Kapolda Papua Tengah Perintahkan Penutupan Tambang Emas Ilegal di Kapiraya

Papuanewsonline.com, Timika – Kapolda Papua Tengah Kombes Pol. Jermias Rontini telah mengeluarkan perintah tegas untuk menarik seluruh alat berat serta menutup seluruh aktivitas tambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika. Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap konflik antarwarga yang terjadi di kawasan perbatasan Kapiraya, yang diduga dipicu oleh adanya aktivitas pertambangan menggunakan alat berat besar.

Pernyataan resmi Kapolda disampaikan kepada awak media di Markas Polres Mimika, Mile 32, pada hari Kamis (26/2/26).

Menurutnya, sebelum adanya alat berat masuk ke wilayah tersebut, masyarakat setempat menjalankan aktivitas pendulangan emas secara tradisional dan mampu hidup berdampingan dengan kondusif serta aman.

"Besok saya akan langsung menuju Kapiraya untuk memantau situasi secara langsung di lapangan. Namun untuk hari ini, saya telah memberikan instruksi agar seluruh alat berat yang sedang beroperasi segera ditarik keluar dari wilayah tersebut. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kehadiran alat berat justru menjadi pemicu kericuhan antarwarga," ujarnya.

Kapolda menegaskan bahwa alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan tersebut merupakan milik perusahaan yang tidak memiliki izin sah dan telah lama melakukan eksploitasi emas secara ilegal di kawasan Kapiraya.

"Kegiatan yang dilakukan di sana adalah tambang ilegal yang jelas melanggar peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu harus segera ditutup total. Saya telah memberikan perintah tegas agar semua pihak yang terlibat segera mengeluarkan seluruh alat berat dan menghentikan aktivitas mereka dari wilayah Kapiraya," tegasnya dengan nada tegas.

Penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian diharapkan tidak hanya dapat meredam ketegangan dan konflik yang terjadi, tetapi juga mampu mengembalikan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk melindungi sumber daya alam serta hak-hak masyarakat adat yang telah lama mengelola wilayah tersebut dengan cara tradisional.

Penulis: Jid

Editor: GF