Papuanewsonline.com

Subsatgas Siber OMPC II 2024 Wilayah Papua Selatan Gencar Patroli Medsos Papuanewsonline.com, Merauke – Satgas Gakkum Subsatgas Siber terus memantau berbagai platform media sosial dan situs web yang berpotensi menjadi sarana penyebaran berita/informasi hoaks, ujaran kebencian, dan konten SARA yang dapat mengganggu situasi kamtibmas pada tahapan Pilkada 2024.Kasatgas Gakkum Operai Mantap Praja Cartenz (OMPC) II 2024 Wilayah Papua Selatan melalui Kasatgas Humas Kompol Nurjanah mengatakan, bahwa Patroli Siber ini merupakan bagian dari upaya Polda Papua untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama Pilkada."Kami mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak ikut menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas dan tim Subsatgas Siber akan mengambil langkah tegas terhadap siapa saja yang terbukti menyebarkan informasi hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang bersifat SARA," katanya, Sabtu (28/9).Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform utama informasi, patroli siber yang dilakukan oleh Subsatgas Siber OMPC II 2024 menjadi langkah preventif untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat mengganggu proses demokrasi. Patroli ini merupakan bagian dari komitmen Polda Papua untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan damai."Kami mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk seluruh elemen masyarakat lainnya, dapat mendukung dan bekerja sama dalam menjaga situasi yang kondusif baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kolaborasi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur, adil, dan bermartabat di Tanah Papua,” ucapnya. PNO-12 29 Sep 2024, 15:34 WIT

Satgas Humas Ops Mantap Praja Cartenz II 2024 Siap Amankan Pilkada 2024 Papuanewsonline.com, Jayapura – Amankan pelaksanaan Pilkada secara serentak Tahun 2024 di wilayah hukum Polda Papua, Polri telah menggelar operasi kepolisian dengan sandi, Operasi Mantap Praja (OMP) Cartenz II 2024.Pada tahap kampanye (25 September s.d. 23 November 2024), Bid Humas Polda Papua mengerahkan sebanyak 7 personel Polri, ditugaskan dalam Satuan Tugas (Satgas) Humas Operasi Mantap Praja Cartenz dalam rangka pengamanan Pilkada 2024.Kasatgas Humas Ops Mantap Praja Cartenz II 2024 Wilayah Papua Selatan Kompol Nurjanah yang juga Kasubbid PID Bid Humas Polda Papua mengatakan, bahwa Satgas Humas dibagi menjadi dua Subsatgas, yakni Subsatgas Peliputan dan Publikasi serta Subsatgas Pemantauan dan Viralisasi.“Obyektif, Dipercaya, Partisipasi, merupakan prinsip tugas Humas Polri. Humas adalah jembatan penting yang menghubungkan media dengan Polri. Keberadaan Humas sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Media Massa dan Media Sosial,” terang Kasatgas Humas, Sabtu (28/09/2024).Ditambahkannya, menjadi pengampu fungsi kehumasan pada Polri tidaklah ringan, perlu personel yang mempunyai wawasan luas dan skill mumpuni agar produk yang dihasilkan dapat meningkatkan kredibilitas Polri dimata masyarakat. PNO-12 29 Sep 2024, 15:26 WIT

Subsatgas TIK OMPC II-2024 Tingkatkan Kualitas Komunikasi Personel Pengamanan Pilkada Papua Tengah Papuanewsonline.com, Nabire – Subsatgas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 Wilayah Papua Tengah memberikan dukungan penting bagi kelancaran komunikasi selama tahapan Pilkada 2024. Pada Jumat (27/9), personel TIK memasang perangkat Radio RIG di Posko Satgas OMPC II-2024 sebagai upaya untuk memperluas jangkauan dan memperbaiki kualitas komunikasi antarpersonel pengamanan.Kasubsatgas TIK, Ipda Moh. Su’uddin, menyatakan bahwa pemasangan perangkat Radio RIG bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas komunikasi, terutama di lingkungan yang berbeda dan terkadang sulit diakses. "Perangkat ini memiliki daya pancar dan daya terima yang jauh lebih baik dibandingkan Handy Talkie (HT), karena power yang lebih besar sehingga memastikan komunikasi yang lebih jernih dan berkualitas tinggi," ujar Ipda Su’uddin.Menurutnya, perangkat ini menjadi solusi penting bagi efisiensi komunikasi antarpersonel yang terlibat dalam pengamanan Pilkada di berbagai lokasi di Papua Tengah. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh personel dapat berkoordinasi dengan cepat dan tepat tanpa terputus, terutama saat menghadapi situasi darurat atau saat dibutuhkan respons yang cepat di lapangan," tambahnya.Peningkatan kualitas komunikasi ini dianggap krusial mengingat wilayah Papua Tengah yang terdiri dari berbagai medan dan tantangan geografis, mulai dari pegunungan hingga daerah pesisir. Dengan teknologi yang lebih kuat dan jangkauan yang lebih luas, diharapkan personel pengamanan dapat bekerja dengan lebih efisien dan terkoordinasi, menjaga keamanan dan kelancaran seluruh tahapan Pilkada."Dukungan teknologi ini adalah bagian dari kesiapan kami untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan lancar. Kami terus berupaya agar personel pengamanan dapat berkomunikasi tanpa hambatan, yang tentu berdampak positif pada keseluruhan pengamanan," pungkas Ipda Moh. Su’uddin.Dengan adanya perangkat Radio RIG ini, diharapkan Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 di Papua Tengah dapat berlangsung dengan lebih baik, memastikan setiap langkah pengamanan terjalin melalui komunikasi yang cepat, jelas, dan efektif. PNO-12 29 Sep 2024, 14:23 WIT

Satgas Preemtif Polda Maluku Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui satgas preemtif subsatgas binmas, subsubsatgas edukasi menyapa masyarakat yang beraktifitas di sejumlah wilayah di kota Ambon, Sabtu (28/9/2024).Para warga yang ditemui diantaranya di pangkalan ojek jalan Rijali Belakang Soya, depan terminal ruang tunggu penampung pelabuhan Yos Sudarso dan swalayan matahari Ambon Plaza. "Hari ini tim satgas preemtif kembali mengajak masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas sehingga tetap aman kondusif dalam setiap tahapan Kampanye," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminnulla S.Ik.Masyarakat juga diminta agar tidak meneruskan informasi/berita yang bermuatan provokasi, hate speech atau ujaran kebencian, hoaks atau berita tidak benar baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik dan media sosial."Tim satgas preemtif juga mengajak masyarakat untuk tidak mengkonsumsi miras yang dapat berakibat menimbulkan gangguan kamtibmas termasuk laka lantas," sebutnya.Kepada masyarakat yang ditemui, tim satgas preemtif juga mengingatkan agar tidak mengikuti ajakan orang untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. "Walaupun berbeda pilihan tetapi kita harus tetap mengutamakan persaudaraan serta menjaga keamanan dan persatuan," ujarnya.Masyarakat juga diminta patuhi semua aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. PNO-12 28 Sep 2024, 17:13 WIT

Propam Polri Pastikan Anggota Netral di Pilkada 2024 Papuanewsonline.com, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional. Divpropam Polri memastikan bahwa para anggota netral saat Pilkada 2024.Dalam rakor yang digelar di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan itu, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan beberapa langkah strategis yang ingin dilakukan. Dia menyebutkan langkah strategis ini sengaja disampaikan dalam rakor sekaligus untuk menyamakan persepsi seluruh anggota."Commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. Diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda. Di samping itu juga, terkait menghadapi Pilkada serentak yang akan kita hadapi pada bulan November, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye," jelas Karim kepada wartawan di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).Dia menjelaskan, untuk langkah strategis menjelang Pilkada, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas. Dia juga menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi."Terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada," terang Karim."Disamping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu," sambungnya.Tak hanya itu, dia menyebukan langkah strategis lain yang jadi topik pembahasan dalam rakor adalah menyangkut penegakan hukum. Dia menjelaskan pihaknya pun selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman."Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik," sebut Karim."Jadi penanganannya disini perlu ada Propam untuk betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. Kedua masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota. Kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan-hujatan masyarakat itu harus siap sebagai Propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya. PNO-12 27 Sep 2024, 19:36 WIT

Kapolda Terima Kunjungan Silaturahmi Dari OKP Cipayung Plus Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, menyampaikan, komunikasi dengan sejumlah pihak menjadi sarana yang sangat penting untuk membangun Maluku lebih baik ke depan.Hal itu disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan silaturahmi dari OKP Cipayung Plus di ruang PJU Polda Maluku, Kota Ambon, Kamis (26/9/2024)."Pesan saya bagi rekan-rekan semua adalah kita jangan mau untuk dipecah belah, kita bersama pemuda-pemudi Maluku yang memiliki integritas, solidaritas dan toleransi yang tinggi kita harus bersatu," ajak Kapolda.Pertemuan silaturahmi turut dihadiri Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Samudi S.Ik., M.H, Dirintelkam dan Dirbinmas Polda Maluku. Sementara pihak OKP yang datang yakni para pimpinan dari HMI, GMNI, PMII, BEM- Nusantara, IMM, PMKRI, GMKI dan KMHDI."Saya mengucapkan terima kasih, atas kehadiran ade-ade mahasiswa yang mana dapat bertemu langsung dengan saya," tambahnya. Ketua GMKI Cabang Ambon menyampaikan selamat datang kepada Kapolda dan Wakapolda Maluku di bumi Raja-raja. "Ini merupakan pertemuan perdana antara Bapak Kapolda bersama Kami," katanya.Permasalahan terkait minuman keras di Maluku bukan hal yang baru. Hingga kini masih terjadi dan menjadi PR besar bagi setiap limpinan TNI-POLRI yang bertugas di Maluku. "Kami dari GMKI pernah mengusulkan satu ide terkait pengolahan miras (SOPI) ini untuk dilegalkan dan dibuatkan aturan-aturan oleh pemerintah, karena apabila dilegalkan dampak baik dari hal tersebut dapat muncul sehingga permasalahan dari mengkonsumsi miras ini dapat teratasi," katanya.Ia juga menyampaikan maraknya kasus kekerasan seksual kepada anak dan perempuan. Mirisnya, pelaku asusila mulai dari orang tua kandung hingga kerabat terdekat. "Kami mendorong Polda Maluku untuk bagaiamana dapat memberikan ruang khusus dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan aset negara yang harus jaga," katanya.Kapolda Maluku mengatakan, pemicu terjadinya kekerasan seksual salah satunya pelaku mengkonsumsi miras. Karena miras pelaku hilang kesadaran dan berbuat seenaknya. "Apabila miras (Sopi) ini peredarannya dilegalkan, apakah orangnya dapat dikendalikan?," tanya Kapolda Maluku. "Penegakan hukum terus kita utamakan terkait dengan tindak pidana mengenai penyakit masyarakat dimaksud. Peran dan kerja sama dari Semua elemen terutama elemen kepemudaan ini sangat diperlukan guna mengedukasikan bahaya miras dan tindak pidana asusila di kalangan masyarakat," katanya.Senada, Ketua KAMMI Wilayah Maluku berharap adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Polda Maluku dan OKP Cipayung Plus. "Bicara tentang Maluku kita tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, tetapi bagaimana dilihat dari peran dari Keamanan ini sangat luar biasa," katanya.Ke depan akan diperhadapakan dengan momentum Pilkada. Diperlukan sinergitas dan kerja sama antara semua elemen dan lapisan masyarakat demi terwujudnya Pilkada yang aman dan lancar. "Berkaca dari pengalaman Pemilu maupun Pilkada yang lalu, Konflik dan ketegangan dalam masyarakat sering terjadi maka dengan itu saya berharap Kepolisian (Polda Maluku) dapat terus menjaga Kamtibmas aman dan kondusif," pintanya.Mengenai hal itu, Kapolda Maluku mengaku berdasarkan hasil mapping terkait perhelatan Pilkada, ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku memiliki kekuatan yang berimbang."Saya meminta dukungan dan kerja sama yang baik dari rekan-rekan sekalian untuk bagaimana menjaga situasi politik yang semakin memanas ini. Mari kita jaga, kawal terus situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kalau pun ada bibit perpecahan yang diketahui oleh rekan-rekan saya harap dapat disampaikan kepada pihak kepolisian," pintanya.Ketua Umum DPD-IMM Maluku memberikan apresiasi yang sangat positif kepada Kapolda Maluku. Ia mengatakan karakteristik orang Maluku terkenal dengan watak dan pembawaan yang baik. "Timbulnya konflik lebih diakibatkan permasalahan wilayah maupun kepentingan perorangan. Saya juga ingin menyampaikan untuk Bapak Kapolda bagaimana dapat menghadirkan salah satu wadah yang mana dapat menyatukan kami Cipayung Plus untuk dapat berdiskusi saling bertukar pikiran yakni Rumah Kebangsaan yang mana telah dijanjikan oleh Bapak Kapolda sebelumnya," harapnya. PNO-12 27 Sep 2024, 19:29 WIT

Personel OMPC II-2024 Wilayah Papua Tengah Gelar Apel Pagi Papuanewsonline.com, Nabire – Personel Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 (OMPC II-2024) ditekankan untuk bekerja dengan sepenuh hati, meskipun dihadapkan dengan keterbatasan fasilitas.Hal ini disampaikan dalam apel pagi yang dilaksanakan di Kantor LO Polda Papua Tengah, Kamis (26/9), dipimpin oleh Kasubsatgas Binmas, Kompol Frits Joni Erari, S.E., M.M., dan dihadiri oleh para pejabat serta personel OMPC II-2024.Dalam arahannya, Kompol Frits menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental agar tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat dikawal dengan baik hingga akhir. “Kita memegang kepercayaan besar dari pimpinan. Meskipun tugas ini berat dan kita bekerja dengan keterbatasan, kita harus percaya bahwa tanggung jawab ini dapat kita jalankan dengan sepenuh hati,” tegasnya.Selain itu, Kompol Frits juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. “Mari kita perhatikan kebersihan lingkungan. Situasi di sini belum sepenuhnya stabil, dan cuaca sering kali tidak menentu. Untuk itu, setiap personel diharapkan memperhatikan kesehatan diri dan lingkungan,” ujarnya.Berkaitan dengan kesehatan, Kompol Frits menyampaikan bahwa personel dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan oleh Dokkes Polda Papua. Ia mengimbau agar setiap keluhan kesehatan segera dilaporkan. "Jika ada yang merasa kurang sehat, segera laporkan agar bisa mendapatkan pengobatan. Kesehatan adalah kunci optimalnya kinerja kita dalam menjalankan tahapan Pilkada ini," tambahnya.Tak hanya itu, kepada para operator, Kompol Frits menegaskan pentingnya memperhatikan laporan dan administrasi yang harus diselesaikan."Dari laporan inilah kinerja setiap personel di lapangan dapat terlihat. Jadi, harap diperhatikan betul-betul," katanya mengakhiri arahannya.Dengan semangat dan tanggung jawab yang tinggi, personel OMPC II-2024 diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal demi suksesnya Pilkada 2024. PNO-12 27 Sep 2024, 14:15 WIT

Di Dzolimi!! Mantan Asisten Satu Adukan Johanes Rettob ke Bawaslu Mimika Papuanewsonline.com, Timika- Mantan Asisten satu Kabupaten Mimika Robert Kambu mengaku menjadi korban dalam roling yang dilakukan oleh mantan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob, padahal hal itu tidak sesuai dengan ketentuan aturan dan perundang-undangan." Saya di dzolimi oleh mantan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob, karena saya diberhentikan dari jabatan sebagai asisten satu, tanpa ada surat keputusan (SK) sehingga saya adukan hal ini ke Bawaslu Mimika," ujar Robert di Timika, Kamis (26/9).Lanjut Robert sesuai yang dipahami, apa yang dilakukan Johanes Rettob selaku petahana Plt Bupati Mimika saat itu, bertentangan dengan aturan dan undang-undang karena berani melakukan roling tanpa ijin tertulis dari Kementrian dalam Negeri." Ini fakta yang saya alami, sehingga kalau ada informasi bahwa tidak ada pergantian pejabat di lingkup birokrasi pemda Mimika, maka informasi tersebut merupakan pembohongan publik, karena saya sendiri alami, bayangkan saya digantikan menjelang Pilkada ini ada kepentingan apa," sorot Robert.Robert menjelaskan, Terkait aduanya ke Bawaslu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota." Saya menduga apa yang dilakukan Johannes Rettob selaku Plt Bupati, merupakan tindakan maladministrasi fatal, karena roling yang dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sebagai Petahana dalam mengikuti Pilkada Mimika tahun 2024," jelas Robert.Lanjut Robert Walaupun tanpa ijin tertulis dari Mendagri, Johanes Rettob tetap melakukan pergantian." Saya bukan sendiri yang disolimi, tapi ada juga teman-teman lain dalam lingkungan birokrasi Pemda Mimika," Ujarnya.Robert menjelaskan, apa yang dilakukan Johanes Rettob terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU, sehingga saya adukan yang bersangkutan ke Bawaslu Mimika." Saya akan langsung juga mengadu ke Bawaslu RI, saya disolimi jadi saya akan lawan," tegas Robert.Robert berharap agar Bawaslu Mimika menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang diadukan, sehingga menjadi efek jerah, sekaligus memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat." Saya berharap agar Bawaslu Mimika obyektif dan transparan dalam menindaklanjuti aduan saya, karena saya juga siapkan laporan ke DKPP, bila aduan saya tidak ditindaklanjuti," Ungkapnya.Kata dia, sebelum memasukan aduan ke Bawaslu Mimika, telah berkomunikasi dengan pakar Hukum Tata Negara, sehingga ada langka lanjutan yang akan ditempuh ketika sudah ada putusan atau hasil pleno dari Bawaslu Mimika." Kalau sudah ada hasil atas aduan saya, maka saya akan lanjut ke Bawaslu RI di Jakarta dan instansi terkait lain," tandas Robert.Ia berharap agar Bawaslu Mimika independen melihat fakta-fakta laporan yang dilaporkan sehingga memberikan rasa keadilan bagi dirinya dan keluarga.Terpisah Ketua Bawaslu Mimika Frans Wetipo membenarkan bahwa ada lima laporan yang masuk ke Bawaslu Mimika." Ada lima laporan yang masuk, sementara terlapor satu orang, untuk tindak lanjut silakan konfirmasi langsung di kantor," Pungkasnya.(Tim)Redaktur: Piter 26 Sep 2024, 21:28 WIT