Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Ketua Pemuda Kei Mimika Soroti Bantuan Pemda ke Kejari & Lambatnya Kasus dana Rp8 Miliar
Papuanewsonline.com, Mimika – Komitmen penegakan hukum atas
temuan BPK dan dugaan korupsi APBD di Kabupaten Mimika kembali disorot publik.
Ketua Pemuda Kei Mimika Edoardus Rahawadan mempertanyakan langkah Pemkab yang
memberi bantuan dana/fasilitas ke Kejaksaan Negeri Mimika di tengah lambatnya
penanganan kasus ketidaksesuaian dana Rp8 miliar Media Mimika Center.Edoardus menilai Bupati dan Wakil Bupati Mimika belum
menunjukkan komitmen nyata menindaklanjuti temuan BPK dan kasus dugaan korupsi
APBD. "Alih-alih mendukung penegakan hukum, justru memberikan bantuan
dana/fasilitas kepada Kejaksaan Negeri Mimika. Hal ini berisiko merusak
independensi lembaga penegak hukum," tegasnya dalam rilis tertulis ke
redaksi, Kamis (25/6/2026).Rujuk UU Tipikor: KDH Wajib Fasilitasi Pengembalian
Kerugian Negara Menurut Edoardus, amanat UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang
Pemberantasan Tipikor jelas. "Setiap kepala daerah wajib memfasilitasi
pengembalian kerugian daerah, bukan memberikan bantuan yang berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan," katanya.Singgung UU Keuangan Negara & UU Kekuasaan
Kehakiman Ia merujuk UU 1/2004 tentang Keuangan Negara: "APBD
harus dialokasikan sesuai peruntukan, dilarang memberi bantuan yang tidak
memiliki dasar hukum jelas dan mengganggu netralitas penegak hukum."
Ditambah UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Lembaga
peradilan/penyidik harus bebas dari pengaruh eksekutif. Bantuan dari Pemda
dapat menimbulkan dugaan intervensi," tegas Edoardus.Ketua Pemuda Kei Mimika melempar pertanyaan kritis.
"Ada apa sebenarnya antara Pemkab Mimika, Kejaksaan, dan Kepolisian?
Mengapa kasus ketidaksesuaian dana seperti Rp8 Miliar Media Mimika Center
lambat ditindaklanjuti?" tanyanya.Tanya Tujuan Bantuan: Jamin Hukum atau Lindungi
Oknum? Edoardus mempertanyakan maksud pemberian bantuan tersebut.
"Apakah bantuan ini untuk menjamin kelancaran penegakan hukum, atau justru
melindungi oknum yang bertanggung jawab?" ujarnya. Redaksi mencatat, ini
murni pertanyaan narasumber, bukan kesimpulan redaksi.Garis Bawah: Ini Penilaian Publik, Proses Hukum di Tangan
APH Edoardus menegaskan seluruh pernyataan adalah aspirasi dan
penilaian publik. Proses penyelidikan, penyidikan, dan kesimpulan hukum
sepenuhnya kewenangan Kejaksaan Negeri Mimika dan Polres Mimika. "Kami
menuntut transparansi dan kepastian hukum," katanya.Ia mengajak warga Mimika mengawasi, mengkritik, dan menuntut
kebijakan berpihak rakyat. "Penegakan hukum harus setinggi langit - tidak
pandang jabatan, tidak terhalang pemberian bantuan, dan tidak mengorbankan uang
rakyat," ajaknya.Pemkab, Kejari, Polres Belum Beri Keterangan Resmi Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima
keterangan resmi dari Pemkab Mimika, Kejaksaan Negeri Mimika, dan Polres Mimika
terkait penilaian Ketua Pemuda Kei Mimika tersebut, termasuk dasar hukum
pemberian bantuan dan status penanganan kasus Rp8 miliar Media Mimika Center.
Redaksi buka ruang hak jawab seluas-luasnya untuk semua pihak. Penulis: Hend
Editor: GF
26 Jun 2026, 02:27 WIT
Perkuat Riset dan Jejaring, Kunci Perlindungan Warga Sipil serta Demokrasi di Papua
Papuanewsonline.com, Timika – Staff Ahli Bupati Mimika,
Fransiskus Bakeyau, menegaskan bahwa penguatan riset, advokasi, dan jaringan
kerja antar pihak lokal menjadi landasan utama dalam melindungi warga sipil
serta mendorong demokrasi yang terbuka dan merata di wilayah Papua. Pernyataan
ini disampaikannya saat mewakili Bupati membuka workshop yang digelar Merah
Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana Timika, Kamis
(25/6/2026).Fransiskus menilai tema kegiatan ini sangat sesuai dengan
kondisi daerah saat ini, mengingat masih adanya tantangan dalam pembangunan dan
dinamika sosial.“Riset yang andal menjadi dasar kebijakan yang tepat
sasaran. Dengan data dan analisis yang objektif, kita dapat memahami masalah
secara mendalam dan merumuskan solusi yang bertahan lama,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa advokasi harus bersifat membangun,
bukan hanya menyampaikan keluhan, melainkan menjembatani dialog dan kerja sama.
Pengembangan jejaring yang melibatkan pemerintah, lembaga
masyarakat, akademisi, tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda dinilai penting
agar pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan tanggung
jawab bersama.“Perlindungan warga sipil adalah hak setiap orang, mulai
dari rasa aman, kepastian hukum, hingga akses layanan publik. Semua ini dapat
tercapai jika ada ruang partisipasi yang luas dan kerja sama lintas pihak,”
tegasnya.Ia berharap workshop ini tidak hanya berbagi gagasan, tetapi
juga melahirkan langkah nyata yang dapat diterapkan di lapangan. Penulis: Jid
Editor: GF
26 Jun 2026, 02:14 WIT
Pemkab Mimika Fasilitasi Perdamaian Kedua Suku Kewenggalen dan Dang
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika
bersama berbagai pihak terkait kembali mengupayakan penyelesaian konflik
berkepanjangan antara Suku Kewenggalen dan Suku Dang di Distrik Kwamki Narama.
Pertikaian yang telah berlangsung selama delapan bulan ini sebelumnya sempat
diupayakan damai pada Januari 2026, namun kembali memanas dan memakan korban
jiwa.Upaya perdamaian tahap kedua digelar pada Rabu (24/6/2026),
melibatkan unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua Tengah, serta tokoh
masyarakat dan adat. Prosesi adat menjadi bagian penting untuk menuntaskan rasa
dendam dan membangun kembali kepercayaan antar kedua belah pihak.Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa pemerintah
berkomitmen menjadikan Kwamki Narama sebagai zona damai pasca kesepakatan ini.Lebih jauh, daerah tersebut direncanakan akan dikembangkan
menjadi salah satu destinasi wisata unggulan guna membuka peluang ekonomi baru
bagi warga setempat.“Kita ingin mengubah halaman baru. Setelah damai, kita
bangun infrastruktur dan potensi daerah agar menjadi tempat yang maju dan
dikunjungi banyak orang. Namun, semua ini bergantung pada kesungguhan warga
menjaga ketenangan,” tegas Bupati.Ia menegaskan bahwa prosesi ini harus menjadi titik akhir
dari perselisihan yang merugikan tersebut. Penulis: Jid
Editor: GF
25 Jun 2026, 07:21 WIT
Temui Menteri HAM di Jakarta: Pansus DPRK Mimika Kawal Moker PTFI Pakai Perpres 60/2023
Papuanewsonline.com, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Mogok
Kerja Moker Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika memperkuat langkah
pengawalan kasus ribuan buruh/pekerja PTFI. Penguatan itu dilakukan usai
pertemuan dengan Menteri Kementerian Hak Asasi Manusia/HAM RI Natalius Pigai di
Jakarta, (24/6/2026). Pertemuan dihadiri Ketua Pansus Derek Tenouye, Wakil Ketua
Abrian Katageme, Sekretaris Yan Pieterson Laly, Anggota Elias Mirip & Aser
Gobai, Staff Ahli Emanuel Gobai, serta Koordinator Buruh Moker PTFI Billy Laly
dan Obet Mbiam-Mbiam. Fokus pertemuan: penyelesaian kasus moker PTFI berbasis
HAM.Kunci Baru: Perpres 60/2023 Jadi Alat Pengawalan Sekretaris Pansus Yan Pieterson Laly, ST menegaskan Pansus
akan terus mengawal persoalan moker PTFI dengan memperkuat Perpres Nomor 60
Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
"Perpres ini resmi diimplementasikan melalui aturan turunan yang lebih
mengikat," kata Yan usai pertemuan kepada awak media di Jakarta.Poin Penting: Rencana RUU Bisnis & HAM + Perpres
Turunan Yan menyebut pertemuan membuahkan poin penting. "Poin
paling penting yang kami dapat adalah dalam waktu dekat ada undang-undang
tentang bisnis dan HAM, dan di dalamnya ada Perpres. Di mana itu akan menjadi
rujukan dalam bisnis dan HAM," ujarnya di depan logo Kementerian HAM RI.Menurut Yan, regulasi ini sangat mendukung. "Regulasi
ini akan menjadi payung hukum yang kuat dan bersifat mengikat bagi semua pihak
untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
di sektor industri dan bisnis," tegasnya.Alur Mekanisme: Pansus Ikuti Proses Tuntas &
Komprehensif Yan menjelaskan, Tim Pansus Mogok Kerja PTFI saat ini tengah
mengikuti alur mekanisme yang ada. "Kita mengikuti alur dulu supaya
penanganan dan pemetaan kasus ini dapat benar-benar selesai," katanya.Hasil koordinasi dan perkembangan regulasi ini nantinya akan
dibawa ke Timika. "Ini akan kami tampung sebagai rekomendasi resmi dari
Pansus DPRK Mimika yang telah dibentuk sejak bulan Maret lalu," pungkas
Yan.Ribuan Buruh PTFI Tunggu Kepastian Penyelesaian Kasus mogok kerja PTFI menyangkut ribuan buruh/pekerja di
Kabupaten Mimika. Publik menanti kepastian penyelesaian yang adil dan sesuai
koridor HAM serta regulasi ketenagakerjaan.Kementerian HAM RI & PTFI Belum Rilis Sikap
Resmi Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima rilis
resmi dari Kementerian HAM RI maupun manajemen PTFI terkait hasil pertemuan
dengan Pansus DPRK Mimika. Redaksi akan memuat klarifikasi pihak terkait jika
sudah diterima untuk keberimbangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
25 Jun 2026, 07:17 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Nilai Bupati Sebar Informasi Tak Benar: Air Bersih Kaokonao-Jita Masih Sulit
Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Kei Mimika
Edoardus Rahawadan menyampaikan penilaian kritis terhadap informasi yang
disampaikan Bupati Mimika terkait pembangunan infrastruktur dasar. Ia menilai
ada ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dan kondisi lapangan yang dialami
warga Distrik Kaokonao, Jita, dan sekitarnya.Sorot Infrastruktur Air Bersih: Warga Masih
Kesulitan Edoardus menyorot klaim pemerintah terkait akses air bersih.
"Faktanya hingga saat ini warga Distrik Kaokonao dan Distrik Jita serta
sekitarnya masih kesulitan mendapatkan akses air bersih. Ini yang kami lihat
langsung di lapangan," katanya dalam rilis tertulis ke redaksi, Rabu
24/6/2026.Kritik Klaim Penghargaan Pengurangan Pengangguran Ia juga mengkritik klaim pemerintah daerah sebagai terbaik
pertama dalam pengurangan angka pengangguran. "Klaim penghargaan sebagai
terbaik pertama dalam pengurangan angka pengangguran kami nyatakan tidak sesuai
dengan kondisi nyata yang kami temui," tegas Edoardus.Singgung Kasus 178 Pencari Kerja Disebut Tertipu Edoardus menyebut bukti lapangan yang berbeda. "Bukti
nyata menunjukkan sedikitnya 178 pencari kerja justru tertipu dalam proses
penyaluran tenaga kerja. Ini data yang kami himpun dari laporan warga,"
ujarnya.Kutip Pernyataan Kapolres Mimika Soal Kriminalitas Dalam rilisnya, Edoardus mengaitkan kondisi ekonomi dengan
keamanan. "Bahkan Kapolres Mimika sendiri menyatakan bahwa tingginya angka
kriminalitas di wilayah Mimika ini salah satunya disebabkan oleh kondisi
ekonomi masyarakat yang belum membaik," katanya, merujuk pernyataan
Kapolres.Tuntut Pemda: Stop Narasi, Benahi Lapangan Ia menuntut perubahan pendekatan pemerintah daerah.
"Kami menuntut Pemerintah Daerah berhenti membuat narasi yang tidak sesuai
lapangan dan segera memperbaiki kenyataan di lapangan, bukan hanya mengejar
citra semata," desaknya.Garis Bawah: Ini Penilaian Publik, Data Resmi di Tangan
Pemda Edoardus menegaskan, seluruh penilaian yang disampaikan
merupakan aspirasi dan data yang dihimpun dari masyarakat. Data resmi,
realisasi program, dan capaian indikator kinerja pemerintah sepenuhnya
kewenangan dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mimika. "Kami siap
berdialog jika ada data berbeda," katanya.Dampak ke Publik: Kesenjangan Narasi dan Realita Kesenjangan antara narasi pemerintah dan realita lapangan
memicu kekecewaan warga. Publik menuntut transparansi data pembangunan dan
realisasi program agar kepercayaan masyarakat tidak terkikis.Pemkab Mimika Belum Beri Keterangan Resmi Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima
keterangan resmi dari Bupati Mimika, Sekda, atau OPD terkait penilaian Ketua
Pemuda Kei Mimika tersebut. Redaksi akan memuat hak jawab dan klarifikasi
Pemkab Mimika jika sudah dapat dikonfirmasi. Penulis: Hend
Editor: GF
25 Jun 2026, 00:41 WIT
TNI AD Kirim Logistik Manunggal Air dan Papua Terang ke Jayawijaya
Papuanrwsonline.com, Jakarta – TNI Angkatan Darat
menunjukkan komitmen mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat Papua dengan mengirimkan peralatan Program Manunggal Air dan Papua
Terang menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pengiriman
dilakukan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (23/6/2026)
menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara.Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
menyatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara. “Kami ingin memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan
hingga ke daerah terpencil. Program ini bukan hanya soal sarana fisik, tetapi
juga menghadirkan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi saudara-saudara
kita di Papua,” ujarnya.Untuk Program Manunggal Air, dikirimkan peralatan lengkap
meliputi mesin bor hidrolik, pompa air, stang bor, selang, serta perlengkapan
teknis lainnya guna membangun akses air bersih. Sementara itu, Program Papua Terang diperkuat dengan
pengiriman dinamo dan generator untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang
mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan umum.Selain peralatan utama, disiapkan pula dukungan tambahan
berupa televisi, parabola, radio, dan perangkat suara yang akan diberangkatkan
pada penerbangan berikutnya. Peralatan ini bertujuan mendukung kegiatan belajar mengajar,
informasi, serta kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Penulis: Jid
Editor: GF
24 Jun 2026, 17:26 WIT
Tekan angka Kemiskinan dan Stunting, Mimika Raih Apresiasi Pemda Berprestasi
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kementerian Dalam Negeri
menggelar ajang “Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Papua”
di Hotel Suni Abepura, Jayapura, pada Senin (22/6/2026). Dalam kegiatan ini,
pemerintah daerah berprestasi menerima insentif total Rp64 miliar sebagai
bentuk apresiasi kinerja, dengan dana keseluruhan untuk enam wilayah regional
mencapai Rp361 miliar dan cadangan sekitar Rp1 triliun.Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menyatakan pemberian
ini bertujuan menciptakan persaingan sehat serta mendorong kepala daerah terus
berinovasi melayani masyarakat.Penghargaan diberikan dalam empat kategori utama, yaitu
Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Kabupaten Mimika menjadi salah satu daerah yang berhasil
meraih dua predikat terbaik sekaligus, yakni peringkat pertama untuk kategori
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, serta kategori Creative
Financing di tingkat kabupaten.Bupati Mimika Johannes Rettob menyambut baik penghargaan
tersebut sebagai pengakuan objektif atas kerja nyata yang telah dijalankan. “Ini bukti kinerja yang terukur. Kami terus berusaha
memberikan pelayanan terbaik, meski masih ada ruang perbaikan. Tantangan
terbesar selanjutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di
tahun-tahun mendatang,” ujarnya.Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh
jajaran birokrasi dan masyarakat yang telah mendukung jalannya pembangunan. Dana insentif yang diterima akan dialokasikan melalui APBD,
bukan dalam bentuk tunai langsung. “Dana ini akan digunakan untuk menyelesaikan program yang
masih membutuhkan tambahan anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur,
perumahan, dan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” jelasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:35 WIT
Kesbangpol Mimika Perkuat Wawasan Kebangsaan, Tanamkan Cinta Tanah Air di Era Digital
Papuanewsonline.com, Mimika – Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan tema
“Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air di Era Digital dan Menjaga Semangat Wawasan
Kebangsaan”, Selasa (23/6/2026).Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman
masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan di tengah perkembangan teknologi
informasi yang semakin pesat dan kompleks.Sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Asisten I Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan
bahwa fondasi kebangsaan harus terus diperkuat karena tantangan terhadap
persatuan bangsa kini tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga
melalui ruang digital.“Ancaman terhadap persatuan bangsa tidak selalu datang dalam
bentuk fisik. Ancaman tersebut juga dapat muncul melalui penyebaran informasi
yang menyesatkan, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, serta berbagai
paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” ujarnya.Karena itu, penguatan wawasan kebangsaan dan semangat bela
negara harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.“Oleh karena itu, penguatan wawasan kebangsaan dan bela
negara harus menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat. Bela negara
bukan hanya tugas aparat atau amanah pemerintah semata, tetapi merupakan
tanggung jawab setiap warga negara,” kata Bupati dalam sambutannya.Ia menjelaskan, bela negara dapat diwujudkan melalui
berbagai tindakan nyata, seperti mengabdi sesuai profesi masing-masing, menjaga
persatuan dan kesatuan, menaati hukum, serta berpartisipasi aktif dalam
pembangunan daerah maupun nasional.Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti keberagaman yang
dimiliki Kabupaten Mimika sebagai modal sosial yang harus terus dirawat.
Menurutnya, Mimika merupakan daerah yang kaya akan suku, agama, budaya, dan
latar belakang sosial yang berbeda-beda.“Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi pedoman dalam
kehidupan bermasyarakat, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan,
melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan maju,”
tuturnya.Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda sebagai
penerus bangsa. Bupati mengajak seluruh pihak untuk menanamkan nilai-nilai
karakter bangsa sejak dini agar lahir generasi yang berintegritas dan memiliki
kecintaan terhadap tanah air.“Generasi muda Mimika harus tumbuh menjadi generasi yang
berintegritas, disiplin, cinta tanah air, menghormati keberagaman, serta mampu
menjadi agen perubahan bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.Selain penguatan karakter, pemahaman terhadap sejarah
perjuangan bangsa juga dinilai penting untuk diwariskan kepada generasi
penerus. Menurutnya, sejarah kebangsaan menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa
bangga sebagai bangsa Indonesia sekaligus memperkuat komitmen menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Melalui kegiatan koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten
Mimika berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan seluruh komponen masyarakat
dalam menjaga stabilitas daerah.“Hadirin yang saya banggakan, melalui kegiatan koordinasi
ini saya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, tokoh
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan seluruh komponen masyarakat
dalam menjaga stabilitas daerah serta memperkuat ketahanan nasional dari
tingkat lokal,” katanya.Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen
masyarakat menjadikan Mimika sebagai contoh daerah yang menjunjung tinggi
toleransi, persaudaraan, gotong royong, dan semangat kemanusiaan dalam bingkai
NKRI.“Marilah kita bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat
wawasan kebangsaan, serta menumbuhkan semangat bela negara demi terwujudnya
Mimika yang aman, damai, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:27 WIT
Pemkab Mimika Dorong Menyelenggarakan Pelatihan Kapasitas dan Talk Show Perlindungan Perempuan
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan komitmennya dalam meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor
pembangunan melalui kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dikemas dalam Pelatihan Peningkatan
Kapasitas SDM bagi Organisasi Perempuan dan talk show bertema “Menyatukan
Langkah Melindungi Perempuan.”Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan, Petrus Pali Ambba, dalam sambutannya menyampaikan
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini
merupakan langkah nyata untuk memperkuat kapasitas perempuan sekaligus
meningkatkan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, kami memberikan
apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini merupakan langkah nyata dalam
memperkuat kapasitas perempuan sekaligus meningkatkan peran strategis perempuan
dalam pembangunan daerah,” ujar Petrus.Ia menegaskan bahwa perempuan merupakan salah satu pilar
utama pembangunan. Partisipasi aktif perempuan tidak hanya dibutuhkan dalam
lingkungan keluarga, tetapi juga di ruang publik, baik dalam bidang politik,
hukum, sosial maupun ekonomi.“Ketika kapasitas perempuan meningkat, maka dampaknya akan
langsung dirasakan pada kesejahteraan keluarga, kemajuan masyarakat, dan
pembangunan daerah secara menyeluruh,” katanya.Namun demikian, Petrus mengakui bahwa hingga saat ini
perempuan dan anak masih rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi,
kekerasan, dan ketidakadilan. Karena itu, tema “Menyatukan Langkah Melindungi
Perempuan” dinilai sangat relevan dalam mendorong keterlibatan seluruh elemen
masyarakat.“Perlindungan terhadap perempuan bukanlah tanggung jawab
satu pihak semata, melainkan komitmen bersama yang harus kita kawal mulai dari
tingkat kabupaten hingga lingkungan terkecil di tengah masyarakat,” tegasnya.Ia mengajak organisasi perempuan, dunia usaha, lembaga
keagamaan, serta pemerintah untuk bersinergi dan mengambil peran aktif dalam
menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi perempuan.Lebih lanjut, Petrus berharap pelatihan ini mampu memperkuat
organisasi-organisasi perempuan di Mimika agar semakin solid, memiliki wawasan
yang luas, dan mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat.“Organisasi perempuan harus menjadi wadah pembinaan yang
mampu melahirkan perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri secara ekonomi,
memiliki kesadaran hukum yang baik, serta memahami dan mampu memperjuangkan
hak-haknya secara bertanggung jawab,” ujarnya.Kepada seluruh peserta, ia berpesan agar mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu dari para narasumber,
serta memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jejaring kerja sama yang
kuat demi kemajuan perempuan di Kabupaten Mimika.Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang
pembelajaran, tetapi juga sarana memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan
perempuan yang berdaya, mandiri, terlindungi, dan memiliki kesempatan yang sama
untuk berkontribusi dalam pembangunan.“Mari kita terus bergandengan tangan, memperkuat kolaborasi,
serta menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak pada peningkatan
kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Mimika,” pungkasnya.Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan semakin banyak
perempuan yang berdaya dan berperan aktif dalam pembangunan, sekaligus
memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mimika. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 17:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
