Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Pimpin Apel Power On Hand, Ini Arahan Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung pelaksanaan Apel *Power On Hand* yang digelar di Lapangan Tahaparry, Tantui, Polda Maluku, Senin (20/4/2026) pukul 08.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta seluruh personel Polda Maluku sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.Apel *power on hand* bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan merupakan manifestasi nyata dari komitmen Polri dalam memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi berbagai situasi kontinjensi, baik yang bersifat gangguan kamtibmas maupun potensi bencana alam.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan pentingnya rasa syukur atas kondisi kesehatan dan kesiapan yang dimiliki seluruh personel, sekaligus mengingatkan bahwa tugas kepolisian adalah bentuk pengabdian yang menuntut kesiapan setiap saat.“Kehadiran kita di sini bukan hanya rutinitas, tetapi wujud kesiapsiagaan kita sebagai anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita adalah *Rastra Sewakottama*, yang harus siap 1x24 jam tanpa mengenal waktu,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menguraikan bahwa dinamika global saat ini turut memberikan dampak terhadap stabilitas nasional, termasuk di wilayah Maluku. Ia menyoroti ketegangan geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi distribusi energi dunia, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.Menurutnya, stabilitas ekonomi memiliki korelasi erat dengan situasi keamanan. Gangguan terhadap distribusi energi, seperti bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, dapat memicu masalah sosial yang berujung pada gangguan kamtibmas.“Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal seperti penyalahgunaan distribusi BBM dan gas bersubsidi. Ini menyangkut hak masyarakat dan stabilitas ekonomi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.Selain faktor global, Kapolda juga menyoroti tantangan kamtibmas di tingkat lokal yang masih didominasi oleh tindak kekerasan, seperti konflik antarindividu, KDRT, hingga bentrokan antar kelompok masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa korban dari kasus-kasus tersebut mayoritas berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak, sementara pelaku didominasi usia produktif.Hal ini, menurut Kapolda, menjadi perhatian serius yang membutuhkan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang menyentuh akar permasalahan.Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kapolda menekankan pentingnya optimalisasi strategi kepolisian yang mencakup pendekatan *preemtif*, *preventif*, hingga *represif* (penegakan hukum).Pendekatan *preemtif* dilakukan melalui penguatan peran Bhabinkamtibmas dan Polisi Lingkungan (Polima) dalam membangun komunikasi aktif dengan masyarakat serta mendeteksi potensi konflik sejak dini. Sementara itu, langkah *preventif* diwujudkan melalui patroli rutin, patroli dialogis, serta peningkatan pelayanan kepolisian, termasuk optimalisasi layanan darurat 110.Kapolda juga menegaskan pentingnya kesiapan kekuatan cadangan (*power on hand*) yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi eskalasi gangguan keamanan atau bencana.“Kita harus selalu siap dengan kekuatan cadangan yang terlatih, terkoordinasi, dan memiliki mekanisme mobilisasi yang jelas. Ini menjadi kunci dalam merespons setiap potensi gangguan secara cepat dan tepat,” jelasnya.Dalam aspek penegakan hukum, Kapolda menekankan agar seluruh personel bertindak profesional, cepat, dan transparan. Ia mengingatkan bahwa penanganan kasus yang lambat atau tidak tepat justru dapat memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.Selain itu, Kapolda juga memberikan penekanan tegas terkait integritas personel. Ia mengingatkan agar tidak ada anggota yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba maupun konsumsi minuman keras.“Jika ada anggota yang tidak mampu menjaga sikap dan perilaku, lebih baik mengundurkan diri daripada mencoreng nama baik institusi Polri,” tegasnya.Mengakhiri arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan semangat pengabdian, serta menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam menjalankan tugas.Apel berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh khidmat sebagai simbol kesiapan Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Maluku. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 08.40 WIT dalam situasi aman dan terkendali.Melalui apel ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi dan ditangani secara profesional demi terwujudnya Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. PNO-12
21 Apr 2026, 19:02 WIT
Konsolidasikan Pengawasan Disiplin, Polda Maluku Gelar Coffee Morning Bersama POM TNI
Papuanewsonline.com, Ambon - Sinergitas TNI-Polri kembali diperkuat di Maluku. Polda Maluku melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) menggelar coffee morning bersama jajaran Polisi Militer (POM) TNI dari tiga matra sebagai langkah konsolidasi pengawasan disiplin dan penegakan hukum internal aparat.Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi Manise, Ambon, Selasa (21/4/2026), ini menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas dua institusi sebagai pilar utama stabilitas negara, khususnya di wilayah Maluku yang memiliki dinamika sosial tersendiri.Acara tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda, Kabidpropam, Kabidkum Polda Maluku, serta para komandan satuan Polisi Militer TNI AD, AL, dan AU beserta jajaran.Kabid Propam Polda Maluku kombes Pol Indera Gunawan, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan informal, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menjaga profesionalisme personel di lapangan.“Kami ingin memastikan komunikasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan POM TNI tetap terjaga dengan baik. Sinergitas ini penting untuk menjaga disiplin, integritas, dan kepercayaan publik terhadap TNI-Polri,” ujarnya.Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur hingga tingkat personel merupakan langkah penting agar koordinasi tidak hanya berjalan di level pimpinan, tetapi juga efektif di lapangan.Ia menambahkan, pendekatan yang dibangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional dan kekeluargaan, sehingga memudahkan penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lapangan.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menekankan bahwa soliditas TNI-Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan negara.“TNI dan Polri adalah pilar utama bangsa. Sinergitas yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat lokal maupun dampak dari dinamika nasional dan global,” tegasnya.Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi yang solid antara fungsi pengawasan internal Polri dan Polisi Militer TNI menjadi elemen penting dalam memastikan penegakan disiplin berjalan objektif, profesional, dan berkeadilan.Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai tersebut diisi dengan diskusi ringan dan komunikasi terbuka antarpersonel, sebagai upaya membangun kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.Melalui forum ini, diharapkan sinergitas antara Bidpropam Polda Maluku dan POM TNI semakin solid, sehingga mampu memperkuat pengawasan internal serta menjaga marwah institusi TNI-Polri di tengah masyarakat. PNO-12
21 Apr 2026, 18:17 WIT
Apresiasi Kinerja Bapenda, Komisi II DPRK Mimika: Hasil Bagus Tapi Tidak Boleh Puas
Papuanewsonline.com, Timika – Komisi II DPR Kabupaten Mimika
memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
yang berhasil merealisasikan pendapatan tahun 2025 sebesar Rp6,04 triliun atau
mencapai 98,35 persen dari target Rp6,15 triliun. Namun, dalam kunjungan kerja
pada Rabu (15/4/2026), dewan menekankan agar capaian tersebut tidak membuat
pihak eksekutif berpuas diri dan harus terus ditingkatkan.Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno, menilai capaian
ini luar biasa, namun menegaskan pentingnya mengejar target Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Ia menyebut Bapenda
sebagai "dapur" keuangan daerah yang harus terus didukung untuk
meningkatkan kemandirian fiskal, terutama di luar dana transfer pusat. "Hasilnya sudah baik, tapi tidak boleh puas. Harus
terus digenjot, khususnya dari sektor-sektor lain," tegasnya.Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Thie,
meminta pengawasan lebih ketat terhadap potensi pendapatan dari sektor usaha
hiburan, retribusi minuman keras (miras), hingga kontribusi tenaga kerja luar
daerah. Ia menyoroti pentingnya penataan tata niaga miras agar
sesuai regulasi, sehingga penerimaan daerah maksimal sekaligus meminimalkan
dampak sosial negatif di masyarakat.Senada, Anggota Komisi II Dessy Putrika Ros Rante meminta
Bapenda terus berinovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menekankan target pendapatan seharusnya meningkat setiap
tahun. Dessy juga mengapresiasi transparansi dan akuntabilitas data
yang disajikan Bapenda selama ini, dan berharap sinergi antara legislatif dan
eksekutif semakin kuat untuk menggali potensi ekonomi yang belum tersentuh. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:31 WIT
Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Kombes Ronald Tekankan Integritas dan Pelayanan Tanpa Pamrih
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Jumat (17/4/2026). Upacara dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor.Kegiatan ini diikuti Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, para pejabat utama, serta personel dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Maluku.Dalam amanatnya, Ronald menegaskan pentingnya menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pengabdian anggota Polri.“Setiap anggota Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai warga negara yang harus menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.Ia juga mengingatkan bahwa momentum upacara harus dimaknai sebagai penguatan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, sebagaimana tertuang dalam Tri Brata dan Catur Prasetya.Menurutnya, kedisiplinan dan loyalitas terhadap negara menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.Upacara berlangsung khidmat dan tertib, serta menjadi bagian dari upaya pembinaan internal untuk memperkuat etos kerja dan semangat pengabdian personel Polri di wilayah Maluku. PNO-12
18 Apr 2026, 13:34 WIT
Wakapolri Tekankan Transformasi Digital dan Penguatan SDM pada Rakernis Humas Polri 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo memberikan pengarahan strategis kepada jajaran dalam kegiatan Rakernis Humas Polri 2026 di Jakarta (15/04). Dalam arahannya, Wakapolri mengapresiasi peningkatan kualitas strategi manajemen media yang dinilai semakin baik dari tahun ke tahun. “Humas adalah suara dan telinga institusi. Peran ini menempatkan Humas di garis depan sekaligus garis terakhir dalam menjaga marwah Polri,” tegas Komjen. Pol Dedi Prasetyo.Lebih dari sekadar juru bicara, Wakapolri menyampaikan bahwa Humas Polri merupakan komunikator strategi yang harus dapat mengelola persepsi publik terutama dalam membangun kepercayaan publik. “Humas bukan sekadar juru bicara, tetapi strategic communication hub yang mengelola persepsi publik, membangun kepercayaan, serta melawan disinformasi untuk mendukung legitimasi institusional,” tegas Wakapolri.Wakapolri menekankan bahwa Divhumas harus mampu bertransformasi melalui pendekatan intelligence-led communication, dengan mengoptimalkan sistem berbasis big data dan artificial intelligence seperti monitoring real-time, analisis cerdas, hingga respons cepat terhadap isu. Ia juga menegaskan pentingnya penggunaan framework komunikasi berbasis akurasi, relevansi, hingga tujuan yang jelas dalam setiap produksi konten.Selain itu, ia menyoroti pentingnya internalisasi fungsi kehumasan di seluruh lini organisasi Polri. Mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2023, fungsi kehumasan tidak hanya diemban oleh personel Humas, tetapi seluruh anggota Polri. “Di tengah arus informasi yang serba cepat, setiap personel harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tepat, dan penuh empati,” jelasnya.Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Wakapolri mengingatkan bahwa seluruh jajaran Humas harus memahami arah kebijakan nasional melalui RPJPN 2025-2045, termasuk delapan agenda pembangunan nasional dan transformasi digital sebagai pilar utama. Hal ini penting agar komunikasi publik Polri selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.Wakapolri juga menjelaskan terkait Grand Strategy Polri 2025–2045 yang terbagi dalam empat tahap, mulai dari penguatan pondasi organisasi hingga terwujudnya Polri yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Lima tujuan utama Polri juga harus dicapai secara terukur, mulai dari menjaga kamtibmas, penegakan hukum yang adil dan humanis, hingga transformasi menuju organisasi modern berbasis teknologi.Ia juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi War Room Humas sebagai pusat kendali informasi untuk memonitor isu viral, menganalisis tren, serta menentukan langkah mitigasi dan amplifikasi secara cepat dan tepat.Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan bahwa Divisi Humas Polri adalah representasi utama dalam komunikasi Polri kepada masyarakat. “Humas harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan strategic intelligence-led communication, sekaligus menjaga marwah institusi Polri di ruang publik,” pungkasnya. PNO-12
16 Apr 2026, 19:32 WIT
Komisi II DPR Dorong Perpanjangan Otsus Aceh dam Plafon Anggaran Otsus Papua Wajib Naik
Papuanewsonline.com, Jakarta – Komisi II DPR RI mendesak
pemerintah untuk segera memperpanjang masa penyaluran dana Otonomi Khusus
(Otsus) bagi Aceh selama 20 tahun ke depan, yakni periode 2028–2048. Selain
itu, pihaknya juga menekankan pentingnya peningkatan plafon anggaran Otsus untuk
wilayah Papua mengingat telah terjadi pemekaran wilayah.Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan
bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, status dan dana Otsus Aceh akan berakhir
pada 1 Januari 2027. Oleh karena itu, revisi mendesak terhadap UU Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi keniscayaan. Dalam revisi tersebut, ia mendorong penetapan alokasi dana
sebesar 2 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional agar pembangunan
di sana terus berlanjut.Sementara untuk Papua, kondisi saat ini dinilai tidak adil
karena besaran dana yang ada masih berdasarkan hitungan dua provinsi lama,
padahal saat ini sudah terbentuk enam provinsi. Akibatnya, empat provinsi baru seperti Papua Tengah, Papua
Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan belum mendapatkan akselerasi
pembangunan yang maksimal dari dana Otsus.Rifqinizamy menambahkan, pihaknya telah berupaya keras
mendorong penambahan anggaran dari APBN untuk penyelesaian infrastruktur
perkantoran di daerah pemekaran. Anggaran yang sebelumnya hanya sekitar Rp200
miliar per tahun kini ditingkatkan menjadi hampir Rp3,5 triliun. Komisi II berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah
agar pelayanan publik di daerah Otsus dan DOB dapat berjalan optimal. Penulis: Jid
Editor: GF
14 Apr 2026, 17:06 WIT
KNPI Jayawijaya Tolak Instruksi Gubernur Papua Pegunungan, Sebut Tidak Berdasar Hukum
Papuanewsonline.com, Wamena - KNPI Jayawijaya menolak instruksi Gubernur Papua Pegunungan Nomor 960 tanggal 7 April 2026 yang memerintahkan percepatan pelantikan anggota DPRK dalam waktu 14 hari. Ketua KNPI Jayawijaya, Hengky Hilapok, menyatakan bahwa instruksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi mencederai prinsip negara hukum."Instruksi ini patut dipertanyakan. Empat belas hari tidak memiliki daya tarik hukum yang mengikat. Apakah ini bertumpu pada keputusan gubernur yang sah, atau justru mengabaikan batas kewenangan yang telah ditentukan undang-undang?" Ujar Hengky. Yang di kutip dari akun, seputaran Papua.Hengky menyoroti dugaan intervensi terhadap hasil seleksi Pansel di beberapa daerah dan menekankan bahwa Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengganti hasil seleksi. Ia meminta transparansi dasar hukum dan prosedur yang sah dalam proses pelantikan anggota DPRK.Instruksi Gubernur Papua Pegunungan telah disebarkan ke berbagai media dan para Bupati, namun KNPI Jayawijaya tetap menolak dan meminta agar proses pelantikan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Hengky juga mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur yang sah. "Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pertanyaannya sederhana: apakah setiap tindakan tunduk pada hukum, atau hukum ditarik mengikuti kehendak kekuasaan?" katanya.Dua kabupaten telah melaksanakan pelantikan anggota DPR jalur otsus, namun enam kabupaten lainnya belum melaksanakan pelantikan. KNPI Jayawijaya meminta agar proses pelantikan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Hengky juga meminta agar Gubernur Papua Pegunungan menjelaskan dasar hukum instruksi tersebut dan memastikan bahwa proses pelantikan anggota DPRK dilakukan dengan sah dan transparan. "Kami akan terus memantau proses ini dan memperjuangkan hak-hak masyarakat," tutupnya.Penulis: HendrikEditor: GF
13 Apr 2026, 19:24 WIT
Pemkab Mimika Sosialisasikan Perda UMKM OAP, 180 Pelaku Usaha Dilibatkan
Papuanewsonline.com, Mimika — Sebanyak 180 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP), yang digelar pada Senin, 14 April 2026.Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha OAP, agar memahami aturan hukum yang mengatur aktivitas usaha mereka.Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang secara khusus untuk memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pelaku usaha tidak hanya diharapkan menjalankan usahanya, tetapi juga memahami dan mematuhi regulasi agar tercipta ketertiban dalam berusaha.“Melalui sosialisasi ini, narasumber akan menjelaskan secara rinci mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2024, termasuk bagaimana pengaturan ruang usaha agar lebih tertib dan tidak menimbulkan gesekan antar pelaku usaha,” ujarnya.Perda tersebut juga mengatur berbagai jenis usaha yang umum dijalankan masyarakat, khususnya OAP, seperti penjualan pinang, petatas, buah merah, sarang semut, dan komoditas lokal lainnya. Pengaturan ini bertujuan agar setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang usaha, namun tetap dalam koridor yang tertib dan teratur.Wakil Bupati menekankan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap warga memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan ruang publik, selama dijalankan sesuai aturan yang berlaku.Ia juga berharap para peserta yang hadir dapat menjadi perpanjangan informasi bagi masyarakat lainnya, mengingat keterbatasan jumlah peserta dalam kegiatan tersebut.“Dengan begitu, pemahaman tentang aturan ini bisa tersebar luas di tengah masyarakat,” tambahnya.Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Mimika sebagai daerah yang harmonis, di mana ruang usaha dapat dimanfaatkan secara adil, tertib, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.Penulis: BimEditor: GF
13 Apr 2026, 19:10 WIT
Kapolda Maluku Sambut Pangdam XV/Pattimura, Perkuat Sinergi TNI-Polri Jaga Stabilitas Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kedatangan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto di Bandara Pattimura, Ambon, Minggu (12/4/2026). Penyambutan ini menjadi momentum memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Kedatangan Pangdam beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD XV/Pattimura Ny. Dian Dody Triwinarto disambut secara adat melalui prosesi pengalungan syal oleh Gubernur Maluku, sebagai simbol penghormatan dan ucapan selamat datang di Bumi Raja-RajaSuasana penyambutan berlangsung hangat dan kental dengan nuansa budaya lokal, ditandai dengan penampilan Tari Lenso yang diiringi musik tradisional tifa totobuang.Sejumlah pejabat Forkopimda turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Gubernur Maluku, unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta pimpinan instansi terkait lainnya.Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan harapan agar kehadiran Pangdam XV/Pattimura dapat semakin memperkuat soliditas lintas institusi dalam menjaga keamanan wilayah.“Selamat datang di Maluku, Bumi Raja-Raja. Kami berharap sinergi TNI-Polri semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, kolaborasi TNI-Polri bersama pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah Maluku.Penyambutan ini sekaligus menandai awal koordinasi dan kerja sama strategis antara Pangdam XV/Pattimura dengan jajaran Forkopimda Maluku dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. PNO-12
13 Apr 2026, 14:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
