Ekspansi Investasi di Merauke Picu Lonjakan Sengketa Tanah

Papuanewsonline.com, Merauke – Ekpsi investasi berskala besar di sektor perkebunan, pengembangan pangan skala luas, dan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Merauke dinilai telah meningkatkan intensitas sengketa tanah antara masyarakat adat dan aktor investasi. Dinamika ini menjadi sorotan dalam kajian terbaru yang menempatkan konflik agraria sebagai persoalan multidimensi.

Dr. Yuldiana Zesa Azis, S.H., M.H., dan Emiliana B. Rahail, S.H., M.H., menilai bahwa konflik yang terjadi tidak sekadar menyangkut persoalan administratif semata. Mereka menegaskan bahwa sengketa tanah di Merauke juga menyentuh dimensi sosial, ekologis, bahkan spiritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat Malind.

Sejumlah kampung seperti Wasur, Rawa Biru, Sota, Erambu, dan Yanggandur disebut menjadi lokasi yang kerap mengalami tumpang tindih klaim antara tanah ulayat dan wilayah konsesi investasi. Wilayah konsesi tersebut umumnya dilegitimasi melalui mekanisme hukum negara yang berbasis dokumen administratif dan perizinan formal.

Dalam praktiknya, batas konsesi sering kali ditentukan berdasar

kan peta administratif yang tidak sepenuhnya dipahami masyarakat adat. Kondisi ini memunculkan situasi yang oleh warga disebut sebagai “tanah hilang tanpa pergi”, yakni hilangnya akses terhadap ruang hidup tanpa adanya proses persetujuan yang benar-benar bebas, didahului, dan diinformasikan secara memadai.

Menghadapi situasi tersebut, masyarakat adat Malind mengandalkan kearifan lokal sebagai strategi adaptasi sekaligus bentuk perlawanan. Musyawarah adat di rumah adat (ewang), ritual simbolik penegasan batas tanah, serta narasi asal-usul klan menjadi instrumen penting dalam mempertahankan identitas dan hak atas wilayah adat.

Namun demikian, hasil musyawarah adat sering kali tidak memiliki daya ikat dalam sistem hukum formal. Pengakuan terhadap masyarakat adat dinilai masih bersifat prosedural dan simbolik, sementara tata kelola agraria tetap didominasi oleh rezim perizinan investasi yang menempatkan legalitas administratif sebagai rujukan utama.

Situasi ini menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dalam kebijakan agraria dan investasi di Merauke. Pengakuan terhadap wilayah adat tidak cukup berhenti pada dokumen administratif, tetapi harus diikuti dengan perlindungan substantif atas hak masyarakat adat.

Penerapan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) dinilai harus dijalankan secara nyata dan mengikat, bukan sekadar formalitas prosedural. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan menghormati kearifan lokal Malind, penyelesaian sengketa tanah di Merauke diharapkan dapat berlangsung lebih adil dan berkelanjutan.

Penulis: Hend

Editor: GF