Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
TPNPB Klaim Akun Whatsapp Dihapus, Sebut Pelanggaran Kebebasan Berekspresi
Papuanewsonline.com, Papua - Markas Besar Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM mengeluarkan dokumen
seruan bertajuk "Rimba Raya" pada Selasa, 10 Juni 2025. Surat
bernomor NO: 80.010/S.PANG/MB TPNPB/X/EX/2025 itu ditandatangani Penanggungjawab
Nasional Komando Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM, Jendral Goliath Tabuni.Dalam surat setebal 1 halaman yang salinannya diterima
redaksi, TPNPB mengklaim akun WhatsApp bernama "Markas Pusat KOMNAS
TPNPB" beserta saluran TPNPB News dinonaktifkan secara sepihak.
Penghapusan itu disebut terjadi di seluruh wilayah, termasuk wilayah Selatan
dan Mayub Bukit Rara.TPNPB menilai tindakan tersebut sebagai "pelanggaran
HAM asasi" dan bentuk pembatasan kebebasan berpendapat. "Kolonial
Indonesia Melakukan Pelanggaran HAM Asasi dengan Menghapus Seluruh TPNPB News
Secara Sepihak," demikian tertulis dalam surat tersebut.Lebih lanjut, TPNPB menyatakan penghapusan akun itu
merugikan publik karena menutup akses informasi terkait situasi di Papua.
Pihaknya mengimbau wartawan, aktivis, dan masyarakat internasional untuk
berhati-hati terhadap informasi dari sumber yang tidak dapat diverifikasi
kebenarannya.Surat itu juga berisi imbauan kepada seluruh pengurus dan
pasukan TPNPB di 6 Komando Daerah Perlawanan agar tetap menjaga semangat
perjuangan. Selain itu, TPNPB mengajak masyarakat Papua Barat dan komunitas
internasional untuk mewaspadai disinformasi.Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum mendapatkan
konfirmasi resmi dari Kementerian Kominfo, Meta selaku pengelola WhatsApp, TNI,
maupun Polri terkait kebenaran klaim penghapusan akun tersebut. Upaya
konfirmasi ke pihak berwenang masih dilakukan.TPNPB-OPM merupakan kelompok bersenjata yang sejak lama
berseberangan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah RI secara resmi
menganggap TPNPB sebagai kelompok separatis dan teroris. Penulis: Hend
Editor: GF
15 Jun 2026, 03:03 WIT
Dana Hibah Haji Rp1 Miliar Disorot, Pemuda Muslim Mimika Desak Transparansi Anggaran PPIHD
Papuanewsonline.com, Timika – Penggunaan dana hibah
operasional penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan publik. Pemuda Muslim
Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) segera memanggil Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah
(PPIHD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana senilai Rp1 miliar yang
telah diterima.Dana tersebut merupakan separuh dari total alokasi APBD
sebesar Rp2 miliar yang dianggarkan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah
tahun ini. (12/6/26) Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin menegaskan bahwa
dana yang bersumber dari kas daerah adalah milik rakyat, sehingga
pengelolaannya wajib transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum yang
berlaku. Hingga saat ini, rincian penggunaan anggaran tersebut belum
disampaikan secara terbuka, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di
masyarakat. “Publik berhak mengetahui untuk apa saja dana itu digunakan
dan bagaimana mekanisme pengelolaannya,” tegasnya.Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain dugaan tidak
dilibatkannya bendahara dalam pengelolaan keuangan serta minimnya koordinasi
dengan Kementerian Haji. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, sehingga perlu ada penjelasan yang jelas agar tidak
menimbulkan spekulasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.Selain meminta klarifikasi dari PPIHD, pihaknya juga
mendorong DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan dengan menggelar Rapat
Dengar Pendapat.Jika diperlukan, rapat tersebut dapat dilaksanakan secara
terbuka agar seluruh alur penggunaan dana dapat diketahui secara rinci dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
12 Jun 2026, 14:04 WIT
Kodim 1710/Mimika Mulai Bangun Enam Jembatan Garuda di Tiga Distrik
Papuanewsonline.com, Timika – Komando Distrik Militer
(Kodim) 1710/Mimika resmi memulai pembangunan enam unit Jembatan Garuda yang
tersebar di tiga wilayah, yakni Distrik Wania, Kuala Kencana, dan Mimika Timur.
Pekerjaan ditandai dengan upacara peletakan batu pertama sebagai wujud dukungan
TNI Angkatan Darat terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas
infrastruktur dan memperlancar akses masyarakat.Mewakili Komandan Kodim, Kapten Inf Teguh Heru Ponco
menjelaskan proyek ini bertujuan memperkuat hubungan antarwilayah dan
memudahkan aktivitas warga. Keberadaan jembatan yang layak diharapkan membawa dampak
luas, mulai dari kelancaran mobilitas, pertumbuhan ekonomi, hingga mempermudah
akses ke fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.“Pembangunan ini merupakan bentuk kepedulian TNI untuk
meringankan beban masyarakat. Kami berharap nantinya akses perjalanan menjadi
lebih aman dan cepat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Mimika,”
ujarnya.Sementara itu, Kepala Distrik Wania, Ria Mandiwa,
menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia
dan Kepala Staf Angkatan Darat. Ia menyebutkan kehadiran jembatan ini telah lama ditunggu
warga untuk mengatasi kesulitan transportasi sehari-hari. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:21 WIT
Bapenda dan Satlantas Mimika Lakukan Pendataan Menyeluruh Kendaraan Bermotor
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres
Mimika dan Samsat berencana melaksanakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh
kendaraan bermotor di wilayah setempat. Kegiatan ini bertujuan memperbarui dan
merapikan basis data kendaraan guna mendukung pengelolaan administrasi yang
lebih tertib dan akurat. (12/6/26)Kepala Bapenda Mimika, Drs. Dwi Cholifah, menjelaskan
pendataan akan dilakukan secara bertahap. Minggu depan tim gabungan akan turun langsung ke lapangan,
dimulai dari wilayah dalam kota, menyusul pendataan yang sudah dilakukan di
Sempan, dilanjutkan ke Kwamki Narama. Petugas akan mencatat data kepemilikan, status pembayaran
pajak, hingga kendaraan yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah.Informasi yang terkumpul nantinya akan diolah oleh Samsat
melalui sistem digital untuk memetakan kendaraan yang menunggak pajak maupun
yang memerlukan proses mutasi atau balik nama.Ia menegaskan kegiatan ini murni bersifat administratif,
bukan operasi penertiban. Tidak ada penarikan denda atau loket pembayaran di
tempat selama pendataan berlangsung.Setelah data lengkap dan dievaluasi, pemerintah akan
menyusun langkah lanjutan seperti sosialisasi dan imbauan pelunasan kewajiban,
atau operasi gabungan jika diperlukan. Dwi mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memberikan
kerja sama yang baik saat petugas melakukan pencatatan di lingkungan
masing-masing. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 13:16 WIT
Kesbangpol Mimika Sosialisasikan Aplikasi Sikepo, Usulkan Kenaikan Bantuan Parpol
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi Sistem Informasi Keuangan Partai
Politik atau SIKEPO di Hotel Cenderawasih 66. Kegiatan ini diikuti oleh
perwakilan dari sepuluh partai politik yang memperoleh kursi di DPRK Mimika
hasil Pemilu 2024. Selain memperkenalkan aplikasi baru, pertemuan ini juga
menjadi kesempatan untuk mengingatkan pentingnya penyelesaian laporan
pertanggungjawaban dana hibah yang telah diterima. (11/6/26)Sekretaris Badan Kesbangpol Mimika, Amelda Mince Rumayomi,
menjelaskan bahwa aplikasi SIKEPO dikembangkan untuk menjawab berbagai kendala
dalam pelaporan keuangan yang selama ini masih dilakukan secara manual. Sistem digital ini diharapkan dapat mempermudah proses
administrasi, mengurangi keterlambatan, serta meminimalkan kekurangan dokumen.
Dengan adanya aplikasi ini, pengelolaan keuangan partai diharapkan menjadi
lebih tertib, rapi, dan mudah dipantau.Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa pemerintah
daerah tengah mengusulkan kenaikan besaran bantuan keuangan partai politik. Jika sebelumnya ditetapkan sebesar Rp10.000 per suara sah,
kini diusulkan naik menjadi Rp50.000. Usulan tersebut saat ini masih dalam
tahap pembahasan dan menunggu persetujuan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua
Tengah. Amelda menegaskan bahwa jika disetujui, kenaikan ini harus
diimbangi dengan peningkatan kedisiplinan dalam menyampaikan laporan penggunaan
dana.Terkait kewajiban pertanggungjawaban, Amelda menyebut masih
ada satu partai politik yang belum menyerahkan laporannya.Keterlambatan ini dipahami terjadi karena adanya pergantian
kepengurusan menyusul meninggalnya ketua sebelumnya, sehingga memerlukan waktu
untuk menata kembali administrasi. Meski demikian, pihaknya tetap berharap proses tersebut
segera diselesaikan mengingat dana bantuan merupakan amanah publik yang wajib
dipertanggungjawabkan.Melalui sosialisasi ini, Kesbangpol Mimika berharap seluruh
partai politik dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi SIKEPO secara optimal. Peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan partai menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga politik semakin terjaga dan demokrasi di daerah dapat berjalan dengan
sehat dan teratur. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 12:48 WIT
Bakesbangpol Mimika Sosialisasikan Aplikasi Sikepo, Dorong Pengelolaan Dana Partai Yang Transparan
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mimika terus mendorong tata kelola keuangan
partai politik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini
diwujudkan melalui sosialisasi aplikasi Sistem Keuangan Partai Politik (SIKEPO)
sekaligus penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Tahun Anggaran
2026, yang berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, (11/6/2026).Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum,
Yohana Paliling, menegaskan bahwa partai politik merupakan pilar utama
demokrasi. Oleh karena itu, keberadaannya harus mampu melahirkan sistem politik
yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah memberikan dukungan keuangan sebagai
bentuk apresiasi sekaligus sarana meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat
daerah.Bantuan yang disalurkan tersebut diharapkan dimanfaatkan
secara tepat guna, terutama untuk kegiatan pendidikan politik yang menyentuh
langsung kehidupan masyarakat. Hal ini penting guna menumbuhkan kesadaran
berbangsa dan bernegara di tengah warga. “Dana harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran agar
tujuan pembinaan politik dapat tercapai,” tegasnya.Yohana mengajak seluruh pengurus partai meningkatkan
kedisiplinan administrasi dan memanfaatkan aplikasi SIKEPO secara optimal.
Sistem digital ini dirancang agar pelaporan keuangan berjalan tepat waktu,
terbuka, dan sesuai aturan. Kegiatan ini juga diharapkan mempererat komunikasi dan kerja
sama antar pemerintah serta partai politik yang berbeda latar belakang. Penulis: Jid
Editor: GF
12 Jun 2026, 12:45 WIT
Ancam Pecat Nakes Di Depan Kamera, Bupati Mimika Didesak Mundur: Tidak Pantas Jadi Pemimpin
Papuanewsonline.com, Timika – Akibat mengancam pecat tenaga
kesehatan di depan kamera, Bupati Mimika kini didesak mundur. Desakan itu
datang dari Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, yang
menyebut gaya Bupati arogan dan tidak pantas memimpin.“Bupati tidak layak jadi figur pemimpin Mimika. Jika hanya
bisa emosional dan gemar mengancam, lebih baik mengundurkan diri saja,” tegas
Edoardus, dalam rilis tertulisnya pada media Papuanewsonline.com, Kamis (11/6/2026).Pernyataan keras Edoardus muncul setelah video Bupati Mimika
viral. Dalam video itu, Bupati terekam mengeluarkan kata-kata kasar dan
mengancam memberhentikan nakes yang ia nilai bermasalah. Video tersebut diduga
terkait viralnya nakes yang harus jalan kaki 12 jam di pedalaman Mimika.Menurut Edoardus, ancaman itu bukti Bupati gagal paham
kondisi riil pegunungan Mimika. “Urusan teknis nakes itu ranah Kepala Dinas
Kesehatan. Bupati kok malah ngamuk di depan media,” katanya.Ia menduga luapan emosi Bupati dipicu malu karena video
nakes pedalaman terlanjur beredar. “Reaksinya bukan solusi. Ini cuma luapan
emosi pribadi yang justru menjatuhkan wibawa pemerintahan,” ujar Edoardus.Ketua Pemuda Kei itu menuntut Bupati bersikap dewasa dan
objektif. “Jangan selesaikan masalah pakai ancaman. Turun ke lapangan, lihat
sendiri medan nakes,” tutupnya.Hingga Kamis malam, Bupati Mimika belum merespons desakan
mundur tersebut. Papuanewsonline,com. Masih berupaya mengonfirmasi langsung
kepada Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Mimika. Penulis: Hendrik
Editor: GF
11 Jun 2026, 21:02 WIT
Angka Kecelakaan Tinggi, Pemkab Mimika Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Timika – Tingginya angka kecelakaan
lalu lintas di wilayah Mimika menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah
satu faktor utama penyebabnya adalah pengaturan arus kendaraan yang dinilai
belum berjalan secara maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
dilakukan langkah perbaikan menyeluruh guna menciptakan keamanan dan kenyamanan
bagi pengguna jalan. (9/6/26)Menyikapi hal ini, Johannes Rettob bersama Wakil Bupati
Emanuel Kemong dan jajaran Dinas Perhubungan turun langsung meninjau sejumlah
ruas jalan utama di kawasan perkotaan. Peninjauan ini dilakukan untuk memetakan kondisi lapangan
secara akurat sebelum menerapkan perubahan pengaturan yang dianggap paling
tepat dan efektif.“Angka kecelakaan di jalan masih cukup tinggi, sehingga
rekayasa lalu lintas menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera diterapkan,”
ujar Johannes Rettob. Langkah yang akan diambil meliputi penutupan titik putar
kendaraan yang berpotensi berbahaya, pemasangan rambu petunjuk yang jelas,
serta penertiban tempat parkir yang mengganggu kelancaran arus kendaraan.Ia menambahkan bahwa masyarakat diminta memahami perubahan
yang akan diberlakukan. “Beberapa titik putar memang akan ditutup karena terbukti
sangat rawan menimbulkan tabrakan. Jangan terkejut jika mulai besok ada
perubahan, semuanya demi keselamatan bersama,” tegasnya. Penertiban parkir liar juga dilakukan agar jalan tetap
lapang dan tidak memicu kemacetan maupun insiden. Penulis: Jid
Editor: GF
10 Jun 2026, 04:16 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
