa terkait persoalan distribusi BBM sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akar permasalahan yang dinilai belum terselesaikan.Dalam tulisan berjudul "Menakar Ulang 'Radar' Pengawasan BBM Pemkab Mimika: Sidak atau Sekadar Ritual?", Louis menilai pernyataan Pemerintah Kabupaten Mimika yang menyebut praktik tangki modifikasi, barcode ganda, dan penimbunan BBM telah "masuk radar" pengawasan belum menyentuh persoalan mendasar.Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat diselesaikan hanya melalui inspeksi mendadak (sidak) atau razia di lapangan, melainkan membutuhkan pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh.Ia menyoroti penerapan sistem barcode yang saat ini dinilai hanya menyasar kendaraan roda empat. Kebijakan tersebut dianggap belum komprehensif karena masih menyisakan celah bagi penyalahgunaan distribusi BBM melalui kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi."Kebijakan yang tidak menyentuh seluruh lini kendaraan hanya akan membuat praktik penyalahgunaan berpindah ke celah yang belum diawasi. Akibatnya antrean panjang, kelangkaan BBM, dan tingginya harga eceran akan terus terjadi," tulisnya.Louis juga mengkritik penggunaan istilah "masuk radar" dalam penyampaian pemerintah. Menurutnya, istilah tersebut belum menjelaskan langkah operasional yang terukur serta tidak disertai indikator keberhasilan maupun mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.Ia berpendapat bahwa sidak hanya bersifat reaktif karena menangani gejala di lapangan, bukan akar persoalan dalam tata kelola distribusi BBM.Sebagai solusi, GMKI Timika mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika bersama pihak terkait melakukan digitalisasi pengawasan distribusi BBM melalui sistem yang lebih transparan.Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain publikasi data kuota BBM setiap SPBU secara terbuka, integrasi sistem verifikasi bagi seluruh kendaraan penerima BBM bersubsidi, serta pelaksanaan audit terhadap pola distribusi BBM di SPBU untuk mengidentifikasi potensi kebocoran.Menurut Louis, keterbukaan data distribusi akan memperkuat pengawasan publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memfokuskan pengawasan pada jalur distribusi dan dugaan penyimpangan di tingkat sumber penyaluran, bukan hanya melakukan penertiban terhadap pengecer di lapangan.Di akhir tulisannya, Louis menegaskan bahwa penyelesaian persoalan distribusi BBM harus dilakukan melalui reformasi sistem dan peningkatan akuntabilitas pemerintah.Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika berani membuka data penyaluran BBM kepada publik sebagai bagian dari upaya membangun sistem distribusi yang transparan, adil, dan tidak mudah dimanipulasi."Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar sidak, tetapi sistem distribusi yang sehat, transparan, dan mampu memutus ruang gerak mafia BBM dari sumbernya," tutupnya.Penulis: BimEditor: OF
15 Jul 2026, 00:00 WIT
Warga Timika Dibacok 6 Kali Di Pasar Lama Koperapoka
Papuanewsonline.com, Mimika - Seorang warga Timika, Papua Tengah, bernama Monci Weraditi, 52 tahun, menjadi korban pembacokan di Jalan Koperapoka, area Pasar Lama, Jumat 13 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIT.Menurut keterangan korban, aksi tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku. Salah satu pelaku membawa senjata tajam jenis parang.Korban mengaku dibacok sebanyak 6 hingga 7 kali. Akibat serangan itu, Monci mengalami luka pada tangan kiri, tangan kanan, bagian belakang kepala, perut, dan bahu.Saat ini korban beralamat di Jalan Baru, Timika dan masih menjalani penanganan medis di Instalasi Rawat Darurat IGD RSUD Mimika.Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Motif kejadian juga belum diketahui.Penulis: HendrikEditor: OF
14 Jul 2026, 23:54 WIT
Muhammad Rullyandi Menilai Penetepan KUHAP Baru Sebagai Penyempurnaan Aturan Sebelumnya
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional yang bertujuan memperkuat supremasi hukum serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.Menurut Rullyandi, KUHAP baru hadir sebagai bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan hukum, termasuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).“Lahirnya KUHAP baru merupakan paradigma pembaharuan hukum yang telah melalui proses harmonisasi serta mempertimbangkan berbagai perubahan hukum, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari perkembangan hukum acara pidana,” ujar Muhammad Rullyandi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur mengenai perlunya prosedur pemeriksaan calon tersangka sebelum dilakukan penetapan tersangka. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari rezim KUHAP lama dan telah mengalami perubahan dengan berlakunya KUHAP baru.“Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus dipahami dalam konteks keberlakuan KUHAP pada saat itu. Dengan adanya KUHAP baru, terdapat paradigma dan pengaturan baru yang menegaskan mekanisme penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti,” jelasnya.Rullyandi menyebut, KUHAP baru telah mengatur secara tegas bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1) KUHAP baru.“Ketentuan dalam KUHAP baru memberikan penegasan bahwa dasar utama penetapan tersangka adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum,” katanya.Ia menambahkan, dengan adanya pengaturan baru tersebut, ketentuan mengenai pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka sebagaimana berkembang dalam praktik berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak lagi menjadi persyaratan mutlak sepanjang penyidik telah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam KUHAP baru.“Sepanjang penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP baru, maka penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagai saksi,” tutur Rullyandi.Lebih lanjut, ia menilai perubahan KUHAP ini harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak warga negara dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.“KUHAP baru pada prinsipnya tetap menjunjung tinggi due process of law, namun di sisi lain memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah,” pungkasnya. PNO-12
14 Jul 2026, 19:08 WIT
Gelar Dialog Publik, Polda Maluku Bahas Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Tanah Adat
Papuanewsonline.com, Ambon – Persoalan sengketa tanah adat di Maluku tidak dapat lagi dipandang sebagai konflik kepemilikan semata, tetapi telah berkembang menjadi isu strategis yang menyangkut kepastian hukum, stabilitas keamanan daerah, perlindungan hak masyarakat adat, hingga keberlangsungan pembangunan dan investasi nasional.Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Polda Maluku bertajuk "Tanah Adat Bukan Medan Konflik; Solusi Hukum dan Adat atas Konflik Lahan" yang diselenggarakan bersama RRI Ambon di Auditorium RRI Ambon dan disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 FM, RRI Digital, serta kanal YouTube RRI Ambon.Dialog menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yakni Kasubdit II Ditreskrimum Polda Maluku AKBP Ismanto Yuwono, S.I.P., S.I.K., pakar hukum Universitas Pattimura Dr. Novyta Uktolseja, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Ahli Muda Kanwil BPN Provinsi Maluku Julianus Keriyoma, S.SiT., S.H., Sekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku Decky Tanasale, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Dr. Sc. Agr. drh. Faradilla A., MTAPSc.Dialog tersebut menjadi ruang bersama dalam merumuskan pendekatan penyelesaian konflik tanah adat yang mengintegrasikan aspek hukum nasional, hukum adat, administrasi pertanahan, serta peran pemerintah sebagai fasilitator penyelesaian konflik.Dalam pemaparannya, para narasumber menilai sebagian besar konflik pertanahan di Maluku berakar pada persoalan administrasi yang belum tertata dengan baik.Data kepemilikan tanah yang hilang, tidak terdokumentasi secara resmi, batas-batas petuanan adat yang belum memiliki kepastian, hingga perubahan kondisi geografis dari waktu ke waktu menjadi faktor dominan yang memicu sengketa.Persoalan semakin kompleks karena sebagian besar tanah adat di Maluku diwariskan berdasarkan sejarah, silsilah keluarga, tanah dati, tanah marga, tanah soa maupun tanah pusaka yang selama ini lebih banyak didasarkan pada pengakuan adat dibandingkan administrasi formal.Para narasumber juga menegaskan bahwa pada masa lalu konflik seperti ini relatif dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat karena masyarakat masih memegang teguh nilai, sumpah adat, serta kewibawaan para tetua negeri.Namun dalam perkembangan saat ini, meningkatnya kebutuhan ekonomi, pembangunan serta perubahan sosial menyebabkan penyelesaian sengketa adat semakin membutuhkan dukungan kepastian hukum dan administrasi pertanahan.Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sementara itu, pengelolaan sumber daya agraria juga mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Melalui landasan konstitusi tersebut, penyelesaian konflik pertanahan harus tetap menghormati hak masyarakat adat tanpa mengabaikan kepastian hukum nasional.Perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku menegaskan bahwa salah satu langkah preventif paling efektif dalam mengurangi sengketa adalah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran tanah.Dengan administrasi yang jelas, riwayat kepemilikan dapat terdokumentasi secara resmi sehingga meminimalisir potensi konflik di masa mendatang.BPN juga menjelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur pengadilan tetap terbuka apabila para pihak memiliki dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.Dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula bahwa kawasan hutan maupun wilayah pantai memiliki ketentuan tersendiri sesuai regulasi sehingga tidak seluruh bidang tanah dapat diterbitkan sertifikat.Majelis Latupati: Sengketa Tanah Adat Terus MeningkatSekretaris Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa hampir setiap hari lembaganya menerima laporan terkait sengketa tanah adat.Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah, peran aktif saniri negeri, pemerintah daerah, tokoh adat serta seluruh pemangku kepentingan agar konflik tidak berkembang menjadi gangguan keamanan maupun konflik sosial yang lebih luas.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, menegaskan bahwa kehadiran Polda Maluku dalam dialog publik tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polri membangun literasi hukum sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyelesaian konflik pertanahan secara damai."Persoalan tanah adat bukan semata persoalan hukum, tetapi juga menyangkut sejarah, nilai budaya, identitas masyarakat, dan hubungan kekeluargaan. Karena itu penyelesaiannya harus mengedepankan dialog, musyawarah, penghormatan terhadap hukum adat, serta didukung kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Menurutnya, Polri terus mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan yang humanis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah."Polda Maluku mendukung langkah pemerintah daerah, BPN, lembaga adat, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat edukasi mengenai administrasi pertanahan. Masyarakat juga diimbau segera mendaftarkan tanahnya agar memiliki kepastian hukum sehingga potensi sengketa di masa depan dapat diminimalkan," tambahnya.Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum ketika konflik telah terjadi, tetapi juga melalui edukasi, pencegahan, serta membangun kesadaran hukum masyarakat.Dialog publik tersebut menghasilkan kesamaan pandangan bahwa penyelesaian konflik tanah adat membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Pertanahan Nasional, aparat penegak hukum, lembaga adat, akademisi, hingga masyarakat.Pendaftaran tanah, penguatan data administrasi, penegasan batas wilayah adat, pelestarian mekanisme musyawarah, serta penghormatan terhadap hukum adat dan hukum nasional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, penyelesaian sengketa tanah adat diharapkan tidak hanya menghadirkan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah dan investasi yang berkelanjutan. PNO-12
14 Jul 2026, 18:48 WIT
Kunjungi Lokasi Groundbreaking Blok Masela, Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Berjalan Lancar
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Dua hari menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meresmikan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku kembali meninjau langsung lokasi pelaksanaan proyek. Peninjauan tersebut menjadi tahap akhir memastikan seluruh aspek pengamanan VVIP, kesiapan teknis, dan operasional telah siap guna mendukung suksesnya agenda kenegaraan sekaligus mengawal salah satu investasi energi terbesar di Indonesia.Peninjauan dilaksanakan di Site Shelter PT INPEX Masela Ltd., Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (14/7/2026), sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektoral yang sebelumnya digelar bersama seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh hasil evaluasi dan keputusan rapat telah diimplementasikan di lapangan sehingga tidak terdapat kendala menjelang pelaksanaan groundbreaking pada 16 Juli 2026.Groundbreaking PSN Blok Masela merupakan momentum strategis nasional yang menandai dimulainya pembangunan salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia. Proyek tersebut diproyeksikan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya tarik investasi, membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Maluku bersama Forkopimda memastikan kesiapan seluruh lokasi yang akan digunakan Presiden RI beserta rombongan, mulai dari area utama groundbreaking, panggung VVIP, jalur kedatangan dan kepulangan Presiden, pusat media, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, area parkir, hingga pengamanan objek-objek vital yang menjadi bagian dari sistem pengamanan terpadu.Selain mengecek kesiapan fisik lokasi, rombongan juga melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan yang akan diterapkan selama kunjungan Presiden RI. Seluruh skenario pengamanan dikaji kembali guna memastikan koordinasi antarinstansi berjalan optimal, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan jalur, pengamanan objek vital nasional, hingga kesiapsiagaan personel TNI-Polri di setiap titik strategis.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh hasil rapat koordinasi benar-benar telah diterapkan sehingga pelaksanaan Groundbreaking PSN Blok Masela dapat berlangsung aman, lancar, dan sesuai standar pengamanan VVIP."Groundbreaking PSN Blok Masela bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi menjadi momentum strategis yang akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Karena itu, kami kembali turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia telah siap dan setiap potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, pengamanan yang dilakukan Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada keberhasilan kunjungan Presiden RI, tetapi juga merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan kepastian keamanan bagi setiap proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah."Keamanan merupakan fondasi utama investasi. Ketika situasi kamtibmas terjaga, pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, kepercayaan investor semakin kuat, lapangan kerja terbuka, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat. Itulah komitmen Polri dalam mengawal setiap program strategis pemerintah, termasuk Groundbreaking PSN Blok Masela," ujar Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yang didukung deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta kesiapsiagaan personel di seluruh titik strategis. Seluruh personel yang terlibat juga telah diberikan arahan agar melaksanakan tugas secara profesional, responsif, dan humanis sesuai standar pengamanan VVIP."Kami ingin memastikan seluruh agenda Presiden RI di Maluku berlangsung tanpa hambatan. Lebih dari itu, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa Maluku merupakan daerah yang aman, kondusif, dan siap menjadi pusat pengembangan investasi strategis nasional. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, Paspampres, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta seluruh stakeholder menjadi kunci utama keberhasilan pengamanan ini," ungkapnya.Peninjauan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas pendukung, termasuk akses menuju lokasi, sistem komunikasi, layanan kesehatan, pusat informasi media, serta sarana pendukung lainnya. Berbagai masukan yang diperoleh di lapangan langsung ditindaklanjuti oleh panitia pelaksana guna menyempurnakan seluruh persiapan menjelang kedatangan Presiden RI.Soliditas yang ditunjukkan Forkopimda Maluku bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., dan seluruh pemangku kepentingan menjadi cerminan kuat komitmen negara dalam mengawal keberhasilan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Keberhasilan groundbreaking ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang kerja dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.Dengan seluruh kesiapan yang telah memasuki tahap akhir, Maluku kini siap menyambut kunjungan Presiden Republik Indonesia sekaligus mengukir sejarah baru melalui dimulainya pembangunan PSN Blok Masela. Keberhasilan agenda tersebut diharapkan menjadi simbol kuat sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal investasi strategis nasional demi mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri di sektor energi dan semakin berdaya saing di tingkat global. PNO-12
14 Jul 2026, 18:08 WIT
Kapolda Maluku dan Forkopimda Finalisasi Pengamanan Kunjungan Presiden
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Menjelang kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meresmikan Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela pada 16 Juli 2026, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku memfinalisasi seluruh aspek pengamanan dan kesiapan operasional. Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa Maluku siap mengawal salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diproyeksikan menjadi tonggak baru penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi di kawasan timur Indonesia.Finalisasi kesiapan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Groundbreaking PSN Blok Masela yang berlangsung di Villa Bukit Indah Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Danlantamal IX/Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Danguspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Andri Kristianto, Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, jajaran TNI-Polri, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta para pemangku kepentingan lainnya.Rapat koordinasi tersebut menjadi tahapan akhir penyempurnaan seluruh kesiapan menjelang kedatangan Presiden RI yang dijadwalkan meresmikan dimulainya pembangunan Proyek Strategis Nasional Blok Masela bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Groundbreaking ini dipandang sebagai momentum bersejarah karena menandai dimulainya salah satu proyek gas alam terbesar di Indonesia yang akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku dan kawasan timur Indonesia.Dalam rapat, seluruh unsur Forkopimda melakukan sinkronisasi kesiapan secara menyeluruh, mulai dari pengamanan VVIP, kesiapan lokasi kegiatan, jalur kedatangan dan kepulangan Presiden RI beserta rombongan, pengamanan bandar udara, pelabuhan, objek vital nasional, penginapan, distribusi logistik, hingga antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan. Seluruh perangkat pengamanan dirancang secara terpadu dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh rangkaian agenda kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa Polda Maluku telah memfinalisasi seluruh pola pengamanan melalui sinergi erat bersama TNI, pemerintah daerah, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., dan seluruh instansi terkait."Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela bukan hanya menjadi agenda kenegaraan, tetapi juga momentum penting yang akan menentukan masa depan penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi Indonesia. Karena itu, Polda Maluku bersama seluruh unsur Forkopimda memastikan seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal agar kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia berlangsung aman, lancar, dan sukses," tegas Kapolda.Kapolda menjelaskan bahwa pengamanan dilaksanakan melalui sistem berlapis dengan mengedepankan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta pengawasan pada seluruh titik strategis. Seluruh personel yang terlibat telah diberikan arahan untuk bertindak profesional, responsif, dan humanis dalam menjalankan tugas pengamanan."Keamanan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Ketika stabilitas kamtibmas terjaga, maka kepercayaan investor akan semakin kuat, pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, lapangan pekerjaan akan terbuka, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah komitmen Polri dalam mengawal setiap program strategis pemerintah," ujar Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa Polda Maluku tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pengamanan kunjungan Presiden RI, tetapi juga memastikan iklim keamanan yang kondusif bagi keberlanjutan investasi nasional di Maluku."Kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat dan dunia usaha bahwa Maluku siap menjadi daerah tujuan investasi strategis. Polri akan terus hadir memberikan kepastian keamanan sehingga seluruh proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.Selain memfinalisasi skema pengamanan, rapat koordinasi juga mengevaluasi hasil peninjauan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Seluruh masukan dari unsur Forkopimda, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta instansi teknis lainnya diakomodasi sebagai bagian dari penyempurnaan aspek operasional guna memastikan seluruh standar penyelenggaraan kunjungan Presiden RI telah terpenuhi.Soliditas yang ditunjukkan Forkopimda Maluku bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, SKK Migas, dan PT INPEX Masela Ltd. menjadi cerminan kuat komitmen negara dalam mengawal keberhasilan Proyek Strategis Nasional Blok Masela. Keberhasilan groundbreaking ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur, memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta membuka peluang kerja dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Maluku.Dengan seluruh persiapan yang telah memasuki tahap final, Maluku kini siap menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia sekaligus mencatat sejarah baru melalui dimulainya pembangunan PSN Blok Masela proyek energi strategis yang diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian energi dan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global. PNO-12
14 Jul 2026, 17:48 WIT
Program Pertanian Wanam Sukses Luar Biasa, Mentan Amran Perluas ke Seluruh Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Keberhasilan gemilang Program Pertanian Wanam yang telah dijalankan menjadi bukti nyata potensi besar sektor pertanian di wilayah Papua. Menyusul capaian yang sangat memuaskan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memutuskan untuk menambah alokasi anggaran secara signifikan serta memperluas pelaksanaan program ini agar menjangkau seluruh wilayah di Tanah Papua. (13/7/26) Keputusan strategis ini diambil mengingat dampak positif yang telah dirasakan masyarakat di lokasi percontohan. Program ini terbukti mampu meningkatkan hasil panen, menaikkan taraf hidup petani lokal, serta membangun kemandirian pangan di daerah yang sebelumnya sempat menghadapi berbagai tantangan.Keberhasilan ini menjadi landasan kuat agar manfaat yang sama dapat dinikmati oleh saudara-saudara kita di pelosok Papua lainnya.Menteri Amran menegaskan bahwa pengembangan pertanian di Papua merupakan prioritas utama pemerintah. Langkah memperluas jangkauan dan menambah dukungan dana ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberdayakan masyarakat setempat, mengolah kekayaan alam yang ada, dan menjadikan pertanian sebagai tulang punggung kemajuan ekonomi daerah. Semangat membangun bersama rakyat Papua terus didorong sekuat tenaga.Dengan tambahan anggaran dan cakupan wilayah yang semakin luas, diharapkan semakin banyak petani yang mendapatkan bimbingan, sarana produksi, dan akses pasar yang lebih baik. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjadikan Papua tidak hanya mandiri dalam pangan, tetapi juga mampu menyuplai kebutuhan bagi wilayah sekitarnya.Penulis: JidEditor: OF
14 Jul 2026, 17:12 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
