Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Dukung Dialog Penyusunan RUU Ketenagakerjaan, Kapolri Siap Jadi Jembatan Aspirasi Buruh
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri dialog bersama jajaran Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi serikat pekerja terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.Dalam dialog yang berlangsung hangat, Kapolri menerima pemaparan mengenai sejumlah substansi yang dinilai menjadi perhatian utama kalangan buruh. Ia menegaskan bahwa Polri siap mendukung terciptanya komunikasi yang konstruktif agar proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan berjalan dengan baik melalui mekanisme dialog dan musyawarah.Kapolri menyampaikan bahwa aspirasi para pekerja merupakan bagian penting yang perlu dipahami dalam proses penyusunan regulasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang diharapkan dapat diselesaikan bersama oleh rekan-rekan buruh dengan tim di DPR, sehingga revisi undang-undang ini dapat menghasilkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, serta peran pengawas agar keseimbangan tersebut tetap terjaga,” ujar Kapolri.Menurut Kapolri, proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan perlu dikawal melalui jalur diplomasi dan dialog agar seluruh aspirasi dapat tersampaikan secara efektif. Namun demikian, ia memahami apabila para pekerja juga melakukan pengawalan terhadap proses legislasi sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki.Kapolri mengingatkan agar setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap dilaksanakan secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.“Saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga, cita-cita kita bersama terus berjalan, dan bagaimana kita mendorong Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” kata Kapolri.Lebih lanjut, Kapolri berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan mampu menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Dengan demikian, hubungan industrial di Indonesia dapat semakin harmonis dan mendukung peningkatan daya saing nasional di tingkat global.“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” tutup Kapolri. PNO-12
09 Agu 2026, 15:26 WIT
Polri Tegaskan Pemeriksaan Personel di Aceh Dilakukan Sesuai Ketentuan Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri menegaskan komitmennya untuk menjalankan setiap proses pemeriksaan terhadap personel secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Komitmen tersebut sejalan dengan perhatian publik terhadap informasi mengenai Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh yang dibawa ke Jakarta oleh tim Mabes Polri.Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Jhonny Edison Isir menegaskan bahwa setiap informasi yang berkembang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku serta mengedepankan asas profesionalitas, akuntabilitas, dan praduga tak bersalah."Setiap proses yang dilakukan Polri terhadap personel merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan internal. Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Jhonny Edison Isir.Ia menjelaskan, proses yang saat ini berjalan merupakan tindak lanjut atas informasi dan partisipasi masyarakat yang disampaikan kepada Polri. Menurutnya, setiap laporan maupun informasi yang diterima dari masyarakat akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bentuk respons atas kepercayaan masyarakat kepada Polri."Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Setiap informasi yang disampaikan akan kami respons secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ada," ujarnya.Sebelumnya, beredar informasi mengenai dibawanya Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh ke Jakarta oleh tim Mabes Polri pada Rabu (5/8).Jhonny Edison Isir menegaskan bahwa Polri mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik agar tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung maupun menimbulkan kesimpangsiuran informasi.Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi maupun laporan merupakan wujud kepedulian dan harapan agar Polri semakin profesional, semakin akuntabel, serta semakin dipercaya oleh masyarakat. Polri memandang hal tersebut sebagai bentuk kemitraan yang positif dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.Polri juga menilai hubungan antara masyarakat dan kepolisian merupakan kemitraan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan diperlakukan secara serius, profesional, dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku."Polri akan memberikan penjelasan kepada masyarakat pada waktu yang tepat sesuai perkembangan proses yang berlangsung dan ketentuan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari Polri serta tidak berspekulasi terhadap informasi yang belum terverifikasi," ujarnya.Polri juga memastikan perkembangan penanganan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat apabila telah memenuhi ketentuan untuk dipublikasikan. Perkembangan penanganan perkara akan terus diperbarui dan disampaikan langsung oleh satuan yang menangani proses tersebut sesuai dengan tahapan yang berlaku. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi."Kami berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan yang dapat diinformasikan kepada publik secara resmi. Transparansi merupakan bagian dari upaya Polri menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," tutupnya. PNO-12
09 Agu 2026, 15:19 WIT
Kapolri Gelar Dialog Publik: Rangkul Aspirasi Koalisi Buruh Terkait Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang membuka ruang dialog untuk mendengarkan secara langsung aspirasi buruh terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan berlangsung di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta, Jumat (07/08).Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, menyebut dialog tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah, Polri, dan organisasi buruh guna mencari solusi terbaik terhadap substansi RUU Ketenagakerjaan.“Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Kapolri yang berdialog dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Pak Kapolri mendengarkan langsung aspirasi kami terkait materi RUU Ketenagakerjaan. Kami berharap pembahasan undang-undang ini dapat berjalan dengan baik dan mampu merangkul seluruh stakeholder yang berkepentingan,” ujar Andi Gani.Andi Gani menegaskan, KBPBI akan terus mengedepankan jalur diplomasi dan dialog dalam mengawal proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan bersama DPR dan pemerintah. Menurutnya, komunikasi yang telah terbangun menjadi modal penting untuk menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi.Merespons aspirasi tersebut, Kapolri menyatakan siap mendukung terwujudnya komunikasi yang konstruktif antara seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, berbagai persoalan ketenagakerjaan perlu diselesaikan melalui dialog sehingga menghasilkan regulasi yang berimbang.“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang kemudian kita harapkan bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR, sehingga menjadi satu kesepakatan dalam revisi undang-undang yang isinya menghadirkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, dan peran pengawas agar keseimbangan ini tetap terjaga,” kata Kapolri.Kapolri juga menilai proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus dikawal bersama secara bertanggung jawab. Ia memahami hak buruh untuk menyampaikan aspirasi, namun mengingatkan agar seluruh proses dilakukan secara tertib dan damai.“Saya sangat memahami kalau teman-teman buruh akan turun untuk mengawal ketat proses ini. Namun saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga dan cita-cita bersama menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” ujar Kapolri.Menurut Kapolri, revisi RUU Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial yang selama ini muncul, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global melalui terciptanya hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.“Mari kita kawal bersama-sama sehingga perjuangan teman-teman buruh betul-betul dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan tertib tanpa ada hal ataupun kerusuhan yang justru mencederai apa yang menjadi perjuangan teman-teman buruh,” tutup Kapolri. PNO-12
09 Agu 2026, 15:02 WIT
Gandeng Universitas Muhammadiyah, Kapolda Maluku: Bangun SDM Unggul
Papuanewsonline.com, Ambon – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keamanan dan kemajuan daerah. Berangkat dari semangat tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pembangunan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari investasi jangka panjang melalui pendidikan, pembentukan karakter, penguatan budaya literasi, dan kolaborasi lintas sektor.Penegasan itu disampaikan Kapolda saat menerima audiensi pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku (UM Maluku) di Ruang Rapat Kapolda Maluku, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri dan perguruan tinggi dalam membangun generasi muda yang berkualitas sekaligus memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.Audiensi dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., didampingi jajaran pimpinan universitas, dan diterima Kapolda Maluku bersama Direktur Intelkam Polda Maluku, Direktur Binmas Polda Maluku, serta Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi.Dalam kesempatan tersebut, Rektor UM Maluku menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Maluku terhadap dunia pendidikan sekaligus memaparkan perkembangan universitas yang terus menunjukkan kemajuan.Dalam satu tahun terakhir, jumlah program studi di UM Maluku meningkat dari lima menjadi sepuluh program studi dan ditargetkan bertambah menjadi sebelas dalam waktu dekat serta mencapai lima belas program studi pada 2027. Rektor juga mengundang Kapolda Maluku untuk memberikan kuliah umum dan kuliah kebangsaan bagi mahasiswa sebagai bagian dari penguatan karakter, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan generasi muda.Kapolda menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan bahwa kemitraan antara kepolisian dan perguruan tinggi harus terus diperluas. Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti pada koordinasi menjaga keamanan kampus atau penyelesaian persoalan kamtibmas semata, tetapi harus diarahkan untuk membangun kualitas manusia yang akan menentukan masa depan Maluku."Hubungan Polri dengan perguruan tinggi harus melampaui kerja sama yang bersifat operasional. Kita harus membangun kolaborasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Maluku yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun bangsa," tegas Kapolda.Menurut Kapolda, keamanan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas atau minimnya gangguan kamtibmas, tetapi juga dari terciptanya masyarakat yang cerdas, produktif, sehat, dan memiliki kesempatan berkembang melalui pendidikan yang berkualitas.Karena itu, pembangunan keamanan dan pembangunan sumber daya manusia merupakan dua agenda besar yang tidak dapat dipisahkan."Keamanan adalah prasyarat pembangunan, tetapi pembangunan manusia adalah fondasi utama keamanan itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik, karakter yang kuat, dan kesempatan berkembang, maka stabilitas sosial akan tumbuh secara alami," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan, selama bertugas di Maluku dirinya berupaya memahami daerah ini tidak hanya dari sudut pandang penegakan hukum, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan potensi pembangunan.Menurutnya, Maluku memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, budaya yang kuat, serta generasi muda yang memiliki semangat tinggi untuk maju.Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila dibarengi dengan pembangunan kualitas manusia yang mampu mengelola dan mengembangkannya."Saya melihat Maluku memiliki modal yang luar biasa. Kekayaan laut, sumber daya alam, dan masyarakat yang tangguh merupakan anugerah besar. Persoalannya bukan pada kurangnya potensi, tetapi bagaimana kita membangun manusia yang mampu mengelola seluruh potensi tersebut secara cerdas dan berkelanjutan," katanya.Kapolda menilai pembangunan karakter pembelajar menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi generasi muda Maluku. Menurutnya, budaya belajar harus dipahami sebagai proses sepanjang hayat, bukan sekadar mengejar ijazah atau gelar akademik.Ia mengajak seluruh institusi pendidikan untuk membangun budaya yang mendorong masyarakat terus belajar, terbuka terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Dalam paparannya, Kapolda memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya budaya membaca sebagai fondasi lahirnya masyarakat yang kritis, terbuka, dan inovatif.Menurutnya, membaca bukan hanya aktivitas akademik, tetapi merupakan pintu masuk bagi lahirnya cara berpikir yang rasional, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan global."Budaya membaca harus menjadi gerakan bersama. Masyarakat yang gemar membaca akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih mudah menerima inovasi, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kampus harus menjadi pusat lahirnya budaya literasi yang manfaatnya dirasakan hingga ke desa-desa," jelas Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan taman bacaan, komunitas literasi, pendampingan pelajar, hingga berbagai program pengabdian yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.Selain literasi, Kapolda juga menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai bekal menghadapi persaingan global.Menurutnya, generasi muda Maluku memiliki keberanian dan semangat merantau yang tinggi. Namun, keberanian tersebut harus didukung dengan kompetensi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional."Saya berharap ke depan lahir gerakan pembelajaran bahasa Inggris yang berkelanjutan di Maluku. Bahkan, apabila memungkinkan, kita dapat mengembangkan konsep Kampung Inggris sebagai ruang membangun budaya belajar, kedisiplinan, kepercayaan diri, sekaligus membuka akses generasi muda terhadap peluang yang lebih luas," ungkap Kapolda.Kapolda meyakini bahwa apabila budaya literasi, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kemampuan berbahasa asing terus diperkuat sejak dini, generasi muda Maluku akan memiliki daya saing tinggi serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.Ia menegaskan, membangun sumber daya manusia tidak dapat dilakukan melalui program jangka pendek, melainkan membutuhkan komitmen bersama, kesinambungan kebijakan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan."Membangun Maluku harus dimulai dengan membangun manusianya. Ketika karakter, ilmu pengetahuan, dan semangat belajar menjadi budaya, saya yakin Maluku akan mampu melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menjadi bagian penting dalam kemajuan Indonesia," tutup Kapolda pada sesi pertama dialog.Dalam dialog bersama pimpinan Universitas Muhammadiyah Maluku, Kapolda juga menyoroti persoalan sosial yang dinilai menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah, yakni tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan komunitas.Menurutnya, berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang ditangani Polda Maluku, sebagian besar tindak pidana yang terjadi bukan berasal dari kejahatan terorganisir, melainkan berawal dari persoalan-persoalan di lingkungan domestik yang kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan.Kapolda mengungkapkan, korban dalam berbagai kasus tersebut didominasi perempuan dan anak, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat."Penegakan hukum memang penting, tetapi hukum hanya menyelesaikan akibat. Jika kita ingin menyelesaikan persoalan hingga ke akar, maka yang harus dibangun adalah keluarga yang kuat, masyarakat yang sehat, dan karakter generasi mudanya," tegas Kapolda.Ia menjelaskan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen perkara kekerasan yang dianalisis Polda Maluku terjadi di lingkungan domestik, baik dalam lingkup rumah tangga maupun hubungan sosial yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.Fenomena tersebut, menurut Kapolda, menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru kerap menjadi lokasi munculnya berbagai bentuk kekerasan yang berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan masyarakat.Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.Kapolda menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang memicu tingginya angka kekerasan domestik, mulai dari tekanan ekonomi, pola pengasuhan yang belum adaptif, lemahnya komunikasi keluarga, hingga rendahnya kemampuan mengelola konflik dan emosi.Ia menilai masih terdapat anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari proses mendidik anak atau menyelesaikan persoalan keluarga. Padahal, pola tersebut justru melahirkan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya."Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Apabila keluarga mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan pembinaan karakter dengan baik, maka potensi munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial akan jauh berkurang," ujar Kapolda.Karena itu, pembangunan manusia menurutnya tidak cukup dilakukan melalui pendidikan formal semata, tetapi harus dibarengi dengan penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, pendidikan karakter, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup secara positif.Kapolda menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut melalui riset, pengabdian kepada masyarakat, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah.Ia berharap kampus tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga menjadi pusat solusi atas berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat."Perguruan tinggi harus hadir memberikan solusi. Penelitian mengenai ketahanan keluarga, pola pengasuhan, kesehatan mental, pendidikan karakter, hingga pemberdayaan masyarakat harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.Kapolda juga mengajak mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan sosial melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Menurutnya, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak edukasi keluarga, pendampingan anak, peningkatan budaya literasi, penyuluhan pola pengasuhan yang sehat, hingga pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat."Mahasiswa adalah agen perubahan. Kehadiran mereka di tengah masyarakat harus membawa solusi, memperkuat pendidikan, membangun optimisme, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itulah makna pengabdian yang sesungguhnya," ujar Kapolda.Ia meyakini bahwa semakin kuat ketahanan keluarga, semakin kecil potensi munculnya berbagai persoalan sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kenakalan remaja, penyalahgunaan minuman keras, hingga tindak pidana lainnya.Sebaliknya, apabila persoalan di lingkungan keluarga terus diabaikan, masyarakat akan terus menghadapi siklus persoalan sosial yang sama dari waktu ke waktu.Kapolda menegaskan bahwa keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.Menurutnya, keamanan yang berkelanjutan akan tercipta ketika keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, pendidikan membentuk karakter generasi muda, masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan seluruh elemen bangsa bekerja sama membangun lingkungan sosial yang sehat."Membangun Maluku harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dari keluarga yang kuat akan lahir anak-anak yang berkarakter. Dari karakter yang baik akan lahir masyarakat yang produktif. Dan dari masyarakat yang produktif akan lahir daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Inilah hakikat keamanan yang sesungguhnya," pungkas Kapolda.Selain pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ketahanan keluarga, Kapolda Maluku juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas sosial sebagai fondasi utama menjaga stabilitas keamanan di daerah yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama seperti Maluku.Menurut Kapolda, tantangan sosial yang dihadapi saat ini bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi juga berkembangnya egoisme kelompok, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial, serta menurunnya ruang dialog antarkelompok masyarakat.Ia mengingatkan bahwa rasa memiliki terhadap kelompok merupakan hal yang wajar. Namun, apabila berkembang menjadi sikap yang selalu membenarkan kelompok sendiri dan menolak pandangan pihak lain secara tidak objektif, maka kondisi tersebut dapat menjadi pemicu konflik sosial."Keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum. Keamanan tumbuh dari masyarakat yang saling percaya, terbuka terhadap perbedaan, mampu berdialog, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan," ujar Kapolda.Kapolda mengungkapkan bahwa Maluku patut bersyukur karena hingga kini stabilitas keamanan tetap terjaga. Salah satu faktor penting yang berkontribusi adalah peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para senior yang memiliki pengalaman menghadapi konflik sosial sehingga terus menjadi perekat persaudaraan di tengah masyarakat.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik masa lalu. Karena itu, mereka perlu dibekali pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku terus mengembangkan Program Polisi Mengajar, yang menghadirkan anggota Polri di sekolah dan perguruan tinggi untuk berdialog dengan pelajar dan mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan, toleransi, disiplin, etika bermedia sosial, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.Menurutnya, program tersebut bukan untuk mengambil peran guru atau dosen, melainkan sebagai bentuk kontribusi Polri dalam memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan kesadaran hukum sejak dini."Kami ingin kehadiran Polri di lingkungan pendidikan dipahami sebagai mitra strategis dalam membangun karakter generasi muda. Pengalaman lapangan yang dimiliki Polri dapat dipadukan dengan kekuatan akademik perguruan tinggi untuk melahirkan solusi yang lebih efektif bagi pembangunan masyarakat," kata Kapolda.Ia berharap perguruan tinggi menjadi ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan daerah sehingga kampus benar-benar menjadi miniatur Indonesia yang menumbuhkan sikap toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman.Kapolda menegaskan bahwa pembangunan Maluku tidak dapat dilakukan secara sektoral. Seluruh pemangku kepentingan harus membangun visi bersama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, menjaga stabilitas keamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Ia mengusulkan agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI–Polri, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat memperkuat forum kolaborasi untuk menyusun arah pembangunan sumber daya manusia Maluku secara berkelanjutan.Kapolda juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum, dialog yang konstruktif, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan.Menurutnya, investasi yang dikelola secara bertanggung jawab akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan pada akhirnya turut mendukung terciptanya stabilitas keamanan."Kita membutuhkan masyarakat yang terbuka terhadap perubahan, memiliki wawasan yang luas, serta mampu melihat setiap persoalan secara objektif. Pendidikan, literasi, dan dialog adalah fondasi utama untuk membangun masyarakat yang demikian," tegas Kapolda.Menutup arahannya, Kapolda menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Maluku. Ia meyakini daerah ini memiliki seluruh modal untuk tumbuh menjadi wilayah yang aman, maju, dan berdaya saing apabila seluruh potensi yang dimiliki mampu disinergikan melalui pendidikan, kolaborasi, dan kepemimpinan yang visioner."Saya percaya Maluku memiliki masa depan yang besar. Kekayaan alam, budaya yang luhur, dan generasi muda yang penuh potensi merupakan modal luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan seluruh potensi itu dikelola melalui pendidikan yang berkualitas, karakter yang kuat, dan kolaborasi yang berkesinambungan demi kemajuan Maluku dan Indonesia," pungkas Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan audiensi bersama Universitas Muhammadiyah Maluku mencerminkan komitmen Polda Maluku untuk memperluas peran Polri dalam pembangunan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan.Menurutnya, Polri Presisi tidak hanya diwujudkan melalui penguatan penegakan hukum dan pelayanan publik, tetapi juga melalui upaya preventif dengan membangun masyarakat yang cerdas, toleran, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat."Bapak Kapolda menegaskan bahwa keamanan yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama memperkuat pendidikan, karakter, literasi, ketahanan keluarga, dan solidaritas sosial. Karena itu, sinergi Polri dengan perguruan tinggi menjadi investasi strategis untuk melahirkan generasi yang unggul sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas menambahkan, berbagai gagasan yang disampaikan Kapolda dalam audiensi tersebut akan ditindaklanjuti melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk pengembangan program edukasi, dialog kebangsaan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi generasi muda.Ia berharap sinergi yang dibangun mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Maluku yang aman, inklusif, berdaya saing, serta mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.Audiensi yang berlangsung selama satu jam tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara Polda Maluku dan Universitas Muhammadiyah Maluku dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai program yang mendukung terciptanya keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.Melalui kolaborasi tersebut, Polda Maluku menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun manusia, memperkuat karakter, memperluas literasi, serta menghadirkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing. PNO-12
09 Agu 2026, 14:50 WIT
Tinjau SPN, Kapolda Maluku: Masa Depan Polri Ditentukan dari Kualitas Pendidikan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa masa depan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada setiap calon anggota sejak menempuh pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN). Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, profesional, dan humanis merupakan investasi strategis untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku di Negeri Passo, Kota Ambon, Kamis (6/8/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan seluruh proses pendidikan pembentukan anggota Polri berjalan sesuai standar, sekaligus mengevaluasi kesiapan lembaga pendidikan dalam mencetak Bhayangkara yang mampu menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks di era modern.Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Karo SDM Polda Maluku, Karo Logistik Polda Maluku, Kabiddokkes Polda Maluku, Korspripim Polda Maluku, serta diterima langsung oleh Kepala SPN Polda Maluku bersama seluruh pejabat utama, tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, dan staf SPN.Bagi Kapolda, sidak tersebut bukan sekadar agenda rutin pengawasan, melainkan momentum strategis untuk memastikan bahwa proses pendidikan di SPN benar-benar menghasilkan anggota Polri yang tidak hanya menguasai kemampuan teknis kepolisian, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kepemimpinan, empati, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat."Masa depan Polri ditentukan dari kualitas pendidikan yang kita bangun di SPN hari ini. Di sinilah karakter seorang Bhayangkara dibentuk. Jika proses pendidikan berlangsung dengan baik, maka Polri akan memiliki personel yang profesional, berintegritas, humanis, dan mampu menjawab harapan masyarakat," tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.Kapolda menegaskan, kekuatan utama institusi Polri tidak terletak pada kemajuan teknologi, kelengkapan sarana prasarana maupun besarnya anggaran organisasi, tetapi pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas di lapangan.Menurutnya, masyarakat tidak berhadapan langsung dengan gedung, kendaraan dinas ataupun berbagai fasilitas modern yang dimiliki Polri. Yang mereka rasakan adalah kualitas pelayanan dari setiap anggota Polri ketika memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, maupun penegakan hukum."Kekuatan terbesar organisasi Polri bukan berada pada gedung yang megah ataupun peralatan modern, melainkan pada kualitas manusianya. Ketika SDM Polri berkualitas, pelayanan publik akan semakin baik, kepercayaan masyarakat meningkat, dan citra institusi akan semakin kuat. Sebaliknya, secanggih apa pun fasilitas yang dimiliki, tanpa SDM yang unggul, pelayanan yang profesional tidak akan pernah terwujud," ujar Kapolda.Ia menjelaskan bahwa pembangunan SDM Polri harus dilakukan secara berkesinambungan, dimulai sejak proses rekrutmen, pendidikan pembentukan, pembinaan karakter, hingga pengembangan karier. Oleh sebab itu, SPN memiliki posisi yang sangat strategis sebagai "kawah candradimuka" yang menentukan kualitas wajah Polri di masa depan.Kapolda mengingatkan bahwa setiap siswa yang saat ini menjalani pendidikan bukan hanya sedang dipersiapkan menjadi aparat penegak hukum, tetapi juga calon pelayan masyarakat yang kelak menjadi representasi negara dalam memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan kepada masyarakat."SPN bukan sekadar tempat mendidik seseorang menjadi polisi. SPN adalah tempat membangun karakter, integritas, kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, dan etika pengabdian. Nilai-nilai yang ditanamkan hari ini akan melekat sepanjang perjalanan pengabdian mereka sebagai anggota Polri," katanya.Lebih lanjut Kapolda menekankan bahwa transformasi pendidikan kepolisian harus terus dilakukan agar mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman. Menurutnya, tantangan tugas Polri saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, mulai dari kejahatan berbasis teknologi, konflik sosial, perlindungan kelompok rentan, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, profesional, transparan, dan humanis.Karena itu, proses pembelajaran di SPN tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan teori maupun peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus membangun kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kecerdasan emosional, komunikasi publik, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara profesional.Kapolda meminta seluruh tenaga pendidik dan instruktur untuk terus melakukan inovasi dalam metode pembelajaran melalui pendekatan yang lebih aplikatif, seperti simulasi penanganan kasus, studi kasus nyata, diskusi interaktif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, hingga evaluasi berbasis pengalaman lapangan."Jangan hanya melatih siswa menghadapi situasi yang ideal. Latih mereka menghadapi kondisi yang paling sulit. Ajarkan bagaimana menghadapi masyarakat yang sedang marah, korban yang mengalami trauma, pelaku yang agresif, hingga situasi yang mengharuskan seorang polisi mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di situlah kualitas seorang anggota Polri benar-benar diuji," tegasnya.Menurut Kapolda, pendidikan kepolisian harus mampu melahirkan personel yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, memiliki empati tinggi, mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.Ia menambahkan bahwa setiap anggota Polri harus menyadari profesinya merupakan profesi pengabdian. Sebagian besar masyarakat datang ke kantor polisi dalam kondisi menghadapi persoalan, menjadi korban tindak pidana, atau membutuhkan perlindungan negara. Karena itu, kehadiran anggota Polri harus mampu memberikan rasa aman, ketenangan, dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat."Polisi yang hebat bukan hanya yang mampu menegakkan hukum, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa keadilan, memberikan ketenangan, dan menjadi harapan masyarakat ketika mereka menghadapi persoalan. Itulah karakter Bhayangkara yang harus dibangun sejak di bangku pendidikan," pungkas Kapolda.Selain menekankan penguatan kompetensi teknis dan profesionalisme, Kapolda Maluku juga menggarisbawahi pentingnya membangun karakter anggota Polri melalui pendekatan sosial dan budaya yang sesuai dengan karakteristik wilayah penugasan.Menurutnya, sebagai provinsi yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, serta pengalaman sejarah dalam menjaga harmoni sosial, Maluku membutuhkan sosok anggota Polri yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu membaca dinamika sosial masyarakat dan menyelesaikan persoalan secara persuasif dengan mengedepankan nilai-nilai lokal.Karena itu, Kapolda meminta agar SPN Polda Maluku mulai memperkuat materi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Maluku ke dalam proses pendidikan, sehingga lulusan SPN memiliki kompetensi teknis sekaligus kecerdasan sosial dan budaya dalam menjalankan tugas."Anggota Polri yang bertugas di Maluku harus memahami masyarakat Maluku. Mereka harus mengenal budayanya, memahami karakter sosialnya, serta mampu menggunakan pendekatan-pendekatan lokal dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Nilai hidup orang basudara dan Pela Gandong merupakan modal sosial yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan," ujar Kapolda.Ia menilai pendekatan berbasis budaya akan membuat kehadiran Polri semakin diterima masyarakat, memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi strategi efektif dalam mencegah konflik dan memelihara keamanan secara berkelanjutan.Kapolda juga menegaskan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, kurikulum pendidikan kepolisian harus terus berkembang mengikuti dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pengabdian.Menurutnya, pendidikan Polri harus mampu menghasilkan personel yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki kemampuan berpikir kritis, cepat mengambil keputusan, namun tetap menjunjung tinggi integritas, etika, disiplin, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.Dalam kesempatan tersebut, Kepala SPN Polda Maluku, Kombes Pol Romi Agusriansyah, S.I.K., memaparkan pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Program Kemampuan SPKT Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sedang berlangsung.Pendidikan di SPN Polda Maluku dilaksanakan selama lima bulan dengan mengedepankan kurikulum berbasis kompetensi yang mengintegrasikan pembinaan karakter, peningkatan kemampuan teknis kepolisian, penguatan mental kepribadian, disiplin, kepemimpinan, kemampuan akademik, hingga kesiapan menghadapi tantangan tugas kepolisian di lapangan.Kapolda memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran SPN, mulai dari tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, hingga staf pendukung yang terus berupaya meningkatkan kualitas proses pendidikan.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi proses yang berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi agar lulusan SPN mampu menjadi Bhayangkara yang unggul, adaptif, profesional, dan dipercaya masyarakat."Jangan pernah berhenti melakukan evaluasi. Pendidikan harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Kita ingin setiap lulusan SPN menjadi anggota Polri yang mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus menjadi kebanggaan institusi dan masyarakat," tegasnya.Kapolda kembali mengingatkan bahwa kualitas lulusan SPN hari ini akan menentukan kualitas pelayanan Polri pada masa mendatang."Mari kita jadikan SPN Polda Maluku sebagai kawah candradimuka yang benar-benar melahirkan anggota Polri Presisi yang profesional, berintegritas, humanis, dicintai masyarakat, memahami budaya lokal, serta mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang sesungguhnya. Masa depan Polri ditentukan oleh kualitas pendidikan yang kita bangun hari ini," tutup Kapolda.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan inspeksi mendadak yang dilakukan Kapolda merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen pimpinan dalam memastikan proses pendidikan di SPN berjalan sesuai standar untuk melahirkan anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas di era modern.Menurutnya, pembangunan SDM merupakan salah satu pilar utama transformasi Polri Presisi. Karena itu, kualitas pendidikan pembentukan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, transparan, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."Pesan utama Bapak Kapolda adalah bahwa investasi terbesar Polri bukan hanya pada pembangunan sarana maupun teknologi, tetapi pada pembangunan manusia. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita menyiapkan Bhayangkara yang memiliki kompetensi, karakter, integritas, empati, serta kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan bahwa SPN memiliki peran strategis sebagai gerbang awal pembentukan karakter anggota Polri. Karena itu, seluruh proses pendidikan harus mampu menghasilkan personel yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki etika profesi, kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi publik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan."Polda Maluku berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan di SPN sebagai bagian dari pembangunan SDM Polri yang unggul. Harapannya, setiap lulusan tidak hanya menjadi aparat penegak hukum yang profesional, tetapi juga menjadi pelayan masyarakat yang humanis, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri," tutup Kabid Humas.Seluruh rangkaian inspeksi mendadak berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan SDM Polri yang unggul. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Polri Presisi yang semakin profesional, modern, humanis, dan dipercaya masyarakat, sekaligus mendukung visi Indonesia menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. PNO-12
09 Agu 2026, 14:31 WIT
Wujudkan Tata Kelola Transparan, Polda Maluku Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II T.A. 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola organisasi yang bersih, transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026. Audit yang menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan fokus pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut resmi dimulai di Polda Maluku, Rabu (5/8/2026).Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II berlangsung di Rupatama Polda Maluku dan dihadiri langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K.Turut hadir Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri selaku Pengendali Mutu Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku Brigjen Pol. Dr. Alfian Budianto, S.H., M.H., Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, para Karo, Direktur, Kabid, Kasetum, Karumkit, Kapolresta Ambon, Kapolres Maluku Tengah, para Kapolres jajaran yang mengikuti secara virtual, auditor Itwasda, Ka SPKT, Kayanma, serta seluruh anggota tim audit kinerja Itwasum Polri.Audit ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Maluku dan jajaran berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.Kapolda: Audit Bukan untuk Mencari Kesalahan, tetapi Memastikan Organisasi Terus BerbenahKapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K.,M.Si. menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi dan perbaikan organisasi secara berkelanjutan.Menurutnya, audit bukan semata-mata proses pemeriksaan, melainkan bagian penting dari fungsi kontrol untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan pengelolaan sumber daya organisasi berjalan sesuai aturan.“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku. Kami berharap pelaksanaan audit ini berjalan baik, lancar dan sesuai dengan rencana serta dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Kapolda Maluku.Kapolda juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit tersebut karena hasilnya dapat menjadi bahan koreksi bagi Polda Maluku dan jajaran untuk memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.“Kami berterima kasih atas pelaksanaan audit ini karena menjadi koreksi bagi kami untuk memperbaiki semua kekurangan yang ada, sehingga ke depan organisasi ini dapat menjadi lebih baik,” tegasnya.Lebih jauh, Kapolda Maluku memberikan penekanan agar pelaksanaan audit tidak menghasilkan temuan yang sama secara berulang.“Saya berharap dalam audit ini tidak ada lagi temuan berulang, apalagi temuan baru. Kalau masih ada temuan yang sama, berarti kita belum berubah. Karena itu, audit ini harus menjadi sarana kontrol untuk memperbaiki seluruh temuan yang ada dalam organisasi,” kata Dadang.Kapolda menilai audit kinerja merupakan momentum penting bagi seluruh satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sekaligus memastikan setiap proses berjalan secara bersih dan sesuai ketentuan.Ia juga meminta seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) memberikan dukungan penuh kepada tim auditor dengan membuka ruang komunikasi dan koordinasi secara konstruktif.“Kepada seluruh Kasatker, saya minta agar melakukan kerja sama yang baik dengan tim audit sehingga pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku dapat berjalan lancar sampai selesai,” pungkasnya.Sementara itu, sambutan Irwasum Polri yang dibacakan Katim Audit Kinerja Itwasum Polri untuk Polda Maluku menegaskan bahwa audit kinerja merupakan bagian dari upaya Polri memastikan pengelolaan organisasi dan anggaran berlangsung profesional, transparan dan akuntabel.Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku dan seluruh jajaran atas penerimaan serta dukungan terhadap pelaksanaan audit kinerja Itwasum Polri.Katim Audit menjelaskan, audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan pada setiap satuan kerja di lingkungan Kepolisian.“Audit kinerja merupakan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara profesional untuk mengawasi pengelolaan anggaran secara baik dan transparan di setiap satuan kerja yang ada di Kepolisian,” ujar Katim Audit saat membacakan sambutan Irwasum Polri.Menurutnya, kehadiran tim audit di Polda Maluku tidak ditempatkan semata-mata sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai konsultan dan mitra organisasi dalam melakukan pengawasan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.“Kehadiran Tim Audit Kinerja Itwasum Polri di Polda Maluku adalah sebagai konsultan dan mitra dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran. Karena itu, kami sangat berharap dukungan dan kerja sama dari para Kasatker dan seluruh pihak agar audit ini dapat berjalan lancar hingga selesai,” katanya.Itwasum Polri juga menegaskan bahwa audit kinerja tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif atau seremonial. Lebih dari itu, audit harus menghasilkan perbaikan nyata dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi.“Audit kinerja ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan seluruh fungsi Kepolisian berjalan secara efektif sesuai aturan dalam mendukung transformasi Polri yang lebih baik di masa yang akan datang,” tegasnya.Tim audit juga meminta agar setiap potensi temuan, baik temuan berulang maupun temuan baru, segera dikomunikasikan sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan secara tepat dan sesuai ketentuan.Fokus PNBP dan BLU, Dorong Pengelolaan Keuangan yang Lebih Akuntabel.Pelaksanaan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku secara khusus menyasar aspek pelaksanaan dan pengendalian dengan sasaran PNBP dan BLU di lingkungan Polda Maluku dan jajaran.Fokus tersebut menjadi penting karena pengelolaan penerimaan negara dan layanan berbasis BLU membutuhkan sistem administrasi, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban yang konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Melalui audit ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengendalian hingga pertanggungjawaban berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.Selain menemukan potensi kelemahan, audit juga diarahkan untuk mendorong langkah korektif sehingga persoalan yang ditemukan tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.Pelaksanaan audit kinerja di Polda Maluku sekaligus mempertegas pentingnya pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi tata kelola Kepolisian.Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan setiap satuan kerja mampu melakukan perbaikan secara mandiri, membangun sistem pengendalian yang lebih kuat, serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam membangun organisasi yang semakin profesional, transparan dan bertanggung jawab kepada negara maupun masyarakat.“Audit kinerja merupakan bagian penting dari upaya Polda Maluku memastikan seluruh proses pelaksanaan tugas, termasuk pengelolaan PNBP dan BLU, berjalan sesuai aturan, transparan dan akuntabel. Bagi kami, audit bukan hanya tentang menemukan kekurangan, tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap kekurangan segera diperbaiki dan tidak kembali terulang,” ujar Rositah.Ia menambahkan, Polda Maluku berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada tim auditor selama proses pemeriksaan berlangsung.“Kami siap mendukung pelaksanaan audit secara terbuka dan kooperatif. Seluruh satuan kerja diharapkan menjadikan audit ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sehingga tata kelola organisasi semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.Rositah menegaskan, penguatan pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.“Semakin baik pengawasan dan pengendalian internal, semakin kuat pula akuntabilitas organisasi. Ini menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk terus berbenah dan menghadirkan tata kelola Kepolisian yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku berlangsung aman, tertib dan lancar. Selanjutnya, proses audit akan dilaksanakan sesuai sasaran dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Itwasum Polri. PNO-12
09 Agu 2026, 14:09 WIT
DPC BMP RI Puncak Jaya Perkuat Sosialisasi Organisasi dan Dukungan Program Pemerintah
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia (DPC BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya terus memperkuat peran organisasi dalam membangun komunikasi dengan masyarakat serta mendukung penyampaian informasi terkait program-program pemerintah.Penguatan peran tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar pada Minggu, 9 Agustus 2026, di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya, Yadius Tabuni, bersama tokoh agama dan sejumlah elemen masyarakat setempat.Dalam sosialisasi itu, Yadius Tabuni memaparkan mengenai keberadaan, tujuan, dan arah kegiatan DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya. Ia menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat."Keberadaan DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya diharapkan dapat membantu membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Yadius.Menurutnya, salah satu fokus utama dalam sosialisasi tersebut adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), khususnya program-program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah Papua Tengah, termasuk di Kabupaten Puncak Jaya.Selain PSN, DPC BMP RI juga menyosialisasikan pentingnya penyebarluasan informasi mengenai program-program pemerintah di bidang kesejahteraan, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.Dalam kegiatan itu, peran tokoh agama dinilai strategis untuk turut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendekatan sosial dan keagamaan yang persuasif. Penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dianggap penting untuk memastikan informasi yang diterima benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.Yadius Tabuni juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga para pemangku kepentingan lainnya.Melalui penguatan komunikasi dan sinergi tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan hubungan yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah, serta mendukung terciptanya situasi sosial yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya.Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari agenda berkelanjutan DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya untuk memperluas jangkauan komunikasi dengan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Papua Tengah.Editor: OF
09 Agu 2026, 14:02 WIT
Satgas Yonif 136/TS Bangun Kedamaian: Silaturahmi Pintu ke Pintu di Wongdama
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 136/Tuah Sakti terus menegaskan kehadirannya sebagai sahabat masyarakat melalui pendekatan humanis yang konsisten. Jumat (7/8/2026), Komandan Pos Sertu Dafitra Mahendra memimpin langsung kegiatan anjangsana door-to-door di Kampung Wongdama, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, untuk menyapa warga secara langsung.Para prajurit berkeliling dari rumah ke rumah, berbincang santai, mendengarkan cerita kehidupan, serta menyerap harapan dan kendala yang dirasakan warga. Kegiatan ini bukan sekadar menjaga keamanan, melainkan mempererat ikatan kekeluargaan antara TNI dan rakyat. Suasana terasa hangat dan akrab, tanpa jarak antara aparat maupun masyarakat.Sertu Dafitra menegaskan keberadaan mereka tidak hanya untuk menjaga perbatasan dan keamanan wilayah. “Kami ingin mempererat tali silaturahmi dan menunjukkan bahwa TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Kebersamaan inilah yang menjadi fondasi agar Puncak Jaya tetap aman, damai, dan kondusif,” ujarnya.Warga Kampung Wongdama menyambut baik perhatian yang diberikan. Bagi mereka, kedatangan para prajurit membawa rasa aman sekaligus rasa saling memiliki. Pendekatan yang persuasif dan berbasis kemanusiaan ini dinilai efektif membangun kepercayaan serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat.Penulis: JidEditor: OF
09 Agu 2026, 09:09 WIT
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Dianugerahi Anggota Kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah
Papuanewsonline.com, Semarang – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi dianugerahi gelar anggota kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Umum PP Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Muhammad Afnan Hadikusumo, dalam apel pembukaan Muktamar XVI di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/8/2026).Penganugerahan ini dihadiri pula oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Muhadjir Effendy, serta berbagai pejabat dan tokoh organisasi. Kehadiran Kapolri sekaligus menjadi bukti eratnya hubungan silaturahmi antara Polri dengan keluarga besar Muhammadiyah.Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Ia menyebut sebelumnya sudah sering berinteraksi dengan berbagai komponen Muhammadiyah, mulai dari Aisyiyah, rektorat perguruan tinggi, hingga organisasi pemuda. “Penganugerahan ini menandakan Polri semakin menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah,” ujarnya.Kapolri berharap pengukuhan ini semakin memperkuat kerja sama dan sinergi ke depan. “Kami berharap hubungan yang sudah terjalin baik ini terus tumbuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Polri senantiasa siap bersinergi demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kedamaian di tengah masyarakat,” tegasnya.Penulis: JidEditor: OF
09 Agu 2026, 08:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
