Empat Bulan Kasus Pembakaran Rumah di Ngadi Mengendap, Polres Tual Mandul Ungkap Pelaku

Papuanewsonline.com — Penegakan hukum di Kota Tual, Provinsi Maluku kembali dipertanyakan. Sudah lebih dari empat bulan laporan dugaan pembakaran dan perusakan rumah warga di Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, seperti hilang ditelan waktu. Berkas laporan ada, police line masih terpasang, namun hukum seolah tak pernah benar-benar berjalan.

Yang tersisa hanyalah puing-puing rumah korban, trauma keluarga, dan “tanda tanya besar” tentang keberanian aparat penegak hukum Polres Tual untuk mengungkap pelaku.

Para korban kini bersuara lantang. Mereka menilai Polres Tual gagal menjalankan tugasnya, bahkan diduga membiarkan para pelaku bebas berkeliaran di tengah masyarakat.

Pelapor sekaligus korban pembakaran rumah, Feri Ditubun, dalam keterangannya kepada Papuanewsonline.com, selasa malam (3/2/2026) mengaku kecewa berat terhadap lambannya penanganan perkara yang dilaporkannya sejak 12 Oktober 2025.

Alih-alih mendapat perlindungan dan kepastian hukum, korban justru merasa ditinggalkan oleh negara, dalam hal ini Polres Tual.

“Saya sangat resah dan kecewa. Sudah empat bulan lebih tidak ada kejelasan. Tidak ada perkembangan kasus, tidak ada panggilan pemeriksaan, bahkan SP2HP pun tidak pernah diberikan. Karena itu kami mendesak Kapolda Maluku mengambil alih kasus ini,” tegas Ditubun, Selasa (3/2/2026).

Ditubun menegaskan, pernyataan tersebut menjadi alarm keras tentang potret penegakan hukum di daerah yang dinilai semakin kehilangan kepercayaan publik.

Kata dia, Kemarahan korban bukan tanpa alasan. Pada 8 Januari 2026, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. H. Dadang Hartanto bahkan turun langsung ke Desa Ngadi dalam  rekonsiliasi konflik sosial.

Di hadapan masyarakat, Kapolda Maluku menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan maupun pembakaran rumah akan diproses secara hukum, namun hingga kini, korban menilai pernyataan tegas Kapolda tersebut hanya anngin segar karena anak buahnya di PolresTual tidak melaksanakan apa yang dijanjikan Kapolda.

“Kapolda sudah bicara tegas di depan masyarakat. Tapi yang kami lihat, Polres Tual justru seperti menutup mata. Para pelaku pembakaran rumah masih bebas,” ujar Ditubun dengan nada geram.

Diakui, Jika kondisi ini terus dibiarkan, publik pun mulai mempertanyakan: apakah perintah pimpinan kepolisian benar-benar dijalankan di tingkat bawah?

Diketahui Peristiwa naas tersebut tidak hanya membakar bangunan fisik. Sedikitnya lima rumah warga dilaporkan hangus beserta seluruh isinya.

Korban kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan rasa aman di tanah kelahirannya sendiri.

Lebih menyakitkan lagi, mereka kini merasa kehilangan harapan terhadap sistem hukum dan keadilan yang seharusnya menjadi payung hukum bagi semua warga Negara.

Ditubun menilai lambannya penanganan perkara ini berpotensi menjadi mimpi  buruk bagi penegakan hukum di Kota Tual.

“Kalau kasus pembakaran rumah saja bisa dibiarkan berlarut-larut, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa hukum itu ada dan benar-benar melindungi korban?” katanya.

Lanjut Dia, Kasus pembakaran dan pengrusakan rumah itu tercatat resmi dalam laporan polisi:

LP.B/94/X/2025/SPKT/Polres Tual/Polda Maluku, tertanggal 12 Oktober 2025.

Laporan tersebut diterima oleh SPKT Polres Tual melalui Kanit III Ipda Nelson Grey Jalmav.

Miriisnya sejak laporan dibuat, korban mengaku belum pernah dimintai keterangan sebagai saksi korban. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Penyidikan (SP2HP) yang menjadi hak pelapor pun tidak pernah diberikan.

Kasus Desa Ngadi kini menjadi ujian integritas bagi Polres Tual. Publik menunggu, apakah aparat penegak hukum akan berdiri di pihak korban atau justru membiarkan keadilan menguap tanpa jejak.

“Kami hanya ingin hukum ditegakkan. Tangkap pelaku pembakaran rumah kami. Jangan biarkan korban terus menderita,” pinta Ditubun.

Para korban mendesak Kapolda Maluku segera turun tangan langsung untuk mengambil alih penanganan perkara guna memulihkan kepercayaan masyarakat serta mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas.

Hingga berita ini dipublikasikan Kapolres Tual maupun Kasat Reskrim belum dapat dikonfirmasi.

Penulis: Hendrik

Editor: GF