Papuanewsonline.com

Prabowo: Bahlil Punya Ilmu Khusus, Bisa Bikin Jokowi Tertawa Padahal Orang Solo Susah Ketawa Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan candian hangat saat menghadiri peluncuran buku berjudul "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026). Dalam sambutannya, Prabowo mengaku heran melihat Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mampu membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo tertawa, padahal menurutnya orang Solo itu dikenal kalem dan sulit dibuat tertawa."Kalau aku lihat beliau, Bahlil bisa bikin Pak Jokowi ketawa. Orang Solo itu sebetulnya susah ketawa," ujar Prabowo disambut tawa hadirin. Ia pun membandingkan dengan orang Banyumas yang dianggap lebih terbuka, di mana gaya bicaranya kadang dianggap bertengkar padahal sekadar berdiskusi.Prabowo juga bercerita bahwa saat sedang kurang sehat dan berniat tidak hadir, Bahlil dengan sopan namun tetap mengundang agar datang jika memungkinkan. "Saya bingung, ilmunya apa beliau ini. Akhirnya saya nguat-nguatin diri tetap hadir," kata Prabowo.Ia pun berseloroh Bahlil mungkin belajar "ilmu menghadapi orang Jawa" dari istrinya yang bersuku Jawa.Lebih dari sekadar canda, Prabowo menegaskan Bahlil bukan sekadar menteri, melainkan juga ketua umum partai besar dan mitra penting dalam pemerintahan. "Politik di Indonesia harus politik kebersamaan. Beliau adalah mitra yang saling mendukung untuk kemajuan bangsa," tegasnya.Penulis: JidEditor: OF 09 Agu 2026, 08:56 WIT

Wakasad: Komandan Harus Turun ke Lapangan, Komunikasi Jadi Kunci Kemanunggalan TNI-Rakyat Papuanewsonline.com, Cimahi – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan komunikasi adalah instrumen strategis membangun kepercayaan dan memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Darat dengan rakyat. Pesan itu disampaikan saat membekali sekaligus menutup Apel Dansatkowil TNI AD Terpusat Tahun 2026 di Pusdikarmed, Cimahi, Jawa Barat, Jumat (7/8/2026), di hadapan lebih dari 400 peserta.Komandan Satuan Kewilayahan tidak boleh hanya memberi perintah dari atas, melainkan harus mendengar, memahami, dan hadir di tengah prajurit maupun masyarakat. “Komandan harus tahu persoalan anggotanya dan dinamika di wilayahnya. Komunikasi terbuka menjadi jembatan agar program pemerintah dapat dipahami dan berjalan baik,” ujar Wakasad.Dalam amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, seluruh hasil apel harus segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di satuan masing-masing. Tiga arahan utama diberikan: segera menindaklanjuti dengan langkah konkret, memperkuat pembinaan teritorial lewat komunikasi yang efektif, serta berinovasi memberi solusi bagi kesulitan masyarakat secara tepat sasaran.Kekuatan TNI AD tidak hanya diukur dari kesiapan tempur, tetapi juga dari kemampuan hadir dan memberi manfaat nyata bagi warga. Kemanunggalan TNI–rakyat harus dibuktikan lewat kepemimpinan yang dekat, responsif, dan mampu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta seluruh komponen bangsa.Penulis: JidEditor: OF 09 Agu 2026, 08:52 WIT

Menlu Sugiono: ASEAN Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan Arena Persaingan Kekuatan Besar Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan ASEAN harus terus memastikan kerja sama kawasan memberikan dampak nyata bagi seluruh masyarakatnya. Hal itu disampaikan dalam peringatan ke-59 Hari ASEAN di Markas Besar ASEAN, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). Peringatan ini menjadi yang pertama dihadiri sebelas negara anggota pasca masuknya Timor-Leste tahun lalu.“Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya membantu rakyat memenuhi kebutuhan pangan, memperoleh pekerjaan layak, hidup aman, dan menatap masa depan dengan harapan,” ujar Sugiono. Ia menekankan ASEAN tidak boleh menjadi medan persaingan antar-kekuatan besar, melainkan senantiasa berpihak pada kesejahteraan dan keamanan masyarakatnya.Untuk itu, ketahanan pangan dan energi, perlindungan warga saat krisis, serta penyiapan generasi muda melalui pendidikan dan keterampilan menjadi prioritas utama. Sugiono menambahkan ASEAN telah terbukti mampu melewati berbagai krisis selama hampir enam dekade dengan tetap berpegang pada prinsip persatuan, perdamaian, dan dialog.“Dunia butuh jembatan penenang yang mampu meredakan ketegangan dan menjaga komunikasi tetap terbuka. Peran inilah yang dijalankan ASEAN sejak awal,” tuturnya. Ke depannya, ASEAN harus mampu menentukan arah sendiri, memperkuat institusi, serta mewujudkan Visi Komunitas ASEAN 2045 secara mandiri.Penulis: JidEditor: OF 09 Agu 2026, 08:45 WIT

Wamenpar Ni Luh Puspa: Festival Lembah Baliem Penggerak Ekonomi dan Pelestarian Budaya Papuanewsonline.com, Wamena – Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa secara resmi membuka Festival Budaya Lembah Baliem ke-34 di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (7/8/2026). Kegiatan yang berlangsung 7–8 Agustus ini kembali masuk dalam daftar Top 10 Karisma Event Nusantara, menegaskan posisinya sebagai salah satu agenda budaya unggulan nasional yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat secara luas.Ni Luh menegaskan seni dan pariwisata memiliki kekuatan nyata menggerakkan roda ekonomi, mulai dari pelaku seni, pengrajin, UMKM, hingga penyedia jasa akomodasi, transportasi, dan kuliner. “Kekayaan alam dan budaya yang masih terjaga menjadi modal utama menghadirkan pengalaman wisata yang autentik sekaligus memperkuat identitas Papua Pegunungan,” ujarnya. Tradisi perang adat yang ditampilkan kini dikemas sebagai pesan perdamaian, persaudaraan, dan persatuan.“Keberanian sejati bukan diukur dari kemampuan mengalahkan sesama, melainkan dari kebijaksanaan menjaga kedamaian tanpa kehilangan jati diri,” tuturnya. Pemerintah berkomitmen mendukung pariwisata berkelanjutan, termasuk bersama Kementerian Koperasi memperkuat sanggar-sanggar seni budaya agar mampu melestarikan tradisi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang turut hadir menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia siap mendampingi pelaku seni melalui koperasi, mengembangkan produk unggulan seperti Kopi Wamena, serta menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan hingga dua kali lipat. Sementara Bupati Jayawijaya Athenius Murip menjelaskan lokasi festival yang bergilir dari Usilimo ke Walesi bertujuan agar manfaatnya dirasakan lebih merata di berbagai wilayah.Penulis: JidEditor: OF 09 Agu 2026, 08:32 WIT

Dari Bumi Cenderawasih, Baleg DPR Serap Aspirasi Lintas Sektor untuk RUU Masyarakat Adat Papuanewsonline.com, Jayapura – Konflik agraria, pengakuan wilayah adat, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat di Jayapura, Papua, Jumat (7/8/2026).Kegiatan ini terkonfirmasi dalam agenda resmi DPR RI bertajuk "Dari Jayapura, Baleg Dengar Masukan Lintas Sektor Bahas RUU Masyarakat Adat 7 Agustus 2026". Fokus Kunker: Partisipatif dan Lindungi Tanah UlayatKunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat adat, akademisi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU.Melalui kunker ini, Baleg DPR RI menegaskan komitmennya agar penyusunan RUU Masyarakat Adat dilakukan secara partisipatif dan mengakomodasi keberagaman masyarakat adat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan bahwa pihaknya sedang melakukan penyusunan substansi melalui proses meaningful public participation atau partisipasi publik untuk menghimpun berbagai masukan. Substansi yang dibahas tidak sekadar pengakuan, tetapi perlindungan hak. Sebagaimana arah pemberitaan resmi parlemen: "Tak Sekadar Pengakuan, RUU Masyarakat Adat Disiapkan untuk Lindungi Hak dan Tanah Ulayat". Masukan yang dihimpun meliputi:1. Mekanisme pengakuan masyarakat adat 2. Perlindungan hak ulayat 3. Pemberdayaan masyarakat adat 4. Penyelesaian konflik di wilayah adat Masuk Prolegnas Prioritas 2026RUU Masyarakat Adat sendiri telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026 dengan nomor urut 40. RUU ini merupakan RUU usulan inisiatif DPR RI yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan yang memimpin Tim Kunjungan Kerja menyampaikan:“Hari ini kami mendapatkan masukan yang luar biasa dari masyarakat di Papua. Ujung dari penyusunan undang-undang masyarakat adat ini adalah untuk mensejahterakan sekaligus memberdayakan masyarakat adat.”Dengan serapan aspirasi dari Jayapura sebagai salah satu wilayah dengan keragaman adat terbesar, Baleg berharap RUU Masyarakat Adat nantinya tidak hanya menjadi produk hukum formal, tetapi menjadi payung hukum yang adil, kontekstual, dan mampu menyelesaikan persoalan agraria dan hak ulayat yang selama ini dihadapi masyarakat adat di Indonesia.Editor: OF 08 Agu 2026, 19:54 WIT

Pemprov Papua Pegunungan: Laporan Ke KPK Tidak Berdasar, Siap Tempuh Jalur Hukum Papuanewsonline.com, Wamena - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan akan menempuh langkah hukum terhadap Ismael Asso dan Yan Piet Sada terkait laporan yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Laporan tersebut dinilai tidak berdasar, provokatif, dan mencoreng nama baik pemerintah daerah serta Gubernur Papua Pegunungan.Penegasan itu disampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan, Yakobus Way, S.E., M.Si., menyusul beredarnya pemberitaan mengenai pengaduan terhadap Gubernur Papua Pegunungan Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., ke KPK terkait dugaan penyimpangan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025-2026."Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara tegas memberikan klarifikasi dan bantahan. Laporan tersebut tidak berdasar, provokatif, dan merugikan nama baik institusi maupun kepala daerah," tegas Yakobus Way di Wamena, Jumat (07/08/2026).Menurut Yakobus, pengelolaan APBD Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025-2026 telah berjalan sesuai dengan mekanisme, regulasi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD telah melalui pengawasan internal dan eksternal.Ia menilai, laporan yang disampaikan Ismael Asso dan Yan Piet Sada ke KPK sarat dengan muatan tendensius dan tidak didukung data serta bukti yang valid. Hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang baru terbentuk."Kami siap membuka seluruh dokumen pengelolaan keuangan daerah jika diperlukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Namun jika laporan yang tidak berdasar ini terus disebarluaskan dan mencemarkan nama baik, kami tidak segan menempuh langkah hukum," ujarnya.Pemprov Papua Pegunungan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya dan tetap mendukung agenda pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo.Editor: OF 08 Agu 2026, 17:28 WIT

Menko Polkam Dorong LPM Jadi Penggerak Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Papuanewsonline.com, Bandung – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi penggerak dalam menyukseskan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Hal tersebut disampaikan Menko Djamari saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPM RI Tahun 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).Menurut Djamari, LPM harus mampu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk memperbesar manfaat yang diterima masyarakat. Peran tersebut dinilai penting untuk menjaga keberadaan sekaligus memperkuat kontribusi LPM di tengah masyarakat.“Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, ‘Apa itu LPM?’ Apabila pertanyaan seperti itu muncul, itulah yang akan menentukan eksistensi LPM ke depan,” ujar Djamari.Ia juga meminta seluruh jajaran LPM tidak mudah menyerah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, setiap langkah yang telah dimulai harus dilakukan dengan keberanian dan tekad hingga menghasilkan manfaat nyata.Djamari menegaskan, pembangunan bangsa tidak dapat hanya mengandalkan pihak lain. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.“Saya juga mengajak LPM, dengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah. Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan strategis, baik yang berasal dari dinamika global maupun kondisi di dalam negeri. Ia mengajak masyarakat tetap optimistis dan memiliki semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.Djamari menyinggung sejumlah konflik global, termasuk perang Amerika Serikat dan Iran serta konflik Rusia dan Ukraina. Menurutnya, berbagai gejolak tersebut dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat di berbagai negara.Di tengah situasi tersebut, pemerintah terus berupaya menjaga kepentingan masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah dalam menjaga harga BBM bersubsidi dan kebutuhan pokok agar tidak memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.Selain persoalan ekonomi, Djamari memastikan stabilitas keamanan nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi di ruang digital yang mengandung hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian. Masyarakat diminta memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.“Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” tegas Djamari.Sebagai penutup, Menko Polkam membacakan sejumlah bait Gurindam Dua Belas karya Pahlawan Nasional Raja Ali Haji. Menurutnya, pesan mengenai kepemimpinan, persatuan, integritas, dan kerja sama dalam karya tersebut masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa.Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP LPM M. Q. Iswara menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan Menko Polkam dalam Rakernas LPM RI Tahun 2026.Iswara menegaskan komitmen LPM untuk terus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.“Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari 38 provinsi, 33 sudah dilantik. Ada 480 di kabupaten/kota. Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden,” ujar Iswara.Rakernas LPM RI Tahun 2026 turut dihadiri pengurus LPM RI tingkat pusat dan daerah, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta jajaran pimpinan Kemenko Polkam.Editor: OF 08 Agu 2026, 17:10 WIT

Ketua Pemuda Kei Mimika Marah: Masa Bendera Merah Putih Dijual Sih! Papuanewsonline.com, Mimika - Jelang HUT RI ke-81, Ketua Pemuda KEI Mimika, Edoardus Rahawadan, ngeluarin kritik pedas buat Pemda dan DPRD Kabupaten Mimika. Menurutnya, jangan sampai perayaan kemerdekaan cuma jadi acara pejabat doang, sementara rakyat malah dipusingin biaya."Kemerdekaan itu bukan cuma tanggal merah di kalender. Ini pengingat kalau negara itu ada buat rakyat, bukan sebaliknya," kata Edoardus dalam rilis ke papuanewsonline.com, Sabtu (8/8/2026).4 TEGURAN KERAS BUAT PEMDA & DPRD1. Turun ke Kampung, Jangan Cuma di Kantor Edoardus minta Pemda Mimika bener-bener hadir di tengah rakyat. Datang ke kampung-kampung, dengerin keluhan warga. "Jangan cuma muncul di kantor yang dingin dan jauh dari jangkauan orang kecil," tegasnya.2. Jangan Biarin Rakyat Rayakan Sendirian Kalau acara HUT RI cuma rame di pusat kota dan gedung pemerintah, berarti Pemda gak hadir. "Jangan sampai rakyat Mimika rayain kemerdekaan sendirian. Sementara pemerintah cuma ada di pidato sama foto-foto. Hadir beneran itu lebih penting dari seribu ucapan selamat," ujarnya.3. HUT RI Bukan Buat Pesta Mewah Pejabat Dia juga nyoroti kalau Pemda heboh bikin acara mewah, tapi rakyat harus keluar uang sendiri buat ikut merayakan. "Gak pantas Pemda tampil wah, pake baju bagus, senang-senang. Sementara rakyat harus peras keringat dan bayar sendiri buat ikut rayain negara. Kalau gitu namanya bukan perayaan. Itu namanya pungutan berkedok HUT RI," katanya keras.4. Bendera Merah Putih Jangan Dijual! Ini yang paling disorot Edoardus. Dia marah lihat bendera Merah Putih dijual bebas sampai rakyat harus keluar uang buat pasang di rumah. "Masa bendera Merah Putih dijual sih! Kalau rakyat aja harus bayar buat hormatin negaranya, berarti wibawa negara sama Pemda udah dijual di pinggir jalan," ucapnya.Dia desak Pemda wajib bagi-bagi bendera gratis ke warga. "Rakyat gak perlu bayar buat cinta negara. Kalau ini dibiarin terus, berarti Pemda gagal jaga kehormatan negara di depan rakyatnya sendiri," tegasnya.Pesan ke DPRD: Awasi Anggarannya!Edoardus juga minta DPRD Mimika ngawasin anggaran HUT RI. "Jangan sampai uangnya habis buat mewah-mewahan pejabat. Pastikan uang negara balik ke rakyat. Termasuk bagiin bendera Merah Putih gratis buat semua orang," pintanya."Ingat, kemerdekaan itu bukan warisan pejabat. Ini milik rakyat. Jadi rayainnya juga harus bikin rakyat bangga, bukan malah jadi beban rakyat," tutup Edoardus.Penulis: HendrikEditor: OF 08 Agu 2026, 13:38 WIT