Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Dinsos Mimika Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Anak Terlantar
Papuamewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Sosial menggelar Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penjangkauan
Anak-anak Terlantar yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
pemerintah distrik, lurah, serta kader anak, pada Senin (22/6/2026).Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Emelia Samaran,
mengatakan pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menyamakan persepsi
dan memperkuat kerja sama seluruh pihak dalam menangani persoalan anak-anak
terlantar di Kabupaten Mimika.“Pertemuan hari ini bertujuan untuk menyatukan langkah
bersama lintas sektor dalam penanganan anak-anak terlantar. Kami duduk bersama
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan,
pihak distrik, lurah, hingga kader anak agar penanganan yang dilakukan dapat
berjalan maksimal,” ujarnya.Menurut Emelia, kader anak memiliki peran penting sebagai
perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat. Mereka bertugas menjangkau
anak-anak yang putus sekolah maupun anak-anak yang mengalami kondisi terlantar.“Kader anak selama ini turun langsung ke lapangan untuk
melakukan pendataan dan penjangkauan. Mereka menjadi ujung tombak pemerintah
untuk mengetahui kondisi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bantuan,”
katanya.Ia menjelaskan bahwa kondisi anak terlantar dapat disebabkan
oleh berbagai faktor, seperti persoalan ekonomi keluarga, perceraian orang tua,
maupun masalah sosial lainnya.“Anak-anak terlantar adalah tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, kita harus bersama-sama melakukan penjangkauan, identifikasi, serta
memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Emelia.Untuk memperkuat peran kader anak, pemerintah daerah
berencana memberikan Surat Keputusan (SK) sebagai bentuk legalitas dalam
menjalankan tugas di lapangan.“Selama ini kader anak sudah bekerja mengumpulkan data,
tetapi belum memiliki SK. Kondisi tersebut terkadang membuat mereka mengalami
kendala ketika meminta informasi kepada masyarakat. Dengan adanya legalitas,
mereka dapat bekerja lebih maksimal,” ungkapnya.Dalam penanganan anak terlantar, Dinas Sosial juga
menggandeng Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan anak
dapat terpenuhi.“Apabila ditemukan anak terlantar yang membutuhkan
pemeriksaan fisik maupun pelayanan medis, Dinas Kesehatan siap memberikan
penanganan. Anak-anak tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa
biaya,” tambahnya.Terkait data anak terlantar, Emelia menyampaikan bahwa Dinas
Sosial telah memiliki data terverifikasi sebanyak sekitar 205 anak. Sementara
itu, Distrik Mimika Baru menyampaikan data sementara yang mencapai kurang lebih
7.000 anak.“Data ini perlu kita sinkronkan dan verifikasi kembali. Kita
perlu memastikan apakah 205 anak yang sudah ada dalam data Dinas Sosial
merupakan bagian dari 7.000 data yang disampaikan distrik atau terdapat
perbedaan dalam metode pendataan,” jelasnya.Ia menambahkan, saat ini data 7.000 anak tersebut baru
berasal dari Distrik Mimika Baru, sedangkan distrik lainnya belum menyampaikan
laporan pendataan.“Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut agar data yang
digunakan benar-benar valid. Dengan data yang tepat, program penanganan dan
intervensi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran,” ujarnya.Emelia menegaskan bahwa sesuai amanat undang-undang, fakir
miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara sehingga seluruh
pihak harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan.“Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, distrik,
lurah, dan kader anak, kami berharap seluruh anak terlantar di Kabupaten Mimika
dapat terjangkau dan memperoleh pelayanan serta perlindungan yang layak,”
tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
23 Jun 2026, 04:31 WIT
PPPK Mimika Diingatkan: Kinerja Buruk Bisa Berujung Pemutusan Kontrak
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak menunjukkan kinerja maksimal atau melanggar
aturan dan etika kerja. Bahkan, bagi yang terbukti lalai, tidak memenuhi
target, atau melanggar disiplin, kontrak kerjanya berisiko tidak diperpanjang
hingga diputuskan.Penegasan ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, saat memimpin apel pagi di
Kantor Pusat Pemerintahan pada Senin (22/6/2026). Ia menjelaskan status PPPK tidak bersifat tetap, melainkan
akan dievaluasi secara berkala setiap tahun.“Penilaian dilakukan menyeluruh. Jika kinerja di bawah
standar atau ada pelanggaran, hal itu menjadi pertimbangan utama. Kontrak bisa
saja tidak diperpanjang pada masa berikutnya,” tegasnya. Ia juga menginginkan terciptanya hubungan kerja yang
harmonis antara PPPK dan ASN lainnya, serta menghindari penurunan disiplin di
setiap perangkat daerah.Untuk mendukung kebijakan ini, BKPSDM Mimika diminta
mempergiat sosialisasi mengenai hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku bagi
PPPK. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya
membangun birokrasi yang profesional dan berfokus pada pelayanan publik. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:56 WIT
Asmat Catat Sejarah: Jokowi Dan Gibran, Presiden Dan Wapres Pertama Yang Berkunjung
Papuanewsonline.com, Asmat – Kabupaten Asmat, wilayah yang
terletak di Provinsi Papua Selatan, memiliki tempat istimewa dalam perjalanan
kepemimpinan nasional. Daerah ini menjadi saksi sejarah sebagai tujuan
kunjungan kerja pertama bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Langkah ini dimulai ketika Joko Widodo, selaku Presiden ke-7 RI, menjadi kepala
negara pertama yang menginjakkan kaki di Asmat pada 12 April 2018. Delapan
tahun berselang, jejak bersejarah itu dilanjutkan oleh putra sulungnya, Gibran
Rakabuming Raka, yang menjadi Wakil Presiden pertama yang melakukan kunjungan
serupa pada 21 Juni 2026.Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, menyampaikan rasa syukur
dan terima kasih yang mendalam atas perhatian para pemimpin nasional. Ia menegaskan bahwa kehadiran keduanya bukan sekadar
kunjungan biasa, melainkan wujud nyata perhatian negara terhadap pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. “Pak Jokowi adalah presiden pertama yang datang ke sini, dan
Bapak Gibran adalah wakil presiden pertama. Ini menjadi kebanggaan tersendiri
bagi kami,” ujarnya.Dalam kunjungan tersebut, Thomas juga memperlihatkan motor
listrik berwarna merah dengan pelat nomor RI 1 yang pernah dikendarai Jokowi
saat berkeliling Agats pada tahun 2018. Kendaraan tersebut kini dipajang di
Museum Kebudayaan dan Kemajuan sebagai benda bersejarah. Motor itu menjadi pengingat bahwa kunjungan Jokowi kala itu
meninggalkan banyak kenangan, termasuk peninjauan pembangunan 114 unit rumah
khusus untuk warga setempat.Gibran dalam kunjungannya juga menyempatkan diri meninjau
berbagai fasilitas dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Kehadirannya
melengkapi sejarah panjang perhatian pemerintah pusat terhadap Asmat. Kini, jejak kepemimpinan yang ditorehkan menjadi harapan
baru agar pembangunan di wilayah ini terus berlanjut, menyentuh berbagai aspek
kehidupan mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:54 WIT
Pemerintah Provinsi Papua Tengah Gelar Evaluasi Perubahan RAPBD dan SILPA Dana Otsus
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Provinsi Papua
Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Perubahan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur
(DTI) Pemerintah Kabupaten se-Papua Tengah Tahun Anggaran 2026. (22/6/26)Sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Asisten
III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor
Fun, menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen strategis yang
diberikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan
kesejahteraan Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua.Menurutnya, setiap rupiah dana yang dialokasikan harus
direncanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien,
transparan, serta akuntabel.“Pelaksanaan evaluasi Perubahan RAPBD serta perubahan
penggunaan Dana Otonomi Khusus pada hari ini menjadi sangat penting untuk
memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar
menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prioritas pembangunan
daerah,” ujarnya.Ia mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten agar penyusunan
perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata,
tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Adapun fokus penggunaan anggaran diarahkan pada
sektor-sektor prioritas, yaitu pendidikan yang berkualitas dan merata,
pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, peningkatan ekonomi
masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas
wilayah, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pemberdayaan Orang Asli Papua, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang
baik.Selain itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten juga dinilai sangat penting dalam proses perencanaan dan
penganggaran. Setiap usulan kegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas
dengan target pembangunan daerah, indikator kinerja, serta visi pembangunan
Papua Tengah.Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap seluruh program
dapat disempurnakan dan diharmonisasikan agar pelaksanaan pembangunan berjalan
lebih efektif serta memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.Kepada tim evaluasi, Gubernur Papua Tengah juga berharap
proses pembahasan dilakukan secara produktif, profesional, dan konstruktif
dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh pihak untuk terus
bekerja dengan semangat kolaborasi, integritas, dan tanggung jawab demi
terwujudnya Papua Tengah yang maju, sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan.Kegiatan evaluasi tersebut diharapkan dapat berjalan dengan
lancar serta menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat Papua Tengah. Penulis: Bim
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:47 WIT
Kebijakan Wajib Apel & Penitipan Nakes Disorot Pemuda Kei Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Mimika yang mewajibkan tenaga kesehatan mengikuti apel khusus dan dititipkan
sementara di Puskesmas kota saat kembali dari tempat tugas menjadi sorotan.
Ketua Pemuda Kei Mimika Edoardus Rahawadan menilai kebijakan itu perlu
dievaluasi agar tidak menimbulkan persepsi perlakuan berbeda antar ASN.Hal tersebut disampaikan Edoardus melalui rilis tertulis
yang diterima redaksi, Minggu (21/6/2026).Isi Kebijakan yang Disorot Berdasarkan rilis tersebut, ada 2 poin kebijakan yang
disorot: 1. Tenaga kesehatan yang kembali ke Timika diwajibkan
mengikuti apel di lingkungan Kantor Bupati sesuai jadwal yang ditetapkan.2. Rencana penerbitan Surat Edaran Bupati agar tenaga
kesehatan yang belum dapat kembali ke lokasi tugas asal sementara ditugaskan di
Puskesmas sekitar kota.Pendapat Pemuda Kei Mimika Edoardus menjelaskan, alasan tenaga kesehatan kembali ke
Timika adalah kondisi objektif di lapangan seperti fasilitas tempat tinggal
yang kurang memadai serta persediaan bahan makanan dan sarana pendukung tugas
yang terbatas di lokasi terpencil.Menurutnya, jika kebijakan tersebut akan diterapkan secara
rutin, maka prinsip keadilan harus dikedepankan. "Harus mencakup tenaga
kesehatan, pendidik atau guru, petugas kecamatan, pegawai Dinas Perhubungan,
CPNS, PNS, maupun seluruh ASN lainnya. Prinsipnya tegas: sama hak, sama
kewajiban, tidak ada perlakuan berbeda," ujarnya.Ia juga mengutip sejumlah regulasi sebagai bahan
pertimbangan, antara lain UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, UU ASN No. 20 Tahun 2023
Pasal 2, PermenPAN RB No. 62 Tahun 2020, Peraturan BKN No. 16 Tahun 2022, serta
UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pasal 231.Edoardus berharap Bupati Mimika, Sekretaris Daerah, dan
Kepala BKPSDM dapat mengevaluasi kebijakan tersebut agar sejalan dengan prinsip
keadilan, kesetaraan, dan tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.Belum Ada Pernyataan Resmi Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi
dari Pemerintah Kabupaten Mimika, Sekretariat Daerah, BKPSDM, maupun Dinas
Kesehatan Mimika terkait kebijakan apel wajib dan penitipan sementara tenaga
kesehatan tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak terkait
untuk memperoleh keterangan. Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Jun 2026, 19:44 WIT
Wamen ESDM Tinjau Jargas Sleman, Program Energi Bersih Dipercepat untuk Jangkau Jutaan Rumah Tangga
Papuanewsonline.com, Sleman – Pemerintah terus mempercepat
pengembangan jaringan gas bumi (Jargas) sebagai bagian dari upaya memperluas
akses energi bersih, meningkatkan efisiensi energi rumah tangga, dan memperkuat
ketahanan energi nasional. Salah satu implementasi yang dinilai berhasil saat
ini berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui sistem
distribusi gas berbasis Compressed Natural Gas (CNG) Clustering atau beyond
pipeline.
Keberhasilan program tersebut mendapat perhatian langsung
dari Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot yang melakukan
kunjungan kerja ke Sleman pada Jumat (19/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk
melihat secara langsung perkembangan pemanfaatan gas bumi yang kini telah
menjangkau masyarakat di wilayah yang sebelumnya belum terhubung dengan
jaringan pipa transmisi gas.
Menurut Yuliot, inovasi distribusi gas berbasis CNG menjadi
solusi efektif dalam mempercepat pemerataan energi bersih di berbagai daerah.
Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak perlu menunggu pembangunan jaringan
pipa utama untuk dapat menikmati manfaat gas bumi sebagai sumber energi yang
lebih ekonomis dan ramah lingkungan.
"Jadi untuk tahun 2026 ini, kita ada target 160.000
satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses
percepatan. Untuk lelangnya baru akan dilakukan pada akhir Juli ini. Jadi
secara teknis, ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota yang saat ini
sedang kita selesaikan. Dan 160.000 satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa,
ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga tergantung dari kedekatan sumber
gas untuk daerah yang bersangkutan. CNG, ya CNG semuanya," ujar Yuliot.
Saat ini, Jargas berbasis CNG di Sleman telah melayani 4.545
sambungan rumah tangga, enam pelanggan kecil, serta empat pelanggan komersial.
Untuk mendukung layanan tersebut, telah dibangun jaringan distribusi gas
sepanjang lebih dari 141 kilometer yang memungkinkan penyaluran energi secara
aman dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, rata-rata konsumsi gas bumi
pelanggan Jargas di Sleman mencapai sekitar 84 ribu meter kubik per bulan.
Jumlah tersebut setara dengan penghematan penggunaan sekitar 64 metrik ton LPG
setiap bulan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mengurangi
ketergantungan terhadap energi impor.
Pemanfaatan gas bumi tidak hanya difokuskan pada sektor
rumah tangga. Pemerintah juga mendorong perluasan layanan ke sektor produktif
seperti UMKM, restoran, hotel, dan fasilitas kesehatan. Salah satu contoh nyata
adalah Rumah Makan Payakumbuah Yogyakarta yang berhasil menekan biaya energi
hingga 30 sampai 33 persen setelah beralih menggunakan gas bumi.
Pemerintah bahkan telah menyiapkan target yang lebih besar
untuk tahun-tahun mendatang. Selain 160 ribu sambungan rumah yang ditargetkan
pada 2026, program pengembangan Jargas akan diperluas secara signifikan melalui
dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, justru kita
akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini juga
lagi kita persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Untuk tahun 2028, itu sudah
bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah terlaksana. Jadi yang 160.000 itu bisa
melayani masyarakat," kata Yuliot.
Secara nasional, pengelolaan Jargas saat ini telah
menjangkau sekitar 827 ribu sambungan rumah yang tersebar di 18 provinsi dan 74
kabupaten/kota. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2026–2029, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 350 ribu sambungan rumah
baru setiap tahun melalui berbagai skema pendanaan.
Direktur Utama PGN, Arief K. Risdianto, menyampaikan
apresiasi atas dukungan Kementerian ESDM dan seluruh pemangku kepentingan dalam
pengembangan Jargas di Sleman. Menurutnya, teknologi CNG Clustering telah
membuktikan kemampuannya sebagai solusi distribusi gas yang efektif untuk
wilayah yang belum memiliki jaringan transmisi utama.
"Masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan,
karena CNG yang bertekanan tinggi sekitar 200 bar telah disesuaikan dengan
sistem klaster agar mengalir dengan aman ke dapur-dapur rumah tangga. Dengan
pengawasan yang ketat dan teknologi pengaturan tekanan (PRS) yang andal, aliran
gas bumi ke dapur-dapur dipastikan aman untuk penggunaan sehari-hari,"
jelas Arief.
Melalui pengembangan Jargas yang semakin luas, pemerintah
berharap masyarakat dapat menikmati energi yang lebih murah, bersih, dan
berkelanjutan. Selain meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, program ini juga
diharapkan mampu memperkuat sektor usaha produktif, mengurangi beban subsidi
energi negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berdaya
saing. (GF)
21 Jun 2026, 18:44 WIT
Satgas PRR Desak Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah terus memacu
proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen di wilayah terdampak bencana di
Pulau Sumatera. Upaya percepatan tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat
Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera yang digelar di Kompleks
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis
(18/6/2026).Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I Satgas PRR Pascabencana
Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M., yang juga menjabat sebagai
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, mendampingi Ketua Satgas PRR Muhammad Tito
Karnavian dalam membahas langkah percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah
daerah terdampak.Setelah fase tanggap darurat dan pemulihan layanan dasar
dinilai berhasil dilalui, pemerintah kini mengalihkan fokus pada pembangunan
kembali secara permanen. Program tersebut mencakup pemulihan infrastruktur,
perumahan masyarakat, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan
sektor ekonomi yang terdampak bencana.Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito
Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi
dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028. Dana
tersebut akan digunakan secara bertahap guna memastikan proses pemulihan
berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Sumatera 2026–2028, alokasi anggaran akan direalisasikan sebesar
Rp38,9 triliun pada tahun 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun
pada 2028. Program besar ini melibatkan sedikitnya 33 kementerian dan lembaga
sebagai pelaksana utama maupun pendukung.Perkembangan pelaksanaan program mulai menunjukkan kemajuan.
Hingga 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu anggaran
rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat
Statistik (BPS). Sementara sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih
menjalani proses administrasi dan evaluasi di Kementerian Keuangan.“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer.
Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita
secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah,
dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau
sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito didampingi
Letjen TNI Richard Tampubolon.Selain mengandalkan anggaran kementerian dan lembaga, Satgas
PRR juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan tambahan Transfer
ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan pemerintah pusat
sejak awal Mei 2026. Dana tersebut terdiri dari sekitar Rp1,6 triliun untuk
Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera
Barat.Tambahan dukungan fiskal itu diharapkan mampu mempercepat
penanganan kebutuhan prioritas masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur
dasar, layanan publik, dan fasilitas penunjang yang masih memerlukan penguatan
pada tahap rehabilitasi permanen. Pemerintah juga mengapresiasi semangat gotong
royong antardaerah melalui skema hibah yang mulai berjalan di sejumlah wilayah
terdampak.Menurut Tito, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak
hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan komitmen
seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, daerah
yang telah menerima tambahan anggaran diminta segera merealisasikan
program-program prioritas tanpa menunggu proses lain yang tidak diperlukan.“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak
menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga
yang sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang
lagi,” katanya.Dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan serta
koordinasi lintas kementerian dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah
berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan
Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat terdampak segera
merasakan manfaat nyata dari program pemulihan permanen tersebut. (GF)
21 Jun 2026, 18:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
